KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) (Studi Kasus Masalah Bahan Bakar Minyak Tahun 2012) Tukina Marketing Communication Department, Faculty of Economic and Communication, BINUS University Jln. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480
[email protected]
ABSTRACT Price of international oil and gas has fluctuatively increased from time to time. The reality encourages the government of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) to raise (or adjust) the price of fuel in the country. Viewed from the history, since the era of President Soekarno, Soeharto, Megawati, and Gusdur fuel price increase policy has always been controversial, inviting pros and cons, although the actual adjustment is reasonable and necessary. Government policy of SBY to raise fuel prices and ultimately failed is interesting to learn. This study focused on the political communication of SBY government. The SBY government's efforts to raise fuel prices got tough challenge from several people, including members of the Parliament. The pros and cons protracted and eventually the SBY government failed to raise the fuel prices. Methodology of this article used descriptivequalitative research. Data obtained through field observations and literature. Data were analyzed descriptively based on research purposes. Role of the writer in a descriptive qualitative study was the main thing. Results showed that the failure of SBY political communication was caused by the failure in convincing Indonesian people. SBY government needed to clarify and reinforce the authority to raise fuel prices belong to the Government. Any information (messages) should be communicated directly, clearly, and firmly through the process. Messages from the source to the target (society) needs to be maintained properly. If not, the messages can be misused. Each message can be added, subtracted (either partially or completely) which will lead to misunderstanding, biased, confusing, and protracting situasions. Keywords: government, political process, political communication
ABSTRAK Harga bahan bakar minyak dunia mengalami kenaikan secara fluktuaktif dari waktu ke waktu. Kenyataan tersebut mendorong pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikkan (atau menyesuaikan) harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Dilihat dari sejarah, dari zaman Presiden Soekarno, Soeharto, dan Megawati Sukarnoputri, serta Gusdur kebijakan menaikkan harga BBM selalu menjadi hal yang kontroversial, mengundang pro dan Kontra, walaupun sebenarnya penyesuaian tersebut wajar dan diperlukan. Kegagalan kebijakan pemerintah SBY dalam menaikkan harga BBM menarik untuk diteliti. Penelitian ini difokuskan pada komunikasi politik pemerintah SBY. Upaya pemerintah SBY untuk menaikkan harga BBM mendapat tantangan keras dari beberapa kalangan termasuk anggota DPR. Sikap pro dan kontra tersebut berlarut-larut dan akhirnya pemerintah SBY gagal menaikkan harga BBM. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui observasi lapangan dan studi pustaka. Data dianalisis secara deskriptif berdasakan tujuan. Peranan penulis dalam penelitian kualitatif deskritif menjadi hal yang utama. Hasil penelitian menunjukkan kegagalan komunikasi politik pemerintah SBY disebabkan kegagalan dalam meyakinkan rakyat Indonesia. Pemerintah SBY perlu memperjelas dan mempertegas bahwa kewenangan menaikkan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah. Setiap pesan harus dikomunikasikan langsung, dengan jelas dan tegas melalui proses yang benar. Pesan dari sumber yang disampaikan ke target (masyarakat) perlu dijaga dengan baik. Jika tidak, dapat disalahgunakan karena setiap pesan bisa ditambah, dikurangi (baik sebagian atau seluruhnya) yang akan membuat kesalahpahaman, bias, dan membingungkan serta berlarut-larut. Kata kunci: pemerintah, proses politik, komunikasi politik
894
HUMANIORA Vol.4 No.2 Oktober 2013: 894-902
PENDAHULUAN Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu yang lalu menghadapi masalah yang cukup pelik. Masalah yang cukup berat tersebut berkaitan dengan perkembangan harga minyak dunia yang bersifat fluktuatif dan perlu disesuaikan dengan Harga Bahan Bakar (BBM) dalam negeri. Apalagi Pemerintah SBY sudah lama juga belum menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak tersebut. Berbagai wacana sebelum kenaikan berkembang luas dan ramai menjadi bahan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat termasuk oleh berbagai ahli dari berbagai bidang, seperti perminyakan, pertambangan, ekonomi dan sosial. Keinginan Pemerintah SBY sudah mengerucut dan menjadi bulat bahwa BBM perlu dinaikkan, disesuaikan dengan harga minyak dunia. Bahasa yang dipilih adalah menaikkan, bukan menyesuaikan. Kedua bahasa antara menyesuaikan dan menaikan juga menjadi perdebatan tersendiri. Upaya pemerintah untuk menaikan harga BBM mendapat ganjalan yang cukup berat terutama dari berbagai tokoh mayarakat, LSM, dan sebagian anggota DPR, terlebih dari partai politik. Hal demikian menjadi makin rumit karena seolah-olah masalah hak pemerintah untuk menaikan BBM dicampuri oleh urusan politik. Pemerintah SBY sendiri menekankan bila BBM dinaikkan maka akan ada program kompensasi untuk membantu atau menolong warga kurang mampu dengan disalurkannya kembali Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan perluasan Beasiswa. Sebagian kalangan masyarakat ada yang tidak sepakat dengan cara BLT tersebut sebab dikhawatirkan disalahgunakan dalam pelaksanaannya di lapangan, disalagunakan untuk kepentingan Politik tertentu apalagi mendekati Pemilu 2014. Ada pula yang beranggapan kebijakan BLT tersebut sebagai kebijakan yang ‘kurang mendidik’ karena membuat orang menjadi malas. Hal tersebut juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pemerintahan SBY, tetapi penjelasan tersebut kurang bisa diterima masyarakat. Penjelasan tersebut malah justru menimbulkan sikap pro dan kontra. Pada waktu itu yang mengemuka di publik justru adalah masalah kekuatan politik antikebijakan pemerintah (oposisi) dan di sisi lain ada kekuatan politik pro pemerintah (sedang berkuasa). Istilah pro dan kontra (oposisi) sangat familiar, mungkin karena juga dipengaruhi politik internasional, terutama dengan masalah di Libya waktu itu yaitu kejatuhan pemerintahan Muammar Gaddafi di Libia. Perdebatan Politik masalah kenaikan BBM akhirnya meluas antara kekuatan politik antipemerintah dan kekuatan politik pro pemerintah. Perdebatan sebenarnya dipengaruhi dengan terpecah belahnya DPR (parlemen) menjadi 2 kekuatan: pro dengan kebijakan pemerintah (pro pemerintah) dan pro dengan kebijkan pemerintah (antipemerintah). Dari perdebatan tersebut akhirnya meluas ‘membelah masyarakat’. Padahal perdebatan tersebut bukan pada subtansi permasalahan dan sebenarnya juga tidak perlu terjadi jika kedewasaan dalam kehidupan politik berjalan dengan baik, sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewenangannya secara tepat. Serta yang sangat penting diperhatikan, pemerintah perlu melakukan komunikasi politik secara tepat. Kenaikan BBM jika dipikirkan dengan kepala dingin merupakan sesuatu yang wajar dan tidak aneh karena harga minyak di Indonesia pasti juga dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Jika harga minyak dunia naik terus dalam kurun waktu tertentu, tidak salah harga BBM dalam negeri juga disesuaikan. Belajar dari penguasa sebelumnya, zaman Soeharto, Gusdur, dan Megawati Sukarnoputri kenaikan harga BBM sering dilakukan, terlepas dari pro dan kontra. Pada masa Megawati Sukarnoputri berkuasa, sekitar tiga kali kenaikan harga BBM terjadi. Upaya Pemerintah SBY untuk menaikkan harga BBM sangat berat dan berliku serta tidak mudah. Hal itu tentunya juga dialami presiden-presiden sebelumnya. Oleh karena itu, menjadi sangat menarik untuk mempelajari tentang cara komunikasi politik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam masalah kenaikan harga BBM. Teori yang dipakai adalah teori politik dan komunikasi politik, sebagai berikut.
Komunikasi Politik Pemerintah ….. (Tukina)
895
Politik Membicarakan Politik berkaitan dengan masalah power (kekuasaan). Ada juga yang mengerucutkan pembahasan yang berkaitan dengan masalah Policy (kebijakan/kebijaksanaan). Secara umum Politik berkaitan dengan kekuasaan. Dalam Negara perlu ada orang atau sekelompok orang yang berkuasa.Pembahasan mengenai politik menjadi sesuatu yang sangat sentral dalam negara, sebab adanya negara, penguasa, dan para pejabat negara diperoleh dan dibentuk dari aktivitas politik tersebut. Maka dapat dikatakan adalah benar bahwa tidak ada politik maka tidak ada negara karena negara sendiri sebenarnya tujuan akhir dari sebuah politik. Sehingga tidaklah mungkin ada negara dan penguasa jika tidak ada politik. Orang atau sekelompok orang yang berkuasa tersebut sebut elite politik. Oleh karena itu, berbicara masalah politik sejatinya adalah berbicara masalah kekuasaan, dalam pengertian cara untuk mendapatkan, memperoleh, dan juga tentunya mempertahankan kekuasaan. Pada akhirnya politik akan selalu berkaitan dengan kepentingan, yaitu kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan dalam pengertian kedudukan dan posisi tertentu terutama posisi politik dalam negara. Kekuasaan Menurut Budiarjo (200x), kekuasaan adalah orang atau sekelompok orang memengaruhi orang atau sekelompok orang lain sehingga orang atau kelompok orang tersebut berperilaku sama. Kekuasaan berbeda dengan orang yang memiliki peran dalam masyarakat. Peran (role) yang dimiliki tokoh masyarakat dan atau pemerintah sifatnya tidak memaksa dan mutlak. Sedangkan pada konsep kekuasaan pengaruh seseorang bersifat dapat menjadi mutlak, dalam pengertian orang atau kelompok orang lain wajib berperilaku sama dengan orang yang sedang berkuasa. Itulah sebabnya kekuasaan disertai dengan alat pemaksa yang sah. Dalam hal ini, jika dalam negara adalah alat Negara, kedudukan dan peran alat negara adalah sebagai alat untuk menegakkan kekuasaan negara agar dapat berjalan dengan kuat. Alat negara tersebut adalah militer (TNI), Polri, dan sebagainya. Kewenangan Merupakan sesuatu hak yang ditegaskan atau dinyatakan dalam suatu aturan perundanganundangan. Kewenangan merupakan hak yang melekat pada seseorang yang dinyatakan secara tegas dalam suatu peraturan. Kewenangan tersebut sangat penting apalagi dalam memabahas politik dan pemerintahan. Adanya istilah kewenangan adalah dalam rangka agar tugas yang dilakukan oleh yang memiliki kewenangan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Hal demikian didasari karena tidak semua orang memiliki kemampuan, pemahaman, pengetahuan, dan pengertian mengenai suatu bidang tugas secara memadai. Orang yang baik atau bahkan sangat baik mengetahui, memahami, dan mampu memberi solusi dengan baik dalam suatu bidang tertentu itulah yang oleh peraturan ditegaskan untuk diberi kewenangan. Partai Politik Partai politik merupakan sekelompok orang yang berhimpun atau berorganisasi dalam satu tujuan dan visi politik yang sama. Partai politik merupakan bagian kelompok tertentu yang beraktivitas politik disatukan atas dasar tujuan (visi) politik yang sama. Tujuan dan visi politik tersebut dapat juga dalam istilah dewasa ini disebut sebagai platform politik. Ikatan dan pengikatan anggota partai politik ditentukan oleh adanya kesamaan antara seseorang dengan platform politik tersebut. Berkaitan dengan berjalannya waktu, terkadang anggota partai politik bisa menyeberang atau pindah partai politik jika tidak sejalan lagi dengan partai politik sebelumnya. Partai politik juga terbangun karena kesamaan ideologi. Persamaan ideologi yang dibangun lebih memungkinkan seseorang terikat dengan politik dengan sangat kuat bahkan tidak mustahil dan biasa dapat sampai masalah hidup dan mati. Dengan kata lain, jika keterikatan seseorang dengan partai politik begitu kuat, pembenar tingkah laku dan aktivitas politiknya adalah bersifat ideologis. Itulah sebabnya setiap pertentangan politik yang bersifat
896
HUMANIORA Vol.4 No.2 Oktober 2013: 894-902
ideologis adalah pertentangan yang keras (bahkan sangat keras), menyangkut hidup dan mati dan sangat mendasar dari sebuah politik. Komunikasi Politik Menurut Pye (Nasution, 1990), hubungan politik dan komunikasi dinilai bersifat intim. Komunikasi menempati fungsi yang fundamental. Di atas segalanya, menurut Pye, ada pertanyaan menarik. Bahwa menurutnya, bagaimanapun, pendekatan komunikasi telah membantu memberikan pandangan yang mendalam dan lebih halus mengenai perilaku politik. Dalam peristiwa komunikasi politik ada 3 hal mendasar yang perlu dipahami, yaitu: sumber (source), pesan (Message), dan Penerima (destination). Sumber disebut juga komunikator atau sender atau pengirim merupakan pihak yang memulai dan atau memprakarsai suatu komunikasi. Sumber/komunikator/sender dapat berupa orang-peroangan ataupun organisasi yang terdiri dari beberapa atau banyak orang. Sedangkan pesan (message/content) merupakan suatu informasi/pengetahuan/ide/maksud hati yang disampaikan melalui proses komunikasi. Penerima yang disebut sebagai komunikan atau audience (khalayak) merupakan pihak yang dituju dalam proses komunikasi. Komunikasi politik dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan penerima. Komunikasi politik secara tidak langsung bisa disebabkan karena jarak dan waktu atau wujud pesan seperti visual dan audio. Untuk komunikasi politik tidak langsung diperlukan adanya saluran (medium/media komunikasi), dan jika menyangkut saluran berupa media elektronik disebut channel. Media komunikasi sendiri secara umum dapat dikelompokkan menjadi media cetak (print media) dan media elektronik. Masing-masing media memiliki karakterisktik tersendiri. Unsur berikutnya dari proses komunikasi adalah umpan balik (feedback), yaitu berupa respons atau tanggapan pihak penerima terhadap pesan ataupun informasi yang diperoleh yang disampaikan kepada pihak sumber. Dari umpan balik inilah sumber dapat mengetahui, jika pesan yang disampaikan diterima (dicerna dengan tepat) dan cara reaksi penerima pesan yang dimaksud.
METODE PENELITIAN Penelitian mengenai komunikasi politik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Studi Kasus Kegagalan Pemerintah Menaikkan harga BBM) adalah penelitian kualitatif. Data didapat dari observasi (pengamatan) dan studi literature. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data yang diperoleh diuraikan untuk menjawab pokok masalah penelitian. Periode pengamatan adalah sebelum dan sesudah isu BBM tersebut hangat dibicarakan di masyarakat. Sedangkan maksud dan tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan memahami proses komunikasi politik yang baik dan untuk mengetahui komunikasi politik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam masalah BBM
HASIL DAN PEMBAHASAN Proses Komunikasi Politik Keberhasilan komunikasi politik tidak terlepas dari proses komunikasi politik tersebut. Komunikasi tidak dapat dilepaskan dari proses komunikasi politik. Proses komunikasi politik sangat penting agar dapat menjamin keberhasilan dari sebuah komunikasi. Sebagai suatu proses, maka
Komunikasi Politik Pemerintah ….. (Tukina)
897
berkaitan pula dengan dimensi waktu. Waktu juga merupakan essensi dasar keberhasilan sebuah komunikasi. Dengan kata lain, komunikasi yang baik tentunya juga perlu mempertimbangkan dimensi waktu. Keterlambatan, kecepatan, momen serta masa (periode) waktu, merupakan kata-kata dasar dari berhasil tidaknya komunikasi diadakan termasuk komunikasi politik. Sebagai sebuah proses, dimensi waktu menjadi melekat dari berhasil tidaknya komunikasi dilakukan. Proses Komunikasi Politik, melibatkan dua kata utama dari sisi (sudut) komunikasi dan dari sudut politik. Keberhasilan sebuah komunikasi politik perlu memerhatikan komunikasi dan Politik, artinya proses komunikasi dan proses politik akan terjadi demi untuk keberhasilan sebuah komunikasi. Proses komunikasi dan proses politik terbingkai menjadi satu, yaitu Proses Komunikasi Politik. Oleh karena itu, tidak heran bila keberhasilan berkomunikasi politik juga sangat dipengaruhi oleh proses politik. Perdebatan bahwa permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah bukan masalah politik perlu dipertimbangkan dari sisi logika bahwa komunikasi politik adalah berkaitan pula tentunya dengan proses politik. Keberhasilan komunikasi politik dalam masalah BBM dengan demikian juga perlu pula dikomunikasikan secara politik. Di sinilah peran pendekatan politik perlu turut disertakan. Belajar dari presiden Republik Indonesia yang pernah berkuasa sebelumnya (Soekarno, Soeharto, Habibie, dan Megawati Sukarnoputri) mempertegas kembali bahwa masalah yang menyangkut kepentingan mendasar publik secara nasional Indonesia akan mendatangkan sikap pro dan kontra. Permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) juga merupakan masalah yang mendasar menyangkut hajat hidup 245 Juta penduduk Indonesia, maka sudah pasti akan mendatangkan pro dan kontra yang luar biasa. Sebenarnya dalam politik sikap pro dan kontra merupakan sesuatu yang tidak salah dan sangat wajar. Yang akan menjadi masalah adalah jika sikap pro dan kontra tersebut dibesarbesarkan, dilawan-lawankan, dikorek-korek biar terjadi biang perbedaan yang tajam, jadi bukan masalah pro dan kontranya itu sendiri. Untuk membuat sikap yang harmonis sikap pro dan kontra tersebut perlu disikapi dengan kematangan dan kedewasaan dalam bersikap. Selama tidak ada kedewasaan dan kematangan bersikap, maka yang terjadi adalah proses komunikasi dan proses politik tidak berjalan dengan baik. Proses Komunikasi Dalam komunikasi peranan proses sangat penting. Keberhasilan dalam berkomunikasi dipengaruhi oleh proses itu sendiri. Artinya, perlu dilihat sumber pesannya dengan keadaan baik. Sumber perlu baik, dalam pengertian sumber adalah pengirim/sender dapat memiliki sesuatu yang akan dikomunikasikan dan itu merupakan sesuatu yang baik. Sumber yang tidak ada masalah (tidak cela) akan menjadikan sumber pesan sebagai pengirim yang layak untuk diproses selanjutnya. Jika sumber kurang bisa dipercaya bahkan buruk atau sangat buruk, dalam proses selanjutkan dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman dan keselahmengertian yang semakin melebar dan pada akhirnya mendatangkan kekacauan pada tahap-tahap berikutnya. Validitas, soliditas, dan kepercayaan pengirim akan menjadi penentu, termasuk tentunya kredibilitas. Jika sampai permasalahan di pengirim ini tidak ditangani sedangkan proses terus berjalan, yang terjadi adalah semakin memperluas permasalahan sampai media dan akhirnya pada ujungnya yaitu penerima (masyarakat luas). Dalam proses komunikasi, pengirim pesan perlu menjaga dan memagari serta membatasi agar keinginan (maksud hati) yang merupakan hal inti yang akan disampaikan dapat dijaga dan terjaga dengan baik. Penjagaan ini penting karena banyak pihak–apalagi dalam negara berjumlah penduduk 245 juta ini berkeinginan untuk terlibat. Keinginan terlibat apalagi secara aktif sebenarnya juga bukan hal yang negatif dan salah, tetapi apa jadinya jika pengirim tidak menjaga dan ditambah dengan banyak masukan. Akibatnya, informasi menjadi membingungkan, bias, kacau, tidak jelas, dan membuat pusing banyak orang sehingga masyarakat sendiri yang galau. Informasi dari pengirim
898
HUMANIORA Vol.4 No.2 Oktober 2013: 894-902
akhirnya membingungkan seluruh orang yang mendengar. Hal ini akan sangat berbahaya dan membuat masyarakat resah (informasi meresahkan masyarakat). Keterlibatan masyarakat itu sangat perlu, tetapi masyarakat perlu kedewasaan dan kematangan dalam bersikap. Perlu dipahami bahwa maksud hati (inti pesan) itu sifat otonomi orang yang bersangkutan karena yang mengetahui hanya orang tersebut dan ada pada pengirim, bukan pada pihak lain apalagi yang tidak paham dan mengerti akan duduk perkaranya. Pihak lain sebenarnya menjadi pengawas secara umum. Inti pesan tersebut akan menjadi masalah besar jika menyangkut hal yang ilmiah, teknis, rumit diterima orang yang belum mengerti dan memahami hal demikian termasuk duduk perkaranya. Kematangan dan kedewasaan dalam bersikap diperlukan agar komunikasi rawan bias dapat diminimalisasi. Proses komunikasi juga perlu memerhatikan masyarakat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan baik, kurang baik, dan ada sebagian yang tidak mengenyam pendidikan. Istilah terlalu ilmiah, rumit, detail, dan menggunakan istilah-istilah khusus dalam bidang ekonomi, pertambangan, moneter, fiskal, dan internasional serta bidang-bidang khusus lainnya memerlukan dukungan pendidikan yang memadai. Jangan sampai kesalahpahaman, kesalahmengertian semakin lebar sehingga pada akhirnya masyarakat sendiri yang dirugikan. Proses Politik Menurut Kantaprawira (2004), proses politik sangat penting. Proses politik tidak hentihentinya berputar dari masyarakat ke pemerintah dan perlu dilihat sebagai suatu kenyataan (real politik), seperti halnya pengaruh luar masyarakat terhadap sistem politik. Oleh karena itu, pembangunan politik merupakan suatu proses menata unsur-unsur kehidupan politik untuk sementara dan juga seterusnya menuju suatu keadaan yang mantap/stabil (equilibrium) yang dinamis dan responsif. Proses politik sebagaimana namanya sebagai kenyataan politik, merupakan proses dalam rangka memperebutkan, mendapatkan, dan mempertahankan kekuasaan. Hal demikian perlu dimengerti dan dipahami bahwa untuk mendapatkan, memperoleh, dan mempertahankan kekuasaan bukanlah hal yang mudah. Di situlah artinya dalam proses politik tersebut akan bergulat dengan masalah kepentingan politik. Peran utama dari kepentingan politik dimainkan oleh partai politik dan tentunya juga kelompok penekan seperti LSM dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Dalam Pemerintahan SBY, para pemain politik atau yang dikenal aktivis politik (politisi) di Senayan terkadang tidak dapat membedakan dan mempertegas posisinya sebagai politisi partai dengan mewakili rakyat dalam pengertian luas, juga tidak dapat pula membedakan secara jelas waktu mereka harus bermain politik praktis (low politic) dengan politik tingkat tinggi (high politic). Orang yang bergerak dan beraktivitas politik perlu memahami dan menempatkan politik secara tepat. Politik dalam pengertian tingkat rendah idealnya berdampingan sejalan dengan tingkat tinggi. Peran dan cara menerapkan peran politik praktis menyuarakan partai politik, dan menyuarakan rakyat tidak dapat dicampuradukkan. Antara keduanya perlu ditempatkan pada porsi dan tempat yang tepat. Namun sayangnya ada politisi yang selalu mengatakan demi kepentingan rakyat, padahal sejatinya tidak demikian. Pertanyaan mendasar adalah rakyat yang mana, apakah seluruh rakyat Indonesia diwakilinya. Pastilah tidak, dan tidak mungkin untuk itu. Jika ada politisi, juga aktivis organisasi yang bergerak di masyarakat termasuk media cetak dan noncetak (TV) tidak tepat menempatkan dengan tepat, semua urusan negara akan berlarut-larut, bertele-tele, masalah yang ringan menjadi dibesarbesarkan dan terkadang heboh. Jika hal demikian sampai meluas ke masyarakat, masyarakat akan mengikuti pola tersebut dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam politik.
Komunikasi Politik Pemerintah ….. (Tukina)
899
Dalam keadaan masyarakat yang mengikuti pola politik tingkat rendah, masyarakat akan menjadi instabil, kurang harmonis, menuduh-nuduh orang lain serba salah, dan akhirnya akan mendatangkan keresahan, konflik, kekerasan, dan sikap pro-kontra. Sikap melawan-lawankan sesuatu kebijakan juga menjadi ujung pangkal dan menjadi masalah tersendiri. Pikiran politik tentang kawan dan lawan akan semakin lebar dan dibesar-besarkan. Di sisi lain kedewasaan dalam politik dan dalam bermasyarakat akan semakin tercederai. Masyarakat, yang dalam segala sesuatu selalu dilawanlawankan, merupakan cermin dari masyarakat yang kurang sehat. Sikap demikian mengurangi kesepahaman (saling memahami), saling mengerti, dapat menerima, dan ikhlas. Komunikasi Politik Pemerintahan SBY Komunikasi Politik Pemerintahan SBY berjalan tidak begitu jelas dan tegas. Pertama, source, dalam hal ini pemerintahan SBY, kurang menjaga maksud hati (keinginan hati) menyangkut hal yang diinginkan pemerintah. Pemerintah memiliki masalah BBM tetapi keinginan solusi yang ditawarkan oleh pengirim dibiarkan tersalurkan secara bebas dan ditafsirkan secara bebas di tengah-tengah masyarakat. Yang menjadi masalah serius adalah informasi yang tadinya jelas karena kurang terjaga dan tidak dijaga, menjadi informasi yang liar. Bisa jadi hal yang diinginkan pemerintah/pengirim sendiri tidak sesuai dengan yang diterima di masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia yang berjumlah 245 juta menerima informasi yang bisa jadi tidak akurat dan tidak valid karena sudah ditambah-tambah secara massal. Kondisi informasi yang diterima di tengah-tengah masyarakat berbeda dengan yang dimaksud oleh Pemerintah SBY terjadi karena tidak yakinnya atas informasi itu sendiri di samping itu dalam perjalananya sebuah informasi menghadapi banyak sekali gangguan dan hambatan. Gangguan dan hambatan di tengah-tengah perjalanan sebuah informasi berkaitan dengan masalah BBM (alasan harga harus naik) menjadi informasi begitu senjang (lebar jaraknya dan bedanya). Pada kondisi yang lebar jarak dan beda itu, informasi ditambah, ditafsirkan sendiri, atau dikurangi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan politik maupun nonpolitik semisal kepentingan bisnis akibat lanjutnya semua rakyat Indonesia menerima informasi berkaitan masalah BBM tidak valid dan membingunkan. Pemerintah sendiri bisa jadi juga menerima umpan balik yang tidak bisa diduga sebelumnya. Akibatnya, antara pemerintah SBY dan Rakyat Indonesia terjadi kesalahpahaman dan kesalahpengertian yang luar biasa. Masalah yang harusnya sederhana menjadi masalah yang sangat rumit dan membingkan seluruh rakyat Indonesia. Menyangkut isi pesan (message), masalah BBM sebenarnya kebijakan pemerintah SBY sudah jelas. Hanya saja, pemerintah SBY kurang berhasil mengomunikasikan ke masyarakat. Hal itu terjadi karena adanya kelemahan dalam bersikap (kurang tegas). Pesan itu berasal dari pemerintah, bukan dari politisi atau LSM. Lebih lanjut, pemerintah SBY yang tahu dan berwenang menentukan masalah naik/tidaknya harga BBM. Yang mengetahui duduk perkaranya adalah pemerintah, yang mempunyai banyak ahli dari berbagai bidang kredibel. Penjelasan ke masyarakat perlu lebih lugas, jelas, dan jangan lupa dengan ketegasan (mana yang boleh dan mana yang tidak). Menyangkut masalah BBM, politisi di Senayan juga perlu menempatkan tempat dan kedudukannya secara benar dan perlu kedewasaan dalam berpolitik. Seorang politisi yang bersikap negarawan tidak semestinya ngotot dan pengin menang sendiri tanpa memerhatikan hak, kewajiban, dan kewenangan pihak lain. Politisi juga tidak seharusnya selalu membuat berita yang kontroversial dan saling berlawanan (menyebarkan sikap bermusuhan). Seorang politisi dengan high politik (seorang negarawanan) adalah menciptakan keharmonisan, saling pengertian, saling memahami yang dilandasi kedewasaan dan kematangan berpikir. Menyangkut penerima (destination) pesan, dalam masalah BBM penerima pesan merupakan pihak yang diberi pesan. Tingkat diterima atau tidaknya perlu dibicarakan secara tepat dan jelas. Tepat dalam pengertian orangnya, dan jelas dalam pengertian urutan/tahap/jalurnya. Penjelasan yang
900
HUMANIORA Vol.4 No.2 Oktober 2013: 894-902
rasional, masuk akal dan logis perlu dikritisi pula, misalnya solusi selanjutnya dari pemerintah SBY. Sikap selanjutnya dari pemerintah SBY sebenarnya dinanti masyarakat. Masyarakat perlu pula bersikap kritis, rasional dan mendidik, menghindari sikap ngotot dan menang sendiri, serta melawanlawankan dengan kebijakan pemerintah. Masyarakat perlu berkomunikasi yang baik pula dengan pemerintah agar masalah dapat diselesaikan dengan tetap memerhatikan negara, pemerintah, dan tentunya masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap aktivitas bernegara dan pemerintahan SBY secara benar dan bermartabat.
SIMPULAN Komunikasi politik merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pemerintahan termasuk di Indonesia. Komunikasi politik yang baik dan diikuti proses politik yang baik akan menjadikan sumber komunikasi dengan penerima komunikasi sejalan. Sejalan dengan pengertian bahwa pesan yang disampaikan dalam komunikasi politik diterima oleh sasaran (khalayak) dengan sangat baik. Arus atau arah komunikasi yang benar adalah dari sumber pesan terlebih dahulu. Sumber pesan harus dengan jelas dan juga terang disampaikan melalui media (saluran) yang ada dan diterima oleh audiens (kalayak) dengan baik. Penerimaan pesan tersebut perlu diyakinkan atas informasi agar dapat diterima dengan baik. Dalam komunikasi seperti itu, posisi sebagai pemberi pesan (sumber) adalah aktif dan menyalurkan informasi tertentu (ada substansi), sedangkan saluran perlu dijaga agar tidak banyak atau terlalu banyak gangguan. Dengan kata lain, informasi pesan yang akan disampaikan perlu dijaga dengan baik (diminimalisasi) gangguan yang kemungkinan akan mengancam. Perlu dipahami dalam proses komunikasi, pihak penerima pesan adalah lebih pasif karena sifatnya menerima sesuatu. Dalam proses komunikasi juga perlu disertai dengan pemahaman secara mendalam dan, jika perlu, detail untuk mengurangi–jika bisa–menghilangkan kesimpangsiuran (kesalahapahaman) berita. Kesimpangsiuran (kesalahpahaman) pesan berita jika diterima oleh 245 juta penduduk Indonesia akan menjadikan sesuatu yang sulit dan ‘galau’. Inilah yang ditemui atau dihadapi Pemerintahan SBY dalam masalah kenaikan BBM. Penerima pesan perlu diyakinkan pula bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menaikkan harga BBM, namun pemerintah perlu menjelaskan dengan jelas ke masyarakat secara benar. Dalam proses dan komunikasi politik, maka perlu bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk: pertama, memberi pengetahuan, pengertian, dan pemahaman masalah pemerintah ke publik (masyarakat) secara tepat. Hal tersebut menjadi tantangan yang serius Pemerintahan SBY; kedua, memberi pengetahuan, pemahaman, dan pengertian ke publik (masyarakat) akan masalah BBM secara tepat dan benar (tentunya juga masalah yang lain) sangat penting serta menghindari kebijakan yang dapat menimbulkan saling berlawanan, pro dan kontra; ketiga, sikap saling berlawanan (sikap bermusuhan) yang ada di tengah-tengah masyarakat perlu diminimalisasi karena hal demikian, jika terus berkembang, merupakan sikap yang tidak sehat dan jika terjadi pada Pemerintahan SBY, perlu dicarikan solusi tepat; keempat, perlu ketegasan kebijakan pemerintahan SBY terhadap masalah BBM dan tentunya masalah yang lain.
DAFTAR PUSTAKA Adam, A. (2004). Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masadepannya.Yogyakarta: Qalam. Budiardjo, M. (200x). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Eatwell, R., dan Wright, A. (ed) (2004). Ideologi Politik Kontemporer. Yogyakarta: Jendela.
Komunikasi Politik Pemerintah ….. (Tukina)
901
Hartati, dkk. (2010). Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: UT. Kantaprawira, R (2004). Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru Algesindo. Nasution, Z. (1990). Komunikasi Politik Suatu Pengantar. Jakarta: Ghalia Indonesia. Sanit, A. (2002). Sistem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Suhelmi, A. (2001). Pemikiran Politik Barat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
902
HUMANIORA Vol.4 No.2 Oktober 2013: 894-902
