LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : 29 TAHUN 2014 TANGGAL : 27 OKTOBER 2014
KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 08 AKUNTANSI PERSEDIAAN Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah. PENDAHULUAN Tujuan 1.
Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
Ruang Lingkup 2.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tentang Akuntansi Persediaan ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum oleh seluruh entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk perusahaan daerah.
3.
Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur: a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan b. Instrumen keuangan.
4.
Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi persediaan pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi: a. Definisi, b. Pengakuan c. Pengukuran, dan d. Pengungkapan.
DEFINISI 5.
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
dalam
Asetadalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. UMUM 6.
Persediaan merupakan aset yang berwujud: a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah; b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
akan
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintahan Daerah; 7.
Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
8.
Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
9.
Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi. Lampiran IX- 2
10. Persediaan dapat meliputi: a. Barang konsumsi; b. Barang pakai habis; c. Barang cetakan; d. Perangko dan materai, e. Obat-obatan dan bahan farmasi; f.
Amunisi;
g. Bahan untuk pemeliharaan; h. Suku cadang; i.
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
j.
Barang kuasi;
k. Bahan baku; l.
Barang dalam proses/setengah jadi;
m. Tanah/bangunan/barang
lainnya diserahkan kepada masyarakat.
untuk
dijual
atau
n. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat 11. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan. 12. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman. 13. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. PENGAKUAN 14. Persediaan diakui pada saat : a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal: b. Diterima atau hak kepemilikannya kepenguasaannya berpindah.
dan/atau
Lampiran IX- 3
15. Pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. 16. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan. PENGUKURAN 17. Persediaan disajikan sebesar: a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; b. Harga pokok produksi memproduksi sendiri;
apabila
diperoleh
dengan
c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan; 18. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Contoh : Dinas Pendidikan merencanakan membeli kertas HVS 300 rim. Adapun komponen biaya perolehan kertas HVS 300 rim adalah sebagai berikut : a. Harga kertas HVS setiap 15.000.000,00
rim adalah Rp 50.000,00
Rp
b. Ongkos angkut
Rp
900.000,00
c. Potongan harga 10%
(Rp 1.500.000,00)
Total biaya perolehan kertas HVS 300 rim Rp 14.400.000,00 Biaya perolehan kertas HVS per rim
Rp
48.000,00
19. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti Barang kuasi, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Contoh : Dinas Pendapatan dan Perizinan pada akhir tahun memiliki 1.550 lembar karcis dengan nilai nominal Rp5.000,00 atau nilai nominal keseluruhan karcis adalah Rp7.750.000,00. Biaya perolehan setiap lembar karcis adalah Rp900,00 atau jumlah biaya perolehan adalah Rp1.395.000,00. Nilai persediaan karcis pada akhir tahun adalah Rp1.395.000,00
Lampiran IX- 4
20. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistimatis. Contoh : Dinas Pertaniandan Peternakan memproduksi pakan ayam petelur. Untuk menghasilkan setiap 100 kg pakan ayam petelur dibutuhkan biaya sebagai berikut : a. Biaya langsung : Harga jagung 100 kg
Rp 200.000,00
Obat-obatan
Rp 100.000,00
Biaya tenaga kerja
Rp
Jumlah biaya langsung
30.000,00
Rp 330.000,00
b. Biaya Tidak Langsung Biaya pemeliharaan pabrik
Rp
10.000,00
Alat tulis kantor untuk pabrik
Rp
2.000,00
Jumlah biaya tidak langsung Harga pokok produksi
Rp 12.000,00 Rp 342.000,00
21. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. 22. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Contoh : Dinas Peternakan memiliki 30 ekor sapi Bali. Pada saat dibeli biaya perolehan sapi Bali tersebut adalah Rp65.000.000,00 atau 2.250.000,00 per ekor. Pada akhir tahun harga per ekor sapi bali dipasar seukuran dengan sapi Bali yang dimiliki Dinas Peternakan adalah adalah Rp4.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp120.000.000,00. Nilai persediaan sapi bali 30 ekor adalah Rp120.000.000,00. 23. Persediaan dinilai dengan menggunakan: a. Metode Pertama Masuk Pertama Keluar (First In First Out/FIFO)untuk persediaan yang sering diadakan seperti kertas atau persediaan yang jarang diadakan namun memiliki nilai minimal Rp1.000.000,00 per unit/ekor/buah.
Lampiran IX- 5
b. Harga pembelian terakhir apabila persediaan jarang diadakan dan nilai kurang dari Rp1.000.000,00 per unit/ekor/buah. Contoh pencatatan persediaan dengan menggunakan metode FIFO dapat dilihat pada ilustrasi 8. PENGUNGKAPAN 24. Laporan keuangan mengungkapkan: a. Kebijakan akuntansi yang pengukuran persediaan;
digunakan
dalam
b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. TANGGAL EFEKTIF 25. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2015.
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
Lampiran IX- 6
