Membuka Ruang Kritis
Menolak Lupa
http://sorgemagz.com
Membuka Ruang Kritis, Menolak Lupa Oleh: Daywin Prayogo 1
“You never need an argument against the use of violence, you need an argument for it” – Noam Chomsky, Viewpoint: War Would Be Insane
1
Staf Peneliti Bidang Kasus Penyiksaan Lembaga Studi dan Advokasi Kemasyarakatan (ELSAM)
2
Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang jatuh tanggal 10 Desember hendaknya menjadi momentum peringatan isu kemanusiaan. Tahun 1948 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mencetuskannya sebagai isu yang patut diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Selepas Orde Baru yang jatuh lewat kekuatan masyarakat sipil, Habibie meratifikasi Deklarasi Hak Asasi Manusia dengan UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Babak baru perkembangan HAM di Indonesia dimulai.
3
Lewat sudah 12 tahun Orde Baru, terintegrasinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam konstitusi belum menjamin sepenuhnya penegakan HAM di Indonesia. Masih banyak kasus yang terjadi, merepresentasikan penegakkan HAM yang masih identik dengan praktik perilaku represif para penegak hukum terutama, sebagai perangkat negara yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat sipil. Belum lagi beberapa kebijakan pemerintah yang masih menimbulkan perdebatan publik, yang dianggap berpotensi melanggar kebebasan individu seperti UU Intelijen yang belum lama ini disahkan pemerintah.
Menolak Lupa Kamis sore hari di depan silang Monumen Nasional sekitar belasan ibu – ibu paruh baya dan beberapa mahasiswa hadir dalam acara Kamisan. Ada yang sebagian membawa foto – foto lusuh dan beberapa menggunakan payung dengan tulisan “Tuntaskan Kasus Semanggi I dan II” sembari memegang megaphone dan menyuarakan protas dan kekecewaan diselingi lalu lalang kendaraan yang terus bergerak acuh meninggalkan mereka. Warisan kasus pelanggaran HAM masa lalu dari rezim yang sebelumya berkuasa tidak serta-merta hilang dari tanggung jawab negara sebagai lambang supremasi penegakan demokrasi dengan hak asasi manusia sebagai pilar utamanya. Sedikitnya perhatian pemerintah terhadap pelanggaran di masa lalu membuktikan bahwa tidak sepenuhnya pemerintah mulai serius terhadap isu kemanusiaan yang masih menjadi problem di negara Indonesia hingga hari ini. Bahkan ada kecenderungan pemerintah masih melestarikan praktik kekerasan rezim otoriter sebelumnya 4
mengingat pelaku dari pelanggaran HAM masih seputaran dari aksi para penegak hukum seperti TNI dan Polri. Tragedi Semanggi I dan II, kasus pembunuhan berencana terhadap Munir aktivis HAM, kasus Tanjung Priuk adalah beberapa noda hitam dalam catatan penegakan HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan banyak kasus lain yang belum terungkap kejelasannya hingga hari ini. Lalu sampai dimana perhatian kita sebagai masyarakat sipil soal penegakan hak asasi manusia yang universal? Begitu dekatnya masalah ini dalam kehidupan kita harus direspon dengan refleksi kritis soal bagaimana pemerintah sebagai lembaga penyelenggara negara mendukung penegakan HAM. Melihat catatan tahun 2011 hendaknya semakin memperdalam proses refleksi kita dalam menilai kinerja rezim pemerintah Indonesia hari ini.
Kekerasan yang Dilestarikan Memasuki tahun kedua rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, perilaku represif aparat penegak hukum warisan masa lalu sepertinya masih terulang hingga hari ini. Rangkuman pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum masih terus terjadi seperti yang kita saksikan di media cetak maupun elektronik, kekerasan para aparat penegak hukum terhadap masyarakat sipil di Indonesia seakan mengulang kenangan buruk pelanggaran HAM masa lalu. Masih segar diingatan kita beberapa saat lalu, penghilangan nyawa Petrus Ayamiseba, seorang buruh Freeport yang ditembak mati oleh Satuan Brimob Papua akibat ricuhnya aksi protes menuntut kenaikan upah buruh pada tanggal 10 Oktober 2011. Belum lagi menyimak kisah para petani perkebunan sawit di Jambi 5
yang dikriminalisasi lewat proses yang tidak adil: tanah adat diambil dan mereka dipenjarakan karena praktik pemilik modal bersama aparat penegak hukum menindak mereka dengan alasan memanen di tanah milik para pemilik modal, belum lagi soal nasib para buruh migran penyumbang devisa di Timur Tengah yang diancam hukuman mati. Dimana pemerintah saat ini? Dimana peran negara sebagai pelindung masyarakatnya? Sepertinya pemerintah sendiri belum lelah akan serentetan kasus kekerasan yang kerap kali terjadi justru diatas kebijakan mereka sendiri lewat Undang Undang yang entah untuk kepentingan siapa, yang jelas kepentingan publik sudah banyak tercederai akibat watak represif para penegak hukum di negeri ini. Lalu kepada siapa lagi nasib masyarakat sipil harus bergantung? Atau nasib HAM masyarakat Indonesia hanya diam, menunggu giliran di tiang gantungan yang entah kapan tibanya saat itu, yang pasti selama warisan praktik kekerasan rezim otoriter masih dilestarikan nasib Indonesia tercermin dalam sebuah lirik lagu sebuah high octane rock band, “satu langkah ke depan lima langkah ke belakang” (Seringai – Mengadili Persepsi).
Ruang Kritis, Perjuangan Tanpa Henti Perjalanan refleksi kritis kita, hendaknya berhenti pada sebuah pernyataan Chomsky sebelumnya bahwa bukan kita yang memerlukan alasan dalam perjuangan penegakan HAM, melainkan mempertanyakan pemerintah, mengapa kekerasan itu terus berlanjut? Apa alasan dasar pemerintah melakukan tindakan tersebut? Bisa muncul ribuan pertanyaan tetapi apakah pemerintah sudah menjawab hal tersebut? Rendahnya perhatian pemerintah hendaknya disadari sebagai sesuatu yang salah, sesuatu yang patut 6
diminta pertanggung jawaban oleh kita sekalian sebagai para penunggu di tiang gantungan penegakan HAM. Selain itu juga perlu dibangun kesadaran kritis diantara kita sekalian sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk terus mendorong supremasi penegakan HAM yang kian tidak jelas arahnya. Dalam sebuah kuliah umum dengan tema Clash of Fundamentalism Tariq Ali pernah memberikan sebuah tamparan keras khususnya bagi kaum muda dengan istilah “Indo(am)nesia” sebagai gambaran kondisi kita yang lupa terhadap penegakkan HAM di masa lalu yang belum tuntas. Bukan kemudian menjadi dalih, bahwa isu bobroknya mental pemerintah dengan serangkaian kasus korupsi telah mengalihkan perhatian kita terhadap kasus – kasus pelanggaran HAM yang dianggap media kurang seksi untuk dibahas. Bersinggungannya kasus – kasus ini, dengan kehidupan sosial politik kita sehari – hari menjadi alasan penting atas keprihatian yang ditujukan kepada mereka. Adalah kurang bijak, jika mengeneralisasikan semua bentuk protes masyarakat sipil seperti di Papua ataupun di kasus perkebunan dijawab dengan solusi untuk urusan perut dengan pembangunan – pembangunan yang hanya menimbulkan kecurigaan baru soal sikat dana kiri kanan dan segala macam ide konyol bahwa berisiknya mereka hanya karena kelaparan dan butuh tempat tinggal yang layak. Seperti yang ditegaskan oleh Tariq Ali, kembali dalam kuliah umumnya mengemukakan gagasan yang menurut saya cukup penting, dimana perlunya membuka ruang pemikiran kritis yang mulai memikirkan bahwa kejadian yang sudah lewat menegaskan bahwa masih ada potensi ancaman berikut terhadap kemanusiaan yang dekat di seputaran kita. Proses dialog dan membangun sebuah pandangan kritis soal kinerja pemerintah dan tidak lupa bahwa 7
korban pelanggaran adalah juga manusia, manusia yang sama seperti kita dengan nasib yang berbeda dan yang paling esensial, mereka butuh bantuan dan perhatian kita. Maka dari itu seruan “Kami Sudah Lelah dengan Kekerasan” serta “Menolak Lupa” terus bergema mempertanyakan pemerintah yang tidak kunjung membuka mata terhadap kasus berdarah yang membasahi tanah air mereka sampai hari ini. ***
8
