MEMPERTANYAKAN IMPLEMENTASI JATIDIRI KOPERASI1 Oleh: Djabaruddin Djohan2
I. Jatidiri Koperasi 1. Jatidiri Koperasi (Cooperative Identity, atau lengkapnya ICA Cooperative dan Rapat Anggota ICA yang diselenggarakan di Manchester, Inggris pada September 1995, yang terdiri dari definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Sebagai suatu kesepakatan gerakan koperasi internasional, maka gerakan koperasi Indonesia yang juga ikut terlibat dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan keputusan mengenai jatidiri koperasi ini tentu juga berkewajiban untuk melaksanakannya. Sementara itu, dari pihak pemerintahpun melalui Konferensi Menteri-Menteri Koperasi se Asia Pasifik, di mana Departemen/Kementerian Koperasi selalu mengirimkan utusannya, dalam tugasnya selaku "pembina" koperasi juga terikat untuk melaksanakan jatidiri koperasi ini melalui berbagai peraturan perundangannya. Dalam konferensi Menteri-menteri Koperasi se-Asia Pasifik ke-4 di Chiangmai, Muangthai pada tanggal 18-22 Maret 1997, salah satu rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah berbunyi: "Dalam merumuskan undang-undang dan kebijakan agar konsisten dengan Jatidiri Koperasi (ICIS)". Dalam Konferensi Menteri-meteri Koperasi seAsia Pasifik ke-5 di Beijing, China (11-16 Oktober 1999), salah satu resolusi yang disepakati berbunyi: "Keberadaan koperasi secara sah harus diperkuat untuk menjamin sumbangan yang berarti bagi ekonomi dan masyarakat pada umumnya, Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan cara: Pengakuan terhadap koperasi seperti dirumuskan dalam ICIS/Jatidiri Koperasi ke dalam Undang-undang... ". Sedangkan dalam konferensi Menteri-menteri Koperasi se-Asia Pasifik ke-7 di New Delhi, India (1-6 Februari 2004) telah dikeluarkan pernyataan Bersama (Joint Declaration), yang antara lain berbunyi:" menghimbau kepada pemerintah dan koperasi-koperasi di wilayah Asia Pasifik, demikian juga kepada ICA Asia Pasifik, untuk mempercepat proses pembaharuan perundangundangan dan kebijakan (berdasarkan Jatidiri Koperasi) yang akan menjamin otonomi dan kemandirian (independensi) koperasi, serta memastikan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan di semua sektor ekonomi”.
1
Disampaikan pada Diskusi yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kantor Kementerian Koperasi & UKM RI pada tanggal 10 November 2008 2
Ketua Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I)
2. Jatidiri Koperasi sebagai kesepakatan gerakan koperasi internasional merupakan pedoman bagi setiap organisasi koperasi di seluruh dunia, khususnya yang organisasi gerakan koperasinya menjadi anggota ICA. Sebagai pedoman bagi koperasi di seluruh dunia jatidiri koperasi ini bersifat universal, sehingga untuk operasionalnya diperlukan suatu kesepakatan yang intinya harus tetap mengacu pada jatidiri koperasi. Sven Ake Book (dalam bukunya Cooperative Values in a Changing World/1992, yang menjadi acuan bagi perumusan ICIS) membedakan dua "prinsip" koperasi: yaitu basic cooperative principles dan basic cooperative practises yang perumusannya harus mengacu pada basic cooperative principles. Jika jatidiri koperasi merupakan basic cooperative principles yang berlaku universal, maka kita perlu menyepakati basic cooperative practisesnya, sebagai pedoman operasional dalam berkoperasi, atau sebagai parameter untuk mengukur sejauh mana suatu koperasi masih berada dalam "koridor koperasi"
II. Koridor Koperasi. 1. Koridor Jatidiri Koperasi merupakan parameter untuk mengukur suatu koperasi telah berada di jalur yang benar atau belum. Bisa pula disepakati koridor koperasi merupakan "kode etik" koperasi, yang berarti koperasi yang berada diluar koridor sudah melanggar kode etik. Kita selama ini belum memiliki kesepakatan tentang koridor jatidiri koperasi ini. Secara umum untuk mengukur suatu koperasi masih berada di dalam koridor koperasi ialah "koperasi secara sadar tetap bertujuan untuk memajukan kepentingan anggotanya dan melakukan upaya yang membuktikan, bahwa koperasi telah memajukan kepentingan anggotanya," (Ibnoe Soedjono/2006). Sebenarnya tentang "Koridor Koperasi" ini pernah dibahas melalui seminar dan diskusi-diskusi di lingkungan Kementerian Koperasi & UKM (Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi & UKM)/Bp, Marsudi Rahardjo) pada akhir 2007/awal 2008, yang kemudian menghasilkan konsep Pedoman Pelaksanaan Jatidiri Koperasi dalam Parktek Kehidupan Koperasi". Konsep "Koridor Jatidiri" (yang bersumber dari tulisan Prof. Hans-H. Munkner) tersebut adalah sebagai berikut: • Hanya koperasi yang secara sadar bertujuan untuk melayani kebutuhan anggotanya dan melakukan berbagai usaha untuk membuktikan/melaksanakan tujuan tersebut, adalah koperasi yang berada dalam koridor koperasi; • Hubungan usaha/transaksi dengan pelanggan bukan anggota hanya bisa diterima, apabila transaksi tersebut merupakan usaha sampingan dari tujuan utama, yaitu melayani anggotanya, serta untuk menarik anggota baru. Dalam hubungan ini, sasaran koperasi adalah menjadikan pelanggan bukan anggota menjadi anggota;
•
Dalam kegiatan usaha, transaksi dengan bukan anggota tidak boleh melampaui transaksi dengan anggota. • Pemupukan modal sendiri harus seimbang antara yang tergantung dari anggota dan yang tidak tergantLing pada anggota. Hal ini dilakukan agar secara financial, koperasi tidak terlepas dari basis keaggotaannya; • Manajer koperasi harus memahami falsafah koperasi, sehingga perusahaan koperasi tidak hanya mewakili rasionalitas manajemen, tetapi juga tetap berorientasi pada pelayanan kepada anggota. Dalam hal manajer diangkat dari luar, mereka diwajibkan untuk memahami seluk beluk perkoperasian, sehingga memahami falsafah koperasi tersebut; • Antar tingkat organisasi koperasi harus diadakan pembagian tugas yang jelas, dan kegiatannya diintegrasikan berdasarkan prinsip subsidiaritas: apa yang belum mampu dilakukan oleh koperasi tingkat bawah harus' dapat dilakukan oleh organisasi koperasi tingkat atasnya. Kebutuhan anggota tingkat terbawah (primer) harus menentukan program kegiatan pada semua tingkat organisasi koperasi. 2. Merujuk pada jatidiri koperasi, maka penerapan manajemen dalam kegiatan usaha koperasi disebut Manajemen Profesional Berbasis Nilai (Value Based Professional Management). Sebagai badan usaha yang berorientasi pada pelayanan kepada anggota, maka usaha koperasi lebih tepat disebut sebagai social business, ketimbang commercial business, yang berorientasi untuk mengejar keuntungan semata (Peter Davis, 2008). Sebagai social business, maka usaha koperasi sarat dengan nilai-nlai sosial dan etika, yang diwujudkan dalam bentuk produk yang dihasilkan, pelayanan dan sebagainya, Hal ini selain sejalan dengan nilai-nilai: menolong diri sendiri, persamaan, keadilan, solidaritas, tanggung jawab sosial dan peduli pad a orang lain, juga mengacu pada prinsip ke 7 Peduli pada masyarakat (concern for the community), Menurut Peter Davis nilai-nilai ,prinsip-prinsip dan struktur kepemilikan koperasi inilah yang menjadi keunggulan kompetitif (competitive advantage) kepada koperasi. Dalam kontek Manajemen Profesional Berbasis Nilai ini, hubungan Ma'lajer dan Pengurus adalah sebagai berikut: Manajer Memimpin (Managers Lead) dan pengurus memerintah/menentukan (Boards Govern). Dalam praktek, nilai-nilai sosial dan etika diwujudkan dalam berbagai cara, Misalnya Bani (Koperasi Inggris melarang menanamkan modalnya pada pabrik yang memproduksi/menjual senjata atau pada rezim yang menindas rakyatnya, kepada pabrik rokok dan sebagainya. NACF Korea menyeponsori kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan tradi~ional, dalam mengembangkan pertanian menggunakan metoda yang ramah lingkungan, Rabobank dalam melaksanakan fungsi sosialnya membentuk yayasan, yang antara lain: membantu negara -negara sedang berkembang melalui bantuan kredit mikro.
Ketika ICA dalam General Assembly Oktober 2007 di Singapura meluncurkan proyek Global 300 List, yang menampilkan 300 koperasi klas dunia, kriteria yang dipergunakan selain jumlah turn over dan asset, kegiatan sosialnya sebagai wujud dari Corporate/Cooperative Social Responsibilitynya juga menjadi pertimbangan.
III. Penerapan Jatidiri Koperasi di Indonesia Meski telah disepakati selanla hampir 13 tahun sejak disahkannya pAd a tahun 1995, Jatidiri Koperasi ICA belum dipahami secara luas, apalagi diterapkan dalam praktek kehidupan perkoperasian di Indonesia. Demikian pula dalam rangka perumusan kebijakan pengembangan koperasi oleh pemerintah, Jatidiri Koperasi juga masih sangat terbatas digunakan sebagai dasar/pedoman kebijakannya. Sosialisasi Jatidiri Koperasi ICA sebenarnya pernah dilakukan secara intensif (2001-2003) oleh LSP21 (Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia) di berbagai kota di Indonesia, tetapi karena lembaga ini semata berfungsi sebagai "think tank", yang tidak mempunyai otoritas untuk menjadikan ketentuan terse but sebagai pedoman yang harus dilaksanakan, maka tindak lanjut pelaksanaannyapun masih terbatas. Berdasarkan data terakhir (Juni 2007) yang bersumber dari Kementerian Negara Koperasi & UKM, perkembangan kinerja Koperasi selengkapnya adalah sebagai berikut: Indikator Jumlah Koperasi (unit) Koperasi Aktif (unit) Koperasi tidak Aktif (unit)
2005 134.963 94.818 40.145
2006 141.326 98.944 42.382
s.d Juni 2007 144.527 100.479 44.048
288.589 28.841 259.748
350.435 31.963 318.472
369.302 38.534 330.768
33.015.403,45 14.836.208,06 18.179.195,39
38.853.072,53 16.790.860,53 22.062.212,00
43.211.059,79 18.899.017,54 24.312.042,25
Volume Usaha (Juta Rp) 40.831.693,56 Sisa Hasil Usaha (Juta Rp) 2.198.320,31 Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UKM
62.718.499,78 3.216.817,65
46.085.975,69
Tenaga Kerja (orang) Manajer (orang) Karyawan (orang) Permodalan (Juta Rp) Modal sendiri (Juta Rp) Modal luar (Juta Rp)
Dari data tersebut jelas adanya peningkatan jumlah koperasi, permodalan, volume usaha dan SHU dari tahun ke tahun, meskipun demikian tidak/belum tergambarkan tentang melaksanaan nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya, sepcrti: partisipasi anggota dalam rapat anggota,
pemupukan modal, maupun dalam penggunaan jasa koperasi; kegiatan ekonomi, proses demokrasinya dan sebagainya. Untuk memberikan gambaran yang lengkap den valid tentang perkembangan koperasi, sebaiknya dilakukan melalui audit, bukan saja audit keuangan, tetapi juga audit yang lebih lengkap mencakup pelaksanaan nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya oleh lembaga independen. Dilihat dari "Koridor Jatidiri Koperasi'" seperti diuraikan diatas, masih cukup banyak kita lihat koperasi-koperasi (terutama koperasi simpan pinjam) yang melayani bukan anggota (yang disebut sebagai "calon anggota") yang jumlahnya jauh lebih besar dari anggotanya sendiri, tanpa meningkatkan status cajon anggota tersebut sebagai anggota penuh. Sementara antar tingkat organisasi koperasi (primer-sekunder-tertier/nasional) banyak yang tidak melaksanakan prinsip subsidiaritas, bahkan banyak terjadi duplikasi pelayanan oleh tingkat-tingkat organisasi tersebut. Kenyataan-kenyataan ini (yang jumlah dan tingkat penyimpangannya perlu diteliti lebih mendalam) tentu perlu segera diluruskan, dalam upaya untuk mengembangkan koperasi secara sehat dan benar sesuai dengan jatidiri koperasi.
IV. Proses Penerapan Jatidiri Koperasi. Sebagai wujud dari komitmen kita terhadap pelaksanaan Jatidiri Koperasi yang telah disahkan pada Kongres/Rapat Anggota ICA pada 1995 serta terhadap Keputusan/Rekomendasi Konperensi Menteri-menteri Koperasi se-Asia Pasifik, maka semua pihak terkait harus memahami dan melaksanakan Jatidiri Koperasi ICA ini. Khusus pada pemerintah dalam rangka pelaksanaan jatidiri koperasi ini disampaikan saran sebagai berikut: •
•
• •
Pemerintah (Kementerian Koperasi & UKM) agar mensosialisasikan Jatidiri Koperasi di kalangan instansi-instansi pemerintah, khususnya yang mempunyai peranan dalam pembangunan koperasi. (Resolusi Konperensi Menteri-menteri Koperasi se-Asia Pasifik 1997). Sehubungan dengan berlakunya UU otonom; daerah yang member wewenang cukup luas dalam mengembangkan koperasi di daerahnya, maka perlu ada ketentuan mengenai pengembangan koperasi yang berjatidiri, yang berlaku secara nasional. Pemerintah segera menyusun UU serta peraturan/kebijakan pembinaan koperasi yang secara konsisten berdasarkan Jatidiri Koperasi ICA (ICIS). Dalam upaya untuk membangun koperasi yang sehat dan mandiri, dukungan pemerintah sebaiknya ditujukan pada penguatan kelembagaan (organisasi dan manajemen usaha). Pemberian fasilitas modal hanya diberikan kepada koperasi, yang lembaganya benar-benar sudah kuat.
•
•
Mengingat keberhasilan pembangunan koperasi akan berdampak positif bagi pembangunan nasional seperti: pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penciptaan masyarakat madani yang demokratis, maka kerjasama antara pemerintah dan gerakan merupakan suatu keharusan. Antara pemerintah dan gerakan koperasi perlu memiliki persepsi/pemahaman dan penafsiran yang sarna terhadap Jatidiri Koperasi sebagai oasis bagi kemitraan dalam pembangunan Koperasi secara nasional. Kebijakan pembangunan koperasi nasional ini perlu dituangkan dalam "Kebijakan Nasional Pembangunan Koperasi", yang memuat apa yang harus dilakukan gerakan dan apa yang harus dilakukan pemerintah.
V. Penutup Uraian tentang Jatidiri Koperasi yang disertai dengan Koridor Koperasi serta Manajemen Profesional Berbasis Nilai, berikut dengan fakta-fakta yang terjadi serta harapan dan saran yang disampaikan, diharapkan bisa menjadi bahan diskusi dalam upaya untuk menjadikan koperasi kita berkembang lebih sehat dan kuat dalam Koridor Jatidiri Koperasi.
LAMPIRAN PERNYATAAN ICA tentang “JATIDIRI KOPERASI" ICA Cooperatives Identity Statement, Manchester, September 25, 1995
DEFINISI Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. NILAI-NILAI Koperasi berdasarkan nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan don kesetiakawanan. Mengikuti tradisi para pendirinya, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang-orang lain. PRINSIP-PRINSIP Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam praktek. Prinsip pertama: Keanggotaan Sukarela dan Terbuka Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa perkumpulan don bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi jender, sosial, rasial, politik atau agama. Prinsip Kedua: Pengendalian oleh Anggota-anggota secara Demokratis Koperasi adalah perkumpulan demokratis dikendalikan oleh para anggota yang secara aktif berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan perkumpulan dan pengambilan keputusan. Pria dan wanita mengabdi sebagai wakil-wakil yang dipilih, bertanggung jawab kepada para anggota. Dalam koperasi primer anggota mempunyai hak suara yang sarna (satu anggota, satu suara), dan koperasi pada tingkatan lain juga diatur secara demokratis.
Prinsip ketiga: Partisipasi Ekonomi Anggota Anggota memberikan kontribusi modal secara adil dan mengendalikan modal koperasi tersebut secara demokratis. Sekurang-kurangnya sebagian dari modal tersebut biasanya merupakan milik bersama dari koperasi. Anggota, bilamana ada, biasanya menerima kompensasi yang terbatas terhadap modal yang diberikan sebagai persyaratan keanggoaan. Anggota membagi surplus untuk sesuatu tujuan atau tujuan-tujuan sebagai berikut: pengembangan koperasi mereka, kemungkinan dengan membentuk cadangan sekurang-kurangnya sebagian daripadanya tidak dapat dibagi; pemberian manfaat kepada anggota sebanding dengan transaksi mereka, dengan koperasi; dan mendukung kegiatan yang disetujui oleh anggota. Prinsip keempat: Otonomi dan Independensi Koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggotanya. Koperasi mengadakan kesepakatan dengan perkumpulan lairl, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari sumber luar, dan hal itu dilakukan dengan persyaratan yang menjamin adanya pengawasan oleh anggota serta dipertahankannya otonomi koperasi. Prinsip kelima: Pendldikan, Pelatihan dan Informasi Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi mereka. Mereka memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang-orang muda dan pemimpin pembentuk opini masyarakat mengenai hakekat dan kemanfaatan kerjasama/koperasi. Prinsip keenam: Kerjasama diantara Koperasi Koperasi akan dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerjasama melalui struktur lokal, nasional, regional don internasional. Prinsip ketujuh: Kepedulian terhadap Masyarakat Koperasi melakukan kegiatan bagi pembangunan masyarakat yang berkesinambungan melalui kebijakan yang disetujui oleh anggotanya.
