MATERI KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (HSE)
1. TEORI DAN KONSEP K3 2. PROSEDUR KERJA AMAN 3. ALAT PELINDUNG DIRI 4. PERMIT SYSTEM 5. JOB SAFETY ANALYSES 6. ERGONOMIC SAFETY 7. INDUSTRIAL HYGIENE 8. MSDS 9. LOCK OUT TAG OUT / LOTO 10.HOUSE KEEPING 11.PENGELOLAAN LINGKUNGAN 12.PENGELOLAAN B3 13.PENANGANAN GAS MUDAH TERBAKAR 14.LIFTING RIGGING 15.INCIDENT INVESTIGATION 16.EMERGENCY PREPADNESS 17.SCAFFOLDING 18.DEFENSIVE DRINING
DATA PRIBADI NAMA TTL PENDIDIKAN PEKERJAAN
ALAMAT
STATUS
: MOH. NUR SAMUDIN W : POSO, 10 MARET 1968 : S1 TEKNIK JURUSAN SIPIL : Ast. Manager HSSE PT PERTAMINA EP JATIBARANG FIELD : KOMPERTA MUNDU, KARANGAMPEL, INDRAMAYU : 203
PERKEMBANGAN HSE
PERKEMBANGAN HSE
Era Tradisional (1750 SM) Kode Hammurabi: Undang-undang keselamatan kerja awal Era Revolusi Industri (1750-1850) Perubahan sistem kerja, Penggunaan tenaga mesin, Pengenalan metode baru pengolahan bahan baku, Pengorganisasian pekerjaan, Muncul penyakit yang berhubungan dengan paparan
Hammurabi , Raja ke enam kerajaan Babilonia
Era Industrialisasi Perkembangan K3 mengikuti penggunaan teknologi (APD dan Peralatan Pengaman) Era Manajemen H.W Heinrich: Teori Domino Frank Bird dan Germain: Teori Loss Causation Model ISO, SMHSE, OHSAS 18001 Mesin Uap James Watt. Mesin Uap telah memicu Revolusi Industri di Inggris Raya dan di Dunia
Mengenai Lambang K3 bisa dilihat di Kepmenaker RI 1135/MEN/1987 tentang Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berikut ialah penjelasan mengenai arti dan makna lambang/logo/simbol K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) tersebut : Bentuk lambang K3: palang dilingkari roda bergigi sebelas berwarna hijau di atas warna dasar putih. Arti dan Makna simbol/lambang/logo K3 :
Palang : bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK). Roda Gigi : bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna Putih : bersih dan suci. Warna Hijau : selamat, sehat dan sejahtera. Sebelas gerigi roda : sebelas bab dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
PERATURAN PERUNDANGAN
DASAR HUKUM 1. UU No 1 Tahun 1970: Keselamatan Kerja 2. UU No 13 Tahun 2009: Ketenaga Kerjaan 3. UU No 22 Tahun 2001: Minyak dan Gas Bumi 4. UU No 32 Tahun 2009: Perlidungan dan Pengelolaan LH 5. MPR (Mijn Politie Reglement) No 341 Tahun 1930 6. PP No 19 Tahun 1973: Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Bidang Pertambangan
7. PP No 35 Tahun 2004: Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 8. PP No 34 Tahun 2005: Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Kegiatan Usaha Hulu Migas 9. Permen Pertambangan No 02/P/M/Pertamb/1975: Keselamatan Kerja pada Pipa Penyalur serta Fasilitas Kelengkapan untuk Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Diluar Wilayah Kuasa Pertambangan Migas 10. Kepmentamben No 300.K/38/M.PE/1997: Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi 11. Permen ESDM No 045 Tahun 2006: Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor pada Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi
DASAR HUKUM UU RI NO. 1 TAHUN 1970 Bab I : Tentang Istilah-Istilah Pasal 1: 1. Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja, dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja. 2.
Pengurus ialah orang yang memimpin langsung tempat kerja.
3.
Pengusaha ialah : a. Orang atau badan hukum yang menjalankan usaha milik sendiri yang mempergunakan tempat kerja; b. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan usaha bukan miliknya yang mempergunakan tempat kerja; c. Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud (a) dan (b), jika yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia.
DASAR HUKUM 4. 5.
6.
Direktur ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan undang-undang ini. Pegawai Pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja. Ahli Keselamatan Kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini.
BAB II : RUANG LINGKUP Pasal 2 : 1. Keselamatan kerja dalam segala tempat kerja baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun diudara, yang berada didalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
BAB II : RUANG LINGKUP
DASAR HUKUM
1.
Berlaku dalam tempat kerja dimana : 1. dibuat, dicoba, dipakai, diolah atau dipergunakan dengan alat apapun atau dengan bahan atau barang apapun yang dapat membahayakan atau menimbulkan : kecelakaan, kebakaran atau peledakan. 2. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, pembongkaran, bongkar muat, penyelaman, dalam ketinggian, diatas permukaan tanah atau perairan, dibawah tekanan udara, suhu yang tinggi atau rendah, dalam tangki, penbuangan atau pemusnahan sampah atau limbah, kelistrikan, gas, minyak atau air. 3. Dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pertambangan, pendidikan, penyelidikan atau penelitian, rekreasi.
2.
Dapat ditunjuk sebagai tempat kerja, ruangan-ruangan atau lapanganlapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja dan atau yang berada diruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian dalam ayat (2).
DASAR HUKUM BAB III: SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA Pasal 3: 1. Syarat-syarat keselamatan kerja untuk : o Mencegah, mengurangi, mengendalikan, mengamankan, memberi pertolongan dari kemungkinan terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan, suhu, kelembaban, timbulnya penyakit, peracunan, infeksi, terkena listrik yang berbahaya. 2. Ketentuan tersebut ayat (1) dapat dirubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan baru dikemudian hari. Pasal 4 : 1. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, pengguinaan, pem,eliharaan dan penyimpanman bahan, barang dan produk teknik dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
DASAR HUKUM 2.
Syarat-syarat tersebut memuat prinsip teknis ilmiah yang terumus secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahanpengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat pelindung, pengujian dan pengesahan, pengepakan, pemberian tanda pengenal atas bahan, produk teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang, keselamatan tenaga kerja dan keselamatan umum.
BAB IV PENGAWASAN Pasal 8 • Pengurus wajib memeriksakan kesehatan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterima maupun yangkan dipindahkan . • Pengurus wajib memeriksakan secara berkala kepada Dokter yang ditunjuk. • Norma pengujian kesehatan diatur dalam peraturan perundangan.
DASAR HUKUM Bab V Pembinaan Pasal 9 1. Pengurus wajib menunjukkan dan menjelaskan : a. Kondisi dan bahaya yang timbul ditempat kerja. b. Alat pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja. c. APD bagi tenaga kerja. d. Cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan. Bab VI. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 10 1. Menaker berwenang membentuk P2K3, guna mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang K3. 2. Susunan P2K3 ditetapkan oleh Menaker.
DASAR HUKUM Bab VII Kecelakaan Pasal 11 1. Pengurus wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi ditempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk Menaker. 2. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan oleh pegawai termaksud ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 12 Kewajiban dan hak tenaga kerja untuk : a. Memberikan keterangan yang benar. b. Memakai APD. c. Memenuhi dan mentaati syarat K3. d. Meminta pengurus melaksanakan syarat K3. e. Menyatakan keberatan kerja, dimana syarat K3 dan APD diragukan. Bab IX Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja Pasal 13 Siapapun wajib mentaati semua petunjuk K3 dan memakai APD yang diwajibkan.
DASAR HUKUM Bab X Kewajiban Pengurus Pasal 14 Pengurus wajib : a. Menempatkan/ menempelkan semua syarat K3, pada tempat yang mudah dilihat dan terbaca. b. Memasang gambar K3 pada tempat yang mudah dilihat dan terbaca. c. Menyediakan secara cuma-cuma semua APD bagi setiap orang yang memasuki tempat kerja disertai petunjuk yang diperlukan.
DASAR HUKUM UU RI No. 13 TAHUN 2003 BAB X, Pasal 86
1. Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : • keselamatan dan kesehatan kerja; • moral dan kesusilaan; dan • perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama; 2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
PEMUTARAN FILM SAFETY
