Jurnal komunikasi, ISSN 1907-898X Volume 6, Nomor 1, Oktober 2011
Membaca Gejala “Mediatisasi” Politik di Indonesia Noveri Faikar Urfan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Abstract Mediatization is considered as a process oriented of high modernity in which the media become an independent institution with logic of its own that other social institution accommodate to, especially politics. In the past, the media were the subordinate of politics, because the process of communication is centralized by political institution, in particular by political party, so the media were dominated by political logic. But now, after taking a large proliferation, media become omnipresent, so the logic of the media is widespread to any other social institutions. In some degree, politics have to accommodate the media logic. The logic of the media refers to the function of media as the “medium”, and constructing symbolic resource. Keywords: mediatization, mediatization as the process oriented, media logic, mediatization in Indonesia. Abstrak Mediatisasi dipandang sebagai sebuah proses orientasi dari modernitas, saat media menjadi lembaga independent dengan logikanya sendiri. Lembaga sosial lainnya – terutama politik – harus mengikuti logika tersebut. Di masa lalu, media merupakan subordinat dari politik, karena proses komunikasi dilakukan secara terpusat oleh institusi politik, secara khususnya partai politik. Karenanya, media mejadi didominasi oleh logika politik. Namun sekarang, setelah melakukan perubahan besar-besaran, media menjadi semakin meluas dan logika media kini tersebar hingga ke lembaga sosial lain. Pada titik yang sama, politik harus mengakomodasi logika media. Logika media sendiri merujuk pada fungsi media sebagai “medium”, dan mengkonstruksi sumber daya simbolis. Kata Kunci: mediatisasi, mediatisasi sebagai proses, logika media, mediatisasi di Indonesia
Pendahuluan
berhadapan dengan 24 partai di pemilu dan
2004, dan 38 partai pada 2009, jumlah
politik
yang tidak terbayangkan sebelumnya.
menjadi semacam perayaan. Salah satu
Tidak seperti masa Orde Baru (Orba),
parameternya
dengan
ketika persoalan politik sangat sensitif
banyaknya partai politik yang ikut serta
untuk diperdebatkan, kini politik tidak
dalam pemilu. Jika dulu kita hanya
lagi “tabu” untuk diributkan, bahkan
mengenal
terkesan buka-bukaan.
Pasca
lengsernya
bergulirnya
Soeharto
reformasi,
tiga
dunia
dibuktikan
kandidat
tetap
partai
peserta pemilu, pasca reformasi kita 37
Jurnal komunikasi, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2011
Isu politik tampak sudah menjadi
rezim
adalah
kunci penyelamat
dari
bagian dari keseharian masyarakat dewasa
ancaman pembredelan. Menapaki masa
ini. Hal ini wajar, sebab sehari-hari dan
reformasi,
kapanpun kita bisa mengikuti isu-isu
pembaharuan
politik di televisi, radio, media cetak, dan
membebaskan media dari cengkeraman
media online. Kita juga semakin akrab
rezim. Kini, peta kekuatan seolah berbalik
dengan debat-debat politik di media
180 derajat, media massa semakin kuat,
massa. Di masa Orba, debat politik relatif
bahkan terasa lebih dominan dari politik
tabu, namun sekarang kita tidak kaget
itu sendiri.
melihat politikus saling lempar argumen dan alasan, bahkan saling memaki. Tidak massa
bisa
menjadi
sejumlah
Media
konsolidasi
dilakukan
massa
dan untuk
dengan
mudah
mengabarkan isu-isu politik tiap hari,
dipungkiri,
media
mengundang
katalisator
dalam
politukus ternama, pengacara tenar, dan
pengamat
atau
ahli,
perubahan keseharian politik di negeri ini.
mempertemukan
Dulu, politik menjadi semacam persoalan
forum. Ini artinya, media massa hari ini
“sakral” yang harus ditutupi melalui sikap
sudah memiliki bargaining position yang
represif penguasa, media pun tidak bisa
luar biasa terhadap politik. Di tengah
sembarangan menyentuh persoalan yang
posisi media yang kian kuat ini, kultur
dianggap sensitif oleh rezim penguasa itu.
politik ditengarai juga ikut bergeser.
Sekarang, setelah industri media massa
Pergeseran itu agaknya terasa ketika
berkembang pesat, persoalan politik tidak
dewasa ini, aktor-aktor politik semakin
lagi tabu dibicarakan sehari-hari. Media
membutuhkan media atau mengadopsi
massa mengabarkannya dengan cepat dan
gaya media sebagai bagian dari dirinya
terus-menerus. Politik tidak lagi sakral,
sebagai politikus.
bahkan
terkesan
“banal”,
karena
mereka
dalam
satu
Pada realitasnya, keadaan ini bisa
informasinya di media massa membludak
digambarkan
di tengah keseharian masyarakat.
politik banyak merekrut selebriti yang
Dari fenomena ini, penulis melihat
tenar
di
misalnya;
media
untuk
partai-partai mendongkrak
bahwa ada pergeseran kultural dalam
popularitas dan citra partai, selain itu,
keseharian persoalan politik dewasa ini,
kecakapan untuk memutar (spinning)
secara khusus dalam relasinya dengan
informasi “bersilat lidah” menjadi kriteria
media massa. Pada masa Orde Baru,
penting bagi kader partai sebab kecakapan
media massa menempati posisi subordinat
tersebut
atas
berhadapan
wilayah
kekuasaan,
sehingga
sangat
dibutuhkan
dengan
media.
ketika Hal
ini,
persoalan politik tidak banyak riuh akibat
menunjukkan bahwa “citra di media”
proteksi rezim. Bagi media massa kala itu,
menjadi sangat penting bagi institusi dan
mempunyai
aktor politik.
38
hubungan
dekat
dengan
Noveri Faikar Urfan, Membaca Gejala “Mediatisasi” Politik di Indonesia
Gejala tersebut juga bisa diamati, misalnya
dalam
fenomena
bersifat pencitraan. Hal ini menandakan
semakin
bahwa dewasa ini institusi atau aktor
maraknya aktor-aktor politik muncul di
politik semakin tergantung dan dibentuk
media,
oleh “logika” media massa.
khususnya
di
televisi,
dalam
kapasitasnya tidak semata sebagai aktor
Gejala inilah yang kini mulai
politik, tapi juga “bintang media”, seperti
banyak dibicarakan dalam kajian media-
menjadi
politik, khususnya komunikasi politik.
bintang
iklan
dan
pemain
sinetron. Ada beberapa tokoh politik yang
Fenomena
bisa disebutkan, seperti mantan Ketua
(mediatization), konsep ini dipakai untuk
MK, Mahfud M.D yang menjadi bintang
menggambarkan
iklan obat masuk angin, Ketua DPR,
logika
Marzuki Alie, yang membintangi iklan
ketergantungan institusi atau aktor politik
pabrikan alat rumah tangga, dan Menteri
pada media (Stromback, 2008). Dalam
BUMN, Dahlan Iskan yang bermain di
proses yang hampir sama gejala ini
salah satu sinetron religi dalam dua
disebutkan oleh Mayer (2002) dengan
episode, sekaligus membintangi iklan obat
“mediacracy”
masuk angin.
terjadinya
ini
media
disebut
“mediatisasi”
terjadinya terhadap
untuk
praktik
ekspansi
politik
dan
menggambarkan kolonisasi
oleh
Di luar alasan subjektif para tokoh
permainan media pada dunia politik
politik yang menerima tawaran menjadi
(media steering politics). Secara lebih
“bintang media” tersebut, penulis melihat
luas,
bahwa terdapat gejala semakin banyak
bahwa ekspansi logika media tidak hanya
aktor politik dewasa ini yang merasa
merambah pada politik, akan tetapi ikut
sangat membutuhkan pembentukan citra
merasuk secara kultural pada institusi-
di media massa. Jika secara normatif,
institusi
seharusnya citra institusi
institusi keagamaan, pendidikan, bahkan
atau
aktor
politik dicapai dengan upaya perumusan
Hjarvard
sosial
(2008)
yang
menyebutkan
lain,
termasuk
keluarga.
program dan kebijakan bagi publik, maka bagi institusi dan aktor politik dewasa ini, indikator ketenaran di media massa agaknya
lebih
dipikirkan
ketimbang
program dan kebijakan. Keadaan ini melukiskan bahwa ada semacam dominasi dari cara berpikir media atas politik. Dalam derajat tertentu, politik mulai kehilangan substansinya sebagai persoalan terkait kebijakan publik, dan tergerogoti oleh perilaku-perilaku
Mediatisasi Politik Konsep awalnya
dipakai
dampak
media
mediatisasi
sendiri
untuk
menjelaskan
terhadap
komunikasi
politik dan beberapa aspek dalam politik. Dalam riset terdahulu, konsep mediatisasi dipakai untuk melihat fenomena ketika dalam aspek tertentu, sistem politik telah disesuaikan dan terpengaruh secara kuat 39
Jurnal komunikasi, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2011
oleh
tuntutan
media
massa
dalam
mengulas (coverage) persoalan politik
belakang, kedua 1920-1980, dan ketiga 1980 ke depan.
(Hjarvard, 2008). Keadaan ini salah
Pada periode pertama (-1920),
satunya diadaptasi dari kecenderungan
media massa dianggap sebagai instrumen
materi
dari
dan
cara-cara
tertentu
para
institusi
sosial,
media
massa
politikus dalam menyampaikan pesan-
cenderung dimanfaatkan oleh institusi
pesan politik kepada publik, agar pesan-
politik
pesan itu terdengar manis di hadapan
propaganda, sehingga posisinya menjadi
media.
subordinat dari institusi politik. Periode Maka, keadaan ini mengandaikan
sebagai
kedua
alat
(1920-1980),
agitasi
dan
media
massa
bahwa media massa dalam cara kerjanya
dijalankan atas logika kepentingan publik,
menjadi relatif tidak tergantung dari
atau bagian dari sarana publik, sehingga
sumber informasi politik. Justru institusi
kehadirannya ditujukan untuk melayani
politik (lembaga pemerintah, politikus,
publik. Sementara pada periode ketiga
dan
partai
sebagai
sumber
(1980-kini), media massa menjadi relatif
menjadi
kurang
independen dari institusi sosial dan logika
independen dari media, sehingga mereka
dominannya adalah kerja professional,
menerapkan cara-cara tertentu untuk
bisnis, dan panduan kapasitas teknis.
informasi
politik) politik
melindungi diri dari ulasan media yang
Dalam memaknai periode yang
berisiko menimbulkan citra buruk bagi
disebutkan
eksitensi dirinya.
dibutuhkan pengandaian yang lebih jelas
Konsep mediatisasi sendiri lebih
tentang
Hjarvard,
proses
tentu
saja
terbentuknya
gejala
dipandang sebagai suatu proses (process-
mediatisasi
oriented). Stig Hjarvard (2008: 106)
dasarnya,
melihatnya sebagai proses kultural yang
logika politik dan logika media, akan
mengubah karakter dan fungsi institusi-
tetapi dalam proses mediatisasi sebagai
institusi sosial akibat respon atas ekspansi
hasil, logika media massa kemudian
atau kehadiran media secara meluas
menekan politik sehingga mau tidak mau
(media omnipresence). Hjarvard lantas
politik kemudian dalam derajat tertentu
mengajukan dugaan atas perkembangan
menginternalisasi logika media ke dalam
karakter institusi media massa secara
dirinya.
periodik-historis dalam relasinya dengan institusi
politik.
disesuaikan
Perkembangan
dengan
konteks
Hjarvard
menjelaskannya
periode.
Periode
40
pertama
ini
Eropa,
dalam 1920
tiga ke
politik terdapat
itu
sendiri.
perbedaan
Pada antara
Konsep logika politik itu sendiri, setidaknya selalu berhubungan dengan pengambilan
keputusan
kolektif
dan
otoritas pembuatan kebijakan maupun implementasi
atas
keputusan
politik.
Noveri Faikar Urfan, Membaca Gejala “Mediatisasi” Politik di Indonesia
Termasuk di dalamnya terdapat proses
kuasa penuh atas politik, akan tetapi
distribusi kekuasaan melalui pemilihan
media dengan logikanya semakin banyak
umum atau sarana yang lain; proses
diadopsi
pembuatan keputusan; dan petanyaan
bagian dari politik.
tetang kekuasaan, “siapa mendapatkan
dan
terinternalisasi
menjadi
Dalam dinamika tersebut, upaya
apa, kapan, dan dengan cara bagaimana”
memberikan
(Strombach, 2008).
konseptual
pemahaman atas
proses
secara mediatisasi
Sementara logika media (media
menjadi penting. Blumler dan Kavanagh
logic) mengacu pada proses dan asumsi
(1999) misalnya, mengajukan gambaran
dalam konstruksi pesan-pesan melalui
tentang
medium tertentu, khususnya terobosan
Sebagai contoh ia mengungkapkan bahwa
teknologi komunikasi (Altheide, 2004).
ada masa ketika debat-debat politik terasa
Ini menunjukkan bahwa logika media
lebih substantif dan kurang terpengaruh
mengacu
sebagai
oleh logika media, dalam era komunikasi
“medium” yang juga agen konstruksi
politik pertama, masa ini adalah “era
pesan,
keemasan partai politik”, terjadi selama
pada dan
fungsinya
fungsinya
dalam sebagai
derajat medium
tertentu bisa
era
komunikasi
politik.
dua dekade setelah Perang Dunia kedua.
dipersoalkan sebagai “pesan” itu sendiri (McLuhan, 1995).
tiga
Pada masa ini, komunikasi politik berpusat pada partai politik. Media massa
Antara logika media dan logika
kala itu berada dalam posisi subordinat, di
politik memang terdapat perbedaan, akan
pinggir-pinggir titik pusat lingkaran yang
tetapi pada realitasnya kedua logika ini
dikuasai oleh partai politik. Pesan-pesan
saling
politik pada massa itu dinilai lebih
besinggungan.
Dalam
membicarakan proses mediatisasi politik,
substantif
kita juga harus melihat pola hubungan
cenderung berbicara tentang isu-isu yang
antara institusi politik dan media yang
penting bagi mereka, terutama tentang
terus
perubahan yang mereka inginkan dalam
bergerak.
Strombacah
(2008)
sebab
aktor-aktor
politik
membantu melihat ini dengan berusaha
pemerintahan
mempertanyakan,
dengan lawan politiknya (Blumler &
mana
yang
lebih
dominan antara logika politik atau logika
Tentu saja, pertanyaan-pertanyaan
membedakan
dia
Kavanagh, 1999: 212).
media? Apakah politik menyetir media atau media yang menyetir politik?
yang
Posisi partai dan tokoh politik pada masa ini cenderung independen dari media. Institusi dan aktor politik menjadi
ituharus diletakkan dalam derajat tertentu
pusat
sebab mediatisasi sendiri bukanlah efek
menempati posisi kurang independen,
total ketika media benar-benar mengambil
yakni sebagai sebatas medium untuk
komunikasi,
sedangkan
media
41
Jurnal komunikasi, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2011
menyampaikan pesan-pesan politik yang
politik.
bersumber dari institusi dan aktor politik,
pertama, pesan-pesan politik relatif bersih
atau menjadi kepanjangan tangan dari
dari campur tangan konstruksi media.
persaingan politik atas partai dan tokoh
Kini,
politik tertentu (media participant).
melimpah dan jangkauannya kian luas,
Setelah era komunikasi politik pertama,
Blumler
dan
Kavanagh
menyebutkan terjadinya era komunikasi
Pada
era
ketika
komunikasi
media
massa
politik
semakin
pesan-pesan politik mulai terjebak dalam arena
konstruksi
media,
sehingga
seringkali kehilangan substansi.
politik kedua dan ketiga. Era komunikasi
Dalam derajat tertentu, institusi
politik kedua, ditandai dengan masuknya
dan tokoh politik mulai merespon gejala
siaran televisi di sekitar tahun 1960,
ini
disusul
komitmen
meminimalisir risiko citra negatif bagi
norma-norma media nonpartisan, seperti
dirinya yang bisa ditimbulkan oleh media.
netralitas, cover both side, dan berbagai
Blumler
tuntutan
mengibaratkan
oleh
menguatnya
jargon
independensi
profesional terhadap
cara-cara
dan
tertentu
Kavanagh,
untuk
lalu
perkembangbiakan
politik.
industri media, seperti binatang hidra
Dalam era komunikasi politik kedua ini,
berkepala banyak (a hydra-headed beast)
posisi
yang masing-masing mempunyai mulut
media
media
serta
dengan
menguat.
Media
mulai
memisahkan diri dengan kepentingan
dan
politik
jalur
Pengibaratan ini sebenarnya ditujukan
profesionalitas.
untuk melihat gejala bahwa institusi dan
Keadaan ini, membuat institusi politik dan
aktor politik semakin dikepung oleh
aktor politik mulai kehilangan kendali atas
banyaknya media massa, di mana masing-
media. Maka proses komunikasi politik
masing media selalu ingin mengorek
tidak lagi berpusat kepada partai atau
informasi dalam persoalan politik.
partisan,
independensi
dan
serta
memilih
meminta
untuk
diberi
makan.
tokoh politik seperti pada era komunikasi
Keadaan ini akhirnya menuntut
politik pertama, melainkan dalam derajat
institusi dan aktor politik untuk mulai
tertentu
harus
memikirkan cara-cara tertentu agar bisa
menyesuaikan diri dengan posisi media
berhubungan secara efektif dengan media
massa yang mulai independen.
yang semakin banyak. Dalam menyikapi
komunikasi
politik
Sementara dalam era komunikasi
hal ini, institusi dan aktor politik secara
politik ketiga, ditandai dengan semakin
umum mulai menganggap penting adanya
berkembangbiaknya sarana komunikasi,
terobosan dalam membangun program
keberlimpahan media, jangkauan dan
kehumasan, khususnya media relations.
kecepatan informasi yang semakin tinggi.
Hubungan
Keadaan ini kemudian mengubah cara
dianggap akan memberi dampak positif
masyarakat
bagi institusi dan aktor politik, terutama
42
menerima
pesan-pesan
yang
baik
dengan
media
Noveri Faikar Urfan, Membaca Gejala “Mediatisasi” Politik di Indonesia
untuk mendorong citra dan meningkatkan
kepentingan politik tertentu agar tersebar
elektabilitas.
secara massif. Ini adalah fase awal ketika banyak
masyarakat
mulai
meyadari
betapa
aktor politik yang bahkan menganggap
pentingnya
media
sebagai
saluran
bahwa menjadi “kekasih media” (media
informasi dan memiliki dampak yang
darling) bisa mendorong kesuksesannya
kuat, keadaan ini yang disebut Strombach
sebagai aktor politik. Artinya, dalam era
(2008) sebagai fase mediatisasi politik
komunikasi politik ketiga ini, institusi dan
pertama
aktor politik semakin terpengaruh oleh
mediatization).
Dalam
determinasi
gejala
tertentu,
terhadap
phase
of
politik.
Masa ini sering disebutkan ketika
Sehingga dalam derajat tertentu, institusi
Perang Dunia pertama dan kedua, ketika
dan
aktor
media
first
(the
politik
harus
berusaha
media massa dimanfaatkan sebagai alat
gaya
mereka
terhadap
propaganda. Konteks historis ini bisa juga
menyesuaikan
keinginan media.
dipahami bahwa media massa (khususnya
Selain Blumler dan Kavanagh,
media
cetak)
berperan
besar
dalam
Jesper Strombach (2008) juga cukup
membentuk kesadaran nasional pasca
membantu dalam menganalisis proses
perang dunia, atau “nasionalisme cetak”
mediatisasi politik dengan mengajukan
dalam
empat fase dalam menganalisis proses
tentang Imagined Communities (1991),
mediatisasi.
menurut
sejak itu media massa dianggap sebagai
Strombach, ada pengakuan bahwa media
medium yang ampuh dalam memobilisasi
massa menjadi sumber informasi yang
massa.
Pada
awalnya,
penting bagi politik, isu-isu politik mulai
bahasan
Dalam
Benedict
fase
Anderson
mediatisasi
kedua
ramai di media massa. Sampai pada suatu
(second phase of mediatization), media
fase,
lebih
mulai independen dari pemerintahan.
independen terhadap politik, dan proses
Media terus berusaha melepaskan diri
mediatisasi politik menguat ketika aktor
dari cengkeraman rezim dan berusaha
dan institusi politik sudah mengikuti
memetakan
logika media dan menjadikannya sebagai
aturan-aturan profesional. Akan tetapi
bagian dari dirinya.
media tidak sepenuhnya independen dari
media
massa
menjadi
arahnya
sendiri,
melalui
awalnya
politik, sebab masih beroperasi dalam
menjadi sarana bagi politik, katakanlah
batas-batas aturan institusi politik. Fase
sebagai medium bagi institusi politik
kedua ini menggambarkan adanya sebuah
untuk menyebarluaskan kepentingannya.
transisi dari fase yang pertama.
Media
massa
pada
Media kemudian menjadi penting bagi politik
untuk
menjadi
media
bagi
Media mendapat kesempatan yang kian luas dalam bersikap daripada fase 43
Jurnal komunikasi, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2011
yang pertama, media kian otonom dalam
Sementara
pada
fase
keempat
membangun opini publik sesuai norma
(fourth phase of mediatization), logika
dan nilai mereka sendiri. Akan tetapi,
media semakin terinternalisasi dalam
dalam fase transisi ini logika politik masih
logika politik. Institusi dan aktor politik
relatif kuat, dan media dalam derajat
berfikir
tertentu menjadi semi-independen. Dalam
bergandeng
pengertian media massa masih bergelut
kepentingan kampanye, tapi juga dalam
soal
merumuskan kebijakan. Kaderisasi politik
“negosiasi
kelayakan
berita”
bahwa
mereka
dengan
tidak media
hanya ketika
(negotiation of news worthynes) bersama
juga
aktor dan institusi politik. Politik tidak
berinteraksi dengan media, memutar-
bisa lagi mengendalikan penuh wacana
mutar (spinning) argumen dalam debat di
dalam konten media, akan tetapi media
media, serta selebritis mendapat tempat
juga
yang
belum
sepenuhnya
mampu
mengendalikan wacana politik.
memperhatikan
signifikan
kecakapan
dalam
politik
atas
pertimbangan akan mendongkrak citra
Pada fase mediatisasi ketiga (third
politik (Blumler & Kavanagh, 1999).
phase of mediatization), media menjadi lebih independen lagi dari fase yang
Proses
kedua. Media terus bergerak ke arah
Indonesia?
jargon profesionalitas, dan mengukuhkan dirinya sebagai institusi yang mandiri secara ekonomi karena pasarnya kian menguat. Institusi dan aktor politik pun menganggap media massa sebagai faktor eksternal
yang
layak
diberi
Institusi
dan
aktor
politik
mengakrabi
media
untuk
tempat. mulai
mendorong
kesuksesan karirnya. Logika media terus terinternalisasi dalam politik, sehingga institusi dan aktor politik kian menyadari pentingnya mengadopsi cara kerja media pada tingkah laku berpolitik. Keadaan ini diandaikan
dengan
mulai
gencarnya
Mediatisasi
Politik
di
Pada bahasan sebelumnya, sudah diamati bagaimana proses mediatisasi terjadi. Blumler and Kavanagh (1999) mengajukan
konsep
tiga
era
dalam
komunikasi politik, sementara Hjarvard (2008), mengajukan periodisasi dalam konteks Eropa, dan Strombach (2008) menunjukkan
empat
fase
dalam
mediatisasi politik. Melihat pembahasan tersebut, pertanyaan,
kemudian
bisa
lantas
bagaimana
diajukan proses
mediatisasi di Indonesia? Penulis
merasa,
mediatisasi
media
atau
Strombach (2008) agaknya cukup relevan
untuk
untuk diterapkan dalam melihat proses
memanfaatkan mendorong citra.
kampanye, press
release
ditawarkan
fase
institusi dan aktor politik melibatkan dalam
yang
empat
oleh
mediatisasi di Indonesia. Meskipun proses itu harus didudukkan dalam periodisasi
44
Noveri Faikar Urfan, Membaca Gejala “Mediatisasi” Politik di Indonesia
historis agar pergeseran atau dinamika
media
dalam proses itu menjadi kelihatan. Tentu
tangan dari kepentingan partai politik. Di
saja, periodisasi historis ini tidaklah
antara banyak media partisan pada masa
mutlak, apa yang diajukan Hjarvard
itu, bisa disebut misalnya koran-koran
adalah sebuah konteks khusus, yang
partisan dengan oplah terbanyak: Harian
sedikit banyak akan berbeda dengan
Rakyat
konteks Indonesia.
eksemplar/hari),
Pada masa pemerintahan Orde
partisan
sebagai
milik
(48.000
kepanjangan
PKI
(55.000
Pedoman
milik
PSI
Soeloeh
eksemplar/hari),
Lama dan Orde Baru, posisi media yang
Indonesia
subordinat di pinggir struktur politik, bisa
eksemplar/hari),
dianggap sebagai fase pertama atau fase
Masyumi (38.000 eksemplar /hari) (Said,
awal proses mediatisasi di Indonesia.
dalam Latif, 2005: 380).
Media dimanfaatkan oleh institusi politik
media partisan ini melukiskan gejala
untuk menjalankan kepentingan politik
bahwa
tertentu. Dalam fase ini, logika politik
subordinat di bawah struktur politik,
terasa mendominasi logika media. Politik
sehingga
begitu dominan terhadap media massa,
independen terhadap institusi politik.
milik
PNI Abadi
dan
media
(40.000
Fenomena
menempati
media
milik
cenderung
posisi kurang
sehingga secara umum media dianggap
Masa setelah demokrasi liberal
sebagai kepanjangan dari kepentingan
tahun 1950-1959, yakni masa Demokrasi
politik.
Terpimpin dan Orde Baru, juga masih bisa Keadaan ini, bisa dikaitkan dengan
dikategorikan
dalam
media
mediatisasi
misalnya, maraknya media partisan pada
pertama,
era demokrasi liberal tahun 1950-an.
menduduki posisi subordinat dari wilayah
Masa demokrasi liberal tahun 1950-1959
kekuasaan.
bisa dianggap sebagai era keemasan partai
masa Orde Baru embrio munculnya media
politik, sebab partai politik memegang
(pers)
kendali dalam proses komunikasi politik
bermunculan, tetapi masih dihantui oleh
pada masa itu. Pada Pemilu pertama di
bayang-bayang penguasa dengan ancaman
Indonesia tahun 1955, jumlah partai
pembredelan.
politik peserta pemilu membludak dengan
sebab
fase
Meskipun
yang
massa memang,
independen
masih pada mulai
Pada masa pergulatan reformasi,
jumlah lebih dari 30 partai dengan
sejumlah
memegang bermacam ideologi. seperti
membebaskan media massa dari belenggu
sosialis, komunis, nasionalis, Islam, dan
rezim, media pun mulai terbuka untuk
sebagainya.
membicarakan
upaya
dilakukan
isu-isu
politik
untuk
dan
Tuntutan kompetisi politik yang
mengkritik pemerintah. Pada masa ini
luar biasa ini memunculkan fenomena
logika media kian menguat, kedudukan media menjadi makin otonom. Akan 45
Jurnal komunikasi, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2011
tetapi, pada masa ini, posisi media masih
motivasi penguatan citra di media massa,
relatif
bukan menguatkan bahasan atas program
tergantung
institusi
politik.
pada
batas-batas
Penulis
menganggap
politik.
masa ini sebagai fase mediatisasi kedua.
Dalam
derajat
tertentu,
logika
Sebagaimana kita ingat, masa reformasi
politik juga ditengarai ikut bergeser dan
adalah masa transisi dari rezim otoriter
menginternalisasi logika media. Misalnya,
menuju demokrasi. Berbagai konsolidasi
praktik kaderisasi selebritis oleh partai
dan upaya pembaruan dilakukan untuk
politik yang kian marak. Pada pemilu
mengatasi keadaan negara yang krisis.
2004 misalnya nama-nama aktris mulai
Menariknya, pada masa ini isu-isu
banyak bermunculan di DPR seperti
politik yang substansial menjadi ramai
Angelina
dikabarkan, kalau kita ingat seperti isu
Dyah Pitaloka (PDIP), pada 2009 jumlah
tentang gagasan federalisme dan ekonomi
selebritis yang berkarir di DPR meningkat
kerakyatan (Panggabean, 1998). Dalam
jumlahnya menjadi 18 orang. Keadaan ini
fase transisi ini antara logika politik dan
mengandaikan
logika media relatif lebih seimbang, atau
media kian menjadi pertimbangan bagi
boleh dikata dalam derajat tertentu media
kader
massa menjadi semi-independen. Dalam
tertentu,
pengertian media massa masih bergelut
politik menjadi kurang esensial. Misalnya
soal
berita”
dalam
kampanye,
(negotiation of news worthynes) bersama
politik
semakin
aktor dan institusi politik. Politik tidak
tergantikan oleh kampanye yang sifatnya
bisa lagi mengendalikan penuh wacana
populer dan hanya mengedepankan citra
dalam konten media, akan tetapi media
seperti iklan politik di televisi (Plasser,
juga
2001).
“negosiasi
belum
kelayakan
sepenuhnya
mampu
mengendalikan wacana politik.
Sondakh
partai
(Demokrat),
bahwa politik.
sosialisasi
Rieke
popularitas Dalam
di
derajat
program-program substansi
program
berkurang
dan
Pada fase mediatisasi keempat,
Setelah masa transisi reformasi
logika media kian ekspansif, hal ini
sampai dewasa ini bisa dianggap sebagai
mebuat
fase mediatisasi ketiga dan keempat. Fase
mementingkan kapasitas kadernya dalam
ketiga menampakkan dominasi logika
berinteraksi
media
semakin
kecakapan memutar (spinning) informasi,
menguat. Institusi dan aktor politik makin
debat di media, serta selebritas mendapat
sering bekerjasama dengan media untuk
tempat
meraih kesuksesan karir politik, seperti
menunjang
memanfaatkan
substantif tentang kebijakan dan program
atas
logika
media
politik
massa
untuk
institusi
makin
kampanye. Politik yang dibicarakan oleh
politik
para politikus, makin mengarah pada
digantikan
46
dengan
oleh
media.
partai.
sangat Misalnya
signifikan
citra
mulai
politik
untuk Persoalan
kehilangan
esensinya,
ramainya
perdebatan
Noveri Faikar Urfan, Membaca Gejala “Mediatisasi” Politik di Indonesia
banal, hingga terlihat batas antara “yang
jaminan terhadap citra, elektabilitas, dan
politik” dengan “yang media” menjadi
kesuksesan karir politik.
kian kabur.
Fenomena
konglomerat
media
Fase mediatisasi keempat ini, bisa
yang kian santer terjun ke pentas politik,
dipandang sebagai hasil agregat dari
dalam derajat tertentu mengindikasikan
proses-proses sebelumnya. Pada fase ini,
dominasi aktor politik dalam menyetir
dalam derajat tertentu media begitu
media, artinya media dimanfaatkan dalam
mendominasi
agenda kepentingan politik tertentu. Jika
politik.
Misalnya,
kini
sangat marak televisi menyajikan acara
begini,
debat-debat
yang
kecenderungan bahwa logika politiklah
fenomenal, misalnya Indonesian Lawyers
yang mendominasi media. Akan tetapi,
Club di TVOne. Dengan mudahnya televisi
ketika menyebutkan konsep mediatisasi,
mengundang
senior,
keadaan agak berseberangan, sebab dalam
dan
proses mediatisasi sebagai hasil, logika
pengamat, lalu mempertemukan mereka
media lah yang mendominasi logika
dalam satu forum debat politik. Alih-alih
politik.
pengacara
politik,
salah
aktor tenar,
satu
politik budayawan,
acara ini kemudian menghadirkan wacana
maka
Maka,
kita
melihat
ada
di
balik
fenomena
media
saat
aktor-aktor
politik yang sehat dan mencerdaskan
kepemilikan
publik,
perdebatan
pemiliknya kini ramai terjun ke politik,
politik di dalamnya menyajikan wacana
penulis mengajukan argumen bahwa di
politik yang penuh caci maki, tidak
satu sisi memang terdapat gejala dominasi
substantif dan rusuh.
kepentingan politik atas media. Namun di
justru
seringkali
Kecenderungan
ini,
sisi lain, institusi dan aktor politik juga
mengindikasikan adanya dominasi media
semakin terperangkap pada semacam
massa dalam menggiring wacana politik
“keimanan”
(media steering politics). Logika media
media
kemudian
politik
kesuksesan dalam pentas politik. Sebab,
terjebak dalam banalitas. Selain itu, media
meskipun media itu dikuasai oleh aktor
massa makin dianggap sangat penting
politik tertentu, aktor atau institusi politik
dalam
heran
itu tetap akan terperangkap dalam logika
kemudian para konglomerat media massa
media dalam dosis yang relatif tinggi,
beramai-ramai
politik,
terutama dalam soal pencitraan. Keadaan
seperti Surya Paloh, Abu Rizal Bakrie dan
ini menggambarkan fenomena dominasi
Hary
dengan
logika media terhadap logika politik.
sambil
Politik
membawa
politik,
makanya masuk
Tanoesodibyo.
menguasai
wacana
tidak dunia
Sebab
media
mempertahankan logikanya, bisa berarti
bahwa
adalah
menjadi
kehilangan
mengikuti
bagian
dari
terkesan
substansi,
logika kunci
banal
akibat
dan
adanya
kolonisasi logika media. 47
Jurnal komunikasi, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2011
Buktinya,
dalam
Daftar Pustaka
praktik
keseharian yang direpresentasikan oleh
Altheide, David L. 2004. “Media Logic and
media massa, politik dewasa ini semakin
Political
kehilangan isu-isu yang substantif. Alih-
Political Communication. Vol. 21.
alih
No. 3, hal. 293-296.
kita
ideologis,
mengharapkan
perdebatan
seperti
perjuangan
kemerdekaan
masa
atau
masa
reforamasi,
praktik
politik
didominasi
oleh
transisi hari
ini
Anderson,
Communication”.
Benedict.
Imagined
1991.
Communities. London: Verso.
Pada
Blumler, Jay G. & Kavanagh, Dennis.
akhirnya tema politik tidak mengikuti
1999. “The Third Age of Political
proses deliberasi dan komitmen mufakat,
Communication: Influences and
justru
Features”.
logika
cenderung
dramatisasi
dan
media.
menghamburkan debat-debat
minus
Maka, publik agaknya kian melihat sebagai
isu
yang
banal,
kecenderungan ini kemudian berimbas pada semakin tidak pedulinya masyarakat pada
Communication. Vol. 16, hal. 209-230.
substansi.
politik
Political
politik,
dan
dalam
tingkatan
Hjarvard, Stig. 2008. “The Mediatization of Society”. Nordicom Review. Vol. 29. No. 2, hal. 105-134. Latif, Yudi. 2005. Inteligensia Muslim dan
Kuasa:
Genealogi
partisipasi (pemilu) antusias publik pun
Intelegensia Muslim Indonesia
menurun (Norris, 2000). Hal ini wajar,
Abad Ke-20. Jakarta: Mizan.
sebab publik seolah mengalami kejenuhan terhadap politik. Sebab, politik di media dewasa ini adalah politik yang telah mereduksi dirinya. Jika politik seharusnya bersifat ideologis dan berorientasikan
Liverow, Leah A. 2009. “New Media, Mediation, and Communication Information,
Study.
Communication, & Society. Vol. 12. No. 3, hal. 303-325.
program, kini politik yang kita saksikan di media
semakin
kehilangan
substansi,
malah makin mirip semacam sandiwara.
Norris, Pippa. 2000. A Virtuous Circle: Political
Communication
Postindustrial Cambridge:
in
Societies. Cambridge
University Press. Meyer, Thomas. 2002. Media Democracy: How the Media Colonize Politics. Cambridge: Polity Press.
48
Noveri Faikar Urfan, Membaca Gejala “Mediatisasi” Politik di Indonesia
McLuhan, Marshall. 1995. Understanding
Sen, Krishna & Hill, David T. 2001. Media,
Media: The Extension of Man.
Budaya dan Politik di Indonesia.
Massachusetts: MIT Press.
Jakarta:
Panggabean,
Plasser,
Samsu
Rizal.
1998.
Institut
Studi
Arus
Informasi (ISAI).
“Federalisasi dan Demokratisasi
Strombach, Jesper. 2008. “Four Phases of
Indonesia”. Jurnal Sosial Politik.
Mediatization: An Analysis of the
Vol. 1. No. 3. Fisipol UGM.
Mediatization
Fritz.
2001.
Relevance Professional”.
“Diminishing
for
Campaign
The
International
of
Politics”.
Press/Politics. Vol. 13. No. 3. London: Sage Publications.
Harvard
Journal
of
Press/Politics. Vol. 6. London: Sage Publications.
49
Jurnal komunikasi, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2011
50
