Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali ftltlil :
I:fi; rrl ITI l.tAlr^laN tl
I
lutt, Rp63W 'Disunaf
Bansos Rp90
ua Tersangka 0iigbloska n ke Rutan Klu ngkung Salah satu tersangka kasus dana bansos Pura Tarnan Sari, Desa Pakraman Buhgbungan adalah eks Ketua DPC PDIP Klungkung Ketut Ngenteg
$
"wl
*$
t
:-
'l lGtntNgenteg (baju hitamldanMG Suwitra (baik)diKejariKlungkung, Selai'(2tZl.
SEMAMPURA, NusaBali Dua tersangka dugaan ka-
asal Banjar Pekandelan, Desa
sosial [bansos) pembangunan
mantan Sbkretaris DPC PDIP Klungkunf 1999-2004.
sus korupsi dana bantuan
Pura Taman Sari di Banjar Kaleran, Desa Bungbunlan, Kecamatan Banjarangkan, KlungkungyakniJ fetut Ngen-
teg,52, dan Anak Agung Gede Suwitra, 57, dijebloskan ke sel tahanan, Selasa (2/2) siang. Kedua tersangka diduga sunat Rp 63 juta dari total Rp 90 dana bansos untuk Pura Taman Sari. Tersangka Ketut Ngenteg dan AA Gede Suwitra langsung
ditahan di Rutan Klungkung setelah lebih dulu diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung. Tersangka Ketut Ngenteg adqlqh ryaryq
Nyalian, Kecamatan Banjarangkan,, Klungkung yang
Dia befperan mengurus
pencairari dana pansos Pura
Taman Sali melalui APBD Bali
Perubahan 2bT4. Kemudian, tersangka Ketut Ngenteg diduga sunat Rp 61,5 juta dari total Rp 90 bansos untuk Pura Taman Sari.
Sedangkan tersangka AA
Gede Suwitra meruoakan
krama pangempon Pula Taman Sari di Banjar Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan
Banjarangkan. Dia bertindak
sebagai Bendahara Panitia
l"-!"n€gnen P1111!gng!
Edisi
: naiu,!?cAruari 1016
Hal
z!
Sari. Dia pula yang ajukan dan menandatangi prbposal pengajuan bansos Rp 90 juta tersebut. Tersangka AA Gede Suwitra diduga ikut menikmati Rp L,5 juta dana bansos yang diusur Ketut Ngenteg.
Karena kaSUS banSOS pD12 Taman Sari ini, tersangka Kefut Ngenteg dan AAG Suwitra dije-
bloskan ke Rutan Klungkung,
Selasa siang sekitar pukul 12.30 Wita. Sebelum ditahan, kedua tersangka sempat 2,5 jam diperiksa penyidik Kejari Klungkung sejak pagi pukul 10.00 Wita. Mereka diperiksa penyisik kejaksaan, setelah
kemarin pagi dilimpahkan Benambung ke Hal-15lblom
1
I
Sub Bagian Humas dan Tata Ulsaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Nris*Eroni Bansos Rp 90 J ta, 'Disunat' Rp 63 Juta sfttlBtj|{6Ail I}Ail
flAtlill]l
I
Rp l,s negara
Polres Klungkung ke Kejari
tidak
Klungkung.
"Walau kerugiaan
diganti, hal itu puskan tilrdak
Saat diperiksa p enyid ik kejaksaan, Selasa kemarin, kedua tersangka didampingi pengacaranya, I Wayan Su-
pr
tegas Pasek. Pasel! sesuai den-
gan Pasi Tahun 1
4 UU Nomor 31
niata. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Klungkung, Made Pasek Budiawan, mengatakan
kerugian but.
egara tidak mengpidana tersenanti itu meniadi
kedua tersangka langsung ditahan atas alasan sub)ekstif dan alasan objektif. Alasan subjektil kedua tersangka ditahf,n karena dikha-
watirkan yang bersangkutan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Sedangkan alasan objektif, kedua tersangka
diierat pasalyang memung-
kinan untuk ditahan---karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun.
"Ketika akan dila kuka
dalam utuskan perkara tersebut, katanya. penyelewenKasus gal dana Pura Taman
Sdri di
njar Kaleran,
imbuhnya. Pasek Budiawan memaparkan, pihak kejaksaan sebetulnya sudah menerima uang pengembalian dari tersangka Ketut Ngentegsebesar Rp 61,5
juta dan pengembalian dari
teranska AAG Suwitra sebesar
sa Pakr sendiri honan
'al dari, permo-
pihak
Pembangunan
yang diajukan
P P
posal ini ditandatangani ak Agung Gede Pura.
bansos untuk
nan palinggih di
pem
Pura T
Sari kemudian disetujui PeInprov Bali dan melalui APBD 2014 sebesar Rp 90 ini gol atas upaya Ketut Ngenteg. Per-
juta.
soalan k mudian mencuat, ecurigaan kalangan
krama
gempon Pura Ta-
rit pemanfaatan
man Sari dana
Po
Klungkung kemulaklanjuti laporan,
sampai
ya menetapkan dan AAc Suwi-
Desa Nyalian, Kecamatan
Dari
Mantan Sekretaris DpC pDlp Klungkung Era 1999-2004
sar Rp 61,5
juti
dari total Rp
90 iuta nilhi bansos untukPura
penyidik
r lA Grd. Sof,ltrr, 5? .... Bendahara Pembangunan
Desa Pakraman Bugbugan, Kec
Banjaranglan, Klungtung Berperar ajukan dan tekefl proposal permohonan bansos
Sementara, tersangka AAG
Suwitra selaku Bendahara Panitia Pembangunan Pura Taman Sari, bertindak sebagai pihak yang mengajukan
dan menandatangi proposal bansos. Pencairan dana bansos Rp 90 juga masuk melalui reKenlngnya.
Dari Rp 90 juta itu, Ke(ut Ngenteg mengambil tp !1,!
juta, sementara AAG Suwitra mengambil Rp 1,5 juta. Sisanya, sebesar Rp 27 juta justru diserahkan kepada pengempon pura lain, bukannya Pura Taman Sari.
Kasus dugaan penyeleweengan dana bansos Pura Taman Sari, Desa PakramFn Bungbungan ihi mirip denghn kasus bansos dua pura dadia di Desa Pakraman Keliki, Kecamatan Tegallalang Gianyar pada 2013 yang menyeretanggota FraksiPDIP DPRD Gianyar
rekening penerima bantuan dana hibah tahun 2013. Dua rekening itu masing-masing
atas nama I Nyoman Punduh selaku Kelian Pura Dadia Prulasari dan I Wayan Suardiana selaku Kelian Pura Dadia qameng. Setelah bantuan daha
hibah sampai ke rekening penerima, Ngakan Pramono
put-d
Tamnan Sad, Banjar Kaleran,
datangan.
ini pun dilaporkan lpril 2015 lalu.laja-
fiktit
Ketut
Banjarangkan, Klunglung
pertanggung,awaban bansos tersebut. Panitia tinggal tan-
penjara. Kala itu, dana bansos Rp 100 juta Pura Dadia Pulasari dan Pura Dadia Cameng yang besarnya hanya Rp 100 juta, disunat Ngakan Pramono sebesar Rp 90 tuta. Modus operandinya, pihak Bendahara Pemkab Cianyar menyerahkan uang ke dua
dian 52
Ngenteg yang punya lobi denga.n sejumlah anggota' DPRD Bali, juga mengal(ui dirinyalah yang membuat
Ngakan Putu.Tirta Pramono sebagai terpidana 2 tahun
tidak fisik di
ran
Rp 90 juta. Tersangka Ketut
Intinya, peman-
faatan
Kasus ke polisi,
Asal Eanjar Pelandahnl
De-
Suwitra.
tim jaksa bersama atasan,"
" | [.tot t{gslt.g.
an bagi hakim
n
penahanan, tersangka Ketut Ngenteg memang sempat menanyakan soal penangguhan," ujar Pasek Budiawan, "Mengenai penangguhan penahanan, itu merupakan hak tersangka. Tenru hal itu bakal dikaii oleh
ft
pertim
, pengembalian
u.us b"nro, hingga bisa cair
memotongnya masing-masiFg Rp 45 juta.Sedangkan sisanl,a
pribadi.
Tapi, yang bersangkutan mengata kan uang yang diam
yang masrng-masrng nanya -
bil itu sebagai upah, karena dirinya sudah membantu
Rp 5 juta, diserahkan kepafla penenma. rB w
Diduga selsw€ngkan Rp 1,S jula
z ?abr3 ?ahrwf. zal6
Edisi
2
Hal
:lf
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bali
V
Lunasi Utan g
PDAN{ Didesak Pada tahun 2015, Pemerintah Pusat
Tirta Amerta lati Jembrana agar bisa melunasi utang pada tahun
hapus utang PDAM Jembrana sebesar Rp 10,5
tersangkut utang sejak tahun 1997 cukup membayar po-
miliar dari Rp
2
017. PDAM Jembrana yang
Pemerintah
Pu
sat beri
kelo nggaran kepada PDAM
ungkap Wabup Kembang Hartawan, Selasa (2/2). Dalam
Wabup Kembang mengatakan, PDAM belum maksimal me-
audit memorandum
jelas kelebihan masuk PAD," ungkapnya. Agar sisa uta ng bisa dilunasi, PDAM diminta melakukan langkah strategis, dengan mengotimalkan kualiras pelayanan.
Pertama disarankan
melakukan efis iensi berupa pengendalian di internal. Memperluas cakupan pelayanan dengan target melebihi 67 persen. Selebihnya men-
ntisipa
s
i kebocoran air
tanpa rekening yang bisa terjadi karena water meter tidak berfungsi dan pipa yang rusak.
Edisi
Hal
r P"h,3 ft.l aotlo I
Ke-
mudian Pemerintah Pusat
PDAM berkelit dari utang,"
Wakil Bupati Jembrana
Asli Daerah (PADl. "Kalau utang PDAM sudah lunas,
ga
lai Rp 14.661.000.000.
menghapus utang itu sebesar Rp 10.500.000.000 sehingga sisa utang Rp 4.161.000.000. Pada tahun 2015, sudah ada pembayaran cicilan Rp 780 juta, sehingga sisa utang Rp 3 miliar lebih. Wabup Kembang menegaskan, jika utang itu tak sanggup dilunasi hingga tahun 2 017, maka akan membenani APBD.
koknya saja sebesar Rp 3 miliar. Berdasarkan audit BPKP, PDAM punya utang pada tahun 2014 sebesar Rp 14 miliar lebih.
14.661.000.000 I Made Kembang H a rtawan mendesak PDAM Tirta Amerta sehingga tersisa Jati segera melunasi utang Rp 4.161.000.000. tersebut. "Tak ada alasan lagi NEGARA, NusaBali
tahun 2015, ada catatan utang per 31 Desember 2014 seni-
BPKP
nyumbangkan Pendapatan
Termasuk rn"nyusun kebi-
jakan pengelolaan aset. "Sambil melunasi utang, pelayanan harus tetap prima," pesannya.
Direktur PDAM lembrana, lda Bagus Kerta Negara mengatakan, berusaha semaksimal
mungkin melunasi utang. Menurutnya, pembenahan di internal akan terus dimaksimalkan, dengan tujuan menge-
fisiensikan biaya operasional.
Termasuk memperluas jaringan pelayanan yang diimbangi
dengan kualitas pelayanan. "Astungkara pada tahun 2017, sudah bisa kami lunasi," katanya. 6 ode
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Nri3ffi Terkendala Lah ^n, ProyekWRR Batal * Dana Rp 250 M dari APBN Hangus DENPASAR, NusaBali
Proyek falan Western
Ring Road [WRR) yang men-
ghubungkan Kota Denpasar
ddn kawasan wisata Kuta (Ba-
dung) gagal digarap, karena terkendala masalah pembebasan lahan. Bantuan dana dari APBN sebesar Rp 250 miliar yang sudah cair untuk proyek WWR ini pun hangus.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali, I Nyoman Astawa Riadi, proyek \{WR ini semula akan tembus
han ini amat disayangkan. Padahal, dana bantuan dari APBN senilai Rp 250 rpiliar itu sudah cair dan masuk ke rek-
ening Pemprov Bali di APBD 2015. Karena tidak terpakai, dana bantuan pusat tersebut
pun sudah mengalokasikan bantuan dana melalui APBN
rvVWR
sebesar Rp 250 miliar.
ngun
: $obq,g{drstF I
terkendala pembebasan la-
terpaksa dikembalikan lagi ke
pembebasan lahan. "lni tepkendala pembebasan lahdn.
Hal
Menurut Astawa Riadi,
gagalnya proyek WWR karena
dari Jalan Mahendradatta Denpasar Barat- Sunset Road Legian (Kuta). Pemerintah pusat
Namun, kata Astawa Riadi, prioyek Jalan \IVWR DenpasarKuta ini gagal direalisasikan, karena tidak menemui kesepakatan dengan warga soal
Edisi
Warga dan pemerintah tidak menemui kesepakatan terkait dengan harga lahan yang dibebebaskan," ujar Astawa Riadi di Denpasar, Selasa (2 / 2).
kas negara.
Sedangkan proyek fisik yang direncanakan pun
buyar. "Bagaimana mau ba-
fisi[ pembebasan lahan saja nggak bisa. Ya, tidak bisa berbuat banyak kita. Jadi, programnya batal," jelas mantan
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah [BKD] ProvinsiBali ini. Bersambung ke Hal-15 Kolom 5
Bali Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi
Nfiffi
Terkendala Lahan, Proyek WRR Batal Rencana awal, proyek falan WWR ini paniangnya mencapai
2 kilometer, menghubungkan f
alan Mahendradatta Denpasar
Barat dan Jalan Sunset Road Legian (Kuta). Proyek WWR ini dicanangkan sebagai solusi pethecah kemacetan lalulintas di falan Iman Bonjol Denpasar flalur Utama Denpasar-Kuta).
Kalangan DPRD Bali juga sangat menyayangkan batalnya proyek falan WRR terse: but. Anggota Komisi Ill DPRD Ba-li (yang membidangi masalah infrastruktur), Wayan
Disel Astawa, mengatakan proyek infrastruktur falan WRR ini gagal karena ada ketidakpercayaan masyarakat.
"Kasihan dana sebesar itu (Rp 250 miliarJ untuk pembangunan infrastuktur haius hangus. Apalagi, peruntukan-
nya adalah memecah kemacetan arus lalulintas dengan
membangun falan Tembus
Mahendradatta-sunset Road Legian," ujar anggota Fraksi RDJP DPRD-
ini
Bali Dapil Badung
secara terpisah, Selasa
kemarin. Menurut Disel futawa, seha-
Edisi Hal
:
.
l.obu, ti-
J
{eg
rusnya ada persiapan matang dari pemerintah terkait proyek insfrastrukfu r. "Harusnya ada persiapan yang matang dan sosialisasi kepada masyarakat. Komunikasinya mungkin belum bagus, sehingga tidak
terjadi kesepakatan," ujar politisi asal Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung'ini. Disel Astawa mengingatJ
bisa mencari solusi untuk pembangunan lalan WRR Mahendradatta Denpasar Barat-Sunset Road Legian. Solus.inya, apakah dengan
,alan tayang atau mengupayakan Jalur alternatif. "Jalan layang bisa jaga. Bati sudah makin sesak, alternatifnva memang sudah harus ialin layang. Ini kan rnenekan alih fungsi lahan," katanya. Informasi lain yans dihim-
pun NusaBali di tapan[an, pro-
yek falan WRR birvai karena
tidak mencapai kesepakatan
dalam pembebasan Iahan, lantaran banyak warga tidak setuju dengan harga yang ditafsir pemerintah. Sumber NusaB-
ali di lapangan menyebutkan, warga yangtidak siap melepas
Mb
tr
lahannya karena kkawatir ada permainan makelar tanah. "Ya, kalau dapa! ganti rugi
yang jelas. Pengalaman bu-
ruh setelah proses pencairan
pembebasan lahan, malah
tanah hilang tidak jelas. Posisi bisa berubah," ujar salah satu
pemilik lahan di kawasan falan Mahendratta-Jalan Sunset Road Legian kepada NusaBali, Selasa kemarin.
Dia menyebutkan, sosialisasi pemerintah juga kurang
maksimal. Selain itu, yang paling utama adalah kekha-
watiran adanya permainan
makelar tanah, sehingga mereka enggan melepas lahannya.
"Banyak yang tidak mau tandatangan, karena tidak cocok harga," ujar sumber tadi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Ketut Sudikerta sebelpemprov lmnya menyebutkan
Bali telah berhasil meiobi
pusat untuk mendanai pembebasan lahan proyek jatan WRR senilai Rp 250 miliar.
"Kita sudah anggarkan Rp 250 miliar dengan dana APBN. Nanti pembebasan lahan siap lanjut ke pembangunan fisilq' ujar Wagub Sudikerta belum lama
ini.6
nat
