Usulan Usulan Masyarakat Sipil Indonesia untuk d i k G20 Dialog Kebijakan G20 dan Dialog Kebijakan G20 dan Halal bi Halal, 22 Agustus 2013 22 Agustus 2013
1
Latar Belakang Latar Belakang 1 Kelompok 1. Kelompok kerja masyarakat sipil Indonesia: kerja masyarakat sipil Indonesia: pangan, inklusi keuangan, infrastruktur, pajak dan akuntabilitas Æ Dialog kebijakan pajak, dan akuntabilitas Æ Dialog kebijakan antara masyarakat sipil dengan pemerintah pada tanggal 19 Maret 2013 pada tanggal 19 Maret 2013 2. Pertemuan Civil20 di Moskow tanggal 13 dan 14 Juni 2013 14 Juni 2013
2
Civil20 •
•
•
Masuk dalam rangkaian pertemuan formal G20 di keketuaan Rusia, formal G20 di keketuaan Rusia, namun telah diinisiasi oleh keketuaan sebelumnya Civil20 merupakan open platform masyarakat sipil internasional yang masyarakat sipil internasional yang bertujuan sebagai media dialog masyarakat sipil untuk merumuskan rekomendasi kepada para leaders. Ci il20 Civil20 membentuk kelompok kerja, b t kk l kk j terdiri atas lingkungan dan energi berkelanjutan, anti korupsi, arsitektur keuangan global dan pekerjaan, inklusi keuangan, k j i kl i k ketahanan pangan, agenda pembangunan paska2015, dan satuan kerja untuk kesetaraan
3
Rekomendasi Civil20 dan Masyarakat Sipil Indonesia
4
Inklusi Keuangan Inklusi Keuangan Civil20
Masyarakat sipil Indonesia Masyarakat sipil Indonesia
Meningkatkan akses terhadap keuangan bagi masyarakat yang saat ini mengalami kesulitan , sekaligus mempromosikan public private partnership di sektor public private partnership di sektor keuangan dan perbankan Memperkuat perlindungan hak‐hak konsumen terhadap layanan keuangan terutama bagi yang rendah g y g pengetahuannya, berpendapatan rendah, termasuk perempuan, pemuda dan orang tua Mengenalkann pendidikan keuangan melalui kurikulum sekolah melalui kurikulum sekolah Menyediakan konsumen internet dan media lainnya sebagai sarana literasi keuangan
5
Adanya kerangka regulasi yang menjamin akses kredit UMKM dan sektor informal Perlu ada kajian baik yang dilakukan di i t h nasional i l maupun G20 G20 pemerintah mengenai performance requirement jasa keuangan dan perbankan yang meliputi akuntabilitas, kemitraan dengan koperasi dan UMKM, transfer tekhnologi g dan pengembangan sumber daya manusia Kerangka regulasi terhadap setiap jasa keuangan dan perbankan dengan memenuhi kriteria tertentu (performance requirement) dalam hal sosial dan requirement) dalam ekonomi. Contoh memberikan suku bunga tertentu untuk kelompok rentan, pengaturan derivatif market Memperkuat p literasi konsumen ((usaha mikro) dan perlindungan konsumen
Pangan Civil20
Masyarakat Sipil Indonesia Masyarakat Sipil Indonesia
G20 perlu mengambil tindakan terhadap dampak dari volatilitas harga pangan dan akar penyebabnya. Langkah penting diperlukan untuk melindungi masyarakat diperlukan untuk melindungi masyarakat yang rentan dengan cara: memperkuat sistem keamanan nasional, meningkatkan respond cepat untuk krisis pangan, mengurangi dampak spekulasi pangan dan memastikan keberjanjutan pembangunan tik k b j j t b Memastikan pertumbuhan pangan jangka panjang dengan mendukung produsen pangan skala kecil termasuk resiliensi terhadap ketidakpastian iklim dan ekonomi terhadap ketidakpastian iklim dan ekonomi Mengakui hubungan antara ketahanan pangan dan nutrisi termasuk menyetujui tujuan global dari the World Health Assembly mengenai pencegahan 70 juta anak di bawah lima tahun dari stunting di k di b h li h d i i di tahun 2025
6
Pertanian bertumpu pada petani skala kecil (tanah, bibit, pupuk, dll) Pertanian yyang bertumpu g p p pada pemenuhan pangan bagi setiap orang bukan pada mekanisme pasar Æ adanya control negara dalam produksi dan distribusi pangan Negara‐negara berkembang seperti Indonesia harus menyusun agenda perubahan model penentuan harga k komoditi d pangan (bursa komoditas) (b k d ) Penguatan kedaulatan negara dalam pengelolaan dan pendistribusian energi
Arsitektur Keuangan Internasional Arsitektur Keuangan Internasional Civil20
Masyarakat Sipil Indonesia Masyarakat Sipil Indonesia
Memulihkan kepercayaan dan menyusun regulasi yang tepat terutama untuk derivatif, shadow banking, juga lembaga keuangan Menciptakan insentif untuk negara kreditor yang membantu negara debitor dalam mememcahkan krisis membantu negara debitor dalam mememcahkan krisis keuangannya. Berkaitan dengan hal ini perlu membentuk kelompok kerja intergovernmental Menyamakan akses atas keuangan di antara negara G20 sambil memastikan arus keuangan untuk tiga pilar pembangunan yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan Mewajibkan pemerintah untuk memonitor dampak dari portofolio dan FDI sekaligus pelaksanaannya sesuai dengan safeguards sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan PPP harus tidak disertai dengan publik menanggung semua resiko sementara memprivatkan keuntungan, p g , dan negara miskin harus dibantu untuk memagari diri dari resiko Mendukung koordinasi moneter dan keuangan yang dilakukan baik di tingkat regional maupun multilateral dalam rangka menghadapi krisis baru
7
G‐20 mendorong lebih kuat upaya memerangi praktik illicit financial flows, khususnya TP dengan: (i) meningkatkan kerjasama multilateral dan bilateral untuk mendorong transparansi dan pertukaran informasi perpajakan; (ii) mendorong perpajakan; (ii) mendorong perluasan penandatangan multilateral convention on mutual administrative assistance in tax matters; (iii) menerapkan strandar internasional untuk exposure akuntansi G‐20 (anggotanya) harus mempelopori penindakan i d k hukum h k atas t praktik ktik TP yang TP dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional dengan mengoptimalkan peran ndonesia di G20 Indonesia harus mendesakkan kepada negara maju agar membantu peningkatan kapasitas otoritas perpajakan di negara berkembang dan miskin Meminta kepada Dirjen Pajak untuk melakukan investigasi terhadap MNC’s yang di level global telah terindikasi melakukan praktik TP Pentingnya pendanaan publik untuk d bl k k mengambangkan infrastruktur dasar seperti air minum dll
Akuntabilitas G20 Akuntabilitas G20 Civil20
Masyarakat Sipil Indonesia Masyarakat Sipil Indonesia Mengadakan pertemuan regular antar berbagai pihak Melembagakan forum antar pihak yang menjadi ruang dialog antar berbagai pihak dialog antar berbagai pihak
• Meminta G20 untuk membuat prosedur akuntabilitas dan melanjutkan pendiskusikan agenda prioritas dengan representasi masyarakat sipil • Mendorong negara‐negara G20 untuk menfasilitasi pertemuan tahunan pertemuan tahunan masyarakat sipil baik nasional maupun internasional
8
R k Rekomendasi Civil20 d i Ci il20
9
Framework G20 Framework G20
Inklusif sebagai pilar keempat dari Strong, Sistainable and B l Balanced Growth dengan menambahkan nilai kesetaraan dan dG th d b hk il i k t d inklusi dalam pertumbuhan ekonomi. Memperkuat kebijakan publik dan peran negara dalam mengatasi ketimpangan melalui 1) kebijakan makroekonomi yang fokus pada ketimpangan melalui 1) kebijakan makroekonomi yang fokus pada pertumbuhan penciptaan lapangan kerja, 2) kebijakan fiskal dan moneter yang mendorong ekonomi produktif dan investasi sosial, 3) menghambat korupsi dan mengurangi penghindaran pajak, 4) sistem perpajakan dan belanja publik yang efektif it j k d b l j blik f ktif Menekankan investasi manusia melalui akses yang universal untuk pendidikan tinggi dan kesehatan Membentuk kelompok kerja untuk kesetaraan bekerja sama Membentuk kelompok kerja untuk kesetaraan bekerja sama dengan organisasi internasional dan masyarakat sipil
10
Buruh dan Lapangan Pekerjaan Buruh dan Lapangan Pekerjaan Melakukan reformasi struktural yang mempromosikan y g p kompetisi dan mengurangi distorsi pasar, sekaligus menyediakan investasi di fasilitas infrastruktur termasuk penyediaan data statistik termasuk penyediaan data statistik Mempromosikan mobilitas pekerja dan meningkatkan standar pekerja melalui pembangunan dan adaptasi p j p g p standar pendidikan global Mengambil langkah untuk mendukung dan menfasilitasi pekerja perempuan pemuda termasuk menfasilitasi pekerja perempuan, pemuda termasuk kelompok minoritas dan rentan
11
Keberlajutan Lingkungan dan Energi Keberlajutan Lingkungan dan Energi Meminta semua pemerintah untuk menstimulasi penetapan area yang secara ecologi dan biologi penting dan dikelola dengan tepat termasuk menghormati hak‐hak masyarakat adat dan juga prinsip FPIC Mengembangkan dan mengadopsi norma‐norma internasional mengenai konsumsi energi tertentu Meminta pemerintah untuk mengadopsi pendekatan ecosystem untuk manajemen kelautan Meminta G20 untuk mengembangkan dan mengadopsi kriteria, prosedur dan standar internasional mengenai p g pendanaan infrastruktur. Kriteria yang dimaksud harus mempertimbangkan aspek ekologi dan sosial
12
Anti Korupsi Anti Korupsi Anggota G20 harus mengambil langkah untuk menekan illicit fi financial flows dan meningkatkan transparansi korporasi i l fl d i k tk t ik i Aturan yang meminta perusahaan untuk menerbitkan pembayaran ke pemerintah baik negara per negara maupun proyek per proyek harus menjadi standar global harus menjadi standar global Anggota G20 harus mengkriminalkan penyuapan luar negeri dan mempublikasikan upaya pelaksanaan dan penegakan hukumnya Anggota G20 seharusnya mengadopsi dan mengundangkan standar Anggota G20 seharusnya mengadopsi dan mengundangkan standar internasional mengenai pengadaan barang dan managemen keuangan publik Seluruh anggota G20 harus meratifikasi, melaksanakan dan memonitor UN Convention Corruption dan OECD Anti‐Bribery i UN C i C i d OECD A i B ib Convention
13
Agenda pembangunan paska‐2015 Agenda pembangunan paska 2015 Meminta G20 untuk menjalankan komitmentnya mencapai MDGs, mendukung proses yang saat ini dilakukan PBB mengenai agenda d k t i i dil k k PBB i d pembangunan paska‐2015, dan memberi input untuk suksesnya paska‐2015 berdasarkan keahlian G20 Meminta G20 untuk meneruskan the Seoul Multi Year Action Plan Meminta G20 untuk meneruskan the Seoul Multi Year Action Plan (MYAP) dengan prioritas pada: mengurangi ketimpangan pendapatan, ketahanan pangan intinya memiliki dampak positif bagi pembngunan dengan medan gizi, transparansi pajak dan sistem fiskal yang fair, tata kelola yang lebih baik, melawan korupsi, it fi k l f i t t k l l l bih b ik l k i dan perlindungan sosial Meminta G20 untuk memastikan kebijakan mengadopsi koherensi kebijakan untuk pembangunan dan memberi kelompok kerja kebijakan untuk pembangunan dan memberi kelompok kerja pembangunan untuk berperan dalam memastikan pengambilan keputusan di G20 termasuk penilaian dampak bagi masyarakat baik di negara berkembang maupun di negara maju
14
Terima kasih Terima kasih
15
