ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
I. URAIAM l EAKTA
Masalah lingkungan hidup, yakni masalah
pencemaran
dan peruaakan lingkungan, kini dirasakan sangat mengganggu i
dan
bahkan
menggusur .kepentingan
ekologi3
masyarakat
sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk dapat berperan serta dalam pengelolaan
lingkungan; hidup secara terus
menerus
gradasi oleh keluarnya kebijaksanaan publik dan industri
yang tidak mengindahkan daya
dukung
dide-
perizinan lingkungan
dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan. Sementara
itu
di
banyak tempat yang
terjadi
adalah
kurang
tanggapnya aparat atas keluhan masyarakat berkaitan dengan masalah lingkungan hidup yang terjadi di sekitar mereka. Di dalam
Jawa Timur realitaa masalah ini
kasus
pencemaran
dan
atau
nyata
peruaakan
terjadi
lingkungan
Sungai Surabaya, Sungai Porong, dan Kanal Magetan.
Tinda-
kan pemerintah terhadap industri potensial pencemar banyak
diwarnai oleh toleransi yang
berlebihan,
masih sebagai
contoh realitas yang terjadi dalam kasu3 pencemaran Sungai Porong oleh PT. Pakerin dimana telah diajukan praperadilan oleh
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
bidang
lingkungan
serta telah diputus dengan Putusan Praperadilan PM.
Mojo-
kerto No. l/Pra/Pid/1994/PN.Mkt. sebagaimana uraian
diba-
wah i n i . m i l i k PI'RPUSTAKA AN "UNIVERSITAS A IR L a N G G A ”
SURA B A Y A
Skripsi
PEMANFAATAN LEMBAGA PRAPERADILAN...
MOCHMANAD NASIR
ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
Kagus_Peals! Di pabrik sia.
wilayah
berdiri
sebuah
kertas dan pulp: bernama PX. Pabrik Kertas
Indone
Pabrik
limbahnya
Kabupaten
ini sejak, mulai
ke
Mojokerto
beroperasi
telah
membuang
alat
pengolah
Sungai Porong tanpa melalul
limbah. Akibat semakin m e m n g k a t n y a pencemaran dan i kan
perusa-
lingkungan khususnya yang terjadi pada ekosistem
sungai
di
wilayah Jawa Timur maka
Kepolisian
air
Indonesia
Frooin3i Jawa Timur tahun 1991 mengadakan operasi penega* kan hukum lingkungan " bernama "Operasi Kemukus". Dari operasi
itu terjaring sebanyak 566 kasus berbagai
bentuk
pelanggaran dan kejahatan di bidang lingkungan, salah satu perusahaan yang terjaring adalah PT. Pakerin. Dari oleh
temuan
ini selanjutnya
diadakan
penelitian
Eadan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAP3PAL)
limbah buangan PT. Pakerin tertanggal 31 Mei 1991,
atas dimana
hasilnya menunjukkan nilai BOD sebesar 1.926 mg/L dan sebesar
4.453 mg/L dan limbahnya mengandung Sulfida < nol, lemak dan minyak. Bahwa Timur Mutu
No. Air
sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur 413 Tahun 1987 tentang Penggolongan
di Jawa Timur, maka Sungai Porong
kategori "B" maksudnya air Sungai Porong dapat
dan
masuk
Skripsi
di
atas
juga ditentukan nilai
ambang
PEMANFAATAN LEMBAGA PRAPERADILAN...
Phe-
Jawa Baku dalam
dikonsumsi
sebagai air m’ inum. Selanjutnya sesuai SK. Gubernur but
COD
batas
terseuntuk
MOCHMANAD NASIR
ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
limbah
cair
yaitu
EOD sebes&r 150 mg/L dan COD
sebe3ar
350 mg/L. Dengan jauh
demlkian* limbah buangan PT. Pakerin
melebihi nilai ambang batas yang
telah
ditentukan
sesuai
SK. Gubernur tersebut di atas. Selanjutnya
Rejaksaan Negeri Mojokerto telah
mem-
proses berkas perkara ?T. Pakerin ini, atas nama tersangka Hyoto
Sutjipto dalam keduudukannya sebagai
Pakerin
dan
karyawan/staf
Soenanli
dalam
Direktur
kedudukannya
PT.
sebagai
khusus ?T. Pakerin serta menyatakan
berkas
perkara telah lengkap dan telah di PK-I, yang berarti siap diajukan ke pengadilar. Kenyataannya diajukan
berkas perkara tersebut tidak
ke pengadilan, bahkan pada tanggal 5
bertepatan
pernah
Juni
dengan Hari' Lngkungan Hidup.. Kejaksaan
1993 Megeri
Mojokerto dengan Surat jKetetapan Perhentian Penuntutan N c . E - 0 1 / P .5.13/Epl.l/IV/1933, kasus pencemaran Sungai
Porong
oleh PT. Pakerin dihen~ikan penuntutannya karena tidak ada cukup bukti.
I Atas terbitnya surat tersebut, maka Lembaga
Bntuan
Hukum (LEH) Surabaya b-jrdasarkan surat kuasa dari : 1. Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),
alamat
Jl. Mampang Prapatan XE No. 41 Jakarta. 2. Yayasan
Citra
Asih
[lusantara
(Yayasan
Citra),
alamat Jl. Canii Mendut Timur VI-8-9/C-23 Malang.
Skripsi
PEMANFAATAN LEMBAGA PRAPERADILAN...
MOCHMANAD NASIR
ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
3. Pondok
Pesantren
An-Nuqayyah,
Desa
Guluk-Guluk,
Kecamatan Guluk-Guluk, Kab. Sumenep, Madura. Untuk selanjutnya disebut Para Pemohon, mengajukan radilan
ke
penghentlan
Pengadilan-
Negeri
Mojokerto
penuntutan oleh Kejaksaan
atas
Negeri
prapetindakan
Mojokerto,
selanjutnya disebut Termohon. Menurut para pemohon, alasan penghentian penuntutan oleh
termohon adalah mengingkari hasil bukti
sebelumnya,
yaitu fofcocopy berita acara pengambilan contoh air tertanggal. 31 petunjuk
Mei
dalam
1991.
Bahkan
selanjutnya
bentuk pengumuman KPPLH
limbah
diperoleh
Tingkat
I
Jawa
Timur dan dari hasil ihspeksi Pembantu Gubernur Wilayah V, menyatakan
PT. Pakerin masih rnempunyai
persoalan
dengan
lingkungan hidup baik berkenaan dengan perizinan, AMDAL,
dokumen
dan unit pengolah limbah. Dengan adanya bukti
petunjuk
tersebut
membuktikan pencemaran
Sungai
dan
Porong
masih terjadi. Sebaliknya menurut termohon. pencemaran
lingkungan
ssbagaimana diatur oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1S82, adalah termasuk delik materiil berarti harus ada akibt dari pencemaran itu sendiri. Fakta debit
air
Desember
Sungai Porong pada bulan setiap
tahunnya
adalah
April nol,
menunjukkan, sampai
dengan
bukti-bukti air tercemar' yang telah diambil adalah limbah
yang
sudah tentu kadar BOD dan
COD-nya
nilai ambang batas yang telah ditentukan. Hal ini
Skripsi
PEMANFAATAN LEMBAGA PRAPERADILAN...
bulan
demikian mutlak melebihi membawa
MOCHMANAD NASIR
ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
5
konsekuensi
pencemaran:lingkungan yang terjadi di
Sungai
Porong tidak dapat dibuktikan. Putusan Praperadilan_Pengadllan Neaerl MoJokerto Hakim praperadilan yang mengadili permohonan pemeriksaan
praperadilan
memberikan
dalam kasus
ini,
dalam
putusannya
pertimbangah hukum yang pada pokoknya
sebagai
berikut : Pengertian pihak ketiga yang berkepentingan r
sesuai
i
Pasal 60 KUHAP harus dikaitkan dengan Undang-Undang Ling! kungan Hidup Nomor 4 Tahun 1992. Dengan demikian para i pemohon sebagai lembaga swadaya masyarakat bidang lingkun gan dalam perkara ini dapat mengajukan permohonan pemeriki saan praperadilan. Menitnbang,
bahwa telah terjadi perbedaan
pendapat
dalam masalah penghentian penuntutan tersebut, antara para pemohon dengan termohon. Menimbang
alasan termohon menghentikan
penuntutan
oleh karena adanya fakta-fakta hukum, antara lain : 1. Kenyataan masyarakat di sekitar pabrik PT. Pakerin i tidak merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya limbah tersebut sebaliknya limbah tersebut dibutuhkan oleh masyarakat untuk pertanian. 2. Debit dengan
air
Sungai Porong pada bulan
April
sampai
bulan Desember setiap tahunnya adalah
noi,
sehingga pencemaran tidak mungkin dapat dibuktikan.
Skripsi
PEMANFAATAN LEMBAGA PRAPERADILAN...
MOCHMANAD NASIR
ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga
Menimbang, alasan termohon tersebut disangkal
oleh
para pemohon yang selanjutnya berpendapat : 1. Masyarakat
yang mendapat manfaat dari
air
limbah
tidak berarti masyarakat terbebas dari pencemaran. 2. Ketiadaan alasan
air yang mengalir tidak dapat
pembenar
untuk
meniadakan
dijadikan
adanya
tindak
pidana. 3. Mencemari
air
-sungai saat debit airnya
nol
akan
lebih
berbahaya karena limbah akan masuk ke
dalam
tanah
dan tersediinentasi hingga tidak mudah
teru-
rai.
Apabila terhimpun secara
akumulatif
menjadi
lebih toxic dan'sangat berbahaya. Dengan adanya perbedaan pendaoat di atas
menunjuk-
kan untuk penuntutan perkara tersebut masih banyak hal-hal yang
harus
dituntaskan sebelum
perkaranya
diajukan
ke
pemeriksaan 31dang pengadilan. Menimfcang. oleh
bahwa penghentian
penuntutan
tersebut
termohon telah dikoordinasikan dengan BAPEDAL
Pusat
serta telah disetujui oleh Jaksa Agung. «
Menimbang,
tidak
bahwa penghentian penuntutan tersebut f menghilangkan hak dar. wewenang penuntut umum untuk
melakukan penuntutan kembali perkara yang bersangkutan. Atas
pertiinbangan
tersebut
hakim
praperadilan
memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menolak permohbnan praperadilan yang diajukan
oleh
para pemohon.
Skripsi
PEMANFAATAN LEMBAGA PRAPERADILAN...
MOCHMANAD NASIR