MADRASAH IBTIDAIYAH DI KABUPATEN KAPUAS

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi III Program Studi MMT-ITS, Surabaya 4 Pebruari 2006

SKALA PRIORITAS PENANGANAN GEDUNG SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH DI KABUPATEN KAPUAS Satriadi, R. Sutjipto Tantyonimpuno, Tri Joko Wahyu Adi Laboratorium Manajemen Konstruksi, Jurusan Teknik Sipil FTSP – ITS Telp 031-5939925, fax 031-5939510 email: [email protected]

ABSTRAK Bangunan SD/MI merupakan salah satu prasarana pendidikan yang memegang peranan sangat penting dalam pengembangan pendidikan dasar. Selama masa pengoperasian, bangunan tersebut perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi berdasarkan tingkat kerusakan bangunan tersebut. Penangan bangunan SD/MI di Kabupaten Kapuas terdiri dari rusak sedang, rusak berat dan revitalisasi/pembangunan baru. Namun sehubungan dengan keterbatasan anggaran, maka perlu dibuat prioritas dalam penanganan gedung tersebut melalui pendekatan model pendukung keputusan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Faktor-faktor dominan dalam keputusan prioritas penanganan rehabilitas gedung SD/MI diperoleh dari hasil survey terhadap 5 (lima) responden, yaitu para pengambil keputusan pada instansi Dinas Pekerjaan Umum, BAPPEDA, DPR, Dinas Pendidikan Nasional dan kecamatan. Sedangkan gedung yang menjadi obyek penelitian adalah gedung SD/MI di kecamatan Kapuas Hilir yang berjumlah 11 (sebelas) gedung. Hasil analisa menunjukkan bahwa faktor kriteria dominan utnuk penanganan revitalisasi adalah kriteria umur bangunan, tingkat kerusakan, jumlah murid, lokasi dan kebijakan. Berdasarkan analisa dengan model AHP dan alokasi dana yang tersedia untuk tahun anggaran 2005, maka dari 4 sekolah yang diusulkan untuk rehab berat hanya 1 syarat yang memenuhi, yaitu SDN Hampatung II. Untuk kategori rehab sedang, dari 3 sekolah yang diusulkan, semuanya dipenuhi, yaitu SDN Hampatung I, SDN Sei Asam I, SDN Saka Pinang I. Dan untuk kategori revitalisasi, dari 4 sekolah yang diusulkan, hanya 3 yang dapat diprioritaskan, yaitu SDN Barimba I, SDN Sei Pasah I dan MIS Hidayatusibyan Sei Asam. Kata kunci: AHP, Prioritas

PENDAHULUAN Menyingkapi pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pekerjaan Umum Sub Dinas Cipta Karya membuat suatu program penanganan sarana pendidikan gedung SD/MI yang sudah ada dengan meningkatkan struktur bangunan sesuai dengan umur rencana yang telah direncanakan. Penanganan gedung SD/MI merupakan prioritas utama dalam mempertahankan kondisi dan pelayanan termasuk bangunan-bangunan yang rusak akibat bencana alam, beban fungsi yang berlebih, kebakaran atau sebab lain yang sejenisnya. Bangunan gedung SD/MI merupakan sarana pendidikan enam tahun yang sangat penting karena merupakan dasar untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Upaya untuk menampung anak usia pendidikan dasar dengan memelihara bangunan SD/MI yang ada di Kabupaten Kapuas yang banyak mengalami kerusakan


yang berada di 12 kecamatan memerlukan dana yang sangat besar setiap tahunnya sebesar 15 milyar sampai dengan 20 milayar. Namun terdapat kendala dalam penanganannya, yaitu distribusi anggaran dana penanganan gedung sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah melalui proses RAKORBANG tingkat Kecamatan, RAKORBANG tingkat Kabupaten, panitia anggaran eksekutif. Seharusnya ada pembagian porsi yang jelas antar sekolah-sekolah dengan jenis kerusakan yang terdiri dari rusak berat, rusak sedang dan revitalisasi. Adanya penanganan dalam bentuk rehab, prioritas penanganan yang urgen untuk perbaikan harus dilaksanakan. Sehingga perlu penelitian mengenai kriteria dan pola pengambilan keputusan penanganan SD/MI di Kecamatan Kapuas Hilir. TINJAUAN PUSTAKA Kerusakan Ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi. Kerusakan Sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dll. Kerusakan Berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. A. Proses Hirarki Analitik Model AHP yang dikembangkan oleh Saaty (1991) dapat memecahkan masalah yang kompleks dimana aspek atau kriteria yang diambil cukup banyak. Kompleksitas ini disebabkan oleh strukur masalah yang belum jelas, ketidakpatian persepsi mengambil keputusan serta ketidakpastian tersedianya data statistik yang akurat atau bahkan tidak ada sama sekali. B. Langkah Metode AHP Pada dasarnya langkah-langkah dalam metode AHP meliputi (Suryadi,2002): 1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 2. Membuat struktur hirarki yang diawali tujuan umum dilanjutkan dengan kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah. 3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap kriteria yang setingkat diatasnya. 4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgement seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. 5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi. 6. Mengulangi langkah 3,4 dan 5 untuk setiap tingkatan hirarki. 7. Menghitung vektor eigen dari setiap matrik perbandingan berpasangan. 8. Memeriksa konsistensi hirarki, jika nilainya lebih dari 10 persen maka penilaian data judgement harus diperbaiki. Proses yang paling mudah adalah membandingkan dua hal dengan keakuratan perbandingan tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk itu Saaty (1980) menetapkan skala kuantitaf 1 sampai dengan 9 untuk menilai perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen terhadap elemen lainnya.

ISBN : 979-99735-1-1 B-12-2


METODOLOGI PENELITIAN 1.

2.

3.

4. 5.

Variabel penentuan skala prioritas penanganan gedung SD/MI sebagai berikut: Umur bangunan yang akan di tangani, merupakan jangka waktu bangunan dapat tetap memenuhi fungsi dan keandalan bangunan., sesuai persyaratan yang ditetapkan. Untuk bangunan gedung negara umur bangunan diperhitungkan 50 tahun untuk bangunan gedung, dan 20 tahun untuk bangunan rumah. Semakin tua usia bangunan akan diprioritaskan untuk perbaikan. Jumlah murid adalah banyaknya murid yang terdaftar pada masing-masing Sekolah Dasar/Madrasyah Ibtidaiyah. Semakin banyak jumlah murid yang aktif belajar, semakin diprioritaskan untuk diperbaiki gedung sekolahnya. Tingkat kerusakan adalah berapa besar biaya perbaikan untuk penanganan gedung Sekolah Dasar/Madrasyah Ibtidaiyah di Kabupaten Kapuas. Semakin besar tingkat kerusakan semakin diprioritaskan. Lokasi bangunan adalah tempat dimana bangunan sekolah SD/MI yang akan diperbaiki, semakin terpencil lokasi sekolah SD/MI semakin diprioritas. Kebijakan pemerintah adalah segala sesuatu usulan yang tidak termasuk dalam pembahasan hasil RAKORBANG, kebijakan yang dibahas di RAKORBANG akan diprioritas

HASIL DAN DISKUSI Berikut ini tabel kriteria penanganan gedung SD/MI: Tabel 1 Kriteria Penanganan Gedung SD / MI Kriteria Penanganan Gedung SD / MI A Penanganan rehap revitalisasi B Penanganan rehap sedang C Penanganan rehap berat A. Prioritas Penanganan Revitalisasi A.1

Umur bangunan gedung yang di revitalisasi

A.2

Jumlah murid pada gedung yang direvitalisasi

A.3

Tingkat kerusakan berdasarkan biaya yang tersedia untuk revitalisasi

A.4

Kebijakan yang berlaku untuk revitalisasi

A.5

Lokasi bangunan untuk revitalisasi

B. Prioritas Penanganan Rehap Sedang B.1

Umur bangunan gedung yang di rehap sedang

B.2

Jumlah murid pada gedung yang direhap sedang

B.3

Tingkat kerusakan brdasarkan biayayang tersedia untuk rehap sedang

B.4

Kebijakan yang berlaku untuk rehap sadang

B.5

Lokasi bangunan untuk rehap sedang

C. Prioritas Penanganan Rehap Berat C.1

Umur bangunan gedung yang di rehap berat

C.2

Jumlah murid pada gedung yang direhap berat

C.3

Tingkat kerusakan brdasarkan biayayang tersedia untuk rehap berat

C.4

Kebijakan yang berlaku untuk rehap berat

C.5

Lokasi bangunan untuk rehap berat

ISBN : 979-99735-1-1 B-12-3


Penyusunan Model Hirarki Analitik 1. Level 1: Tujuan Tujuan pengambilan keputusan adalah keputusan prioritas penanganan gedung (revitalisasi, rehap sedang, rehap berat) SD/ MI di Kabupaten Kapuas. 2. Level 2: Kriteria Penyusunan kriteria dilakukan didasarkan pada berbagai sumber subyek yang melatarbelakangi pemilihan prioritas penanganan gedung. Setelah dilakukan proses berulang-ulang diperoleh 5 (lima) kriteria utama untuk masing-masing tujuan (A) prioritas penanganan revitalisasi / pembangunan baru, (B) prioritas penanganan rehap sedang, dan (C) prioritas penanganan rehap berat. 3. Level 3: Alternatif gedung SD/MI yang akan di rehap Alternatif gedung sekolah SD/MI yang akan dijadikan kasus diambil dari data usulan proyek rehap gedung sekolah tahun 2005 yang dibahas dalam tahap Rakorbang II. Dalam hal ini digunakan usulan pada instansi teknis Dinas Pendidikan dengan dasar pertimbangan jumlah item sekolah. Hasil Perhitungan Bobot Tabel 2. Hasil Perhitungan Bobot Kriteria Penanganan Revitalisasi/Bangunan Baru

No 1 2 3 4 5

Instansi PU Bappeda DPR DIKNAS KECAMATAN Rata-rata Rangking

Umur

Jumlah murid

0.365 0.554 0.555 0.610 0.580 0.533 1

0.185 0.188 0.198 0.099 0.179 0.170 3

Mean Bobot Tingkat Lokasi Kerusakan 0.311 0.141 0.150 0.157 0.134 0.179 2

0.096 0.063 0.048 0.090 0.045 0.068 4

Kebijakan 0.043 0.054 0.049 0.044 0.062 0.051 5

Tabel 3. Hasil Perhitungan Bobot pada Kriteria Penanganan Rehap Sedang Mean Bobot No Instansi Jumlah Tingkat Umur Lokasi Kebijakan murid Kerusakan 1 2 3 4 5

PU Bappeda DPR DIKNAS KECAMATAN Rata-rata Rangking

0.358 0.386 0.266 0.417 0.163 0.318 1

0.283 0.205 0.178 0.170 0.256 0.218 3

ISBN : 979-99735-1-1 B-12-4

0.246 0.260 0.311 0.266 0.436 0.304 2

0.051 0.050 0.106 0.088 0.071 0.073 5

0.062 0.099 0.139 0.059 0.074 0.087 4

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi III Program Studi MMT-ITS, Surabaya 4 Pebruari 2006 Tabel 4. Hasil Perhitungan Bobot pada Kriteria Penanganan Rehap Berat

No

Instansi

1 2 3 4 5 Rata-rata Rangking

Umur

PU Bappeda DPR DIKNAS KECAMATAN

0.545 0.540 0.582 0.197 0.308 0.434 1

Jumlah Murid

Mean Bobot Tingkat Lokasi Kebijakan Kerusakan

0.154 0.203 0.196 0.394 0.266 0.243 2

0.180 0.133 0.129 0.289 0.324 0.211 3

0.075 0.079 0.054 0.061 0.048 0.063 4

0.046 0.045 0.040 0.059 0.054 0.049 5

Pengujian Pengujian pada survei ini terdiri dari uji means, dan uji untuk model AHP yang meliputi uji konsistensi. Hasil Uji Test One Way Anova a. Untuk kriteria penanganan revitalisasi F hitung 0.000 < F(4;20):0.05 tabel 2.87 (df 1=4 ; df 2=20, level of significan 95% atau  = 5 % ). Dengan demikian tidak ada perbedaan nyata mean diantara setiap populasi instansi b. Untuk kriteria penanganan rehabilitasi sedang F hitung 0.00 < F(4;20):0.05 tabel 2.87 (level of significan 95% atau  = 5 % ). Dengan demikian tidak ada perbedaan nyata dalam mean diantara setiap populasi instansi c. Untuk kriteria penangan rehabilitasi berat F hitung 0.000 < F (4;20):0.05 tabel 2.87 ( df 1=level of significan 95% atau  = 5 % ). Dengan demikian tidak ada perbedaan nyata mean diantara setiap populasi instansi kriteria penanganan rehap berat. Hasil Uji Konsistensi Tabel 5. Hasil Perhitungan Indeks Konsistensi Matrik Hasil Survei Rata-rata hasil survei Ukuran CI yang Matrik matrik dianjurkan CI CR Kriteria penanganan rehap sedang 5x5 1.12 0.327 0.003 Kriteria penanganan rehap berat 5x5 1.12 0.353 0.003 Kriteria penanganan revitalisasi 5x5 1.12 0.276 0.002

Nilai indeks konsistensi untuk masing-masing kriteria penanganan adalah lebih kecil dari 1 yang berarti bobot matrik untuk masing-masing kriteria tersebut sudah layak. Tabel 6. Lokasi dan Kondisi Bangunan SD/MI Berdasarkan Usul RAKORBANG Proyek Nama bangunan Lokasi bangunan Kondisi bangunan A

SDN BAKUNGIN I

Desa Bakungan, Kec. Kapuas Hilir

B

SDN SEI PASAH I

Kel. Sei Pasah, Kec. Kapuas Hilir

C

SDN HAMPATUNG II

Kel. Hampatung, Kec. Kapuas Hilir

ISBN : 979-99735-1-1 B-12-5

Rusak berat

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi III Program Studi MMT-ITS, Surabaya 4 Pebruari 2006 Tabel 6. Lokasi dan Kondisi Bangunan SD/MI Berdasarkan Usul RAKORBANG (Lanjutan) D SDN BARIMBA II Kel. Barimba, Kec. Kapuas Rusak berat Hilir

E

SDN BAKUNGIN II

Desa Sei Asam, Kec. Kapuas Hilir

F

SDN HAMPATUNG I


G

SDN SEI PASAH V

Desa Sakapenang, Kec. Kapuas Hilir

H

SDN SEI PASAH II

Desa Sei Pasah, Kec. Kapuas Hilir

I

SDN BARIMBA I

Kel. Barimba, Kec. Kapuas Hilir

J

SDN HAMPATUNG III


K

MIS HIDAYATUSIBYAN SEI ASAM

Desa Sei Asam, Kec. Kapuas Hilir

Rusak sedang

Direvitalisasi

Sumber: Dinas Pekerajaan Umum (2004)

Kesebelas item gedung pada Tabel 6 kemudian diperbandingkan dengan matrik AHP berdasarkan kriterianya. Tabel 7. Bobot untuk Prioritas Proyek Rehab Berat Rangking per Proyek Sum bobot Mean bobot Rehabilitasi SDN BAKUNGIN I SDN SEI PASAH I SDN HAMPATUNG II SDN BARIMBA II

1,534 0,799 1,729 0,937

0,307 0,160 0,346 0,187

2 4 1 3

Tabel 8. bobot untuk prioritas proyek Rehab sedang Rangking per Proyek Sum bobot Mean bobot Rehabilitasi SDN SEI ASAM I SDN HAMPATUNG I SDN SAKAPINANG I

1,975 2,096 0,929

0,395 0,419 0,186

2 1 3

Tabel 9. Bobot untuk prioritas proyek rehabilitasi revitalisasi. Sum Rangking per Proyek Mean bobot bobot Rehabilitasi SDN SEI PASAH II SDN BARIMBA I SDN HAMPATUNG III MIS HIDAYATUSIBYAN SEI ASAM

1,441 1,750 0,587

0,288 0,349 0,117

2 1 4

1,222

0,244

3

ISBN : 979-99735-1-1 B-12-6


KESIMPULAN 1. Kriteria penentuan prioritas untuk penanganan SD/MI di Kabupaten Kapuas adalah umur bangunan, lokasi bangunan, kebijakan eksekutif, jumlah murid dan tingkat kerusakan. Masing-masing kriteria untuk level tahap pembangunan rehabilitasi revitalisasi, rehabilitasi sedang dan berat. 2. Prioritas penanganan gedung SD/MI di Kabupaten Kapuas untuk setiap kondisi bangunan dapat diberikan sebagai berikut: a. Penanganan revitalisasi baru Hasil perhitungan bobot berdasarkan hasil survey didapatkan rata-rata dari semua instansi menunjukan kriteria umur bangunan mempunyai bobot 0.533, kriteria jumlah murid 0.170, kriteria jumlah tingkat kerusakan 0.179, kriteria kebijakan 0.051, kriteria lokasi 0.068. Sehingga prioritas pada revitalisasi yang utama adalah umur bangunan. b. Penanganan rehabilitasi sedang Penanganan rehap sedang menunjukan bahwa kriteria umur bangunan mempunyai bobot sebesar 0.318, kriteria jumlah murid dengan nilai bobot 0.218, kriteria jumlah tingkat kerusakan dengan nilai bobot 0.304, kriteria kebijakan dengan bobot sebesar 0.087, kriteria lokasi dengan bobot 0.073. Kriteria jumlah tingkat kerusakan memiliki bobot yang paling besar, sehingga kriteria jumlah tingkat kerusakan merupakan prioritas yang pertama. c. Penanganan rehabilitasi berat Kriteria penanganan rehap berat mendapatkan hasil kriteria umur bangunan dengan bobot 0.434, kriteria jumlah murid 0.243, kriteria jumlah tingkat kerusakan 0.211, kriteria kebijakan 0.049, kriteria lokasi 0.063. Hasil bobot ini menunjukkan proritas yang diutamakan adalah umur bangunan. 3. Implementasi AHP pada contoh kasus usulan perbaikan bangunan gedung SD/MI di Kabupaten Kapuas memberikan hasil prioritas usulan proyek yang dapat disetujui untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2005 adalah bangunan SDN HAMPATUNG II untuk kriteria rehabilitasi berat, SDN HAMPATUNG I, SDN Sei Asam I dan SDN Sakapinang I untuk rehabilitasi sedang dan SDN BARIMBA I, SDN Sei Pasah II dan MIS Hidayatusibyan Sei Asam untuk rehabilitasi revitalisasi. SARAN 1. Sebaiknya dilakukan penelitian dengan pengembangan berupa penambahan alternatif kriteria keputusan yang lebih beragam seperti diterima, ditolak, diusulkan pada pemerintah pusat. Hasil penelitian juga membuka peluang untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai biaya perbaikan untuk penanganan revitalisasi, rehabilitasi sedang, dan berat. 2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan analisa manfaat adanya penanganan bangunan gedung, baik revitalisasi, rehabilitasi sedang maupun berat dengan tetap memperhatikan aspek aspek sosial dan politik. DAFTAR PUSTAKA Direktur Jenderal Ciptakarya, (1997). Pedoman Teknis Pebangunan Bangunan Gedung Negara, No.295/KPTS/CK/1997, Departemen PU.

ISBN : 979-99735-1-1 B-12-7


Dimyati T. T dan Dimyati, Akhmad, (2004). Operation Research Model-Model Pengambilan Keputusan, Cetakan Ketujuh. Sinar Baru Algensindo, Bandung. Kasim A, (1995), Teori Pembuatan Keputusan, Fakultas Ekunomi Universitas Indonesia, Jakarta. Levin, Richard I. dkk (2002). Pengambilan Keputusan Secara Kuantitatif. Cetakan keempat. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Saaty, T.L (1991), Pengambilan Keputusan : Proses Hirarki untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi Kompleks, Jakarta. Suryadi K, Ramdhani M.Ali (2002). Sistem Pendukung Keputusan, Cetakan keempat, CV. Remaja Rosdakarya, Bandung.

ISBN : 979-99735-1-1 B-12-8

MADRASAH IBTIDAIYAH DI KABUPATEN KAPUAS

Recommend Documents