KOORDINASI PENGATURAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI KABUPATEN SIAK
Siti Muanisah dan Dra. Ernawati, M.Si Ilmu Admnistrasi Publik Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Panam, Pekanbaru 28293 Email:
[email protected] CP: 0819 5902 1819
Abstract Traffic and road transport is part of the national transportation system must be developed to realize the potential and role of security, safety, order and the smooth traffic and road transport in order to support economic development and regional development. Transportation system must be in order and continuously refined to ensure the mobility of people and goods in order to ensure the welfare of society. Therefore to realize the implementation of traffic and road transport that is safe, safe, orderly, and well, need the support of the network and the availability of support facilities and transport traffic and good road worthy. As the result of the author’s observation on the field are still many roads that the country siak not equipped with traffic signs in conformity with the needs and placement of signs that do not consider the condition of the road, the placement of signs that do not consider the condition of the road will cause hazardous conditions for the road users. Problem is this research is how to coordinate the setting of traffic signs in siak district and what are the factors that affect the coordination arrangement of traffic signs in siak district. As for the purpose of this research is to investigate the coordination arrangement of traffic signs and to determine the factors that influence the coordination arrangement of traffic signs. The concept of the theory is that researchers use is the organization, coordination, traffic signs, and traffic. This study uses qualitative research methods to study descriptive data. In data collection, the researcher used interview techniques, observation and study of literature. Using key informans as a source of information. The results of this study indicate that the coordination arrangements of traffic signs in siak district has not been efektive, it can be seen from the lack of traffic signs in siak district roads and there are many signs that the placement is not in accordance with the road conditions. Factors that affect the coordination arrangement of traffic signs is the organization of work, work methods, scheduling, and cost. Keywords: Coordination, Traffic Signs, Traffic
PENDAHULUAN Transportasi merupakan pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh Jom FISIP Volume 1 No.2 –Oktober 2014
manusia atau mesin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas dan angkutan jalan juga merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi 1
dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung. Perlengkapan jalan dan prasarana angkutan jalan tersebut merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Rambu lalu lintas adalah salah satu fasilitas keselamatan lalu lintas yang termasuk dalam kelompok alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas sangat dibutuhkan untuk menciptakan suatu ruas jalan yang sesuai dengan standar
No 1 2 3 4 5 6 7
keselamatan. Suatu ruas jalan yang tidak dilengkapi dengan rambu lalu lintas sesuai dengan kebutuhan dan penempatan rambu yang tidak mempertimbangkan kondisi jalan akan menimbulkan kondisi yang rawan kecelakaan bagi pengguna jalan tersebut. Rambu lalu lintas merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Siak. Rambu lalu lintas adalah perlengkapan jalan yang sangat berguna bagi para pemakai jalan. Agar terciptanya kelancaran berlalu lintas maka rambu yang efektif harus memenuhi hal-hal berikut: memenuhi kebutuhan, menarik perhatian dan mendapat respek pengguna jalan, memberikan pesan yang sederhana dan mudah dimengerti dan menyediakan waktu cukup kepada pengguna jalan dan memberikan respon. Apabila rambu lalu lintas sudah memenuhi kriteria rambu yang yang efektif dan rambu lalu lintas ideal jumlahnya, kondisinya, penempatannya, dan pemeliharaannya maka kelancaran lalu lintas dapat terjaga dan kita dapat terhindar dari kecelakaan. Berikut adalah jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dibutuhkan dan sudah terpasang di Kabupaten Siak dapat dilihat pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1. Jumlah Rambu Lalu Lintas Yang Dibutuhkan Dan Sudah Terpasang Di Kabupaten Siak Kondisi Kecamatan Kebutuhan Terpasang Baik Buruk Kecamatan Siak 153 118 103 15 Kecamatan Mempura 26 20 13 7 Kecamatan Dayun 66 53 42 11 Kecamatan Bunga Raya 37 28 23 5 Kecamatan Sabak Auh 77 65 58 7 Kecamatan Mandau 125 107 98 9 Kecamatan Koto Gasib 38 32 24 8
Jom FISIP Volume 1 No.2 –Oktober 2014
2
8 9
Kecamatan Sungai Apit Kecamatan Pusako Jumlah
53 38 613
45 29 497
39 23 423
6 6 74
Sumber: Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak, 2013
Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah rambu lalu lintas yang dibutuhkan pada jalan kabupaten/kota yaitu 613namun yang terpasang sebanyak 497. Dari tabel dapat terlihat bahwa tingkat kebutuhan dan terpasangnya rambu-rambu lalulintas masih agak kurang pada Jalan Kabupaten/Kota, sehingga bisa dikatakan pada ruas jalan di Kabupaten/Kota masih banyak yang tidak mempunyai ramburambu lalu lintas. Normalisasi pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas harus disesuaikan dengan kebutuhan dan lokasi penempatannya. Normalisasi rambu ini dilakukan pada Jalan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi jalan. Adapun Keputusan Menteri Perhubungan No. 61 Tahun 1993 Tentang Rambu Lalu Lintas Dijalan, pada BAB I Pasal 2 berbunyi: (1) Rambu berlaku sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan; dan (2) Lokasi penempatan rambu harus mempertimbangkan kondis jalan dan lingkungan, kondisi lalu lintas, dan aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pengaturan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Siak dikoordinatori oleh pihak Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Siak. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi berkoordinasi dengan seksi penunjang fasilitas jalan. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi sebagai koordinator pengaturan rambu di Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, dimana Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Infokom merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Perhubungan Jom FISIP Volume 1 No.2 –Oktober 2014
dan Infokom yang diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Siak. Menurut Herujito (2001:121) koordinasi adalah pengaturan yang tertib dari sekumpulan atau gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Koordinasi merupakan syarat mutlak untuk menjamin agar semua kegiatan kerja dalam organisasi dapat berjalan dengan harmonis dan efisien. Semakin besar ruang lingkup suatu organisasi, semakin terasa betapa pentingnya masalah kooordinasi, koordinasi menghubungkan kegiatan berbagai macam pekerjaan yang menjamin terlaksananya garis politik yang ditentukan dan menghindarkan perselisihan paham dan kepentingan.(Herujito, 2001:122). Koordinasi sangat penting dalam pelaksanaan pengaturan rambu lalu lintas, karena dengan adanya koordinasi tujuan yang direncanakan oleh Dinas Perhubungan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan fenomena yang ada dan bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “Koordinasi Pengaturan Rambu-Rambu Lalu Lintas diKabupaten Siak”. METODE Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel3
variabel bebas, tapi menggambarkan suatu kondisi yang ada adanya. Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih yang bersangkutan dengan penelitian ini. Penentuan informan ini berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang- orang yang mengetahui dengan baik tentang pengaturan ramburambu lalu lintas. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer data sekunder sesuai dengan pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan key informan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi koordinasi pengaturan rambu-rambu lalu lintas di kabupaten siak, serta data sekunder yakni data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Siak. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Koordinasi Pengaturan RambuRambu Lalu Lintas di Kabupaten Siak Sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalah penelitian dalam latar belakang masalah yaitu bagaimana koordinasi pengaturan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Siak, karena masih minimnya rambu-rambu lalu lintas di ruas jalan Kabupaten Siak dan masih banyaknya penempatan rambu yang tidak sesuai dengan kondisi jalan. Dalam hal ini pelaksanaan proses pengaturan rambu-rambu lalu lintas adalah salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah adanya koordinasi yang baik, dimana koordinasi dalam proses pengaturan rambu-rambu lalu lintas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Karena koordinasi sebagai pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk Jom FISIP Volume 1 No.2 –Oktober 2014
memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi sangat dibutuhkan oleh pegawai, sebab tanpa adanya koordinasi setiap pegawai tidak mempunyai pegangan mana yang harus diikuti, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri. Untuk itu koordinasi sangat dibutuhkan. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Informasi Di Kabupaten Siak, maka peneliti menggunakana serangkaian upaya untuk melihat bagaimana pelaksanaan koordinasi dalam proses pengaturan rambu-rambu lalu lintas yang meliputi: 1. Perencanaan Perencanaan merupakan proses penyusunan rencana tahunan Dinas Perhubungan untuk mengatasi masalah rambu-rambu lalu lintas di wilayah Kabupaten Siak. Perencanaan merupakan langkah pertama yang diambil dalam usaha mencapai tujuan artinya perencanaan merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dimana dasar-dasanya telah diletakkan dalam strategi organisasi.Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan seperti penentuan lokasi rambu-rambu lalu lintas, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, dan penambahan rambu lalu lintas. 2. Komunikasi Koordinasi berarti kerja sama, maka dalam kerja sama ini terdapat suatu hubungan atau komunikasi. Dalam pelaksanaan suatu koordinasi, sangat diperlukan suatu komunikasi yang lancar antara pihak yang terkait yang bertanggung jawab atas pengaturan rambu-rambu lalu lintas agar terjalin suatu hubungan kerja sama yang harmonis guna kelancaran dalam proses pelaksanaan pengaturan ramburambu lalu lintas. a. Kejelasan Tujuan Informasi Yang Diberikan
4
Adapun komunikasi yang baik terdapat kejelasan tujuan dari informasi yang disampaikan. b. Adanya Komunikasi Yang Bersifat Umpan Balik Umpan balik disini artinya informasi yang diberikan tidak hanya satu arah tapi saling memberikan informasi dalam pengaturan rambu-rambu lalu lintas. karena petugas lapangan yang lebih tahu tentang kondisi dilapangan yang bisa menjadi informasi bagi atasanya, agar jelas umpan balik komunikasi yang dilakukan. Umpan balik merupakan unsur yang paling penting dalam menetukan keberhasilan komunikasi. c. Sarana Dan Prasarana Sarana dan prasarana disini artinya tersedianya alat-alat yang mendukung dalam proses komunikasi sehingga informasi dan mobilitas dapat berjalan dengan lancar. d. Adanya Jadwal Rapat Yang Terencana Dalam pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan untuk mengetahui apa yang dilakukan maka dperlukan adanya rapat yang terencana sebelum kegiatan. Rapat yang dilakukan berguna untuk pemantapan rencana, penyusunan strategi dan pembagian ttugas atau tugas-tugas apa saja yang akan dilakukan. Didalam berkoordinasi dibutuhkan rapat yang merupakan tempat penyatuan tugas bersama yang akan dilakukan. Rapat dapat dapat digunakan sebagai pengevaluasian. Pelaksanaan pertemuan penting dilakukan dalam artian pelaksanaan rapat yang berjalan terus menerus dengan waktu ke waktu yang telah ditetapkan yag berguna bagi terciptanya koordinasi yang baik Jom FISIP Volume 1 No.2 –Oktober 2014
3.
dan melibatkan seluruh instansi terkait. Pembagian Tugas Pembagian tugas merupakan pemecahan tugas sedemikian rupa agar petugas yang ada di Dinas Perhubungan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang mereka laksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Pembagian tugas harus mengarah kepada keadilan yang mencerminkan distribusi yang relevan untuk menerima penghargaan dan keputusan dimana dalam hal ini dapat mempengaruhi penampilan percaya diri dan kreatifitas kerja. a. Adanya Pedoman Mengenai Perincian Dan Uraian Tugas Agar setiap anggota saling berkoordinasi mengetahui tugasnya masing-masing harus dibekali dengan perincian dan urain tugas secara jelas. Perincian dan uraian tugas dalam arti terdapat pedoman tugas bagi anggota sehingga dapat bertindak secara cepat.Pedoman ini berupa Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 08 Tahun 2008 dan berpedoman kepada undangundang yang mengatur tugas, fungsi, dan kegiatan dalam pengaturan rambu-rambu lalu lintas. b. Penempatan Pegawai Sesuai Dengan Bidang Dan Kemampuannya Penempatan pegawai sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tujuan yang diinginkan agar tercapai. Penempatan pegawai harus sesuai dengan segi tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dalam melaksankan pekerjaan. c. Kewajiban Dan Tanggung Jawab
5
Tanggung jawab adalah pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Berkaitan dengan pertanggung jawaban setiap anggota instansi yang terkait dalam pelaksanaan pengaturan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Siak bertanggung jawab kepada instansi masingmasing.pertanggung jawaban itu sangat penting dalam melaksanakan tugas. Tanpa adanya pertangggung jawaban pada tugas yang dibebankan maka pelaksanaan pengaturan dalam hal pengaturan rambu-rambu lalu lintas tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dengan kata lain tidak berjalan sesuai dengan tujuan telah direncanakan. Setiap petugas yang diberikan tugas tentunya ada pertanggung jawaban yang akan dilaporkan. d. Adanya Hubungan Kerja Sama Kerja sama merupakan proses hubungan antara yang satu dengan yang lain yang mempunyai tugas dan tujuan yang sama. Dalam berkoordinasi dibutuhkan adanya kerja sama yang baik antara instansi terkait mengenai pelaksanaan pengaturan rambu-rambu lalu lintas.
4.
Pengawasan Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangannya itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya dan merupakan hal yang wajar apabila dalam suatu pelaksanaan terdapat kekeliruan-kekeliruan, kegagalan dan adanya petunjukpetunjuk yang tidak efektif sehingga
Jom FISIP Volume 1 No.2 –Oktober 2014
terjadi penyimpangan-penyimpangan dari pada pelaksanaan seluruh kegaitan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. a. Pemantauan Monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah pelaksanaan pengaturan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Siak itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat atau ditemui dapat diatasi. b. Penilaian Atau Evaluasi Evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. Dari evaluasi kemudian akan tersedia informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai sehingga bisa diketahui bila terdapat selisih antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil yang bisa dicapai. c. Pelaporan Atau Pencapaian Tujuan Untuk Tindakan korektif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadi tingkah laku yang menyimpang, tindakan yang dapat dilakukan yaitu mengidentifikasi masalah, menganalis masalah, menilai alternatif-alternatif pemecahan, yang terakhir pimpinan bertindak sebagai monitoring dengan tujuan untuk menilai pelaksanaan proses pengaturan rambu-rambu lalu lintas dari alternatif pemecahan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan yang direncanakan. 6
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi Pengaturan Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Siak Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi pengaturan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut: 1. Organisasi Kerja Organisasi kerja sangat berpengaruh dalam koordinasi pengaturan ramburambu lalu lintas. Organisasi kerja pada dasarnya merupakan tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali, dengan memanfaatkan sumber daya (dana, material, lingkungan, metode, sarana, prasarana, data) dalam pelaksaan koordinasi pengaturan rambu lalu lintas agar dapat terjalinnya kerja sama yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama. organisasi kerja sangat mendukung jalannya sebuah organisasi, karena organisasi kerja sangat mempengaruhi kinerja dari organisasi itu sendiri. Dalam proses pengaturan rambu-rambu lalu lintas harus tetap diperlukan sebuah rantai perintah, aliran informasi, tanggung jawab yang jelas dan lengkap sehingga tepat sasaran dalam pencapaian tujuan. 2. Metode Kerja Metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Metode juga merupakan rangkaian proses kegiatan yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam proses pelaksanaan koordinasi pengaturan rambu-rambu lalu lintas untuk meningkatkan kegunaan segala sumber dan faktor yang menentukan bagi berhasilnya proses koordinasi pengaturan rambu-rambu lalu lintas terutama dengan memperhatikan Jom FISIP Volume 1 No.2 –Oktober 2014
3.
4.
fungsi dan dinamika organisasi atau birokrasi dalam rangkai mencapai tujuan yang sah. Penjadwalan Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang akan dilakukan.Ketepatan waktu dalam pengaturan rambu-rambu lalu lintas sangat memberi manfaat yang lebih untuk keadaan rambu-rambu lalu lintas. kedisiplinan setiap pegawai yang mempunyai wewenang dalam pelaksanaan pengaturan rambu-rambu lalu lintas sangat dituntut untuk tepat waktu, bertindak cepat demi terciptanya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, tertib, dan lancar dalam berlalu lintas. Biaya Biaya merupakan faktor penentu dalam setiap pelaksanaan kegiatan baik kegiatan koordinasi maupun kegiatan melaksanakan pengaturan rambu-rambu lalu lintas.
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya tentang koordinasi pengaturan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Siak, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, pelaksanaan koordinasi pengaturan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Siak Ini belum berjalan dengan efektif, ini terlihat dari masih minimnya rambu-rambu lalu lintas di ruas jalan Kabupaten Siak dan masih banyaknya penempatan rambu yang tidak sesuai dengan kondisi jalan. Untuk melihat bagaimana koordinasi pengaturan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Siak penulis tinjau dari 7
2.
beberapa segi dengan menggabungkan beberapa teori yang sudah penulis kemukakan pada BAB I yaitu: perencanaan, komunikasi, pembagian tugas dan pengawasan. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi pengaturan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Siak yaitu: organisasi kerja, metode kerja, penjadwalan, dan Biaya.
B. Saran Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai koordinasi pengaturan rambu-rambu lalu lintas di Kabupataen Siak, maka peneliti memberikan beberapa saran yakni: 1. Hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Siak memberikan perhatian khusus terhadap kondisi lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan juga merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Siak. Rambu lalu lintas adalah perlengkapan jalan yang sangat berguna bagi para pemakai jalan. Sebagai pengguna jalan, sangat penting bagi kita untuk mengerti rambu-rambu tersebut agar kelancaran lalu lintas dapat terjaga Jom FISIP Volume 1 No.2 –Oktober 2014
2.
dan kita dapat terhindar dari kecelakaan. Hendaknya sebuah organisasi pemerintah tetap memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan koordinasi seperti: organisasi kerja, metode kerja, penjadwalan dan biaya, sebab faktor ini sangat berguna dalam berhasilnya proses koordinasi dalam pelaksanaan pengaturan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat meningkatkan penpenyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Siak.
8
Terry,
DAFTAR RUJUKAN
George
R.
2006.
Azas-Azas
Manajemen. Jakarta: Pt. Bumi Aksara. Brantas. 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta.
Manajerial. Jakarta: Bumi Aksara.
Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen, Edisi 2. Yogyakarta: BPFE. Hasibuan, H. Melayu. 2005. Manajemen. Jakarta: Pt Bumi Aksara. James Ae Stoner, R. Edwar Freemen, Daniel R, Gilbert Jr. 2003. Manajemen. Jilid II. Jakarta: Gramedia. Koonz, Harold Dan Cyrill O’donnel. 1989. Manajemen. Jakarta: Erlangga. Manulang,
M.
Siagian, Sondang P. 2004. Fungsi-Fungsi
2001.
Dasar-Dasar
Manajemen. Yogyakarta: Ugm Press.
Moeleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt. Penja Rosdakarya. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Jhunaidi. 2012. Pelaksanaan Koordinasi Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Pelalawan. Universitas Riau. Skripsi. Saleh,
Roni. 2013. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Menciptakan Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Tertib Rokok Di Kota Padang Panjang. Universitas Riau. Skripsi.
Marnis. 2008. Pengantar Manajemen. Pekanbaru: Unri Press.
Dokumen:
. 2010. Pengantar Manajemen. Pekanbaru: Unri Press. Sugandha, Dann. 2002. Koordinasi Alat Pemersatu Administrasi Indonesia. Bandung: Intermedia. Sutarto. 2002. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Syarifudin, Ateng. 1993. Pengaturan Koordinasi Di Daerah. Bandung: Pt. Citra Aditya Abadi. Moekijat.
1994.
Koordinasi
Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009. Tim Kreatif Nusa Media. 2010. Bandung: Nusa Media. Dishubkominfo Kabupaten Siak 2013. Buku Panduan Profil Dishubkominfo Kabupaten Siak. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan.
Suatu
Tinjauan Teoritis. Bandung: Cv. Mandar
Website:
Maju.
http://seputarpengertian.blogspot.com/201 4/03/seputar-pengertian-
Jom FISIP Volume 1 No.2 –Oktober 2014
9
transportasi.html.diakses 18 maret 2014, pukul 10.00 WIB.
pemerintah/2398-rancanganperaturan-pemerintah-tentangjaringan-lalu-lintas-dan-angkutanjalan.html //diakses 21 februari 2014, pukul 15.00 WIB.
Pengertian Transportasi ~ Infota.htm.diakses 24 februari 2014, pukul 13.00 WIB http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/comp onent/content/article/63rancangan-peraturan-
Jom FISIP Volume 1 No.2 –Oktober 2014
www.
pengertian transportasi. Google.com.diakses 23 maret 2014, pukul 20.00 WIB.
10
