KOORDINASI NASIONAL SIDANG SESI KE 28 THE UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS ON GEOGRAPHICAL NAMES ( UNGEGN ) NEW YORK

SIDANG SESI KE – 28 THE UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS ON GEOGRAPHICAL NAMES ( UNGEGN ) NEW YORK APEL SIAGA SATPOL PP & LINMAS DI SURABAYA

KOORDINASI NASIONAL PEMBINAAN DAN SOSIALISASI BIDANG PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI UTAMA

POLISI PAMONG PRAJA 35

01

02

WAWANCARA KOORDINASI NASIONAL PEMBINAAN DAN SOSIALISASI BIDANG PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2014

APEL SIAGA SATPOL PP & SAT LINMAS DALAM MENGAWAL PEMILU 2014 PADA HUT SATPOL PP KE-64 DAN HUT SAT LINMAS KE-52 TAHUN 2014 DI SURABAYA, JAWA TIMUR DENDA PUTUSAN PENGADILAN HASIL OPERASI YUSTISI PELANGGARAN PENEGAKAN PERDA MASUK KAS DAERAH

TEKNOLOGI DAN INFORMASI

58

INDONESIA, GO OPEN SOURCE

KESEHATAN

60

MENGENAL VIRUS MERS

SECERCAH CAHAYA

62

KEMULIAAN DI BALIK TASBIH

TRAVELLERS

63

PESONA BANGKA

OPINI

10

SELEKSI TERBUKA UNTUK JABATAN CAMAT, KEBUTUHAN ATAU KELATAHAN

WILAYAH DAN PERBATASAN 19 SIDANG SESI KE-28 THE UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS IN GEOGRAPHICAL NAMES (UNGEGN) DI NEW YORK

INSTRUMENTASI

40

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013

PARADE FOTO

55

HUT PEMADAM KEBAKARAN (DAMKAR) HUT OTONOMI DAERAH (OTDA) UNGEGN BANDUNG

DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA

23

MENUJU LOCUS DKTP YANG PRIORITAS EVALUASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI TERPADU

PENCEGAHAN BENCANA 32

RESENSI BUKU

67

PEMERINTAH DAERAH, KONFIGURASI POLITIK DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH DULU, KINI DAN TANTANGAN GLOBALISASI REFORMASI BIROKRASI PUBLIK DI INDONESIA

SUARA PEMBACA

68

COVER 1 : Ir. Agung Mulyana, M.Sc COVER 2 : Dari Redaksi COVER 3 : Sketsa PUM

PENGUATAN KAPASITAS PEMDA DALAM PENGURANGAN RISIKO KEBAKARAN DI DAERAH KABUPATEN / KOTA

Media Pum 2014

1

UTAMA

AGUNG MULYANA

“Sosok Visioner yang mengabdikan diri kepada Kepentingan Bangsa dan Negara melalui tugas yang diembannya”.

B

ertemu dan berbincang dengan Bapak Agung Mulyana selaku Direktur Jenderal Pemerintahan Umum merupakan sebuah momen yang penuh keakraban dan kita bisa belajar mengenai motivasi dari beliau. Berikut petikan wawancara tim redaksi Majalah Media Informasi Ditjen Pemerintahan Umum.

2

Media Pum 2014

UTAMA 1.

Bagaimana perjalanan karir bapak? Saya pertama kali mendaftar jadi pegawai negeri sipil atau sekarang istilahnya Aparatur Sipil Negara pada tahun 1982 dan mulai bertugas 1 April 1983 di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Kemudian pada tahun 1986 saya mendapatkan beasiswa untuk meneruskan pendidikan Master of Regional Science di Univeristy of Queensland Brisbane Australia, dan saya menyelesaikan hanya dalam waktu 20 bulan dari 24 bulan yang ditetapkan. Setelah saya kembali ke Indonesia, saya ditugaskan di Sekretariat Jenderal tepatnya di Biro Perencanaan dan menjalani karir cukup lama di Biro Perencanaan selama 8 tahun mulai dari staf, menjadi eselon IV dan III. Di Biro Perencanaan saya banyak mendapatkan pembelajaran positif dari para Kepala Biro Perencanaan yang menjabat. Pada tahun 1998, saya mutasi ke Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi Kasubdit Perkreditan Desa yang kemudian berubah nomenklatur menjadi Kasubdit Perkreditan dan pada saat yang bersamaan saya juga menjabat sebagai ketua The Sub-regional Office of CIRDAP in South East Asia (SOCSEA). Pada tahun 2001 saya mendapatkan promosi untuk menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kapasitas Daerah di Badan Penelitian dan Pengembangan dan jabatan ini hanya 9 (Sembilan) bulan saya emban, kemudian saya dimutasi menjadi Direktur Pendaftaran Penduduk dan selanjutnya menjadi Sekretaris Ditjen Administrasi Kependudukan. Pada tahun 2005 saya dimutasi ke Ditjen Kesatuan dan Kebangsaan Politik menjadi Direktur Pengembangan Politik selama 3 tahun. Pada tahun 2008 saya diangkat menjadi staf ahli menteri bidang pemerintahan. Pada tahun 2010 saya dilantik menjadi Deputi Bidang Kawasan dan Perbatasan dengan jangka waktu 18 bulan dan dimutasi menjadi Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengembangan Perbatasan. Pada 15 Januari 2013, saya dilantik menjadi Direktur Jenderal Pemerintahan Umum sampai dengan sekarang. Perjalanan karir saya ulir dan dalam pelaksanaan tugas saya sudah berpindah pindah unit kerja mulai dari yang bersifat teknis operasional kemudian berganti ke unit kerja pelayanan atau perbantuan dan menjalani seluk beluk koordinasi ke atas, komando langsung ke bawah maupun lintas sektor. 2.

Suka dan Duka Dalam Menjalani Karir Kunci pelaksanaan tugas yakni “kita wajib mempelajari tugas pokok sehingga kita tahu apa yang harus dikerjakan dan mengupayakan ada karya peninggalan hasil kerja kita”. Misalkan saat saya meninggalkan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa ada sebuah karya proyek besar dari ADB yakni Community Empowerment For Rural Development (CERD) yang merupakan embrio program besar untuk pengembangan lembaga simpan pinjam rakyat desa dan ini adalah bentuk sebuah inovasi dalam bekerja. Sebetulnya, tugas pemerintah pusat adalah menerbitkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, dan hal itu sudah cukup dalam pengerjaan tugas, namun saya ingin lebih dari itu, sehingga saya berjuang untuk program CERD dan alhamdullilah program tersebut disetujui oleh ADB dan diimplementasikan di Indonesia. Inti dari tugas pokok yang kita kerjakan adalah bahwa kita harus mengembangkan sesuatu yang diperlukan oleh rakyat dan dalam bekerja harus meninggalkan karya. Slogan saya dalam menjalani karir adalah “Usahakanlah agar kita bisa menjadi terbaik, kalau kita tidak bisa menjadi terbaik, jadilah yang pertama, jika tidak bisa menjadi terbaik dan yang pertama, maka jadilah yang berbeda”. Do the best, if you can not be the the best… be the first, if you can not be the first… just be different.

Media Pum 2014

3

UTAMA 3.

Kesan terhadap Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum adalah direktorat jenderal yang memiliki potensi yang besar. Pertama kali yang saya ingin lakukan ketika menjadi Direktur Jenderal Pemerintahan Umum adalah membuat acara besar dan hal ini alhamdulillah dapat terlaksanakan dalam bentuk penandatanganan prasasti - prasasti bangunan yang pembangunannya dibiayai dengan dana Tugas Pembantuan dari Ditjen PUM dalam suatu acara yang dipimpin oleh Menteri, sehingga kita bisa menunjukkan eksistensi Ditjen Pemerintahan Umum kepada khalayak umum. Ditjen Pemerintahan Umum harus berbeda dari Direktorat Jenderal Lainnya…”Ditjen Pemerintahan Umum must be different than the others”. 4.

Kekuatan yang Dimiliki Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kekuatan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum adalah program. Bahkan Sekretaris Jenderal memuji program yang ada di Ditjen Pemerintahan Umum. a. Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Ada program besar di Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama yakni program PATEN yang diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi PTSP di kabupaten/ kota. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa izin sederhana yang bisa dilimpahkan oleh bupati kepada camat sehingga camat bisa menjadi perpanjangan tangan Bupati/Walikota sehingga fungsi pemerintahan akan berjalan. Ada 6793 Kecamatan di Indonesia, dan yang sudah menerapkan program PATEN baru sekitar 600 an kecamatan padahal seharusnya di tahun 2014 semua kecamatan harus sudah melaksanakan PATEN berdasarkan Permendagri Nomor 4 tahun 2010. Saya ingin kedepan membuat PATEN Award sehingga akan memotivasi daerah lain untuk melaksanakan PATEN. Saya ingin program PATEN menjadi gerakan nasional karena implementasi PATEN memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi kecil atau ekonomi retail melalui kemudahan akses izin membuka kegiatan usaha. Program besar yang kedua di Direktorat Dekonsentrasi dan kerjasama yakni Kerjasama Antar Daerah yang sangat diperlukan untuk penangan masalah lintas wilayah. Melalui pengembangan kerjasama daerah, maka pemecahan terhadap berbagai permasalahan di daerah dapat dilaksanakan. b.

Direktorat Wilayah Adminstrasi dan Perbatasan Salah satu program besar di Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan adalah kerjasama SOSEK MALINDO yakni kerjasama sosial ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Saat ini Direktur Jenderal Pemerintahan Umum merupakan ketua SOSEK MALINDO yang memiliki peran besar dalam memajukan perekonomian di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sekaligus bisa memecahkan banyak permasalahan. Peran Indonesia untuk mensukseskan ASEAN Economic Community di tahun 2015 ada di PUM. Perpres Nomor 26 tahun 2012 tentang Logistik Nasional menyebutkan bahwa di tiap batas-batas Negara harus membuat simpul simpul logistik dan menjadi pusat distribusi dan pemprosesan untuk ekspor. Penegasan Batas daerah merupakan program Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, saat ini banyak batas daerah yang belum terselesaikan. Sejak Januari sampai Juni 2014 sudah hampir 50 permendagri yang terselesaikan dan diharapkan akhir tahun bisa

4

Media Pum 2014

UTAMA terselesaikan 100 permendagri tentang batas. Jika penegasan batas daerah diselesaikan dengan cepat, maka pemerintah daerah bisa mendapatkan penambahan PAD untuk kemajuan daerah dan pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal. Penegasan batas akan berimplikasi kepada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat setempat. c.

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Pemerintahan Umum melalui Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagai Pembina umum Satpol PP dan Sat Linmas mempunyai tanggung jawab dan peran yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan, melalui kegitan fasiltiasi, regulasi serta monitoring dan evaluasi. Ditjen Pemerintahan umum memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pelatihan Satpol PP sehingga aparatur Satpol PP mampu dalam menjaga trantibum di daerah. d.

Direktorat Kawasan dan Pertanahan Indonesia punya 3 ALKI dan koridor MP3EI, ini semua membutuhkan kawasan pertumbuhan dengan teori growth center yakni pusat pertumbuhan akan menarik pertumbuhan ke daerah belakang dan akan menarik jasa ke daerah belakang. Jika PUM bisa membuat kawasan pertumbuhan baru maka posisi PUM akan memiliki peran yang strategis. PUM perlu melakukan identifikasi kawasan pusat pertumbuhan yang bisa didorong untuk menjadi pusat pertumbuhan baru sehingga pertumbuhan bisa merata di Indonesia bukan hanya ada di Pulau Jawa saja. e. Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Ditjen Pemerintahan Umum memiliki fungsi untuk melatih pemadam kebakaran seluruh Indonesia. Salah satu contohnya yakni kebakaran yang ada di RIAU akan mudah ditangani jika memiliki kecakapan personil pemadam kebakaran 5. Apa Filosofi hidup bapak? Ada beberapa filosofi hidup saya yakni: Pertama: Jika bisa melakukan yang terbaik maka jadilah yang terbaik, jika sulit menjadi yang terbaik maka jadilah yang pertama, jika sulit menjadi yang pertama maka jadilah yang berbeda secara terarah. Kedua: Pekerjaan adalah ibadah, ibadah bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan mengharapkan sebesar-besarnya keridhoan Tuhan. Apapun kesulitan atau kesukaran akan rontok jika mendapatkan keridhoan Tuhan. Ketiga: Banyaklah bersedekah untuk memperbanyak rezeki. Sedekah bukan hanya bersifat materi namun dalam artian luas, misalkan berbagi ilmu itu merupakan bagian dari sedekah. 6.

Pesan kepada pembaca Media Informasi Ditjen Pemerintahan Umum Kepada para pembaca Media Informasi Ditjen Pemerintahan Umum, mudah-mudahan majalah ini bisa menjadi wadah untuk saling bersilaturahmi, bertukar pikiran dan informasi. (Wawancara Tim Data dan Informasi Ditjen PUM Kemendagri)

CURICULUM VITAE Nama Lengkap dan Gelar : Ir. Agung Mulyana, M.Sc NIP / NRP 19551207 198303 1 001

:

Jabatan : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 7 Desember 1995 Pangkat / Gol Ruang Pembina Utama (IV / e)

:

Instansi : Kementerian Dalam Negeri Alamat Instansi : Jalan Kebon Sirih No. 31, Jakarta Pusat Telp. (021) 2300024 Fax. (021) 3143426 Alamat Rumah : Jln. Batan No. 22, Lebak Bulus, Jakarta Selatan Riwayat Jabatan : 1. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan. 2. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 3. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 4. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Pendidikan : 1. S-1 dari ITB, Bandung, Bidang Studi Perencanaan Wilayah 2. S-2 dari University of Queensland, Australia, Bidang Studi Ilmu Wilayah (Regional Science).

Media Pum 2014

5

UTAMA

KOORDINASI NASIONAL PEMBINAAN DAN SOSIALISASI BIDANG PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2014

D

alam penyelenggaraan pemerintahan, menganut 3 (tiga) asas yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas dekonsentrasi diletakkan di provinsi dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Fungsi ini bukan saja untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, namun ditujukan untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas pencapaian tujuan nasional. Keseimbangan pelaksananan antara tugas pemerintahan daerah yang tercemin dalam asas

6

Media Pum 2014

desentralisasi dan tugas pemerintahan umum baik yang bersifat atributif maupun kewenangan yang dilaksananakan dengan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus dilihat dalam konteks efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Gubernur memiliki dua peran kunci yang sangat strategis. Yakni sebagai kepala daerah otonom provinsi, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, Gubernur perlu lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi baik pada tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dalam hal

UTAMA

penyelenggaraan pemerintahan karena fungsinya selaku koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi. Dalam rangka memperkuat peran Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah, Kemendagri senantiasa berupaya untuk memberikan dukungan baik politik, manajemen, personil, anggaran maupun sarana prasarana. Terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di kecamatan) Program ini merupakan

pengakuan akan kualitas sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dari sisi kewilayahan, permasalahan batas antar daerah kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan seiring dengan makin luasnya kewenangan yang diserahkan ke daerah serta terjadinya pemekaran baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan desa.

sebuah terobosan, sebagai cara untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat masyarakat melalui sistem satu pintu pada tingkat kecamatan untuk mendorong kecepatan, transparansi dan keterukuran, dengan menyediakan fasilitas ruang pelayanan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Kondisi ini memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan akurat karena batas daerah yang tidak jelas dapat memicu konflik di wilayah perbatasan, diantaranya disebabkan perebutan sumber daya potensial di wilayah tersebut dan pada akhirnya akan menghambat penyelenggaraan fungsi pemerintahan, menurunkan tingkat pelayanan kepada masyarakat dan berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum yang akan mengganggu iklim investasi.

Penerapan PATEN telah diimplementasikan di 67 kabupaten/kota pada 691 Kecamatan. Penerapan PATEN di sejumlah daerah bahkan telah berhasil memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 sebagai

Untuk itu, kejelasan batas antar daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu segera diwujudkan secara bertahap. Sampai saat ini segmen batas yang telah ditegaskan sebanyak 235 segmen

Media Pum 2014

7

UTAMA batas yang ditetapkan melalui 169 Permendagri. Saat ini masih tersisa sebanyak 731 segmen yang membutuhkan kerjasama pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan sisa segmen yang ada. Selain aspek teknis dan yuridis yang harus dipenuhi dalam penetapan batas, hal yang tekankan adalah bahwa undang-undang pembentukan suatu daerah dimungkinkan karena adanya batas-batas daerah yang disepakati oleh daerah induk pada saat pembahasan pembentukan suatu daerah. Oleh karena itu, tidak beralasan ketika setelah terbentuk suatu daerah mempermasalahkan batas-batas yang sudah ada. Apalagi membawa masalah ini p a d a

tingkat horizontal yang bisa memicu konflik antar warga. Oleh karenanya dukungan data yang cermat dan akurat sangat diperlukan dalam setiap proses penanganan batas. Peran dan kerjasama seluruh tingkatan pemerintahan dengan melepaskan semangat kedaerahan sangat diharapkan dalam proses penetapan batas daerah. Dari sisi penanganan

ketentraman dan ketertiban masyarakat, Kepala Daerah dibantu oleh Satuang Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Mengingat tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang begitu strategis, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan sejumlah langkah pembinaan yang diorientasikan pada upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas anggaran serta peningkatan kapasitas sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini penting guna meningkatkan profesionalisme aparatur Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tenteram dan tertib, serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif. Keberadaan Satlinmas juga perlu diperhatikan terutama di desa-desa/kelurahan karena masih dibutuhkan perannya oleh masyarakat. Tugas Satlinmas menjaga kesatuan bangsa dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama menjaga tramtibum dan tramtibmas, terlibat dalam pengamanan pemilu di TPS, serta diperlukan keterlibatannya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk lebih meningkatkan kompetensi aparat Satpol PP dan Satlinmas ini, di masa depan dengan bekerjasama dengan POLRI perlu dibentuk Pusat Diklat Nasional dan Regional Satpol PP dan Satlinmas yang ditujukan untuk peningkatan jumlah, kompetensi dan profesionalisme aparatur. Hal lain dalam ranah pemerintahan umum yang sangat strategis adalah terkait pengelolaan kawasan dan pertanahan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memandang perlunya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu kawasan yang masih belum berkembang. Hal yang perlu dilakukan adalah memfasilitasi pemda dan dunia usaha untuk mendorong peningkatan investasi di daerah. Fasilitasi ini penting dilakukan karena keterbatasan pembiayaan di daerah seringkali menjadi penghambat

UTAMA pengembangan suatu kawasan. Dalam proses ini, kepastian hukum dalam perijinan untuk menanamkan investasi dan kemudahan akses memainkan peran yang sangat penting. Tugas pemerintahan umum lainnya adalah pencegahan dan penanggulangan bencana. Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pembenahan paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat kepada paradigma manajemen pengurangan resiko bencana. Manajemen pengurangan resiko bencana yang memadukan sudut pandang teknis dan ilmiah dengan perhatian pada faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik dalam perencanaan pengurangan resiko bencana. Untuk itu peningkatan kapasitas daerah diperlukan dalam pencegahan bencana dan bahaya kebakaran yang dari data diketahui bahwa semakin lama semakin sering terjadi. Terkait dengan upaya pembinaan terhadap satuan pemadam kebakaran, Kemendagri sedang berupaya untuk mewujudkan Pusat Diklat Nasional dan Regional pemadam kebakaran, sertifikasi pemadam kebakaran secara nasional, serta pembentukan jabatan fungsional aparatur pemadam kebakaran. Di sisi lain, mendukung sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan pencegahan dan penanggulangan bencana. Program tugas pembantuan Ditjen Pemerintahan Umum ditujukan pada dua sasaran, yaitu pembangunan sarana prasarana dalam rangka penanggulangan bencana dan sarana prasarana pemerintahan di wilayah perbatasan antar negara. Sedangkan pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah, pada tahun 2012 di fokuskan pada prasarana pemerintahan daerah, adapun pada

tahun 2013 difokuskan pada pembangunan sarana prasarana kantor kecamatan. Selama tahun 2012 dan 2013, telah terbangun sarana prasarana penanggulangan bencana di 46 daerah yang terdiri dari 12 Provinsi dan 34 Kabupaten/ kota, dalam bentuk Kantor BPBD dan Gudang Logistik. Adapun untuk sarana prasarana pemerintahan wilayah perbatasan antar negara telah terbangun 68 bangunan yang terdiri dari (Kantor SKPD, kantor kecamatan, gedung serbaguna, rumah dinas dan Balai Pertemuan di 44 daerah yang terdiri dari 10 Provinsi dan 34 Kabupaten/Kota. Sedangkan pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk Tahun 2012 dan Tahun 2013 telah membangun sebanyak 179 bangunan yang terdiri dari kantor kecamatan dan kantor SKPD. Seluruh gedung yang dibangun dengan menggunakan dana tugas pembantuan ini telah siap digunakan dan bahkan sudah digunakan dibeberapa daerah. Dengan fasilitas gedung ini diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan, serta p e n g e m b a n g a n pembangunan d aerah . (Liputan Tim Data dan Informasi Ditjen PUM Kemendagri)

Media Pum 2014

9

OPINI

Seleksi Terbuka Untuk Jabatan Camat, kebutuhan atau kelatahan1 I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai dengan amanah Permendagri 4/2010, Kecamatan dikembangkan sebagai garda terdepan dan simpul pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/ kota.

Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, maka kecamatan perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan, dengan posisi ini maka kecamatan sebagai unit pelayanan terdepan selayaknya diisi oleh sumber daya manusia yang mempunyai orientasi peningkatan kepuasan pelayanan. Oleh karena itu kecamatan harus dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai leadership dan kemampuan teknis yang memadai. 1

10

Disusun oleh R. Ferry Anggoro Suryokusumo, Konsultan Manajemen Pelayanan Publik LOGICA Phase 2 – AUSAID, untuk Subdit Fasilitasi Kecamatan Direktorat Jendral Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri untuk mensikapi fenomena seleksi terbuka, dan kebutuhan fasilitasi pelaksanaan seleksi terbuka untuk jabatan Camat.

Media Pum 2014

OPINI Fenomena yang berkembang di daerah saat ini adalah munculnya kebutuhan untuk melakukan seleksi terbuka untuk posisi jabatan Camat, namun demikian nuansa Komoditisasi dimana rekrutment dan promosi jabatan digunakan sebagai instrumen untuk mencari sumberdaya politik. Apabila rekruitment juga dipolitisasi maka akan terjadi adalah imparsialitas dan stabilitas birokrasi dan aparaturnya terganggu. Hal itu dapat berakibat Nepotisme dan Patron-klien dalam birokrasi menguat, selain hal tersebut dapat juga berakibat Mismatch antara persyaratan kompetensi jabatan dengan profisiensi pejabatnya. Migrasi guru ke jabatan struktural non-pendidikan tanpa mekanisme yang wajar, dan yang paling dikhawatirkan adalah kualitas pelayanan dan atau kinerja birokrasi menurun dan kesejahteraan rakyat terganggu. Pengalaman Pemerintah Propinsi DKI dalam menyelenggarakan seleksi terbuka Camat dapat menjadi pelajaran berharga untuk menjawab fenomena ataupun kebutuhan yang berkembang karena hasil yang dicapai dalam seleksi terbuka Camat tersebut ternyata hanya 12% dari 282 peserta seleksi untuk jabatan Camat yang masuk kategori Sangat Memenuhi Syarat (SMS) dan Memenuhi Syarat (MS), sedangkan dari peserta yang sedang menjabat Camat, ditemukan hanya 20% yang layak (SMS dan MS)2 Dari hasil tersebut secara nyata menunjukkan fakta dan realitas bahwa seharusnya pemilihan/ seleksi penentuan dan penempatan camat tidak terlepas dari kerangka pembinaan PNS dan pemenuhan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang telah ditentukan oleh perundangundangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari subyektivitas dalam setiap tahapan yang dilakukan. Promosi dan Seleksi Terbuka secara umum dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi Intervensi Politik dalam Birokrasi, memperkuat 2

Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta, Pengumuman Nomor 06/-082.6 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi - Seleksi Camat Lurah Tahun 2013 di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, http://bkddki.jakarta.go.id.

Konsep NKRI, menyebarkan Knowledge Kompetensi, menciptakan Fairness dalam Birokrasi, menjamin Profesionalisme dan Sistem Merit, dan Membangun Budaya Kinerja yang bisa diterapkan untuk berbagai jabatan strategis dalam birokrasi pemerintahan. Dengan latar belakang tersebut mengingat banyak muncul kebutuhan fasilitasi dan asistensi pelaksanaan seleksi terbuka untuk jabatan Camat sebagaimana dijelaskan diatas maka sebagai pembina Pemerintahan Umum untuk Pemerintah Daerah maka Kementerian Dalam Negeri perlu memberikan arahan yang jelas dan tepat. II.

TELAAH AKADEMIS A. Filosofis Pelaksanaan proses seleksi terbuka merupakan sebuah dinamika yang terjadi pada birokrasi. Dalam kerangka reformasi birokrasi seleksi terbuka merupakan sebuah tahapan rencana strategis disiapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, namun sebagai sebuah inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik maka pelaksanaannya harus tetap didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tetap menjunjung tinggi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia B.

Yudidis: 1. Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20052025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2005– 2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi,

Media Pum 2014

11

OPINI tidak diskriminatif, dan adil sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal ini menegaskan bahwa pemilihan pelaksana pelayanan publik termasuk Camat perlu dilakukan dengan cara seleksi dan promosi secara terbuka, transparan, tidak diskriminatif dan adil.

sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi 2.



12

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menegaskan bahwa Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sematamata untuk kegiatan pelayanan publik. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.



Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Dalam konteks ini maka Camat termasuk di dalam kriteria sebagai pejabat, pegawai yang bekerja dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik.



Pada Pasal 11 secara jelas mengatur bahwa Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi pelaksana secara terbuka transparan,

Media Pum 2014

3.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Undang-undang ini menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Pegawai Negeri, perlu ditingkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Pasal 17 mengatur bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. Dalam konteks ini mengingat Camat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka segala hal yang berkaitan dengan proses seleksi, penetapan dan penempatan harus didasarkan atas kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat untuk jabatan Camat serta syarat obyektif lainnya.

Dalam kondisi normatif maka seleksi

OPINI terbuka camat tidak serta bisa meninggalkan syarat normatif tersebut diatas. 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



Pasal 9 ayat 1 menegaskan bahwa institusi penyelenggara pelayanan publik adalah lembaga negara dan/ atau lembaga pemerintahan dan/ atau satuan kerja penyelenggara dilingkungannya. Kecamatan sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah termasuk di dalam kriteria penyelenggara pelayanan publik.



Sebagai regulasi yang menjelaskan tentang pelaksaaan UndangUndang maka ketentuan yang mengatur tentang seleksi, penetapan



Lebih lanjut pada pasal 24 diatur bahwa Pejabat Penilai berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab dibidang kepegawaian sebagai bahan pembinaan terhadap PNS yang dinilai.



Dalam konteks ini maka penilaian kinerja Camat sebagai PNS harus dalam kerangka dan koridor pembinaan kepegawaian, sehingga proses seleksi terbuka untuk jabatan Camat juga dimaksudkan untuk pembinaan terhadap seluruh camat yang sedang menjabat.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, yang mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan, Kedudukan Tugas dan Wewenang, Susunan Organisasi, Persyaratan Camat, Tata Kerja dan Hubungan Kerja, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan Kecamatan.



Pasal 24 mengatur bahwa Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Selanjutnya Pasal 25 mensyaratkan bahwa pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi: a. menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan; dan b. pernah bertugas di desa, kelurahan, atau kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun.

dan penempatan Camat sebagai penyelenggara pelayanan publik juga harus dilaksanakan secara seleksi dan promosi secara terbuka, transparan, tidak diskriminatif dan adil. 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang mengatur tentang Sasaran Kerja Pegawai, Perilaku Kerja, dan Penilaian.



Penilaian Kinerja PNS dimaksudkan untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.



Pada pasal 12 diatur bahwa Penilaian perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas; komitmen; disiplin; kerja sama; dan kepemimpinan.

Media Pum 2014

13

OPINI Lebih lanjut pada Pasal 26 disyaratkan bahwa Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi Camat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat. Pelaksanaan pendidikan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

7.



14

Dalam konteks ini maka jika dilakukan dengan seleksi terbuka untuk jabatan camat maka kriteria pengetahuan dan kompetensi teknis pemerintahan, pangkat dan golongan, pengalaman bertugas dan pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis pemerintahan semestinya menjadi syarat mutlak. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dan Pejabat Struktural. Pada Pasal 7 dijelaskan bahwa : a. Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. b. Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan struktural tertentu dapat diberikan sertifikat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina dan instansi pengendali serta dianggap telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

Media Pum 2014

yang dipersyaratkan jabatan tersebut

untuk

Hal tersebut menjadi prasyarat bahwa untuk menduduki jabatan struktural termasuk didalamnya jabatan camat maka calon yang bersangkutan haruslah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Lebih lanjut dalam lampiran dijelaskan bahwa jenjang, pangkat dan golongan ruang sesuai eselon adalah sebagai berikut: Jenjang Pangkat Golongan / Ruang

No Eselon

Terendah

Tertinggi

Pangkat

Go l/ Ruang

Pangkat

Go l/ Ruang

1

Ia

Pembina Utama

IV/e

Pembina Utama

IV/e

2

Ib

Pembina Utama Madya

IV/d

Pembina Utama

IV/e

3

II a

Pembina Utama Muda

IV/c

Pembina Utama Madya

IV/d

4

II b

Pembina Tingkat I

IV/b

Pembina Utama Muda

IV/c

5

III a

Pembina

IV/a

Pembina Tingkat I

IV/b

6

III b

Penata Tingkat I

III/d

Pembina

IV/a

7

IV a

Penata

III/c

Penata Tingkat I

III/d

8

IV b

Penata Muda Tingkat I

III/b

Penata

III/c

9

V

Penata Muda

III/a

Penata Muda Tingkat I

III/b



Camat termasuk di dalam eselon III, oleh karena itu untuk mengisi formasi jabatan

Camat,

sekaligus

untuk

pembinaan dan peningkatan karir PNS maka ketentuan sebagaimana tabel diatas harus diberlakukan yaitu bahwa Calon Camat haruslah minimal

OPINI

8.

berpangkat Penata s/d Penata Tingkat

disebut

I (IIIc s/d IIId), ataupun berpangkat

meningkatkan

Pembina s/d Pembina Tingkat I (IVa s/d

keterampilan dibidang pemerintahan

IVb).

guna

Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025



a.

b.

memantapkan

sikap

dan

semangat pengabdian Camat

terintegrasi, Peningkatan Pelayanan

yang berorientasi pada pelayanan

Publik, Peningkatan Integritas dan

dan pemberdayaan masyarakat;

Aparatur,

c.

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

membentuk Camat yang mampu berperan sebagai pembaharu

Negeri , Peningkatan Efisiensi Belanja

dan

Aparatur.

perekat

persatuan

dan

kesatuan bangsa; dan

Peraturan

Menteri

30

Dalam

Tahun

Teknis

2009

d.

Negeri

Pemerintahan

sebagai

Bagi

pemerintahan

kehidupan

wilayah

kerja

kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan

pemerintahan

Bupati/Walikota sebagian

urusan

untuk

dari

menangani

otonomi

daerah

dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

berbangsa

dan



Lebih lanjut Pasal 4 menyatakan bahwa sasaran Diklat Camat untuk terciptanya kesamaan pola pikir, pola tindak, dan keselarasan untuk menangani sebagian

urusan

otonomi

daerah

dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah;

Calon Camat sebagaimana diatur pada Pasal 1 adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Camat serta pernah mengikuti Pendidikan

motivator,

bernegara.

penyelenggaraan

di

mediator,

dan fasilitator pemerintah dalam

Camat

atau sebutan lain, adalah pemimpin koordinator

membentuk/mempersiapkan Camat yang mampu berperan

Tentang

Camat, mengatur bahwa



dan

negeri sipil;

Sistem Pemerintahan Elektronik yang

dan

keterampilan,

kepribadian dan etika pegawai

Profesionalisasi PNS, Pengembangan

Diklat

pengetahuan,

Camat yang dilandasi dengan

Promosi Secara Terbuka, Peningkatan

Nomor

di

sikap untuk melaksanakan tugas

Pengembangan Sistem Seleksi dan

9.

kelancaran

pemerintahan

meningkatkan keahlian,

Pemerintah,

Kinerja

mendukung

dan

Pada Pasal 3 diatur bahwa Diklat Camat

Penataan Jumlah dan Distribusi PNS,

Akuntabilitas

pengetahuan

dimaksudkan untuk

Reformasi Birokrasi melalui Penataan Organisasi

untuk

kecamatan.

yang menetapkan 9 Skala Prioritas Struktur

Camat,

penyelenggaraan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand

Diklat

Teknis

Pemerintahan

bagi Calon Camat yang selanjutnya

1.

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki ijazah Diploma/ Sarjana pemerintahan

dan

belum

bertugas di desa, kelurahan dan kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun;

Media Pum 2014

15

OPINI

2. 3.

Pernah atau sedang menduduki

dan promosi di instansi pemerintah

jabatan struktural eselon IV;

pusat maupun daerah, guna menjamin

Diusulkan oleh Bupati/Walikota

para pejabat struktural memenuhi

kepada Menteri Dalam Negeri

kompetensi jabatan yang diperlukan,

dengan

yang bermuara pada terbangunnya

tembusan

kepada

pelayanan publik yang lebih baik.

Gubernur. Uji

kompetensi

dalam

seleksi

Regulasi

terbuka camat meliputi lima uji dasar

mendasari

yakni inteligensia dasar, integritas

terbuka

kepribadian,

termasuk

pengetahuan

umum

kemudian

pelaksanaan

untuk

seleksi

jabatan

struktural

yang

kemudian

Camat

diimplementasikan oleh Pemerintah

`leadership` atau kepemimpinan dasar.

DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

akhir

dimaksudkan

dari

regulasi

untuk

ini



para pejabat struktural memenuhi kompetensi jabatan yang diperlukan

kesesuaian materi pendidikan dengan

oleh jabatan tersebut, perlu diadakan

pelaksanaan tugas. Oleh karena itu

promosi PNS atau pengisian lowongan

menjadi sangat penting bahwa dalam

jabatan berdasarkan sistem merit dan

rangka pelaksanaan seleksi terbuka

terbuka, dengan mempertimbangkan

camat, penguasaan dan kemampuan

kesinambungan

sebagaimana dijelaskan diatas dapat

Dalam hal ini maka seleksi terbuka

untuk penataan dan kesinambungan

Eselon IV Golongan Ruang IIIc s/d

karir PNS, apabila pelaksanaan seleksi

IVa, dengan penguasaan Kerangka

terbuka dilakukan secara general maka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

substansinya adalah untuk melakukan

sebesar 5 -6 dengan bobot minimal 12,

review atau assesment.

dan atau minimal Eselon III Golongan Kerangka

yang

mengisi jabatan yang lowong saja serta

diikuti oleh PNS yang minimal, sudah

penguasaan/pemenuhan

PNS

secara tegas dimaksudkan hanya untuk

maka Seleksi Terbuka Camat dapat

Ruang IV a ke atas, dengan dengan

karier

bersangkutan.

dipenuhi terlebih dahulu. Dalam konteks pembinaan karis PNS

Hal yang sangat krusial dari regulasi ini adalah bahwa guna lebih menjamin

penempatan

alumni Diklat, pemantauan kinerja; dan



Oleh karena itu dalam konteks tata pemerintahan

yang

baik

(Good

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Governance)

sebesar 7- 8 dengan bobot minimal 14.

terbuka seharusnya melalui tahapan

10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 16/2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural, yang mengatur tentang upaya memperbaiki sistem rekrutmen

16

yang

sesuai bidangnya, manajerial dasar dan

Tujuan



inilah

Media Pum 2014

penyesuaian untuk

pelaksanaan atau

menghindari

seleksi

masa

transisi

kondisi

yang

justru

akan

kontraproduktif

yang

menghambat

jalannya

pemerintahan itu sendiri.

birokrasi

OPINI

C.

Sosiologis:

dalam kenyataannya masih terdapat perbedaan

(1) Birokrasi cenderung mempertahankan

pandangan yang sangat jelas tentang plus minus

kondisi “status quo” yang memberikan

seleksi terbuka ataupun seleksi tertutup sebagai

ruang

berikut:

kenyamanan

berinovasi adanya

dan

untuk

resisten

terobosan

dan

tidak

terhadap inovasi

perubahan, termasuk di dalamnya dalam proses rekruitmen dan seleksi PNS. (2) Adanya kebutuhan dan kecenderungan dilakukannya seleksi terbuka camat dari

Kabupaten/Kota,

sebagai

bagian dari model transparansi dan penempatan personil dengan prinsip

D.

mendorong partisipasi publik, lelang terbuka open-recruitment

atau

akan

menunjang

kredibilitas jabatan publik, tetapi tidak selalu menjamin

objektivitas

dan

imparsialitas

rekrutmen. Sedangkan seleksi tertutup lebih efisien, yang diperlukan adalah layanan yang stabil dan kelanggengan loyalitas. Namun demikian seleksi tertutup mempunyai

yang memerlukan adanya pedoman

ekses negatif bahwa prosesnya cenderung bersifat

(guidence) dari pembina pemerintah

administratif-formal, membatasi munculnya calon

daerah.

pejabat yg punya komitmen kuat, cerdas dan kreatif, mengutamakan kedekatan kepada atasan

There is the dilemma of whether to use open recruitment, which encourages a broader pool and fresh ideas, or closed

2.

korupsi, lingkungan calon pejabat lebih luas,

“the right man on the right place and job”

Teoritis 1.

Seleksi terbuka mencegah nepotisme, kolusi,

dan menciptakan jaringan klik, mafia pejabat dan jaringan informal yang menghambat Reformasi Birokrasi.

recruitment limited to the organization,

E.

which rewards service and loyalty”

Perhelatan Akbar Pemilu 2014 dan Moratorium

3

Politis

“The values of civil service presume

Kecamatan

that objectivity and impartiality lead to

pertimbangan yang utama mengingat seleksi

credibility. … Increasingly, however, the

terbuka untuk jabatan camat dapat menjadi

model is breaking down (with the idea of

sebuah

open government and the citizen use of

instabilitas dalam internal birokrasi.

information technology)” .

semestinya

issue

sensitif

dijadikan

yang

sebagai

memunculkan

4

Kedua

teori

menjadi

“kondisi stabil”. Jajaran Birokrasi Pemerintah pusat

pelaksanaan

dan daerah harus bersama-sama fokus pada

seleksi terbuka untuk jabatan Camat, mengingat

seluruh tahapan untuk menyukseskan perhelatan

pertimbangan

3

  4

tersebut

Birokrasi pemerintahan saat ini memerlukan

berharga

semestinya untuk

James S. Bowman, Jonathan P. West, Montgomery R. Van Wart, Human Resource Management in Public Service: Paradoxes, Processes, and Problems, Sage Publication Inc, 2455 Teller Road, Thousand Oaks, California, 91320. David Eaves, After the Collapse: Open Government and the Future of Civil Service, Chapter 12, page 147, O’ Reiley, Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA, Copyright, 2013.

tersebut tidak terkecuali Kecamatan sebagai garda terdepan dalam penyuksesan tahapan pemilu. Oleh karena itu meskipun dalam kerangka reformasi birokrasi maka pelaksanaan seleksi terbuka untuk jabatan camat sebaiknya ditunda pelaksanaanya pasca pelaksanaan Pemilu 2014.

Media Pum 2014

17

OPINI

III. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

Seleksi terbuka pada jabatan camat tidak boleh

Badan Kepegawaian Daerah Propinsi DKI Jakarta,

dilaksanakan atas dasar kelatahan semata

Pengumuman Nomor 06/-082.6 Tentang Hasil

tetapi tetap lebih dikondisikan untuk pengisian

Seleksi Kompetensi - Seleksi Camat Lurah Tahun

formasi jabatan yang lowong/kosong dengan

2013 di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI

tetap mempertimbangkan proses dan aspek

Jakarta, http://bkddki.jakarta.go.id.

pembinaan dan pengawasan terhadap Camat serta

penguasaan

dan

pemenuhan

2.

James S. Bowman, Jonathan P. West, Montgomery

pada

R. Van Wart, Human Resource Management in

standard kompetensi yang ditetapkan untuk

Public Service: Paradoxes, Processes, and Problems,

Jabatan Camat.

Sage Publication Inc, 2455 Teller Road, Thousand

Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina

Oaks, California, 91320.

bagi pemerintah daerah perlu memberikan

18

1.

3.

David Eaves, After the Collapse: Open Government

arahan terhadap fenomena dan kebutuhan yang

and the Future of Civil Service, Chapter 12, page

terjadi di daerah terkait seleksi terbuka yang

147, O’ Reiley, Creative Commons, 444 Castro

diimplementasikan untuk jabatan struktural

Street, Suite 900, Mountain View, California,

termasuk didalamnya jabatan Camat.

94041, USA, Copyright, 2013.

Media Pum 2014

WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN

SIDANG SESI KE – 28 THE UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS ON GEOGRAPHICAL NAMES ( UNGEGN ) NEW YORK , 28 APRIL – 2 MEI 2014

S

idang sesi ke-28 UNGEGN di bawah Economic and Social Council PBB, diselenggarakan di Markas PBB, New York, pada tanggal 28 April - 2 Mei 2014. Pertemuan dipimpin oleh Mr. Ferjan Omeling, wakil ketua UNGEGN (Duct-and German-Speaking Countries Division) dengan alternatif Ms. Naima Friha (Arabic Division), menggantikan posisi ketua UNGEGN, Mr. William Watt (Pasific South-West Division), yang berhalangan hadir. Sidang dihadiri oleh para pakar 24 divisi UNGEGN serta sejumlah lembaga internasional terkait dengan pembakuan nama rupabumi sebagai observer. Delegasi

Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Informasi Geospasial selaku Sekretaris I Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (TNPNR). Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri dalam kapasitasnya selaku Sekretaris II TNPNR serta anggota Delegasi Republik Indonesia yang terdiri dari Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Sub Direktorat Toponimi Dan Data Wilayah I serta Pejabat/pegawai dari Badan Informasi Geospasial, Akademisi/Pakar dari Universitas Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan Pejabat Tinggi Republik Indonesia New York.

Media Pum 2014

19

WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN

Dalam sidang ke-28 UNGEGN di New York, Delegasi RI berpatisipasi aktif dengan memberikan kontribusi pada penyusunan Asia South-East Division Report (ASED Report) yang disampaikan oleh Mr. Peter N. Tiangco (Filipina) selaku Ketua ASED yang baru terpilih pada pemilihan The Second ASED Meeting bertempat di Bandung, Indonesia, pada tanggal 2 April 2014, untuk periode April 2014 - April 2018, dan dimasukannya country report Indonesia dalam ASED Report yang memuat pokok –pokok sebagai berikut : 1) Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi RI (TNPNR) tengah mengembangkan Sistem Akusisi data Toponimi (diberi nama Topkit) , dan saat diuji coba menunjukkan kemajuan yang positif dalam memudahkan pengumpulan data nama Rupabumi Indonesia. 2) Disepanjang periode 2012-2014, TNPNR telah melakukan tiga kali kegiatan Pelatihan Toponimi tingkat nasional di Jakarta (April 2012 dan Mei 2013) , Serta rencana Pelatihan Tingkat Nasional pada Mei 2014,

20

Media Pum 2014

WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN

3)

4)

dan satu kali Pelatihan Toponimi tingkat kawasan (ASED) di Yogyakarta, tanggal 1721 September 2012. TNPNR juga telah menyusun Buku pedoman Inventarisasi dan Verifikasi Nama Nama Rupabumi Alami, Publikasi Ensiklopedia Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, dan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Gazetteer NamaNama Pulau dan Nama-Nama Wilayah Administratif di Indonesia.

TNPNR juga tengah melakukan upaya penguatan kelembagaan, antara lain dengan mendorong terbentuknya Panitia Pembakuan Nama Rupabumi di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Partisipasi aktif lainnya adalah diperolehnya apresiasi UNGEGN atas pelatihan toponomi kawasan ASED yang dilakukan oleh Indonesia di Yogyakarta, pada tanggal 17-21 September 2012, yang dihadiri oleh 75 pejabat pembakuan nama rupabumi dari 9 Negaranegara anggota ASED pada mata agenda Working

Group on Training Courses in Toponymy. Penyampaian paparan working paper Indonesia yang disusun oleh Prof. Multamia Lauder Direktur Pendidikan, Universitas Indonesia selaku Pakar Bahasa, yang berjudul “An Archaeological Perspective on the Study of Geographical Names in Indonesia” pada mata agenda Working Group on Activities relating to the Working Group on Geographical Names as Cultural Heritage. Delri juga turut serta pada acara ekshibisi poster sidang sesi ke-28 UNGEGN yang mengambil tema Indigenous, Minority and Regional Language Group Geographical Names, mulai tanggal 28 April - 2 Mei 2014. Delegasi RI memandang perlu agar paska pertemuan Sidang sesi ke-28 UNGEGN ini, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi dapat menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut: 1. Menidaklanjuti pemindahan pengelolaan data regional Map and Gazetteer dari Pasific South West Division (PSWD) ke ASED. Saat ini data tersebut masih dikelola Australia selaku Ketua PSWD.

Media Pum 2014

21

WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN 2.

3.

4.

TNPNR perlu mempelajari dan menyempurnakan Toponymy data files and Gazetteers yang dimuat dalam database UNGEGN. Mendorong partisipasi anggota ASED dalam International Map Year (IMY) yang diselenggarakan oleh ICA pada penyelenggaraan 28th International Cartographic di Rio de janeiro, pada tahun 2015. Guna menyebarluaskan informasi kepada dunia internasional terkait pemetaan dan pembakuan nama rupabumi di Indonesia. TNPNR perlu mengikuti dari dekat perkembangan pembahasan pembakuan nama laut, nama rupabumi matra laut, dan pembakuan nama-nama fitur geografis laut pada International on Sea Names yang

5.

6.

7.

digagas Korea Selatan. Hal ini penting mengingat pembahasan hal tersebut cukup sensitif baik secara politis maupun hukum terkait dengan sengketa kewilayahan dan penetapan batas maritim antar negara di kawasan Asia Tenggara. Menggiatkan kembali peran dab fungsi Kementerian/Lembaga yang duduk dalam TNPNR serta meningkatkan peran dan keterlibatan para pakar/akademisi di bidang toponimi, hukum, ekonomi, sejarah, bahasa, budaya dan geografi khususnya dalam menggembangkan dan menyempurnakan upaya pembakuan nama rupabumi. Mendorong peran ASED dalam mendorong diskusi interaktif pada pembahasan materi dalam kelompok kerja UNGEGN termasuk mengkonsolidasikan posisi ASED pada konferensi UNCSGN ke-11 pada tahun 2017 Melaksanakan Sosialisasi bagi Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi di Jakarta pada bulan Agustus 2014 dengan tema “Pentingnya Pembakuan Nama Rupabumi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”.

Pertemuan UNGEGN kali ini memutuskan bahwa pertemuan ke-29 UNGEGN akan dilaksanakan di Bangkok – Thailand pada tanggal 25-29 April 2016 (tentative).

22

Media Pum 2014

DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA

MENUJU LOCUS DKTP YANG PRIORITAS GUNA MENDONGKRAK DAERAH DI WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA DALAM KATEGORI DAERAH TERTINGGAL Sejatinya penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DKTP) selain memantapkan harmonisasi pusat dan daerah, juga harus memiliki daya ungkit signifikan terhadap peningkatan IPM di daerah, utamanya yang berada di wilayah perbatasan antar negara dalam kategori daerah tertinggal. Inilah makna dalam rangka memperkokoh NKRI melalui pengintegrasian perencanaan DKTP pada locus dan fokus prioritas.

Drs. YUDIA RAMLI, M.Si KEPALA SUB DIREKTORAT DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DIREKTORAT DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA DITJEN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI

S

ebagai bagian dari asas penyelenggaraan pemerintahan, tentunya penyelenggaraan Dekonsentrasi (pelimpahan sebagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah) dan Tugas Pembantuan (penugasan sebagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kepada Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa) harus dipandang sebagai salah satu sendi dalam mengokohkan hubungan pusat dan daerah yang pada gilirannya menjadi jembatan kokohnya NKRI. Memastikan kemanfaatan penyelenggaraan DKTP yang berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, menjadi sebuah keniscayaan bagi Kementeriaan/Lembaga, karena program yang diusung sebagai target nasional dan menjadi urusan pusat adalah sebuah prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Ir. Agung Mulyana, M.Sc telah menggagas pemikiran tentang revitalisasi penyelenggaraan DKTP, melalui keterpaduan perencanaan dan sinergitas program Kementerian/Lembaga sehingga berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, utamanya dalam memberikan perhatian penuh di daerah yang berada pada wilayah perbatasan antar negara yang tergolong kategori daerah tertinggal. Ide ini diawali dengan menginisiasi peningkatan peran Sekretariat SEB 3 Menteri yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum – Kementerian Dalam Negeri untuk bersama-sama mengajak Kementerian/ Lembaga melakukan pengintegrasian perencanaan DKTP pada lokus dan fokus yang sama.

DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA Inisiasi ini menitik beratkan pada sejauh mana penyelenggaraan DKTP dapat memiliki daya ungkit terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Berdasarkan hasil Rapat terbatas antara Sekretariat bersama SEB 3 Menteri (Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan), dengan tiga Kementerian yang terkait erat dengan peningkatan IPM (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pekerjaan Umum), disepakati untuk memperioritaskan daerah yang memiliki IPM rendah sebagai referensi utama lokasi penyelenggaraan DKTP. Pada tanggal 9 Juni 2014 Rapat Terbatas SEB 3 Menteri ditindaklanjuti dengan pertemuan Tim Teknis (BAPPENAS, Kemenkeu, Kemendagri dan Kementerian/Lembaga) untuk menentukan kriteria daerah yang memiliki IPM rendah di Provinsi yang berada di wilayah perbatasan antar negara yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal, yang diharapkan menjadi referensi Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan DKTP. Selanjutnya, Tim Teknis bersepakat bahwa yang mendasari penentuan kriteria adalah: 1). Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah dalam rangka Perencanaan DKTP.

KELOMPOK DAERAH REKOMENDASI MENKEU TAHUN 2013 HASIL EXERCISE KESEIMBANGAN PENDANAAN DI DAERAH BERDASARKAN INDEKS KFD DAN IPM No Prop 1 Bali 2 Bengkulu DIY 3

NKFD 0.8048 0.8694 0.4832

4 5 6 7

Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Riau Sulut

0.6571 0.3184 0.2670 0.9318 0.6069

Sumbar Sumsel

0.5026 0.6816

Sumut

0.4058

1.0336

No Prop

NKFD

re-IPM

1

Banten Gorontalo

0.4128 0.7666

0.9813 0.9775

Jatim Kalbar Kalsel Lampung Malut Maluku NTB NTT Sulbar Sulsel

0.3226 0.4945 0.8861 0.3362 0.8287 0.7584 0.3823 0.2638 0.8755 0.4500

KFD dan 0.9953 IPM< rata 2 0.9634 Nasional 0.9707 14 Propinsi dan 0.9935 143 Kab / Kota 0.9613 0.9939 0.9057 0.9328 0.9689 0.9936

Sulteng Sultra

0.5484 0.6845

0.9902 0.9737

8 9 10 11

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

re-IPM 1.0017 1.0161 1.0537

Prioritas 2

Kuadran II 1.0148 KFD < rata 2 1.0034 Nasional dan 1.0099 IPM > rata 2 1.0589 Nasional 1.0599 11 Propinsi dan 1.0287 116 Kab / Kota

Kuadran I

KFD dan IPM > rata 2 Nasional 5 Propinsi dan 67 Kab / Kota

Media Pum 2014

Prop DKI Jakarta Kalteng Kaltim

NKFD 3.6058 1.1341 2.4127

re-IPM 1.0835 1.0415 1.0520

4 5

Kepri Babel

1.2275 1.0001

1.0440 1.0001

No Prop 1 NAD 2 Papua Barat 3 Papua

NKFD

re-IPM

2.2395 5.0419 1.8318

0.9988 0.9605 0.9039

1.0170

Kuadran III

Prioritas 1

Kuadran IV

KFD > rata 2 Nasional dan IPM < rata 2 Nasional 3 Propinsi dan 65 Kab / Kota

Catatan : Derah dalam Kuadran III seyogyanya diprioritaskan dalam pengalokasian dana dari K / L, setelahnya adalah Daerah dalam Kuadran II

Data diperoleh dari Rekomendasi Kementerian Keuangan Tahun 2014

24

No 1 2 3

DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA 2). Analisa Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tentang Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan kemampuan APBD yang berimplikasi kepada IPM.

ANALISA DITJEN PUM BERDASARKAN DATA BPS TAHUN 2012

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH APBD PERKAPITA PROVINSI vs IPM (Tahun 2011)

Indeks Pembangunan Manusia - IPM

APBD Perkapita Rendah IPM Tinggi

APBD Perkapita Tinggi IPM Tinggi

DKI SULUT

DIY

KALTIM

RIAU KEPRI

SUMUT

SUMBAR

SUMSEL JATENG

72,4

JABAR

BALI

KALTENG

BABEL BENGKULU JAMBI

SULSEL JATIM ACEH LAMPUNG SULTENG GORONTALO SULTRA SULBAR BANTEN KALTIM KALSEL

APBD Perkapita Rendah IPM Rendah

MALUKU

PAPUA BARAT

MALUT

KALBAR NTT

NTB

PAPUA

65,0 700.000,0 Sumber Data BPS - 2012

2.737.554,0

4.775.108,0

6.812.662,0

APBD Perkapita Tinggi IPM Rendah

Provinsi Papua, Papua Barat, Malut dan Maluku memiliki APBD perkapita Tinggi (diatas ratarata Nasional), namun IPM-nya berada dibawah rata-rata nasional. Provinsi dengan APBD perkapitanya dibawah rata-rata nasional memiliki IPM diatas rata-rata nasional yakni DKI, Sumut, Sumbar, Sumsel, Babel, Bengkulu, Jambi, Bali, Jabar dan Jateng.

APBD Perkapita Provinsi

Data diperoleh dari Ditjen Pemerintahan Umum Tahun 2013 3).

Masukan Tim BAPPENAS dalam Forum Rapat SEB 3 Menteri pada tanggal 21 Mei 2014 dan Rapat Teknis SEB 3 Menteri pada tanggal 9 Juni 2014 terkait beberapa daerah tertinggal yang berada di wilayah perbatasan antar negara.

Tim Teknis SEB 3 Menteri bersepakat untuk tidak menentukan daerah yang menjadi prioritas kepada Kementerian/Lembaga sebagai penyelenggara DKTP, namun demikian sebagai wacana yang dapat dijadikan referensi oleh Kementerian/Lembaga dalam pengintegrasian perencanaan DKTP yang dapat diawali melalui pilot project dan dinilai cukup strategis adalah:

FOKUS RENCANA LOKASI DKTP TERINTEGRASI DAN KOMPREHENSIF PADA DAERAH TERTINGGAL DI WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA NO 1.

2.

PROVINSI Nusa Tenggara Timur

Kalimantan Barat

NO 1.

KAB/KOTA Kupang

2.

Timor Tengah Utara

3.

Belu

1.

Sambas

2.

Sanggau

3.

Sintang

Media Pum 2014

25

DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA Untuk memenuhi maksud sebagaimana penulis sampaikan, dipandang perlu menerbitkan SEB 3 Menteri (Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri) tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah yang berada di wilayah perbatasan antar negara dan dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya strategis peningkatan peran Sekretariat Bersama SEB 3 Menteri, guna memantapkan koordinasi secara internal dengan Kementerian yang tergabung dalam SEB 3 Menteri juga Kementerian/Lembaga yang memiliki program peningkatan IPM. Semoga ini merupakan upaya kecil namun rintisan dalam merevitalisasi penyelenggaraan DKTP dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan memperkokoh NKRI. Selain upaya tersebut diatas, nampaknya perlu penulis informasikan beberapa langkah yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama SEB 3 Menteri,

yaitu: a). Memfasilitasi Kementerian/Lembaga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan DKTP kepada daerah. b). Memfasilitasi dan melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan DKTP secara taat asas, efisien dan efektif serta mencapai target sasaran. c). Melakukan evaluasi penyelenggaraan DKTP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bahan informasi serta perumusan kebijakan sebagai solusi berbagai permasalahan penyelenggaraan DKTP baik di pusat maupun di daerah. d). Memantapkan koordinasi baik secara internal SEB 3 Menteri maupun Kementerian/Lembaga. e). Menghimpun berbagai data DKTP secara nasional (Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota).

PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM MENDUKUNG SEKRETARIAT BERSAMA SEB 3 MENTERI No 1.

26

Surat Edaran M enteri Dalam Negeri NO

Nomor dan Tgl Surat

Tentang

1.

118/1498/PUM 22 Agustus 2011

Penyelenggaraan program Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

2.

118/1611/PUM 16 September 2011

3.

120/1095/2012 29 Maret 2012

4.

050/3077/SJ 13 Juni 2013

5.

050/1230/SJ 29 Maret 2014

6.

350/2326/SJ 23 Mei 2014

7.

116/2266/PUM 13 Juni 2014

Media Pum 2014

Percepatan Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri Tindak Lanjut SEB 3 Menteri Penyampaian Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DKTP) Tahun 2012 Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Penyampaian Indikasi Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Tahun 2015 Penyampaian Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA

2.

Data APBD pada 33 Provinsi Tahun Anggaran 2012. 1. Buku I (Provinsi Bangka Belitung, Aceh, Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali). 2. Buku II (Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara). 3. Buku III ( Provinsi Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur).

3.

Tabel Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2012

4.

Hasil Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2012 pada 3 Dinas Provinsi (Dinas Kesehatan, Pendidikan. Dan Pekerjaan Umum)

5.

Rekapitulasi Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2013

6.

Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2013 berdasarkan program/kegiatan/output pada 33 provinsi.

7.

Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga Tahun 2014 dan Rencana DKTP Tahun 2015 (Sebagai tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/1230/SJ tanggal 29 Maret 2014)

“Refleksi Hasil FGD Evaluasi Penyelenggaraan DKTP di 33 Provinsi” (Catatan Kecil dari Dapur Sekretariat Bersama SEB 3 Menteri) DR. I Made Suwandi, pada satu kesempatan dalam Rakornas DKTP di hotel Menara Peninsula Tahun 2013 menyatakan “kalau ingin menertibkan penyelenggaraan DKTP, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah tertibkan Hulunya (pusat) karena hilir (pemda) sebagai pelaksana DKTP”. Bagaimana menertibkan penyelenggaraan DKTP agar taat asas, efisien efektif dan bermanfaat ? Maka yang pertama dan paling utama untuk dibenahi adalah a) perencaannya, masih relevankah mekanisme perencanaan DKTP saat ini ? b) urusan pemerintahan yang di-DKTP-kan, sudah tepatkah pembagian urusannya? c) alokasi penganggaran dan penatausahaan barang hasil DKTP, sudah tepatkah lokus dan fokusnya? serta sudah benarkan proses pengalihan asset hasil DKTP ? Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka sangatlah relevan jika SEB 3 Menteri (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasonal/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan) menjadi garda terdepan untuk mengupayakan perannya masing-masing dalam menertibkan penyelengaraan Dekonsentrasi dan Pembantuan sekarang dan ke depan. Kata kunci keberhasilan terletak pada mantapnya koordinasi seluruh pemegang kepentingan, utamanya kementerian yang tergabung dalam SEB 3 menteri harus merapatkan barisan dalam mengambil peran yang nyata. Langkah nyata yang perlu dilakukan untuk mendukung peran dimaksud adalah:

Media Pum 2014

27

DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA

a)

Meluruskan Perencanaan DKTP melalui Bottom Up Keikutsertaan pemerintah daerah dalam perencanaan DKTP sering disalah-artikan dengan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan daerah untuk dimasukan dalam program/kegiatan K/L melalui pendanaan DKTP. Ini yang sedianya sering menjadi pertanyaan di daerah tentang manfaat Musrenbang. Beberapa daerah mengeluhkan bahwa perencanaan DKTP melalui Musrenbang tidak efektif, karena pengajuan daerah sering kali hilang. Oleh karenanya, fenomena perencanaan DKTP melalui musrenbang perlu kita luruskan. Keikutsertaan daerah dalam perencanaan DKTP tidak lantas mengesampingkan pembagian urusan pemerintahan, karena prinsip yang harus dipegang dalam DKTP adalah urusannya harus dalam kategori kewenangan pusat. Bagi pemerintah daerah yang mengusulkan DKTP berdasarkan kebutuhan daerah namun dalam kategori pembagian urusan merupakan urusan kabupaten/kota atau Provinsi, maka sudah sewajarnya tidak dapat dikabulkan. Solusinya adalah pemerintah daerah harus mampu melakukan identifikasi sendiri terkait urusan pemerintah pusat yang dapat diselenggarakan di daerahnya, selain juga merupakan kebutuhan rill daerah dalam mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM) juga merupakan kegiatan yang mengusung pencapaian target nasional.

b)

Meluruskan Money follow function dalam pembagian urusan pemerintahan Sejatinya, program kegiatan yang menjadi urusan pemerintah pusat yang didelegasikan dan ditugaskan kepada daerah dan dikemas dalam mekanisme DKTP harus dibiayai dari APBN dan tidak ada dana pendampingan dari APBD (sebagaimana diatur dalam PP 7 Tahun 2008). Hasil evaluasi DKTP tahun 2012, di beberapa daerah ditemukan bahwa masih adanya program DKTP yang diminta oleh K/L penyelenggara untuk didampingi APBD. Setelah dilakukan identifikasi ternyata program DKTP semacam ini sangat erat dengan kesalahan melakukan pembagian urusan pemerintahan. Kecenderungan memaksakan program DKTP yang bukan urusan pemerintah pusat menjadikan peluang APBD ikut ambil bagian di dalamnya.

c)

Meluruskan penatausahaan asset yang dihasilkan dari DKTP Asset hasil DKTP merupakan Barang Milik Negara, yang biaya operasional dan pemeliharaannya harus dibiayai dari APBN. Selama asset tersebut belum dihibahkan menjadi Barang Milik Daerah (BMD), maka selama itu pula di biayai APBN, artinya bahwa K/L yang telah menyelenggarakan DKTP kemudian menghasilkan asset dan belum dihibahkan kepada daerah, maka setiap tahunnya harus memasukkan biaya opersional dan pemeliharaan asset tersebut pada anggaran kegiatan K/L tersebut. Fenomena yang berkembang saat ini adalah kecenderungan beberapa K/L belum melakukan penatausahaan dengan baik. Maka akibatnya status barang menjadi tidak jelas, barang menjadi cepat rusak karena tidak ada biaya pemeliharaan dan operasional, yang pada gilirannya opini negatif dari BPK setiap tahun akan disandang baik K/L maupun daerah. Solusinya yang terdekat menurut hemat penulis adalah pro aktif dari pemerintah daerah pelaksana DKTP. Seluruh SKPD baik Di Kabupaten/Kota maupun di provinsi masingmasing melakukan pendataan asset hasil DKTP. Untuk yang di Kabupaten/Kota, seluruh kepala SKPD melaporkan hasil pendataan asset hasil DKTP kepada Bupati/Walikota melalui Bappeda Kabupaten/Kota, selanjutnya Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah untuk disampaikan kepada para Menteri pimpinan K/L dalam kaitan penghibahan dan pengahapusan Asset hasil DKTP dimaksud. Ini langkah proaktif.

28

Media Pum 2014

DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA

EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU and regulations) menuju kepemerintahan yang menekankan kepada kolaborasi dan sinergi dalam konsep good governance. Di sisi lain, kebijakan Otonomi Daerah menyebabkan terjadinya perubahan dalam pranata dan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut menuntut terjadinya proses pengembangan manajemen pemerintahan yang berkelanjutan seiring dengan dinamika kesadaran meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kebutuhan akan kemampuan dalam manajemen pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik saat ini menjadi agenda yang mendesak untuk ditindaklanjuti.

Ir. Endah Kastanya, M.Si

Kasubdit Fasilitasi Pelayanan Umum

P

enyelenggaraan pemerintahan sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 ditujukan Untuk terciptanya fungsi pelayanan publik (public services). Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan telah mengalami pergeseran paradigma, yaitu paradigma dari konsep dasar yang menekankan pada mekanisme mengatur dan memerintah (rules

Kunci keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah kemampuan para penyelenggaranya untuk adaptif dan responsif terhadap dinamika permasalahan yang dihadapi. Dengan membaca dinamika permasalahan yang berkembang dimasyarakat, kemudian dikaitkan dengan setting di tingkat lokal, nasional dan global, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan publik. Perbaikan kinerja birokrasi di bidang pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki citra pemerintahan di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat. Sejalan dengan tuntutan reformasi dan dinamika masyarakat baik di tingkat global, nasional maupun lokal, keharusan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan yang baik, mudah, dan cepat tentunya dengan mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Reformasi pelayanan publik semestinya

Media Pum 2014

29

DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi fokus utama yang harus dilakukan oleh birokrasi pemerintahan, sehingga pelayanan publik yang semakin efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan menjadi pendorong meningkatnya kinerja birokrasi, sekaligus menjadi penggerak dalam membangun good governance. Sejalan dengan itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk mengembangkan program dan kebijakan perbaikan praktek good governance melalui pelayanan publik. Ada empat faktor yang menunjukkan korelasi diantara keduanya yaitu: Pertama, praktek good governance memiliki dimensi yang luas sehingga terdapat banyak aspek yang harus diintervensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua, belum meratanya informasi mengenai aspek strategis sebagai entry point dalam memperbaiki kinerja pemerintahan melalui pelayanan publik. Ketiga, kondisi di indonesia beragam, s e t i a p

30

antar daerah yang sangat membuat d a e r a h memiliki

kompleksitas masalah pelayanan publik yang berbeda. Keempat, komitmen dan kepedulian dari stakeholders berbagai mengenai reformasi birokrasi reformasi melalui pelayanan publik relatif masih rendah. Mencermati fenomena perkembangan paradigma baru dan perubahan strategis di era otonomi daerah, menuntut diperlukannya manajemen perubahan (change of management) melalui upaya strategis di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya strategis yang dapat dilakukan adalah deregulasi dan debirokratisasi di bidang pelayanan publik. Guna menjawab permasalahan tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan inovasi manajemen di bidang pelayanan publik, yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau yang disingkat dengan PATEN , merupakan salah satu inovasi manajemen pelayanan publik di bidang administrasi Pemerintahan yang dilakukan dengan mengubah pola p i k i r (mind set) aparatur kecamatan untuk lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, murah, transparan dan berkualitas serta mendorong terciptanya mekanisme par tisipasi masyarakat.

Dirjen PUM Kemendagri Monev Program PATEN Bekasi

Media Pum 2014

DEKONSENTRASI DAN KERJASAMA Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan memiliki peran penting dan strategis. Penting, karena sebagai Perangkat Daerah yang menerima pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah, dan strategis karena wajah pelayanan di Kabupaten/Kota di awali dari seberapa besar kualitas pelayanan yang diselenggarakan di Kecamatan. Untuk menerima mandat yang cukup berat tersebut, diperlukan upaya penguatan kapasitas dan inovasi, agar Kecamatan selain siap secara sruktural menerima pendelegasian sebagian kewenangan, juga sekaligus berdampak kepada penguatan aparatur yang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), merupakan salah satu program prioritas Kementerian Dalam Negeri dalam upaya meningkatkan kualitas dan akses pelayanan publik. Saat ini program PATEN menjadi prioritas bidang dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk mendukung penerapannya di daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan kebijakan berupa ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 - 270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), sebagai pedoman bagi daerah dalam mengimplementasikannya. Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dinyatakan bahwa seluruh Kecamatan di Indonesia pada tahun 2014 telah menerapkan PATEN. Namun demikian, dalam implementasinya sampai dengan saat ini penerapan kebijakan PATEN di daerah masih belum optimal. Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2013 yang telah ‘kami lakukan, Kabupaten/Kota yang telah menerapkan kebijakan PATEN baru sebanyak 67 atau 13% dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia (511). Sedangkan Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN sebanyak 691 atau 9,8% dari

total keseluruhan Kecamatan di Indonesia (6994). Permasalahan utama belum optimalnya penerapan PATEN di daerah, antara lain dikarenakan : a. Masih rendahnya komitmen Bupati/Walikota untuk melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat; b. Kurang berperannya pembinaan dan dilakukan provinsi terkait dengan penyelenggaraan paten di kabupaten/kota; c. Masih minimnya infrastruktur, sarana dan prasarana dan personil untuk mendukung operasional pelaksanaan paten di kecamatan, terutama di daerah-daerah terpencil dan baru dimekarkan; d. Masih rendahnya pemahaman aparatur di daerah terkait dengan penerapan kebijakan paten; e. Kurangnya dukungan anggaran pemerintah kabupaten/kota untuk operasional paten di kecamatan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dan agar penerapan PATEN di seluruh kecamatan dapat segera terwujud, Ditjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri secara intensif akan melakukan fasilitasi dan asistensi penerapan PATEN kepada daerah terutama kepada kabupaten/kota yang kecamatannya sama sekali belum ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.

Media Pum 2014

31

PENCEGAHAN BENCANA

PENGUATAN KAPASITAS PEMDA DALAM PENGURANGAN RISIKO KEBAKARAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

P

erkembangan daerah kecenderungannya diikuti dengan semakin meningkatnya peristiwa kebakaran dan bencana pada kawasan permukiman padat huni/padat penduduk yang membawa dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang luas; meningkatnya tingkat kesulitan dalam upaya pemadaman kebakaran dan penyelamatan karena kompleksitas konstruksi dan bahan bangunan; potensi penjalaran api dan asap kebakaran; meningkatnya tuntutan akan ketersediaan sumber air untuk pemadaman; serta kebutuhan akan teknik dan manajemen penyelamatan berikut dukungan sarana dan prasarana/peralatan pendukung lain. Untuk itu perlu ditentukan, arah strategis arah kebijakan dan sasaran penguatan kapasitas pemda dalam pengurangan risiko kebakaran memasuki RPJMN 2015 – 2019. Di luar area kebakaran permukiman, kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam pembukaan lahan dengan pola tebang bakar, dan ditunjang oleh adanya fenomena alam El Nino Southern Oscillation (ENSO). Pembukaan lahan dan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukan, dengan pola tebang bakar sering menjadi penyebab terjadinya kebakaran besar-besaran yang sukar dikendalikan, diiringi dengan penjalaran asap lintas batas,serta biasanya diikuti dengan nota protes dari negara tetangga. Lebih dari itu, pada akhirnya kebakaran hutan dan lahan menyisakan kerusakan lingkungan yang luar biasa dan turut menjadi faktor penentu perubahan iklim. Hal yang perlu kita sadari bahwa kerusakan sumberdaya alam tidak hanya semata kerusakan biofisik, tetapi juga merupakan permasalahan ekonomi, sebab nilai-nilai ekonomi sumberdaya alam bisa saja hilang bahkan mungkin tidak dapat dipulihkan kembali. Berulangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan beserta dampak ikutan lain yang timbul disebabkan lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengendalian dan pengawasan (inspeksi) terhadap sarana prasarana proteksi kebakaran yang wajib dimiliki oleh perusahaan pengelola hasil hutan dan perkebunan, serta perilaku penggunaan pola tebang bakar dalam pembukaan lahan. Para pihak yang terlibat dalam kerangka ini masih menekankan pada upaya responsif saat tanggap darurat daripada

32

Media Pum 2014

PENCEGAHAN BENCANA upaya preventif melalui pencegahan, mitigasi dan pengurangan risiko kebakaran. Hal ini penting saya sampaikan karena kerusakan lahan dan hutan akibat kebakaran turut menjadi faktor pemicu perubahan iklim, yang salah satu dampaknya adalah naiknya suhu permukaan bumi. Akibatnya terjadi kekeringan di beberapa wilayah Indonesia, dan memicu semakin meningkatnya angka kejadian kebakaran. Selain itu, dengan terus berkurangnya tutupan lahan, padatnya kegiatan pembangunan dan penduduk semakin memberikan ancaman terhadap ekologi yang bisa berdampak bencana dan kerusakan kualitas lingkungan hidup. Kebakaran diperkirakan menyumbang emisi Gas Rumah Kaca 470 Mega Ton CO2 per tahun. Disisi lain, Pemerintah telah mencanangkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26% di Tahun 2020. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya mitigasi melalui pengendalian berbagai aktivitas yang dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca. Serta pelibatan aktif para pihak yang secara langsung terlibat dalam gerakan ini. Sebagai gambaran, berdasarkan data kejadian kebakaran di daerah yang dilaporkan ke Ditjen Pemerintahan Umum terkait intensitas kejadian kebakaran menunjukan pola yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data kebakaran Tahun 2010 sebanyak 45.397 kejadian kebakaran, pada Tahun 2011 sebanyak 49.609 kejadian kebakaran dan pada Tahun 2012 sebanyak 51.397 kejadian kebakaran. Dari total kejadian kebakaran, peristiwa kebakaran yang menyumbang persentase tertinggi sebesar 55% adalah kebakaran permukiman penduduk, bangunan gedung publik dan pabrik/industri, kemudian peringkat kedua sebesar 30% adalah kebakaran hutan dan lahan dan peringkat ketiga sebesar 15% adalah kebakaran lainnya. Merujuk pada data yang diterima Kementerian Kehutanan, hal yang sama terjadi pada kebakaran hutan dan lahan periode Tahun 2005 - 2010 menunjukan

peningkatan. Tahun 2005 luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 13,742.01 hektare, Tahun 2006 mencapai luas 56,218.65 hektare. Terjadi penurunan pada Tahun 2010 menjadi 4,075.21 hektare. Dengan kondisi yang saya kemukakan diatas, maka arah kebijakan rencana pembangunan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan asas desentralisasi dan otonomi daerah melalui program peningkatan kapasitas pemda dalam pengurangan risiko kebakaran di daerah memasuki RPJMNTahun 2015-2019, dengan mengkristalisasikan beberapa hal meliputi: Pertama, diharapkan dalam revisi Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran yang dikenal dengan PancaDharma, yakni : 1) Pencegahan dan pengendalian kebakaran; 2) Pemadaman kebakaran; 3) Penyelamatan (rescue); 4) Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; 5) Penanganan bahan berbahaya dan beracun (hazardous materials); Kedua, paradigma penyelenggaraan pelayanan publik memprioritaskan pelayanan dasar kepada masyarakat, diantaranya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan mengedepankan tindakan preventif daripada responsif. Kegiatan preventif antara lain mitigasi, penyuluhan, inspeksi, penegakkan hukum, kesiapsiagaan, serta pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. Ketiga, peningkatan dan pengembangan kapasitas Pemda dan Institusi pemadam kebakaran belum terfasilitasi secara optimal, baik dari sudut sistem, kelembagaan dan SDM maupun manajemen kebakaran. Keempat, penguatan Institusi pemadam kebakaran dalam penerapan pencapaian target

Media Pum 2014

33

PENCEGAHAN BENCANA standar pelayanan minimal yang terakomodir dalam perencanaan dan anggaran pembangunan daerah, dengansasaran penurunan angka kejadian kebakaran di setiap daerah sebanyak 20% setiap tahun.

Kelima, peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi kompetensi aparatur pemadam kebakaran. Keenam, membangun kerjasama bidang penanggulangan kebakaran dan peningkatan kapasitas antar daerah yang bersandingan dalam pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Ketujuh, pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran pada tingkat nasional dan regional. Kedelapan, perlu diadakan penelitian dan antisipasi kenaikan suhu bumi sebagai akibat perubahan iklim dalam kaitannya dengan kebakaran dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga peneliti. Berdasarkan prakondisi di atas, pada kesempatan ini, menjelang kita memasuki RPJMN 2015 – 2019, saya ingin menyampaikan arah kebijakan dan strategi penguatan kapasitas pemda dalam pengurangan

34

Media Pum 2014

risiko kebakaran, meliputi: 1. Penguatan kerangka regulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran di pusat dan daerah. 2. Penguatan institusi pemadam kebakaran dalam pencapaian target standar pelayanan minimal yang terakomodir dalam perencanaan dan anggaran pembangunan. 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi aparatur pemadam kebakaran. 4. Membangun kerjasama bidang penanggulangan kebakaran dan peningkatan kapasitas antar daerah yang ber-sandingan dalam pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. 5. Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha dalam pengurangan risiko kebakaran. 6. Peningkatan peran serta perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan organisasi mitra pemerintah pemerhati kebakaran. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan, untuk dijadikan rujukan dalam diskusi pada Rakornas ini. Saya berharap melalui rakornas ini dapat terumuskan point-point strategis penguatan kapasitas pemda dalam pengurangan risiko kebakaran yang ditampung dalam RPJMN 2015-2019. (Oleh: Subdit Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Ditjen PUM Kemendagri)

POLISI PAMONG PRAJA

APEL SIAGA SATPOL PP & SAT LINMAS DALAM MENGAWAL PEMILU 2014 PADA HUT SATPOL PP KE – 64 DAN HUT SAT LINMAS KE – 52 TAHUN 2014

P

elaksanaan apel siaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka mengawal pelaksanaan Pemilu 2014, sekaligus peringatan hari jadi Satpol PP ke – 64 pada tanggal 3 Maret 2014 dan juga hari jadi Satlinmas ke – 52 pada tanggal 19 April 2014 dilaksanakan di Lapangan Kodam V Brawijaya Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Tema yang diangkat adalah ”Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Siap Mengawal Pelaksanaan Pemilu 2014 melalui Tugas Pokok dan Fungsi”. Tema ini merujuk kepada upaya peningkatan kesiapsiagaan serta keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas sebagai suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memberikan dukungan kelancaran pada pelaksanaan pemilu 2014. Acara dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur beserta jajaranannya, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum beserta jajarananya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten/ Kota yang berjumlah 600 orang dan Acara apel siaga ini juga dimeriahkan dengan adanya atraksi yang dipersembahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur beserta anggota Polisi Pamong Praja se Jawa Timur. Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Direktur Jendral Pemerintahan Umum Bapak Ir. Agung Mulyana, M.Sc menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan selama ini. Tingkatkan terus kualitas pelaksanaan tugas sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah sehingga dapat lebih profesional, kompeten dan berintegritas tinggi yang diharapkan dapat lebih menunjang tugas pokok dan fungsi operasional di lapangan. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya Pasal 126, seluruh jajaran Satuan Polisi Media Pum 2014

35

POLISI PAMONG PRAJA

Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat di daerah diharapkan agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah masing-masing. Pedoman kerja bagi Satpol PP merujuk kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; dan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat keterlibatan secara aktif sebagai tenaga Pengamanan Langsung (Pamsung) dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berpedoman pada penjelasan Pasal 151 Ayat (4) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam arahannya Menteri Dalam Negeri meminta kepada Gubernur agar mengkoordinasikan Bupati/Walikota di daerah masing-masing untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, antara lain memerintahkan kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, “Sebelum, Pada dan Setelah Pemungutan Suara” pada pelaksanaan Pemilu tahun 2014.

36

Media Pum 2014

Faktor penting yang harus benar - benar diperhatikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2014, adalah pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait, seperti KPUD, Panwaslu, TNI dan Polri, serta Badan Kesbangpol di daerah, yang didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati, dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki, serta kode-etik birokrasi. Faktor lain yang perlu dikembangkan adalah peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan selalu mengedepankan prinsip-prinsip kearifan lokal. Selanjutnya, hal yang tidak kalah pentingnya yang harus dilakukan adalah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri setiap perkembangan situasi dan kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah masing-masing baik : “Sebelum, Pada, dan Setelah Pelaksanaan.” dalam pemungutan suara Pemilu 2014, yang bentuk laporannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja. (Liputan Tim Data dan Informasi Ditjen PUM Kemendagri)

POLISI PAMONG PRAJA

KAJIAN

DENDA PUTUSAN PENGADILAN HASIL OPERASI YUSTISI PELANGGARAN PENEGAKAN PERDA MASUK KAS DAERAH

D A.

PENDAHULUAN engan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa angin segar bagi berlangsungnya proses pemerintahan di Daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semangat Daerah tersebut ditandai dengan pembuatan instrumen untuk menyelenggarakan pemerintahan yakni melalui Peraturan Daerah. Pasal 143 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakomodir Daerah untuk melakukan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar, yakni dapat dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau ancaman pidana atau denda sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya. Ketentuan tersebut memunculkan harapan adanya peningkatan pendapatan daerah di luar pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 157 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melalui pengelolaan denda atas pelanggaran Perda. Namun demikian upaya untuk memasukkan denda atas pelanggaran Perda ke dalam kas daerah masih belum bisa dilaksanakan karena adanya kendala dengan peraturan-peraturan yang terkait lainnya B.

PERMASALAHAN

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah, Bab III pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa : “Hasil Operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah”.

Ketentuan ini menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah untuk memasukkan denda atas pelanggaran Perda ke dalam kas daerah, akan tetapi dalam setiap pelaksanaan eksekusi terhadap denda yang dilakukan oleh Jaksa, dimasukkan dalam kas negara melalui rekening PNBP Kejaksaan. Akibatnya denda terhadap pelanggaran Perda belum dapat dimasukkan ke Kas Daerah. Meskipun pada beberapa Daerah seperti Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Cilacap dan Kota Yogyakarta dapat melaksanakan ketentuan dimaksud melalui koordinasi intensif dengan kejaksaan, namun hal ini bukan merupakan sebuah kepastian hukum. C.

PEMECAHAN MASALAH

Pasal 143 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Apabila sebuah Perda memuat sanksi sebagaimana pasal 143 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, maka penetapan terhadap pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar Perda harus sesuai dengan KUHAP yakni melalui pemeriksaan sidang pengadilan baik acara pemeriksaan singkat sesuai pasal 203 KUHAP maupun acara pemeriksaan cepat sesuai pasal 205 KUHAP. Sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 6 huruf a dan b Jo pasal 207 KUHAP, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, sehingga dengan demikian apabila pelanggaran perda telah ditetapkan oleh pengadilan maka pelaksanaan putusan/penetapan pengadilan juga dilakukan oleh jaksa. Sementara itu dalam UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pada pasal 2 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa penerimaan

Media Pum 2014

37

POLISI PAMONG PRAJA

Operasi pelanggar Perda

berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi termasuk dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan yang berdasarkan putusan pengadilan, antara lain, lelang barang rampasan Negara dan denda. Kemudian pada pasal 4 disebutkan seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada lampiran II b, penerimaan denda merupakan salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kejaksaan Agung. Berdasarkan ketentuan Pasal 178 BAB XVI KETENTUAN PIDANA Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa : Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pasal 176, dan Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Denda suatu Peraturan Daerah merupakan penerimaan negara yang harus disetor ke Kas Negara. Terhadap denda atas pelanggaran Perda yang notabene merupakan tindak pidana, adalah bagian dari kewenangan jaksa selaku eksekutor baik dalam penagihan maupun pembukuannya. Sehingga dengan demikian sebelum adanya perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan,

38

Media Pum 2014

Pemberkasan pelanggar Perda

hasil dari penerimaan denda pelanggaran perda juga merupakan PNBP yang berlaku pada Kejaksaan Agung. Di samping itu dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 178 disebutkan bahwa : Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pasal 176, dan Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Denda suatu Peraturan Daerah merupakan penerimaan negara yang harus disetor ke Kas Negara. Untuk menghindari kerancuan penegakan hukum di daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah, Bab III pasal 4 ayat (3) perlu ditinjau ulang. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat secara substansial isi daripada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Bab III pasal 4 ayat (3) tersebut tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana penjelasan di atas sebelumnya. D.

KESIMPULAN & SARAN 1. Kesimpulan • Pelanggaran perda merupakan tindak pidana yang penetapan terhadap pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar

POLISI PAMONG PRAJA

Sidang di tempat

Eksekusi denda

Perda harus sesuai dengan KUHAP yakni melalui pemeriksaan sidang pengadilan baik acara pemeriksaan singkat sesuai pasal 203 KUHAP maupun acara pemeriksaan cepat sesuai pasal 205 KUHAP. •

Pasal 270 KUHAP mengamanatkan bahwa Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor.

•

UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pada pasal 2 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi termasuk dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak.

•

PP 22 Tahun 1997 lampiran II b memasukkan denda ke dalam jenisjenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kejaksaan Agung.

•

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 178 BAB XVI KETENTUAN PIDANA disebutkan bahwa : Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Pasal 176, dan Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

•

2.

Dengan demikian sebelum adanya perubahan atas UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka denda atas pelanggaran Perda juga merupakan PNBP.

Saran • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah, Bab III pasal 4 ayat (3) perlu ditinjau ulang untuk diharmonisasikan dengan peraturan terbaru yang terkait. • UU Nomor 20 Tahun 1997 dan UU Nomor 28 Tahun 2009 perlu ditinjau ulang untuk diselaraskan dengan perkembangan dinamika pemerintahan dan peraturan yang terkait. • Agar ketentuan ‘denda atas pelanggaran Perda dapat dimasukkan ke kas daerah’ dimaksud dapat dijadikan pedoman, maka ketentuan ini harus dimasukkan ke dalam salah satu pasal pada revisi UU 32 tahun 2004. (Sumber : Kajian Subdit Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen PUM Kemendagri) Media Pum 2014

39

INSTRUMENTASI

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

:

a.

b.

c.

40

Media Pum 2014

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

INSTRUMENTASI Mengingat

:

1.

2.

3. 4.

Menetapkan

:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 4. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 5. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

6.

Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas. 7. Pakaian Dinas Harian, yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari di kantor. 8. Pakaian Dinas Lapangan, yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, supervisi serta penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 9. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara-upacara yang bersifat nasional seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas atau Kantor maupun Instansi lainnya. 10. Pakaian Dinas Petugas Pataka yang selanjutnya disingkat PDPP, adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Pataka. 11. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PDPTI adalah Pakaian yang digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja. 12. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan

Media Pum 2014

41

INSTRUMENTASI pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu beserta atributnya. 13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. 14. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, senjata peluru gas, semprotan gas, alat kejut listrik, kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas. 15. Prasarana adalah penunjang utama dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP seperti misalnya gedung kantor Satpol PP.

BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2 Setiap Polisi Pamong Praja menggunakan pakaian dinas Satpol PP dalam melaksanakan kewajiban, tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3 Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi untuk: a. Identitas; b. Keseragaman; c. Pengawasan; dan d. Estetika.

Pasal 4 (1)

(2)

42

Jenis Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas : a. PDH; b. PDL; c. PDU d. PDPP; dan e. PDPTI. Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi : a. Warna : khaki tua kehijau-hijauan b. Jenis Bahan : Driil atau 100% Cotton c. Kode Warna : EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja

Media Pum 2014

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian Pasal 5 (1)

(2)

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas seharihari. PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. PDH pria terdiri atas : 1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas; a) Kerah baju model berdiri; b) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju; c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya. 2. Celana panjang warna khaki tua kehijauhijauan yang terdiri atas : a) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah; b) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan c) Celana tanpa rampel/lipatan. 3. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian; 4. Baju kaos warna khaki tua kehijauhijauan; 5. Ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja; 6. Kaos kaki warna hitam; 7. Sepatu PDH warna hitam; dan 8. Atribut. b. PDH wanita terdiri atas : 1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang terdiri atas : a) Kerah baju model berdiri; b) Berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju; c) Berlidah bahu yang masingmasing berkancing 1 (satu) buah; d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya. 2. Rok warna khaki tua kehijau- hijauan yang terdiri atas :

INSTRUMENTASI Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah; b) Panjang rok sejajar lutut; dan c) Rok tanpa rampel/lipatan. Muts warna khaki tua kehijau-hijauan; Baju kaos warna khaki tua kehijauhijauan; Ikat pinggang nilon berlogo lambang Polisi Pamong Praja; Kaos kaki warna hitam; Sepatu kulit warna hitam; dan Atribut.

b.

PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan wanita hamil disesuaikan menggunakan rok ataupun celana panjang.

d. e. f. g. h.

a)

3. 4. 5. 6. 7. 8. (3)

c.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Lapangan Pasal 6 (1)

(2)

(3)

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas : a. PDL I; dan b. PDL II. PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat. PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 7 (1)

PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas : a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijauhijauan yang terdiri atas : 1. Kerah baju model rebah; 2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju; 3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; 4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan 5. Lengan baju dilengkapi manset.

(2)

Celana panjang warna khaki tua kehijauhijauan yang terdiri atas : 1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah; 2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; 3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan 4. Celana tanpa rampel/lipatan. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri; Kopel rim; Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan; Kaos kaki warna hitam; Sepatu lars kulit warna hitam; dan Atribut.

PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas : a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijauhijauan yang terdiri atas : 1. Kerah baju model rebah; 2. Berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju; 3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; 4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan 5. Lengan baju tanpa manset. b. Celana panjang warna khaki tua kehijauhijauan yang terdiri atas : 1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah; 2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; 3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; 4. Celana tanpa rampel/lipatan; dan 5. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam. c. Topi warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri; d. Kopel rim; e. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan; f. Kaos kaki warna hitam; g. Sepatu lars kulit warna hitam; dan h. Atribut.

Media Pum 2014

43

INSTRUMENTASI g)

(3) PDL I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk wanita berjilbab menggunakan PDL I dan II yang terdiri atas : a. Jilbab dimasukan dalam kerah baju; dan b. Baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.

2.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Petugas Pataka Pasal 8 (1)

(2)

(3)

(4)

PDU dan PDPP sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, terdiri atas: a. PDU I; b. PDU II; dan c. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP). PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional. PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT dinas, kantor dan instansi lainnya. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka.

Pasal 9 (1)

44

PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas : a. PDU I pria, terdiri atas : 1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas : a) Kerah baju model jas; b) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju; c) Berlidah bahu yang masingmasing berkancing 1 (satu) buah; d) Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; e) Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; f ) Baju tidak dimasukan ke dalam celana;

Media Pum 2014

3. 4. 5.

6. 7. 8. b.

Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan. Celana panjang warna khaki tua kehijauhijauan terdiri atas : a) Saku samping terbuka 2 (dua) buah; b) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan c) Celana tanpa rampel/lipatan. Kemeja putih; Dasi berwarna hitam; Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja; Kaos kaki warna hitam polos; Sepatu kulit/Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; Atribut.

PDU I untuk Wanita terdiri atas : 1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas : a) Kerah baju model jas; b) Kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju; c) Berlidah bahu yang masingmasing berkancing 1 (satu) buah; d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; f ) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana; g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; h) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja. 2. Celana panjang warna khaki tua kehijauhijauan terdiri atas : a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;

INSTRUMENTASI 5.

b)

3. 4. 5. 6. 7. 8. (2)

Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan c) Celana tanpa rampel/ lipatan. Kemeja putih; Dasi berwarna hitam; Kaos kaki warna hitam polos; Bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan; Sepatu kulit/ Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan Atribut.

PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas : a. PDU II untuk Pria terdiri atas : 1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas : a) Kerah baju model berdiri; b) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju; c) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah; d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; f ) Baju tidak dimasukan ke dalam celana; g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan h) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan. 2. Celana panjang warna khaki tua kehijauhijauan terdiri atas : a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka; b) Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan c) Celana tanpa rampel/ lipatan. 3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau hijauan; 4. Kaos kaki warna hitam polos;

6. 7. b.

(3)

Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja; Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan Atribut.

PDU II untuk wanita terdiri atas: 1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, terdiri atas : a) Kerah baju model berdiri; b) Kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju; c) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah; d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya; e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya baju tidak dimasukan kedalam celana; f ) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; g) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja. h) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan. 2. Rok warna khaki tua kehijau-hijauan terdiri atas : a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka; b) Panjang rok sejajar lutut; dan c) Celana tanpa rampel/ lipatan. 3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau hijauan; 4. Kaos kaki warna hitam polos; 5. Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan 6. Atribut.

PDPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijauhijauan yang terdiri atas : 1. Kerah baju model berdiri; 2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;

Media Pum 2014

45

INSTRUMENTASI 3) 4)

3.

b.

c. d. e. f. g. h. i.

Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah; 4. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya. Celana panjang warna khaki tua kehijauhijauan yang terdiri atas : 1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah; 2. Saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah; 3. Celana tanpa rampel/ lipatan; dan 4. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam. Helm Putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja; Kopel rim; Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan; Kaos kaki warna hitam; Sepatu PDPP; Bretel; dan Atribut.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal Pasal 10 (1)

PDPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP.

(2)

PDPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijauhijauan yang terdiri atas : 1) Kerah baju bermodel rebah; 2) Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju; 3) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; 4) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan 5) Lengan baju tidak bermanset. b. Celana panjang warna khaki tua kehijauhijauan yang terdiri atas : 1) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah; 2) Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;

46

Media Pum 2014

c. d. e. f. g.

h.

Celana tanpa rampel/ lipatan; dan Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri; Kopel rim berwarna putih; Kaos oblong warna putih; Kaos kaki warna hitam; Sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwana hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDPTI) bertali atau tanpa tali; dan Atribut.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 11 Atribut Pakaian Dinas Satpol PP terdiri atas : a. Tanda pangkat; b. Tanda jabatan; c. Papan nama; d. Tulisan Polisi Pamong Praja; e. Lencana KORPRI; f. Monogram Polisi Pamong Praja; g. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja; h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP; i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah; j. Emblem Polisi Pamong Praja; k. Tanda pengenal ID; l. Tanda kemahiran; m. Sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI; dan n. Tongkat Komando.

Bagian Kedua

Penggunaan Atribut Pakaian Dinas Pasal 12 (1)

(2)

(3)

Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, menunjukan golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi Pamong Praja. Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan. Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :

INSTRUMENTASI a.

Golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok dengan warna perunggu memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.

b.

Golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.

c.

Golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.

d.

Golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan teratai berdiameter 1,5 cm dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.

e.

Golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.

f.

Tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dan ukuran panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut : 1.

Untuk Pangkat kehormatan Menteri Dalam Negeri menggunakan 4 (empat) bintang segi delapan.

2.

Untuk Pangkat kehormatan Gubernur menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.

3.

Untuk Pangkat kehormatan Wakil Gubernur menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.

4.

Untuk Pangkat kehormatan Bupati/ Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.

5.

Untuk

Pangkat

kehormatan

Wakil

Bupati/Wakil Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas. (4)

Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satpol PP.

(5)

Tanda pangkat untuk PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.

(6)

Tanda pangkat untuk PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.

(7)

Tanda pangkat untuk PDL dan PDPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 13 (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada di dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah Satpol PP. Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pada saku dada baju sebelah kanan yang terdiri dari : a. Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Provinsi; dan b. Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Kabupaten/Kota.

Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari : a. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna kuning emas yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna kuning emas. b. Jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas

Media Pum 2014

47

INSTRUMENTASI

c.



a.

di dalam (1) satu lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan warna kuning emas. Jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan warna kuning emas.

Tanda jabatan di lingkungan Satpol PP Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari : a. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas. b. Jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak. c. Jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol pp menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.

b.

Pasal 15 (1)

(2)

(3)

Pasal 14 (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, menunjukan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju. (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm. (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

48

Media Pum 2014

Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, menunjukan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 cm di atas saku baju. Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya. Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDL I, PDL II dan PDPTI tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju.

Pasal 16 (1)

(2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) terdiri dari tanda jabatan berbahan dasar logam yang dipakai pada PDH, PDU I, PDU II, PDPP dan tanda jabatan berbahan dasar kain (bordir) PDL I, PDL II serta PDPTI.

Papan nama dengan bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP; dan Papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dibordir warna hitam dengan dan tulisan bordir berwarna hitam untuk PDL dan PDPTI.

(2)

(3)

Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e dipakai simetris di atas lencana kewenangan yang terdiri dari : a. Lencana Korpri logam berbahan dasar logam kuningan; dan b. Lencana Korpri bordir berwarna hitam. Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP. Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

Pasal 17 Monogram Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf f, dikenakan pada kedua ujung leher baju PDH, PDU I, PDU II, PDPP berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm.

INSTRUMENTASI

Pasal 18 (1)

Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja.

(2)

Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki ukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm yang terdiri dari : a.

b.

(3)

(4)

Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya.

(2)

Pasal 21 (1)

Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam.

Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipakai untuk PDL I, PDL II dan PDPTI.

Pasal 19 (1)

(2)

Tulisan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat menjadi KEMENDAGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja. Badge Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah Tulisan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 20 (1)

Tulisan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas Badge Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Badge Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris dibawah Nama Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, gambar, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Emblem Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas : a.

Emblem Polisi Pamong Praja besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm.

b.

Emblem Polisi Pamong Praja sedang, garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm.

c.

Emblem Polisi Pamong Praja kecil, garis tengah 2,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm.

(2)

Emblem Polisi Pamong Praja besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai untuk baret dan helm PDPP.

(3)

Emblem Polisi Pamong Praja sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai untuk topi Pet.

(4)

Emblem Polisi Pamong Praja kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipakai untuk muts, topi lapangan, topi rimba.

Pasal 22 Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k, dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri yang berisikan gambar, identitas diri, warna, ukuran, material dan bentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Pasal 23 Tanda kemahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf l, dipakai diatas papan nama sebelah kanan.

Media Pum 2014

49

INSTRUMENTASI

Pasal 24 Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m, terdiri atas : a. Sepatu PDH pria dan wanita; b. Sepatu Lars kulit warna hitam; c. Sepatu PDU pria dan wanita; d. Sepatu PDPP; dan e. Sepatu PDPTI.

Pasal 25

b.

(4)

(5)

Tongkat Komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf n, dipakai khusus untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Kelengkapan Pakaian Dinas Pasal 26 Kelengkapan pakaian dinas terdiri dari: a. Penutup kepala; b. Kaos oblong; c. Ikat pinggang; d. Kemeja lengan panjang; e. Dasi; f. Kartu Tanda Anggota; g. Kaos kaki; h. Selempang; i. Ban lengan; dan j. Drahrim.

(6)

Pasal 27

Topi lapangan sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijauhijauan; dan c. Topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijauhijauan. Baret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan. Helm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari : a. Helm PDPP, terbuat dari bahan fiberglass warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja sedang. b. Helm dalmas, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau - hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil. c. Helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar. Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terbuat dari kain berwarna khaki tua kehijauhijauan, tidak terurai keluar dan selalu dimasukan ke dalam pakaian dinas.

Pasal 28 (1)

Penutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas : a.

Mutz;

b.

Topi;

c.

Baret;

d.

Helm; dan

e.

Jilbab.

(2)

Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken.

(3)

Topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a.

50

Topi pet terbuat dari bahan dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi kapas berwarna kuning emas.

Media Pum 2014

(1)

(2)

(3)

Kaos oblong sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, terbuat dari bahan katun dengan dua warna yang terdiri atas : a. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm. b. Kaos oblong warna putih dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI. Kaos oblong warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk PDPTI.

INSTRUMENTASI

Pasal 29

Pasal 34

Ikat pinggang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf c, terbuat dari bahan nilon dengan 2 (dua) jenis model yang terdiri atas :

Selempang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf h, berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetik dipakai pada PDPTI.

a.

b.

Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai pada PDPP; Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDPTI;

c.

Kopel rim, bahan nilon warna hitam tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDL I dan PDL II; dan

d.

Ikat pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

Pasal 35 Ban lengan sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf i, berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.

Pasal 36 Drahrim sebagaimana dimaksud pasal 26 huruf j, warna, jenis dan pemakaian sebagai berikut : a. Drahrim silang ganda berwarna putih dipakai pada PDPP; dan b. Drahrim ganda berwarna hitam dipakai pada PDL II.

BAB IV PERALATAN OPERASIONAL DAN PRASARANA KERJA POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 30

Bagian Kesatu

Kemeja Lengan Panjang sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf d, berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I.

Perlengkapan Perorangan

Pasal 31

Peralatan Polisi Pamong Praja terdiri dari: a. Tonfa dan holster tonfa; b. Sarung Pistol; c. Borgol; d. Tameng; e. Senter; f. Ferplas; g. Tas/ransel; h. Sleeping bag; i. Matras; j. Jaket; k. Rompi / Body Protector; l. Senjata api yaitu Senjata Peluru gas, semprotan gas dan alat kejut listrik; m. Masker; n. Tenda Pleton; dan o. Peralatan kebencanaan.

Dasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf e, berwarna hitam polos atau tanpa motif dipakai untuk PDU I.

Pasal 32 (1)

(2)

Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, terbuat dari plastik ebonit warna putih dengan berukuran panjang 9 cm dan Lebar 5,5 cm. Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk anggota Satpol PP yang wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya.

Pasal 33 Kaos kaki sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf g, berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Polisi Pamong Praja.

Pasal 37

Pasal 38 (1)

Tonfa dan holster Tonfa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a berbentuk t-stick terbuat dari

Media Pum 2014

51

INSTRUMENTASI terjangan benda-benda yang dilemparkan oleh massa.

karet mati maupun kayu dengan sarung yang bisa dilekatkan di pinggang. (2)

Sarung Pistol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan tempat pistol yang disesuaikan warnanya dengan seragam, hitam untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI menggunakan sarung pistol warna putih.

(3)

Borgol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c terbuat dari logam dengan tulisan Polisi Pamong Praja berikut sarung dari bahan kulit imitasi berwarna hitam yang dapat disangkutkan pada pinggang celana.

(4)

Tameng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d terbuat dari fiberglass berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm dengan ketebalan 5 mm bertuliskan Polisi Pamong Praja tanpa lambang.

(5)

Senter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang.

(6)

(7)

Tas/ransel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g terbuat dari bahan sintetik yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi cover bag anti lembab dan basah dengan berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas depan tas dan muka cover bag.

Sleeping bag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlambang Polisi Pamong Praja.

(2)

Matras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlambang Polisi Pamong Praja.

(3)

Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol PP dan bagian punggung belakang bertuliskan Pol PP.

(4)

52

Senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf l berbentuk pistol/revolver/senapan yang dapat ditembakkan dengan peluru gas atau peluru hampa dan stick (pentungan), senjata kejut listrik berbentuk stick (pentungan) dengan menggunakan alat kejut listrik atau stroom.

(6)

Masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf m berbentuk sederhana aman untuk dipakai dan mampu melindungi anggota dari gas air mata.

(7)

Tenda pleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf n, berfungsi sebagai pusat konsentrasi anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja dan di bawah logo bertuliskan nama Provinsi, Kabupaten/ Kota.

(8)

Peralatan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf o merupakan peralatan pendukung penanganan bencana yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Ferplas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna khaki tua kehijau-hijauan yang disangkutkan pada pinggang celana.

Pasal 39 (1)

(5)

Rompi / Body Protector sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari

Media Pum 2014

Bagian Kedua

Kendaraan Operasional Pasal 40 Kendaraan operasional Polisi Pamong Praja terdiri atas : a. Sepeda Motor; b. Mobil; c. Truk; dan d. Jenis Kendaraan lain.

Pasal 41 Sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dengan ukuran 200 cc ke atas dan diberi tanda khusus meliputi : a. Sirine; b. Lampu sirine; c. Radio komunikasi; dan d. Lambang Polisi Pamong Praja.

Pasal 42 (1)

Mobil sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf b, terdiri atas : a. Kendaraan minibus/van. b. Kendaraan double cabin. c. Kendaraan model off road/jeep.

INSTRUMENTASI (2)

(3)

(4)

Kendaraan minibus/van sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dan dapat dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Daerah. Kendaraan double cabin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota Satpol PP dan atau melakukan pengawalan terhadap Kepala Daerah/tamu VIP. Kendaraan model off road/jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(2)

Jenis kendaraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Bagian Ketiga

Peralatan Komunikasi Pasal 46 (1)

(2)

Jenis peralatan komunikasi adalah telepon, faks, handphone, rig, handy talky, Reapeter, GPS dan peralatan komunikasi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi. Pengadaan jenis peralatan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Bagian Keempat

Prasarana Kerja Pasal 43 Truk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, terdiri atas : a. Kendaraan Truck kecil/pick up; b. Kendaraan Truck sedang; dan c. Kendaraan Truck besar.

Pasal 44 (1)

(2)

(3)

Kendaraan Truck kecil/ Pick Up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota untuk jarak tempuh yang tidak terlalu jauh (patroli), antar Kecamatan pada Kabupaten/Kota. Kendaraan truk sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dengan jumlah yang cukup banyak, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian massa lainnya. Kendaraan truk besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dalam jumlah besar, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian masa lainnya.

Pasal 45 (1)

Jenis kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, dapat berupa water canon, baracuda, helikopter, speed boat, perahu karet, sepeda dan kuda.

Pasal 47 (1)

(2)

Polisi Pamong Praja dapat memperoleh prasarana penunjang operasional berupa gedung kantor disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Standardisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. Prasarana penunjang operasional gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prioritas tugas Satpol PP di lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 48 Ketentuan mengenai model pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PENDANAAN Pasal 49 Pendanaan untuk Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Media Pum 2014

53

INSTRUMENTASI

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 50 Khusus untuk Provinsi Aceh, ketentuan tentang penggunaan Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional bagi unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satpol PP diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 51 (1)

(2)

(3)

Menteri Dalam Negeri sebagai pembina umum Satpol PP beserta jajarannya, Gubernur dan Bupati/ Walikota sebagai pembina teknis operasional Satpol PP di daerah beserta jajarannya dapat menggunakan pakaian dinas dan atribut Satpol PP pada saat: a. Hari ulang tahun Satpol PP; b. Hari besar nasional; c. Rapat; d. Apel besar; dan e. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap aparat Satpol PP. Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan karena jabatannya ex-officio sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan beserta jajarannya dapat menggunakan Pakaian Dinas Satpol PP pada saat : a. Hari ulang tahun Satpol PP; b. Hari besar nasional; c. Rapat; d. Apel besar; dan e. Melaksanakan tugas operasional Satpol PP. Tanda jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari: a.

Menteri Dalam Negeri disesuaikan dengan tanda jabatan Menteri;

b.

Eselon I, II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna kuning emas di tengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam berdiameter 3 cm dengan warna kuning emas. Terdapat tulisan ”PEMBINA” berwarna hitam di atas lambang Polisi Pamong Praja; dan

c.

54

Eselon III, IV di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna

Media Pum 2014

(4)

kuning emas di tengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan warna kuning emas. Terdapat tulisan ”PEMBINA” berwarna hitam di atas lambang Polisi Pamong Praja. Tanda jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/ Walikota, Wakil Bupati/Walikota disesuaikan dengan tanda jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/ Walikota, Wakil Bupati/Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 52 Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2013 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 286 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM ttd ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19690824 199903 1 001

PARADE FOTO

Parade Foto HUT Pemadam Kebakaran (DAMKAR)

Media Pum 2014

55

PARADE FOTO

Parade Foto HUT Otonomi Daerah (OTDA)

56

Media Pum 2014

PARADE FOTO

Parade Foto UNGEGN Bandung

Media Pum 2014

57

TEKNOLOGI & INFORMASI

Indonesia, Go Open Source

B

erdasarkan sejarahnya, istilah open source bemulai dikenal sejak tahun1998 dalam sebuah rapat yang diprakarsai oleh Netscape, yaitu perusahaan pengembang browser navigator. Sedangkan penggagasnya adalah Eric S. Raymond, Christine Peterson, Todd Anderson, Larry Augustin, Jon Hall dan Sam Ockman dengan pelopornya Richard Stallman. Linux, sebagai salah satu software open source yang paling terkenal, membuat suatu terobosan besar sebagai software sistem operasi untuk server, bahkan perusahaan komputer besar, seperti IBM pun menggunakan jasa LINUX. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1999 istilah Open Source semakin terkenal setelah dipublikasi oleh tim O'Reilly yang mengadakan event project free open source.

Apa latar belakang IGOS Ada tiga hal utama yang mendorong pemerintah menelurkan program pemanfaatan OSS (open source software). 1. Salah satu isue global tentang teknologi komunikasi dan informasi atau Information and Communication Technology (ICT) adalah OSS. Beberapa negara bahkan telah jauh meninggalkan kita dalam pemanfaatan OSS ini. Jerman memanfaatkan OSS karena diterapkannya standar dan struktur aplikasi e-government (e-gov) dengan pertimbangan faktor keamanan. Denmark memilih alternatif penggunaan OSS dalam e-gov dan diharapkan dapat membuka pasar software yang kompetitif. Pemerintah Malaysia secara resmi mendanai studi yang menyarankan penggunaan OSS.Pemerintah Taiwan merencanakan pengembangan OSS desktop yang digunakan oleh instansi pemerintah dan swasta. Di Thailand, pemerintah mendukung pengembangan OSS dalam penggunaan untuk tingkat server dan komputer desktop. Pemerintah Jepang juga telah memulai studi OSS sebagai alternatif sistem berbasis Windows. Pemerintah Korea mengumumkan pada tahun 2007 akan mengganti softwaresoftware berlisensi dengan OSS. 2. Berlakunya Undang-undang HaKI menuntut Indonesia mampu mengatasi tingginya

58

Media Pum 2014

pembajakan software. Data empiris yang pernah dilaporkan Business Software Alliance (BSA) dan dituangkan dalam global software piracy 2002, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara dengan pembajakan terbesar yakni 89%, setelah Vietnam (95%) dan China (92%). Tingginya tingkat pembajakan ini menjadikan Indonesia diusulkan oleh International Intellectual Property Alliance (IIPA) kepada United State Trade of Representative (USTR) masuk kembali dalam prioritas untuk diawasi (priority watch list). Sebagai bagian dari masyarakat global, usulan ini tentu saja merupakan peringatan yang tidak boleh dikesampingkan, karena akan memberikan pengaruh negatif kepada pembangunan ekonomi bangsa secara keseluruhan. Sebagaimana kita ketahui, negara-negara yang termasuk dalam daftar ini akan kehilangan fasilitas generalized system of preference (GSP), yaitu fasilitas khusus untuk negara berkembang berupa pembebasan tarif dalam pelaksanaan ekspor. 3. Adanya kesenjangan teknologi informasi antara negara berkembang dan negara maju. Sesuai kesepakatan World Summit on the Information Society (WSIS), Desember 2003, pemerintah bersama swasta bekerja sama dalam pengembangan OSS dan free software. Hasil kajian The United Nation Conference on Trade Development (UNCTAD) tahun 2003, negara berkembang direkomendasikan untuk mengadopsi OSS. Meskipun sebagian masyarakat, lembaga

TEKNOLOGI & INFORMASI pemerintah dan swasta telah memanfaatkan OSS, beberapa hal berikut ini menjadikan perlunya gerakan IGOS, yakni kurangnya pengetahuan masyarakat tentang open source, kemudahan masyarakat dalam memperoleh perangkat lunak bajakan, sulitnya memperoleh perangkat lunak open source, masih minimnya penggunaan OSS oleh dunia pendidikan dan lembaga litbang, dan kurangnya dukungan pemerintah. Indonesia, Go Open Source! disingkat IGOS adalah sebuah semangat gerakan untuk meningkatkan penggunaan dan pengembangan perangkat lunak sumber terbuka di Indonesia. IGOS dideklarasikan pada 30 Juni 2004 oleh 5 kementerian yaitu Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Departemen Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen Pendidikan Nasional. Serta Peraturan Presiden No.7, Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009, adanya: “Program peningkatan penggunaan Open Source System ke seluruh institusi pemerintah dan lapisan masyarakat”. serta terbitnya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 05/SE/M. KOMINFO/10/2005 kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan software legal dengan pilihan cerdas menggunakan , merupakan dasar dan dorongan bahwa instansi pemerintah Indonesia sudah dapat memanfaatkan Open Source Software secara maksimal. Gerakan ini melibatkan seluruh stakeholder TI (akademisi, sektor bisnis, instansi pemerintah dan masyarakat) yang dimulai dengan program untuk menggunakan perangkat lunak sumber terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Diharapkan dengan langkah ini dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat untuk menggunakan perangkat lunak legal. Pada tahun 2009 penggunaan program open source di Indonesia semakin marak. Program ini menjadi program alternatif pengganti program-program komputer berbayar. Dengan menggunakan program open source para pengguna komputer tidak perlu lagi dikhawatirkan atas pelanggaran hak cipta. Bahkan tidak perlu lagi menggunakan program-program bajakan. Lagipula kualitas dan kelengkapan program open source sudah memadai dan menyamai program-program berbayar. Dari tahun ke tahun pengguna piranti lunak open source terus meningkat sehingga menggeser posisi

dominasi piranti lunak berbayar. Sejak 2010, reputasi piranti lunak Android telah menggeser piranti lunak lainnya, seperti Windows, Symbian, Blackberry, dan iOS dalam dunia telepon pintar (smartphone). BSA melaporkan hanya mampu menjual satu piranti lunak berbayar dari sepuluh penjualan piranti keras di pasar komputer. Dari sisi keandalan kerja tak perlu diragukan, open source paling yahud untuk menangani keamanan data, efektivitas kerja, dan kesesuaian komunikasi data antar platform. Umumnya kendala dalam penerapan open source adalah kebiasaan kerja. Sebagian besar pengguna komputer di Indonesia terbiasa menggunakan platform piranti lunak berbayar (propertary) berbasis jendela.

Manfaat IGOS Pelaksanaan program IGOS diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat pengguna, pemerintah, dan industri pengembangan software. Bagi masyarakat pengguna, OSS akan memberikan alternatif pilihan perangkat lunak desktop yang murah, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi, memperkecil kesenjangan teknologi informasi, meningkatkan akses informasi masyarakat, dan meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi (kreativitas tidak dibatasi oleh software yang ada). Untuk pemerintah, pemanfaatan OSS akan memperkecil biaya pembelian software (khususnya penggunaan sistem operasi desktop dan jaringan), menghemat devisa dalam pengadaan software, menumbuhkan industri software dalam negeri sehingga dapat meningkatkan inovasi bidang teknologi informasi,memberi peluang untuk pengembangan software dalam permasalahan lokal spesifik, perusahaan/ institusi dapat lebih mengetahui business process dengan cara improvement/modifikasi, mengurangi permasalahan HaKI, mempromosikan kompetisi bidang teknologi informasi, dan meningkatkan keterbukaan serta faktor keamanan sistem.Bagi industri pengembang, penggunaan OSS akan meningkatkan pengembangan industri software nasional, biaya rendah dalam memasuki industri software,mengembangkan kemampuan sumber daya manusia bidang teknologi informasi, dan memindahkan paradigma dari “IT import” ke “IT export”. Penulis : Andi Christian S.Kom

Media Pum 2014

59

KESEHATAN

Mengenal

V

irus Corona Middle East Respiratory Syndrome (MERS) adalah merupakan salah satu jenis virus yang menyerang organ pernafasan orang yang mengidapnya yang merupakan jenis penyakit saluran pernafasan yang bisa mengakibatkan kematian. MERS – Cov adalah merupakan singkatan dari Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus. Virus ini merupakan jenis baru dari kelompok Corona virus (Novel Corona Virus). Virus ini pertama kali dilaporkan pada bulan September 2012 di Arab Saudi. Virus SARS tahun 2003 juga merupakan kelompok virus Corona dan dapat menimbulkan pneumonia berat akan tetapi berbeda dari virus MERS Cov. Informasi yang diperoleh dari website Kementrian Kesehatan RI www.depkes.go.id memberitakan bahwasannya virus ini berbeda dengan corona virus lain yang telah ditemukan sebelumnya sehingga kelompok studi corona virus dari Komite Internasional untuk Taksonomi Virus memutuskan bahwa novel corona virus tersebut dinamakan sebagai MERS-Cov. Virus ini tidak sama dengan corona virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), namun mirip dengan corona virus yang terdapat pada kelelawar.

Gejala Dan Cara Penularan MERS Ada beberapa hal yang bisa kita ketahui dalam rangka mengenali apa saja yang menjadi tanda-tanda orang terkena virus yang satu ini. Karena menyerang saluran pernafasan maka berikut tanda-tanda penyakit MERS antara lain adalah sebagai berikut : • Demam. • Batuk. • Sesak Nafas (nafas pendek). • Bersifat akut.

60

Media Pum 2014

Namun, menurut WHO, virus ini parahnya menyerang radang paru-paru (pneumonia) serta gagal ginjal gejala lainnya adalah berhubungan dengan lambung dan usus seperti diare Sekitar separuh dari jumlah penderita meninggal. Sebagian dari penderita dilaporkan menderita penyakit saluran pernapasan tingkat sedang. Sampai saat ini, masih terus dilakukan investigasi mengenai pola penularan MERS-Cov, karena telah ditemukan adanya penularan dari manusia ke manusia yang saling kontak dekat dengan penderita. Penularan dari pasien yang terinfeksi kepada petugas kesehatan yang merawat juga diamati. Selain itu, cluster dari kasus infeksi MERS-Cov di Arab Saudi, Jordania, the United Kingdom, Prancis, Tunisia, dan Italia juga diinvestigasi. Virus ini dapat menular antar manusia secara terbatas, dan tidak terdapat transmisi penularan antar manusia yang berkelanjutan. Kemungkinan penularannya dapat melalui media sebagai berikut yaitu : • Langsung : Melalui percikan dahak (droplet) pada saat pasien batu atau bersin. • Tidak Langsung : Melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi virus. Untuk itu juga para pejabat di badan kesehatan dunia (WHO) seperti informasi y a n g dilansir dari www. voaindonesia.com juga menyatakan serta prihatin prihatin bahwa virus MERS mungkin akan menular ke para peziarah kaum muslimin yang diperkirakan akan mengunjungi tempat-tempat suci di Arab Saudi bulan depan dalam bulan Ramadan, atau

KESEHATAN jutaan lagi diperkirakan akan datang bulan Oktober untuk menunaikan ibadah Haji di Mekah. Untuk itulah para jamaah haji Indonesia serta juga para tenaga kesehatan yang ikut serta dalam TKHI dan PPIH Tahun 2014 ini untuk selalu menjaga kesehatan dan melakukan tindakan pencegahan akan penularan penyakit yang disebabkan oleh karena corona virus yang disebut Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-Cov) ini. Siapa yang berisiko tertular Mers? Menurut Dokter spesialis paru Diah Handayani dari FKUI/RSCM mengatakan, ada beberapa kelompok orang yang lebih rentan mengalami MERS. Kelompok-kelompok yang dimaksud itu antara lain: - Memiliki riwayat penyakit asma, penyakit paru obstruksi kronis, tuberkulosis, dan permasalahan paru lainnya. Diah menjelaskan, kondisi paru orang di kelompok ini tidak sesehat orang yang tidak pernah mengalami sakit sebelumnya. Akibatnya risiko mereka tertular MERS pun makin tinggi.  - Orang tua di atas 60 tahun. Ini karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah dibandingkan orang-orang yang berusia lebih muda. Secara alamiah memang seiring bertambahnya usia, daya tahan tubuh semakin menurun.  - Perokok. Kebiasaan merokok merupakan salah satu hal yang merusak paru. Karena itu, perokok pun lebih rentan tertular virus korona. Di samping itu, daya tahan tubuh perokok juga umumnya lebih rendah dibandingkan orang-orang yang tidak merokok.  - Anak balita. Diah mengatakan, daya tahan tubuh balita belum sempurna

layaknya orang dewasa. Karena itu, mereka pun lebih berisiko terkena penyakit saat terpapar oleh virus penyebab infeksi.  -

Ibu hamil. Secara umum ibu hamil sebenarnya memiliki daya tahan tubuh seperti orang dewasa lainnya, tetapi pada beberapa kasus kehamilan dapat menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi penyakit yang diderita saat hamil bukan hanya memengaruhi kesehatan ibu, melainkan juga janinnya.

Pengobatan Dan Vaksin Mers-Cov Sampai dengan saat ini memang belum ada vaksin yang spesifik dapat mencegah infeksi MERS-Cov. Selain itu, belum ditemukan juga metode pengobatan yang secara spesifik dapat menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh MERS-Cov. Perawatan medis hanya bersifat supportive untuk meringankan gejala. Tes laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk MERS-Cov tersedia di Kementerian Kesehatan dan beberapa laboratorium internasional, namun tes tersebut bukan tes rutin. Belum ada vaksin yang tersedia. Pengobatan anti viral yang bersifat spesifik belum ada, dan pengobatan yang dilakukan tergantung dari kondisi pasien. Pencegahan dengan menjalankan pol hidup yang sehat dengan melakukan PHBS (pola hidup bersih dan sehat), dan juga menghindari kontak erat dengan penderita, serta menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan menerapkan etika batuk ketika sakit perlu untuk diterapkan dengan baik. http://askep-net.blogspot.com/2014/05/penyebabtanda-gejala-virus-mers-cov.html#sthash.4JJoCUHq. dpuf dan berbagai sumber.

Media Pum 2014

61

SECERCAH CAHAYA

Kemuliaan di Balik Tasbih

K

alimat tasbih adalah ucapan “ subhanallah” atau yang semisalnya. Makna kalimat tasbih adalah pensucian Allah dari semua sifat yang tidak layak disandarkan kepadaNya. Dalam Al Qur’an terdapat 8 surat yang dibuka dengan tasbih. Kata “subhan” ( maha suci ) disebutkan dalam al qur’an sebanyak 25 kali dalam rangka menetapkan sifat terpuji bagi Allah atau menafikan dari Allah sifat tercela yang dituduhkan oleh orang-orang sesat. Hal ini menunjukkan tingginya keutamaan kalimat tasbih.

Diantara keutamaan tasbih adalah : • Barangsiapa membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari maka diampuni dosanya meski dosanya seperti buih dilautan. • Barang siapa yang membaca subhanallahi wabihamdihi sebanyak 100 kali setiap pagi dan sore maka tidak ada orang membawa pahala melebihi dia kecuali orang yang juga membaca seperti itu atau lebih banyak lagi. • Barangsiapa bertasbih sebanyak 100 kali maka akan ditulis baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan darinya 1000 kesalahan. • Dua kalimat yang disukai oleh Allah ar-Rahman, ringan di lisan akan tetapi berat di timbangan Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al adzim. • Barang siapa mengucapkan subhanallahi wabihamdihi maka akan ditanamkan 1 pohon kurma di surga. • Barangsiapa yang membaca doa kafaratul majlis yang ada kalimat tasbihnya maka akan diampuni kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam majlis tersebut. Seluruh makhluk di alam semesta ini bertasbih mensucikan Allah taala. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu’jamul ausath Sesungguhnya Abu Dzar pernah hadir bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam suatu halaqoh. Disana ada Abu bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat nabi lainnya. Saat itu ditangan Nabi ada beberapa kerikil. Ternyata kerikil-kerikil itu bertasbih dengan suara yang dapat didengar oleh setiap sahabat yang hadir dalam halaqoh tersebut. Kemudian kerikil-kerikil itu Nabi pindahkan ke tangan Abu bakar. Maka kerikil-kerikil itupun bertasbih yang dapat didengar oleh para sahabat yang hadir. Kemudian kerikil-kerikil itu Nabi pindahkan ke tangan Umar. Maka kerikil-kerikil itupun bertasbih yang dapat didengarkan oleh para sahabat yang hadir saat itu. Kemudian kerikil-kerikil itu dipindahkan ke tangan Utsman . Maka kerikilkerikil itupun bertasbih yang dapat didengarkan oleh para sahabat yang hadir saat itu. Kemudian kerikil-kerikil itu dipindah ke tangan para sahabat dan ternyata sudah tidak terdengar kembali suara tasbihnya.

62

Media Pum 2014

TRAVELLER

P

rovinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya merupakan bagian dari Sumatera Selatan dan pada tahun 2000 ditetapkan menjadi provinsi dengan ibukotanya adalah Pangkalpinang. Bangka menyimpan kekayaan potensi wisata yang beragam mulai dari wisata kuliner khas Bangka, wisata sejarah, wisata pantai yang mempesona. Kata Bangka berasal dari vangka yang berarti Timah, karena wilayah ini memang kaya barang tambang timah. Setelah timah ditemukan di sini abad ke-17, membuat Bangka mendapatkan kekayaan dan terkenal sebagai penghasil Timah terbesar di Indonesia.  Sekarang meski masih ditambang namun tidak sebanyak seperti dahulu. Media Pum 2014

63

TRAVELLER

A. Wisata Sejarah Kota Muntok

rumah residen dengan Taman Wilhemina-nya, perumahan karyawan timah Belanda, kantor pos, dan Pesanggerahan Muntok.

Berjarak sekirar 140 km dari Pangkalpinang, Kota Muntok dapat ditempuh dengan waktu perjalanan sekitar 3 jam. Mengunjungi wisata sejarah di kota tua Muntok dijamin tidak akan membosankan. Kita akan disuguhi beragam keindahan gaya arsitektur bangunan tua peninggalan sejarah. Kota tua Muntok tidak hanya menyimpan bangunan tua bergaya kolonial sebagaimana kota tua lainnya tetapi juga bangunanbangunan tua bergaya arsitektur khas Melayu dan China, serta suku asli yang mendiami Muntok.

Kampung China. Sesuai namanya, di kawasan yang berada di bagian paling Barat ini memang banyak ditemui bangunan-bangunan bergaya arsitektur China. Ciri arsitektur China tidak hanya dapat dilihat pada vihara tetapi juga pada rumah-rumah pemukiman, toko dan juga kios di pasar.

GOOGLE.COM

GOOGLE.COM

c.

MUSEUM TIMAH

b.

Kampung Eropa yang berada di pusat kota dan sebelah utara dari cluster Melayu. Disebut sebagai kampung Eropa sebab dulunya di daerah ini berdiri perusahaan timah yang dibangun oleh Belanda, yaitu Bangka Tin Winning Bedrif. Seiring berjalannya perusahaan tersebut, tentunya banyak didirikan bangunan-bangunan bergaya Eropa (Belanda) sebagai bangunan pendukung maupun hunian karyawan timah. Kantor Banka Tin Winning Bedrif yang dulunya merupakan kantor pusat perusahaan timah adalah salah satu yang paling popular. Bangunan tua lainnya adalah kompleks

64

Media Pum 2014

Kota Muntok tak lepas dari sejarah pertimahan dan sejarah Indonesia. Museum Timah terletak di Gedung Hoofdbureau-banka tin winning yang dulunya merupakan rumah dinas Hoofdt Administrateur Banka Tin Winning (BTW). Di museum ini terdapat sembilan galeri yang menceritakan sejarah perkembangan sosial budaya masyarakat Muntok, galeri yang memaparkan bangunan bersejarah di Kota Muntok, galeri ekplorasi pertimahan, galeri tambang darat, galeri tambang laut dan galeri peleburan timah.Selain itu juga terdapat galeri sejarah para pemimpin yang pernah diasingkan di Muntok dan galeri yang menggambarkan sejarah perang dunia kedua.

GOOGLE.COM

Secara umum, Kota Muntok dibagi dalam 3 cluster, yaitu: a. Kampung Melayu, yang terbagi kedalam 3 sub cluster, yaitu Kampung Tanjung (disebelah Barat), Kampung Teluk Rubia (Timur) dan Kampung Ulu (Utara). Pemukiman tertua dapat dilihat di Kampung Tanjung dimana masih terdapat rumah panggung khas suku Melayu. Selain itu, bangunan tua lainnya yang ada di kawasan ini adalah Masjid Jamik, Benteng Kute Seribu, Kompleks Makam Bangsawan Melayu, dan Surau Tanjung.

TRAVELLER

Selain menyimpan catatan perjalanan panjang sejarah pertimahan, gedung ini juga memiliki nilai sejarah yang penting bagi kemerdekaan RI. Gedung tersebut pernah menjadi lokasi perundingan Komisi Tiga Negara sehingga lahirlah Roem-Royen Statement pada 7 Mei 1949 yang berujung pada penyerahan kedaulatan Republik Indonesia pada Desember 1949. Dengan mengunjungi museum ini maka pengunjung museum akan mendapatkan gambaran utuh mengenai Kota Muntok dan teknologi pertimahan serta sejarah kemerdekaan

Sejak 22 Desember 1948 hingga Juli 1949, Bung Hatta bersama AG Pringgodidgo, Mr Assa’at, dan Komodor Suryadarma diasingkan oleh Belanda ke pulau Bangka.  Setibanya di sana, dapat dilihat langsung kamar yang pernah di tempati Bung Hatta yang dibiarkan kosong hingga kini serta sebuah mobil bersejarah Ford Deluxe 8 dengan plat nomor BN 10.  

GOOGLE.COM

WISMA R ANGGAM DAN PESANGGAR AHAN MENUMBING Wisma Ranggam dan Pesanggrahan Menumbing, merupakan tempat yang wajib dikunjungi ketika kita berada di Kota Muntok karena kedua bangunan tersebut memiliki nilai bersejarah sebab di sanalah tokoh proklamator Indonesia pernah menetap saat hidup dalam pengasingan oleh Belanda pada 1948-1949. a. Wisma Ranggam atau Pesanggrahan Muntok adalah tempat pengasingan bagi Presiden Soekarno dan tiga tokoh pejuang lain antara tahun 19481949. Tiga tokoh lainya adalah Agus Salim, Ali Sastro Amidjojo dan M Roem. Bung Karno menempati kamar berukuran 5,5x4 meter di bangunan tua hasil rancangan Y Lokalo tahun 1827. Awalnya pesanggrahan ini dibangun oleh Bangka Tien Winning sebagai tempat peristirahatan karyawan perusahaan timah milik Belanda tersebut. Wisma ini bagaimana pun juga memiliki peran bagi sejarah perjuangan Indonesia karena i a juga menjadi tempat pertemuan tokoh kemerdekaan.

MERCUSUAR TANJUNG KELIAN Berjarak sekitar 9 Km dari Kota Muntok dan berada tidak jauh dari Pantai Tanjung Kelian kita akan menemukan Mercusuar Tanjung Kelian yang dibangun tahun 1862 dan merupakan peninggalan bersejarah yang menarik untuk dikunjungi, dari mercusuar ini kita bisa melihat pemandangan pantai dan Kota Muntok dari atas.

GOOGLE.COM

B. Wisata Pantai

GOOGLE.COM

1.

Kecantikan deretan pantai di Pulau Bangka tak usah diragukan lagi. Ada beberapa rekomendasi pantai indah dan mempesona yang wajib dikunjungi ketika kita berada di Pulau Bangka yakni: Pantai Tanjung Pesona GOOGLE.COM



b.

Pesanggrahan Menumbing, tempat ini berjarak sekitar 10 Km dari Kota Muntok dan untuk sampai di tempat ini kita harus melewati hutan sejauh 5 km dengan kondisi jalan yang sempit dan berkelok.

Media Pum 2014

65

TRAVELLER

Pantai Matras memiliki hamparan pasir putih yang halus dan dialiri air sungai alami. Keistimewaan lain, lokasinya yang nyaman dan tenang akan memberikan keleluasaan bagi Anda untuk menyantap makanan sambil bersandar di bebatuan alam dan menikmati keindahan suasana pantai. Di kawasan Pantai Matras juga telah dibangun banyak tempat peristirahatan berupa bungalow sederhana yang nyaman.

Sesuai dengan namanya maka pantai ini menyimpan keindahan yang mempesona. Pantai ini sudah dilengkapi dengan fasilitas resort yang lengkap. Kami sampai di kawasan tersebut pada sore hari dan menikmati sunset yang indah dengan air laut yang berkilauan karena pantulan cahaya matahari. 2.

Pantai Parai Tenggiri

C. Wisata Kuliner

GOOGLE.COM



Pantai Parai Tenggiri terletak di daerah Matras Sungailiat, sekitar 40 km dari Bandara Depati Amir, Pangkalpinang. Pantainya sangat memungkinkan Anda berenang dan bermain air di sepanjang bibir pantai dengan pasir berwarna putih dan air laut yang hijau. Pantai Parai adalah tempat yang ideal berwista dalam suasana santai yang menyuguhkan panorama pantai desa nelayan. Di Pantai Parai Tenggiri Anda dapat melihat batubatu granit yang besar beragam bentuk unik yang tidak dapat dijumpai di daerah lain. Bebatuan karang inilah yang membuat pemandangan di pantai ini menjadi lebih istimewa dan kerap kali mengundang decak kagum para pengunjung. Dari atas batu-batu karang, pengunjung dapat duduk santai untuk menikmati keindahan Laut Cina Selatan yang teduh dan berombak kecil.

EPILOG

Pantai Matras Agnes Wirdayanti

GOOGLE.COM

3.

Ke Bangka tak lengkap rasanya jika kita tidak mencicipi makanan khas Bangka yakni martabak bangka yang terkenal yakni martabak bangka asli atau Hoklopan yang hanya menggunakan gula pasir dan toping wijen. Kuliner lainnya yang tidak ada di tempat lain adalah mie koba yang bercita rasa seafood kuat. Untuk yang menyukai kopi, Bangka terkenal dengan kopi khasnya yakni Kingkong kopi,

66

Media Pum 2014

Menjelajahi Indonesia dengan beragam keindahan yang dimiliki serta menapaktilasi sejarah yang ada di tiap daerah, membuat kita semakin menyadari bahwa Indonesia adalah Negara yang memiliki keanekaragaman wisata yang harus dikunjungi dan dibanggakan oleh segenap anak bangsa Indonesia. (Liputan Tim Data dan Informasi Ditjen PUM Kemendagri)

UTAMA

Judul Buku: Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia Pengarang: Agus Dwiyanto Partini Ratminto Bambang Wicaksono Wini Tamtiari Bevaola Kusumasari Mohammad Nuh Penerbit: Gadjah Mada University Press

B

irokrasi publik di Indonesia menghadapi masalah multidimensional yang amat kompleks. Struktur birokrasi yang

B

uku ini merupakan tulisan populer dan murni akademik yang menelusuri sejarah dan perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dari masa Hindia Belanda, pasca Proklamasi, era demokrasi terpimpin, era orde baru sampai masa reformasi sekarang ini. Penelaahan perjalanan perubahan perundangundangan tentang desentralisasi, baik politik maupun teritorial sesuai dengan nilai-nilai yang dianut “elit politik” pada masanya. Penulisan dan penyorotan lebih ditekankan kepada pelaksanaan otonomi daerah masa lalu dan masa kini dengan telaahan: Cita Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Konsep desentralisasi dan otonomi daerah, perbandingan desentralisasi dan otonomi daerah dengan negara lain, kebijaksanaan nasional dan pemberian otonomi kepada

sangat hirarkhis, terkotak-kotak, dan rigid membuat para pejabat birokrasi kurang mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masih kuatnya budaya paternalistik dan rendahnya kemampuan masyarakat mengontrol praktik penyelenggaraan pelayanan ikut memberikan kontribusi terhadap buruknya kinerja pelayanan publik. Birokrasi publik di Indonesia telah gagal mewujudkan pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Buku ini menyajikan fakta empirik dan analisis kritis mengenai kinerja birokrasi publik di Indonesia. Berbagai faktor yang menjadi penyebab dari buruknya kinerja birokrasi publik dibahas secara

mendalam dalam buku ini. Lebih dari itu, buku ini juga menawarkan pilihan-pilihan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mereformasi birokrasinya.

daerah, kerangka teori implementasi kebijaksanaan otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, bentuk dan struktur pemerintahan daerah, pengawasan terhadap pemerintah daerah, hubungan antar organisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, karakteristik aparatur pemerintah daerah dan pelaksanaan otonomi daerah juga mencari alternatif bentuk-bentuk otonomi daerah serta otonomi daerah dalam menghadapi peluang dan tantangan zaman. Selanjutnya bagaimana kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dulu, kini dan tantangan globalisasi dalam menghadapi paradigma baru otonomi daerah yang berorientasikan kepada demokrasi dan kemandirian rakyat dengan pergeseran paradigma baru dari UU No. 5 Tahun 1974 Kepada UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 Menghadapi persaingan

global yang kompetitif dengan paradigma baru yang berorientasi kepada kepentingan rakyat yang “berperan dan berprakarsa” secara mandiri memberdayakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam bagi kemakmuran dan keadilan sosial ekonomi yang demokratis.

Judul Buku: Pemerintahan Daerah Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi Pengarang: Prof. Dr. E. Koswara Kertapraja Penerbit: Inner bekerjasama dengan Universitas Satyagama

Media Pum 2014

67

SUARA PEMBACA

68

Salut dengan Majalah PUM, karena eksistensinya sangat membantu dalam memberikan informasi seputar dunia pemerintahan di Indonesia. Harapan saya Media ini dapat lebih menggali dan mengkaji berbagai aspek kepemerintahan sampai ke tingkat terendah, sehingga dapat merepresentasikan kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan dengan laju dinamika dunia pemerintahan dan kehidupan soisal kemasyarakatan yang ada saat ini. Eko Sulistiono, S.STP Sekretaris Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

Kami ucapkan terimakasih kepada Redaksi Majalah Ditjen PUM, Kami memberikan apresiasi atas eksistensi Majalah PUM selama ini, dan kami yang berada di Pemda sangat membutuhkan info yang tersaji di Majalah PUM terutama terkait Paraturan Perundang – Undangan yang baru sehingga kami bisa mempelajari dan mengalisa aturan tersebut sebelum mengeksekusi kegiatan. Harapan kedepan untuk Majalah PUM semoga lebih interaktif lagi.

Kami menyambut positif atas majalah Media Informasi Ditjen PUM karena melalui majalah ini, bisa menyajikan informasi terkait berbagai tugas-tugas pemerintahan baik dikalangan internal instansi Ditjen PUM maupun didaerah Provinsi/kab dan kota. Melalui informasi yang disajikan, sekaligus sebagai pertukaran Informasi baik dari Ditjen PUM maupun daerah, sehingga kedepan perjalanan majalah, kami di daerah mengharap ada penyajian informasi Satpol PP dan SKPD lainya. Kami berharap majalah ini bisa didistribusikan ke daerah dan mengangkat kegiatan Satpol PP sebagai bahan referensi didaerah. M.B Kalau, Kasatpol PP Kabupaten Maluku Tengah

Restu Andi Surya, S. TP, M, PA, Kasubbag Perangkat Pemda pada

Media Pum 2014

Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh

Majalah Ditjen PUM sungguh sangat menarik, baik tampilan media maupun isi pesannya, sangat informatif dan Komprehenship, sehingga dengan membaca Majalah PUM bisa mengetahui Tupoksi PUM. YanuarAndriyana Putra, S. Kom, Kasubbid Sistem Pusdatinkomtel Kemendagri