Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN PERAN SERTA WARGA SEKOLAH DAN MASYARAKAT Juni Iswanto1
Abstrak Pelaksanaan reformasi pendidikan memerlukan kesiapan semua pihak untuk berubah demi meningkatkan kinerja sistem pendidikan nasional, salah satunya adalah manajemen peningkatan mutu berbasisi sekolah (MPMBS). Sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, MPMBS diartikan sebagai manajemen yang memberikan otonomi lebih besar, memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah. MPMBS merupakan bagian dari manajemen berbasis sekolah (MBS) yang pada saatnya nanti akan menjadi MBS. Tujuan MPMBS adalah (1) membantu sekolah menjelaskan pengelolaan sekarang dan mendatang, (2) mendorong dan mendukung partisipasi masyarakat, (3) mendorong adanya decision making di tingkat sekolah. Keberhasilan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ditentukan oleh adanya manajerial yang kokoh, sehingga kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menyenangkan. Guru juga harus berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas, mengingat guru adalah teladan dan panutan langsung para siswa di kelas. Sedangkan pemberdayaan masyarakat, dalam MPMBS, dimaksudkan untuk mengoptimalkan secara efektif dan efisien terhadap kinerja elemen sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, murid, orang tua murid dan masyarakat. Kata kunci : MPMBS, peran masyarakat, warga sekolah
1
Penulis adalah dosen Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk.
1
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
A. Pendahuluan
permasalahan
Reformasi
pendidikan
melalui
pendidikan
yang
nasional
dihadapi
saat
ini
dan
pelaksanaan desentralisasi pendidikan
kemauan untuk mengambil pelajaran
dalam
dari
kerangka
otonomi
daerah
pengalaman
masa
pemahaman
lalu.
dewasa ini menentukan sosok dan
Berdasarkaan
kinerja sistem pendidikan nasional di
maka dapat ditetapkan pilihan-pilihan
masa depan. Tujuan pertama reformasi
kebijakan
pendidikan adalah membangun sistem
membenahi dan meningkatkan kinerja
pendidikan nasional yang lebih baik,
sistem pendidikan nasional.
yang
tersebut,
rasional
untuk
lebih mantap dan lebih maju dengan
Berdasarkan hal itu, maka lahir
mengoptimalkan dan memberdayakan
peraturan pemerintah (PP) Nomor 19
potensi
tahun
daerah
dan
partisipasi
2005
tentang
standar
masyarakat lokal. Dalam hal ini perlu
nasional pendidikan, yang pasal 49
ditekankan
ayat
bahwa
meskipun
(1)
berbunyi,
pengelolaan pendidikan menjadi lebih
satuan
bermuatan lokal, namun semuanya
pendidikan
harus tetap berada dalam kerangka
menerapkan
sistem pendidikan nasional di bawah
sekolah
NKRI.
kemandirian,
Dengan
pemberlakuan
kata
otonomi
lain, daerah,
disebut
“sistem
pada
dasar
jenjang menengah
manajemen
yang
berbasis
ditunjukkan kemitraan,
dengan
partisipasi,
keterbukaan, dan akuntabilitas.2
termasuk bidang pendidikan, tidak ada yang
pendidikan
pengelolaan
Dampak
pendidikan
pada
lembaga
pendidikan adalah semua pengelolahan
daerah” karena yang ada “sistem
dan
pendidikan nasional” yang sebagian
diserahkan dan diberikan keluasan
besar urusan atau penyelenggaraanya
pada
dilaksanakan oleh daerah.
bersangkutan,
Pelaksanaan pendidikan
memerlukan
reformasi
perlu
komprehensif
tentang
lembaga
lembaga
pendidikan
yang
sehingga lembaga
pendidikan dapat melakukan berbagai
kesiapan
2
Departemen
semua pihak untuk berubah. Untuk itu, pertama-tama
pengembangan
Provinsi
pemahaman
Jawa
Agama
Kantor
Timur,
Wilayah
Standar
Nasional Pendidikan (Surabaya : Kemenag Jatim,
berbagai
2005), 33.
2
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
inovasi
dan
pengembangan
sesuai
selama ini telah dipraktekkan memiliki
dengan kondisi yang ada. Persoalan
banyak kelemahan, dengan alasan (1)
yang ditimbulkan dari perubahan di
sekolah
atas adalah persoalan pendanaan atau
permasalahan
anggaran
perubahan positif di sekolah akan
untuk
sektor
pendidikan,
terutama lembaga pendidikan yang
masih
pendapataan
sekolahanya,
pada
“rasa memiliki” karena ada kesempatan
masing-
berpartisipasi
dalam merumuskan
perubahan, (3) pengaturan
Oleh karena itu, kemandirian atas kebijakan
otonomi
(2)
terjadi jika semua warga sekolah ada
masing. dasar
memahami
negeri,
tergantung daerahnya
paling
yang
birokratik lebih dominan dari pada
sangat
tanggung jawab proporsional, sehingga
memerlukan kelengkapan administrasi
kreatifitas sekolah pada umumnya dan
dan kemampuan secara manajerial
guru pada khususnya terpasung dan
disertai dengan sumber
pendanaan
bahkan terbunuh.4
yang cukup agar dapat mendukung
Berdasarkan
kelangsungan
institusinya.
Kelengkapan
administrasi
undang-undang
tersebut di atas, maka kebijakan baru
dan
di
bidang
kependidikan
terjadi
manajemen yang dikelola sesuai tugas
perubahan dari manajemen berbasis
dan fungsinya akan menjadi faktor
pusat menjadi manajemen berbasis
terwujudnya
daerah, sehingga sekolah diberikan
nilai
efektivitas
dan
efisiensi sebuah lembaga pendidikan,
wewenang
termasuk madrasah.3
manajemen sendiri.
PP
Nomor
19
tahun
2005
alternatif
untuk yang
mengembangkan Salah satu
ditawarkan
Standar Nasional Pendidikan tentang
mengadopsi
standar
satuan
memiliki lisensi keterlibatan masyarakat
konsekuensi
secara langsung. Dengan tujuan untuk
pengelolaan
pendidikan, logis
membawa
dari
pemberlakuannya.
Manajemen berbasis 3
oleh
program
adalah
memberdayakan
pusat yang
sumberdaya
MBS
sekolah, manusia,
yang
terutama melalui
Agus Joko Purwanto, Desentralisasi dan
Otonomi
Pendidikan
(Jakarta
:
4
Nanang Fattah, Manajemen Berbasis
Sekolah (Bandung : CV. Adira, 2000), 30.
Jurnal Tot KKM Depag, 2001), 36.
3
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
kewenangan, fleksibilitas dan sumber
sesungguhnya harus dilakukan usaha-
daya
memecahkan
usaha (action) yang arif dan bijaksana
persoalan yang dihadapi oleh sekolah
oleh berbagai pihak, baik orang tua
bersangkutan.
siswa,
lainnya
MBS upaya
untuk
merupakan
pemerintah
salah
untuk
satu
kepala
masyarakat,
sekolah,
institusi
guru,
keagamaan,
mencapai
lembaga swadaya masyarakat (LSM)
keunggulan masyarakat bangsa dalam
dan pemerintah untuk menciptakan
penguasaan ilmu teknologi, yang dalam
kerjasama yang efektif.7
pelaksanaannya
diserahkan
Secara internal, sekolah memiliki
sepenuhnya kepada pemerintah tingkat
perangkat
propinsi
sarana
sampai
dengan
tingkat
guru, dan
murid,
kurikulum,
pra-sarana.
kabupateni/kota.5 Sekolah dipandang
eksternal,
sebagai suatu organisasi yang didesain
berhubungan dengan instansi lain, baik
untuk
terhadap
secara vertikal maupun horisontal. Di
upaya peningkatan kualitas hidup bagi
dalam konteks pendidikan, sekolah
masyarakat suatu bangsa. Sehingga
memiliki
sekolah sebagai institusi pendidikan
berkepentingan), antara lain murid,
perlu
guru, masyarakat, pemerintah, dunia
dapat
berkontribusi
dikelola,
diatur,
ditata
dan
sekolah
Secara
memiliki
stakeholders
usaha.
menghasilkan produk atau hasil secara
memerlukan
optimal.6 Sekolah sebagai lembaga
(management) yang akurat agar dapat
tempat
memberikan
saling
berkaitan
pemberdayaan
yang
memerlukan
untuk
menyikapi
masalah yang akhir nasional
di
pendidikan,
ini
pihak
E.
Mulyasa,
Manajemen
Ngalim
Purwanto,
Ilmu
hasil
stakeholders.8
optimal
sesuai
berkepentingan Tulisan
ini
akan
maka Berbasis
Dirjen
Bimbaga
Islam
Departemen
Agama RI, Kendali Mutu Pendidikan Islam
Sekolah (Bandung : Rosda Karya, 2003), 2. 6
sekolah
pengelolahan
yang
7 5
itu,
dengan kebutuhan dan tututan semua
menjadi isu
Indonesia,
karena
(pihak
diberdayakan, agar sekolah mampu
penyelengaraan
Oleh
dan
(Jakarta : Departemen Agama, 2001), 35.
Pendidikan
8
Hadrija Pranata, Wawasan Tugas Guru
Teoritis dan Praktis (Bandung : Rosda Karya,
Pembina Pendidikan Agama Islam (Jakarta :
1997), 27.
Friska Agung Lestari, 2000), 88.
4
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
membahas upaya-upaya yang harus
elemen lembaga pendidikan secara
dilakukan sekolah untuk meningkatkan
mandiri
kepedulian
dan
sekolah, guru dan personil lain di
masyarakat dalam meningkatkan mutu
sekolah serta masyarakat setempat
berbasis sekolah (MBS).
dapat melaksanakan pendidikan sesuai
warga
sekolah
dengan
dengan B. Manajemen
Peningkatan
Mutu
Manajemen berbasis
peningkatan
sekolah
atau
kebutuhan
jaman
Berbasis Sekolah (MPMBS)
harapan
kepala
perkembangan
karakteristik lingkungan dan
tuntutan global.10 butu
Di satu sisi, manajemen adalah
MPMBS
proses
mengintegrasikan
merupakan bias dari otonomi daerah,
sumber
yang
artinya kewenangan dalam mengatur
menjadi
dan mengurus dirinya sendiri untuk
menyelesaikan suatu tujuan. Yang
mengambil
dimaksud
keputusan
secara
tidak
system sumber
sumber-
berhubungan
total di
untuk
sini
adalah
parsitipasif. Menurut Kamus Umum
mencakup, orang, alat, media, bahan,
Bahasa Indonesia, otonomi adalah
dana
memerintah sendiri, mengatur daerah
diarahkan
(negeri) sendiri dari masalah yang
terpusat
dihadapi.9
Secara umum, mutu adalah gambaran
Desentralisasi
dalam
dan
prasarana,
semuanya
dan dikoordinasikan agar untuk
mencapai
pengertian proses atau pelimpahan
dan
kekuasaan
barang atau jasa yang menunjukkan
atau
wewenang
pimpinan
atau
atasan
bawahan.
Dengan
ke
tingkat
kemampuanya
menyeluruh
dalam
dari
memuaskan
maka
kebutuhan yang diharapkan atau yang
segala keputusan yang dibuat dalam
tersirat. Dalam konteks pengelolaan
sekolah
pendidikan,
menjadi
demikian
dari
karakteristik
tujuan.11
tanggung
jawab
pengertian
mutu
mencakup input, process dan out put
pimpinan sekolah. Itulah sebab tujuan diadakannya desentralisasi antara lain sekolah adalah untuk memberdayakan 9
10
E.
WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum
Mulyasa,
Manajemen
Berbasis
Sekolah, 31.
Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka,
11
Made Pidarta, Manajemen Pendidikan
Indonesia (Jakarta : Bima Aksara, 1988), 3.
1984), 689.
5
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
pendidikan.12
Input
atau
output adalah
masukan
dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu
sekolah.
(1)
kondisi
Kinerja
kinerja
sekolah
adalah
atau
tidaknya
prestasi sekolah yang dihasilkan dari
daya
manusia,
proses atau perilaku sekolah. Kinerja
seperti kepala sekolah, guru dan
sekolah dapat diukur dari kualitas
karyawan,
kehidupan
masukan
baik
merupakan
sumber (2)
tidaknya
kriteria
berupa
alat
memenuhi masukan
peraga,
atau
kerjanya,
efektivitas,
material
produktivitas, efesiensinya, inovasinya,
buku-buku,
kualitas kehidupan kerjanya dan moral
kurikulum, sarana dan prasarana, (3)
kerjanya.
memenuhi atau tidak kriteria masukan perangkat lunak seperti
Implementasi
MPMBS
ini
peraturan,
memiliki landasan hukum berupa Pasal
struktur organisasi, deskripsi kerja dan
51 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun
struktur organisasi, (4) mutu masukan
2003
yang bersifat harapan dan kebutuhan,
Nasional
visi, misi, motivasi, ketekunan dan
pengelolaan satuan pendidikan anak
cita-cita.
usia
tentang
Sistem
Pendidikan
(Sisdiknas) yang berbunyi
dini,
pendidikan
dasar
dan
pendidikan menengah dilaksanakan
Proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses
berdasarkan
pengelolaan
proses
minimal dengan prinsip manajemen
pengelolaan program, proses belajar
berbasis sekolah/madrasah. Secara
mengajar
dan
umum,
evaluasi,
dengan
proses
kelembagaan, proses
belajar
monitoring,
catatan
mengajar
standar
MPMBS
pelayanan
dapat
diartikan
bahwa
sebagai manajemen yang memberikan
memiliki
otonomi lebih besar kepada sekolah,
tingkat yang lebih tinggi dibanding
memberikan
fleksibilitas
kepada
proses-proses lainnya.13 Sedangkan
sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan
12
Danim
Sudaewan,
Visi
masyarakat untuk meningkatkan mutu
Baru
Manajemen Sekolah (Jakarta : PT Alaska,
sekolah
2006), 53. 13
berdasarkan
kebijakan
pendidikan nasional serta peraturan
HAR Tilaar, Manajemen Pendidikan
perundang-undangan.
Nasional (Bandung : Rosda Karya, 2003),
Dengan
101.
6
otonomi
yang
lebih
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
besar,
maka
memiliki
peningkatan mutu. Hal ini didasari oleh
kewengan yang lebih besar dalam
pernyataan mutu pendidikan nasional
mengelola
bangsa
sekolah
sekolah
sekolahnya lebih
sehingga
mandiri.
Indonesia
saat
ini
masih
Dengan
memprihatinkan, sehingga memerlukan
lebih
perhatian lebih serius. Itulah sebabnya
mengembangkan
MPMBS lebih ditekankan dari pada
program-program yang tentu saja lebih
MBS untuk saat ini. Pada saatnya
sesuai dengan kebutuhan dan potensi
nanti MPMBS akan menjadi MBS.
kemandiriannya, berdaya
sekolah
dalam
yang dimilikinya. Dengan fleksibilitas, sekolah
akan
mengelola
lebih dan
lincah
dalam
1) Prinsip MPMBS
memanfaatkan
Peter
Drucker
sumberdaya sekolah secara optimal.
MBS
Demikian
partisipasi
terhadap perencanaan, maka sejak itu
warga sekolah dan masyarakat secara
pula diberlakukannya Management By
lansung
Objectivity
juga
dengan
dalam
penyelenggaraan
sebagai
mempopulerkan
suatu
(MBO)
pendekatan
yang
bertujuan
sekolah, maka rasa memiliki terhadap
untuk memperjelas dan menjabarkan
sekolah
tahapan
dapat
ditingkatkan.
Peningkatan rasa memiliki menyebabkan
ini akan
peningkatan
MBO
rasa
tujuan
organisasi.
dilakukan
tujuan
proses
bersama
penentuan
antara
bawahan,
tanggung jawab akan meningkatkan
bersama-sama
dedikasi
tingkat bawah menentukan tujuan unit
sekolah
dan
masyarakat terhadap pendidikan.
kerja
MPMBS merupakan bagian dari
agar
organisasi.
dengan
serasi Di
tingkat
atasan
tanggung jawab dan peningkatan rasa warga
manajer
Dengan
dengan
dalam
atas manajer tujuan
pelaksanaan
manajemen berbasis sekolah (MBS).
MPMBS selalu memiliki siklus atau
Jika
proses yang dibedakan menjadi tiga
MBS
bertujuan
untuk
meningkatkan semua kinerja sekolah
jenis,
(efektifitas,
mutu,
tanggung jawab dan tugas-tugas, (2)
dan
pengembangan standar prestasi, (3)
efesiensi,
kualitas inofasi,
atau relevansi
pemerataan serta akses pendididikan), maka MPMBS lebih difokuskan kepada 7
yaitu
(1)
identifikasi
tujuan,
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
pengukuran dan penilaian prestasi.14
bahwa MPMBS mensyaratkan prinsip,
Keberhasilan dari implementasi MPMBS sangat pengelola
di
tergantung
berbagai
(1) adanya kebutuhan untuk berubah
kepada
level
atau inovasi,
untuk
organisasi
mengambil peranan sesuai dengan peran
masing-masing,
(3)
proses
terutama 2) Konsep MPMBS
kewenangan,
pengadministrasian
pendidikan,
perubahan sebagai proses belajar.
kerjasama dengan masyarakat dalam menentukan
(2) adanya re-desain
dan
Dengan menghadapi ide dasar
inovasi
Edward
B.
Fisika,
Nanang
Fatah
kurikulum yang dilakukan oleh masing-
menggambarkan konsep manajemen
masing sekolah. Inovasi kurikulum lebih
berbasis sekolah sebagai berikut :
menekankan
kepada
peningkatan
kualitas dan keadilan, pemerataan bagi semua siswa yang didasarkan atas kebutuhan
peserta
masyarakat
lingkungannya,
pada
didik
hakikatnya
dan karena
pendidikan
mempersiapkan generasi muda untuk tujuan
ke
MPMBS
lingkungan
juga
masyarakat.
memisahkan
sistem
MPMBS
informasi, penggunaan sumber, metode mengajar belajar
dan pemerintahan
kinerja efisiensi
perlibatan aktor sekolah secara lebih
kinerja
organisasi
dan
hal
mutu,
keuangan,
di
berbagai
aspek,
seperti politik, edukatif, administratif
Dalam
dan anggaran
kaitan ini, Maharman menerangkan 14
dalam
manajemen
desentralisasi
memperbaiki
sekolah.
sekolah
pemerataan lewat perubahan kebijakan
luas dalam hal bagaimana mereka siswa
konsepsional
akan berdampak terhadap peningkatan
(goverment). Orientasi MPMBS adalah
mendidik
secara
selain belajar
Nanang Fatah, Landasan Manajemen
akan
pendidikan. MPMBS meningkatkan
mengajar
dan
kualitas efisien
operasional pendidikan, juga tujuan
Pendidikan (Bandung : Rosda Karya, 2003),
politik terutama iklim demokratisasi di
33.
8
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
sekolah.
Hanson
mengungkapkan
dan
Illrick
orang tua terhadap sekolah fleksibelitas
keberhasilan
pengelolaan
sekolah
dan
kelas,
manajemen berbasis sekolah (MBS) di
peningkatan profesionalisme guru dan
Spanyol, yaitu menciptakan kualitas
kepala
manajemen dan pendidikan, sebagai
pemerataan dapat diperoleh melalui
strategi
partisipasi
untuk
memperbaiki
kinerja
sekolah,
(3)
peningkatan
masyarakat
sekolah yang mampu meningkatkan
memungkinkan
kemauan
yang
pemerintah
lebih
dan
kemampuan
kepala
berkonsentrasi pada kelompok tertentu.
untuk
memperbaiki
proses
Hal ini sangat memungkinkan karena
belajar mengajar. Hal ini dipandang
rasa kepemilikan masyarakat terhadap
sebagai demokrasi di tingkat lokal
sekolah sangat tinggi.16
sekolah
sekolah.15
Secara
3) Tujuan MPMBS MPMBS, yang ditandai dengan
garis
MPMBS
dapat
berikut
(1)
besar,
diuraikan membantu
tujuan sebagai sekolah
menjelaskan pengelolaan sekarang dan
adanya otonomi sekolah dan peran
mendatang,
aktif masyarakat, merupakan kepekaan
mendukung partisipasi masyarakat, (3)
pemerintah terhadap gejala-gejala yang
mendorong adanya decision making di
muncul di masyarakat, bertujuan untuk
tingkat
efisiensi dan efektifitas, mutu dan
terciptanya
ketentuan
pemerataan
perencanaan
dan
pendidikan,
dengan
(2)
sekolah
mendorong
dan
dan
mendorong dalam
pelaksanaan.
ditandai (1) peningkatan efisiensi dan
Sedangkan keberhasilan implementasi
efektifitas diperoleh antara lain dengan
MPMBS adalah faktor internal dan
turut
faktor eksternal. Faktor internal
aktifnya
masyarakat
dalam
yang
mengelola sumber daya masyarakat
dimaksud adalah segala faktor yang
dan penyederhanaan birokrasi, (2)
ada pada diri pelaku pendidikan yang
untuk
dapat
peningkatan
mutu
dapat
diperoleh antara lain melalui partisipasi
15
keberhasilan
Nanang Fatah, Manajemen Berbasis
16
Sekolah, 17.
pada
MPMBS,
seperti
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis
Sekolah, 25.
9
mempengaruhi
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
wawasan,
kemampuan
profesional,
Diperhatikan
sikap mental, pengalaman lapangan
Di dalam melaksanakan MPMBS,
dan kemampuan bekerjasama. Faktor
terdapat beberapa faktor yang perlu
eksternal adalah segala pengaruh yang
mendapatkan
datang dari luar atau yang dapat
berkaitan dengan kewajiban sekolah,
menunjang
kebijakan,
seperti
keberhasilan
sarana
dan
MPMBS,
perhatian. prioritas
Hal
ini
pemerintah,
prasarana,
peranan orang tua, manajerial dan
lingkungan sekolah, pengawasaan dan
pengembangan profesi. Sekolah yang
kesejahteraan guru.17
berpola
MPMBS
melakukan 4) Manfaat MPMBS Secara
berkewajiban
aktifitasnya
secara
profesional, sehingga perlu adanya
teoritis,
monitoring
MPMBS
dan pertanggungjawaban
memberikan kebebasan dan kekuasaan
yang akuntabel, di samping otonomi
yang besar kepada sekolah disertai
sekolah yang luas. Pemerintah, pada
tanggung jawab, keleluasaan sekolah
kapasitasnya sebagai perumus tujuan
dalam menentukan aktifitas pendidikan
nasional, tentu saja akan menyusun
dapat memberi ruang gerak kepada
skala
kepala sekolah, guru, orang tua murid
efesiensi,
dan
pendidikan,
masyarakat,
dedikasi
inovasi,
mutu serta
dan
sebab
itu,
pemerataan
pedoman
umum
tentang MPMBS yang telah ditentukan
berkembang.
oleh pemerintah sebagai parameter
Pengelolaan MPMBS harus akuntabel,
jaminan keberhasilan pendidikan harus
transaparan, egeliter dan demokrasi
dilaksanakan
serta
manajemen
tumbuh
eksperimentasi
Oleh
akan
selalu
dan
sehingga
prioritas.
dan
menghapuskan
monopoli
pengelolaan pendidikan.18
17
yang
sistem
efektif
sesuai
pendidikan
nasional.19 Di
5) Faktor
secara
Harus
samping
itu,
implementasi
MPMBS memerlukan manajerial yang terampil, berdedikasi, inovatif dan dapat
Hadirja Pranata, Wawasan Tugas Guru
Pembina Pendidikan Agama Islam, 31. 18
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis
19
Sekolah, 26.
HAR Tilaar, Manajemen Pendidikan
Nasional, 12.
10
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
menciptakan antara
hubungan
harmonis,
kemampuan untuk berkolaborsi dengan
pelaku
pendidikan,
guru dan masyarakat, (2) kepahaman
memberdayakan
dan wawasan yang luas tentang teori
elemen
terlebih
mampu
otoritas daerah serta mengefesiensikan
pendidikan,
sistem,
memprediksi keadaan sekarang
sehingga
sekolah
menjadi
(3)
kemampuan dan
tumpuan pemikiran masyarakat dan
yang akan datang, (4) kemauan dan
orang tua siswa, melalui dewan sekolah
kemampuan mengidentifikasi masalah
(school council), sehingga orang tua
dan
dan masyarakat dapat lebih memahami
efektif dan efesien, (5) kemampuan
kebutuhan
untuk
dan
keinginan
bersama
kebutuhan
pendidikan
memanfaatkan
secara
peluang
dan
demi tercapainya tujuan pendidikan.
mengkonseptual terhadap arah baru
Menurut
yang lebih maju.
aliran-aliran
pendidikan
dan
baru
dalam
pengajaran,
selalu
dianjurkan sekolah jangan menjauhkan diri
dari
masyarakat.
6) Karakteristik MPMBS
Sekolah
MPMBS
yang
pendidikan
menawarkan
hendaknya
menjadi
cermin
bagi
konsep
masyarakat
sekitar,
dirasa
oleh
memberikan harapan baru pada dunia
masyarakat bahwa sekolah itu adalah
pendidikan,
kepunyaannya
efesiensi
dan
memenuhi
kebutuhan mereka.20
desentralisasi
karena dan
peningkatan
efektifitas
kinerja
sekolah menjadi harapannya. Dalam
Implementasi MPMBS, di satu
kaitan ciri dan karakteristik MPMBS,
sisi, juga menunut kepada kepala
dapat dilihat dari tulisan berikut yang
sekolah, guru dan tenaga administrasi
dikutip dari Focus On School : The
berlaku
Future
dan
bertindak
secara
Organization
of
Education
profesional. Oleh sebab itu, segala hal
Services For Student Australia pada
yang diputuskan harus disertai dengan
tahun1990.21
penuh
pertimbangan,
terlebih
bagi
kepala sekolah harus memiliki (1)
Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan
20
21
Teoritas dan Praktis, 146.
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis
Sekolah, 30.
11
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
daya tawar kolektifnya, (3) pilihanpilihan, mampu dan memiliki peluang terhadap berbagai pilihan, (4) status, meningkatnya citra diri, kepuasaan diri dan memiliki perasaan positif atas identitas budayanya, (5) kemampuan refleksi
kritis,
menggunakan
pengalaman untuk mengukur potensi keunggulannya atas berbagai peluang pilihan-pilihan masalah,
dalam
(6)
pertimbangan justifikasi
legitimasi,
ahli
atau
pemecahan
yang
yang
ada menjadi
membenarkan
tarhadap alasan-alasan rasional atas C. MPMBS
Sebagai
kebutuhan-kebutuhan masyarakat, (7)
Proses
disiplin, menetapkan sendiri standar
Pemberdayaan
mutu untuk pekerjaan yang dilakukan
MPMBS merupakan paradigma
untuk orang lain, dan (8) persepsi
baru di dalam dunia pendidikan yang memberi
harapan
pemberdayaan diharapkan
besar institusi
dapat
kreatif, sebuah pandangan yang lebih
tentang
positif dan inovatif terhadap hubungan
sekolah,
dirinya dengan lingkungannya.
melaksanakan
Berdasarkan
pendidikan sesuai dengan kebutuhan, perkembangan lingkungan
dan
jaman,
disimpulkan
karakteristik
kebutuhan
dipandang
global.
bahwa sebagai
di
atas,
pemberdayaan proses
yang
hasilnya dapat diamati dan dilihat dari
Dalam proses pemberdayaan manusia,
keadaan permukaan (indikator). Dalam
Kinder Vatter memberikan syarat (1) akses
uraian
MPMBS, pemberdayaan dimaksudkan
memiliki peluang yang cukup
untuk mengoptimalkan secara efektif
besar untuk mendapatkan sumber-
dan efisien terhadap kinerja elemen
sumber daya dan sumber dana, (2)
sekolah, yaitu kepala sekolah, guru,
daya pengungkit, meningkat dalam hal
tenaga administrasi, murid, orang tua 12
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
murid
dan
masyarakat.
Untuk
bersifat lokal, mengutamakan aksi yang
mengoptimalkan pemberdayaan dalam
bersifat
MPMBS,
delapan
pendekatan organisasi kemasyarakatan
langkah, yaitu (1) menyusun kelompok
setempat, (2) adanya kesamaan dan
guru sebagai
kesepadanan
sedikitnya
ada
penerima awal
atas
sosial
dan
menggunakan
kedudukan
rencana program pemberdayaan, (2)
hubungan
mengidentifikasi
membangun
manajemen yang swakelola oleh para
kelompok peserta didik di sekolah, (3)
guru dan kepala sekolah, kepemilikan
memilih dan melatih guru dan tokoh
oleh masyarakat dengan tumbuhnya
masyarakat
yang
rasa
langsung
dalam
dan
terlibat
secara
kerja,
dalam
memiliki
dengan
pada
prisip
masyarakat
implementasi
terhadap program sekolah, pemantauan
manajemen berbasis di sekolah, (4)
langsung oleh pemerintah daerah dan
membentuk dewan sekolah, yang terdiri
tumbuhnya rasa kebersamaan, (3)
dari unsur sekolah, unsur masyarakat
menggunakan pendekatan partisipatif,
di
(4) pendidikan untuk keadilan.
bawah
pengawasan
daerah,
(5)
menyelenggarakan
pertemuan-pertemuan dewan
pemerintah
sekolah,
para
(6)
aktivitas
kelompok
berjalan,
(7)
anggota
D. Dasar-dasar Penerapan MPMBS
mendukung
yang
MPMBS
tengah
merupakan
model
pengelolaan yang memberikan otonomi
mengembangkan
kepada
sekolah
dan
mendorong
hubungan harmonis antara sekolah dan
pengambilan
masyarakat,
partisipatif yang melibatkan langsung
(8)
menyelenggarakan
lokakarya untuk evaluasi. Adapun sebagai
semua
penerapan
proses
MPMBS
hal
warga
sekolah.
secara Tujuannya
adalah meningkatkan mutu pendidikan
pemberdayaan,
terdapat beberapa
keputusan
melalui
yang perlu
sekolah
kemandirian dalam
dan
inisiatif
mengelola
dan
sumberdaya
yang
diperhatikan, yaitu (1) pemberdayaan
memberdayakan
berhubungan
upaya
tersedia. MPMBS mulai diterapkan di
peningkatan kemampuan masyarakat
sejumlah sekolah di Indonesia seiring
untuk
dengan
dengan
prinsip melakukan pembangunan yang
undang
memegang
dengan kontrol
13
diberlakukannya Nomor
22
Undang-
Tahun
1999
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
tentang Otonomi Daerah, Undang-
MPMBS secara efektif dan efesien
undang Nomor 25 Tahun
harus ditunjang dengan kepala sekolah
1999
tentang Perimbangan Keuangan antara
yang
Pusat
Peraturan
keterampilan serta wawasan yang luas
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
terhadap sekolah yang dipimpinnya.
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Wibawa
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
kepada peningkatan sikap kepedulian,
Otonomi, membawa perubahan dalam
semangat belajar disiplin kerja dan
berbagai
termasuk
keteladanan.
penyelenggaraan pendidikan, dari pola
Dalam
dan
Daerah,
bidang,
sentralistik
menjadi
desentralistik,
memiliki
kepala
efektif
otonom
berkreasi
propinsi,
sekolah
dan
diarahkan
rangka
mengimplementasikan MPMBS secara
artinya pendidikan diserahkan secara kepada
pengetahuan
kota,
kabupaten dan sekolah setempat.
dan
efesien, dalam
guru
harus
meningkatkan
manajemen kelas, guru adalah teladan dan panutan langsung para peserta
E. Implementasi MPMBS Keberhasilan
didik di kelas. Oleh sebab itu, guru manajemen
harus siap dengan segala kewajiban
peningkatan mutu berbasis sekolah
dalam mengembangkan predikatnya
ditentukan oleh adanya manajerial
sebagai guru. Tugas dan tanggung
yang kokoh, sehingga kepala sekolah
jawab
dapat menciptakan lingkungan kerja
pelaksana atau kepanjangan tangan
yang
kondusif dan menyenangkan,
kepala sekolah saja, tetapi dituntut
demikian halnya penataan penampilan
untuk lebih berkreasi, berinovasi dan
fisik sekolah dari tahun
berdedikasi
mengalami
perubahan
ke tahun yang
lebih
guru
tidak
hanya
sebagai
tinggi sehingga dapat
mengorganisasi
peserta
didiknya
maju, sehingga dapat menumbuhkan
dengan baik, bagaimana keindahan
daya kreatifitas, disiplin dan semangat
kelasnya, metode mengajarnya, etos
belajar peserta didik. Dalam kerangka
kerjanya, semangat belajarnya, lebih-
inilah
lebih
perlu
adanya
implementasi
disiplin
dan
keteladannanya.
manajemen peningkatan mutu berbasis
Fenomena yang saat ini berkembang
sekolah.
adalah menipisnya disiplin moral. Hal
Mengimplementasikan 14
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
ini hampir terjadi di semua lapisan
pelanggaran
masyarakat. Banyak orang yang tidak
pelanggaran pidana, (4) pengaruh
peduli terhadap sikap dan perilakunya.
negatif dari kebiasaan dan kebudayaan
Gejala penyalagunaan sikap rasional
luar yang dengan leluasa dan hampir
tehnikal dan profesional menjadi gaya
tanpa penyaringan masuk ke negara
hidup.22
Indonesia, yang dengan mudah ditiru
Terdapat berpengaruh disiplin
beberapa terhadap
moral
hal
oleh
penipisan
dan
sosial
masyarakat
ataupun
yang
sedang
mengalami transformasi dan didukung
kurangnya
oleh fasilitas yang memadai.
keteladanan, seperti (1) berkurangnya tokoh panutan dalam sehari-hari, yang
F. Strategi Implementasi MPMBS
dapat menjadi teladan dalam sikap
Implementasi
MPMBS
akan
dan perilakunya, baik dalam kehidupan
berlangsung secara efektif dan efesien
pribadi, keluarga maupun kehidupan
jika
sosialnya, (2) dunia pendidikan di
manusia
Indonesia lebih mementingkan dan
pengoperasian sekolah, dana yang
memperhatikan intelektualisasi nilai-
cukup,
nilai agama dan moral. Banyak anak
pemberdayaan sarana prasarana yang
didik
raportnya
memadai serta dukungan masyarakat
memperoleh nilai 8 atau 9 dalam mata
(orang tua), tetapi dewasa ini masih
pelajaran agama dan PPKn, tetapi di
banyak mengalami kendala terutama
luar sekolah lain dengan kenyataan
masalah keterbatasan SDM, padahal
yang
lembaga
yang
dalam
tertulis
melemahnya
nilai
dalam sanksi
raport,
(3)
didukung yang
oleh
sumber
profesional
pemberdayaan
pendidikan
SDM
yang
daya dalam dan
tidak
terhadap
dikelola secara profesional pasti akan
pelanggaran, baik yang berupa sanksi
ditinggalkan oleh masyarakat, bahkan
moral, saksi sosial maupun sanksi
akan terlindas jaman dan ketinggalan.
yudikal, sehingga orang menganggap
Memahami masalah ini, dalam
enteng melakukan pelanggaran, baik
konteks pengembangan SDM, perlu dikemukakan bahwa pengembangan
M. Thalhah Hasan, Islam dan Masalah
22
SDM pada hakikatnya adalah upaya
Sumber Daya Manusia (Jakarta : Lanta Baru
untuk
Press, 2003), 154.
15
mewujudkan
dan
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
mengembangkan
daya
tingkat individu dan tingkat masyarakat
manusia secara terpadu, sehingga
atau bangsa. Pada tingkat individu,
diperoleh
tingkat SDM merupakan pra-syarat
tertentu.
seluruh
kompetensi-kompetensi Karena
dalam
sifat
peningkatan
kualitas
penguasaan
teknologi,
tetapi
maka
pada tingkat masyarakat, penguasaan
menganut
teknologi dapat merupakan pendorong
paradigma nilai tambah baik dalam
bagi peningkatan kualitas SDM. Pada
konteks teknologi dan ekonomi. Sesuai
tingkat makro, perkembangan SDM
dengan
akan terjadi sebagai hasil interaksi
pengembangan
pada
SDM
sejarah awalnya
ini,
bagi
perkembangannya, nilai
tambah
lebih
antara
pertumbuhan
memiliki makna dan konotasi ekonomis
perkembangan
(produksi),
perkembangan
yang
didukung
atau
dan ekonomi,
sosial
ditunjang oleh adanya nilai tambah
termasuk
teknologis. Sedangkan secara empiris,
perkembangan
serta
penerapan
pengembangan SDM meliputi empat
teknologi.
Oleh
karena
itu,
aspek yang saling terkait, yaitu (1)
MPMBS
dapat
peningkatan
secara
kesejahteraan
kualitas
nilai-nilai
budaya,
spiritual,
dan agar
diimplementasikan
optimal,
perlu
adanya
hidup, (2) pengembangan tenaga dan
pengelompokan sekolah berdasarkan
kesempatan kerja, (3) pengembangan
kemampuan
potensi insani, seperti akal, qalbu dan
masing.
fisik, (4) pengembangan kemampuan
dimaksudkan
menguasai,
pihak-pihak terkait dalam memberikan
memanfaatkan
dan
mengembangkan teknologi.23 Khusus pengembangan
Pengelompokan untuk
ini
mempermudah
mengenai teknologi,
Hubungan
1) Pengelompokan Sekolah
terdapat
tersebut
Dalam
bersifat
MPMBS,
interdependensi yang berbeda untuk 23
masing-
dukungan.
hubungan unik dengan pengembangan SDM.
manajemen
mengimplementasikan perlu
diadakan
pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan
M. Thalhah Hasan, Dikursus Islam
pertimbangan
Kontemporer (Jakarta : Lista Friska Putra,
manajemen lokasi
dan
dan kualitas
sekolah, dalam hal ini akan ditemukan
2003), 55.
16
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
sekolah
maju,
sedang
dan
Pelaksanaan MPMBS tidak harus
ketinggalan. Kelompok tersebut dapat
dilakukan dengan serta merta, tetapi
dilihat pada tabel berikut :
dilaksanakan
dengan
penuh
pertimbangan sesuai dengan program yang
matang,
paling
tidak
harus
melalui tiga tahapan, yaitu jangka pendek
(tahapan
pertama
sampai
dengan
tahun
ketiga),
jangka
menengah (tahun keempat sampai tahun keenam) dan jangka panjang (setelah tahun keenam). Pada diprioritaskan
jangka pada
pendek,
kegiatan
yang
bersifat sosialisasi MPMBS, sehingga belum
MPMBS
bahwa
di
ditekankan pada pelaku pendidikan
sekolah-
adalah mengetahui tentang kewajiban
sekolah berdasarkan kemampuan yang
dan
dimiliki oleh sekolah setempat. MPMBS seragam,
keseragaman
justeru itu
dari
akan
haknya,
mengetahui
tidak mengharuskan segala sesuatunya harus
perubahan-
aspek pendidikan, justeru yang perlu
implementasi
dilaksanakan
dijadikan
perubahan mendasar terhadap aspek-
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan
perlu
karena
dengan
dan
tanggung
tugas
jawabnya akan terjadi perubahan sikap
tidak
dan perilaku pada pelaku pendidikan.24
muncul
paradigma baru sesuai dengan yang dimiliki oleh sekolah setempat.
3) Perangkat
Implementasi
MPMBS 2) Pentahapan
Implementasi
24
MPMBS
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis
Sekolah, 61.
17
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
Iimplementasi
perlu
keniscayaan. Hal ini mengingat, di
petunjuk
samping segi positif, juga memiliki segi
pelaksanaan MPMBS sebagai pijakan
negatif. MBS sudah dilaksanakan di
pelaksanaan MPMBS, dalam hal ini
Australia,
aturan main yang terangkum pada
pertama kali memiliki konsep tersebut
perangkat
dipakai
sejak tahun 1970-an, di Indonesia
sebagai pedoman dalam perencanaan,
konsep ini dilaksanakan pada jenjang
monitoring dan evaluasi serta laporan
SLTP baru pada tahun 1997-an,
pelaksanaan,
itu
disusul kemudian jenjang SLTA pada
merupakan komponen penting dalam
tahum 1998-an dan terakhir pada
sistem
karena
jenjang SD pada tahun 2000-an.
atau
Meskipun demikian, implementasi MBS
kemajuan hasil pendidikan dari satu
dalam ketiga jenjang tersebut belum
waktu ke waktu lain.
mampu memberikan perubahan yang
adanya
pedoman
MPMBS atau
peraturan
yang
yang
semuanya
pendidikan
mencerminkan
perkembangan
MPMBS akan berjalan dengan baik,
jika
ditunjang
oleh
adanya
Perencanaan
Indonesia. Hal itu lebih disebabkan kultur
MPMBS.
sekolah
yang
dalam perkembangan pendidikan di
salah satu dari perangkat terpenting pengelolaan
negara
signifikan untuk melahirkan perbaikan
rencana sekolah. Hal ini termasuk dalam
sebagai
masyarakat yang belum mampu dan
adalah
siap
untuk
MPMBS,
dengan
yang
stakeholders terhadap konsep ini yang
misi
juga belum mapan. Artinya, partisipasi
disesuaikan
dengan
sekolah visi
dan
samping
kehadiran
perencanaan yang disusun bersama dewan
di
menyambut
pemahaman
sekolah serta tujuan sekolah prioritas
masyarakat yang merupakan
yang akan dicapai.
utama MPMBS
dalam
pilar
mengeplementasikan
ternyata
belum
terwujud.
Masyarakat lebih berasumsi bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan G. Kesimpulan
program-program merupakan
dengan
tolak ukur out put yang dihasilakan
Kehadiran konsep MPMBS di Indonesia
tersebut
suatu
setiap tahunnya. Pihak sekolah sendiri, 18
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
belum memiliki keberanian yang kuat
Surabaya: Kemenag Jatim.
untuk melaksanakan fungsinya secara
Dirjen
benar dalam kerangka MBS. Tidak mengherankan
jika
Pendidikan
masyarakat terhadap kemajuan sekolah minim. Meskipun
demikian,
MPMBS
tulisan
konsep
ini
gambaran dalam lapangan
diharapkan jelas
dan
secara
dan
Islam.
Jakarta:
Fattah, Nanang, 2000, Manajemen
memberikan
Berbasis Sekolah. Bandung: CV.
upaya-upaya
baik
Departemen
Departemen Agama.
dalam
mengimplementasikannya
Islam
Agama RI. 2001, Kendali Mutu
partisipasi
juga masih sangat
Bimbaga
Adira,
di
benar,
_______.
sehingga mampu menjadi semacam
Manajemen
motivator untuk mewujudkan kondisi
Landasan
2003,
Pendidikan.
Bandung: Rosda Karya.
yang lebih baik di dunia pendidikan.*
Hasan, M. Thalhah. 2003, Islam dan
Masalah Sumber Daya Manusia. Jakarta: Lanta Baru Press. 2003,
Dikursus
Islam
Kontemporer.
Jakarta:
Lista
_______.
Friska Putra. Mulyasa,
E.
Berbasis
2003,
Sekolah.
Manajemen Bandung:
Rosda Karya. Pidarta,
DAFTAR PUSTAKA
Jawa
Timur,
Standar
Nasional
1988,
Manajemen
Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bima Aksara.
Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi
Made.
2005,
Poerwadarminta, WJS. 1984, Kamus
Pendidikan. 19
Jurnal Studi Islam Madinah, Volume 13 Nomor 1 Juni 2015
Umum
Bahasa
Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka. Pranata, Hadrija. 2000, Wawasan
Tugas Guru Pembina Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Friska Agung Lestari. Purwanto,
Agus
Desentralisasi
Joko.
dan
2001,
Otonomi
Pendidikan.
Jakarta:
Jurnal Tot KKM Depag. Purwanto,
Ngalim.
1997,
Ilmu
Pendidikan Teoritis dan Praktis. Bandung: Rosda Karya. Sudaewan, Danim. 2006, Visi Baru
Manajemen Sekolah. Jakarta: PT Alaska. Tilaar,
HAR.
2003,
Manajemen
Pendidikan Nasional. Bandung: Rosda Karya.
20
