MASALAH NEGARA KEPULAUAN Di ERA GLOBALISASI
MASALAH NEGARA KEPULAUAN Di ERA GLOBALISASI
Penyunting: Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, MA Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si Lisnawati, SSi, M.Si Yuni Sudarwati, S.IP, M.Si Lukman Adam, S.Pi., M.Si Lisbet, S.IP, M.Si Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, MA
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2011
Judul: Masalah Negara Kepulauan di Era Globalisasi Penyunting: Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, MA Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si Lisnawati, SSi, M.Si Yuni Sudarwati, S.IP, M.Si Lukman Adam, S.Pi., M.Si Lisbet, S.IP, M.Si Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, MA Perancang Sampul: Ahans Perancang Tata Letak: Sony Sifatira Cetakan Pertama, 2011 Penerbit: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia ISBN: XXX Alamat Penerbit: Gedung Nusantara I Lt. 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245 Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidanan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
KATA PENGANTAR
Tidak mudah membahas masalah-masalah yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan (archipelagic state), karena begitu kompleksnya persoalan yang dihadapi. Sementara, kemampuan (tenaga) untuk mengupasnya terbatas. Demikian pula, tenaga untuk turun ke lapangan yang bertugas mengumpulkan data-data untuk diteliti dan dianalisis. Karena itulah, dari sekian banyak masalah yang dikumpulkan, dipilih beberapa yang lebih mendasar dan belum banyak disentuh untuk dicari solusinya dewasa ini, terutama menghadapi tekanan globalisasi. Dalam memahami masalah, persoalan tetap ada, karena kemampuan mengumpulkan data berbeda, apalagi dalam menganalisisnya. Sehingga, walaupun telah dilakukan upaya maksimal untuk menelaah dan mengkaji persoalan, tetap saja masih tampak kelemahan akibat ketidaklengkapan data di sana-sini. Di sinilah penyunting harus turun tangan membantu menyempurnakan sajian data, pemahaman persoalan, analisis dan rekomendasi yang disampaikan. Perlu dijelaskan di sini, masalah yang dipresentasikan dan dibahas di sini adalah hasil riset lapangan yang dilakukan para peneliti yang bekerja di sistem pendukung parlemen, Bagian Pengkajian P3DI, pada tahun 2011. Sedangkan tujuan akhir dari riset lapangan dan presentasi data dan kajian ini adalah memberikan rekomendasi pada anggota DPR dalam menyusun kebijakan atau legsialsi, serta melaksanakan peran pengawasan mereka terhadap garis kebijakan yang telah ditetapkan melalui proses panjang legislasi sebelumnya. Bagian awal buku ini, presentasi data dan kajian dimulai dengan tulisan Dra. Adirini Pujayanti, M.Si., Penulis ini mengingatkan tentang masalah mendasar yang dihadapi bangsa ini untuk mempertahankan posisinya sebagai bangsa maritim yang besar dan strategis negaranya secara geo-politik. Ia menggunakan perspektif kebudayaan dan posisi geo-politik Indonesia untuk menyoroti dilema besar yang dihadapi bangsa ini dalam mempertahankan identitas dan v
kehidupannya yang potensial dari sektor kelautan, dengan menyoroti jenisjenis ancaman keamanan yang dihadapi negeri tersebut sebagai sebuah negara kepulauan. Bagian berikutnya dari buku ini adalah tulisan Lisnawati, SSi, M.Si., yang mengangkat masalah pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan pada umumnya. Fokus diarahkan pada era otonomi daerah, dengan melihat sejauh mana prinsip kerjasama telah dilakukan, baik dari perspektif lintas-sektoral, antar-wilayah, maupun lintas aktoer (stakeholders). Penulisnya melihat dimana sebaiknya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, dan di mana pula masyarakat, dan di mana pula pertentangan dan masalah terjadi. Kemudian, di Bagian Ketiga, Yuni Sudarwati, S.IP, M.Si., berusaha melihat tantangan yang dihadapi negara ini dari kelemahan yang dimiliki masyarakat daerah pesisir, khususnya kehidupan nelayan, yang juga termasuk kelompok dominan masyarakat Indonesia, yang jauh dari sejahtera. Untuk itulah ia mengedepankan pentingnya upaya pemberdayaan masyarakat pesisir, yang harus tampak dalam kebijakan yang dijalankan pemerintah di pusat maupun daerah. Ia membandingkan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: (PEMP) dan Program Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Perikanan (PNPM M-KP), dengan menelaah kekurangan dan kelebihannya. Di Bagian Keempat, Lukman Adam, S.Pi., M.Si., melihat dari kegiatan dan produk yang dihasilkan para nelayan di dua daerah yang diteliti di lapangan, yakni di Provinsi Sumatera Utara dan provinsi Sulawesi Utara. Secara khusus, ia mengupas persoalan pengelolaan perikanan tangkap dengan menggunakan kerangka pemikiran dan membincangkan parameter yang dipakai. Dengan metode analisis yang digunakannya, sebagai seorang yang mendalami studi kelautan dn perikanan, ia menilai kebijakan pemerintah yang ada, dan membrikan masukan yang diperlukan untuk perbaikan kebijakan. Di Bagian Kelima buku ini, Lisbet, S.IP, M.Si., berbicara tentang pentingnya peran pelabuhan hub internasional bagi negara ini dalam merespons kebutuhan globalisasi. Dalam tulsian ini ia menggarisbawahi peran strategis pelabuhan dalam mendukung eksistensi bangsa dan negara ini sebagai negara kepulauan dan sekaligus maritim. Patut diakui, tidak banyak selama ini orang yang berupaya memahami masalah masyarakat pesisir, kehidupan nelayan, pengembangan sektor kelauatan dan eksietnsi negara kepulauan dengan mengaitkannya dengan peran penting pelabuhan, terutama hub internasonal. Penulis ini mengungkpakan secara mendalam peran pelabuhan hub internasional dalam
vi
pelaksanaan hubungan antar-bangsa dan negara di era globalsasi. Dalam membahas hal tersebut, ia tidak luput memberikan masukan tentang apa yang harus diperbaiki pemerintah dalam kebijakannya ke depan. Di bagian terakhir buku ini, dipresentasikan hasil riset Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, MA., salah satu persoalan Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim yang besar. Ia menyoroti sulitnya mengawasi wilayah perairan Indonesia yang luas dengan ribuan pulaunya dengan garis rentang yang lebar atau panjang, dari Barat ke Timur, dan dari Utara ke Selatan, terkiat dengan keterbatasan yang dimiliki aparat keamanan untuk mengontrolnya dengan baik. Secara spesifik, ia mengupas kasus-kasus penyelundupan senjata api yang rawan masuk dari berbagai sudut Kepulauan Indonesia, yakni jalur-jalur perairan yang terisolasi. Riset dan solusi atas masalah ini penting dilakukan, untuk memberikan masukan tentang pentingnya wilayah-wilayah yang rawan tersebut dikontrol dengan baik oleh aparat keamanan, sehingga peredaran senjata api ilegal dapat dikurangi, dan bahkan dicegah. Dalam hal ini, penulis atau penelitinya berargumentasi, kemampuan aparat keamanan dalam mengurangi dan mencegah masuknya senjata api selundupan, akan membantu mereka untuk bisa lebih baik mengurangi munculnya resiko atau implikasi kerusuhan komunal dan vertikal di kemudian hari. Inilah bagian dari data dan analisis yang dapat dipresentasikan dari program riset Bidang Pengkajian P3DI pada tahun 2011 ini. Riset lapangan ini dilakukan dengan melibatkan dua kelompok berbeda, yakni Hubungan Internasional dan Ekonomi dan Kebijakan Publik, yang melibatkan para peneliti lintasdisiplin ilmu, bidang kepakaran, dan jenjang karir. Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang ada hasil penelitian dan kajian ini disampaikan kepada para pembaca untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi perbaikan kebijakan dan juga pengembangan ilmu.
Jakarta, Oktober 2011 Penyunting Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, MA Peneliti Utama IV/e Kepala Bidang Pengkajian Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPRRI
vii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar......................................................................................... v Daftar Isi...................................................................................................... ix BAGIAN KESATU BUDAYA MARITIM, GEO-POLITIK DAN TANTANGAN KEAMANAN INDONESIA Oleh: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.............................................................. 1 BAB 1 PENDAHULUAN.......................................................................... 3 BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN........................................................... 9 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.................................................. 11 BAB 4 BUDAYA MARITIM DAN GEO-POLITIK INDONESIA........ 15 BAB 5 ANCAMAN KEAMANAN NON-TRADISIONAL................... 21 BAB 6 KENDALA PENGAMANAN......................................................29 BAB 7 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....................................33 BIBLIOGRAFI..........................................................................................35 BUKU KEDUA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Oleh: Lisnawati, SSi, M.Si......................................................................... 37 BAB 1 PENDAHULUAN........................................................................39 BAB 2 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADA ERA OTONOMI DAERAH............................................ 41 BAB 3 KERJA SAMA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT..................................................................................45 BAB 4 KESIMPULAN............................................................................. 51 BIBLIOGRAFI..........................................................................................53
ix
BAGIAN KETIGA STUDI PERBANDINGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR: PEMP DAN PNPM M-KP Oleh: Yuni Sudarwati, S.IP, M.Si..............................................................55 BAB 1 PENDAHULUAN........................................................................ 57 BAB 2 METODOLOGI.......................................................................... 61 BAB 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP)............................................... 67 BAB 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN PERIKANAN (PNPM M-KP)................................ 71 BAB 5 PERBANDINGAN ANTARA PEMP DAN PNPM M-KP.......... 77 BAB 6 PENUTUP...................................................................................83 BIBLIOGRAFI..........................................................................................85 BAGIAN KEEMPAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN SECARA LESTARI: LESSON LEARNED DARI PROVINSI SUMATERA UTARA DAN PROVINSI SULAWESI UTARA Oleh: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.............................................................. 87 BAB 1 PENDAHULUAN........................................................................89 BAB 2 KERANGKA TEORI................................................................... 97 BAB 3 POTENSI SUMBER DAYA IKAN DAN KEBIJAKAN........... 103 BAB 4 KESIMPULAN........................................................................... 115 BIBLIOGRAFI.........................................................................................117 BAGIAN KELIMA PENTINGNYA PERAN PELABUHAN HUB INTERNASIONAL DI INDONESIA PADA ERA GLOBALISASI Oleh: Lisbet, S.IP, M.Si............................................................................ 119 BAB 1 PENDAHULUAN...................................................................... 121 BAB 2 METODOLOGI PENELITIAN................................................ 125 BAB 3 PERAN PELABUHAN.............................................................. 129 BAB 4 TANTANGAN DALAM MEMBANGUN PELABUHAN HUB INTERNASIONAL.......................................................... 133 BAB 5 PENTINGNYA PELABUHAN HUB INTERNASIONAL PADA ERA GLOBALISASI...................................................... 139 x
BAB 6 KESIMPULAN........................................................................... 143 BIBLIOGRAFI........................................................................................ 145 BAGIAN KEENAM PENYELUNDUPAN SENJATA KE WILAYAH INDONESIA Oleh: Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, MA...................................... 149 BAB 1 PENDAHULUAN...................................................................... 151 BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN....................................................... 155 BAB 3 METODOLOGI........................................................................159 BAB 4 WILAYAH RAWAN PENYELUNDUPAN SENJATA............. 161 BAB 5 NEGARA ASAL PENYELUNDUPAN SENJATA................... 175 BAB 6 PENYEBAB/MOTIVASI PENYELUNDUPAN SENJATA..... 179 BAB 7 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI................................... 185 BIBLIOGRAFI........................................................................................ 189 LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA........................................................ 193 LAMPIRAN PANDUAN WAWANCARA.................................................... 199 CV SINGKAT PENULIS...............................................................................203
xi