Khadafi di Ujung Tanduk

GELAR INTER MILAN TERANCAM

LOMBOK, MAGNET BARU SETELAH BALI

Sebuah gol Gomez bisa menyulitkan sang juara bertahan untuk lolos ke delapan besar.

Kini mulai banyak wisatawan mancanegara lebih memilih pergi ke Lombok daripada Bali karena lebih alami dan sepi.

Pemasangan Iklan & Customer Service No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: [email protected]

Edisi Khusus Wisata, Hlm 10-15

Olahraga, Hlm 32 AP/ANTONIO CALANNI

Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)

ANTARA/AHMAD SUBAIDI

J U M AT, 2 5 F E B R U A R I 2 011 | N O .10 9 5 0 | TA H U N X L I I | 3 2 H A L A M A N

Dipo Lampaui Otoritas EDITORIAL

Kemarahan Presiden TUDING-menuding tentang siapa yang menjadi biang penghambat investasi terus bergulir. Pemerintah pusat menuding pemerintah daerah sembarangan membuat aturan penghambat investasi. Tidak mau kalah, pemerintah daerah balik menuding pusat sering terlambat membuat peraturan teknis soal investasi sehingga daerah tidak punya cukup waktu untuk menunggu. Puncak tudingan terjadi saat rapat kerja pemerintah di Istana Bogor, Senin (21/2). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri yang menyebut beberapa kepala daerah kerap menghambat jalannya investasi dan pembangunan yang telah diprogramkan dari pemerintah pusat. Hal itu dilakukan, kata Presiden, karena selama ini banyak kepala daerah tidak setuju dengan program yang tidak sesuai dengan kepentingan kepala daerah masing-masing. Kata Kepala Negara, “Pemerintah daerah sering, karena ada kepentingan sendiri, tidak memperlancar dan cenderung menghambat.” Presiden menyebut Silakan tanggapi pemerintah pusat suEditorial ini melalui: mediaindonesia.com dah bersusah payah mencari dana hingga US$300 miliar dan merancang kebijakan agar investasi tersebut mengalir ke daerah. Namun, proyek besar itu dihentikan bupati atau wali kota. Presiden juga mengkritik sejumlah program pembangunan yang meleset akibat perencanaan dan regulasinya tidak disiapkan dengan baik. Bahkan secara gamblang Yudhoyono mengatakan ia sudah kenyang dengan banyaknya komitmen, seperti pembangunan infrastruktur transportasi di DKI, tetapi semuanya pepesan kosong. Kita memahami kegeraman Presiden. Itu lantaran pemerintah merasa sudah mati-matian membuat janji dan program investasi demi terwujudnya pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Kepala Negara tentu tidak ingin disebut sebagai sekadar penebar janji dan program, tapi minim realisasi. Namun, pemerintah mestinya juga memahami apa yang membuat investasi di daerah terhambat. Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 158 kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, menjadi tersangka kasus korupsi. Dari 33 provinsi, 17 gubernur menjadi tersangka korupsi. Dari 491 kabupaten/kota, sebanyak 141 pemimpin menjadi tersangka korupsi. Indonesia Corruption Watch mencatat total kerugian negara dari seluruh kasus korupsi kepala daerah mencapai Rp4,8 triliun. Mahalnya biaya pemilu kada membuat kepala daerah begitu gampang terjerat oleh kasus korupsi. Begitu terpilih menjadi kepala daerah, yang menjadi prioritas pertama ialah mengembalikan dana pemilu kada yang telah mereka keluarkan. Itu bisa kita baca sebagai mengurus investasi itu soal belakangan, setelah urusan pribadi selesai. Karena itu, menyelesaikan hambatan investasi di daerah harus dimulai dari hulu. Mahalnya biaya pemilu kada bisa dipangkas bila para kepala daerah tidak dipilih langsung, tetapi oleh DPRD saja. Biarlah pemilihan langsung menjadi domain jabatan presiden. Namun, untuk melakukan hal itu, butuh keberanian dan ketegasan. Selama dua hal itu tidak dimiliki, gairah investasi akan selalu menjadi pepesan kosong.

Selama keberanian dan ketegasan tidak dimiliki, gairah investasi akan selalu menjadi pepesan kosong.”

PAUSE

Ponsel Rusak Otak TELEPON seluler (ponsel) ternyata berdambagi kesehatan, terutama fungsi pak negatif neg otak. otak Para peneliti dari Fakultas Kedokteran ter dan Saraf Universitas Chicago dan peneliti dari Institut Kesehatan d Nasional AS menjelaskan peletakan ponsel tepat di telinga lebih dari 50 menit dalam satu waktu dapat mengubah sel-sel otak. Panas radiassi dari ponsel menjadi faktor utama PATA AREADI berubahnya fungsi sel-sel otak itu. ber “Panas radiasi ini yang memengaruhi bekerjanya sel-sel otak, terutama bagian antena. Saat fungsi sel berubah, bisa terjadi disfungsi pada bagian sel otak yang lain,” jelas peneliti Christian Thalmann dari Universitas Chicago. Thalmann menambahkan, terjadinya disfungsi sel-sel otak dapat memicu kerusakan otak atau tumbuhnya sel kanker. (Reuters/*/X-5)

REUTERS/GORAN TOMASEVIC

KUASAI TANK: Pengunjuk rasa antipemerintah mengekspresikan kegembiraan di atas tank yang mereka kuasai di Shahat, Libia, kemarin.

Khadafi di Ujung Tanduk

Wilayah kekuasaan massa antipemerintah terus bertambah dan mendekati kawasan ibu kota Tripoli. MAYA PUSPITA SARI

P

OSISI pemimpin Libia Moamar Khadafi semakin terjepit. Wilayah hegemoni pria yang telah berkuasa lebih dari 41 tahun itu menyempit seiring dengan jatuhnya kota-kota besar di sekitar Tripoli, ibu kota Libia, ke tangan demonstran antipemerintah. Selama demonstrasi dua pekan terakhir, massa oposisi telah menguasai kota di pesisir timur. Itu berawal dari perbatasan Mesir lalu perlahan mencapai Benghazi, kota terbesar kedua setelah Tripoli. Kota-kota di wilayah timur yang hingga kini masih dikuasai Khadafi, termasuk Derna dan Bayda, diperkirakan segera jatuh. Para pemberontak sekarang bersumpah bakal merebut wilayah barat Libia dan ‘memerdekakan’ Tripoli yang berpenduduk 6 juta orang. Khadafi berupaya mempertahankan kekuasaannya dengan menyiagakan tank-tank di pinggiran ibu kota negara. Dia juga memerintahkan pasukannya menyerbu pemberontak yang disebutnya dihasut oleh pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden. Kemarin, tentara menembaki demonstran yang berlindung di masjid di Kota Zawiya, sebuah kota penting yang dekat dengan pelabuhan dan penyulingan minyak dan terletak 50 km arah barat Tripoli. Milisi pendukung Khadafi juga menyerang bandara Misrata, kota terbesar ketiga di Libia, yang dikuasai demonstran sejak Rabu (23/2). Namun, perlahan tapi pasti pengaruh Khadafi mulai luntur. Kemarin, dua pilot pesawat tempur, satu dari mereka

berasal dari suku yang sama dengan Khadafi, nekat terjun menggunakan parasut dan membiarkan pesawat mereka jatuh di padang pasir ketimbang menaati perintah Khadafi. Pukulan terberat terjadi setelah sepupu sang pemimpin, Ahmed Gadhaf al-Dam, mengumumkan telah menyeberang ke Mesir, sebagai protes terhadap sikap Khadafi. Gadhaf al-Dam sebelumnya masuk di lingkaran dalam kekuasaan dan bekerja sebagai utusan Khadafi dalam urusan internasional. Menlu Italia Franco Frattini menyatakan sedikitnya 1.000 orang tewas selama kerusuhan mengguncang Libia. Kekerasan itu juga memaksa puluhan ribu warga asing pergi. China me ngungsikan 4.500 pekerja mereka melalui pelabuhan Benghazi.

LANGKAH Sekretaris Kabinet Dipo Alam, yang menginstruksikan sekjen dan humas kementerian memboikot iklan dan melarang wawancara staf khusus kepresidenan dengan media massa yang kritis terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terus mengundang reaksi berbagai kalangan. Pakar administrasi pemerintahan Sofian Effendi menilai Dipo sudah kebablasan. “Dipo melampaui kewenangan sebagai sekretaris kabinet yang seharusnya mengerjakan tugas sebagai seskab dengan baik,” kata Sofian saat dihubungi di Jakarta, kemarin. Menurut mantan Rektor UGM itu, pernyataan Dipo yang kontroversial sangat merugikan pihak kepresidenan karena semestinya pemerintah bersahabat dengan pers. “Presiden akan terisolasi dari pers,” ujar guru besar kebijakan publik ini. Hal senada disampaikan juru bicara Partai Hanura, Soehandoyo. “Presiden perlu menegur Dipo Alam. Ucapannya sudah melampaui batas kewenangan dan sangat membahayakan kredibilitas Presiden yang saat ini selalu menghargai kritikan,” ujar mantan Kapuspen Kejaksaan Agung ini. Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra menilai pemerintah saat ini tidak bisa membangun opini sehingga

Presiden perlu menegur Dipo Alam. Ucapannya sudah melampaui batas kewenangan.” Soehandoyo Juru Bicara Partai Hanura

Sanksi internasional Dewan HAM PBB berencana menggelar rapat darurat, hari ini, untuk membahas sanksi kepada Khadafi. Di sisi lain, Presiden AS Barack Obama menyebut bentrokan berdarah yang terjadi di Libia sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima. Obama mempertimbangkan sejumlah opsi, termasuk penerapan sanksi pembekuan aset dan pelarangan masuk ke AS untuk pejabat Libia. Dari Tanah Air, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengirim surat kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon terkait krisis Libia. Presiden juga menugasi Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk memimpin satgas penanganan 870 WNI di Libia. (Mad/AP/Reuters/Ant/I-1) mayapuspita@ mediaindonesia.com

melarang orang lain untuk beropini yang mengkritik. “Ini zaman kita menghormati kebebasan pers dan kita nggak bisa melarang-larang orang. Kalau ada beda sesuatu, debat saja,” tuturnya. Ia juga mengatakan tindakan Dipo tidak etis sebagai pejabat negara. Secara terpisah, Seskab Dipo Alam kembali membantah intruksi boikot iklan media di Dewan Pers. Sebelumnya, saat rapat dengan Komisi II DPR, mantan aktivis 1978 ini menyangkal hal yang sama. “Saya tidak akan minta maaf,” tegasnya dalam diskusi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, kemarin. Meski demikian, ia menyatakan siap meladeni somasi Media Indonesia dan Metro TV. (Sus/*/Ant/X-6) Berita terkait hlm 2

Nurdin Halid Abaikan Seruan Revolusi PSSI SERUAN perlunya revolusi PSSI terus menggema. Jumlah massa yang menggelar aksi di depan Kantor PSSI di Senayan, Jakarta, kemarin, kian banyak dan beragam. Seruan juga terus menggema di Surabaya, Makassar, Bojonegoro, Bandung, Brebes, Medan, Yogyakarta. Mereka menuntut agar Nurdin Halid tidak maju lagi menjadi Ketua Umum PSSI periode 2011-2015. Mereka pun mendesak agar pengurus PSSI periode 2007-2011 tidak lagi mengurusi federasi sepak bola yang sudah berdiri sejak 19 April 1930 itu. Namun Nurdin Halid mengabaikan tuntutan itu. Massa yang menyebut diri Aliansi Suporter Indonesia juga beraksi di depan Kantor

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendesak Menpora Andi Mallarangeng membekukan PSSI. Mereka menyerahkan kunci pintu pagar PSSI yang mereka segel. “Sistemnya harus diubah, bukan hanya orang-orangnya. Statuta PSSI harus diubah karena banyak hal yang tidak jelas dan membuat penafsiran sesuai dengan keinginan para pengurus PSSI saat ini,” kata koordinator aksi Sangap Surbakti. Sementara itu, Nurdin Halid yang tengah pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kemarin, mengemukakan akan menuntut Menpora Andi Mallarangeng. “Saya dan pengacara sedang berkoordinasi untuk menyusun

tuntutan untuk Menpora karena pernyataannya telah merugikan saya,” kata Nurdin. Menpora menggelar konferensi pers, Senin (21/2), meminta Komisi Banding PSSI merevisi keputusan komite pemilihan. Komite hanya meloloskan Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie serta mencoret George Toisutta dan Arifin Panigoro sebagai calon Ketua Umum PSSI pada kongres 26 Maret nanti. Mengutip Standar Statuta FIFA, aturan AFC dan AFF, Menpora menyebutkan Arifin dan George tidak melanggar aturan. Nurdin menilai Menpora telah mengintervensi persepakbolaan Indonesia. Terkait dengan demonstrasi yang menentang

MI/PANCA SYURKANI

BENTROK: Demonstran anti-Nurdin Halid bentrok dengan massa pendukung Ketua Umum PSSI tersebut di Senayan, Jakarta, kemarin. pencalonannya, Nurdin mengatakan, “Saya ini dicalonkan. Jadi kalau mau demo, harusnya

mendemo orang yang mencalonkan saya. Toh, saya bisa saja mundur.” (Tim/X-7)

2

P OLKAM

JUMAT, 25 FEBRUARI 2011 | MEDIA INDONESIA

PDIP Adili Anggota yang Mangkir saat Paripurna

Interupsi

Selengkapnya di mediaindonesia.com

Pimpinan partai yang pro maupun kontra hak angket mafia pajak mulai mengancam anggotanya yang indispliner. ARYO BHAWONO

K

EGAGALAN Fraksi PDI Perjuangan mengegolkan hak angket mafia pajak dalam Rapat Paripurna, Selasa (22/2) mengundang amarah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Lima anggota F-PDIP yang mangkir akan di-sidang ke Dewan Kehormatan partai. Kekecewaan Megawati terungkap dalam rapat pengarahan dan konsolidasi DPP PDIP di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, kemarin. Rapat tertutup itu berlangsung selama 2 jam dan diikuti pengurus DPP dan fraksi DPR. Sumber Media Indonesia menyebutkan, dalam rapat itu, Megawati mempersoalkan kegagalan hak angket mafia pajak karena 10 anggota PDIP absen. Padahal, kelompok pendukung hak angket hanya kalah dua sua-

ra dengan partai yang menolak hak angket. Sepuluh anggota PDIP yang tidak hadir tersebut, antara lain Taufiq Kiemas, Guruh Soekarnoputra, Panda Nababan, Dudhie Makmun Murod, Soewarno, Sugianto Sabran, Indah Kurnia, Herman Herry, Tri Tamtomo, dan Olly Dondokambey. Panda dan Soewarno masih ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan Dudhie menjalani vonis pidana. Taufiq Kiemas sedang menemui Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia dan Guruh sedang sakit. Kekecewaan Megawati ini langsung ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan DPP PDIP. Ketua Departemen Hukum DPP PDIP Gayus Lumbuun mengungkapkan lima anggota tersebut akan diajukan ke dalam sidang Dewan Kehormatan yang dipimpin Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Sidharto

Mereka akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan internal DPP PDIP besok (Jumat, 25/2) untuk klarifikasi lebih lanjut.”

Indah Kurnia mengaku dirinya sedang memeriksakan jantung ke Rumah Sakit Raffles, Singapura. Ia menunjukkan surat izin yang ditandatangani oleh Sekretaris F-PDIP Bambang Wuryanto dan Mangara M Siahaan tertanggal 22 Februari 2011.

Gayus Lumbuun

Ancam dipecat Usulan pansus hak angket perpajakan berbuntut panjang, khususnya pada fraksi-fraksi yang mendukung pembentukan hak angket. Dua anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lili Wahid dan Effendy Choirie alias Gus Choi terancam mendapat surat peringatan ketiga (SP3) dari PKB karena mendukung hak angket. Menurut Ketua DPP PKB Marwan Jafar, keputusan untuk memberi SP3 atau sanksi lain kepada dua kadernya tersebut baru akan diputuskan pada

Ketua DPP PDIP Danusubroto. “Mereka akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan internal DPP PDIP besok (Jumat, 25/2) untuk klarifikasi lebih lanjut,” tegasnya. Dua anggota F-PDIP yang tidak hadir dalam rapat paripurna, Tri Tamtomo dan Indah Kurnia, mengaku bahwa mereka sedang sakit. Tri Tamtomo menyatakan dirinya sedang tidak enak badan. “Kalau rapat paripurnanya saya tahu, tetapi sakit kan tidak dapat direncanakan,” akunya.

Senin (28/2) mendatang. Peringatan yang akan berujung pada recall tersebut disebabkan Lili Wahid dan Gus Choi tetap mendukung hak angket pada rapat paripurna lalu, meski keputusan fraksi menolak hak angket. “Pokoknya, siapa pun yang melanggar akan dikasih punishment. Melanggar itu bukan di paripurna, pelanggaran lain kan banyak seperti membuat gerakan-gerakan, manuver-manuver. Ini tindak indisipliner, padahal kita sudah kasih surat resmi bukan sekadar surat untuk menolak, tapi masih dilanggar, ya sudahlah,” ujar Marwan di Gedung DPR, kemarin. Marwan mengatakan ada dua mekanisme yang mungkin diambil partainya, yaitu meminta klarifikasi atau langsung memecat. (Wta/Ant/P-3) [email protected]

Tunggu Putusan Dewan Pers PENGANTAR SEKRETARIS Kabinet Dipo Alam membantah memboikot iklan media massa yang kerap mengkritik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Meski demikian, mantan aktivis 1978 itu enggan minta maaf dan siap melayani somasi tiga media yang disebutnya, yakni Metro TV, TV One, dan Media Indonesia. Bantahan Dipo itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan UKP4 dan Seskab di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/2). Berikut tanggapan masyarakat yang disampaikan melalui Mediaindonesia.com, Facebook Harian Umum Media Indonesia, dan [email protected].

Sekadar Proefballon? MENIMBULKAN kecurigaan pernyataan Dipo Alam ini. Karena sebagai sekretaris kabinet apakah dia berwenang menginstruksikan seluruh sekjen dan humas kementerian untuk memboikot media? Pasalnya, banyak menteri yang tidak mau membela presiden atau pemerintah dengan menggunakan hak koreksi. Kalau hanya itu argumentasi Dipo Alam, sebagai petinggi negara, akan lebih elok jika dia membereskan masalah ini ke dalam. Atau memang dimaksudkan sebagai proefballon (mengetes reaksi masyarakat)? Kahar Zakir

KPU tidak Bisa Paksa Aparat Daerah ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Saut Sirait mengaku lembaganya sulit menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (Kalteng). Karena itu, lembaganya tidak bisa memaksa KPU Kotawaringin Barat untuk menjalankan putusan MK karena akan melanggar UU. “Putusan MK tersebut berakhir buntu karena apa yang diputus MK itu bukan merupakan kewenangan KPU. KPU berdasarkan UU hanya menetapkan pasangan terpilih, sedangkan menetapkan dan mengesahkan bupati itu kewenangan pemerintah. Tidak bisa kita diminta melampaui kewenangan kita,” papar Saut di Jakarta, kemarin. Ia pun menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sebagai pihak yang berwenang untuk mengesahkan pemenang pemilu kada sebagai Bupati Kotawaringin Barat. KPU Kalteng sudah menyurati Mendagri untuk segera mengambil keputusan seraya mengirim dua berkas sebagai bahan pertimbangan Mendagri. Berkas pertama berisi hasil rapat pleno KPU Kotawaringin Barat pada 12 Juni 2010, yang menetapkan pasangan Sugianto Sabran dan Eko Soemarno sebagai calon terpilih. Berkas kedua adalah putusan MK yang telah memenangkan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto. Pasangan yang dimenangkan MK adalah pasangan yang kalah berdasarkan perolehan suara di pemilu kada Kotawaringin Barat. “Siapa yang akan dipilih Mendagri, itulah yang kita tunggu hasilnya nanti,” kata Ketua KPU Kalteng Faridawaty Darlan Adjeh di Palangkaraya, Kalteng, seusai mengirim surat itu pada Senin (21/2). Saat dihubungi, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengaku telah menerima surat itu. Namun, menurutnya, surat KPU itu tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menjelaskan, isi surat KPU Kalteng tersebut berisi berita acara rapat pleno dan bukan surat keputusan tentang hasil pemilu kada Kotawaringin Barat. (*/P-2)

MI/SUSANTO

Orang Cari Muka Cepat Naik Jabatan MUMPUNG musim jabatan baru, siapa tahu Pak Dipo jadi menteri. M Rahmat

Jangan cuma Jago Berkilah TERNYATA pejabat sekarang jago berkilah ya. Well, rakyat pun bisa berkilah, penderitaan rakyat yang selama ini dialami, bukan karena kami malas berusaha, melainkan banyaknya program yang menindas rakyat dan lebih menguntungkan investor pemilik modal. Arief Rahmat Pamungkas

Boikot Lagi BANYAK ngomong dia, enggak usah saja dimuat beritanya? Makin jemawa tuh, tunggu saja hasil kerja OC Kaligis. Sudah jangan diberitakan terus. Zulkarnaidi Paul

Maafkan Saja Lah PUTAR ulang saja rekamannya. Walau ujung-ujungnya nanti ya cuma kasihan saja sama Dipo. Terus dia dimaafkan. Agus Puji Susanto

Mirip Kelakuan Harmoko

Mau Dimediasi, Ogah Minta Maaf

S

UASANA diskusi publik memanas seiring pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali mulai mengkritik inkonsistensi Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam. “Sebelumnya Pak Dipo mengancam secara kalimat. Tapi sesudah pers bereaksi keras, baru beliau melunak. Nanti kita diskusikan ini ya,” ujar Effendi sambil terkekeh. Hal itu terungkap dalam diskusi publik bertema Ancaman boikot pemerintah, independensi pers, dan kepentingan publik yang berlangsung di kantor Dewan Pers di Jakarta, kemarin. Dewan Pers mengundang Dipo, Effendi, dan aktivis Fadjroel Rachman untuk menjadi narasumber dalam diskusi yang juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti dan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo. Bagi Effendi, media boleh mengontrol pemerintahan, tetapi pemerintah tidak bisa mengontrol media.

“Kalau media diminta Seskab untuk memenuhi landasan moral dan etika profesi, pejabat publik juga harus punya etika dan pahami aturan. Kenapa enggak ke Dewan Pers dulu?” lanjutnya. Lantas, Effendi mempertanyakan, apakah harian Media Indonesia dan stasiun televisi Metro TV dan TV One memang secara tendensius dan terusmenerus menjelek-jelekkan pemerintah. Aktivis Fadjroel Rachman mempertanyakan sikap Dipo Alam selaku pejabat publik yang mengeluarkan ancaman. “Saya terganggu ketika ada nada ancaman. Menurut saya, itu adalah upaya yang berlebih-lebihan dan mengancam demokrasi. Kalau pemerintahan SBY mempertahankan Dipo, akan menuju pembusukan,” ketus Fadjroel. Manajer peliputan TV One Agung Rulianto yang menjadi undangan diskusi itu mengatakan medianya tidak akan melanjutkan masalah itu. “Kami berharap

seperti lagu Jali-Jali, sampai di sini saja ya masalah kita.” Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menilai pemberitaan yang negatif tentang pemerintah belum tentu melanggar Kode Etik Jurnalistik. Menanggapi itu, Dipo Alam mengatakan, “Kalau TV One bilang Jali-Jali sampai di sini, saya juga begitu. Kalau Metro TV mau terus, ya saya terus aja,” kata Dipo. Dipo berkeras tidak akan meminta maaf, seperti somasi yang diajukan Media Indonesia dan Metro TV. Meskipun begitu, dia bersedia dimediasi Dewan Pers untuk menyelesaikan permasalahan. “Jali-Jali sampai di sini, buat apa saya perpanjang. Saya juga siap untuk dimediasi oleh Dewan Pers,” katanya. Sebab, menurut dia, sampai saat ini belum ada pemboikotan terhadap media. “Belum ada media yang diboikot iklan, kenapa saya harus minta maaf. Saya hanya mengkritik agar

media tidak tiran,” katanya. Namun, saat diwawancarai pada 21 Februari, Dipo Alam mengatakan, “Makanya saya katakan, boikot saja sudah! Saya memberikan itu kepada sekjen-sekjen dan humas. Maksud saya bukan kita alergi kritik. Boleh kritik, kita senang dikritik. Tapi isinya menegatifkan akumulasi sehingga orangorang menjadi misslead, that is wrong. Itu bukan mengkritik itu bukan mengatakan kebebasan pers, saya mengatakan boikot saja. Yang tidak boikot, saya perhatikan.” Dari tempat terpisah, sejumlah kecaman dilontarkan terhadap Dipo. Seperti advokat senior Adnan Buyung Nasution yang merasa malu terhadap Dipo. “Saya malu, sedih dan kecewa berat dengan pernyataan Dipo. Malu dalam artian, kok kawan sesama aktivis menggunakan kedudukan untuk berbuat sewenangwenang kepada pers,” kata dia. (*/Ant/P-1)

INILAH tipe penjilat sejati, by the way wajahnya kok radarada mirip Harmoko, menteri penerangan era Soeharto yang hobinya membredel media, ck ck ck... Pantas kelakuannya mirip. Nawanti Budhi Kusuma Sulistyastuti

Sandiwara Apa Lagi? KEMARIN kupingnya tipis, tapi dalam tempo cepat bisa mendadak tebal, sandiwara apalagi yang akan dipentaskan di hadapan rakyat? Nick Yudhawinata Joehara

Jangan Asal Ngomong OTAK tiran! Hari gini masih ada boikot-boikotan media, kalau enggak suka kritik, lapor ke Dewan Pers. Jangan asal ngomong saja. Aryo Baskoro

Media juga Harus Legawa SEBAIKNYA media massa berbesar hati dengan kritik dari Dipo Alam karena saya sebagai orang awam dan sebagian masyarakat lain juga merasa ada overexpose dari media. Terutama tentang kasus yang bernuansa negatif dalam kehidupan berbangsa/ bernegara. Slamet Ryanto

P OLKAM


3

DINAMIKA Reformasi Birokrasi Diintensifkan SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Siti Nurbaya mengatakan reformasi birokrasi masih bisa diperbaiki jika pelaksanaannya diintensifkan. “Kalau intensifkan, reformasi birokrasi bisa diperbaiki. Sistem bisa diperbaiki,” ujarnya saat ditemui seusai Seminar ketahanan ekonomi bertajuk Desain Efektivitas Birokrasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Warga Negara, di Galeri Nasional Indonesia, kemarin. Terkait reformasi birokrasi itu, ia menjelaskan sudah ada grand design yang sebenarnya sudah disiapkan pemerintah. “Ada remunerasi. Setiap tahun juga ada penilaian. Bahkan kalau tidak puas dengan penilaian dari atasan, bawahan bisa mengirim surat,” paparnya. Ia juga menambahkan ada tiga faktor utama dalam hal reformasi birokrasi yaitu akuntabilitas publik, media massa, dan kontra birokrasi. (*/P-2)

BAHAS RUU KEISTIMEWAAN: Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan kepada Komisi II DPR terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

MA Minta DPR Buat UU Contempt of Court KETUA Mahkamah Agung Harifin Tumpa meminta DPR untuk membuat UU yang mengatur perihal penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court). Hal itu disampaikannya seusai menyampaikan Laporan Tahunan MA 2010, kemarin. “Kekerasan yang terjadi atas putusan pengadilan Temanggung beberapa waktu lalu adalah salah satu bentuk contempt of court. Saat ini UU-nya belum ada. Kita minta ke DPR untuk memprioritaskan UU itu,” ujarnya. Menurutnya, keberadaan UU itu cukup penting, apalagi kasus kekerasan yang belakangan terjadi diakibatkan ketidakpuasan putusan di pengadilan. “Kita semua merasa miris. Kekerasan terjadi karena sekelompok orang memaksakan rasa keadilannya sendiri. Mereka tidak puas dengan putusan pengadilan sehingga memaksakan apa yang dia rasakan. Ini suatu hal yang harus dicegah. Tidak bisa orang bicara keadilan tanpa melalui proses hukum.” (CC/P-2)

MI/M IRFAN

Pemerintah Dorong Monarki di Yogyakarta

Irwasum Polri Kembalikan Gratifikasi INSPEKTUR Pengawasan (Irwasum) Mabes Polri Komjen Nanan Sukarna mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan uang penerimaan gratifikasi. Uang yang dikembalikan ke kas negara itu sejumlah Rp68 juta MI/SUSANTO dan US$15.600 (setara lebih dari Nanan Soekarna Rp138 juta dengan kurs Rp8.900). Dengan demikian, kalau ditotal, Inspektur Pengawasan Umum Polri Nanan mengembalikan sekitar Rp206 juta. “Kebetulan saya pada 21 November 2010 melaksanakan pernikahan anak saya. Kemudian saya mendapatkan uang hasil mantu itu. Kemudian saya sudah laporkan ke KPK dan telah dianalisis,” tutur Nanan di kantor KPK di Jakarta, kemarin. (*/ Ant/P-1)

Presiden Kunjungi Brunei Darussalam PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono sejak kemarin berada di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, untuk kunjungan kenegaraan selama dua hari. Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menjelaskan, kunjungan kenegaraan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan di bidang pertanian dan perikanan. “Akan pula dibicarakan peningkatan kerja sama di berbagai bidang lainnya,” katanya di Jakarta, kemarin. Selain itu, lanjut dia, Presiden dijadwalkan akan menanam pohon di Taman Peranginan Tasek Lama, Bandar Seri Begawan. “Kunjungan kenegaraan ini akan mempererat hubungan antara Indonesia dan Brunei Darussalam. Rencana kerja sama konkret di bidang konsuler, perdagangan, dan pertanian juga akan semakin meningkatkan bobot dan substansi hubungan kedua negara,” terangnya. (Ant/P-2)

Daerah yang selama puluhan tahun hidup tenteram dengan kearifan lokalnya kini diusik dengan dalih demokrasi. ANATA SYAH FITRI

M

ANTAN Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra menilai draf Rancangan UndangUndang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diajukan pemerintah justru mendorong sistem pemerintahan di provinsi itu menjadi monarki. Harusnya, pemerintah tetap membiarkan sistem pemerintahan daerah yang saat ini berjalan dengan menempatkan Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai kepala daerah secara otomatis. Hal itu disampaikan Yusril selaku pakar hukum tata negara dalam rapat dengar pendapat

umum dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. “Kalau kita melihat sejarah Yogyakarta, selama ini Sultan itu sudah jadi gubernur. Dia tidak lagi menjalankan jabatannya sebagai sultan. Ini beda dengan monarki konstitusional,” terang Yusril dalam paparannya. Menurutnya, sejak Indonesia merdeka, otomatis tidak ada pemerintahan di dalam pemerintahan, termasuk Yogyakarta. Dengan menyatakan diri bergabung dengan NKRI, pemerintahan oleh kesultanan sudah tidak ada lagi. Sri Sultan Hamengku Buwono X, lanjutnya, tidak lagi menjalankan pemerintahan dengan kekuasaan sebagai seorang sultan, tetapi melalui kekuasaan seorang gubernur. Karena itu, jika sistem yang digunakan seperti diatur dalam draf RUU Keistimewaan DIY, ujarnya, secara tidak langsung pemerintah menjadikan provinsi DIY sebagai monarki. Dia mengatakan, dengan sistem gubernur utama dan wakil

gubernur utama, Sri Sultan Hamengku Buwono menjalankan kewenangannya sebagai sultan. Padahal, selama ini Sultan sebagai gubernur menjalankan tugas-tugas pemerintahan RI, bukan tugas-tugas kesultanan.

Kalau menerapkan sultan menjadi gubernur utama, itu seperti sultan-sultan Melayu. Agak rumit kalau seperti ini.” Yusril Ihza Mahendra Pakar hukum tata negara “Kalau menerapkan sultan menjadi gubernur utama, itu seperti sultan-sultan Melayu. Agak rumit kalau seperti ini. Kalau diberi kesempatan seperti itu, justru konflik akan terjadi,” jelasnya. Yusril tidak melihat ada keistimewaan yang perlu menjadi masalah. Sultan tetap tak akan imun pada hukum dan dapat

saja diproses seperti warga negara lainnya. Sementara hak-hak kesultanan misalnya hak pertanahan, menurutnya, bukan hak Sultan sebagai pribadi, melainkan hak kesultanan sebagai badan yang diatur kekhususannya melalui UU. Jangan kaku Yusril berharap pemerintah jangan terlalu kaku dalam menerapkan konsep demokrasi dalam RUU Keistimewaan DIY. Kompromi, ujarnya, merupakan solusi yang tepat untuk hal tersebut. Pemerintah dimintanya tidak terlalu kaku dalam memaknai Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 tentang istilah gubernur, bupati, dan wali kota yang harus dipilih secara demokratis. Padahal ketentuan dari Pasal 18 B UUD 1945 itu memberi kemungkinan bagi daerah-daerah yang diakui secara khusus dan istimewa untuk diatur secara tersendiri. Pada kesempatan itu, anggota Komisi II dari Fraksi Demokrat Abdul Gafar Patappe memper-

tanyakan kadar demokrasi kalau Sri Sultan ditetapkan sebagai kepala daerah. Menurutnya, pemilihan secara langsung, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat adalah jalan terbaik. Di sisi lain, anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Alexander Litaay menyambut baik masukan dari Yusril tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak perlu memaksakan suatu konsep yang tidak sesuai dengan masyarakat Yogyakarta. “Kita memaksa mereka untuk menggunakan ‘sepatu baru’. Padahal kalau digunakan, kaki mereka bisa lecet. Biarkan mereka dengan sistem yang ada,” kata dia. Anggota Komisi II dari Fraksi Golkar Agun Gunanjar Sudarsa juga merasa heran atas tindakan pemerintah yang dianggapnya akan merusak ketenteraman yang telah terjaga selama ini di Yogyakarta. “Yogya sudah adem ayem, ada apa sih malah mau diubah lagi,” ujarnya. (*/P-2) [email protected]

P OLKAM

4


MK Gagalkan RPP Penyadapan Penyadapan merupakan pelanggaran HAM. Jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara, haruslah diatur UU. SETYAWATI

K

EINGINAN pemerintah untuk bisa mengatur penyadapan dengan menggunakan peraturan pemerintah (PP) akhirnya kandas. Kepastian itu seiring putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan aturan penyadapan hanya bisa dilakukan melalui undang-undang (UU). “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 31 ayat 4 UU 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bertentangan dengan UUD Republik Indonesia,” ujar Ketua MK Mahfud MD saat membacakan amar putusan di Gedung MK di Jakarta, kemarin. Putusan itu adalah jawaban dari uji materiil UU yang diajukan tiga advokat, yakni Anggara, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Wahyudi. Dalam pertimbangannya, MK menimbang penyadapan merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Akan tetapi, MK juga mempertimbangkan penyadapan yang kerap membantu pengungkapan berbagai kasus kriminal. “Karena penyadapan merupakan pelanggaran atas HAM, sangat wajar jika negara ingin menyimpangi hak privasi

warga negara, haruslah menyimpangi dalam bentuk UU dan bukan PP,” ujar hakim konstitusi Akil Mochtar. Menurut MK, lanjut Akil, PP tidak dapat mengatur pembatasan HAM. “PP hanya pengaturan administratif dan tidak berwenang untuk menampung pembatasan atas HAM,” jelasnya. MK, sambung dia, juga menilai perlu sebuah UU khusus yang mengatur penyadapan, hingga tata cara penyadapan untuk semua lembaga yang berwenang.

MI/SUSANTO

Mahfud M hf d MD Ketua MK Sejauh ini, pengaturan perihal penyadapan tersebar di beberapa UU, yakni UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika, UU Nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, dan Peraturan Menteri Nomor 01/P/M.KOMINFO/03/2008 tentang Perekaman Informasi untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara. Pada 2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengaku sedang menyusun rancangan PP tentang Tata Cara Intersepsi. Penyu sunan RPP itu mengacu Pasal 31 ayat (4) UU ITE. Atas putusan ini, Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Gatot S Dewa Broto belum bisa memberikan komentar karena belum menerima salinan putusan. “Yang pasti, kami mematuhi keputusan. Kami tidak pernah melanggar. Kalau itu keputusan MK, kami akan hormati,” ujarnya. Tidak berpengaruh Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan putusan itu tidak banyak memengaruhi kewenangan penyadapan oleh KPK. Pasalnya, kewenangan itu dimiliki lewat UU KPK. Akan tetapi, Johan mengaku putusan MK ini akan berpengaruh pada pelaksanaan penyadapan karena selama ini tata cara penyadapan diatur dengan PP. “Pelaksanaannya atau tata cara penyadapannya yang akan berpengaruh. Karena caranya itu secara detail diatur di PP,” imbuhnya. (P-1) setyawati @mediaindonesia.com

MI/GINO F HADI

PLEIDOI SUSNO: Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji memberi hormat kepada majelis hakim untuk mengikuti sidang lanjutan dengan agenda pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin. Dalam sidang sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa Susno dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Mukernas PKS tidak Membahas Koalisi PRESIDEN Partai Keadil an Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menegaskan Musyawarah Kerja Nasional PKS tidak akan membahas posisi partai dalam koalisi propemerintah. PKS tetap bertahan di koalisi kendati berbeda pendapat dengan Partai Demokrat sebagai partai penguasa dalam hak angket mafia pajak. “Ini adalah self control untuk melakukan perbaikan secara internal,” ucapnya di sela-sela Mukernas PKS di Yogyakarta, kemarin. Perhelatan konsolidasi kader PKS se-Indonesia

berlangsung hingga Sabtu (26/2). Menurutnya, perbedaan pendapat PKS dengan pemerintah bukan dalam posisi sebagai oposisi, tetapi sebagai inner circle yang ingin aktif dalam perbaikan-perbaikan. Ia menambahkan, soal keberadaan partai di sekretariat gabungan, adalah tetap berada di dalamnya sesuai dengan konsensus politik PKS. Hal tersebut pun tidak akan dibicarakan dalam Mukernas PKS. Persoalan yang dikritisi PKS

Usulan Perubahan Kelima UUD 1945

Perjuangan DPD RI untuk Efektivitas Bernegara Setelah 12 tahun reformasi, sistem ketatanegaraan masih rancu. DPD RI menilai, perlu dilakukan kembali perubahan atas konstitusi.

D

EMI memperkuat peran dan fungsi sebagai penyambung aspirasi rakyat di daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pun mulai menggulirkan wacana perubahan ke-5 UUD 1945. Ketua DPD RI Irman Gusman mengungkapkan rencana itu kepada Media Indonesia dalam percakapan khususnya, awal pekan lalu, di Jakarta. Wujud penguatan itu, Irman berharap, berupa keberadaan DPD RI dalam struktur ketatanegaraan Indonesia secara tepat menurut teori dan konstruksi politik kenegaraan Indonesia sejak Proklamasi 1945. “Di antaranya, perlu dilakukan sejumlah upaya pe nguatan konstitusi agar fungsi-fungsi, tugas, dan kewenangan DPD RI sebagai lembaga perwakilan yang setara dan sederajat dengan DPR RI dapat dicapai. Salah satunya, mengusulkan perubahan ke-5 UUD 1945 dalam rangka menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dan jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi yang meng a tur pembagian kekuasaan yang lebih tegas dengan membangun sistem checks and balances.” Kondisi tersebut, Irman meyakini, dapat kian memperkuat ikatan daerah dalam wadah NKRI, memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah, meningkatkan agregasi serta akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional. Di samping, kata dia, mendorong percepatan demokrasi, pembangunan

dan kemajuan daerah-daerah secara serasi dan seimbang. “Kita mengharapkan adanya sistem yang efektif bersandar pada prinsip checks and balances antara dua lembaga perwakilan dalam melahirkan undang-undang, anggaran dan pengawasan. Jadi dalam hal ini, prinsip checks and balances juga diarahkan pada sesama lembaga legislatif (DPR dan DPD),” kata Irman. Yang kini terjadi, Irman menuturkan, fungsi dan peran DPD RI tidak sepenuhnya tecermin dan terjabarkan secara tepat. Kata dia, tugas dan wewenang DPD sangat terbatas dan mustahil bagi DPD RI dapat mewujudkan maksud dan tujuan pembentukannya. “Untuk itu, kami mengajukan naskah usulan perubahan ke-5 UUD 1945 pada pertengahan Agustus 2011. Kami berharap, pimpinan MPR RI dapat menindaklanjuti usul perubahan naskah tersebut sesuai mekanisme konstitusional.” Isu penguatan peran dan fungsi DPD RI merupakan satu dari dua isu pokok lainnya yang hendak didorong dalam proses perubahan lanjutan dari konstitusi. Dua isu lainnya, menurut Irman, adalah penguatan sistem presidensial dan penguatan otonomi daerah. Terkait dengan tiga isu pokok tersebutlah, Irman memandang, wacana usul perubahan kelima konstitusi mutlak memperoleh dukungan dari seluruh partai politik. Dia mengingatkan, setelah 12 tahun reformasi dan dilakukan empat kali Amendemen UUD 1945, fakta justru menunjukkan bahwa kondisi

ketatanegaraan masih tidak menentu dan terdapat sistem yang rancu antara presidensil dan parlementer. “Usul perubahan kelima terhadap konstitusi perlu menjadi prioritas lembaga-lembaga negara untuk meluruskan praktik ketatanegaraan yang menyimpang. Kita melaksanakan sistem presidensial, tapi dalam praktiknya menjalankan sistem parlementer,” kata Irman. Sebelumnya, sempat terjadi kegagalan usul perubahan kelima UUD 1945 yang diajukan DPD RI karena inkonsistensi partai politik. Kini, Irman mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi dengan melakukan pendekatan ke semua partai politik. Representasi teritorium Sementara itu, pakar hukum tata negara UI Irman Putra Sidin mengatakan, DPD seharusnya tidak sekadar menempatkan diri sebagai lembaga politik.Tapi, kata dia, sebagai representasi teritorium NKRI. “Indonesia bukan hanya Jakarta, melainkan juga terdapat pulau dan provinsi dari Sabang hingga Merauke yang merupakan pemilik sah dari NKRI. Oleh karena itu, segala aspirasi daerah dalam kebijakan nasional tidak boleh sia-sia, dan masyarakat daerah harus menjadi aktor utama dalam kebijakan nasional.” Dalam empat amendemen yang telah dilakukan, Putra Sidin mengatakan, daerah masih menjadi peran pembantu dan figuran belaka. Lantaran itulah, konstruksi daerah melalui wakil-wakilnya harus dikuatkan dan diberi ruang untuk menjadi aktor utama.

Naskah Usul Perubahan Kelima UUD 1945, di antaranya: - Pasal 2 diubah menjadi MPR terdiri dari DPR dan DPD, tidak memakai anggota karena merupakan lembaga. - Pasal 7A dan 7B diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR dan atau DPD. - Pasal 11 diubah menjadi Presiden dengan persetujuan DPR dan DPD menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain - Pasal 18 ditambahkan bahwa dalam NKRI terbagi daerah provinsi atas kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintah daerah dan DPRD - Pasal 18G ditambahkan DPR dan DPD memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi pengisian jabatan publik dan fungsi keterwakilan. DPR dam DPD mempunyai hak mengajukan RUU, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat - Pasal 19B ditambahkan jika DPR mengusulkan perubahan RUU dari DPD maka DPR dan DPD membentuk panitia bersama untuk membahas RUU - Pasal 20 diubah setiap RUU dari DPR disampaikan kepada DPD dan DPD dapat menyetujui, mengusulkan perubahan, atau menolak RUU dari DPR - Pasal 21 diubah menjadi anggota DPR dan DPD berhak mengajukan RUU - Pasal 21A ditambahkan Presiden mengajukan RUU APBN kepada DPR dan DPD untuk dibahas pada waktu bersamaan, dan DPR dan DPD dapat menyetujui, mengusulkan perubahan atau menolak RUU APBN - Pasal 22 diubah DPR dan DPD dapat menyetujui atau menolak peraturan pemerintah penganti undang-undang. - Pasal 23F diubah anggota BPK dipilih oleh DPR dengan persetujuan DPD dan diresmikan oleh Presiden - Pasal 24C diubah menajdi Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR dan atau DPD mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden - Pasal 37 diubah menjadi usul perubahan UUD dalam sidang MPR dan diajukan sekirang-kurangnya 1/3 anggota DPR dan 1/3 jumlah anggota DPD

10 Isu Strategis Perubahan UUD 1945 tahap lima 1. Penguatan Lembaga Perwakilan 2. Penguatan Sistem Presidensial 3. Penguatan Otonomi Daerah 4. Penguatan Parlemen Daerah 5. Keuangan Negara 6. Perekeonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

“Amendemen kelima tidak bisa dilihat sebagai dukungan politik DPD untuk mendapatkan kekuasaan, tapi hanya sebagai proporsional bahwa masyarakat di daerah harus menjadi aktor utama. Pada empat amendemen sebelumnya, presiden dicalonkan oleh parpol dan anggota DPR juga dicalonkan oleh partai politik. Hal ini menyebabkan daerah kemudian tidak mendapatkan ruang sehingga hegemoni dan kebijakan nasional ada pada parpol.” Padahal, Putra Sidin menan-

7. Pendidikan dan Kebudayaan 8. Penguatan Yudikatif 9. Restrukturisasi Bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 10. Komisi Negara Independen

daskan, kedaulatan Indonesia ada pada rakyat dan daerah. Oleh karena itu, kata dia, DPD seharusnya dapat mengambil peran dalam proses pengambilan kebijakan nasional dan memiliki kekuasaan yang simetris dengan kekuasaan DPR dan presiden. “Dengan dikuatkannya DPD, bukan berarti mengurangi kekuatan DPR, presiden, dan partai politik. DPD dapat melakukan tugas yang proporsional serta check and balances antara daerah dan kekuatan politik,” pungkasnya. (S-25)

selama ini, terang Luthfi, bukan perihal keberadaan setgab ataupun koalisi, melainkan sistem pemerintahan yang harus dibenahi. Luthfi menambahkan, dari awal PKS tidak pernah berpikir untuk beroposisi. Sebelumnya, dalam seminar nasional sebagai rangkaian mukernas, PKS dituntut melakukan perubahan, yaitu tidak lagi menjadi partai yang tertutup, tetapi menjadi partai yang lebih terbuka, khususnya terhadap berbagai budaya. “PKS tidak boleh berhenti

mengubah diri menemukan formula yang tepat. PKS harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa terbuka, khususnya terhadap berbagai budaya,” kata budayawan Emha Ainun Najib di Yogyakarta, Rabu (23/2). Emha pun menganalogikan kondisi yang dihadapi PKS tersebut sebagai sebuah pilihan di antara tiga hal, yaitu keraton, masjid, atau pasar,“Apakah akan memilih kekuasaan, hanya berkutat di masalah kerohanian, atau menginginkan kekuatan di bidang ekonomi?,” katanya. (AT/P-3)

Produk Legislasi DPD Bukti Nyata Aspirasi Daerah DPD RI merupakan lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah. Namun, kerap kontinuitas berbagai kinerja DPD RI itu justru terganjal oleh aturan yang berlaku. Sudah disepakati, menurut Ketua Kelompok DPD di MPR Bambang Soeroso, DPD mempunyai fungsi mengajukan usul kepada DPR RI mengenai RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Terkait tugasnya itu, sejak 2005 DPD telah menghasilkan produk legislasi sebanyak 22 usul RUU, 112 pandangan dan pendapat, 7 pertimbangan, 64 hasil pengawasan, serta 34 pertimbangan terkait anggaran dan usul prolegnas. Menurut Ketua Kelompok DPD di MPR Bambang Soeroso, salah satu contoh usul RUU dan yang sangat krusial dialami hampir di seluruh daerah adalah keputusan DPD pada 31 Agustus 2006 tentang RUU Kepelabuhan. Hal tersebut dinilai penting karena banyak pelabuhan di Indonesia yang menjadi pintu gerbang barang dan jasa. Ketika itu, pelabuhan di Indonesia, menurut Bambang, hanya dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Harusnya, menurut DPD, pemerintah daerah (pemda) terlibat dalam pengelolaan pelabuhan. Tujuannya agar persoalan diketahui oleh pemda dan terdapat kebijakan sesuai dengan masingmasing keperluan daerah dan propinsi. “RUU Kepelabuhanan kemudian disampaikan ke DPR.

DPR akhirnya mengesahkan UU 17/2008 tentang Pelayaran yang mencakup sedikit soal aspirasi daerah terkait kepelabuhanan. Itu jauh dari yang diinginkan daerah.” Selain itu, DPD juga telah menghasilkan RUU usul inisia tif tentang lembaga keuangan mikro pada Maret 2007, serta keputusan DPD pada Oktober 2009 tentang RUU Desa. Bambang menganggap, RUU tersebut mengangkat wacana desa yang seharusnya menonjol dan merupakan kekuatan bangsa. “Kemudian, salah satu yang berhasil disuarakan DPD sebagai tindak lanjut nyata dari aspirasi daerah adalah RUU daerah otonom baru. Misalnya Kabupaten Bengkulu Utara yang dimekarkan menjadi Bengkulu Tengah pada 2008, demi meningkatkan pelayanan publik. Pemekaran wilayah ini juga terjadi di berbagai daerah.” DPD, menurut Bambang, juga menghasilkan keputusan tentang Hasil Pengawasan DPD atas Pelaksanaan UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada 31 Agustus 2009. Hal tersebut, merujuk dari keinginan masyarakat di daerah karena banyak yang merasakan ketidakadilan terkait dengan bagi hasil. Ada juga keputusan tentang Hasil Pengawasan DPD atas Pelaksanaan UU 38/2004 tentang Jalan. Namun, berbagai usulan RUU, Bambang menuturkan, pandangan, pertimbangan, ataupun hasil pengawasan tersebut kerap terganjal oleh aturan yang berlaku dalam tindak lanjutnya. Kewenangan dan gerak DPD dibatasi sehingga hanya dapat mengajukan usul tanpa dapat mengawasi apalagi memutuskan. (S-25)

M EGAPOLITAN

6


Tilang di Jalur Busway Lebih Fleksibel Dishub DKI memiliki sikap berseberangan dengan Polda Metro Jaya dengan menyatakan jalur busway harus steril 24 jam. FIDEL ALI PERMANA

D

IREKTUR Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Royke Lumowa memerintahkan anak buahnya untuk berlaku fleksibel dalam menangani kasus masuknya ken-

daraan selain bus Trans-Jakarta di jalur busway. Polisi memang memiliki kewenangan untuk menindak pelaku pelanggaran itu. Meski demikian, penegakan aturan harus melihat kondisi yang terjadi. Jika sudah malam atau keadaan macet, kendaraan dibolehkan melintas di jalur busway. “Itu (penilangan) tidak boleh saat keadaan macet dan sudah larut malam,” katanya saat dihubungi, kemarin. Royke yang sebelumnya menjabat Dirlantas Polda Sumatra Utara ini menerangkan, ada dua pemikiran terkait penertiban jalur busway. Pemikiran pertama yakni untuk

sterilisasi jalur agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum (bus Trans-Jakarta). “Selain itu ada pemikiran kedua, yakni dengan membagibagi jalur jika keadaan sekitar sudah sangat macet dan butuh diurai,” jelasnya. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Sutarman pernah juga menginstruksikan jajarannya agar memperhatikan kondisi dalam menangani pelanggaran jalur busway. “Kita juga melihat kalau kondisi busway-nya kosong dan itu sisinya macet. Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat (boleh masuk jalur busway. Itulah diskresi (hak

MI/TRI HANDIYATNO

Royke Lumowa Dirlantas Polda Metro Jaya yang melekat) anggota yang ada di lapangan. Setiap lewat kita tangkap, kemacetan kan akan sangat parah,” kata Sutarman beberapa waktu lalu. Meski demikian, Royke tidak ingin menyalahkan anggotanya jika tetap menindak penerobos busway, termasuk jika sudah melewati pukul 22.00 WIB saat

bus Trans-Jakarta sudah tidak beroperasi. “Jika dilihat dari sisi normatif, sudah benar. Tapi, secara manusiawi kurang pas,” ujarnya. Berdasarkan pantauan Media Indonesia, pada saat jalanan macet, sering kali mobil atau motor menerobos masuk busway. Kadang ada polisi yang menilang, tapi ada juga yang membiarkan. Selain itu, pada malam hari setelah pukul 22.00, kendaraan pribadi kerap kali masuk jalur busway. Sebab, umumnya mereka berpikiran bahwa sudah tidak ada bus Trans-Jakarta beroperasi. Namun, berbeda dengan

situasi siang hari, polisi kerap kali melakukan penilangan. “Terus terang saya heran, kan sudah tidak dipakai (jalurnya), tapi tetap saja harus steril. Sepertinya tidak pas, lah,” kata Rudi, 42, seorang pengemudi mobil yang sempat ditilang karena masuk jalur busway pada malam hari di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Ia sempat berargumen bahwa ia masuk busway karena melihat tidak ada lagi bus Trans-Jakarta yang beroperasi. Namun, polisi yang menghentikannya tidak menggubris. Polisi itu mengatakan bahwa ia melanggar rambu jalan yang terpasang di setiap pintu masuk busway.

Dishub dukung tilang Sikap Dirlantas Polda Metro Jaya yang meminta anak buahnya bersikap bijak ternyata bertentangan dengan sikap Dinas Perhubungan (Dishub) DKI. Menurut Kepala Dishub DKI Udar Pristiono, polisi harus menilang semua kendaraan yang masuk jalur busway. “ Kalau ada kendaraan lain masuk di luar jam operasional busway, itu bukan berarti rambu itu tidak berlaku, melainkan pengendara itulah yang nekat melanggar,” kata Udar, kemarin. Apalagi di rambu jalur ‘Khusus Busway’ tidak tertulis ada pengecualian. (Ssr/J-2) [email protected]

Pemprov DKI Segera Cairkan Dana BOS PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta segera mencairkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) triwulan I buat sekolah negeri maupun swasta tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan, pencairan dana BOS harusnya sudah disalurkan ke seluruh sekolah pada pekan pertama Maret 2011. Hal itu ditegaskan Fauzi Bowo seusai melantik Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI yang baru, Suradika, bersama empat pejabat eselon II lainnya di Balai Kota DKI, kemarin. Menurut dia, kerja keras guna memajukan kualitas pendidikan di Jakarta harus dibarengi dengan penyaluran dana BOS yang diterima dari APBN sebesar Rp552 miliar itu secara cepat dan tepat. “Karena akhir-akhir ini, saya mencatat, di lapangan kerap kali terjadi

keterlambatan pencairan dana BOS. Memang uangnya dari APBN, tetapi tidak menjadi alasan untuk menunda pencairan dana itu,” ujarnya.

Pencairan dana BOS dan BOP ke semua sekolah diperkirakan bisa terealisasi paling lambat pada pekan pertama Maret.” Percepatan pencarian dana BOS dari triwulan I hingga IV tidak bisa ditunda terlalu lama. Karena dana itu merupakan urat nadi kegiatan belajar mengajar sekolah dan komite sekolah di seluruh sekolah Jakarta. “Karena itu, saya meminta percepatan ini menjadi perhatian khusus jajaran Disdik DKI Jakarta. Juga transparansi

informasi mengenai pemanfaatan dana BOS dan BOP di lingkungan sekolah,” ujar Fauzi Bowo. Terkait hal itu, Kepala Disdik DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan pihaknya berupaya mempercepat pencairan dana BOS. “Saya akan memacu percepatan ini kepada suku dinas di wilayah karena anggaran BOS dan BOP turun langsung ke suku dinas. Jadi mereka harus lebih proaktif lagi,” kata Taufik. Sampai saat ini, pencairan dana untuk sekolah negeri paling lambat dilakukan pada Kamis (24/2). Tapi pencairan dana buat suku dinas (sudin) telah dilakukan pada Kamis (17/2). Itu pun baru terealisasi di Sudin Jakarta Pusat. Menurut Taufik, pencairan dana BOS dan BOP ke semua sekolah diperkirakan bisa terealisasi paling lambat pada pekan pertama Maret. (Ssr/J-4)

MI/PANCA SYURKANI

ASAP: Pengendara motor dan pejalan kaki menembus asap di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Asap yang berasal dari pembakaran arang batok tersebut sangat mengganggu masyarakat yang melintasi jalan tersebut.

S OSOK


5

E R W I N C H R I S T I A N TO

BUKAN SEKADAR DAFTAR MENU Memberi asupan gizi lewat variasi menu dan disesuaikan dengan selera atlet mungkin hal baru bagi Erwin. Peran dokter nutrisi ini ternyata sangat menentukan performa pemain.

PENGANTAR Tahun ini tepat 41 tahun Media Indonesia hadir dan setia menemani pembaca. Sebagai salah satu penghargaan dan merayakannya, kami menyajikan 41 sosok yang berkontribusi untuk kemajuan persepakbolaan Indonesia. Berikut ini sosok ke-36, Erwin Christianto, yang bertanggung jawab menambah kehebatan performa pemain timnas di Piala AFF 2010 saat merumput di lapangan hijau.

P

ERGELARAN Piala AFF 2010 boleh jadi telah berlalu. Namun, euforia publik sepak bo la Indonesia masih terkenang. Di balik kepopuleran para pemain di tim ‘Merah Putih’ sekaligus pelatihnya, sebenarnya ada jasa seseorang yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Kontributor besar bagi timnas tak lain adalah sang dokter nutrisi, Erwin Christianto. Sosok yang satu ini boleh dibilang baru dalam kancah persepakbolaan Tanah Air seiring dengan baru dibutuhkannya profesi dokter nutrisi ini dalam timnas. Meski terbilang baru, Erwin sudah memiliki tugas vital, di antaranya harus mengatur menu makan bagi para pemain agar sesuai dengan program periodisasi latihan yang ditargetkan sang pelatih Alfred Riedl. Tentu dia dituntut agar makanan yang dikonsumsi para pemain mampu meningkatkan performa saat tampil di lapangan hijau. Terbukti, sang kapten timnas, Firman Utina, dan kawan-kawan mampu bermain cantik hingga final leg kedua Piala AFF 2010. Kemegahan Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi saksi keperkasaan tim ‘Merah Putih’ dengan membungkam Malaysia 2-1, meski Indonesia gagal men-

jadi juara karena selisih nilai. Keberhasilan Erwin menjaga performa para pemain timnas tidak membuatnya cepat berpuas diri. Menurut pria kelahiran Malang, 26 Desember 1970 ini, tugasnya bukan sekadar membuat daftar menu atau menjaga nutrisi para pemain. “Lebih daripada itu, saya bertugas membuat para pemain agar berpola hidup sehat,” ujarnya. Erwin sadar susunan timnas dihuni para pesepak bola terbaik dari Sabang sampai Merauke. Tiap-tiap pemain tentunya punya kebiasaan makan beragam. Itulah yang harus disiasatinya agar asupan gizi tetap sesuai dengan standar. “Inilah tantangan saya, mengubah pola makanan mereka yang awalnya cenderung kurang sehat menjadi berpola makan sehat,” ungkap alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Brawi-

Jika saya langsung melarang atau memaksakan menu tertentu, dia (para pemain) biasanya akan mencuri-curi kesempatan.” jaya, Malang, ini kepada Media Indonesia di Hotel Ibis, Slipi, Jakarta. Boleh jadi Erwin benar. Dokter nutrisi memang berkaitan erat de ngan kebiasaan atau pola makanan yang dimiliki para pemain. Namun, ia berprinsip tidak akan memaksakan menu tertentu kepada setiap pemain. “Jika saya langsung melarang atau memaksakan menu tertentu, dia (para pemain) biasanya akan mencuri-curi kesempatan. Akan tetapi, saya selalu tanamkan kepada para pemain, jika ingin menjadi pesepak bola profesional tingkat nasional dan internasional, harus menjaga pola makan. Saya yakin semua pemain ingin menjadi pemain top,” ungkapnya. Menu 10 hari Pintu karier Erwin sebagai dokter nutrisi timnas dimulai saat Badan Tim Nasional (BTN) PSSI menawarinya posisi terse-

but. Erwin yang juga menjadi dokter nutrisi pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) diminta untuk mengatur nutrisi agar menunjang performa para pemain di lapangan. “Dokter nutrisi bertugas meng atur makanan mereka (para pemain), memberi suplemen tambahan, dan mengawasi kondisi kesehatan para pemain minimal dua kali dalam satu minggu,” jelasnya. Adanya posisi dokter nutrisi dalam tim ofisial timnas, lanjut Erwin, karena BTN melihat salah satu kekurangan timnas selama ini adalah nutrisi dan stamina pemain yang mudah susut saat duel di lapangan hijau. Semua ofisial yakin bahwa nutrisi berpengaruh besar terhadap performa pemain. “Saya merasa tertantang, apakah ilmu yang saya pelajari selama ini tepat dengan kondisi timnas. Apalagi selama ini belum ada satu dokter nutrisi berfokus pada sepak bola, kalau tertarik mungkin ada beberapa,” imbuhnya. Pria yang mengambil gelar spesialis gizi klinik di Universitas Indonesia ini akhirnya masuk bagian tim medis skuat Garuda. “Saya mulai menyusun menu harian pagi, siang, dan malam berbeda untuk 10 hari. Menu di hari pertama akan kembali sama di hari ke-11. Jadi para pe main akan ketemu menu yang sama tiga kali dalam satu bulan. Lalu saya berikan daftar menu itu kepada pihak hotel tempat timnas menginap,” kata Erwin menjelaskan mekanisme kerjanya. Perjalanan tugas dokter nutrisi ternyata tidaklah semulus yang dia pikirkan sebelumnya. Kejenuhan para pemain terhadap menu makanan yang diberikannya menjadi tantangan terbesar. “Saya sadar atas kejenuhan para pemain. Sudah jauh dari keluarga, pola makan mereka pun diatur,” kata pria yang kini diminta menangani timnas U-23. Untuk mengantisipasi kebosanan tersebut, dia selalu tanyakan kepada para pemain perihal makanan yang ingin disajikan. Akan tetapi, dia tetap menyeleksi makanan yang pantas disajikan. Jika makanan tersebut tidak merugikan, akan disajikan

dalam daftar menu. Sebaliknya, jika dinilai merugikan untuk stamina, Erwin akan datangi pemain untuk menjelaskan alasan tidak disajikannya makanan tersebut. Erwin mencontohkan ada pemain menginginkan steak. Ia jelaskan bahwa, steak baru bisa disajikan satu atau dua hari setelah pertandingan. Sementara itu, jelang pertandingan, steak dilarang karena berbahaya bagi performa pemain. Para pemain butuh asupan nutrisi protein hewani dan protein nabati lebih besar jelang pertandingan. “Nasuha pernah meminta ingin makan bakso. Saya izinkan. Namun, saya tentukan kapan waktu yang tepat bakso dapat disajikan ke pemain,” terangnya. Kesabaran dan ketekunan Erwin dalam menghadapi para pemain berbuah hasil. Terbukti, pada saat terakhir Piala AFF, para pemain sudah sadar. Bahkan, mereka kini menanyakan terlebih dahulu camilan yang hendak dibeli apakah baik atau justru merusak performa. Minat mereka tentang nutrisi menjadi begitu besar. (M-1) [email protected]

BIODATA: Nama lengkap: Erwin Christianto Tempat, tanggal lahir: Malang, 26 Desember 1970 Istri: Indriana Yudiarso Pendidikan: • S-1 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang • S-2 Spesialis Gizi Klinis, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Karier: • Dokter di Departemen Ilmu Gizi FK UI • Dokter Spesialis Gizi Klinis di RS Pelni • Koordinator Sport

Nutrition Prima SEA Games 2011 • Ketua Bidang Perhimpunan Dokter Gizi Klinis Indonesia (PDGKI)

MI/RAMDANI

Yang Senior Lebih Nakal DEDIKASI sang dokter nutrisi Erwin Christianto pada tim nasional (timnas) Indonesia memang patut diacungi jempol. Pasalnya, meski terbilang baru bergabung pada November 2010, dia sudah sangat kenal karakter Firman Utina dan kawan-kawan. Ketika diminta untuk menangani nutrisi para pemain timnas U-23, dia juga sudah akrab dengan karakter dan kebiasaan para pesepak bola muda terbaik Tanah Air itu. Lalu bagaimana bila dia diminta untuk mengungkapkan kebiasaan makan para pemain? Menurut pria yang hobi traveling itu, ada perbedaan mendasar antara menangani para pemain timnas senior dan timnas U-23. Para pemain senior lebih pandai dalam menjaga nutrisi tubuhnya bila dibandingkan dengan pemain muda. Hanya saja, para pemain senior lebih ‘nakal’ dalam mematuhi pola makanan yang disajikan. Mereka lebih suka mencuri-curi untuk membeli jajanan di luar. “Mereka (para pemain se-

nior) sering kedapatan jajan makanan di luar. Namun, ketika kedapatan, saya tidak langsung melarang atau menegur. Saya dekati secara personal. Saya jelaskan bahwa makanan yang dimakannya akan mengganggu performa mereka saat bertanding di lapangan,” ungkap Erwin. Namun, kata Erwin, pada saat terakhir Piala AFF 2010, para pemain sudah sadar akan pentingnya menjaga makanan. “Bahkan, mereka kini selalu menanyakan terlebih dahulu tentang camilan yang hendak dibeli, apakah baik atau justru merusak performa,” jelasnya. Lalu bagaimana dengan pola makan para pemain U-23? Erwin menuturkan, pengetahuan para pemain muda tentang nutrisi boleh dibilang sangat minim. Dia masih harus berjuang untuk mengajarkan pola makan sehat. Pasalnya itu berkaitan erat dengan kebiasaan atau gaya hidup. Erwin mencontohkan saat ini timnas menghadapi masalah terkait dengan banyaknya para pemain yang cedera. Mereka

(para pemain) cedera bukan karena beratnya beban latihan, melainkan lebih kepada kurang baiknya gaya hidup para pemain, termasuk pola asupan nutrisi. Hal itu membuat tim me dis bekerja ekstra dalam meningkatkan porsi suplemen protein bagi para pemain. “Positifnya, mereka lebih menurut dan patuh terhadap pola ma kan dan menu makanan yang saya buat. Walaupun tetap masih ada yang jajan camilan, mereka mudah untuk diberi masukan dan berespons positif,” tegasnya. Selain patuh, Erwin menambahkan, para pemain muda terbilang memiliki ketertarikan terhadap nutrisi. Mereka ingin sekali mengubah gaya hidup lama mereka menjadi gaya hidup sehat. “Jika mereka memiliki impian menjadi bintang sepak bola besar, mereka harus memperhatikan asupan nutrisi. Syarat utamanya adalah menerapkan gaya hidup sehat, termasuk dalam pola makanan,” terang Erwin. (*/M-4)

T ANAH AIR


DARI PULAU KE PULAU

10.30 WIB

Merak, Banten

11.30 WIB

SEORANG dokter yang bekerja di ruang gawat darurat RSUD Dok II Jayapura, Papua, dipukul seorang warga berinisial TR, kemarin. Aksi itu membuat para dokter dan perawat menggelar mogok kerja. Akibatnya, pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Dinas Kesehatan Papua itu lumpuh total. Para dokter dan perawat menghilang dari areal rumah sakit. “Pelayanan terhenti sekitar 11 jam. Dokter dan perawat sudah mulai bekerja lagi pada 12.00 WIT,” kata juru bicara Polres Jayapura Ipda Heri Susanto. Pemukulan terjadi saat korban sedang melayani pasien yang sakit. Tanpa sebab, teman sang pasien, dalam kondisi mabuk, masuk ke ruang gawat darurat dan langsung memukul korban. Pelaku diringkus penjaga keamanan rumah sakit dan beberapa karyawan lain. Ia kemudian diserahkan ke Polsek Jayapura Utara. (FO/N-2)

Protes Warga Lumpuhkan Tambang

9 Detik, Perampok Kuras Uang Bank

MI/SRIYANTI

PELAKU perampokan Bank Kalteng, di Jl RTA Milono, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, adalah sindikat profesional. Polisi menduga mereka jaringan yang sering beraksi di dua provinsi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. “Kami tidak menemukan sidik jari. Dari cara membuka pintu, mengambil uang dan ke luar dari bank, para perampok itu bekerja profesional dan terorganisasi,” kata Kapolres Palangkaraya AKB Andreas Wayan, kemarin. Perampokan Bank Kalteng terjadi Rabu (23/2) siang. Dua perampok masuk bank dan menggondol uang dari brankas sebesar Rp70 juta hanya dalam waktu 9 detik. Para pelaku menggunakan topeng, kaus tangan, dan bersenjata api. (SS/N-2)

Keracunan Landa Pekerja Arutmin SEBANYAK 114 karyawan PT Putra Perkasa Abadi, sebuah perusahaan subkontraktor tambang PT Arutmin Indonesia, menderita keracunan, di Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, kemarin. Makanan yang mereka konsumsi disediakan perusahaan. Setelah makan, pekerja mengalami mulas, mencret, bahkan sebagian muntah-muntah. Para pekerja yang tinggal di barak itu terpaksa dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Puluhan pekerja mengalami keracunan parah dan harus menjalani rawat inap. Di Aceh, sebanyak 25 murid SMP Negeri 1, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, kesurupan. Itu adalah kejadian untuk kesekian kalinya dalam dua bulan terakhir. Kali ini, kesurupan dialami murid perempuan. (DY/MR/N-2)

Jombang Batasi Minimarket

ANTARA/ASEP FATHULRAHMAN

SEMAKIN PARAH: Ribuan truk terjebak macet sepanjang 19 km mulai dari pintu tol Cilegon Barat (Km 82) hingga ke dalam Pelabuhan Merak, Banten, kemarin.

Kapal di Merak Berkurang Lagi A

NTREAN truk menuju Pelabuhan Merak, Ban ten, kian parah. Ke marin, deretan truk yang menunggu untuk diseberangkan ke Bakauheni, Lampung, mencapai panjang 19 kilometer. Truk berjajar hingga kawasan Cilegon Barat atau pada Km 82. Sehari sebelumnya, antrean kendaraan mencapai 17 kilometer. Makin panjangnya antrean terjadi karena jumlah kapal rollon rolloff yang bisa dioperasikan juga berkurang. Pada Rabu (23/2) ada 17 kapal yang bisa beroperasi, tapi kemarin hanya 16.

12.30 WIB

Klaten

Teroris Remaja Dilimpahkan ke Kejaksaan DETASEMEN Khusus 88 Antiteror Mabes Polri melimpahkan tersangka teroris Arga Witama, 17, ke Kejaksaan Negeri Klaten, Jawa Tengah, kemarin. Siswa SMK Negeri 2 Klaten itu ditangkap bersama lima tersangka lain pada 25 Januari lalu. Kejari menitipkan tersangka ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Pengawalan terhadap teroris remaja itu dilakukan sangat ketat, dipimpin langsung Kapolres Klaten AKB Agus Djaka Santoso. Polisi juga menyerahkan 37 jenis barang bukti yang disita saat penggerebekan, di antaranya serbuk bahan peledak, paku, detonator rakitan, kabel, baterai, dan sepeda motor. Kepala LP Klaten Iskandar mengatakan Arga yang tercatat sebagai warga Desa Buntalan, Klaten Tengah, itu ditahan di kamar terpisah dari warga binaan dewasa. (JS/N-2)

13.00 WIB

Jateng

Perbaikan Jembatan Selesai 3 Tahun ANTARA

PEMERINTAH Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengajukan draf rancangan peraturan daerah yang mengatur keberadaan gerai minimarket. Aturan itu dibuat untuk membatasi menjamurnya keberadaan minimarket, yang mengancam keberadaan pedagang kecil dan pasar tradisional. Kepala Badan Perizinan Jombang Supangat mengatakan selama ini pemerintah tidak bisa mengintervensi langsung gerai perusahaan waralaba itu karena tidak memiliki payung hukum. “Visi utama perda ini melindungi keberadaan pasar tradisional dan pedagang kecil dengan mengatur zona atau jarak satu minimarket dengan minimarket lain,” ujar Supangat. (ES/N-2)

Banjir Kepung Kupang Tengah PULUHAN rumah penduduk di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, terendam banjir, kemarin. Hujan deras yang mengguyur wilayah itu selama dua hari terakhir menyebabkan Kali Oetobe meluap. Tomy da Silva, warga Oebelo mengatakan banjir membuat warga harus mengungsi. Mereka baru berani kembali ke rumah mereka setelah air mulai surut, sore hari. “Rumah yang tergenang banjir lokasinya rendah dan berada di pinggir Jalan Trans-Timor. Kami mulai bergotong royong membangun selokan di pinggir jalan untuk mengalirkan air,” tandasnya. (PO/N-2)

Sumsel

Mahasiswa Tuntut Pengusutan Kasus CPNS

Dokter dan Perawat Mogok Kerja

WARGA memblokade jalan angkutan batu bara milik PT Nusantara Thermal Coal (NTC) yang melintasi Dusun Baru Pusat Jalo, Kecamatan Rantaupandan, Kabupaten Bungo, Jambi, kemarin. Blokade juga dilakukan warga di Desa Sijau, Kecamatan Rantaupandan. Penutupan jalan sudah berlangsung dua hari, sejak Rabu (23/2) dan masih berlangsung kemarin. Warga melintangkan kayu sebagai portal di tengah jalan. Puluhan armada truk yang mengangkut batu bara setop beroperasi. “Kami baru akan membuka jalan jika perusahaan membuka peluang dan mengizinkan perusahaan subkontraktor ikut menambang di areal ini. Sebelum PT Nusantara Thermal beroperasi, sebagian warga menggantungkan hidup dengan bekerja pada subkontraktor,” kata Sudirman, pemuka masyarakat. Di Purbalingga, Jawa Tengah, perbaikan jalan yang rusak berat sepanjang 249,4 km tidak akan bisa tuntas tahun ini, karena pemerintah hanya menyediakan dana Rp25,79 miliar. (SL/LD/N-2)

9

GUBERNUR Jawa Tengah Bibit Waluyo mengaku telah melaporkan ke pemerintah pusat adanya 29 jembatan yang rusak dan putus akibat banjir lahar dingin di wilayahnya. Ia berharap kerusakan itu bisa diperbaiki dalam tiga tahun ke depan. Ke-29 jembatan tersebar di tiga kabupaten, yakni Magelang, Klaten, dan Boyolali. Kerusakan terjadi pada jembatan kecil dan besar yang putus dan rusak setelah beberapa kali diterjang banjir lahar dingin. “Kami juga masih menginventarisasi kerusakan pada puluhan sabo dam yang jebol,” kata Bibit, di Temanggung, kemarin. Ia menyatakan perbaikan semua jembatan dan sabo dam sedang dirancang dan menunggu penetapan. Klasifikasi yang masuk proyek jangka pendek, menengah, dan panjang juga sudah ditetapkan. (TS/N-2)

Biasanya penyeberangan dilayani 24 kapal. Namun, dalam sebulan terakhir sejumlah kapal rusak, harus masuk perawatan, dan diparkir karena sudah tua. Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Feri Sirojuddin Saini datang untuk melihat kondisi Pelabuhan Merak, kemarin. Sirojuddin menjanjikan sejumlah langkah untuk mengatasi antrean ini. “Dua kapal sudah diminta untuk membantu penyeberangan di Merak. Satu kapal, kapal motor penyeberangan Kalibo-

dri, didatangkan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta,” kata dia. Satu kapal lain adalah KMP Ganda, yang didatangkan dari Semarang. Kapasitas kapal itu besar. Kapal bisa menampung 200 truk dan 240 penumpang. KMP Ganda akan melayani penyeberangan melalui Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. “Sebagian kendaraan dan penumpang akan digiring ke Ciwandan dan diangkut kapal Ganda,” ujar Sirojuddin. Akibat antrean, kata Marwoto, sopir truk, bekal dari ma-

jikannya sebesar Rp3 juta sudah berkurang banyak. “Pada kondisi biasa, dengan bekal itu saya bisa bawa pulang uang Rp400 ribu. Sekarang tidak mungkin.” Sebagian sopir lain mengaku sudah menggadaikan telepon seluler mereka untuk modal makan. Dari Palembang, Sumatra Selatan, dilaporkan, antrean di Merak juga mengakibatkan pembangunan sejumlah arena SEA Games terhambat. Truktruk pembawa bahan bangunan terlambat masuk Palembang. (WB/TT/N-2)

SEJUMLAH mahasiswa asal Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, berunjuk rasa di depan Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta, kemarin. Para mahasiswa itu menuntut pengusutan dugaan korupsi pada penerimaan pegawai negeri sipil di daerah mereka. Koordinator aksi, Eka Juliardi Sanjaya, mengatakan tiga hari lalu mahasiswa juga mendatangi kantor KPK dengan mengajukan tuntutan yang sama. “Kami ingin menegaskan kasus ini sangat penting dan harus diusut tuntas.” Mahasiswa menduga telah terjadi penyimpangan dalam proses penerimaan CPNS pada 2010 di Musi Banyuasin, yang bermuara pada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Kami menemui sejumlah peserta tes CPNS. Di antara mereka ada yang mengaku harus menyediakan dana Rp50 jutaRp150 juta jika ingin diterima,” tambah Eka. Jika dalam satu periode penerimaan terdapat 500 pegawai yang diterima, ia memperkirakan potensi uang suap bisa mencapai puluhan miliar rupiah. “Kami minta kementerian melakukan penelitian di Musi Banyuasin. Selanjutnya, hasil penelitian harus dilaporkan ke KPK untuk diusut secara hukum,” tandas Eka. Di daerah ini, selain kasus itu warga juga resah dengan adanya kasus pemutasian sejumlah camat, tanpa prosedur seharusnya. Camat pengganti dipilih dari guru dan sarjana kesehatan. (TT/Ant/N-2)

8

N USANTARA


Sejumlah Kepala Daerah Diduga Terkait Korupsi A Aparat hukum mulai menyelidiki para kepala daerah yang terbelit kasus ke korupsi perambahan hutan. ko

Mungkin akan banyak lagi kepala daerah yang terjerat hukum.” Syaifullah Tamliha

DEENNY SUSANTO

K

ANTARA/ANIS EFIZUDIN

LABU GOLDEN MAMA: Warga berjalan di bawah tanaman labu di Subterminal Agribisnis Soropadan, Temanggung, Jawa Tengah, kemarin. Labu varietas golden mama dipamerkan sebagai tanaman peneduh dengan warna yang menarik dan rasa manis.

DPD Awasi Aset Pemda di Jatim DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI mengawasi aset-aset pemerintah daerah (pemda) yang rawan berpindah kepemilikan di Jawa Timur (Jatim). Pengawasan itu dilakukan untuk merespons temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan kasuskasus aset pemda yang rawan hilang di Surabaya, Jatim. Pengawasan aset-aset pemda itu dilakukan Tim II Komite IV DPD RI dalam kunjungan kerja di Jawa Timur, kemarin. Pengawasan itu bertujuan menertibkan aset pemda yang belum jelas status hukumnya agar tidak hilang. “Menurut temuan BPK, pen catatan aset di Surabaya tidak akurat,” ujar Ketua Tim II Komite IV DPD RI Abdul Sudarsono di Surabaya, kemarin. Menurut temuan BPK, ujar dia, sejumlah tanah milik pemda di Jatim tidak besertifikat. Hal itu, kata dia, menjadi rawan hilang karena kepemilikannya tidak jelas. “Padahal, tanah itu milik pemerintah daerah setempat,” kata Sudarsono. Hasil kunjungan kerja DPD, menurut Sudarsono, akan disampaikan kepada instansiinstansi terkait untuk ditindaklanjuti. “Kami berharap hasil itu ditindaklanjuti inspektorat dengan melakukan penertiban dan pendataan secara akurat,” kata dia. Temuan BPK yang yang dicek DPD antara lain aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. “Di Surabaya banyak tanah di lahan hijau yang kepemilikannya masih tidak jelas. Padahal itu tanah milik pemda,” ungkap dia. Sudarsono menyarankan agar pemerintah pusat membentuk tim pemantau aset-aset pemda. “Tim pemantau dari pusat itu sejauh ini belum ada. Itu harus segera dibentuk. Selama ini pembukuan terkait dengan aset di kabupaten dan provinsi belum jelas,” papar dia. Dalam kunjungan kerja di Jatim, DPD juga menerima masukan terkait dengan pajak, di antaranya dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima daerah tersebut dinilai terlalu kecil. “Yang diberikan ke daerah kecil, penggunaannya diatur pula,” imbuhnya. (BN/N-4)

ORUPSI perambahan hutan membelit 13 kepala daerah. Mereka terdiri atas dua gubernur dan sembilan bupati gu di Kalimantan serta dua bupati di Riau. Para kepala daerah itu diduga salah menerbitkan izin di alih fungsi hutan untuk perkeali bunan dan pertambangan serta bu izin usaha pemanfaatan hasil izi hutan yang merugikan negara. hu Mengenai kasus korupsi alih fungsi hutan di Kalimantan, fu Komisi IV DPR RI sudah memKo bahas hal itu bersama Kemenba terian Kehutanan (Kemenhut), ter Komisi Pemberantasan Korupsi Ko (KPK), Kejaksaan Agung (Kejag(K ung), dan Mabes Polri. un “Hasil pertemuan kami dengan instansi terkait itu, ada dua ng gubernur dan sembilan bupati gu yang menjadi calon tersangka ya kasus korupsi bidang kehutanan ka di Kalimantan,” ujar anggota Komisi IV DPR RI asal KalimanKo tan Selatan (Kalsel) Syaifullah

Tamliha di Banjarmasin, Kalsel, kemarin. Para kepala daerah itu, ujar Syaifullah, seorang bupati (saat ini mantan bupati) di Kalsel dan sisanya di Kalimantan Tengah (Kalteng). “Para kepala daerah tersebut sudah dipanggil dan diperiksa (aparat hukum) terkait dengan korupsi alih fungsi hutan,” tutur dia. Komisi IV, kata Syaifullah, akan memanggil gubernur dan seluruh bupati/wali kota di Kalimantan untuk mengklarifikasi masalah pemanfaatan kawasan hutan di wilayah masing-masing. Pemanggilan itu, ujar dia, berkaitan juga dengan rancangan undang-undang pencegahan dan pembalakan liar yang sedang dibahas di Komisi IV. “Jika RUU itu disahkan nanti, mungkin akan banyak lagi kepala daerah yang terjerat hukum,” ujar dia. Hasil evaluasi tim terpadu pemanfaatan kawasan hutan mencatat luas lahan kawasan

Anggota Komisi IV DPR RI hutan di Kalteng yang kini sudah beralih fungsi menjadi area perkebunan dan pertambangan sekitar 3,2 juta hektare dan di Kalsel sekitar 1,2 juta ha. Total di dua provinsi itu 4,4 juta ha. Maraknya alih fungsi hutan diakui Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Suhardi Atmodirejo. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kata dia, sejumlah kepala daerah di Kalsel gencar menerbitkan izin pertambangan dan perkebunan yang sebagian berada di area kawasan hutan. “Seratus ribu ha lebih lahan (di Kalsel) menghadapi masalah tumpang tindih lahan. Masalah ini tidak lepas dari maraknya penerbitan izin sektor pertambangan dan perkebunan oleh para kepala daerah yang bersinggungan dengan kawasan hutan,” ujarnya. Tentang kasus korupsi perambahan hutan di Riau, KPK telah menetapkan dua bupati sebagai tersangka. Mereka adalah Bu-

pati Kampar periode 2006-2011 Burhanuddin Husin dan Bupati Siak periode 2006-2011 Arwin As. Mereka diduga melanggar hukum dalam menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI). Sebelumnya, kasus IUPHHKHTI di Riau telah menyeret mantan Bupati Pelalawan Azmun Djaafar yang kini sedang menjalani hukuman. Korupsi APBD Di Maluku, Pengadilan Negeri (PN) Ambon menyidangkan terdakwa korupsi Bupati Kepulauan Aru Teddy Tengko dengan agenda pembacaan dakwaan, kemarin. Jaksa penuntut umum mendakwa Teddy terlibat korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 20062007 Kabupaten Kepulauan Aru yang merugikan negara Rp42 miliar lebih. “Terdakwa menyalahgunakan jabatannya dengan memperkaya diri sendiri,” kata Jaksa Mohammad Natsir Hamzah yang juga Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku. (TH/HJ/WJ/N-4) [email protected]

Tersangka Perusak Polsek Ditangkap PO POLRES Kampar, Provinsi Riau, menahan empat warga yang m diduga sebagai provokator perudid sakan kantor Kepolisian Sektor sak (Polsek) Air Tiris, kemarin. (P Kapolres Kampar AKB MZ Muttaqien kepada Media IndoM nesia mengatakan empat warga ne tersebut adalah Rusdi, 33, Zuter priyadi, 24, Junaedi, 45, dan pr Darlius, 40. “Keempatnya ialah Da warga Desa Ranah, Kecamatan wa Air Tiris. Mereka diduga memAi provokasi warga untuk merusak pr kantor Polsek Air Tiris.” ka Peristiwa perusakan bermula dari kasus salah tangkap warga da

MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri Sragen, Jawa Tengah, menjatuhkan vonis 10 bulan dan denda sebesar Rp10 juta kepada kolektor fosil asal Amerika Serikat, Dennis Bradley, 52, kemarin. Terpidana terbukti berusaha membawa ratusan artefak binatang purba dari kawasan Doom Sangiran, Sragen, pada Oktober 2010. Vonis itu lebih ringan daripada

yang dituduh pelaku judi togel, pada Rabu (23/2) sekitar pukul 15.00 WIB, oleh tiga anggota Polsek Air Tiris. Petugas kemudian berusaha menggeledah Zulkifli. “Ia sempat melawan dan terjatuh saat digeledah. Bibirnya pecah dan berdarah,” kata Muttaqien. Sejam kemudian, kabar penangkapan Zulkifli menyebar di masyarakat. Isu yang berkembang, Zulkifli ditangkap dan dipukuli polisi karena dituduh sebagai pelaku judi togel. Masyarakat tidak terima dengan tuduhan dan

perlakuan polisi tersebut karena yang bersangkutan dikenal baik dan rajin azan di masjid. Warga Desa Ranah kemudian beramai-ramai mendatangi kantor Polsek Air Tiris, dan jumlah warga terus berkembang hingga diperkirakan berjumlah 1.500 orang. Massa kemudian melempari kantor polsek sehingga semua kaca bagian depan bangunan tersebut pecah. Massa juga melempari kaca enam mobil yang parkir di halaman polsek. Suasana pun kian memanas. Ketegangan di halaman polsek

mereda setelah dua Sub Detasemen Brimob Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan satu peleton pasukan dari Batalion 132 Kampar datang memecah keramaian massa. Kepala Polda Riau, Bupati Kampar, dan sejumlah tokoh masyarakat setempat yang turun di lokasi kejadian juga menurunkan ketegangan di halaman polsek. Massa kemudian membubarkan diri setelah mendapatkan komitmen dari Polres Kampar yang akan memeriksa tiga anggotanya. (BG/N-1)

ANTARA/FACHROZI AMRI

BENTROK DENGAN WARGA: Polisi mengecek mobil patroli yang kacanya hancur akibat bentrokan antara warga dan polisi di Kantor Polsek Kampar, Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (23/2) malam.

Pencuri Fosil Sangiran Divonis Ringan tuntutan yang diajukan jaksa, yang meminta Bradley dihukum 1 tahun 6 bulan. Sementara Wasimin, warga Kalijambe, Sragen, yang menjual fosil kepada Bradley, diganjar hukuman 11 bulan penjara dan denda Rp5 juta. “Vonis itu jauh dari rasa kea-

dilan bagi pengembangan dan pelestarian arkeologi,” kata Harry Widianto, Direktur Museum Sangiran. Jika mengacu pada UU 5/199 tentang Perlindungan Cagar Budaya, Dennis terkena ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dalam sidang terungkap, benda

yang dicuri terpidana dan diselundupkan sebagai barang suvenir adalah fosil asli. Sejumlah saksi ahli dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah dan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran sudah memeriksa keasliannya. Kedua terpidana itu juga tidak

membantah keterangan para saksi. Mereka juga mengaku salah karena membawa barang bersejarah tanpa izin pemerintah. Sekalipun sangat rendah, vonis masih lebih baik daripada penanganan terhadap Prof Donald Tyler, yang pada 1990-an

menyelundupkan fosil manusia purba. Proses terhadap ilmuwan asal Amerika itu tidak jelas. Dennis ditangkap polisi setelah truk yang membawa fosil dibawa dari Sragen menuju Bali. Polisi menyita fosil berupa 48 tulang bovidae, 100 folaimen gigi gajah, 11 tanduk banteng, 12 tanduk rusa, 8 tulang kaki gajah stegodont, dan 6 tulang belakang gajah stegodont. (WJ/N-2)

M EGAPOLITAN


Ketua FPI Bekasi Bebas Setara Institute menilai bahwa penegakan hukum dilakukan di bawah tekanan. GOLDA EKSA

M

AJELIS hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan hukuman penjara 5 bulan dan 15 hari kepada Ketua Front Pembela Islam (FPI) Bekasi Murhali Barda dan delapan terdakwa lainnya kasus pemukulan dan penikaman pendeta dan anggota majelis Gereja HKBP Pondok Timur Indah, Ciketing, Bekasi. Dengan vonis ini, kesembilan terdakwa yang telah ditahan di Polda Metro Jaya (PMJ) dan LP Kelas IIA Bulak Kapal Bekasi sejak 13 September 2010, akan langsung bebas hari ini. Adapun dua terdakwa lain yakni sang eksekutor Aji Ahmad Faisal, 28, divonis tujuh bulan dari tuntutan awal 10 bulan. Sedangkan mentor aksi keributan Ade Firman, 25, dikenai hukuman enam bulan dari tuntutan delapan bulan. Sementara untuk dua terdakwa lain yang dikategorikan masih di bawah umur yakni Handoko, 17, dan Hardonis Syaiful, 17, dikembalikan kepada orang tua. Hakim mempertimbangkan keberadaan kedua terdakwa di lokasi insiden sebagai kenakalan remaja dan sebatas ikut-ikutan. Dalam menanggapi putusan itu, Kuasa Hukum HKBP Ciketing Saor Siagian mengatakan putusan itu tidak sepadan dengan perbuatan tindak kriminal

LLINTAS BERITA Mayoritas Minimarket di Jakut Ilegal SEBANYAK 201 dari 306 minimarket di Jakarta Utara diketahui tidak memiliki izin yang sesuai. Jumlah tersebut diperoleh setelah satuan tugas Pemkot Jakarta Utara melakukan pendataan minimarket di wilayah tersebut selama satu minggu. Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono mengatakan ke201 minimarket tersebut tidak memiliki izin domisili, surat izin usaha, atau hanya memiliki salah satu dokumen pendirian usaha. “Kami telah mengirimkan data minimarket ini ke Provinsi DKI Jakarta. Pemberian sanksi merupakan wewenang pemprov,” tambah Bambang. Di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dari 11 minimarket yang ada, yang memiliki izin hanya tiga sedangkan sisanya ilegal. “Baru 11 minimarket yang kita data. Kita masih verifikasi lagi,” ujar Camat Makasar Makmun Ghozali, kemarin. (*/Faw/J-3)

TKI Ilegal Gelombang Ketiga Tiba TENAGA kerja Indonesia (TKI) ilegal yang tinggal di kolong jembatan Khandara, Jeddah, Arab Saudi, kemarin tiba di Bandara Soekarno-Hatta setelah dipulangkan oleh pemerintah Indonesia. Pemulangan gelombang ketiga kemarin membawa 350 TKI ilegal yang terdiri dari 286 perempuan, 21 anak-anak, dan 43 balita. Mereka diberangkatkan dari Bandara King Abdul Azis, Jeddah, Arab Saudi, pada Rabu (23/2) malam waktu setempat dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 12.40 WIB dengan pesawat Garuda Nomor 983. Kepala BNP2TKI Mochammad Jumhur Hidayat kemarin menjelaskan, sampai saat ini TKI ilegal di Arab Saudi jumlahnya masih ribuan orang. “Karena itu, proses pemulangannya akan dilakukan secara simultan melalui koordinasi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dengan biaya sebesar Rp128 miliar,” ujar Jumhur. (SM/J-3) yang dilakukan para pelaku. “Para terdakwa terbukti melakukan kesalahan dan melukai para korban. Saya tidak menafikan rasa keadilan ini,” kata Saor di Bekasi, kemarin. Insiden 12 September 2010 terhadap jemaat HKBP Ciketing menyebabkan dua korban luka. Dalam peristiwa berdarah tersebut, Pendeta Luspida Simanjuntak dan Penatua Asia Sihombing Lumbantoruan terpaksa dilarikan ke IGD RS Mitra Keluarga Bekasi Timur karena menderita luka serius. Luspida mengalami luka di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul, sedangkan Asia pingsan karena luka tusuk di bagian perut.

Vonis majelis hakim terhadap terdakwa harusnya merujuk pada pasal berlapis yang didakwakan yakni 351 KUHP, 170 KUHP, serta 335 KUHP. “Seharusnya jika melihat Pasal 351 KUHP, terdakwa terancam hukuman lima tahun penjara. Tidak benar hasil keputusan abal-abal ini,” tambah Saor. Setara Institute dalam siaran persnya menyatakan hukuman teramat ringan bagi terdakwa kasus HKBP Bekasi menunjukkan bahwa proses peradilan kasus ini berada di bawah tekanan. Baik jaksa maupun hakim tidak melihat pada hakikat perbuatan terdakwa dan dampaknya bagi

AKHIR PEKAN

Memanjakan Lidah sambil Mencoba Berbagai Permainan SESOSOK action figure terlihat menyambut setiap pengunjung yang datang ke Iniko Toys Cafe di Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penampilan Iniko Toys Cafe memang cukup unik, sehingga banyak yang menyangka bangunan tersebut adalah toko mainan maupun action figure. Selain menikmati berbagai jenis makanan dan minuman, di sini pengunjung juga dapat mencoba beberapa jenis permainan yang disediakan. Nuansa toys semakin kental ketika kita melangkah masuk ke kafe, patung Batman setinggi 1,5 meter dan beragam tokoh superhero dalam ukuran kecil terlihat di tiap sudut ruangan. Di salah satu sudut terdapat televisi layar datar 29 inci lengkap dengan perangkat Playstation 3. Di sisi lainnya ter-

7

lihat perangkat Nintendo Wii yang siap untuk dimainkan. “Dengan pemesanan minimal Rp100 ribu, pengunjung bisa main Playstasion 3 dan Nintendo Wii yang kami sediakan,” tutur seorang pelayan kafe. Iniko Toys Cafe juga menyediakan beragam permainan papan seperti jumanji, monopoli, atau ular tangga. “Jadi tidak hanya permainan digital,” lanjutnya. Sambil menanti pesanan datang, pengunjung bisa mencoba permainan tersebut. Bagi yang kurang meminati permainan-permainan tersebut, bisa juga berkeliling menikmati kisah tokoh superhero melalui beragam diorama yang tersedia. Tiap diorama memiliki kisah tersendiri. Iniko Toys Cafe tak hanya mengedepankan gim dan berbagai hiburan, makanan dan

minuman pun cukup beragam, mulai dari aneka pasta hingga makanan khas Indonesia. Harga untuk makanan berkisar Rp15 ribu hingga Rp65 ribu, sedangkan minuman dipatok mulai dari Rp10 ribu hingga Rp20 ribu. Lidah pengunjung akan dimanjakan dengan iniko creamy lasagna seharga Rp41 ribu atau nasi goreng hong kong seharga Rp26 ribu. Menu favorit di tempat ini adalah mexican meatlof. Hanya dengan merogoh kocek sebesar Rp38.500, pengunjung bisa menikmati daging cincang yang dibalut dengan selembar daging asap disertai lelehan keju. Ada pula super creamy ratatouille toast seharga Rp27.500, choco cheese pancake seharga Rp19.600, dan aneka minuman seperti lime squash dan sweet ice lemon tea seharga Rp14.500. Sebagai hidangan penutup, pengunjung pun bisa memesan banana split yang dibanderol seharga Rp35 ribu. Pengunjung pun bisa menikmati hidangan sambil berselancar di dunia maya, dengan fasilitas jaringan internet gratis. Bagi Anda yang ingin bermain gim sambil mencicipi makanan, datang saja ke Jalan Gunawarman Nomor 11, Jakarta Selatan. (*/J-3)

KULINER SAMBIL BERMAIN: Suasana Iniko Toys Cafe di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Selain menikmati berbagai jenis makanan dan minuman, di sini pengunjung dapat mencoba beberapa jenis permainan yang disediakan. DOK INIKO TOYS CAFE

kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Selain melukai rasa keadilan bagi masyarakat, vonis ringan ini menurut Setara Institute akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Secara khusus, vonis ini juga sama sekali tidak akan memberikan efek jera dan efek edukasi publik bahwa melakukan kekerasan atas nama agama adalah pelanggaran serius. “Publik akan menganggap bahwa melakukan kekerasan, intoleransi, dan menghalanghalangi orang mendirikan atau melakukan ibadah adalah justru bagian dari ibadah dan perjuangan,” tulis Setara dalam rilisnya.

Juga menolak Sementara itu, meski bisa langsung bebas, keputusan majelis hakim itu tidak langsung diterima Murhali Cs. “Kami akan terus memperjuangkan kebenaran yang telah kami lakukan,” ujar Murhali. Pengacara terdakwa, Salih Mangara Sitompul, juga menyatakan saat ini pihaknya masih berkonsultasi dengan kliennya untuk meng ajukan banding. “Kami tidak terima dinyatakan bersalah. Terkait hasil putusan sidang, akan dipertimbangkan lagi untuk banding,” tegasnya. (J-2) [email protected]

Perampokan Bersenjata Api DALAM waktu berdekatan, dua kasus perampasan sepeda motor dengan senjata api terjadi di Pademangan, Jakarta Utara. Kejadian pertama menimpa Darmadi, 23, Rabu (23/2) pada pukul 21.00 WIB. Motornya dirampas di taman belakang apartemen pejabat tinggi negara, Pademangan. Darmadi mengaku didatangi dua pemuda, mengira keduanya adalah polisi, dia menuruti permintaan mereka ketika diminta menyerahkan SIM, STNK, dan KTP. Setelah itu dua pemuda tersebut menodongkan senjata api dan merampas motornya. Kejadian kedua terjadi di fly over Jalan Benyamin Sueb, Pademangan. Saat melintas di kawasan tersebut, Nurhadi, 47, tiba-tiba dipepet empat pemuda. Salah satunya sempat meletuskan senjata api sehingga Nurhadi ketakutan dan langsung menyerahkan motornya. Kepala Satuan Reskrim Polres Jakarta Utara AKB Irwan Anwar membenarkan peristiwa tersebut. “Saat ini petugas Polsek Pademangan dan Polres Jakarta Utara masih melakukan pengejaran terhadap pelaku,” tuturnya kemarin. (*/J-3)

Posyandu di Tangerang Selatan Ujung Tombak Pencapaian MDGs

M

illennium Development Goals (MDGs) yang telah disepakati 189 negara di dunia menargetkan pada 2015 beberapa indikator kesejahteraan rakyat mengalami perbaikan. Itu antara lain mencakup penurunan angka kematian ibu karena kehamilan, persalinan, dan nifas (AKI) sebesar 3/4 dari kondisi 1990, menurunkan angka kematian bayi (AKB) sebesar 2/3 dari kondisi 1990, memerangi HIV dan AIDS, serta promosi kesetaraan dan keadilan gender, termasuk penghapusan kemiskinan. Penegasan kesejahteraan ibu dan anak sebagai pokok permasalahan pembangunan dunia telah menempatkan perempuan pada posisi tawar yang penting. Hal itu juga menjadi komitmen kelompok kader-kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di wilayah Tangerang Selatan. Forum Kader Posyandu Sehat dan Sejahtera (FKPSS) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sebagai bentuk gerakan modal sosial masyarakat bagi keselamatan dan kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya, memiliki komitmen tinggi sebagai ujung tombak pencapaian MDGs tersebut. Melalui pengintegrasian kegiatan, posyandu menjadi sangat strategis, tidak lagi hanya memantau kualitas kesehatan ibu dan anak, tetapi juga kualitas tumbuh kembang sang anak sehingga jawaban akan kebutuhan kesehatan dasar masyarakat tetap dapat dipenuhi secara terpadu. Saat ini jumlah total posyandu Tangerang Selatan adalah 771 unit yang terdiri dari posyandu pratama, madya, purnama dan mandiri dengan 4.127 kader aktif. Kegiatan posyandu-posyandu tersebut dibarengi peningkatan kapasitas kader dalam memahami tumbuh kembang anak sehingga kader siap dalam melaksanakan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai bagian dari aktivitas posyandu. Hal itu menjawab kebutuhan fasilitator PAUD yang memiliki integritas bagi pengembangan kualitas tumbuh kembang anak. Dengan demikian,

ANTARA/SWARI

PEMBERIAN VITAMIN A: Seorang petugas posyandu memberikan vitamin A kepada seorang balita di Posyandu Merpati, Desa Jombang, Tangerang, Banten, Kamis (16/2). Pemberian vitamain untuk balita tersebut dmaksudkan untuk mencegah gizi buruk pada balita. model kegiatan posyandu tidak hanya GOBIFFP (growth card/buku KIA, oralit, breast feeding/ASI, imunisasi, female education, family planning, dan parental education), tetapi juga ditambah dengan stimulasi dan deteksi dini (early childhood care/PAUD) Pembinaan Kegiatan ini telah berjalan pada 12 posyandu binaan yang berasal 3 kecamatan di Tangerang Selatan bekerja sama dengan akademisi dan dunia usaha. Kegiatan itu telah berjalan melalui dua bentuk kegiatan sederhana. Pertama pembagian alat permainan edukatif (APE) sederhana. Kedua berupa pelatihan lokakarya bagi tiap kader untuk pengembangan kegiatan PAUD dalam posyandu. Strategis Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta Rahmat Santika menilai kondisi posyandu di Tangerang Selatan selama ini telah berjalan kondusif. Ia berharap kiprah posyandu di Tangerang Selatan itu menjadi model dan dapat dikembang-

kan ke seluruh provinsi. Hal senada dikatakan Samsiah, Ketua Forum Kader Posyandu Sehat Sejahtera Kota Tangerang Selatan. Menurut Samsiah yang telah mengabdi selama 30 tahun di bidang posyandu, pembinaan posyandu di Tangerang Selatan sangat bijaksana dan mengayomi warga dan kader posyandu. Ketua Forum Posyandu Sejahtera Kabupaten Tangerang Ida Dahlia mengemukakan kiprahnya di posyandu merupakan bentuk pengabdian kepada warga. Sebanyak 2.141 posyandu dan 8.792 kader yang dipimpinnya pada 29 kecamatan di Tangerang dinilai berhasil membangkitkan kesadaran kaum ibu dalam mengasuh bayi dan anak secara baik dan sehat. “Di sini, peran pembina amat besar dalam memberi semangat dan motivasi untuk meningkatkan kinerja kami. Warga dan kader pun terus semangat mengabdi pada masyarakat agar hidup sehat dan berkualitas sebagai generasi penerus bangsa,” cetus Ida yang mengabdi 25 tahun di posyandu Tangerang. (S-25)

JUMAT, 25 FEBRUARI 2011 |

ANTARA/ NYOMAN BUDHIANA

W ISATA

| MEDIA INDONESIA | HALAMAN 10

Keheningan yang Jadi Daya Tarik

Pantai Kuta Lombok nan Eksotis

Emas dan Songket Bernuansa Sasak

Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia seakan mati suri sejenak untuk merayakan Hari Raya Nyepi.

Pantai Kuta Lombok menghadirkan perpaduan warna molek diantara birunya air laut dan pasir pantainya yang putih.

Sentra-sentra kerajinan di Lombok menjadikan daya tarik wisata pulau itu jauh lebih menakjubkan.

Hlm 11

ANTARA/ AHMAD SUBAIDI

Hlm 12

MI/ YUSUF

Hlm 13

Lombok, Magnet Baru setelah Bali Kini mulai banyak wisatawan mancanegara lebih memilih pergi ke Lombok daripada Bali karena lebih alami dan sepi. YUSUF RIAMAN RUTA SURYANA

S

IAPA yang tidak kenal Pulau Bali? Keindahan panorama alam dan bu dayanya tersohor hingga ke seluruh dunia. Mendengar namanya yang terbayang ialah tari Kecak, Barong, dan pantai-pantai nan indah yang menjadi tempat tujuan liburan yang menakjubkan. Namun, Bali kini bukan satusatunya magnet pariwisata Indonesia. Sebagai pelengkap daya tarik Pulau Dewata, Pulau Lombok menjadi pilihan yang tidak boleh diabaikan.

Beberapa paket wisata ke Bali kini tak sedikit yang memasukkan kunjungan ke Lombok sebagai satu kesatuan perjalanan wisata yang menyenangkan. Dengan waktu tempuh tidak lebih dari satu jam dengan speedboat dan hanya 25 menit dengan pesawat Anda sudah sampai di Pulau Lombok. Banyaknya karakteristik geografis di Lombok yang mirip dengan Bali, membuat kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok terbilang tinggi, bahkan kini mulai banyak wisatawan mancanegara lebih memilih ke Lombok daripada Bali karena lebih alami dan sepi.

Soal fasilitas, jangan khawatir. Lombok tidak kalah dengan Bali yang siap memanjakan wisatawan menikmati pesona di pulau itu. Terlebih saat Anda berada di tempat terbaik di Lombok, yaitu Pantai Senggigi. Keindahan panorama Senggigi tidak kalah tersohor dengan pantai-pantai Bali. Pasir pantai yang berwarna putih menghampar mengajak para pengunjung untuk duduk dan menikmati keindahan lautnya yang menawan. Bahkan, pada 2012 Lombok direncanakan menjadi tempat wisata kelas dunia yang akan

menjadi pesaing terberat Pulau Dewata. Target Lombok terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Provinsi itu kini tengah berjuang untuk menyukseskan program Visit Lombok-Sumbawa (VLS) dengan target 1 juta wisatawan pada 2012. VLS adalah bagian dari program Visit Indonesia Year. Program ini telah dicanangkan oleh Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi pada hari ulang tahun emas Provinsi NTB 17 Desember 2008, dengan target kunjungan sejuta wisatawan

mancanegara dan Nusantara. Target itu bukannya tanpa alasan yang kuat. Potensi objek wisata yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa lebih dari cukup untuk diandalkan menyerap wisatawan sebanyak-banyaknya. Di kawasan itu bertebaran objek wisata alam mulai Gunung Rinjani, Tambora, Pantai Senggigi, Pantai Kuta, Pura Batu Bolong, Tiga Gili (Trawangan, Meno, dan Gili Air) serta wisata budaya, salah satunya adalah Bau Nyale. Kepala Dinas Pariwisata NTB, Lalu Gita Aryadi, mengatakan pada 2010 jumlah

kunjungan wisatawan ke daerah ini mencapai 642 ribu dari target 700 ribu. Pada 2011 ditargetkan 850 wisatawan bakal tercapai. “Satu juta wisatawan pada 2012 optimistis tercapai asalkan Bandara Internasional Lombok (BIL) dapat segera dioperasikan sehingga masalah kunjungan tidak lagi terkendala pesawat,” kata Gita. Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) NTB Awanadhi Aswinabawa mengatakan, sejak awal merespons serius program VLS dengan memperbanyak paket wisata.

Pola pemasaran wisata yang dilakukan NTB saat ini, antara lain, memperbanyak paket wisata yang bersifat pelayanan langsung, seperti paket wisata dan outbond dengan menawarkan paket perorangan ataupun kelompok dalam bentuk city tours, Kuta Lombok Tours, Rinjani Trekking, Air Terjun Sendang Gile, serta sejumlah paket wisata lainnya. (*/X-9) [email protected] [email protected]

ANTARA/ AHMAD SUBAIDI

Berlibur B M Murah M Meriah B Bali-Lombok JIK Anda berpikir berlibur JIKA ke Bali dan Lombok harus membutuhkan biaya besar, itu m anggapan yang keliru. Anda an akan mendapatkan perjalanan ak seru untuk berlibur ke Pulau se Dewata sekaligus menyamDe bangi tanah Mataram dengan ba harga ekonomis. ha Untuk transportasi, Anda bisa memesan tiket penerbangbi an jauh hari di luar musim liburan. Tiket Jakarta-Bali bisa lib didapat mulai harga Rp400 di ribu. Jika ingin lebih irit, Anda rib bisa menggunakan jalan darat bi kemudian menyeberang lewat ke Pelabuhan Ketapang, BanyuPe wangi, ke Gilimanuk dengan w ongkos hanya Rp6.000 disamon bung dengan bus mini ke Terbu minal Ubung, Denpasar, dem ngan biaya Rp25 ribu. ng Untuk memilih penginapan, Anda disarankan mencari hoAn tel di Jalan Poppies I dan II te karena penginapan dan kamar ka hotel di sekitar Jalan Poppies ho dipastikan lebih murah dedi ngan kualitas yang baik. Untuk ng berkeliling Bali, Anda disaranbe kan menyewa motor dengan ka harga berkisar Rp50 ribu deha ngan waktu sehari penuh. ng Meneruskan perjalanan menuju Lombok bisa dilakukan nu Anda sendiri dengan mencari An informasi perjalanan. Itu akan in lebih murah jika dibandingleb kan dengan mengikuti paket ka perjalanan wisata ke Lombok pe yang banyak ditemui di Bali. ya (*/S-1) (*/


W ISATA


Keheningan yang Jadi Daya Tarik Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia seakan mati suri sejenak untuk merayakan Hari Raya Nyepi. RUTA SURYANA

S

EONGGOK ogoh-ogoh di Jalan Achmad Yani, Denpasar, Bali, tiba-tiba menyedot perhatian pengguna jalan yang kebetulan lewat di jalur itu. Bahkan beberapa di antara mereka berhenti sejenak untuk membidikkan kamera di telepon seluler mereka ke arah ogoh-ogoh berwajah seram itu. “Wah, lumayan untuk dijadi-

kan foto koleksi,” ujar Adi se usai mengambil gambar ogoh-ogoh itu. Ogoh-ogoh adalah simbolisme kekuatan atau pengaruh jahat di alam ini yang pengaruh harus diminimalkan terhadap kehidupan manusia. Ogoh-ogoh umumnya diwujudkan berupa raksasa berwajah sangar dan seram, yang pada akhir prosesi acara akan dibakar di setra (permakaman umum) tiap desa adat. Sejak beberapa hari terakhir,

hampir setiap banjar di Denpasar dan sekitarnya menyiapkan ogoh-ogoh untuk diarak beramai-ramai keliling wilayah desa pada malam ‘pengerupukan’ atau malam sebelum Hari Raya Nyepi. Dalam tradisi di Bali, ogohogoh yang selalu dilukiskan sebagai sosok berwajah seram itu disimbolkan sebagai kekuatan negatif atau jahat yang harus dinetralisasi (somya) sehingga pada pelaksanaan Nyepi keFOTO-FOTO: ANTARA/ NYOMAN BUDHIANA

UPACARA MEPEPADA: Ratusan umat Hindu mengarak kerbau dan bermacam binatang kurban berkeliling pura saat upacara mepepada yaitu rangkaian upacara Tawur Panca Bali Krama menjelang Hari Raya Nyepi.

SAMBUT NYEPI: Dua kelompok remaja mengarak “Ogoh-Ogoh” hasil kreativitasnya mereka saat menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka.

esokan harinya, Sabtu (5/3), benar-benar tercipta suasana tenang dan damai. Prosesi pengusungan ogohogoh itu selepas petang hari sam pai tengah malam juga menjadi daya tarik di kalangan wisatawan yang tengah berwisata di Bali. Tak sedikit yang merekamnya dalam bentuk video untuk kenang-kenangan pulang ke negara mereka. Ketertarikan wisatawan tidak hanya pada prosesi pengusungan ogoh-ogoh, tetapi pada saat Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi identik dengan kesunyian, keheningan, dan perenungan akan hal-hal yang sudah terjadi pada masa lampau. Bali sebagai daerah tu-

juan wisata dunia seakan mati suri sejenak, untuk merayakan pergantian tahun ini. Seluruh aktivitas dihentikan selama kurang lebih 24 jam. Pelabuhan, bandara, dan terminal yang biasanya penuh sesak dengan aktivitas keberangkatan dan kedatangan ditutup sementara. Hening, sepi, tenang, dan tenteram. Namun, keheningan dan ke sunyian pada Hari Raya Nyepi itu tidak membuat para wisatawan urung mengunjungi Bali. Apa yang mereka cari? Ternyata suasana hening dan sepi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta Bali. Suasana yang mungkin hanya bisa ditemukan di Bali

dan terjadi satu tahun sekali tidak ingin mereka lewatkan. Mereka mencari dan menikmati aktivitas hening itu, yang menjadi barang mahal bagi mereka-mereka yang dijejali rutinitas dalam keseharian. “Mereka, terutama wisatawan dari Eropa, penasaran ingin menyaksikan langsung pelaksanaan Nyepi. Masak bisa sih?” ujar Sekretaris Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indo nesia (PHRI) Bali Perry Markus, Rabu (23/2). Untuk menikmati suasana hening tersebut, tentunya wisatawan harus datang beberapa hari sebelum hari H, sebelum bandara dan gerbang kedatangan lainnya ditutup.

Nyepi memiliki rangkaian ritual keagamaan beberapa hari menjelang dan sesudah hari H yang juga sayang untuk dilewatkan. Sehari menjelang Hari Nyepi, terdapat ritual Mecaru Agung, yakni pembersihan jagat alam dari unsur-unsur negatif sehingga kedamaian menyelimuti bumi ini. Malam harinya akan ada parade atau arak-arakan ogohogoh pada setiap desa adat di Bali. Desa adat adalah perangkat desa atau kelurahan yang bertanggung jawab untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan adat dan agama masyarakat Bali. (S-1) [email protected]

Advertorial

Menikmati Bulan Madu di Oberoi Lombok FOTO-FOTO: DOK OBEROI

L

ombok adalah kawasan wisata yang tidak kalah indah jika dibandingkan dengan Bali. Bahkan untuk menikmati ketenangan dalam berwisata, Lombok adalah yang terbaik ketimbang daerah wisata lain. Bagi pasangan suami istri baru yang ingin berbulan madu atau keluarga yang i ngin berlibur ke Lombok, akan lebih sempurna bila menginap di sebuah hotel bernuansa resor alias hotel wisata. Salah satunya adalah Hotel Oberoi Lombok, yang memang didesain untuk pasangan yang ingin berbulan madu dan liburan keluarga. Menurut General Manager Hotel Oberoi, Rudynald Achmad Baihaqi, Oberoi Lombok dibangun dengan konsep yang nyaman dan sepi bagi pengunjung. Hal itu disebabkan kebanyakan pengunjung menginginkan suatu tempat menginap yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Keunikan Oberoi Lombok

terletak pada jumlah kamar yang disediakan, yaitu hanya 50 kamar. “Dengan hanya terdiri dari 50 kamar, kami mengusung konsep pribadi (private) untuk membuat pengunjung kami nyaman hingga ketika mereka masuk, mereka tidak mau keluar lagi,” kata Rudynald. Oberoi Lombok menyediakan delapan varian kamar, yakni luxury pavilions, luxury villa, luxury villas dengan kolam renang, dua bedroom villa dengan kolam, royal villa dengan kolam renang. Ditambah lagi dengan villa oberoi yang didesain dengan dekorasi interiornya sangat bersih dan harmonis sekali. “Vila kita desain dengan gaya Bali dengan paduan kayu jati, diperkaya tenunan karpet dan artefak asli Indonesia,” ungkap Rdynald. Oberoi juga memberikan fasilitas istimewa bagi pengunjung, yakni gymnasium, spa, tenis, sepak bola mini, kelas memasak, serta memberikan fasilitas gratis untuk

mengelilingi desa sekitar dengan menggunakan kendaraan khas Lombok, cidomo. Guna menambah keistimewaan bagi pasangan yang sedang berbulan madu, pihak hotel juga mengajarkan kepada tamunya untuk mencintai lingkungan. Salah satunya adalah dengan menanam koral, sejenis karang laut. Pihak hotel telah menyiapkan pelat berbentuk

“Ini mungkin hotel pertama di dunia yang mengembangkan penanaman coral hasil kerja sama dengan masyarakat sekitar.” Rudynald Achmad Baihaqi General Manager Hotel Oberoi hati. Para tamu bebas memilih warna dan jumlah koral yang ingin mereka tanam. Mereka kemudian diberi kesempatan membubuhkan namanya dan

nama pasangannya, kemudian koral pun ditanam. “Ini mungkin hotel pertama di dunia yang mengembangkan penanaman coral hasil kerja sama dengan masyarakat sekitar,” lanjut Rudynald. Dia menyebutkan, penanaman koral dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan

penanaman oleh tamu merupakan upaya interaksi antara hotel, tamu, dan masyarakat Desa Jambianom, Lombok. Penanaman koral juga untuk memberikan kenangan masa bulan madu di Hotel Oberoi Lombok. “Semoga itu bisa membuat mereka ingin kembali lagi ke Oberoi Lombok,” cetus

Rudynald. Salah satu paket menarik yang diberikan oleh hotel yang pernah menjadi tempat penginapan bagi beberapa menteri, bahkan pernah menjadi tujuan bulan madu putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Yudhoyono, adalah memberikan harga lebih murah untuk wisatawan

domestik daripada wisatawan luar negeri hingga 31 Juni 2011. “Semua penawaran harga khusus ini diharapkan bisa menarik wisatawan dalam negeri, dan dari bulan Juni hingga seterusnya kami berharap bisa menarik wisatawan luar negeri lebih banyak,” pungkasnya. (*/S-4)


W ISATA


SELANCAR: Wisatawan asing menikmati suasana pantai dan ombak yang ada di Pantai Kuta Lombok untuk berselancar.

Pantai P Kuta Lombok nan Eksotis

YUSUF RIAMAN

Pantai Kuta menghadirkan perpaduan warna yang molek di antara birunya air laut dan pasir pantainya yang putih.

ANTAI Kuta yang terletak di Lombok bagian selatan wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), merupakan salah satu di antara sekian banyak objek wisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Kawasan Kuta yang juga dikenal dengan kawasan Putri Mandalika membentang sepanjang sekitar 8 km meliputi Pantai Aan, Seger, dan Bunut. Objek wisata itu merupakan tempat yang sangat mengesankan bagi para wisatawan. Betapa tidak. Pantai Kuta selain memiliki pasir putih yang berbulir seperti merica, daer-

ahnya juga dikelilingi deretan bukit yang menjulang. Pemandangan itu menghadirkan perpaduan warna yang molek di antara birunya air laut dan pasir pantainya yang putih. Suguhan panorama alam itu sungguh memesona. Air laut yang jernih dan tenang menjadikan pantai ini tempat yang sangat ideal untuk berenang. Pantai Kuta juga memiliki ombak yang cukup besar jika dibandingkan dengan objek wisata pantai lainnya di Lombok. Itulah yang menjadikan tempat ini salah satu surga bagi para pecinta surfing, baik peselancar lokal maupun mancanegara. Pantai Kuta terkenal dengan

tempat berselancar dan banyak terdapat spot yang masih tersembunyi. Untuk mencapai lokasi berselancar, Anda harus menggunakan perahu nelayan. Lokasinya berada sekitar 7 km arah timur Pantai Kuta.

inikmati k hanya d

a ombok tid tai Kuta L n a P n a h fi. inda INDAH: Ke leh pencinta fotogra o a g ju i p teta S a l a h satu hotel berbintang Kawasan LTDC Di wilayah Kuta telah diper- yang sudah terbangun di sana siapkan suatu kawasan hotel adalah Novotel bintang lima dan da a restoran dengan luas seki- yang arsitekturnya bergaya tar taa 1.250 hektare. Kawasan rumah adat suku Sasak, suku itu dahulunya dikenal de- asli Pulau Lombok. Selain hotel ngan sebutan Lombok Tour- berbintang, juga terdapat seng ism Development Corporation jumlah hotel melati di kawasan (LTDC). Kawasan itu sama Kuta. (L Setiap Februari atau Maret, halnya dengan Nusa Dua-Bali ha yang ditangani Bali Tourism pantai ini ramai dikunjungi ya Development Corporation wisatawan asing dan domestik. De Mereka memenuhi pantai itu (BTDC). (B Kawasan LTDC memiliki luas untuk merayakan perayaan empat kali dari BTDC Nusa tahunan bau nyale (menangkap em Dua, Du Bali. Lebih luas karena nyale), seperti yang telah berkawasan wisata Mandalika langsung kemarin. ka Nyale adalah sejenis cacing Lombok ini masuk jajaran tiga Lo top to dari 119 kawasan wisata di laut yang diperkirakan berjumlah miliaran. Cacing laut itu Indonesia. In

IDI

AD SUBA

RA/AHM

O: ANTA FOTO-FOT

lancar,

oleh pese

muncul setahun sekali dan hanya ada di Pantai Kuta. Inilah nilai tambah lainnya yang terdapat di Pantai Kuta Lombok. Nyale ditangkap kemudian dimasak dengan bumbu dan dimakan sebagai lauk. Nyale konon merupakan penjelmaan dari putri cantik yang menjadi rebutan. Karena tidak ingin menjadi rebutan, sang putri memilih terjun ke laut, kemudian muncullah nyale penjelmaan sang putri. Kini semua orang bisa mendapatkan sang putri yang berwujud nyale (cacing), yakni pada setiap Februari atau Maret. (S-1) [email protected]


W ISATA


Emas dan Songket Bernuansa Sasak Pesona Lombok bukan sekadar pantai. Di sana ada sentra-sentra kerajinan yang menjadikan daya tarik wisata pulau itu jauh lebih menakjubkan. YUSUF RIAMAN

B

ERKUNJUNG ke Lombok tidaklah bermakna hanya untuk menyaksikan keindahan alam pantai semata. Sebab, di wilayah elok itu juga terdapat pesona lain yang memperkaya kunjungan wisata. Sejumlah sentra kerajinan rakyat dan pasar seni menjadi daya tarik yang menarik untuk dikunjungi. Sentra kerajinan rakyat antara lain pusat kerajinan mutiara dan emas Desa Sekarbela, atau kerajinan Ketak di Rungkang, SayangSayang, yang keduanya berada dalam wilayah Kota Mataram. Selain itu, wisatawan juga bisa berkunjung ke Desa Banyumulek, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atau di Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dan Desa Penujak, Kabupaten Lombok Tengah, untuk menyaksikan kerajinan tangan gerabah (tembikar). Produk berbahan baku tanah liat ini merupakan salah satu hasil kerajinan tangan rakyat kecil yang sangat spesifik di daerah Lombok. Hasil kerajinan tangan yang satu ini sangat estetis, sehingga tidak mengherankan kalau kalangan pengusaha di Lombok ataupun dari luar daerah berebut memburu gerabah Lombok untuk komoditas ekspor andalan ke sejumlah negara. Produksi gerabah Lombok diminati karena tidak sekadar dijadikan barang pajangan rumah tangga atau perkantoran saja, tetapi juga banyak dijadikan sebagai penghias taman dan perhotelan. Bahkan hampir seluruh hotel berbintang di daerah tersebut menjadikan gerabah sebagai penghias ruangan, taman, suvenir, wadah penyaji makanan, minuman, meja tamu, tempat lilin, asbak, vas bunga, dan sebagainya yang

MI/YUSUF R

MERAJUT: Seorang gadis sedang menyulam dan merajut benang satu per satu dengan peralatan yang sangat tradisional sehingga menjadi sebuah kain siap untuk dijual. semuanya menghadirkan kesan indah. Gerabah Lombok terdiri dari beraneka bentuk, ragam, rupa, dan ukuran. Begitu juga dengan motifnya, selain sebagai nilai seni juga menghadirkan nuansa khas tradisional Sasak. Selama ini gerabah Lombok yang diproduksi di antaranya berupa gentong, gentong lada, asbak, piring, cobek, mangkuk, lampu taman, cerakin, tempayan, tempat obat

nyamuk dan lilin, patung-patung kecil, penghias meja dan dinding, tempat buah, kendi, bunga kuping empat, penculakan, kaling jeger, kimbing, speaker, gentong air mancur, belanga, botol, pas bunga, dan sederet jenis lainnya. Biasanya setiap motif yang dibuat selalu disesuaikan dengan jenis dan ukurannya. Ada motif bunga, hewan, topeng, subahnale (subhanallah), motif berugaq, dan berbagai

DOK. VILA OMBAK LOMBOK

FASILITAS SANTAI: Vila Ombak Lombok menyediakan joglo atau bale-bale santai yang tersedia di beberapa sudut hotel.

Liburan nan Nyaman di Pulau Impian MENGHABISKAN waktu di sebuah pulau kecil tanpa bising kendaraan bermotor merupakan sebuah impian. Gili Trawangan merupakan salah satu dari tiga pulau kecil yang berjajar di sebelah barat utara Pulau Lombok, yang sangat dikenal oleh wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Pulau itu dikenal dengan keindahan pasir putihnya, air laut yang mengkristal biru, wisata laut, dan kenyamanan alam terbuka. Anda dapat menikmati keindahan itu sepanjang siang dan malam hari. Gili Trawangan sangat mudah dijangkau karena letaknya sangat strategis. Untuk menuju Gili Trawangan bisa melalui berbagai bandara udara di Indonesia menuju Pulau Lombok. Atau bisa menggunakan fast boat dari Bali langsung ke Gili. Gili Trawangan menjadi primadona objek wisata di Pulau Lombok. Anda yang ingin menghabiskan liburan panjang di Gili Trawangan tidak perlu khawatir. Di sana tersedia berbagai tempat penginapan dari kelas melati hingga hotel bintang bertaraf internasional. Salah satunya Hotel Vila Ombak. Hotel bintang bertaraf internasional pertama itu memberikan fasilitas dan pelayanan prima untuk kenyamanan wisatawan di Gili Trawangan. Hotel itu memiliki lokasi yang

sangat tepat dengan pemandangan keanggunan Gunung Rinjani di kejauhan di Pulau Lombok, hamparan pasir putih sepanjang 200 meter dengan payung dan kursi malas, serta laut biru yang memesona. Untuk mencapai hotel itu, Anda hanya membutuhkan waktu 45 menit dari Bandara Selaparang di Mataram dan 10 menit menggunakan speedboat. Sebanyak 115 kamar dengan beberapa kategori pilihan memberikan keleluasaan bagi Anda untuk memilih sesuai kebutuhan. Karakter bangunannya sangat unik berbentuk arsitektur khas rumah adat tradisional Lombok berbentuk lumbung. Selain itu, bangunan itu ditata harmonis di areal seluas 6,5 hektare yang menghadap pantai dan kebun tropis. Hotel itu dilengkapi fasilitas hotel bintang empat dengan desain modern minimalis. Fasilitas publik yang tersedia, beberapa restoran dengan tiga karakter menu dan suasana berbeda. Restoran itu, yakni Island Pool Bar yang terdapat di dalam hotel, Blue Beach Bar di bibir pantai yang akan menjadi tempat bersantai sembari menikmat semilir angin selat Lombok diiringi live music. Bukan cuma itu, layanan room service tersedia selama 24 jam. Terdapat pula joglo atau bale-bale santai yang tersedia di beberapa sudut hotel. Fasilitas

lainnya, Ombak Tour melayani tiket dan tur, water sport center, toko cendera mata, klinik pelayanan kesehatan, bioskop terbuka pada malam hari, Waroeng Bule untuk layanan internet, ATM Bank Mandiri dan Bank BII, dan voucer wifi gratis terakses 24 jam. Tersedia juga dua kolam yang dapat digunakan oleh tamu hotel dengan air laut kaya mineral yang dilengkapi dengan jacuzi serta air terjun untuk efek berbeda. Kolam utama dapat digunakan sebagai tempat belajar diving bersama Vila Ombak Diving Academy sebelum menjelajah kedalaman laut di seputar Gili Mantra. Tak akan lengkap rasanya bila kunjungan Anda tanpa sentuhan perawatan Roemah Spa dengan berbagai pelayanan pijat relaksasi, terapi wajah, kecantikan, dan kebugaran badan serta jiwa saat liburan yang Anda tentukan. Anda juga bisa menikmati pemandangan laut dan berinteraksi dengan biota lautnya. Bersepeda keliling pulau seluas 350 hektare atau menggunakan transportasi umum cidomo (andong) karena tidak diperbolehkan adanya kendaraan bermesin demi menjaga kelestarian serta kedamaian alam yang ada. Gunakan kesempatan ini untuk memenuhi keinginan Anda di Gili Trawangan. (*/S-1)

motif lainnya sehingga lain gerabah lain pula kesan keindahan yang ditimbulkannya. Apalagi dengan ditambahkan ilustrasi seni, seperti hiasan anyaman rotan, koin, kerang, culi, sehingga tampak cantik. Mutiara Bagi wisatawan yang gemar terhadap aksesori, datang saja ke sentra kerajinan emas dan mutiara Sekarbela, Ampenan, Kota Mat-

aram, atau mendatangi sentra tenun ikat khas Lombok di Desa Sukarara, Lombok Tengah, sekitar 21 km dari Kota Mataram. Sekarbela setiap hari selalu ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Di sana terdapat puluhan toko atau outlet penjualan emas dan mutiara termasuk di kompleks pertokoan Mataram Craft Centre (MCC) di Jl KHA Dahlan, Pagesangan, Mataram. Di sana berbagai jenis dan warna mutiara tinggal dipilih. Ada mutiara jenis air tawar dan mutiara hasil budi daya laut. Kualitas mutiara Lombok terkenal sangat bagus, hanya sedikit berada di bawah mutiara Australia. Apalagi setelah diikat dengan untaian emas. Mutiara air tawar tentu saja harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan mutiara hasil budi daya. Harga sebutir mutiara air tawar ada yang hanya Rp5.000 hingga Rp15 ribu, dengan berat lebih kurang 700 gram hingga 800 gram. Berbeda jauh harganya dengan mutiara air laut, yang bisa mencapai Rp700 ribu per gram. Di Lombok, ada dua jenis mutiara yang banyak dipasarkan, yakni round pearl atau mutiara bundar dan half pearl atau setengah bundar. Yang terbanyak dipasarkan adalah mutiara bundar. Selain kerajinan emas dan mutiara, terdapat sentra kerajinan kain tenun ikat atau kain songket khas Lombok di Desa Sukarara, Lombok Tengah. Di Sukarara, selain pengunjung bisa menyaksikan berbagai jenis dan motif tenunan khas, ada pula atraksi para gadis yang menyulam dan merajut benang satu per satu dengan peralatan yang sangat tradisional sehingga menjadi sebuah kain siap untuk dijual. Tenun ikat khas Lombok ini memang sebetulnya dapat juga ditemukan di Kota Mataram seperti di bagian barat pusat pertokoan Mataram Mall. Di sana banyak toko yang menjual kain songket hasil kerajinan tangan masyarakat Lombok. Lombok memang bukan sekadar pantai. Banyak daya tarik wisata lainnya yang sungguh sayang bila dilewatkan. (X-9) [email protected]


W ISATA


Merasakan Sensasi Menyepi di Hotel Novotel Nusa Dua Bali HARI Raya Nyepi adalah momen spiritual umat Hindu yang dirayakan setiap tahunnya. Khusus di Bali, Nyepi memilik daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Tidak sedikit wisatawan luar dan dalam negeri yang menyempatkan datang untuk merasakan sensasi ‘menyepi’ di Bali pada Hari Raya Nyepi. Umat Hindu memiliki aturan tersendiri dalam merayakan Nyepi. Ada empat aturan yang harus dipatuhi selama Nyepi, yaitu tidak ada penerangan, tidak ada kegiatan fisik, tidak mengeluarkan suara bising, dan tidak diperkenankan untuk berjalan-jalan. Kegiatan Nyepi yang bermula dari masuknya ajaran Aji Saka pada abad ke-1 ini bertujuan mencapai keseimbangan hidup antara manusia dan alam. Kearifan orang Bali adalah mencoba untuk merayakan pergantian tahun Saka dalam suasana sunyi dan introspeksi diri. Uniknya kegiatan yang dilakukan di Bali selama Nyepi mengundang rasa ingin tahu para wisatawan. Tidak mengherankan jika hotel-hotel di Bali pun menawarkan paket-paket hemat untuk berlibur di Bali selama Nyepi. Salah satunya Hotel Novotel Nusa Dua Bali yang akan memberikan nuansa liburan bagi Anda bersama kerabat dan keluarga saat Nyepi tiba. Dengan paket dua malam yang ditawarkan berkisar Rp2,8

DOK HOTEL NOVOTEL NUSA DUA BALI

FASILITAS LENGKAP: Hotel Novotel Nusa Dua Bali memiliki fasilitas lengkap yang akan memberikan nuansa liburan menyenangkan bagi tamunya.

juta-Rp7,5 juta (2-6 orang) Anda sudah mendapatkan aneka fasilitas dan pelayanan, mulai akses internet, fasilitas bermain anak, sarapan, hingga macam-macam rekreasi yang disediakan Novotel. Namun karena liburan Anda bersamaan dengan Hari Raya Nyepi, pihak hotel pun memberlakukan aturan ketat. Empat aturan saat Nyepi akan diterapkan pihak hotel, tetapi wisatawan tetap diperbolehkan melakukan kegiatan fisik yang hanya dilakukan dari batas 5 hektare luas taman Hotel Novotel. Selain itu, meskipun berada di wilayah hotel, para wisatawan tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan suara bising atau keributan, dan tentunya Anda tidak akan mendapatkan fasilitas room service saat Nyepi dimulai. Paket yang diberikan pihak hotel akan dimulai pada 4 Maret 2011 dan berakhir tiga hari kemudian. Rasakan sensasi melihat jalanan Bali lengang dan pertokoan tutup. Anda hanya melihat para penjaga atau pecalang dengan pakaian hitam memakai udeng (tutup kepala khas Bali). Kegiatan ‘menyepi’ secara spiritual itu bisa Anda rasakan dalam kesunyian dengan paduan fasilitas mumpuni yang diberikan Hotel Novotel Nusa Dua Bali. Selamat Hari Raya Nyepi, Om Shanti, Shanti, Shanti, Om. (*/S-1)

DOK HOTEL DEKUTA

KENYAMANAN: Hotel DeKuta Bali memberikan kenyamanan fasilitas akomodasi bintang lima dan KE layanan yang ramah. lay

Tawaran Istimewa di Hari Perenungan H Raya Nyepi yang identik dengan kesunyian Hari tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan. te RUTA SURYANA

M

ESKI saat Hari Raya Nyepi sejumlah fasilitas umum di Bali ditutup, Bali tetap prospektif di menjadi tujuan wisata. Terbukm ti, sejumlah hotel tetap gencar mempromosikan paket Nyepi. m Salah satunya adalah Hotel Sa Discovery Kartika Plaza Hotel Di Bali. Ba Hotel berbintang lima yang ya terletak di pinggir Pantai Kuta Ku itu menawarkan aktivitas memikat seperti latihan menyem lam, lam perlombaan renang, water polo, po water volley, dan kompetisi minum bir. m Bukan cuma bagi orang dewasa, program menarik juga w ditawarkan untuk anak-anak. di Mereka akan disuguhi berbagai M permainan seperti mewarnai pe ogoh-ogoh, lomba makan doog nat, na kompetisi puzzle, dan lomba karung. Discovery Kartika Plaza Hotel juga menawarkan Pl menu makan malam nasional m dan da internasional di Kharisma Ballroom. Paket Nyepi yang diBa tawarkan seharga Rp998.000 ++ taw per pe malam berlaku dari tanggal 4 hingga 6 Maret 2011. h Anda juga dapat merayakan Nyepi di DeKuta Hotel. Hotel N yang terletak hanya beberapa ya langkah dari Pantai Kuta itu la menawarkan kenyamanan bagi m

kepribadian yang unik. Bukan cuma itu, hotel ini juga memberikan gaya dengan beragam interior desain kontemporer bernuansakan alam. Menurut Managing Director DeKuta Erik Fatono, hotelnya menjadi pilihan bagi para wisatawan yang ingin merasakan Bali dari dekat. Berlokasi di daerah yang menjadi legenda kampung turis di Jalan Poppies 2 Kuta, Hotel DeKuta Bali sangat dekat dengan berbagai tempat hiburan malam, restoran, dan tempat belanja di pusat Kota Legian Kuta. Hotel DeKuta Bali menyediakan 51 kamar superior dan 2 kamar deluxe dengan interior yang mengesankan. Anda juga bisa bersantai dan berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan akses internet wi-fi gratis. Ada LCD televisi yang membuat waktu berlibur bersama DeKuta Hotel Bali menjadi lebih terhibur. DeKuta juga memiliki fasilitas restoran, yakni Rooftop & Lounge yang menyediakan berbagai jenis makanan lokal dan internasional dengan harga yang terjangkau. Hotel DeKuta Bali sangat cocok bagi Anda yang mendambakan liburan murah ke Bali dengan kenyamanan fasilitas akomodasi bintang lima dan

layanan yang ramah. Pilihan lainnya adalah menginap di Ramada Resort Camakila yang merupakan hotel trendi di daerah wisata Legian. Sebuah resor mewah berbintang empat yang dicapai hanya 25 menit dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Keindahan pemandangan di tepi pantai serta area belanja dan hiburan di Kuta dan Seminyak yang dapat dijangkau merupakan salah satu alasan mengapa resor ini dipilih oleh banyak orang. Kunci esensial yang menggambarkan Ramada Resort Camakila adalah akses terbaiknya ke Pantai Legian serta suasana tenang dan asri dalam nuansa Bali modern. Bukan cuma itu, semua res toran di Ramada Resort Camakila mengombinasikan kelezatan kuliner dengan kecantikan alam. Dari dek di TAO Beach House/TAO Rooftop Bar maupun Restoran Azaa. Ditampilkan empat kamar suite berukuran single dan 2 suite untuk pasangan dengan gaya tradisional. Untuk menunjang para eksekutif, tersedia pula business centre dan akses internet dari setiap kamar, serta akses internet secara gratis di area lobi dan restoran. (*/S-1) [email protected]


W ISATA


Promo Hemat Berwisata ke Ocean Park D Dalam program Remat, Anda dapat R menikmati wahana m aair di Ocean Park sepuasnya dengan se harga ekonomis. h IDDA FARIDA

B

DOK CALDERA

PETUALANGAN: Caldera Indonesia menawarkan kegiatan petualangan di alam bebas.

Amazing dan Bicycle Trip Bersama Caldera Indonesia BERLIBUR bersama keluarga dan orang terdekat merupakan kegiatan yang menyenangkan. Anda bisa mencoba berwisata alam di Caldera Indonesia. Di Caldera Indonesia tersedia beragam fasilitas kegiatan alam yang didukung tenaga profesional. Bertempat di Kampung Lebak Wangi-Cijambe, Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat, Caldera Indonesia juga menyiapkan beragam program liburan. Di antaranya yang terkini adalah Amazing Trip dan Bicycle Trip yang diperkenalkan sejak Desember 2010. Menurut Promotion Marketing Caldera Vivi, program Amazing Trip berupa perjalanan unik dan menarik dalam berpetualang ke mancanegara. Amazing Trip dikemas secara adventure atau petualangan dengan pengalaman yang tidak terlupakan serta berbeda dari perjalanan tur pada umumnya. “Amazing Trip menyediakan tur ke luar negeri bergaya backpacker. Di antaranya, tur ke Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, China, dan India. Lama perjalanan pun cukup beragam, yakni mulai dari lima hingga 12 hari.” Program liburan lainnya adalah Bicycle Trip. Program tersebut berupa kegiatan alam dengan mengendarai sepeda. Termasuk juga, menyusuri jalan setapak kebun teh dan juga persawahan di

wilayah Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Caldera juga menyiapkan fasilitas penginapan yang dikenal dengan nama Caldera River Resort. Penginapan itu terletak tepat di tepian Sungai Citarik, Sukabumi. Di resor tersebut, disajikan kenyamanan yang dipadu serasi dengan pemandangan indah hamparan padi dan gemericik air dari dua sungai yang mengalir di sekitar areal resor. “Resor itu dibangun dengan gaya semimodern. Interior di resor tersebut juga menarik dan minimalis,” tuturnya. Semula, di areal resor tersebut berdiri sejumlah saung. Namun, kini semua saung itu diubah menjadi cottage-cottage yang indah. Kini, ada 24 kamar cottage berkapasitas 2 hingga 4 orang. Bila Anda menginginkan suasana berbeda, Anda dapat memilih untuk tidur beralaskan matras dan berbalut kantong tidur di dalam tenda. Areal Caldera Indonesia dikelilingi hutan yang indah dan dengan luas lahan lebih dari 7 hektare. Lokasi wisata alam itu juga dilengkapi fasilitas rafting atau arung jeram, trackking, paintball, cycling, high rope dan flying fox, camping, serta kegiatan luar ruangan lainnya. Menurut rencana, Caldera Indonesia juga membuka wisata alam di Bali dan efektif berjalan pada 2012. (Sus/S-8)

AGI Anda warga Jakarta dan sekitarnya, yang tidak ingin menghabiskan liburan week end en di luar kota, berkunjung ke Kota Tangerang merupakan pilihan tepat. pi Salah satu alasannya adalah di Kota Tangerang terdapat Ocean Park. Wisata taman air Oc yang ya berada di kawasan Bumi Serpong Damai City, Serpong, Se Tangerang, itu merupakan Ta tempat berekreasi bersama ketem luarga. Bukan cuma itu, untuk lu menuju Ocean Park, Anda m tidak perlu menempuh jarak tid jauh jau dari tengah kota. Kabar gembira bagi Anda yang ya ingin berwisata ke Ocean Park. Pa Manajemen taman wisata air itu menawarkan promo menarik. Promo tersebut berupa na program Remat (Renang Hepr mat) bagi masyarakat umum m dan da program Studay (Student Day). Program itu dihadirkan Da untuk pelajar dan mahasiswa. un Dalam program Remat, Anda dapat menikmati wahana air di da Ocean Park sepuasnya hanya Oc dengan membayar Rp25 ribu. de Program itu berlaku setiap Pr Senin. Adapun pada program Se Studay, Anda hanya tinggal St menunjukkan kartu pelajar m atau kartu mahasiswa yang at

DOK OCEAN PARK

ATRAKTIF: Ocean Park memiliki berbagai wahana air yang menarik dan atraktif. asli. Anda akan mendapatkan potongan harga sebanyak 50% setiap Selasa dan Rabu. Dengan program ini, diharapkan masyarakat Tangerang dan sekitarnya bisa semakin tertarik berkunjung ke Ocean Park bersama keluarga. Sementara itu, di luar harga promosi, Anda dapat membeli tiket Ocean Park dengan harga Rp40 ribu untuk Senin sampai Jumat dan Rp70 ribu untuk Sabtu dan Minggu. Wisata air ini buka mulai pukul 11.00 hingga 19.00 WIB untuk Senin hingga Jumat, sedangkan Sabtu-Minggu buka pukul 07.0019.00 WIB Di Ocean Park, Anda dan keluarga tidak hanya bermain air, tetapi juga terdapat ber-

bagai wahana air menarik dan atraktif yang membuat liburan Anda menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Dengan area yang luas dan aman, Anda dan keluarga dapat bersenangsenang sepuasnya. Berbagai macam wahana ditawarkan di Ocean Park. Ada kolam arus yang santai, Anda bisa mengelilingi Ocean Park tanpa perlu lelah berenang. Kolam ombak yang menghadirkan suasana pantai dengan ombak buatan setinggi 1,5 meter, berlangsung setiap 15 menit. Ada pula racer slide yakni wahana seluncur dengan kecepatan tinggi sebanyak empat jalur. Terdapat pula splash town yang hadir bagi keluarga Anda yang masih kecil untuk

bermain air. Selain berbagai macam wahana air yang bisa dinikmati oleh seluruh pengunjung, Ocean Park juga menyediakan area food court yang dilengkapi dengan berbagai kafe dan restoran. Di area itu Anda dan keluarga dapat menghilangkan rasa lapar dan haus setelah bermain sepanjang hari. Fasilitas lainnya yang juga dapat dinikmati seluruh pengunjung adalah outbound seperti bunge trampolin, flying fox, dan juga wahana teater 4 dimensi. Ocean Park akan terus memberikan wahana-wahana terbaik bagi masyarakat juga pengunjung setianya. (*/S-2) [email protected]

E KONOMI

Penyedotan Air Tanah Mengkhawatirkan Bila penyedotan tetap dibiarkan, persediaan air tanah habis pada 2027. Akibat air tanah habis, permukaan tanah pun otomatis ambles. Fokus Megapolitan, Hlm 24-25

| JUMAT, 25 FEBRUARI 2011 | HALAMAN 17

EBET

K

EKONOMIKA Fitch Naikkan Peringkat Utang RI LEMBAGA pemeringkat utang Fitch, Rabu (23/2) malam, memutuskan untuk menaikkan prospek peringkat utang Indonesia dari semula BB+ (prospek stabil) menjadi BB+ (prospek positif). Hal itu setelah melihat adanya perbaikan profil kredit RI. Kepala Biro Bank Indonesia Difi A Johansyah dalam keterangannya di Jakarta, kemarin, mengatakan Fitch menilai RI mampu menjaga stabilitas ekonomi makro. Kemampuan tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi diiringi peningkatan tabungan domestik dan kinerja neraca pembayaran serta peningkatan cadangan devisa. Penaikan peringkat oleh Fitch, menurut Difi, merefleksikan optimisme sekaligus kepercayaan lembaga pemeringkat utang terhadap kredibilitas serta kemampuan otoritas perekonomian Indonesia. Utamanya, dalam mengatasi berbagai tantangan berupa naiknya tekanan inflasi dan besarnya arus modal masuk. (Ant/E-1)

SAPI IMPOR: Pekerja membersihkan sapi impor asal Australia di penjagalan sapi kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten, kemarin. Menurut Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia, tahun ini laju permintaan daging sapi nasional diperkirakan mencapai 6,5%. Sementara konsumsi daging sapi nasional akan tumbuh dari 2 kg per kapita per tahun menjadi 2,02 kg per tahun.

2014, Indonesia Produsen Terbesar Kakao PEMERINTAH menargetkan Indonesia menjadi penghasil terbesar kakao dunia pada 2014. Saat ini, predikat tersebut masih dipegang dua negara Afrika, yaitu Ghana dan Pantai Gading. Untuk mewujudkan ambisi itu, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan peningkatan produksi hingga dua kali lipat jika dibandingkan dengan 2010. Direktur Perlindungan Tanaman Perkebunan Kementan Nurnowo Paridjo mengemukakan hal tersebut di Jakarta, kemarin. Ia menyatakan tahun lalu, RI hanya mampu memproduksi 800 ribu ton. Adapun di 2014 akan digenjot hingga 1,6 juta ton atau 300 ribu ton lebih banyak ketimbang rata-rata produksi Pantai Gading dan Ghana yang mencapai 1,3 juta ton biji kakao. Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, produksi kakao Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Pada 2009 produksi mencapai 700 ribu ton, dan pada tahun ini produksi diproyeksikan mencapai 1,074 juta ton. (HA/E-1)

Tunggakan Royalti Impor Film Rp30 M DALAM dua tahun terakhir, jumlah tunggakan royalti impor film yang masuk dalam komponen bea masuk mencapai Rp30 miliar. Angka tersebut belum memperhitungkan denda yang berkisar 100%-1.000%. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Thomas Sugijata di Gedung DPR, kemarin. “Dalam dua tahun ini utang mereka tambah Rp30 miliar untuk 1.759 kopi film,” ujar Thomas.

MI/ROMMY P

Thomas Sugijata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Ia menjelaskan perhitungan denda dibebankan karena pa ra importir film mangkir me masukkan royalti dalam penghitungan bea masuk. “Kalau kurang bayarnya 25%, dendanya 100%. Kalau kurang bayar 50%, dendanya 200%. Kalau kurangnya 100%, dendanya 700%. Kalau kurang bayarnya lebih dari 100%, dendanya 1.000%,” terangnya. Selama ini, importir film dikenai tarif bea masuk sebesar 10%. Selain bea masuk, komponen pajak lain yang ditarik adalah

pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor. Pada Januari 2011 lalu, Menteri Keuangan menerbitkan surat edaran (SE) yang isinya memerintahkan Ditjen Bea dan Cukai untuk menghitung secara benar pengenaan bea masuk dari para importir film. SE inilah yang kemudian diprotes juru bicara 21 Cineplex, Noorca Massardi, yang menyatakan asosiasi produsen film Amerika (MPA) akan menyetop film ke Indonesia karena pungutan bea masuk yang lebih besar. Saat menanggapi hal itu, Thomas mengatakan, jika importir film keberatan dengan pemberlakuan bea masuk tersebut, mereka bisa melayangkan keberatan ke Pengadilan Pajak. “Jangan menyampaikan keberatan ke media, tetapi ke Pengadilan Pajak,” imbuhnya. Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan pemerintah tidak melarang film impor masuk ke Indonesia. Tetapi, para importir harus tunduk kepada peraturan yang berlaku di Indonesia. “Ini Indonesia, kamu ikut hukum Indonesia dan taat asas,” tegas Agus. Oleh karena itu, pemerintah meminta agar para importir memenuhi kekurangan pembayaran bea masuk kepada pemerintah. (Tup/E-4)

MI/JHONI KRISTIAN

Petani Tagih Janji Lahan Pembiayaan enam program prorakyat akan memanfaatkan hasil penghematan anggaran kementerian. ASNI HARISMI MARCHELO

B

ERBAGAI konflik kemiskinan, salah satunya disebabkan molor nya pelaksanaan reforma agraria yang dicanangkan pemerintah sejak 2007. Saat itu, pemerintah menjanjikan sertifikasi dan lahan hingga 9,25 juta hektare (ha). “Sisi lain masih tingginya angka kemiskinan ialah tidak terealisasinya reformasi agraria hingga sekarang,” kata Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) Ahmad Yakub di Jakarta, kemarin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 19,9 juta orang atau

sekitar dua pertiga dari total penduduk miskin di Indonesia. Adapun mayoritas penduduk di perdesaan bekerja di sektor pertanian atau kelautan. Sementara itu, dari sensus BPS pada 2003, jumlah petani guram atau petani dengan lahan kurang dari 0,5 ha, mencapai 13,7 juta rumah tangga. SPI memprediksi, angka itu naik mencapai 15,6 juta rumah tangga pada 2010. “Jumlah itu masih bisa naik seiring dengan agenda korporatisasi pangan dan pertanian melalui perusahaan-perusahaan agrobisnis,” tandas Yakub. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Idham Arsyad menambahkan, pemerintah harus konsentrasi mengurangi jumlah petani guram sebagai sasaran utama penurunan kemiskinan. Apalagi, sebagian besar adalah petani tanpa lahan yang menggantungkan hidup pada tuan-tuan tanah. Sebenarnya, tahun lalu, telah terbit Peraturan Pemerintah No 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar. Menurut Badan Pertanahan

Pengaruh politik sangat kontaminatif terhadap suatu kebijakan.’’ Prasetyantoko Ekonom Atma Jaya Nasional, ada 7,3 juta ha tanah telantar yang akan ditertibkan. Dari jumlah itu, 2 juta ha akan diperuntukkan pertanian. Namun, hingga kini janji pemerintah itu belum terealisasi. Sebelumnya, ekonom LIPI Latif Adam mengimbau pemerintah untuk menyertakan program reforma agraria (land reform) guna mengatasi kemiskinan di perdesaan. Pasalnya, ia menilai enam program prorakyat terbaru pemerintah belum signifikan menyentuh konsentrasi penduduk miskin di wilayah tersebut. Adapun enam program prorakyat yang dicanangkan Presiden Yudhoyono pada awal pekan ini adalah penyediaan rumah murah, angkutan umum murah, air bersih, listrik murah

dan hemat, serta peningkatan kehidupan nelayan dan masyarakat pinggiran kota. Kegagalan implementasi Di sisi lain, ekonom Atma Jaya Prasetyantoko menilai enam program itu sebagai ino vasi dari program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar mengawasi implementasinya. Sebab, sering kali program yang sebenarnya bagus, pelaksanaannya tidak sesuai harapan. “Pengaruh politik sangat kontaminatif terhadap suatu kebijakan, bahkan di tingkat dirjen (direktur jenderal) pun pengaruh partai sangat kuat. Sementara kompetensi pejabat itu sendiri masih kurang,” jelasnya. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan pemerintah sedang mempertajam program penanggulangan kemiskinan baik yang sudah berjalan maupun belum. Khusus program rumah murah, Kementerian Perumahan

Rakyat akan mematangkan konsepnya dalam 1-2 minggu. Nantinya, rumah yang akan dibanderol Rp20 juta-Rp25 juta per unit itu ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp1,2 juta. Adapun soal listrik murah dan hemat serta elektrifikasi perdesaan, program akan fokus pada pemanfaatan potensi daerah dalam penyediaan listrik. “Misalnya microhydro, biomass,” kata Armida seusai rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian, di Jakarta, Rabu malam (23/2). Secara terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pembiayaan enam program prorakyat akan memanfaatkan hasil penghematan anggaran kementerian dan lembaga. Saat ini, taksiran penghematan yang bisa dicapai pemerintah adalah Rp15 triliun dari target Rp20 triliun. Pembiayaan juga akan dikombinasikan dengan dana BUMN via program kemitraan dan bina lingkungan. (Tup/Ant/E-3) [email protected] [email protected]

Pertamina, Medco, dan Wika Setop Operasi di Libia TIGA perusahaan nasional, yakni PT Pertamina (Persero), PT Medco Energi Internasional Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk (Wika) menyetop sementara operasi mereka di Libia. Selanjutnya, proses evakuasi sekitar 300 pekerja tengah diupayakan setelah semakin tidak kondusifnya situasi di negara tersebut. Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun mengatakan badan usaha milik negara (BUMN) migas itu akan menarik seluruh karyawannya yang berada di Libia. “Kami sedang koordinasi dengan KBRI kita di sana,” ujar Harun via sambungan telepon, kemarin. Operasi Pertamina di Libia sudah terhenti, hanya menyisakan tiga karyawan yang masih bekerja mengurus administrasi. Operasi Pertamina di Libia mencakup Blok Sirt dan Sabrata lepas pantai melalui Pertamina E&P Libya Limited. Perusahaan itu melakukan eksplorasi dan

MI/USMAN ISKANDAR

OPERASIONAL PERTAMINA: Pekerja memeriksa instalasi di sumur BEN 18 milik Pertamina EP field Bunyu, Kalimantan Timur, Selasa (8/2). Tiga perusahaan nasional, yakni PT Pertamina (Persero), PT Medco Energi Internasional Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk (Wika), menyetop sementara operasi mereka di Libia. produksi minyak dan gas di bawah perjanjian eksplorasi dan produksi (EPSA) dengan National Oil Corporation (NOC). Direktur Medco Lukman Mahfoedz mengatakan pi-

hak nya telah menghentikan se mentara kegiatan operasi pengeboran di lapangan untuk eksplorasi sumur yang baru. “Kebetulan kami memang tidak dalam keadaan operasi

pengeboran sumur yang tentunya sulit dihentikan,” jelas Lukman. Sejauh ini, Medco International Venture Limited (MIVL) yang mengoperasikan Libia

Area 47 mempunyai sekitar 80 staf, sebanyak 80% di antaranya merupakan warga negara setempat. Adapun sisanya merupakan ekspatriat perusahaan multinasional termasuk beberapa WNI di dalamnya. Hal yang sama dilakukan Wika yang kini tengah mempersiapkan proses evakuasi. Seluruh karyawan berkewarganegaraan Indonesia tersebut diharapkan dapat kembali ke Tanah Air akhir pekan ini. “Kami akan evakuasi karyawan sebanyak 200 orang,” kata Corporate Secretary Wika Natal Argawan ketika dihubungi, Rabu (23/2) malam. Seperti diketahui, perusahaan pelat merah itu bersama mitra Libia sedang menggarap proyek interior pusat perbelanjaan di Qurji Investment Complex yang terletak di Tripoli, Libia, senilai US$16 juta atau sekitar Rp141,59 miliar. BUMN tersebut telah memulai proyek itu sejak September 2010 dan semula ditargetkan selesai pada kuartal II 2011. (*/ Atp/E-1)

18

C ORPORATE NEWS

SEKILAS INFO GE Bantu Rehabilitasi Korban Merapi


Restrukturisasi Mandala Mulus Setelah PN Jakpus mengesahkan keputusan final PKPUS pada 2 Maret 2011 mendatang, Mandala segera terbang kembali. CHRISTINA SIHITE

MI/PANCA SYURKANI

WAKIL Direktur General Electric (GE) John G Rice (tengah) bersama anggota Dewan Pengawas Habitat for Humanity Indonesia Tanan Herwandi Antonius (kanan) melihat foto kegiatan Habitat for Humanity Indonesia yang dipamerkan di sela acara penyerahan bantuan di Hotel Four Season, Jakarta, kemarin. GE dan GE Foundation menyerahkan bantuan Rp224 juta kepada Habitat for Humanity Indonesia untuk program rehabilitasi korban Merapi, dengan membangun kembali rumah dan saluran air yang rusak. Program tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan bantuan kemanusiaan GE yang turut didukung GE Foundation dan relawan GE di berbagai daerah. (Sas/E-5)

Airbus Dukung Dirgantara Indonesia

ANTARA/SATRIO

DIRUT PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Boyke W Mukijat, Senior Vice President Commercial Airbus Antonio Rodriguez Barberan, Chief Operating Officer Alberto Gutierrez Moreno, dan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso (dari kiri) saling berjabat tangan seusai penandatanganan nota kesepahaman, di Jakarta, kemarin. Tujuan kerja sama tersebut, antara lain, mengatur dukungan teknis Airbus Military kepada PT Dirgantara Indonesia dalam pengoptimalan program restrukturisasi/revitalisasi yang dilakukan PT Perusahaan Pengelola Aset sekaligus menjajaki hubungan yang lebih luas di antara ketiga pihak. (Sas/E-5)

P

ROSES restrukturisasi maskapai penerbangan bertarif murah (low cost carrier) Mandala Airlines berlangsung mulus. Dalam voting yang digelar Mandala kemarin, sebanyak 304 atau 89% dari 341 kreditur maskapai tersebut menyetujui opsi konversi utang menjadi saham. Adapun 37 kreditur lainnya tetap menolak opsi itu dan akan mengambil langkah mengajukan keberatan saat sidang pengesahan keputusan final penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) pada 2 Maret 2011 mendatang. Seusai voting, kurator yang menangani kasus maskapai penerbangan tersebut, Duma Hutapea, mengatakan rencana perdamaian yang diajukan Mandala kepada kreditur bisa diterima jika memenuhi dua hal. Pertama, peserta kuorum 50% ditambah satu kreditur. Kedua, akumulasi kreditur yang memiliki dua pertiga tagihan menyetujui usulan tersebut. “Sidang kali ini, kuorum terpenuhi,” ujar Duma Hutapea. Dari 345 kreditur yang memiliki hak suara, lanjutnya, sebanyak 304 menyatakan setuju, 37 menolak, tiga abstain, dan satu tidak sah. Jumlah 304 suara kreditur itu merepresentasikan nilai tagihan sebesar Rp1,67 triliun atau sekitar 70,58% dari total nilai tagihan utang Mandala sebesar Rp2,366 triliun.

ANTARA/HO-ARI

KREDITUR MANDALA: Direktur Utama PT Mandala Airlines Diono Nurjadin (kanan) didampingi Sekretaris Perusahaan Mandala Nurmaria Sarosa memberikan keterangan kepada wartawan seusai rapat kreditur di Jakarta, kemarin. ”Sebanyak 18 kreditur dengan total utang terbesar yang umumnya dari luar negeri, yang kami khawatirkan tidak setuju, justru setuju berdamai. Jadi, tanpa 72 ribu agen tiket dan 153 ribu pemegang tiket dengan total utang Rp27 miliar, voting itu sudah kuorum,” papar Duma. Kreditur asing yang dimaksud antara lain IEA dengan nilai piutang Rp697 miliar dan Navitaire Rp235 miliar. Selain kedua perusahaan asing itu, kreditur lainnya yang juga menyepakati opsi konversi saham adalah Rolls-Royce, SIAEC, Aero Partners, Jasapura Angkasa Pura Boga, dan FT Aviation. Adapun kreditur yang menolak antara lain PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Garuda Maintenance Facilities (GMF) AeroAsia, maskapai

penerbangan Merpati Nusantara, Fed Ex, Lufthansa Airlines, dan Ansett Worldwide Aviation Services (AWAS). “Kami menolak berdasarkan corporate action. Untuk itu, GMF akan mengajukan keberatan saat sidang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (PN Jakpus) 2 Maret nanti,” ujar kuasa hukum GMF Marlon Tobing. Ia mengungkapkan, utang Mandala kepada anak perusahaan maskapai penerbangan Garuda Indonesia itu mencapai Rp4,1 miliar. Senada, kuasa hukum AWAS, Irianto Subiakto, menyatakan pihaknya juga akan mengajukan keberatan atas putusan tersebut. Utang Mandala kepada lessor asal Irlandia itu mencapai US$3,8 juta. Kuasa hukum Lufthansa Airlines Heber Sihombing yang juga menolak opsi tersebut menga-

takan utang Mandala kepada perusahaan mencapai Rp89 miliar. Segera beroperasi Sementara itu, manajemen Mandala menyatakan maskapai penerbangan tersebut akan beroperasi kembali setelah PN Jakpus mengesahkan keputusan final PKPUS pada 2 Maret 2011 mendatang. Dengan pengesahan PKPUS menjadi PKPU, investor keuangan bisa masuk untuk membenahi maskapai itu. ”Kami janji tidak begitu lama. Setelah PN Jakpus mengetok palu atas PKPU, kami akan bisa terbang lagi. Karena begitu disahkan, investor keuangan baru akan masuk. Ada lebih dari dua investor yang akan masuk,” ujar Dirut Mandala, Diono Nurjadin. (E-4) [email protected]

Mandiri Peroleh Rp11,68 T PT Bank Mandiri Tbk mengumumkan masa perdagangan pelaksanaan penawaran saham terbatas (rights issue) telah berakhir Senin (21/2). Dari aksi korporasi itu, perseroan memperoleh tambahan dana hingga Rp11,68 triliun (gross). “Dengan ini kami sampaikan bahwa keseluruhan rights yang ditawarkan mengalami over subscribed sebagaimana terlihat pada akhir masa perdagangan rights issue tanggal 21 Februari 2011 dengan total dana yang diperoleh sebesar Rp11,68 triliun (gross),” ungkap Direktur Strategi dan Keuangan Bank Mandiri Pahala N Mansury melalui siaran persnya, kemarin. Bank Mandiri menggelar rights issue dengan total saham baru 2,34 miliar lembar. Untuk aksi itu, dua penjamin emisi ditunjuk, yakni PT Mandiri Sekuritas dan PT Danareksa Sekuritas. Dengan penyerapan pasar ini, Pahala mengatakan tidak terdapat sisa saham yang harus diserap penjamin emisi. Sementara itu, dalam pelaksanaan aksi itu, pemerintah sebagai pemegang saham meraup dana segar Rp389,5 miliar. Dana itu diperoleh karena pemerintah tidak mengeksekusi

Keseluruhan rights yang ditawarkan mengalami over subscribed sebagaimana terlihat pada akhir masa perdagangan rights issue tanggal 21 Februari 2011.” Pahala N Mansury Direktur Bank Mandiri hak memesan efek terlebih dahulu (HMTED). Hak tersebut dihargai Rp250 per saham setelah pemerintah melepaskan haknya di harga Rp5.250 atau lebih tinggi 5% ketimbang harga saham baru di level Rp5.000 per saham. Sebelumnya, Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengatakan pelepasan 2,34 miliar saham baru bertujuan menjaga rasio kecukupan modal. Hal itu dalam rangka mendukung pertumbuhan kredit perseroan sampai dengan 2014 sesuai dengan rencana bisnis perseroan. “Kami ingin terus menjaga momentum pertumbuhan secara berkelanjutan untuk mewujudkan keinginan menjadi salah satu financial institution terbaik di kawasan Asia Tenggara,” tuturnya. Pasca-rights issue, porsi kepemilikan pemerintah menjadi 60% dari sebelumnya 66,73%. Sementara itu, saham publik menjadi 40%. (Ant/E-5)

S ELEKTA

MEDIA INDONESIA | JUMAT, 25 FEBRUARI 2011 | HALAMAN 16

Clooney Enggan Terjun ke Politik AKTOR George Clooney, 50, sukses memerankan figur seorang kandidat presiden dalam film terbarunya The Ides of March. Selain menjadi pemain dalam film itu, Clooney juga sebagai penulis cerita dan sutradara. Kendati sukses bermain dalam film politik, Clooney mengaku tidak tertarik menggeluti dunia politik di dalam kehidupan nyatanya. “Saya tidak ingin mengisi kehidupan nyata saya dengan politik,” ujar Clooney kepada Newsweek, di Sudan. Alasannya, lanjut Clooney, ia memiliki masa lalu yang buruk. Pria kelahiran Ken tucky, Amerika Serikat, bernama lengkap George Timothy Clooney itu mengaku pernah terlibat narkoba dan mengencani banyak perempuan. “Itulah kehidupan yang pernah saya jalani,” ungkap peraih predikat pria terseksi sedunia versi majalah People. Namun, jika suatu hari terlibat dalam politik, ia mengatakan a kan mengakui semua masa lalunya dalam proses kampanye. Clooney yang pernah tercatat sebagai mahasiswa di jurusan sejarah dan ilmu politik di Universitas Nothern Kentucky dan Universitas Cincinnati, AS, menandaskan ia tidak pernah merasa malu atas masa lalunya. “Dulu saya mengisap bong narkoba. Sekarang mari kita bicarakan tentang isu yang ada. Kira-kira seperti itu kampanye saya jika menjadi politikus,” katanya. Kendati tidak menjadi politikus, Clooney pe ka terhadap permasalahan dunia. Ia pernah menjadi duta besar PBB pembawa misi perdamaian untuk krisis di Darfur, Sudan, pada 2008. Dalam menjalankan misi PBB itu, Clooney menyuarakan suara rakyat Darfur yang menderita akibat krisis. “Saya berinteraksi dengan seorang pemuda yang istri dan anaknya sakit akibat menderita berkepanjangan

dari krisis di Sudan. Saya harus mengerti keinginan dan apa yang mereka rasakan.” Clooney memulai karier akting nya di serial TV Centennial (1978). Namun, namanya mulai dikenal lewat serial TV Emergency Room (ER) sebagai dr Doug Ross pada 1994-1999. Kemudian namanya melejit melalui film Batman & Robin (1997) dan film O Brother, Where Are You (2000). Film itu pula yang mengantarnya meraih Golden Globe Awards kategori aktor terbaik. (*/Reuters/ ABCnews/X-8)

Pemerintah akan menunda kembali pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang sedianya dilaksanakan 1 April 2011. AKHMAD MUSTAIN

S

ITUASI politik di Timur Tengah dan masih bergolaknya Libia yang merupakan salah satu negara penghasil minyak OPEC mengerek harga minyak mentah dunia mendekati US$120/barel. Hanya dalam sehari, harga minyak brent north sea di Lon don naik US$8,54/barel menjadi US$119,79/barel. Sementara itu, minyak mentah jenis light sweet di New York naik US$2,50/barel menjadi US$103,41/barel. Pengamat memperkirakan harga minyak dapat mencapai US$220/barel jika Libia dan Aljazair menghentikan produksi karena merebaknya kekerasan di sana. Mereka mem perbandingkan kondisi saat ini dengan kondisi Perang Teluk 1990-1991. Ketika itu, harga minyak melonjak 130% dalam tujuh bulan. Libia tercatat sebagai negara eksportir minyak 12 besar dunia. Akibat konflik pada negara itu, produksi minyak terpotong 25% atau 400 ribu barel per hari (bph).

AP/ANTONIO CALANNI

Pembuktian Terbalik Kasus Gayus Selain itu, langkah tersebut dapat memberikan dampak jera terhadap koruptor. “Pembuktian terbalik ini ada landasan hukumnya.” Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan pembuktian terbalik dalam kasus Gayus harus dengan dakwaan dari dua sisi, yakni tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, seperti pada kasus Bahasyim Assifie. Lebih lanjut Basrief menjelaskan pengalaman dakwaan kasus Bahasjim itulah yang akan diterapkan dalam kasus dugaan suap Gayus sebesar Rp28 miliar dan Rp74 miliar. Dalam pembuktian terbalik, terangnya, ada dua dasar hukum yang bisa digunakan, yakni Pasal 77 dan 78 UU TPPU dan Pasal 38B UU Nomor

ONLINE HARI INI

k

WAKIL Presiden Boediono menginstruksikan jajaran penegak hukum melakukan pembuktian terbalik dalam penyelesaian dugaan kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Untuk itu, Gayus harus didakwa dengan Undang-Undang Nomor 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Saya beri garis besar satu hal dalam kelanjutan proses ini. Kita mengupayakan membuat proses pembuktian terbalik efektif sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Boediono dalam keterangan pers seusai rapat koordinasi pelaksanaan Inpres Nomor 1/2011 tentang Pemberantasan Mafia Pajak di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin. Menurut Wapres, dengan pembuktian terbalik itu, uang ne gara akan cepat kembali.

MI/ROMMY PUJIANTO

Kita mengupayakan membuat proses pembuktian terbalik efektif sesuai dengan ketentuan hukum.”

dopo mengaku telah melaporkan kepada Wa pres terkait dengan pemeriksaan 151 data wajib pa jak yang di tangani Gayus. Dari hasil analisis yang dibantu Badan Pe ngawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ahli perpajakan independen, dan 10 penyidik KPK, disimpulkan dari 151 wajib pajak, ada 72 yang sudah divonis pengadilan pajak dan dimenangi pemerintah. Di sisi lain mantan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memenuhi undangan Panja Mafia Hukum dan Perpajakan DPR. (Mad/*/X-5)

Boediono Wakil Presiden 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kapolri Jenderal Timur Pra-

Minyak Dunia Dekati US$120

Kirimkan tanggapan Anda atas berita inimelalui e-mail: interupsi @mediaindonesia.com atau mediaindonesia.com

Jakarta, kemarin. Hatta tidak menyebutkan kapan pembatasan BBM bersubsidi akan dilaksanakan. Hatta hanya mengatakan itu bergantung pada hasil pembicaraan dengan DPR dan menunggu hasil kajian dari tiga universitas, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung, yang akan selesai pada Maret 2011. Dalam hal pasokan stok minyak nasional, PT Pertamina (persero) membuka opsi untuk mengimpor minyak dari Petronas, Malaysia, apabila krisis Libia dan Timur Tengah terus berlangsung. Impor bertujuan menambal pasokan 200 ribu bph yang selama ini didatangkan dari kawasan tersebut.

Produksi minyak mentah Indonesia hingga saat ini memang masih belum mencapai target 970 ribu bph. Per 22 Februari, data BP Migas memperlihatkan produksi minyak hanya mencapai 905 ribu bph. Menurut Kepala Dinas Humas dan Hubungan Kelembagaan BP Migas Elan Biantoro, setidaknya ada 105 kejadian yang menyebabkan potensi produksi hilang. Misalnya, penghentian produksi secara tidak terduga, masalah penerima produksi, dan keterlambatan proyek. “Potensi kehilangan produksi mencapai 37,85 ribu bph,” tuturnya. (*/ Tup/Ant/X-10) [email protected]

Pembatasan ditunda Dalam menanggapi naiknya harga minyak dunia, pemerintah menyatakan akan menunda kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sedianya dilaksanakan pada 1 April 2011. “Jika melihat perkembangan harga yang begitu tinggi saat ini, mencapai US$120/barel, inflation food, dan faktor lainnya, ada baiknya kita tunda itu (pembatasan),” ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa di

Susno Ditunjuk Jadi Penasihat Koordinator Staf Ahli Kapolri SETELAH mendekam selama 90 hari dalam tahanan, Komjen Susno Duadji kembali bekerja sebagai anggota Kepolisian RI sejak kemarin. Ia mendapat tugas baru sebagai Penasihat Koordinator Staf Ahli (Korsahli) Kapolri. Susno yang mengenakan seragam lengkap dengan tiga bintang di bahunya tiba di Mabes Polri pukul 08.45 WIB. Ia langsung menemui Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Sete lah itu, Susno meluncur ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyampaikan pleidoi. Saat ini Susno berstatus terdakwa. Ia dituduh menerima suap Rp500 juta dalam kasus PT Salma Arowana Lestari dan dianggap memperkaya diri

sendiri dalam kasus dana hibah Pilkada Jawa Barat saat menjabat kapolda pada 2008. Susno mendekam dalam tahanan sejak 11 Mei 2010. Ia menghirup udara bebas pada 18 Februari 2011. Baru kemarin ia berkantor. “Kami keluarga besar Mabes Polri berbahagia menerima kehadiran Bapak Komjen Susno Duadji,” ujar Kepala Divisi Humas Irjen Anton Bachrul Alam yang ikut mendampingi Susno setelah sekitar 1 jam menghadap Kapolri. Susno pun mengaku siap ber tugas. “Se ba gai prajurit Bhayangkara, saya siap,” katanya diiringi senyum. Pada saat menyampaikan pembelaan di PN Jaksel, Susno yang masih berseragam Polri

lengkap itu membantah menerima uang dalam kasus PT Salma Arowana Lestari. Ia justru menduga bahwa uang sebesar Rp500 juta milik Haposan Hutagalung, yang sedianya akan diserahkan kepadanya, diambil Sjahril Djohan. Pasalnya, menurut dia, tidak terbukti adanya penyerahan uang seperti dalam dakwaan. Begitu juga terkait dengan dugaan penggelapan dana pengamanan pilkada. Susno menuding Maman Abdurrahman yang saat itu menjabat Bendahara Polda Jabar menggunakan namanya untuk memotong dana pengamanan. “Lucunya, jaksa percaya dan mendewakan keterangan Maman.” (*/X-3)

lik!

mediaindonesia.com me edia

BACAAN FAVORIT Temukan Buaya di Belakang Sofa

Bersiul itu Menyehatkan

SEORANG perempuan Brasil yang tengah membersihkan rumahnya pascabanjir terkejut ketika menemukan tamu tak diundang. Seekor buaya berukuran 1,5 meter sedang asyik bercengkerama di belakang sofa rumahnya. Saat ditemukan, kepala buaya tersebut sedang dielus oleh AP/JOURNAL TIMES, SCOTT ANDERSON putra sang perempuan yang baru berusia tiga tahun. Buaya itu mungkin terbawa banjir pada Senin (21/2) saat air mencapai ketinggian maksimal. Menurut Kepala Pemadam Kebakaran Kota Parauapebas, Luiz Claudio Farias, saat perempuan tersebut membersihkan rumahnya, dia melihat anaknya tengah bermain dengan sesuatu di belakang sofa. Saat dia melongok ke belakang sofa tersebut, dia melihat buaya berukuran 1,5 meter. “Dia langsung menarik anaknya dan menghubungi kami,” ujar Farias. Menurut Farias, keluarga itu beruntung karena buaya tersebut sedang tidak lapar. “Jika lapar, buaya itu bisa saja melukai bahkan membunuh anak tersebut.” (AP/OL-13)

ANDA hobi bernyanyi? Atau hanya bersiul? Anda tentu tak sadar atau percaya bahwa bersiul ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, selain membuat diri kita merasa senang tentunya. Para ahli kesehatan pun sejak lama percaya bahwa musik adalah zat pengubah mood atau suasana hati. Adapun, menyanyi seperti di kamar mandi maupun lift merupakan hiburan bagi diri sendiri serta menyehatkan! The New York Times melaporkan bahwa bersenandung ternyata efektif untuk menghilangkan rasa nyeri pada sinus, penyakit yang mendera para penderita flu, terutama saat musim dingin.

Agar sinus atau rongga pada tulang yang berada di sekitar nasal (hidung) tetap sehat dan bebas infeksi, dibutuhkan ventilasi supaya udara dapat mengalir dengan lancar antara rongga sinus dan hidung. Cara terbaik menjaga udara tetap bergerak yakni dengan menyenandungkan sebuah lagu. Sebuah studi juga mengungkap bersenandung mampu meningkatkan aliran udara antara rongga sinus dan hidung yang berpotensi TOPTIPSPOT.COM mencegah infeksi sinus. Jadi, bila lain kali ada rekan kerja atau teman sekamar terganggu oleh hobi Anda bersenandung, Anda boleh berkilah bahwa Anda melakukannya untuk kesehatan! (Pri/OL-06)

1

10 SELEBRITAS DUNIA PENGIDAP DISLEKSIA BANYAK orang yang tak sadar bahwa mereka sebenarnya telah mengidap disleksia, yakni ketidakmampuan belajar pada seseorang yang disebabkan kesulitan dalam melakukan aktivitas membaca dan menulis. Termasuk juga para tokoh dan selebritas dunia. Siapa sajakah mereka? (Media Hidup Sehat)

2

IPAD 2 AKAN DILUNCURKAN 2 MARET 2011 APPLE telah memutuskan 2 Maret sebagai hari peluncuran iPad generasi terbaru, yang bertempat di San Francisco, AS. Apple memilih pagi pukul 10.00 waktu setempat sebagai penanda lahirnya iPad generasi terbaru. (Media Gadget)

3

TOX TEA HALAU RACUN DARI DALAM TUBUH SETIAP perempuan tentu ingin tampil cantik dan menawan. Tapi, cantik dari luar saja tidak cukup. Tubuh pun harus bersih dari dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, tubuh bisa terpapar racun dan polusi yang berasal dari udara, air, makanan, serta bahan-bahan kimia seperti sampo, sabun, parfum, kosmetik, dan obat nyamuk. (Media Perempuan)

H UMANIORA


19

Riset IPB bukan Informasi Khusus Putusan kasasi MA otomatis menyampingkan aturan hukum lain yang menjadi dalih IPB untuk tidak mengumumkan susu formula tercemar. CORNELIUS EKO

K

DOK. DODY JOHANJAYA

CAPAI PUNCAK: Dody Johanjaya, 43, anggota Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Indonesia, mencapai puncak Aconcagua (6.962 m), Argentina, Kamis (17/02). Dody merupakan pendaki perseorangan Indonesia pertama yang akan menyelesaikan proyek The Seven Summit.

Pemuda Inginkan Aksi Perubahan Iklim KONFERENSI pemuda internasional untuk perubahan iklim yang berlangsung di Jakarta pada 23-28 Februari akan melahirkan Deklarasi Gerakan Pemuda Internasional tentang Perubahan Iklim. ‘’Jadi, nantinya ada gerakan konkret dari anak-anak muda internasional secara bersama serta terstruktur, seperti membuat organisasi baru yang khusus menangani perubahan iklim,’’ jelas Vice President World Assembly of Youth (WAY) Ahmad Doli Kurnia di Jakarta Convention Centre, kemarin.

Gerakan konkret itu, ungkap Doli, dilakukan antara lain dengan membuat program kampanye Indonesia menanam 1 miliar pohon. ‘’Kemudian, dalam tingkat global, juga dideklarasikan komitmen pemuda seluruh dunia untuk menanam 1 miliar pohon setiap perwakilan,’’ papar Doli yang sekarang ini juga menjabat Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Konferensi ini dihadiri sedikitnya 214 peserta dari 42 negara. Sebagian besar peserta adalah perwakilan dari berba-

gai organisasi kepemudaan di negara masing-masing, utusan lembaga swadaya masyarakat yang peduli atas lingkungan hidup, dan utusan lembaga internasional. Semula, konferensi tersebut akan digelar mulai Senin (21/2). Namun, atas permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kegiatan itu diundur menjadi Rabu (23/2). Sayangnya, Presiden berhalangan hadir tanpa alasan jelas. ‘’Ini amat mengecewakan kami, sebab 23 Februari itu adalah tanggal yang dititipkan

beliau dari sebelumnya tanggal 21 Februari,’’ kata Doli. Untuk itu, kata Doli, KNPI pun mempertanyakan komitmen pemerintah atas perubahan iklim. Bahkan, dikhawatirkan komitmen itu hanya sekadar lips service pemerintah di mata internasional. ‘’Apalagi forum ini dihadiri anak-anak muda dari 42 negara yang peduli perubahan iklim. Dengan ketidakhadiran Presiden, ini tentunya mengecewakan pemuda dan tamu-tamu dari negara lain,’’ kata Doli. (Faw/H-2)

OMISI Informasi Pusat (KIP) menyatakan data merek susu formula tercemar bakteri Enterobacter sakazakii hasil penelitian IPB pada 2003-2006 tidak dapat lagi dikategorikan sebagai informasi khusus. KIP berpendapat putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap otomatis menggugurkan informasi susu formula berbakteri untuk masuk kriteria Pasal 17b UU KIP. Pasal itu kurang lebih menyebutkan, badan publik dapat mengecualikan pemberian informasi ke publik jika dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual, dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. ”Informasi serahasia apa pun, kalau sudah ada putusan hukum untuk membukanya, tidak ada alasan lagi bagi yang bersangkutan menolak membukanya,” papar Komisioner KIP Abdul Rahman Ma’mun, kemarin. Putusan kasasi MA, ujarnya, juga otomatis menyampingkan aturan hukum lain yang menjadi dalih IPB untuk tidak mengumumkan informasi susu formula tercemar. Rektor IPB Herry Suhardiyanto pada Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan,

DOK. KIP

Secara logika hukum segala bentuk alasan penolakan pastinya telah dibahas oleh majelis hakim.” Abdul Rahman Ma’mun Komisioner KIP Kepala Badan POM, Rektor IPB, dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rabu (23/2), mengungkapkan pihaknya tidak dapat mengumumkan daftar susu tersebut karena akan mencederai otonomi dosen. Ia berpijak pada UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dilindungi hak keilmuannya dan tidak dapat diintervensi. ”Dengan hadirnya kasasi MA, UU Guru dan Dosen juga tidak bisa dipakai sebagai alasan menolak membuka merek susu pada konteks saat ini. Sebab secara logika hukum segala bentuk alasan penolakan pastinya telah dibahas oleh majelis hakim,” cetus Abdul.

Saat ditemui terpisah, Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih menyatakan pihak Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Kemenkes telah siap meneliti ulang terhadap seluruh merek susu formula yang beredar. Langkah itu diambil demi meredakan keresahan masyarakat. Sementara itu, Komisi IX DPR mengaku masih punya banyak senjata untuk memaksa pihak-pihak terkait mematuhi putusan MA. Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning dari Fraksi PDIP mengatakan senjatasenjata itu bisa dengan membentuk panitia kerja (panja), pansus (panitia khusus), hak interpelasi, hingga hak angket. Namun, pembentukan panja yang semestinya mulai dibahas kemarin terbentur pada samanya kebijakan setiap fraksi. “Garis (partai) kami jelas soal panja ini. Tetapi yang lain baru akan melakukan rapat fraksi besok (hari ini),’’ jelas Ribka. Wakil Ketua Komisi IX Ahmad Nizar Shihab dari Fraksi Demokrat justru bersikap sebaliknya. Menurutnya, panja untuk memaksa pihak terkait membuka merek susu terkontaminasi tidak perlu dibentuk. “Ciri-ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang mau melihat ke depan, tidak melulu ke belakang,” dalihnya. (*/H-1) [email protected]

Potensi Perancang Muda Besar

MI/USMAN ISKANDAR

KUNJUNGI SPA: Menteri Kesehatan Malaysia YB Dato Sri Liow Tiong (kanan) didampingi Presiden Direktur Mustika Ratu Putri Kuswisnuwardhani (kiri) dan pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo memperhatikan produk kecantikan Mustika Ratu saat berkunjung ke Taman Sari Royal Heritage Spa Mustika Ratu, di Jakarta, kemarin.

SEKILAS Singapura Ganti Slogan Wisata SEBANYAK 220 pesepeda berbagai komunitas dari lima penjuru wilayah Jakarta meramaikan peluncuran slogan wisata Singapura baru Your Singapore yang menggantikan slogan sebelumnya, Uniquely Singapore. ‘’Selain di wilayah Jakarta, peluncuran ini juga dilakukan di Surabaya, Jatim,’’ ujar Asisten Manajer Bisnis Pariwisata Singapore Tourism Board (STB) Retno Putri pada peluncuran slogan, di Bundaran Senayan, Jakarta, kemarin. Menurut Regional Director ASEAN and Oceania STB Chooi Yee Chong, setiap tahunnya jumlah tertinggi wisatawan ke Singapura adalah dari Indonesia. Pada 2010, misalnya, ada 2,3 juta wisatawan Indonesia ke Singapura atau berada di posisi pertama. ‘’Dengan slogan baru ini, kita ingin Singapura lebih dekat secara emosional dan bisa menarik minat wisatawan Indonesia untuk mengunjungi Singapura,’’ kata Chooi. (*/H-2)

Perempuan Dirugikan Saat Bencana POSISI kaum perempuan ketika terjadi kerusakan lingkungan dinilai masih terjebak pada diskriminasi gender. Padahal, risiko kaum perempuan lebih rentan terhadap kerusakan lingkungan. ‘’Contohnya ketika bencana, yang paling merasakan kerepotan yakni kaum perempuan lantaran mereka harus menjaga anak serta memikirkan makanan,’’ ujar aktivis Divisi Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam Solidaritas Perempuan Puspa Dewi, di Jakarta, kemarin. Menurut Puspa, hal itu tak lepas dari peran domestik yang dikonstruksi masyarakat dalam budaya patriarkat. Ia berharap, ke depan ada kesamaan peran dan akses perempuan saat kerusakan lingkungan terjadi. Apalagi, pekan lalu ada kesepakatan antara Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar tentang pengarusutamaan gender pada lingkungan hidup. ‘’Kami mengimbau agar kebijakan yang dibuat nantinya lewat pendekatan kualitatif dengan diberi ruang akses dan pengakuan pendapat,’’ ujarnya. (*/H-2)

BEBERAPA perancang muda berkesempatan mengembangkan potensi setelah mendapatkan beasiswa dari sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Mereka setidaknya bisa mengatasi masalah biaya yang biasanya menjadi kendala. Corporate Marketing & Communication Manager PT Senayan Trikarya Sempana, pengelola Plaza Senayan, Natalia Anita Hatmarini, mengatakan program itu merupakan bentuk apresiasi sekaligus untuk mendorong desainer muda Indonesia. “Untuk sekolah fashion rata-rata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kami merasa bertanggung jawab terhadap masa depan generasi muda yang punya potensi di bidang perancang busana,” ungkapnya, kemarin. Program tersebut diaplikasikan lewat kompetisi merancang busana yang diadakan sejak 2000. Para pemenang berhak mendapatkan beasiswa untuk menuntut ilmu di salah satu sekolah mode ternama. “Rata-rata mereka kemudian menjadi anggota tim perancang terkenal.” Salah satunya adalah Roy Mulyanto, pemenang 2001. Ia kini menghasilkan rancangan yang dikenakan para selebriti papan atas Indonesia. Hasil desainnya pernah digunakan dalam acara reality show di sebuah stasiun televisi swasta. Adi Barlan, pemenang 2004, juga sukses. Pemuda asal Aceh itu memutuskan meninggalkan kampung halamannya karena tak bisa melanjutkan sekolah akibat usaha orang tuanya bangkrut. Ia sekarang eksis, bahkan telah mengeluarkan rancangan sendiri dengan brand Barlan. “Indonesia kaya akan warisan budaya dari beragam suku dan daerah. Kekayaan ini sangat bernilai dan patut dijaga, termasuk lewat rancangan busana oleh anak bangsa sendiri,” jelas Natalia. (*/H-1)

20

I NTERNASIONAL

Harapan Pemerintah Nyaris Pupus

Raja Arab Saudi Tambah Tunjangan Rakyat AKIBAT terjadinya reformasi di sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika, Raja Abdullah dari Arab Saudi melakukan terobosan dengan meluncurkan paket kesejahteraan bernilai US$37 miliar (sekitar Rp336 triliun). Diduga, tujuannya supaya gelombang protes tidak ikut melanda negaranya. Arab Saudi sejauh ini terbebas dari protes menentang kemiskinan, korupsi, dan penindasan yang belakangan melanda dunia Arab. Namun, kerajaan itu tetap khawatir apabila gejolak di negara tetangganya, Bahrain, ikut membuat warga minoritas Syiah turun ke jalan. Raja Abdullah sendiri baru kembali ke negaranya pada Rabu (23/2) malam seusai menjalani perawatan kesehatan selama tiga bulan di Amerika Serikat. Yang ikut menyambut kepulangannya di Riyadh adalah penguasa Bahrain, Raja Hamad bin Isa. Sebelum Abdullah tiba, media pemerintah mengumumkan adanya serangkaian kebijakan untuk membantu warga miskin dan kelas menengah di kerajaan berpenduduk 18 juta jiwa itu. Bagian dari kebijakan itu, misalnya kenaikan gaji, tunjangan pengangguran, dan pembangunan rumah dengan harga terjangkau. Sejumlah analis memperkirakan, Raja Abdul-

Sedemikian dahsyat kehancuran Christchurch, pemerintah Selandia Baru pesimistis dapat menemukan korban hidup di reruntuhan bangunan. NESTY PAMUNGKAS

M REUTERS/SAUDI PRESS AGENCY

MELAMBAIKAN TANGAN: Raja Arab Saudi, Raja Abdullah, melambaikan tangan kepada warga saat tiba di Bandara Riyadh, Arab Saudi, Rabu (23/2). lah mungkin juga akan segera merombak kabinet untuk menghadirkan muka-muka baru dan menggiatkan kembali program reformasi. Namun, Abdullah tidak menuruti sebagian permintaan kelompok oposisi tentang pembentukan dewan pemerintah. Selama ini tidak ada parlemen hasil pemilu atau partai politik di Arab Saudi. Sebelumnya, di jejaring sosial Facebook sempat muncul ajakan turun ke jalan di Arab Saudi pada 11 Maret. Pendukung aksi itu menyebutnya sebagai

‘gerakan hari kemarahan’ bertujuan menuntut pembentukan pemerintah baru hasil pemilu, kebebasan lebih besar bagi kaum perempuan serta pembebasan tahanan politik. Ahmad al-Omran, yang mengelola blog populer Saudi Jeans, menulis lewat Twitter bahwa paket kebijakan terbaru Raja Abdullah akan membantu banyak orang. Namun, kebijakan itu tidak tertuju ke pokok masalah. “Kami butuh reformasi sejati di bidang politik dan sosial,” tegas Al-Omran. (War/ Reuters/I-4)

Pantai Gading Rusuh Lagi KERUSUHAN kembali melanda Pantai Gading di Afrika setelah pendukung Presiden Laurent Gbagbo kemarin menyerbu kubu oposisi yang mendukung Alassane Ouattara di wilayah Abobo, dekat Abidjan, bekas ibu kota negara tersebut. Sebelum pasukan Gbagbo menyerbu, warga sipil Abobo lebih dulu mengungsi ke luar kota. “Bunyi tembakan ada di manamana. Saya mendengar banyak tembakan dari senjata mesin,” kata seorang warga Abobo. Pertempuran baru usai setelah berlangsung 4 jam. “Kami tidak tahu apa yang terjadi. Yang pasti kami tidak bisa tinggal lebih lama di Abobo.” Pendukung Gbagbo menye-


but sedikitnya tiga orang tewas, sementara kubu Ouattara tidak memberi komentar apa pun. Abobo sendiri adalah basis kuat pendukung Ouattara. Selasa (22/2), sekitar 15 tentara Gbagbo tewas diserang di wilayah itu. Gbagbo bentrok dengan Ouattara sejak terjadinya pemilu yang ricuh November tahun lalu. Menurut PBB, pemilu itu dimenangi Outtara. Konflik itu sudah menewaskan lebih dari 300 orang. Kejadian kali ini dikhawatirkan bisa menghidupkan kembali perang saudara di Pantai Gading. Meski terus didesak mundur oleh dunia internasional, Gbagbo tetap tidak mau melepas kekuasa annya. Dia mengandalkan

kelompok militer yang terus memberangus setiap aksi protes dengan kekerasan. Tanda-tanda Gbagbo tidak mau mundur terlihat dari keputusannya untuk membuka kemba li dua bank Prancis yang sempat dinasionalisasi. Namun, rencana Gbagbo itu diperkirakan sia-sia sebab pemerintahannya telah dikeluarkan dari sistem bank sentral di kawasan Afrika Barat. Para pemimpin dari Afrika Selatan, Chad, Mauritania, dan Tanzania, yang sempat berkumpul di Pantai Gading sebagai utusan Uni Afrika untuk mencari solusi, menyatakan akan berunding kembali di Mauritania. (War/Reuters/I-4)

REUTERS/LUC GNAGO

MENGHINDARI BENTROKAN: Warga menghindari bekas tempat terjadinya bentrokan antara pendukung Presiden Alassane Ouattara dan Gbagbo di Kota Abidjan, Pantai Gading, Rabu (23/2).

ESKI segenap regu penyelamat masih berjuang menemukan korban selamat gempa bumi di Kota Christchurch, harapan pemerintah Selandia Baru nyaris pupus. Berdasarkan keterangan resmi, jumlah korban tewas bertambah menjadi 98 orang dan korban hilang sebanyak 226 orang. “Kami sangat takut setiap hari melihat jumlah korban tewas lebih besar daripada yang diperkirakan. Ini ketakutan yang sangat besar. Apalagi, banyak warga negara asing terjebak dalam tragedi yang mematikan ini,” kata Perdana Menteri Selandia Baru John Key. Sejauh ini pemerintah pesimistis dapat menyelesaikan proses pencarian korban hidup hingga tuntas. Hampir semua bangunan di kota tersebut dipastikan runtuh dan hancur menjadi puing. “Setiap jam kami menghentikan proses pencarian dan ke-

Realistis saja, berdasarkan apa yang kami lihat sejauh ini, kami tidak akan dapat menemukan semua korban dan menemukan mereka masih hidup.” Jim Stuart Black Kepala Operasi Bantuan Pemadam Kebakaran mudian melanjutkannya lagi. Namun, realistis saja, berdasarkan apa yang kami lihat sejauh ini kami tidak akan dapat menemukan semua korban dan menemukan mereka masih hidup,” kata Kepala Operasi Bantuan Pemadam Kebakaran Jim Stuart Black. Dengan ditemani anjing pelacak dan dilengkapi mikrofon serta kamera mini, tim pencari korban berjuang mencari tandatanda kehidupan. Kepolisian melaporkan sebanyak 120 korban masih terjebak di bawah beton dan baja yang merupakan runtuhan dari gedung stasiun televisi Canterbury. Ratusan korban itu diyakini merupakan pelajar dari Jepang, Thailand, China, dan negara-negara Asia lainnya yang terkubur ketika sedang melakukan kunjungan ke Gedung CTV. Selain itu, bangunan-bangunan yang lebih kecil, seperti gereja tua di Christchurch, menjadi titik pencarian korban. Kafe Ground Deli yang terkenal di Christchurch pun hanya menyisakan puingpuing batu bata dan pecahan

REUTERS/SIMON BAKER

HANCUR: Sebuah mobil hancur terkena runtuhan bangunan gereja Katedral Sakramen Pemberkatan di Kota Christchurch, Selandia Baru, kemarin. kaca. Bangunan lain yang menjadi target operasi tim penyelamat adalah sejumlah gedung tua di Lyttelton, kota pelabuhan yang terletak di timur laut Kota Christchurch. Kota itu merupakan lokasi terdekat dengan titik pusat gempa berkekuatan 6,3 pada skala Richter. “Semakin lama saya tidak tahu apa yang telah terjadi, semakin lama penderitaan saya semakin menyakitkan. Saya tidak bisa menguraikannya, sangat sakit, sangat mengerikan semua emosi bercampur,” kata Rolando Cabunilas, 34, seorang buruh konstruksi asal Filipina

yang istrinya, Ivy Jane, 33, hilang seusai gempa bumi melanda. Warga yang berhasil diselamatkan berjalan menyusuri reruntuhan gedung yang berdebu dan dipenuhi pecahan kaca sambil berangkulan. Mereka saling bertanya mengenai kondisi rumah masing-masing tanpa ada yang memberikan jawaban. Kerugian Sampai kemarin, PM John Key masih memberlakukan status negara dalam keadaan darurat. Gempa bumi tersebut diduga telah membuat kerusakan dan kehancuran senilai US$12 miliar. Pemerintah pun belum dapat

memastikan kapan sistem sanitasi dan listrik di Christchurch kembali berfungsi. Para warga disarankan untuk tidak mengonsumsi air keran lantaran berbahaya. Sebanyak 14 tangki air bersih dikerahkan ke seluruh kota untuk memenuhi kebutuhan air warga. Warga menadah air di ember besar dan kontainer. Sebesar 75% pasokan listrik telah dialirkan, tapi dipastikan akan memakan beberapa pekan untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh kota. (*/AP/ Reuters/I-5) [email protected]

J AGAT


ON THIS DAY 1643 Sultan Ahmed II Lahir AHMED II adalah Sultan Kekaisaran Ottoman yang berkuasa sejak 1691 hingga 1695. Sultan Ahmed II adalah putra Sultan Ibrahim I (1640-1648). Ia naik takhta untuk menggantikan saudaranya, Suleiman II (1687-1691), pada 1691. Kebijakan Sultan Ahmed II yang banyak dikenang adalah pengangkatan Mustafa Koprulu sebagai raja muda, viceroy. Hanya beberapa minggu setelah kenaikan Sultan Ahmed II, Kekaisaran Ottoman menderita kekalahan besar dalam pertempuran Slankamen dari Austria di bawah pimpinan Ludwig Wilhelm. Selama empat tahun masa pemerintahannya, bencana demi bencana terus melanda negerinya. Pada 1695, Sultan Ahmed II meninggal dunia akibat komplikasi penyakit dan kedukaan yang berkepanjangan.

1956 Khruschev Serang Stalin PEMIMPIN Uni Soviet, Nikita Khrushchev, mencela Joseph Stalin sebagai seorang yang zalim lagi brutal. Di pidatonya yang menggemparkan pada Kongres ke-20 Partai Komunis, Khrushchev menggambar grafis tertuliskan ‘kecurigaan, ketakutan, dan teror’ dan meletakkannya di bawah gambar mantan diktator yang meninggal tiga tahun sebelumnya. Khrushchev mengatakan dia mau mematahkan ‘Kultus Stalin’ yang sudah mengungkung warga negara Uni Soviet selama 30 tahun. Perdana menteri Soviet ini kemudian menggambarkan ‘pembersihan’ yang dilakukan pendahulunya selama periode 1936-1938. Dia mengatakan secara tidak langsung bagaimana ajudan Stalin yang paling dipercayainya, Klrov, dibunuh pada 1934 atas perintah si pemimpin. Khrushchev juga mengutuk buku autobiografi Stalin sebagai buku yang memuakkan. Dia juga menuduh Stalin sebagai nasionalis kejam dan antisemit. Dia juga menampakkan betapa keinginan terakhir dan surat wasiat Lenin adalah untuk menentang Stalin sebagai sekretaris Partai Komunis.

1986 Cory Aquino Jadi Presiden Filipina PRESIDEN Corazon Aquino disumpah pada tanggal ini. Peristiwa tersebut sekaligus mengakhiri masa kediktatoran di bawah Ferdinand Marcos. Mantan pemimpin yang mengubah konstitusi 1973 untuk memperoleh kekuasaan absolut itu sebetulnya mengancam akan melaksanakan penyumpahan kekuasaan sendiri dalam istananya yang dijaga ketat. Namun, seiring dengan penarikan dukungan AS yang memang sudah berada di belakang Marcos sejak 1965, rencana Marcos pun gagal. Ia kemudian diterbangkan dari Pangkalan Udara Clark menuju tempat pengasingan sementaranya di Hawaii. Marcos telah dituduh melakukan kecurangan MI/USMAN I pada pemilu 7 Februari untuk menghalangi kemenangan Aquino. Sejak itu, ia mencoba mempertahankan kekuasaan dengan mengumumkan negara dalam keadaan darurat dan menyita seluruh stasiun televisi, radio, koran, dan fasilitas publik lain. Akan tetapi, ada dua tokoh pemerintahannya yang mengalihkan dukungan kepada Aquino, mereka adalah Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile dan Letnan Jenderal Fidel Ramos. Mereka berdua kemudian mengakui peran mereka dalam usaha mencurangi kemenangan pemilu Aquino dan tentang penggunaan militer demi keuntungan pribadi Marcos. 25 Februari | Wikipedia | BBC | Tim Riset MI

10.24 WIB

21

Beijing, China

Aturan Subversif untuk Pengguna Internet

P

EMERINTAH China menerapkan aturan subversif kepada para pengguna internet yang menyebarkan ajakan demonstrasi menentang rezim ‘Negeri Tirai Bambu’. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi gerakan prodemokrasi yang melanda Timur Tengah dua bulan terakhir. Berdasarkan laporan Pusat Informasi untuk Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang berbasis di Hong Kong, sedikitnya tiga orang ditangkap dengan tuduhan menghasut dan menyebarkan kebencian terhadap negara. Pemerintah China kerap menggunakan istilah hukum yang samar untuk menjerat pihak-pihak yang menyuarakan kritikan terhadap pemerintah. Sementara itu, Wakil Presiden China Xi Jinping mengajak seluruh pemangku kepentingan pemerintah untuk meningkatkan capaian di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan permukiman rakyat, dan penanggulangan pengangguran. “Konflik bisa diselesaikan dengan menjaga stabilitas sosial, mengedepankan harmoni dan kebersamaan,” ujar Xi.

11.48 WIB

REUTERS/CARLOS BARRIA

MENENTANG : Seorang pemuda dibekuk polisi setelah jejaring sosial internet menyerukan kepada warga untuk bergabung dengan demonstrasi ‘Revolusi Melati’ di pusat Kota Shanghai, beberapa waktu lalu. Pemerintah China berupaya meredam penyebaran aksi massa dari Timur Tengah dengan menegakkan aturan subversif. Pejabat pemerintahan Zhao Qizheng menepis anggapan yang menyebut gerakan revolusi bergaya Timur Tengah bakal melanda China. “Itu (gerakan revolusi) konyol dan tidak masuk akal. Pemerintah

Washington, Amerika Serikat

Kelaparan Ancam Korea Utara KOREA Utara menghadapi ancaman kelaparan. Rakyat terpaksa memakan rerumputan dan tumbuh-tumbuhan liar lantaran kurangnya pasokan pangan di negara komunis itu. “Kami menemukan fenomena malanutrisi dan kekurangan pangan. Rakyat di sana mengisi perut mereka dengan tanaman dan rerumputan liar,” demikian terungkap dalam laporan lima organisasi sosial internasional pascakunjungan mereka ke Korut. Lebih jauh, laporan itu menyebutkan, kelaparan secara spesifik menyerang mereka yang bergantung pada sistem distribusi makanan yang dikelola negara. “Yang paling menyedihkan bencana ini memakan korban

dari kalangan anak-anak, orang tua, orang sakit, dan ibu hamil,” tulis laporan tersebut. Berdasarkan laporan pemerintah Korut, 50%-80% produk pangan primer seperti gandum dan jawawut mati karena cuaca buruk dan musim dingin berkepanjangan. Selama ini, Korut bergantung pada pasokan pangan dari Korea Selatan. Setiap tahun, Korsel mengekspor 400 ton beras dan 300 ribu ton pupuk ke Korut melalui jalur laut. Namun Korsel menghentikan ekspor akibat memburuknya hubungan kedua negara pada 2008. Ketika itu, Presiden Korsel Lee Myungbak mendesak Korut untuk melucuti senjata nuklir mereka. (Mps/AP/I-5)

berhasil menyelesaikan berbagai persoalan rakyat,” tukas Qizheng seperti dikutip kantor berita Xinhua. Penerapan aturan subversif ini menunjukkan Beijing tidak menoleransi setiap bentuk

14.48 WIB

perlawanan rakyat, termasuk penyebarluasan artikel berisi ajakan demonstrasi dari situssitus asing. Sebelumnya, marak beredar artikel anonim berisi ajakan demonstrasi damai di internet

di China. Berdasarkan artikel tersebut, rakyat China diminta berkumpul di taman atau monumen setempat secara serempak pada pukul 14.00, Minggu. “Kami mengajak rakyat China bergerak, walaupun sekadar berjalan-jalan, menonton, atau berpura-pura melintasi lokasi aksi. Asalkan kalian hadir di sana bersama-sama, pemerintah otoriter pasti akan ketakutan,” demikian pengumuman yang terpampang di Boxun, situs berbahasa China yang berbasis di AS, yang diblokir Beijing. Sejumlah lembaga HAM meyakini puluhan hingga 100 aktivis ditangkap oleh polisi. Di antara mereka yang ditahan adalah mantan pengacara Jiang Tianyong, Teng Biao, Tang Jitian, dan penulis Gu Chuan. Telepon seluler milik mereka mati. Pihak kepolisian China tidak mau berkomentar mengenai penangkapan itu. Hingga kini, sumber dan pembuat seruan online tersebut tidak diketahui. Para aktivis China juga belum menyatakan sikap terhadap gerakan ‘Revolusi Melati’--julukan gerakan protes di Tunisia--yang dijumpai di China. (Mps/AP/I-5)

Beersheba, Israel

Roket Hantam Israel Selatan

AP

SEBUAH roket meluncur dari Jalur Gaza dan menghantam ruas jalan di Kota Beersheba, Israel Selatan. Ledakan roket itu menyebabkan kerusakan parah pada rumah warga dan kendaraan yang terparkir di sekitar permukiman. Pasukan

militer Israel kemudian dikerahkan untuk mengidentifikasi jenis roket tersebut. “Satu roket jatuh, beberapa rumah hancur berikut mobilmobil di sekitarnya. Tapi tidak ada korban jiwa. Pasukan keamanan sedang mengontrol

situasi di lokasi sekarang,” kata Wali Kota Beersheba, Rubik Danilovich. Warga sekitar berhasil menyelamatkan diri sebelum roket jatuh dan menimpa beberapa rumah. Mereka kemudian mencari sebuah tempat perlindungan di sebuah bangunan kosong. Warga setempat mengaku mendengar suara tiga roket. Israel merespons serangan itu dengan menembakkan artileri ke sebelah timur Kota Gaza yang melukai sekelompok milisi dari kelompok Jihad Islam. Akibat serangan balasan itu, dua korban mengalami luka parah. Beersheba merupakan kota dengan populasi terpadat di selatan Israel. Kota itu terletak 35 kilometer dari Jalur Gaza. (*/ Reuters/I-5)

11.48 WIB Yangon, Myanmar

AS Gelar Pertemuan dengan Suu Kyi GEDUNG Putih menggelar pertemuan dengan pemimpin prodemokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi terkait dengan rencana pengiriman bantuan ke negara tersebut. Diplomat AS di Myanmar, Larry Dinger, mengungkapkan pihaknya juga berkonsultasi dengan pemerintah berkuasa yang dibekingi junta militer. Selama ini, Washington menerapkan sanksi embargo terhadap Myanmar dan hanya menawarkan bantuan langsung jika negara tersebut berada dalam kondisi darurat atau ada masalah kemanusiaan lainnya. Pembicaraan ini dilakukan setelah Suu Kyi, ketua Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), meminta AS memodifikasi sanksi tersebut. “Tentu saja, dialog antara kami dan Aung San Suu Kyi serta NLD tentang program pendampingan di Myanmar berlangsung dengan baik,” ungkap Dinger seperti dikutip BBC. “Kami berharap dialog ini akan berlangsung secara berkesinambungan,” tambahnya. “Kami juga menggelar pembicaraan dengan pemerintah berkuasa di Naypyidaw dan pemangku kepentingan lainnya menyangkut banyak hal penting sebagai bahan pertimbangan dan perspektif dalam memformulasi kebijakan AS terhadap Myanmar ke depan,” ujarnya. Kalangan oposisi Myanmar mendesak AS mencabut sanksi dengan alasan hal tersebut menghambat pertumbuhan dan merugikan rakyat sipil. (Mps/BBC/I-5)

22

S UARA ANDA


BEDAH EDITORIAL

Hantu Nurdin

24 Februari 2011

Mengeluarkan si Nurdin dari tubuh PSSI susah laksana susahnya mengeluarkan jin dari tubuh manusia kerasukan. Butuh orang-orang ‘pinter’ tentang aturan PSSI. Ayo, yang pinter silakan beraksi. Nanti, kalau enggak bisa, ya PSSI dihancurkan/diganti. BJ

Empat Jempol untuk Nurdin

N

Urat Malunya Putus

Soal totalitas? Jangan diragukan. Selama delapan tahun sejak terpilih pada Kongres PSSI 2003, Nurdin ogah hengkang dari kursi empuk di Senayan. Bahkan, demikian hebat cintanya kepada sepak bola Indonesia sehingga mendorong dia maju kembali pada Kongres PSSI 2011 untuk tetap menjadi Ketua Umum PSSI hingga 2015. Pesaing di luar kroninya, yaitu Jenderal George Toisutta dan Arifin Panigoro, tidak diloloskan Komite Pemilihan PSSI. Dari 237 juta rakyat Indonesia, komite hanya melihat Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie yang layak memimpin PSSI. Sama seperti Nurdin, Nirwan Bakrie juga sangat mencintai PSSI. Keduanya kolega yang pas, sohib yang setia, penuh dedikasi, dan rela berkorban demi PSSI. Apalagi jika ditambah Nugraha Besoes, sekretaris jenderal yang sudah lebih dari 20 tahun bercokol di PSSI, sempurnalah kepemimpinan PSSI.

Mafia PSSI

jadi kuning. Inilah pemimpin tahu duit, tapi tak tahu malu. +6281251535xxx

rankan bila koruptor dan mantan narapidana tetap eksis. +6281649188xxx

PSSI hanya untuk melindungi kelompok mafia bisnis olahraga. +6281210206xxx

NURDIN Halid serakah! +6281248554xxx

PSSI = Persatuan Sepak Bola Suruhan Ical. +622474045xxx

INI bukti ketidakberdayaan pemerintah melawan korupsi. +6285237731xxx

KEGAGALAN tim muda Garuda tadi malam termasuk imbas dari kebobrokan PSSI yang dipimpin seorang mafia. +6281347550xxx

FORUM

DI negeri ini tidak menghe-

Hebatnya Jempol

Demi Kelanggengan

PATA AREADI

YANG saya tahu bukan cuma N u rd i n H a l i d y a n g b i s a memimpin dari balik jeruji besi. Pedagang besar farmasi alias narkoba juga kerja dari balik jeruji. Hebat coy!

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke email: [email protected]

+6281946868xxx APA iya napi dan koruptor lebih layak memimpin PSSI daripada jenderal aktif TNI? +6287810534xxx PEMERINTAH berani tidak membubarkan PSSI pimpinan Nurdin Halid si narapidana itu? +6287832073xxx NURDIN, Nirwan, Nugraha

Tiga Kurcaci

Mantap

TIGA kurcaci dan kroninya ibarat dalam kisah wayang seratus Kurawa. Nurdin Duryudana si congkak yang semena-mena, si Nirwan Dursasana yang selalu dukung kejahatan kroninya,

LUAR biasa, betul-betul tidak make sense! Inilah potret negeri yang telah dikalahkan para bandit dan mafia! Sayed Gamal

sama-sama mafia bola. Mereka terlibat dengan bandar judi. Sudah saatnya perubahan. Jika tidak, sungguh terlalu. Change the game. +6285735341xxx NURDIN tidak tahu malu/ tidak tahu diri karena prestasi PSSI tidak ada. +6287818286xxx PSSI memang warisan dari nenek si Nurdin dan kakek si

D

kan bus reguler pada malam hari supaya warga DKI yang pulang bekerja malam hari dapat dilayani dengan baik. Kondisi saat ini, banyak warga DKI yang pulang malam hari harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kendaraan kecil, sekitar Rp6.000 sampai Rp7.000. Kebanyakan karyawan memang kembali ke rumah pada malam hari, dan mereka sebagian besar adalah karyawan yang memiliki gaji pas-pasan. Kepada Dinas Perhubungan DKI diharapkan tetap memberikan izin kepada Perum PPD sehingga dapat beroperasi melayani penumpang di malam hari. Saya selalu melihat banyaknya warga DKI yang telantar pada malam hari. Sesungguhnya, keberadaan bus reguler jalur tersebut juga dapat menunjang bus Trans-Jakarta koridor IX itu. Karenanya, sekali lagi, diharapkan, Dinas Perhubungan

Besoes. +6281914792xxx

NURDIN, kapan kau lewat jalan depan kampung kami? +6285643489xxx

NURDIN maju lagi, persepakbolaan Indonesia tambah mundur dan hancur apa jadinya nanti jika sepak bola Indonesia! +6281234027xxx

SELAMAT datang kepunahan sepak bola Indonesia karena dipimpin oleh orang yang nggak becus. +6285724963xxx

JADIKAN saja Nurdin Halid ketua PSSI seumur hidup sekalian. +6287840953xxx

BRAVO PSSI tandingan! Revolusi PSSI! Matahari terbit dari timur P! +628990341xxx

Kirimkan komentar Anda atas tema Bus Kota Dihapus, Penumpang Telantar (periode 21 - 26 Februari 2011) ke: opini publik di mediaindonesia.com

Saatnya Industri Padat Karya Bangkit

Tinjau kembali Penghapusan Bus Kota ENGAN dihapuskannya izin trayek bus DKI sebanyak 9 trayek pada 7 Februari 2011, saya berharap Dinas Perhubungan DKI dapat meninjau kembali kebijakan tersebut. Terutama untuk trayek 46 Cililitan-Grogol, yang searah dengan bus TransJakarta koridor IX. Sebab, menurut saya, Dinas Perhubungan DKI tidak pernah turun ke lapangan untuk mendapatkan masukan dari warga DKI yang menggunakan trayek 46 CililitanGrogol. Coba tolong lihat, banyak sekali warga DKI yang telantar karena kurangnya armada Trans-Jakarta koridor IX, di waktu pagi, sore, apalagi malam hari. Kebijakan itu rasanya juga terlalu dipaksakan, mengingat trayek 46 CililitanGrogol selama ini di Ibu Kota berfungsi selama 24 jam. S e h a r u s n y a D i n a s P e rhubungan DKI mempersiap-

Capek Deh

AMERIKA dan negara liberal lainnya yang enggak tahu menomorberapakan posisi agama kalau memilih pemimpin pasti orang yang terbaik, ada cacat sedikit langsung out. Eh, Indonesia yang NURDIN Halid itu mengalami gangguan saraf, katanya negara yang mayoritas penduduknya penglihatan terganggu, hilang konsentrasi. Pada masih beragama dengan kuat kok memilih pemimpin seenaknya. Padahal tahap yang sangat parah, pensudah jelas-jelas diperingatkan, dengaran dan penglihatan akan Kirimkan tanggapan tunggulah kehancurannya jika mati total. Penyakit itu sangat dan komentar anda memilih pemimpin yang tidak berbahaya. melalui: baik. Ck...ck...ck. Namun, tenang saja, melalui SMS INTERAKTIF Kode penyakit ini ada satu keuntungan, yaitu Anda dapat memperkaya Senin-Sabtu, 07.05 WIB di Metro TV diri. Neny Kurniawati ONLINE ADAKAH yang bisa mengacungmediaindonesia.com kan jempol kaki dengan menekuk jari-jari kaki lainnya seperti jari tangan? Tentu sangat susah, bukan? Kembali kepada Pak Nurdin yang terhormat, jangan sampai ITULAH contoh bagaimana tokoh Orde Baru Bapak seperti Pak Harto. Kata Pak Harmoko, seluyang bersikukuh mempertahankan jabatan. Itu ruh rakyat menghendaki Bapak sebagai presiden pulalah yang dicontohkan beberapa tokoh Orde kembali. Namun, kenyataanya berbalik arah. Pak Nurdin, sebaiknya Bapak mengundurkan Reformasi untuk dapat melanggengkan kekuasaan untuk ketiga kalinya. Segala cara ditempuh, diri, masih banyak yang bisa Pak Nurdin kerjatermasuk menghilangkan hak sipil dan perdata kan, jaga masjid atau ngurus kebon sawit, kopi, karet, dan lain-lain. pihak lain yang dianggapnya seteru. Pakde Hanafi

URDIN Halid layak dijuluki Ketua Umum PSSI terhebat sepanjang sejarah. Bukan karena prestasi, tentu saja, melainkan hebat lantaran ia tak mempan dikritik, tahan makian dan hujatan. Kian kencang angin perubahan menerjang PSSI, semakin kuat resistensi Nurdin dan kroninya. Kian keras teriakan agar dia mundur, semakin bersemangat ia dan sekutunya menulikan telinga. Jadi, daripada terus menggerus energi untuk memaksa mereka membuka mata hati, saatnya kita membalikkan logika, yaitu Nurdin memang komandan PSSI supertangguh. Sebagai Ketua Umum PSSI, Nurdin sangat berdedikasi dan total. Demikian berdedikasinya, ia bahkan rela mengendalikan organisasi sepak bola nasional dari balik jeruji besi. Itu pengabdian yang tak ada bandingannya karena tak ada ketua umum asosiasi sepak bola di kolong langit ini yang pernah memimpin dari penjara, kecuali Nurdin.

WAH stres mikir-nya. Lamalama baju PSSI berubah juga

dan Besoes Sengkuni-nya yang superlicik dengan tipu daya berhasil nyingkirin para Pendawa (KSAD dan Arifin P). Ayo, jadilah Pendawa Bratayudha, jadikan Senayan Kurusetra-nya. Pantare

B

PATA AREADI

DKI dapat mengeluarkan kembali izin bus reguler pada waktu malam hari, sebanyak 10 unit. Waktunya adalah pada pukul 19.00-05.00 WIB. Supaya warga DKI yang bekerja di malam hari dapat dilayani juga oleh

Perum PPD. Perum PPD sangat membantu pada waktu malam hari, karena merupakan aset negara yang harus dipergunakan dan bukan dimatikan atau dihentikan. Saya harap Dinas Perhubung-

an dapat memublikasikan kepada warga yang pulang malam hari untuk tidak khawatir perihal transportasi mereka. Jemmy Oppier Pengamat angkutan

ANYAK prediksi mencoba menjelaskan apa yang akan terjadi pada tahun ini. Terutama, dalam sekta tor to industri yang masih sangat diharapkan peranannya dalam di mendongkrak kinerja ekonomi m nasional. na Kita pesimistis bahwa pada 2011 20 banyak investor menanamkan investasi di Indonesia. na Memang pemerintah kita masih M banyak pekerjaan rumah yang ba harus diselesaikan, mulai dari ha minimnya persiapan infrastrukm tur, tu minimnya intermediasi perbankan, hingga maraknya pungli ba di sektor usaha. Pemerintah harus menindak da tegas berbagai pungli itu. Namun, pemerintah berjanji N memberikan insentif, yaitu janji m insentif untuk industri padat in karya. ka Pemerintah akan memberikan ka insentif kepada industri yang ya mampu menyerap tenaga kerja. Pemberian insentif itu ke dilakukan karena industri yang di mempekerjakan banyak orang m

berarti membantu program pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Janji pemerintah bisa merangsang investor membuka industri dan tentunya bagus untuk perekonomian Indonesia. Namun dalam pemberian insentif, pemerintah harus jeli. Industri padat karya yang jelas berkemampuan lebih besar dalam menyerap tenaga kerja, di samping juga tidak membutuhkan dana investasi yang terlalu besar. Ini penting dilakukan di tengah besarnya keterbatasan dana yang disediakan pemerintah, perbankan, maupun kalangan investor. Yang terpenting saat ini ialah pengangguran dan kemiskinan harus dikurangi melalui kebangkitan industri padat karya. Wiwin Hariyanto Dewishinta Blok BZ No 19 Kelapa Gading, Jakarta Utara [email protected]

O PINI


23

Boikot Media Pers dan Human Rights Convention

B

AK petir di siang bolong, tak ada hujan tak ada mendung, petir itu menggelegarnggelegar di Kota Bogor, tetapi ia menyambar tiga tiang media pers yang berlokasi di Jakarta. Jauh memang, tetapi itulah ‘petir ’ masa reformasi. Yang kena sambar, pertama stasiun televisi nasional TVOne, Metro TV, dan surat kabar nasional Media Indonesia. Dua media disebut terakhir pun akhirnya kebakaran pula. Buktinya, pada Rabu (23/2) sore, keduanya menyerahkan sambaran itu ke kuasa hukumnya, OC Kaligis. Pengacara kondang itu pun menyambut sambaran itu dengan menggelar konferensi pers, yang pada intinya memper ingatkan secara tertulis (somasi) kepada sang pelempar petir agar mencabut pernyataannya dan yang bersangkutan meminta maaf dalam waktu 3 x 24 jam, jika tidak, akan dilanjutkan ke proses pro justitia. Seru tampaknya, bahkan bisa lebih seru lagi karena yang kena petir pun sebenarnya tidak ketiga institusi pers tersebut saja, tetapi juga warga negara Indonesia umumnya yang sehari-hari membutuhkan akses informasi, fakta, dan data tentang siapa melakukan apa dan apa yang dilakukan pemerintah. Itulah yang biasa disampaikan ketiga institusi pers tersebut. Kapan ‘petir’ itu terjadi dan adakah implikasi hak asasi manusia (HAM)-nya? Petir itu terjadi pada Senin hingga Selasa (21/2-22/2) yang

lalu, ketika sejumlah menteri Kabinet Bersatu II mengikuti rapat kerja yang berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat. Di sela-sela rapat tersebut, Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang juga mantan aktivis mahasiswa angkatan 1978, konon, menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga negara untuk tidak memasang iklan kepada media yang selama ini mengkritisi pemerintah. Selain itu, ia melarang seluruh staf khusus kepresidenan untuk menghadiri undangan interview dalam acara prime time. Bahkan Dipo Alam menyebutkan secara spesifik media yang dimaksud, yaitu Metro TV, TV One, dan Media Indonesia, dengan alasan ketiga media dimaksud memberitakan sesuatu yang menjelek-jelekkan pemerintah secara berulang-ulang. Misalnya saja mengkritisi dan merepetisi gambar-gambar kerusuhan dalam durasi panjang dengan narasi Indonesia seolah sedang menuju negara gagal. Gambaran demikian itu dipandang serius sebagai salah satu faktor yang akan dan telah mengganggu masuknya investasi ke Indonesia sehingga perlu ada boikot. Satu sisi, alasan itu dapat dipahami sebagai yang benar mengingat telah menjadi kelaziman prasyarat tumbuhnya iklim investasi bahwa iklim investasi yang baik memang ditentukan salah satu faktornya adalah keamanan. Artinya, merepetisi gambar-gambar kerusuhan dan narasi Indonesia seolah sedang menuju negara

Ade Saptomo Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang gagal menggambarkan kondisi negeri Indonesia tidak aman dan kurang nyaman untuk berinvestasi. Namun, sisi lain belum tentu demikian, misalnya saja sisi hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks HAM, ajakan pemboikotan tersebut, lebih-lebih jika ajakan itu telah dilaksanakan secara manjur, tentu menjadikan iklim pemajuan dan pemenuhan HAM warga negara Indonesia menjadi kurang sehat, terutama dalam hal tidak terpenuhinya akses informasi yang luas, fakta akurat, dan data valid yang ada dan dimiliki pejabat pemerintahan dan lembaga negara. Padahal, media pers itulah yang selama ini mampu menjembatani kelancaran arus lalu lintas informasi, fakta, data dari pemerintah ke masyarakat luas sebagai satuan warga negara Indonesia, dan tentu sebaliknya. Human Rights Convention Convention yang dimaksud di

sini adalah Constitutional Convention on Human Rights yang baik secara durasi (duration), konsistensi (consistency), kesamaan (similarity), dan kelaziman (generally) bahwa pengaturan HAM telah menjadi sebuah kemapanan lama dalam konstitusi Indonesia. Sebut saja misalnya, secara konstitusional HAM telah menjadi kesepakat-

an nasional bangsa Indonesia, sekadar mengingatkan dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Kemudian secara berturut-turut

dalam konstitusi yang pernah diberlakukan adalah sebagai berikut: dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949, disebutkan pada Pasal 19 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat (the right to freedom of opinion and expression), UndangUndang Dasar Sementara 1950 disebutkan pada Pasal 40, bahwa adanya hak atas kebebasan kebudayaan dan ilmu pengetahuan (the right to culture and scientific freedom). Setelah itu, dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembali ke PATA AREADI UUD 1945. Bahkan, upaya melindungi hak dasar manusia yang disebut HAM warga negara Republik Indonesia telah menjadi tuntutan dalam kehidupan berdemokrasi yang berlangsung sejak era reformasi 1998. Hitung saja pengaturannya, saat itu, bangsa Indonesia melalui wakil-wakilnya di MPR telah mengambil suatu sikap tegas dalam rangka pema-

juan dan perlindungan HAM dengan mengesahkan ketetapan No N XVII/MPR/1998 mengenai HAM yang memuat Piagam H HAM, diikuti pula perubahan tahap kedua UUD 1945 yang memasukkan pasal-pasal mengatur tentang pemajuan dan perlindungan HAM. Ada muatan materi HAM dalam perubahan tahap kedua UUD 1945, misalnya Pasal 28 F Bab XA, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan demikian, dalam durasi 66 tahun sejak 1945 hingga 2011 ini konstitusi kita telah secara konsisten tidak pernah meninggalkan hak kebebasan warga untuk memperoleh akses informasi, fakta, data dari media dan lebih-lebih era reformasi ini. Dan, jika ajakan itu manjur dan benar-benar dilaksanakan, berarti sebagian kebebasan warga negara untuk mengakses informasi, fakta, dan data tentang siapa (pejabat pemerintah) melakukan apa, apa yang sedang dan telah terjadi di lingkungan pemerintahan menjadi terganggu dan tersumbat karena informasi dan fakta tidak sampai pada rakyat banyak. Dengan kata lain, ajakan demikian itu dapat dikatakan kurang sehat dan jauh dari maksud konvensi

tentang kebebasan untuk memperoleh informasi, fakta, data yang telah jelas diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, dalam konteks HAM, satu hal yang perlu disadari adalah, bagi pihak pers, ada sebagian mata acara/tulisan media pers yang mengganggu keberadaan hak orang lain termasuk penyelenggara pemerintahan, dan pada saat sama ajakan boikot itu juga mengganggu hak asasi orang lain, bahkan dapat lebih luas, dalam, dan jauh lagi implikasinya.

kebijakan mereka yang bagus-termasuk program Ganyang Mafia Hukum--atau kata-kata bijak mereka, tidak akan lekang oleh masa. Berikut kami kutip penggalan-penggalan beberapa pidato Presiden Soeharto (alm) yang disampaikan pada Desember 1987, yang mungkin pas untuk kemelut sekarang. “Sejarah pembangunan bangsa yang mana pun, dari zaman dahulu hingga sekarang, selalu melahirkan akibat-akibat samping sendiri. Karena itu, saya sering mengatakan bahwa melanjutkan, meningkatkan, dan memperluas pembangunan, kita juga perlu mengadakan koreksi-koreksi....” “Dalam zaman yang serbamaju sekarang, profesionalisme memang merupakan syarat mutlak. Namun, profesionalisme saja tidak akan cukup. Profesionalisme harus tetap diarahkan oleh wawasan yang benar dan idealisme yang luhur. Tanpa itu, profesionalisme dapat kehilangan arahnya bagi kehidupan manusia, dapat merendahkan martabat manusia....” “...Kalau nilai kesetiakawanan sosial tidak kita hayati dan tidak kita tunjukkan, maka persatuan dan kesatuan bangsa kita tidak akan kukuh. Oleh karena itu, saya mengharapkan

agar peningkatan kesetiakawanan sosial ini benar-benar menjadi perhatian kita semua....” Bahwa Pak Harto sampai sekarang masih menjadi objek kontroversi, tentu tidak mengurangi makna pesan yang tercantum dalam pidato-pidatonya tersebut. Lagi pula, berbeda dengan pendapat segolongan di antara kita, simak apa kata mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher dalam Statecraft (2002) tentang Presiden kita ke-2 itu. “Saya sama sekali tidak menolak pendapat bahwa Soeharto dan keluarganya memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan finansial, seperti yang biasa terjadi pada kalangan autokrat. Tetapi saya juga yakin sepenuhnya bahwa dia menginginkan yang terbaik untuk Indonesia, dan berdasarkan kriteria objektif mana pun, pemerintahannya harus dinilai sukses.” Tarik ulur antara komentarkomentar positif dan negatif tentang para pemimpin tidak terhindarkan, apalagi dalam masyarakat heterogen yang pendidikannya belum merata. Lebih-lebih lagi bila distribusi kekayaan negara pun masih timpang. Ini fakta. Para intelektual tentu menyadari ini dan semoga mau dan mampu berperan sesuai predikat dan martabatnya.

Boikot dari rakyat Rakyat sebenarnya juga tidak lugu-lugu amat dalam mengakses informasi media cetak dan elektronik. Katakanlah isu kerusuhan beberapa hari lalu, pemirsa pun juga jenuh karena pelakunya diduga ituitu juga. Selain itu, usulan hak angket mafia pajak yang sering dipapar berulang-ulang oleh media cetak dan elektronik menampilkan anggota dewan teriak-teriak dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa pemirsa pun jenuh dan mengalihkan salurannya ke acara yang lebih bisa mengundang tawa daripada stres karena yang teriak-teriak toh itu-itu juga orangnya. Pendek kata, ajakan boikot dari atas tidak akan efektif dan justru akan berimplikasi pada seretnya pemajuan dan pemenuhan HAM dan kurang konsisten dengan konstitusi. Biarkan boikot itu datang dari rakyat. Dan, Jawablah kritikan itu dengan ‘bekerja habis-habisan’.

Kotak Pandora

K

OTAK pandora dibuka. Hantu-hantunya beterbangan mengganggu ketenangan semua pihak. Apakah sarjanasarjana kemasyarakatan mau mengoreksi situasi, dengan mempertimbangkan komposisi permasalahan yang ada? Pihakpihak lain telah mencobanya, termasuk para tokoh agama. Sesuai fungsinya, media massa pun telah berusaha. Pikiran itu timbul ketika muncul gugatan Sekretaris Kabinet Dipo Alam terhadap sejumlah media massa yang produk-produknya dianggap merugikan pemerintah. Pernyataan-pernyataannya mengindikasikan, mungkin yang dia maksudkan antara lain siaran Bedah Editorial Media Indonesia di Metro TV tiap pagi. Pengungkapan banyak hal tanpa tedeng aling-aling telah dipersepsikan negatif. Padahal sebenarnya tujuannya sekadar mengingatkan semua pihak tanpa wacana berbelit-belit. Untuk sampai ke pemahaman orang banyak, pesan-pesan tidak dibungkus-bungkus dan dilakukan berulang-ulang agar gampang dicerna. Lagi pula yang diingatkan bukan pihak tertentu, tetapi kita bersama. Kita perlu membaca kelemahan-kelemahan sendiri. Sesuai asas demokrasi, kita--termasuk

PARTISIPASI OPINI

media massa--perlu saling mengingatkan, berdasarkan kebenaran. Gejala-gejala sekarang menunjukkan, kita cenderung mengabaikan etika dan kejujuran. Muncullah masalah mafia hukum, korupsi, dan hilangnya integritas. Dalam menanggapinya, sebagian produk media massa berusaha menghadirkan kesadaran baru yang hanya mungkin berkembang bila rakyat memahami; dan para intelektual mendukung karena merekalah yang mengerti kondisi masyarakatnya. Kurang lebihnya demikian. Membantu Presiden Ada ungkapan asing yang kira-kira artinya, ‘Orang kelas 1 memilih orang-orang kelas 1’. Merujuk pada pembantu-pembantu Pesiden, mereka pastilah tokoh-tokoh terbaik, orangorang kelas 1 bagi Presiden. Presiden memiliki rasionalitas sendiri, apakah karena alasan intelektualisme, profesionalisme, politik praktis, ataupun pribadi. Mereka dipilih karena dianggap bisa sesuai dengan cara berpikir dan gaya kerja Presiden. Itu hak prerogatifnya. Sistem seperti itu berlaku di negara mana pun yang memiliki kabinet presidensial. Saat-saat seperti sekarang membuat kita semua mera-

sa tidak tenang, apalagi bagi Presiden. Desakan reshuffle menghantui. Dalam hati kecil kita tahu, beban mengangkat dan menurunkan orang tidaklah seenteng yang orang kira. Lebih-lebih kita bukan bangsa yang tidak peka rasa. Tetapi di lain pihak, beban yang juga menghadang Presiden terkait pula dengan kinerja tokohtokoh yang dipilih menjadi pembantunya. Seandainya di antara mereka ada yang salah langkah dalam kebijakannya, bukan mereka yang langsung digugat rakyat. Rakyat akan memulangkan persoalannya kepada Presiden sebagai pengemban mandat rakyat. Ini pun beban yang sama sekali tidak ringan. Sukses-tidaknya program-program Presiden banyak bergantung pada kinerja pembantu-pembantunya. Hiruk pikuk yang terkesan mempersalahkan Presiden sekarang ini antara lain berpangkal pada pencanangan program Ganyang Mafia Hukum. Dengan program itu, SBY akan tercatat dalam sejarah sebagai tokoh yang berani membuka kotak pandora dan hantu-hantunya. Masalahnya, mafia Sisilia yang bangkit pada abad ke-13 dan berjaya ratusan tahun itu bukan bermula di kalangan pemerintahan; sedangkan di Indonesia, gerak-

DOK PRIBADI

Toeti Adhitama Anggota Dewan Redaksi Media Group

Tarik ulur antara komentar-komentar positif dan negatif tentang para pemimpin tidak terhindarkan, apalagi dalam masyarakat heterogen yang pendidikannya belum merata.”

an mafia hukum bersarang di lembaga-lembaga pemerintah. Berusaha mengganyang mereka berarti melancarkan gerakan menumpas sarang-sarang di lembaga-lembaga pemerintah. Tak pelak, kritik-kritik pedas pun dilancarkan kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan oknum-oknum mafia hukum. Ramainya kecaman yang meluncur tentu membuat pemerintah merasa tidak nyaman, walaupun sebenarnya kecaman-kecaman itu membantu program yang dicanangkan sendiri oleh Presiden. Program itu tampaknya ibarat bumerang bagi pemerintah. Tak lekang oleh masa Peran para intelektual yang membantu Presiden dalam kemelut seperti sekarang ini luar biasa penting. Bukankah pemikiran dan pendapat mereka patut dipertimbangkan sebelum terjadi salah langkah? Lagi pula, selalu diperlukan evaluasi dan koreksi. Banyaknya satuan dan dewan bentukan Presiden dimaksudkan untuk tujuantujuan itu. Bukan kejanggalan bahwa para pemimpin menjadi tokoh-tokoh kontroversial. Sebut saja dua presiden kita yang pertama; juga Kennedy dan Mao Tse Tung--menyebut beberapa di antaranya. Tetapi bagaimanapun, kebijakan-

Kirimkan ke email: [email protected] atau [email protected] atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 7.100 karakter tanpa spasi. Sertakan nama. alamat lengkap, nomor telepon dan foto kopi KTP).

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Rahni Lowhur-Schad Direktur Pemberitaan: Saur M. Hutabarat Direktur Pengembangan Bisnis: Alexander Stefanus Dewan Redaksi Media Group: Elman Saragih (Ketua), Ana Widjaya, Andy F.Noya, Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Djafar H. Assegaff, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur M. Hutabarat, Sugeng Suparwoto, Suryopratomo, Toeti Adhitama Redaktur Senior: Elman Saragih, Laurens Tato, Saur M. Hutabarat Deputi Direktur Pemberitaan: Usman Kansong Kepala Divisi Pemberitaan: Kleden Suban Kepala Divisi Artistik, Foto & Produksi: Syahmedi Dean Kepala Divisi Content Enrichment: Gaudensius Suhardi Deputi Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar Sekretaris Redaksi: Teguh Nirwahyudi Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Fitriana Siregar, Haryo Prasetyo, Ono Sarwono, Rosmery C.Sihombing Asisten Kepala Divisi Foto: Hariyanto

Redaktur: Agus Mulyawan, Anton Kustedja, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Henri Salomo Siagian, Ida Farida, Jaka Budisantosa, Mathias S. Brahmana, Mochamad Anwar Surahman, Sadyo Kristiarto, Santhy M. Sibarani, Soelistijono Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Ahmad Punto, Akhmad Mustain, Amalia Susanti, Andreas Timothy, Aries Wijaksena, Asep Toha, Basuki Eka Purnama, Bintang Krisanti, Clara Rondonuwu, Cornelius Eko, David Tobing, Denny Parsaulian Sinaga, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Edwin Tirani, Edy Asrina Putra, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Eri Anugerah, Fardiansah Noor, Gino F. Hadi, Heru Prihmantoro, Heryadi, Ignatius Santirta, Iis Zatnika, Intan Juita, Irana Shalindra, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jerome Eugene W, Jonggi Pangihutan M., K. Wisnubroto, Kennorton Hutasoit, M. Soleh, Maya Puspitasari, Mirza Andreas, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Ratna Nuraini, Rommy Pujianto, Selamat Saragih, Sica Harum, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Sitriah Hamid, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Tutus Subronto, Usman Iskandar, Wendy Mehari, Windy Dyah Indriantari, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Yusuf Riaman (NTB); Bahar-

man (Palembang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) MICOM Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo, Victor J.P. Nababan Redaktur: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Patna Budi Utami, Widhoroso Staf Redaksi: Heni Rahayu, Hillarius U. Gani, Nurtjahyadi, Prita Daneswari, Retno Hemawati, Rina Garmina, Wisnu Arto Subari Staf: Abadi Surono, Abdul Salam, Budi Haryanto, Charles Silaban, M. Syaifullah, Panji Arimurti, Rani Nuraini, Ricky Julian, Vicky Gustiawan, Widjokongko DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Asisten Kepala Divisi: Gantyo Koespradono, Jessica Huwae Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe Staf Redaksi: Adeste Adipriyanti, Arya Wardhana, Handi Andrian, Nia Novelia, Rahma Wulandari, Regina Panontongan CONTENT ENRICHMENT Asisten Kepala Divisi: Yohanes S. Widada Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Mahmudi, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto

ARTISTIK Redaktur: Diana Kusnati, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Annette Natalia, Bayu Wicaksono, Budi Setyo Widodo, Dharma Soleh, Donatus Ola Pereda, Endang Mawardi, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haryadi, Lisa Saputra, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Permana, Putra Adji, Tutik Sunarsih, Warta Santosi PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Marketing Support & Publishing: Andreas Sujiyono Asisten Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Sirkulasi-Distribusi: Tweki Triardianto Perwakilan Bandung: Arief Ibnu (022) 4210500; Medan: Joseph (061) 4514945; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Bogor: Sohirin (0251) 8349985, Semarang: Desijhon (024) 7461524; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167; Palembang: Andi Hendriansyah, Ferry Mussanto (0711) 317526, Pekanbaru: Bambang Irianto 081351738384. Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Per-

cetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/ Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812102, 5812105 (Redaksi) e-mail: [email protected], Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www. mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

24

F OKUS M E


Penyedotan Air Tanah Mengkhawatirkan Bila penyedotan tetap dibiarkan, persediaan air tanah habis pada 2027. Akibat air tanah habis, permukaan tanah pun otomatis ambles.

MATHIAS BRAHMANA

I

NILAH pertama kali di Jakarta, penyedotan air untuk usaha laundry diselesaikan secara pidana. Putusannya, denda Rp15 juta atau subsider empat bulan penjara. Dede Suwandi, Usman, Nasuki, dan Rizal, sebagai pemilik Kiss Laundry, Kiky Laundry, Anugrah, dan Cipta Mandiri, tak menyangka jika mereka diseret ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Keempatnya merupakan pengusaha laundry di Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat. Berawal dari inspeksi mendadak Suku Dinas Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Barat pada Januari 2010. “Kami mendatangi empat usaha laundry di Kelurahan Sukabumi Selatan karena ada ketidaksesuaian jumlah air yang digunakan dengan catatan meteran PDAM,” ujar Herry Permana, salah satu staf KLH Jakbar yang melakukan sidak, kemarin. Tim lantas membongkar lantai dan menemukan pipa-pipa. Terungkaplah usaha tersebut menyedot air tanah secara ilegal. Tim Penyidik Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KLH Jakarta Barat langsung berkoordinasi dengan tim PPNS

Provinsi DKI, Polres Jakarta Barat, serta kelurahan. “Kami potong paksa pipapipa tersebut, lalu pihak provinsi yang membawa ke jalur hukum,” Herry mengisahkan. PPNS KLH Jakbar menolak berkompromi karena sebelumnya sudah melakukan pembinaan terhadap para pemilik laundry. “Pembinaan yang kami berikan berkenaan dengan pengendalian limbah cair, pengendalian emisi gas, dan larangan menggunakan air tanah,” ujar Herry. Ternyata setahun kemudian pengusaha laundry masih mencuri air tanah. Padahal kawasan Kelurahan Sukabumi Selatan mendapatkan pasokan air berkecukupan dari PDAM. Alasan para pengusaha, katanya, kualitas air tanah lebih bagus daripada air PDAM. Mereka takut menggunakan air PDAM karena pakaian yang dicuci akan berwarna kekuningan. Akhirnya pada 15 Februari 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis. Majelis hakim yang diketuai Kemal Tampubolon menyatakan keempat pengusaha bersalah melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Ketertiban Umum dan Tata Tertib Lingkungan. Hakim menjatuh-

kan putusan denda Rp15 juta atau subsider empat bulan kurungan penjara. Dari hasil penyelidikan, keempat laundry telah menggunakan air tanah setidaknya 500 meter kubik per hari sejak 1975. “Jika melihat air yang sudah dicuri, vonisnya terlalu ringan,” papar Herry. Ia yakin banyak pengusaha laundry golongan besar juga mencuri air. Hanya saja, setiap petugas datang ke lokasi selalu gagal menemukan pipa penyedotnya. Kepala Suku Dinas Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Barat Supardiyo mengakui pihaknya memiliki keterbatasan dalam penegakan hukum penggunaan air tanah. “Kami masih terkendala urusan relokasi serta jumlah staf yang minim.” Ia belum menentukan apakah akan kembali melakukan sidak. Namun yang pasti, pihaknya akan terus melakukan pembinaan tentang penggunaan air tanah kepada masyarakat. Selain memberikan pembinaan mengenai limbah dan penggunaan air tanah, KLH Jakarta Barat menganjurkan pemilik industri melakukan daur ulang air. “Kami berharap air yang telah dipakai bisa diolah kembali sehingga tidak

terbuang begitu saja sehingga air tanah terpakai secara efisien,” ujar Herry. Muka tanah turun Berdasarkan hasil penelitian Pemprov DKI bersama peneliti geodesi Institut Teknologi Bandung Hery Andreas selama 2002-2010, terjadi penurunan muka tanah akibat penyedotan air tanah secara besar-besaran. Pengamatan periodik pada 1982, 1991, 1997, dan 2010 juga menunjukkan hasil yang sama. Misalnya, di kawasan Mutiara Baru, Jakarta Utara, terjadi penurunan permukaan tanah 116 sentimeter atau 1 meter lebih, Cengkareng Barat 65 cm, wilayah Jakarta Selatan 11 cm, dan Jakarta Pusat sebesar 15 cm. Bila penyedotan tetap dibiarkan, menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Jakarta Ubaidillah, persediaan air tanah habis pada 2027. Akibat air tanah habis, permukaan tanah pun otomatis ambles. Menurutnya, pemerintah harus mengantisipasi agar bencana ekologis tidak sampai terjadi. Suplai air bersih dari PDAM Jaya harus segera ditingkatkan. Turunnya lapisan tanah di Jakarta, menurut Ubaidillah, disebabkan minimnya pengawasan pemerintah terhadap penggunaan air tanah. Biro Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jakarta belum berani menyentuh industri besar dalam penegakan hukum. Padahal, lanjutnya, industri besar memberi sumbangsih yang signifikan terhadap penurunan tanah. Industri besar melakukan pengeboran hingga 200 meter, sedangkan rumah tangga hanya 40 meter. Ubaidillah memandang skeptis penjatuhan pidana bagi empat pengusaha laundry di Jakarta Barat. “Industri laundry cuma usaha kecil. Kalau berani, cari yang kakap. Lagi pula pelanggaran industri laundry mudah dibuktikan,” tuturnya. Untuk menyelamatkan Jakarta tidak tenggelam akibat permukaan tanah terus menurun, Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Jakarta Utara Hotman Silaen berharap industri besar melakukan pengolahan air sebagai pasokan air bersih. “Seperti Ancol dan Asahi Mas, mereka mengolah air laut menjadi air bersih,” katanya memberi contoh. (*/J-4) brahmana@ mediaindonesia.com

U SIDAK AIR TANAH: Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jakarta melakukan sidak pemakaian air tanah di kawasan industri Cilincing, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Sidak untuk menekan eksploitasi air tanah di Jakarta.

TEMA:

Revolusi PSSI, Sekarang Atau Tidak Sama Sekali

FOKUS OLAHRAGA SABTU (26/2/2011)

MI/ANGGA YUNIAR

Sudah Menyedot Mencemari Pula

S

UDAH dikasih hati mau jantung. Begitulah warga Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, memberikan cap terhadap dua industri laundry yang beroperasi di Jalan KH Ahmad Dahlan. Dikasih hati apa? “Itu hanya istilah saja. Kedua tempat usaha itu menyedot air tanah secara besar-besaran. Itu saja sudah pelanggaran. Lalu air limbahnya dibuang pula ke Kali Petir. Baunya minta ampun. Pelanggaran berkalikali, tetapi tak pernah ada tindakan,” cetus JTS, warga RW 06, Kelurahan Petir, kemarin. Lokasi kedua usaha berada di perbatasan Jakarta Barat, tetapi masuk wilayah Kota Tangerang. Persisnya di samping jembatan Dinas Perhubungan Kota Tangerang. Karena limbah dibuang langsung ke Kali Petir, banyak pihak terkena dampaknya, termasuk warga Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

Air limbah dari kedua tempat usaha itu berwarna biru gelap dan berbusa. Baunya menyengat. Pada malam hari saluran air menghitam dengan buih-buih putih. “Lihat itu, airnya hitam dan berbau. Ikan pun mati,” tutur JTS yang sudah pernah memasukkan sejumlah ikan ke Kali Petir dan dalam hitungan menit langsung mati. Kecemasan warga tidak hanya sampai pada kekeringan air tanah akibat penyedotan besar-besaran dan limbah buangan mencemari kali, tetapi lebih parah dari itu. Setiap hari asap hitam keluar dari cerobong setinggi 4 meter dari genteng tempat usaha tersebut. “Asap itu lebih menakutkan kami. Warga tersiksa karena harus menghirup udara kotor setiap harinya,” tambah seorang pedagang kelontong yang tinggal di kawasan itu. Meski sangat berkeberatan, warga memedam rasa marah dalam hati selama bertahuntahun. Pertimbangan mereka pengusaha merupakan orang

setempat dan dekat dengan pejabat RT hingga kelurahan sehingga upaya untuk mengusirnya dari sana seperti menjaring angin. Sia-sia. Beberapa warga mengaku pada hari-hari tertentu merasakan gatal jika mandi dengan air tanah. Terutama pada musim kemarau. “Airnya memang tetap bening, tetapi terasa gatal mungkin karena telah terkontaminasi limbah industri,” ujar Sawe, warga lainnya. Senyawa kimia dan bahan pembersih industri laundry memang masuk kategori limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Karena itu, usaha laundry diharuskan mendapat izin Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah. Dalam skala besar, industri penghasil B3 mesti mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pagar seng Upaya Media Indonesia meminta konfirmasi pemilik

mendapat tentangan para pekerja. Sejumlah pria di Jalan KH Ahmad Dahlan No 39-40 itu menolak mempertemukan dengan pemilik. Ketika Media Indonesia menanyakan nama pemilik, mereka juga berkeberatan. Mereka bahkan ramai-ramai menyoraki. Industri yang usahanya hanya dibatasi pagar seng itu memang mempekerjakan cukup banyak karyawan pria. Pedagang kelontong yang bersebelahan dengan usaha laundry itu juga memilih diam dengan alasan menjaga kerukunan hidup bertetangga. Kabid Pengawasan Badan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Tangerang Agus Setyadi mengaku pihaknya sedang menangani. “Kami sudah mengultimatum kedua industri itu hingga pertengahan 2011. Bila mereka tidak merealisasikan salah satu dari penawaran kami, akan dikenai tindakan tegas,” paparnya.

Penawaran yang disampaikan kepada kedua pengusaha laundry adalah pindah dari kawasan permukiman padat tersebut atau membangun instalasi pengolahan air limbah. Agus berkilah pihaknya tidak bisa serta-merta bertindak tegas sebab laundry di Jalan KH Ahmad Dalan itu masuk kategori industri kecil sehingga harus dibina. Namun, dia mengakui limbah yang dihasilkan industri tersebut sangat membahayakan kehidupan masyarakat setempat. Karena itu, lanjutnya, Wali Kota Tangerang Wahidin Halim sendiri sudah meminta Asisten Daerah I Rahmad Hadis menyelesaikan segera mungkin. Wali kota turun tangan karena pencemaran oleh industri bukan hanya tanggung jawab BPLH, melainkan juga dinas lain seperti tata kota dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkot Tangerang. (Sumantri Handoyo/J-1)

TERKENA LIMBAH: Warga menimba sumur Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Escherichia coli (E coli) di Jakarta mencap

26

K lasifa


BANGUNAN

PELUANG USAHA

PERHIASAN

*DAYAREKA DESIGN&BUILD* kntraktor Design bangunan baru/renov hrg nego terjamin 93094642, 99550042,68867111. www.dayareka.com

Bth Pghsln tmbhn tnp bkrj ttp dpt profit/ Mgg5%Slm1Th.Inves1Pkt 2,9Jt/10Jt (Trjmn,Legal&Aman)SMS:nama,pkrjaan,almt Lk p,kota,kodepos&NoTlp:081584278554 Eva.

STAR ARLOJI ,BELI JAM bks/berlian dgn hrgTgg ROLEX, BULGARI, OMEGA, BREITLING, dll,Hub: Bp.TONY 392 9079, 0812 9455 198 Apt Menteng Prada Lt. 1 No.2J dpn St.Cikini (Dtg ke tmpt).

K ontraktor&Arsitek rmh,ruko,bangun lainnya.Dijamin memuaskan&brkwalitas. Hrg bersaing,pnglmn +/- 10th. 021 4255375, 4223047. www.hilmyjaya.com

Investasi Baru profit per hari 3Jt via rekening anda selama 100 hari (Tnp krj) modl 50 Jt. SMS “MINAT” Hp. 087881125834 htttp://www.goldenbridge.com

KERJASAMA

PERALATAN

Grs plg bw uang, tkr BPKB lsng cair sd 100 M, bng 0,5%, cash back 5jt. PT. METRO PLATINUM, Mnara Kuningan lt.LG, 30015924 / 25 , 45851381- 83.

Jual Tandon “AQUAFRESH“5300 Lt/1,999Jt ; 2200 Lt/1,299Jt; PerangkatAir isi ulang “Aquafresh”. Mulai 7 Jt-an T: 0818337069/08155125185.

KONSULTASI ANDA B’masalah CC/KTA? Stres dikejar clektor,tdk byr sm skli/pemutihan.Cpt & tuntas(legal) STC Senayan DEWI 94986428/08 5881444245/082111044728/087878364355.

KULIT ASLI Furniture,Car,Fashion,Promotion,Wal et, Bag, Shoes,etc. Harco Elektronik Mangga Dua,Ruko Blok B No.2 Jakarta Tlp.612.8888 www.dhenigleather.com

MOBIL DIJUAL X - Tr a i l b e i g m t l k , t h n 2 0 0 3 , F. o r i , Jok kulit, Cvool, orang pertama (Cibubur) Hub. : 0816.801.446.

RUMAH DIJUAL Dijual cpt RUMAH Taman Harapan Baru Bekasi. Uk. 90/60, 2KT+1, List,900w, Rp. 205 Jt. Net (TP) Hub: 0811 9911932 - 0812 81260068.

TANAH DIJUAL Jual Tanah 14 hktr Loks Strgis Pnggr Jln Raya Tnjngsari dkt UNPAD , Hrg 300rb/m /Nego T:085624269780.

K lasifa


JKP TERSEDIA DI APOTIK–APOTIK TERDEKAT DI KOTA ANDA DI SELURUH INDONESIA. DIANTARANYA: ACEH: BANDA ACEH: TO. Mujarab Jl. Diponegoro 136, Ap. Cinta Sehat Jl. Mohd.Jam, TO. (Toko Obat) Cinta Sehat Jl. KH. A Dahlan, TO. Sari Jl. Khairil Anwar, JANTHO: TO.Pathen Jl.Jed Sudirman 9 Aceh Besar, MEULABOH: Ap. Wawan, TO. Malaya, SIMPANG PEUT JEURAM: TO. Anugrah, BLANG PIDIE: TO. Tabah Farma, MANGGENG: TO. Tria Farma, TAPAK TUAN: Ap. Nadia Farma, BIREUEN: Ap. Paten, Ap. Mitra, MATANG GLP 2: Ap. Pratiwi, TO. Sahara, LHOK SEMAWE: Ap. Kana Farma, KRUENG GEUKUH: TO. Dien, TAKENGON: Ap. Pesangan Jl. Lebe Kader No. 3, SIGLI: Ap. Pidie Jl. Perdagangan II, MEDAN: Ap. Sekawan Jl. Prof. Am. Yamin No. 30, PADANG SIDEMPUAN: Ap. Dhika Jl. P. Lumumba 3A, BINJAY: Ap. Restu Jl. Jend Sudirman 191, STABAT: Ap. Sentral Jl. Perniagaan No. 77, SIBOLGA: Ap. Dinda Jl. Sisingamangaraja 290, KABAN JANE: Ap. Kurnia Farma Jl. Sisingamangaraja 226, LUBUK PAKAM: Ap. Sinar Jl. Sutomo No. 171, TEBING TINGGI: Ap. Sehat Jl. Jend Sudirman 162, TAJUNG BALAI: Ap. Jakarta Jl. Soetomo 69, KISARAN: Ap. Berdikari Jl. Imam Bonjol 209, Ap. Asahan Jl. Imam Bonjol 335, RANTAU PRAPAT: Ap. Batam Jaya Jl. Diponegoro 37, PEMATANG SIANTAR: Ap. Sejahtera Jl. Sutomo 251, Ap. Vita Husada Jl. Sutomo 183, PADANG: Ap.

Sudirman: Toko Obat Dumai 88, Ap. Lestari, JL. Sukajadi: Ap. Segar No. 12, Ap. Husada No. 204, BATAM: Ap. Kimia Farma Seluruh Batam, NATUNA: TO. Sella Farma Jl. Adam Malik Ranai, TANJUNG PINANG: Ap. Kimia Farma Seluruh Tnjg Pinang, KARIMUN: Ap. Mitra Medika Jl. Nusantara, PALEMBANG: Ap. Kimia Farma Seluruh Palembang, BATU RAJA: Ap. Raja Jl. Jend Ahmad Yani 43-44, PRABU MULIH: Ap. Sehat Jl. Hadin Efendi No. 29, MUARA ENIM: Ap. Sarasan Sekundang Jl. Laskar Ujang Hamid 87, LAHAT: Ap. Husada Jl. Mayor Ruslan II 23, TANJUNG ENIM: Ap. Rahman Medika Jl. Pasar Bawah No. 952, Ap. Setyia Medika Jl. Linggau Raya No. 2, KAYU AGUNG: Ap. Medistra Jl. RSU Lama, PAGAR ALAM: Ap. Kite Jl. Serma Wanar 41, BENGKULU: Ap. Paten Farma Jl. Letjen Suprapto No. 107, CURUP: Ap. Raflesia Jl. Merdeka, MANNA: Ap. Karya Utama Jl. Jend Sudirman No. 99, ARGA MAKMUR: Ap. Monalisa Jl. Sultan Syahrir 183, JAMBI: Ap. Saroha Jl. DR. Wahidin No. 100, MUARA BULIAN: Ap. Bulian Jl. Jend Sudirman No. 22, KUALA TUNGKAL: Ap. Waras Jl. Siswa Ki Hajar Dewantara No. 41, MUARA BUNGO: TO. Rimifa Pasar Muara Bungo Atas MUARA TEMBESI: TO. Ciprima Jl. Saro Langum Km 5 Term.Bis, MUARA JAMBI: Ap. Rahma Jl. Kemas Tabro Sengeti, LAMPUNG: Tanjung Karang TO. Cecep Jl. Pemuda No. 1000, PRING SEWU: Ap. Ibnu Sina Jl. Jend Sudirman No. 2, TELUK BETUNG: Ap. Teluk Betung Jl. Ikan

Jl. Rawa Jati Timur Kali Bata, Ap. Provita Jl. IR. H. Juanda No. 125 Ciputat, Ap. Wira Farma Jl. Pangkalan Jati 1, Ap. Endeh Jl. Pancoran Timur Perdatam, Ap. Teber Farma Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 3 Ap. Serunai Farma Jl. Tebet Barat Raya No. 124, Ap. Safa Jl. Bukit Duri Tanjakan, Ap. Polim Jl. Panglima Polim Raya No. 102, Ap. Mustika Farma Jl. Saharjo No. 63 Manggarai, Ap. Ciganjur Farma Jl. Moh Khafi 1 No. 36B, Ap. Syifa Medika Jl. RS Fatmawati No. 62 Pondok Labu, JAKARTA TIMUR: Ap. Rini Jl. Balai Pustaka Rawa Mangun, Ap. Fidasia Jl. Otista Raya No. 157, Ap. Pahala Jl. Pisangan Lama II No. 3, Ap. Halim Farma Jl. Raya Komodor Halim Perdana Kusuma, Ap. Zaki Jl. Cililitan Besar, Ap.Gita Farma Jl. Penggilingan Raya, Ap. Duren Sawit Jl. Raya Duren Sawit. Ap. Mona Jl. Tipar Cakung, Ap. Tunas Sehat Jl. Dewi sartika, Ap. Sriri Jl. Jati Negara Barat 169, Ap. Jati Negara Jl. Matraman Raya No. 64, TO. Berkah Ps. Pramuka Lt. Dasar, Ap. Regina Jl. Otista 3 No. 45 Kebon Nanas, Ap. Valdy Jl. Raya Pondasi Kp. Ambon Pulo Gading Ap. Merdeka Farma Jl. Tanah Merdeka Kp. Rambutan, JAKARTA BARAT: Ap. Harapan Baik Jl. Bandengan Selatan, Ap. Cengkareng Jl. Utama Raya, Ap. Toko Tiga Jl. Toko Tiga Kota, Ap. Bio Farmasi Jl. Andong Blakang RS Harapan Kita, Ap. Petamburan Jl. KS Tubun, Ap. Sehat Pasar Grogol Lt. 1, Ap. K 24 Slipi Jl. Anggrek Garuda D2 1B, Ap. Petamburan Jl. KS Tubun 126, Ap. Pakuwon Jl. Jelambar Utama Raya No. 40, Ap. Multazam Perumahan Citra Garden 1 Blok D7

Diana Simpang Tunggal Hitam, PADANG PANJANG: TO. Rahmat Arafah Jl. Imam Bonjol Pasar, SOLOK: Ap. Mitra Patimura Jl. KH. A. Dahlan, PARIAMAN: Ap. Hidayah dpn RSUD, TO. Ratna Jl. ST. Sahir Ruko, LUBUK ALUNG: Ap. Zelia Terminal Lubuk Alung, Ap. Delta, BUKIT TINGGI: Ap. Saiyo Jl. Sudirman, Ap. Al Kausar Jl. Kesehatan, PAYAKUMBUH: TO. Istana Jambu Segar Jl. Sukarno Hatta, BATU SANGKAR: Ap. Assifa Jl. Sukarno Hatta, SAWAH LUNTO: TO. Sinta depan Terminal, PEKAN BARU: Jl. Jend Sudirman: Ap. Panca Farma, Ap. Bertuah, Jl. T. Tambusai/Nangkau: Ap. Gizi, Jl. A.Yani Ap. Pekan Baru, Ap. Jakarta, TELUK KUANTAN: Jl. Jend Sudirman: Ap. Adam Farma Ap. Kirzhan No. 17, PASAR SOREK SATU: Jl. Lintas Timur Ap. Kirzhan 11 No. 4, PANGKALAN KERINCI: Ap. Graha Medika Psr. Baru, Ap. Prima Simp.Akasaia, PAKNING: Ap. Raen Farma Jl. Jend Sudirman, BANGKINANG: Jl. Prof. M. Yamin Ap. Heru Fatma, Ap. Hikmah, UJUNG BATU: Ap. Ridho Makmur Simpg Ngaso, PASIR PANGARAYAN: Ap. Abi Farma Jl. P. Diponegoro, TEMBILAHAN: Ap. Ganda Farma Jl. Jend Sudirman 12, JL. MBOYA: Ap. Sahabat Farma, PARAWANG: Jl. Raya Parawang: TO. Bakti Depan Polsek, SIAK: Ap. Sumber Gizi Jl. Sultan Ismail No. 2, DURI: Jl. Jend Sudirman: Ap. Jaya Farma, SELAT PANJANG: TO. Berkat Jl. Irian No. 42, BENGKALIS: Ap. Sumber Tenaga Jl. Jend Sudirman No. 73, DUMAI: JL.

Tongkol, METRO: Ap.Saras Pertokoan Sumur Bandung, BANDAR JAYA: Ap. Gemilang Jl. Proklamator, KOTA BUMI: Ap. Anggun Jl. Jend Sudirman, PANJANG: Ap. Metro Jl. Ps. Panjang Blok B 1/7, KOTA AGUNG: Ap. Agung Jaya Jl. Insyinyur H. Juanda, LIWA: Ap. Kurnia Jl. R. Intan No. 24 Wai, JAKARTA PUSAT: Ap. Naga Jaya II Jl. Fahrudin No. 161 Tnh Abang, Ap. Rista Jl. Cideng Barat, Ap. Virgo Lestari Jl. Lautze No. 12E Pasar Baru, Ap. Galur Jl. Let. Jend Suprapto Cempaka Putih, Ap. Titi Murni Jl. Kramat Raya No. 128, Ap. Boplo Jl. Wahid Hasyim Menteng, Ap. Medika Farma Jl. Cempaka Putih Raya No. 8, Ap. Berkah Sehat Jl. Utan Panjang Barat No. 143, Ap. Sabang Jl. Sabang, Ap. Farmaco Jl. Pangeran Jayakarta No. 153, Ap. Tanah Tinggi Jl. Tembaga No. 30 Tnh Tinggi, Ap. Natan Jl. Angkasa Dalam I. JAKARTA UTARA: Ap. Bacun Jl. Kramat Raya Tanjung Priok, Ap. Dian Sehat Jl. Plumpang Raya, Ap. Sungai Bambu Jl. Sungai Bambu Tanjung Priuk, Ap. Ira Jl. Kebon Bawang Tanjung Priok, Ap. Gading Mas Jl. Boulevard Klapa Gading, Ap. Paten Jl. Bouleverd Klapa Gading, Ap. Sinar Abadi Jl. Sulawesi Tnjg Priok, Ap. ROA Jl. Swasembada Warakas, Ap. Gading Utama Jl. Bouleverd CN. 2 125, Ap. Sakti Farma Jl. Pluit Sakti No. 16Ap. Nuansa Sehat Jl. Walang Baru Raya Blok R No. 20F Ap. Passe Jl. Cibanteng No. 48 Rawa Badak. JAKARTA SELATAN: Ap. Cilandak Jl. RS Fatmawati Ps. Mede, Ap. Darmawangsa Kebayoran Baru, Ap. Rawa Jati

Kalideres, Ap. Mutiara Jl. Batu Ceper Permai Blok V, Ap. Taman Kedoya Jl. Komp. Kedoya Indah Blok RA 8, Ap. Gedong Panjang 182, BEKASI BARAT: Ap. Kuwarasan Jl. Cibening Bekasi Barat, Ap. Kasih Sentra Niaga 3 Timur No. 32 Boulevar Hijau Kota Harapan Indah, Ap. Surya F, Ruko Harapan Indah Blok EA 18, Ap. Alfa Taman Harapan Baru Blok Q 1, Ap. Hadi F Jl. Raya Bintara No. 4, Ap. Nadi Sehat Jl. Raya Bintara No. 13A, Ap. Antara Jl. Bintara Jaya No. 12, BEKASI TIMUR: Ap. Flora Jl. Narogong Raya Bantar Gebang, Ap. Rizma Jl. Palem Raya No. 4 Rawa Bogo, TO. Rizky Ps Proyek Bekasi, TO. Thong In Jl. H. Agus Salim No27, Ap. Fanida Bekasi Timur Regensi Blok B1 No. 8, Ap. Mulia Jl. Raya Musika Jaya 04/11, TO. Thong Nen Jl. Ir. H. Juanda No. 109 Bulak Kapal, TO: Ridho Ps. Proyek, TO. 168 Ps. Proyek. BEKASI SELATAN: Ap: Ira Jl. Raya Jatiwaringin No. 5, Ap. Sejati Jl. Raya Jatiwaringin No. 49, Ap. Inova Komp. Angkatan Udara Jati Asih, Ap. Sejahtera Pondok Gede Raya Pinang Ranti, Ap. K.24 Jl. Noer Ali Kalimalang, Ap. K. 24 Jl. Taman Galaxy Raya Blok A No. 40 Patung Kuda, Ap. K. 24 Jl. Raya Jati Makmur Pondok Gede, Ap. Multi F Jl. Raya Jatiwaringin No. 9. BEKASI UTARA: Ap. ANIRI Jl. Mangga Raya Kav 3-4 Blok RI Taman Wisma Asri, Ap. Chitra Duta Garden Timur Blok 1A No 4 Perum telaga mas Ap. Bintang Timur Ruko Kav Taman Wisata Blok A 14 No 10, Ap. Dian Lestari Taman Wisma Asri Blok L2, KRANJI: Ap. Medika

Kado Ulang Tahun Istri Tercinta H

ari ulang tahun adalah saat yang paling membahagiakan bagi seseorang terutama istri tercinta. Hmm...sudah lama saya memikirkan, apa yang paling pantas diberikan sebagai kado ulang tahun istri saya. Sampai pas tanggalnya, 25 Febuari ini, saya belum menemukannya. Tapi niat tetap ada. Hmm.... Apa ya.? Sebenarnya, bukan kebiasaan saya memberikan kado. Tapi setelah mengarungi kehidupan berumah tangga sejak tahun 2000, rasanya kali ini ingin sekali memberi. Ya, selalu terbentur, beberapa pertanyaan. Seperti apakah layak, kadonya berbentuk kasih sayang semata? Apakah mungkin sebuah baju? Apakah mungkin berbentuk barang lainnya? Sampai Akhirnya saya menemukan kado yang pas di hari ulang tahunnya yaitu “cinta saya “ kado yang abadi. Seabadi cinta kami. Kado itu adalah “kemesraan” kami. Terutama saya yang lebih ”Powerfull”. Ya saya merasa lebih “Powerfull” berkat JKP. HARYADI (36 Tahun) Konsumen JKP, Jakarta

POM TR.083378071 POM IKLAN 01.04.4.41.1144

Jl. Pemuda No. 3 Kranji, Ap. K-24 Bintara Raya Komp Ruko Mas Naga No 10, DEPOK: Ap. Prima Jl. Raya Pondok Duta Sukma Jaya Ap. Rawa Pule Jl. KH. M Usman No. 126 Kukusan Beji, Ap. Nusantara Jaya Jl. Nusantara Raya No 100 Depok 1, Ap. Kasih Ibu Ruko Permata Depok Jl. Raya Citayem, Ap. Amandara Jl. Siliwangi No. 3 Depan Pegadaian BOGOR: Ap. Medika Plaza Bogor Plaza Lt Dasar Blok D 1-2 Ap. Gama Jl. Sudirman, Ap. Anda Jl. Surya Kencana Ap. Medika Jl. Surya Kencana, TO Selamet Jl. Surya Kencana, TO. Orenda Bogor Plaza Lt. Dasar Blok A2-A4, Ap. Pangestu Sukasari Jl. Siliwangi, Ap. Mitra Parma Jl. Cipuluh Raya No, 264, Ap. Fortuna Jl. Raya Cibuluh

Samping Kedung Halang PARUNG: Ap. Nurhikmah Jl. Raya Parung, Ap. Safa Jl. Raya Bojong Sari, CIBINONG: Ap. Cibinong Jl. Raya Bogor Km 42,5 Ap. Salam Jl. Kelurahan Pabuaran Cibinong, CITEREP: Ap. Jalan Baru Jl. Mayor Oking No 50 Citerep, CILENGSI: Ap. Mawar Jl. Narogong 135, SUKABUMI: Ap. Kimia Farma 221 Jl. Sudirman, CIPANAS: Ap. Al-Amin Jl.Raya Puncak, Ap. Ikana Jl. Cipanas , CIANJUR: Ap. Kasih Jl. Hos Cokroaminoto No. 16, CIBITUNG: Prima Sehat Jl. Teuku Umar Raya, CIKARANG : Ap. Jaya Medika Jl. Teuku Umar, KARAWANG: Ap. Galensi Jl. Tuparev No.262, CIKAMPEK: Ap. Nagasari Jl. Jend A. Yani, PURWAKARTA: Ap. Perdana Jl. Veteran,

SUBANG: Ap. Subang Jl. Otista, Ap. Idea Laksana Jl. Raya Water Cibinong, SERANG: Ap. Gama Jl. A. Yani Serang, Ap. Happy Jl. Tirtayasa Raya Serang, Ap. Citra Jl. Cilegon Raya, Ap. Kota Baja Jl. Raya Cilegon, Ap. Kencana Jl. Tirtayasa 69 Cilegon, Ap. Gama Jl. Bojonegoro Blok C. 14 Cilegon Plaza, Ap. Wahana Sehat Jl. Juhdi Raya Serang, Ap. Sehat Jl. Yusuf Marta Dinata No. 19. BALARAJA CIKUPA KOTA BUMI, BSD: Ap. Sumber Jaya III Jl. Raya Serang Balaraja, Ap. Ari Ardi Balaraja Cikupa Lap. Bola, Ap. Sehati Jl. Raya Balaraja Cikupa, TO. Air Mancur Perum Pondok Permai Kota Bumi, Ap. Obat Sehat Ruko Sentral Niaga 1 No. II Serpong, Ap. Sumber Jaya II Jl. Raya PLP Curug

27

Raya Cikupa No. 5, Ap. Candra Jl. Raya Ciater Blok. A. 1 No. 3, Sek 1,6 BSD, Ap. Sumber Jaya II Jl. Raya Serang TANGGERANG: Ap. Cikokol Jl. Perintis Kemerdekaan, Ap. Cipondoh Jl. KH. Hasyim Ashari, Ap. Ramah Jl. Sasmitha Raya No. 21, Ap. Pintu Air Jl. Pintu Air Raya, Ap. Insani Farma Jl. Maulana Hasanudin No. 9 Cipondoh, TO. Jamu Sehat Jaya Jl. Mendut Raya, Ap. Gita Farma Jl. M Toha No. 10, Ap. Dunia Sehat Ruko Poris Indah, Ap.Sriwijaya Jl. Raya Serpong Km7, Ap. Murni 2 Ruko Vila Regensi, Ap. Rahma Medika Jl. KH. Hasyim Ashari, Ap. Sejahtera Jl. Raya Kota Bumi Ps.Kemis, Ap. Pintu K 24 Jl. KH Hasyim Ashari No. 9, Ap. Bumi Sehat Jl. Raya Pasir Indah Cipondoh, CILEGON: Ap. Kota Baja Jl. Raya Cilegon, PANDEGELANG: Ap. Central Farma Jl. A. Yani No. 6/7, RANGKAS BITUNG: Ap.Multa Tuli Jl. Tirtayasa. TEGAL: Ap. Adiwerna Jl. Raya Adiwerna, PEKALONGAN: Ap. Sakti Jl. Raya Hayam Wuruk, BREBES: Ap. Saras Jl. Jend Sudirman 136, Ap. Putri Romaz Jl. A. Yani 44, PEMALANG: Ap. Sinar Baru Jl. Jend Sudirman 61, BANYUMAS: Ap. Menmari Jl. Gatot Subroto, PURBALINGGA: Ap. Mutiara Jl. Letkol Isdirman No. 23, BUMIAYU: Ap. Sinar Sehat Jl. Kalierang No. 483, PURWOKERTO: Ap. Gita Bina Jl. Gatot Subroto No. 31, KEBUMEN: Ap. Lukulo Jl. Pemuda No. 116, WONOSOBO: Ap. Cahaya Jl. Angkatan 45 No. 39. BANJAR NEGARA: Ap. Pahala Jl. Veteran Raya No. 66. KARANGANYAR: Ap. Sari Sehat Jl. P. Revolusi, INDRAMAYU: Ap. Muafi Farma Jl. Sudirman

51, Ap. Blitar Jl. Sruni 43 Blitar. PROBOLINGGO: Ap. Fajar Jl. Panjaitan 40, BANYUWANGI: Ap. Citra Indo Jl. A. Yani No. 36, RONGGOJAMPI: Ap. Asia Jaya Jl. Ronggojampi No. 28. TO. Sumber Makmur Jl. Stasiun 31. JEMBER: Ap. Waluyo Jl. Sultan Agung No. 1, LUMAJANG: Ap. Madani Jl. Kyai Ilyas 34. BONDOWOSO: Ap. Puja II Jl. MT Haryono No. 69, MADIUN: Ap. Sehat Waras Jl. Urif Sumoharjo No. 54, NGAWI: Ap. Ikhlas Jl. S Parman No.14A, PONOROGO: Ap. Bakti Jl. KH. Ahmad Dahlan, MALANG: Ap. Ciliwung Jl. Ciliwung No. 44, KARANG PLOSO: Ap. Sri Ratna Husada Jl. Pertamanan Kr Poso. BANJAR ARUM: Ap. Rahma Jl. Raya Karang Lo. BATU: Ap. Sehat Jl. P. Sudirman. KEPANJEN: Ap. Kepanjen Jl. A Yani. SINGOSARI: Ap. IKADAJl. Mando Roko Selatan, LAWANG: Apotik-Apotik di Kota Lawang, SENGKALING: Ap. Sengkaling Jl. Jetis Mulyo Agung, MOJOKERTO: Ap. Merdeka Jl. Maja Pahit 289, JOMBANG: Ap. Gajah Mada Jl. Gajah Mada, MADURA BANGKALAN: Ap. Naga Sakti Jl. P. Sudirman 112 A, KAMAL: Ap. Arini Jl. Trunojoyo 48, SAMPANG: Ap. Diva Jl. Rajawali 13 Depan RSUD, PAMEKASAN: Ap. Farmasi 1 Jl. Mesigit, SUMENEP: Ap. Putra Abadi Farma Jl. Trunojoyo 134, DENPASAR: TO. Jaya Abadi Jl. Gajah Mada, JIMBARAN: Ap. Undagi Jl. Kampus UNUD, SUKOWATI: Ap. Ratna Husada, TABANAN: Ap. Tabanan Jl. Pahlawan. TO. Menik Sari Jl. Kenyeri, Ap. Kimia Farma Jl. Anugrah Rai 73 Singaraja. NEGARA: Ap. Dewi Jl. Ungadaya. SINGARAJA: Ap. Nu-

Sugih Waras Jl. Yos Sudarso. SANGATA: Ap. Medika. TANJUNG SELOR: Ap. Merdeka Jl. Sudirman, Ap. Mia Farma Jl. Sudirman, TANJUNG REDEP: Ap. Berau Farma Jl. P. Panjang. SAMARINDA: Ap. Mustang Jl. P. Kalimantan, BALIKPAPAN: Ap. Balikpapan Ruko Bp, BONTANG: Ap. Bintang Jl. Diponegoro, TENGGARONG: Ap. Prima Jl. Imam Bonjol, Ap. Mega Farma Jl. KH. A. Muhsin, BERAU: Ap. Berau Farma Jl. P. Panjang Tanjung Redep. BANJARMASIN: Ap. Duta Jl. Kol Sugiono 2, BANJAR BARU: Ap. Taibah Jl. A. Yani Km. 34, MARTAPURA: TO. Munazad Afiat Jl. Murung Pelabuhan No. 5 Ps. Martapura. KANDANGAN: TO. Mama Ena Jl. P. Antasari No. 14, AMUNG TAI: TO. Rafikah Jl.Pemb. Bayung, MARABAHAN: Ap. Sumber Waras Jl. A. Yani Samping Terminal. KAPUAS: Ap. Waras Jl. Mawar Psr. MANADO: TO. Teluk Indah Jaya Jl. Sisewomiharjo 12a, BITUNG: Ap. Bahari Jl. Samratulangi No. 4, Ap. Sentosa Farma Jl. Samratulangi No. 24, KOTAMOBAGU: Ap. Lianza Jl. Panjaitan No. 236, TOMOHON: Ap. Anastasia Jl. Raya Matani 3, TONDANO: Ap. Medifarma Jl. Totembuan. LAWONGAN: TO. Jehovah Jireh Jl.Madrasah, Ap. Pelita Jl. Amongeno II. AMURANG: Ap.Amurang Jl. Komp Pertokoan Amurang, MAKASAR: Ap. Nasional Jl. G Bawakaraeng. PALOPO: Ap. Enam Satu Jl. Sudirman 22, SUNGGUMINASA: Ap. Nusantara Jl. Wahid Hasyim No. 65, TALAKAR: Ap. Norma Farma Jl. Sudirman 5. JENE PONTO: Ap. Aulia Farma Jl. S. Kelana.

127, Ap. Krotek Farma Jl. Sudirman, SEMARANG: Ap. Telaga Jl. Kyai Saleh No. 652, Ap. Semarang Jl. DR Cipto 216, UNGARAN: Ap. Kurnia Sehat Jl. Jend Sudirman, Ap. Tiga Jaya Jl. Karang Jati, YOGYAKARTA: Ap. Wifa Jl. Mantri Gawen No. 30, MAGELANG: Ap. Bahtera Farma Jl. Pemuda 97, SUKOHARJO: Ap. Mutiara F Jl. Adi Sumarno, PURWOREJO: Ap. Enggal Sehat Jl. Kartini No. 4, SOLO: Ap. Balapan Jl. Jend S. Parman No. 151, BOYOLALI: Ap. As Salmi Jl. Kantil No. 8, SALATIGA: Ap. 24 Jl. Jend Sudirman Ruko Taman Sari, KUDUS: Ap. Bhakti Farma Jl. Bhakti 42. JEPARA: Ap. Harapan Kita Pertigaan Gotri No. 1, PATI: Ap. Eka Jl. P. Sudirman 173. SURABAYA: Ap. Demak Jl. Demak 316, Ap. Pulo Mas Jl. Pulo Wunokrono, GERSIK: Ap. Al Wadah Jl. Gubernur Suryo No. 40. LAMONGAN: Ap. Praja Jl. Sunan Drajat. BABAT: Ap. Assalam Jl. Raya Babat No. 171. BLORA: Ap. Garuda Jl. Sudirman. CEPU: Ap. Diponegoro Jl. Diponegoro No. 10. TUBAN: Ap. Do’a Sehat Jl. Besuki Rahmat. BOJONEGORO: Ap. Sehat Jl. Jend Sudirman, Ap. Diponegoro Jl. Diponegoro NGAWI: Ap. Sukowati Jl. Sukowati. PROBOLINGGO: Ap. Probolinggo Jl. DI Panjaitan.PASURUAN: Ap. Rama Jl. KH. Wahid Hasyim.KEDIRI: Ap. Alam Jaya Jl. Dolho 182, TULUNG AGUNG: Ap. Raja Sehat Jl. KH Waida Hasyim 46, TERENGGALEK: Ap. Elena Jl. P. Sudirman 77. NGANJUK: Ap. Wijaya Jl. P. Sudirman 8, BLITAR: Ap. Garuda Jl. Merdeka

graha Jl. Terminal Banyu Air, KUTA: Ap. Kawan Agung Jl. Legian, GIANYAR: TO. Radix Psr Gianyar, Ap. Herba dpn Polres, UBUD: Ap. Peliatan Jl. Raya Peliatan, KLUNGKUNG: Ap. Odensia Jl. Gajah Mada. BANGLI: Ap.Carina, Ap. Rizona. AMLAPURA: TO. Cahaya Terang. NUSA TENGGARA BARAT/MATARAM: Ap. Dahlia Jl. Catur Warga, Ap. Panca Usah Jl. Panca Usaha Cakranegara, LOMBOK UTARA: Ap. Rania Jl.Bangke 1 Praya Tanjung, TO. Hidayat Jl. Untung Suropati Praya. LOMBOK TIMUR-SELONG: Ap. Magistra Jl. M.Yamin 51 Pancor, KUPANG: Ap. A. Yani Jl. A. Yani, SOE: TO. Pemuda Jl. Diponegoro No. 67, TO. Hikmah Jl. Diponegoro, KEFA: Ap. Surya Farma Jl. Sukarno No. 9 Ap. Central Jl. Eltari, ATAMBUA: Ap. Sumber Sehat Jl. Sudirman 28, PONTIANAK: Ap. Bintang Jl. Gajah Mada, TO. Sinar Abadi Jl. Gajah Mada, SINGKAWANG: Ap. Singkawang Jl. Diponegoro. SAMBAS: The Santos Jl. Kramat. KETAPANG: Ap. Medika Jl. Merdeka. TO. Sumber Lestari. MEMPAWAH: Ap. Mempawah Jl. G. M. Taufik. PALANGKARAYA: Ap. Manjur Jl. Darmo Sugondo, SAMPIT: Ap. Sejahtera F Jl. MT Haryono No 44B, Ap. Indah Farma Jl. HM. Arsyad Dpn RSUD, PANGKALAN BUN: Ap. Modern Jl. P. Antasari, BUNTOK: Ap. Budi Farma Jl. Parma Komp. Psr Beringin No. 1, KAPUAS: Ap. Waras Jl. Pasar Mawar. BALIKPAPAN: Ap. Balik Papan Ruko BP. Ap. Sinjay Putra 1 Kamp. Baru, TARAKAN: Ap. Tarakan Jl. Sudirman, Ap.

BANTAENG: TO. Sejahtera Jl. Mangga 47. BULUKUMBA: TO. Sehati Jl. Sirpin 15. SINJAI: Ap. Suryani Farma Jl. Bulu Salaka No. 3, WATAM PONE: Ap. Makkawaru Jl. Veteran 141, Ap. Rahmad Jaya Jl. Sukawati 19, SENGKANG: Ap. As Syifaa Jl. A. Malingkaan No. 17. ENREKANG: TO. Anugrah Jl. Emi Saelan No. 4 Samping Pos Polisi. RANTEPAO: Ap. Rayadi Farma Jl. A Yani No. 99, RAPPANG: Ap. Indah Rappang Farma Jl. Peterani 25. PINRANG: TO. H. Lamma Jl. A. Makasau. BARRU: TO. Amalia Komp. Plaza Baru. PARE PARE: Ap. Salewangeng Jl. Lansingrang 86, MAROS: Ap. Al Fath Jl. Sudirman 6, WATAN SOPENG: Ap. Sederhana Farma Jl. Kalino. TERNATE: Ap. Sagita Farma Jl. Pahlawan Revolusi, TIDORE: Ap. Archi Farma Jl. A. Yani. TOBELO: Ap. Citra Farma Jl. Kemakmuran. JAILOLO: Ap. Wahana Jasilo Jl. Gustaf. GORONTALO: Ap. Sidra Jl. A. Yani 36, AMBON: Ap. Cahaya Jl. A. Y. Patty No. 85, JAYAPURA: Ap. Tiara 2 Jl. Setia Pura 11, ENTROP: Ap. Pelita Jaya Farma Jl. Klapa Dua 809, ABEPURA: Ap. Duta Farma Jl. Gerilyawan, WAENA: Ap. Jaya Farma Jl. SPG Taruna Bakti No. 1, SENTANI: Ap. Nisa Jl. Raya Sentani, BIAK: Ap. Batesdha Farma Jl. Teuku Umar, MERAUKE: Ap. Weimirah Jl. Raya Mandala No. 41, WAMENA: Ap .Mitra Sehat 1 Jl. Irian, SORONG: Ap. Nur Ilham Jl. Basuki Rahmat No. 4, MANUKWARI: Ap. Bathesda Farma Jl. Trikora No. 86 Wossi, TIMIKA: Ap. Mega Farma Jl. Yos Sudarso Dpn Koramil.

Media Indonesia Pengantar :

Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengadilan Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUTUSAN Nomor 1/PUU-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Medan (YPKPAM) sebagai Pemohon II yang merasa hak konstitutionalnya dirugikan atau setidak-tidaknya berpotensi memiliki kerugian konstitutional dengan berlakunya sejumlah pasal dalam UU Pengadilan Anak;

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon I adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003. Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pemohon I memiliki tugas, yakni melakukan sosialisasi, pengaduan, penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta memberikan pertimbangan kepada presiden dalam permasalahan perlindungan anak (vide Bukti P-1A), sedangkan Pemohon II adalah badan hukum privat yang berdasarkan Pasal 3 angka 1 Akta Pendiriannya memiliki tujuan untuk “memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan dan terhadap setiap orang atau lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak”; (vide Bukti P-3A);

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 10-12 Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh: Nama : Drs. Hadi Supeno, M.Si Pekerjaan : K e t u a K o m i s i P e r l i n d u n g a n A n a k Indonesia; Disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon I; Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan, berkedudukan di Jalan Abdul Hakim Nomor 5A, Pasar Satu Setia Budi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, yang diwakili oleh: Nama : Ahmad Sopian, S.H., M.A Pekerjaan : K e t u a Ya y a s a n P u s a t K a j i a n d a n Perlindungan Anak Medan; Disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 412 KPAI/XII/2009 bertanggal 23 November 2009 dan 25 November 2009 memberi kuasa kepada: 1. Muhammad Joni, S.H., M.H; 2. Indrawan, S.H., M.H; 3. Despi Yanti, S.H; 4. Ade Irfan Pulungan, S.H; 5. Ariffani Abdullah, S.H; 6. Azmiati Zuliah, S.H. Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada ”Tim Litigasi Untuk Penghapusan Kriminalisasi Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)” berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 10-12 Menteng, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; Selanjutnya disebut sebagai ---------------------- Para Pemohon; [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon; Mendengar keterangan dari para Pemohon; Membaca keterangan tertulis Pemerintah; Membaca keterangan tertulis DPR; Membaca dan mendengar keterangan Ahli dari para Pemohon dan Pemerintah; Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon; 2. DUDUK PERKARA Dan seterusnya 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) huruf a, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668, selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak) terhadap Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut;

Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) , Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang bahwa para Pemohon terdiri dari dua badan hukum yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai Pemohon I dan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon memiliki misi untuk menjalankan advokasi kepentingan publik (public interest advocacy) dalam hal kepentingan anak, sehingga berdasarkan Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian UndangUndang Migas yang telah mengabulkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), dikarenakan terbukti memiliki public interest advocay atas permohonan yang diajukan; [3.9] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusanputusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal dalam Undang-Undang a quo yang dianggap berpotensi merugikan kepentingan dan misi para Pemohon sebagai badan hukum yang bertujuan untuk melakukan perlindungan anak, sedangkan berdasarkan praktik yang dihadapi oleh para Pemohon, keberadaan pasal-pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional terhadap aktivitas perlindungan anak di Indonesia; [3.11] Menimbang bahwa melalui pandangan inilah, para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) serta berpotensi untuk dapat dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) huruf a, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; [3.12] Menimbang bahwa meskipun para Pemohon tidak memiliki kerugian langsung yang secara nyata, aktual, dan spesifik diderita disebabkan dengan berlakunya pasal-pasal a quo, namun keberadaan Bukti P-1A dan Bukti P-3A telah menunjukkan bahwa para Pemohon memang merupakan badan hukum publik dan privat yang memiliki misi setidaknya untuk melakukan perlindungan dan advokasi perlindungan anak; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan prinsip kepentingan umum dan keadilan, maka kedudukan hukum para Pemohon yang memiliki public interest advocacy dapat dikualifikasi sebagai pihak yang patut dipertimbangkan dalam perkara ini; [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon secara prima facie mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam UU Pengadilan Anak sehingga substansi permohonan Pemohon sangat relevan dan harus dipertimbangkan secara cermat dan akurat dalam pokok permohonan;

Pokok Permohonan [3.15] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka selanjutnya pokok permohonan yang diajukan, yakni mengenai konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian harus dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum dan keadilan; [3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pasalpasal dalam UU Pengadilan Anak yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau setidaknya konstitusional bersyarat, yakni; 1. Pasal 1 angka 2 huruf b sepanjang frasa “... maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan belaku dalam masyarakat yang bersangkutan.” 2. Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “...sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun...” 3. Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “...belum mencapai umur 8 (delapan) tahun...” 4. Pasal 22 sepanjang frasa “...pidana atau...” 5. Pasal 23 ayat (2) huruf a sepanjang frasa “...pidana penjara...” 6. Pasal 31 ayat (1) sepanjang frasa “...di Lembaga Pemasyarakatan Anak...” Para Pemohon mendalilkan bahwa tiga dari enam pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah inkonstitutional atau bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan frasa lainnya

yang terdapat dalam tiga pasal lainnya, dimohonkan oleh para Pemohon untuk ditafsirkan inkonstitusional bersyarat, jika proses penyidikan anak sudah menjamin perlindungan hak-hak anak dengan memperhatikan hak-hak anak memperoleh prioritas tindakan bukan pidana; Ada pun tiga pasal yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitutional dan bertentangan dengan UUD 1945 adalah menyangkut isu hukum berikut: Definisi Anak Nakal. Para Pemohon menyatakan bahwa definisi anak nakal sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 angka 2 huruf b UU Pengadilan anak sepanjang frasa, “...maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”, telah bertentangan dengan asas legalitas hukum pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan, standar atas nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat tidak dapat dijadikan batu ukur yang menjamin kepastian hukum bagi anak. Akibatnya, praktik kriminalisasi anak akan mudah terjadi yang disebabkan adanya kerancuan antara definisi “tindak pidana” dengan “kenakalan anak”. Pencantuman frasa a quo dalam definisi anak nakal dianggap oleh para Pemohon sebagai bentuk pelanggaran hak-hak anak yang dijamin oleh UUD 1945; 2. Pidana Penjara Bagi Anak Nakal. Para Pemohon menyatakan bahwa pemberian alternatif pidana penjara bagi anak nakal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dalam hal frasa “pidana penjara” adalah bertentangan dengan konstitusi karena melanggar hak-hak anak. Hal ini dikarenakan anak nakal tidak seharusnya diberikan pidana penjara, melainkan pendidikan atau tindakan paksa yang bersifat mendidik dan rehabilitatif. Dalam hal ini, anak nakal masih dapat diberikan pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan yang lebih mendidik dan edukatif dibandingkan dengan “pidana penjara” yang cenderung memiliki pengaruh negatif bagi anak itu sendiri; 3. Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Para Pemohon menyatakan bahwa anak nakal akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai anak negara sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah bertentangan dengan konstitusi. Penempatan anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah penempatan yang salah atau keliru dikarenakan prinsip dari tindakan yang dapat diberikan kepada anak nakal yang diserahkan kepada negara adalah meliputi “kegiatan pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja” (vide Pasal 24 ayat (1) UU Pengadilan Anak) di mana hal tersebut tidak selayaknya diberikan pada anak; Selain tiga pasal yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitutional, para Pemohon juga meminta kepada Mahkamah untuk memberikan tafsiran inkonstitusional bersyarat bagi tiga pasal lain dengan isu hukum sebagai berikut:

•

•

1.

Batas Usia Anak. Para Pemohon menyatakan bahwa usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah terlalu rendah. Hal ini dikarenakan batas usia pidana anak di Indonesia dianggap lebih rendah dibandingkan batas usia pidana anak di negara-negara lain. Batas usia yang terlalu rendah ini akan menghambat sifat progresif pemenuhan pendidikan anak, serta mengancam hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Adapun pada realitanya, proses peradilan yang berlaku di Indonesia masih merupakan proses peradilan orang dewasa yang jauh dari perlidungan hak-hak anak; Para Pemohon juga menyatakan bahwa batas usia anak untuk dapat dilakukan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak juga dianggap terlalu rendah dengan alasan bahwa anak yang berkonflik cenderung mendapatkan kekerasan dalam masa penyidikan tersebut. Hal ini didasarkan pada realitas dan praktik di mana pada proses pemeriksaan, anak kerap mendapatkan kekerasan, seperti terjadinya penahanan bersama orang dewasa, permasalahan lingkungan disebabkan “over capacity” penjara di Indonesia hingga ragam masalah penahanan dan pembinaan lainnya; Oleh karenanya, khusus untuk dua pasal menyangkut batas usia anak, yakni sekurang-kurangnya 8 tahun [Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1)], para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan inkonstitutional bersyarat dan hanya dapat berlaku secara konstitutional jika proses penyidikan anak sudah menjamin perlindungan hak-hak anak; 2. Pidana atau Tindakan. Para Pemohon menyatakan bahwa alternatif pemberian hukuman bagi Anak Nakal sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 UU Pengadilan Anak, yakni Tindakan atau Pidana, harus diprioritaskan pada pemberian hukuman “Tindakan”. Hal ini dikarenakan, hukuman pidana akan memberikan pengaruh yang jauh lebih buruk bagi anak dibandingkan dengan hukuman tindakan. Hal ini didasarkan pada realitas dan fakta bahwa penjara memiliki ragam permasalahan yang sangat kompleks, mulai dari penahanan bersama orang dewasa, kelebihan kapasitas (over capacity), sarana, dan prasarana yang tidak memadai, sehingga secara keseluruhan akan menghambat hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya; Oleh karenanya para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “...pidana atau...” pada Pasal 22 UU Pengadilan Anak adalah inkonstitutional bersyarat dan hanya berlaku dengan memperhatikan hak-hak anak untuk memperoleh prioritas tindakan dan bukan pidana; Pasal-pasal tersebut di atas bertentangan dengan pasalpasal dalam UUD 1945, yakni; a. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. c. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 ”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. 1.

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 52; [3.18] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang ahli, yaitu Dr. Surastini, S.H., M.H.; Fentiny Nugroho, M.A., Ph.D, Prof. Bismar Siregar, dan Hj. Aisyah Amini, yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 April 2010 serta tanggal 11 Mei 2010 dan Adi Fahrudin dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2010 yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Pekara, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. Dr. Surastini, S.H., M.H., • Bahwa Pasal 1 angka 2 huruf b UU Pengadilan Anak adalah hukum tidak tertulis berupa hukum adat atau kebiasaan, sehingga dapat ditafsirkan untuk memperluas kemungkinan seorang anak

•

•

untuk dapat dijerat dengan sanksi pidana sehingga bertentangan dengan asas pidana “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”; Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak, batasan usia sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dinilai terlalu rendah untuk diminta pertanggungjawaban pidana karena anak yang masih berusia 8 tahun masih sangat membutuhkan perlindungan; Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang memungkinkan adanya penyidikan bagi anak di bawah usia 8 tahun tanpa diajukan ke persidangan akan memberikan dampak psikologis yang berpengaruh negatif bagi anak; Bahwa Pasal 22 dan Pasal 23 UU Pengadilan Anak mengenai penjatuhan pidana serta penjatuhan hukuman penjara bagi anak bukanlah suatu yang tepat karena tidak membantu dan menolong anak untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang; Bahwa Pasal 31 ayat (1) UU Pengadilan Anak tentang penjatuhan sanksi pidana atau tindakan yang sama-sama ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan perlakuan yang tidak adil;

2. Fentiny Nugroho, M.A., Ph.D •

•

Bahwa usia anak 8 tahun sampai 18 tahun sangat rawan dikenakan pidana karena pada usia-usia inilah anak-anak tumbuh dan berkembang secara maksimal; Bahwa peradilan anak sudah selayaknya sesuai dengan perspektif perlindungan anak, yang mementingkan kepentingan anak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak, serta juga menghargai pendapat anak;

3. Prof. Bismar Siregar •

• •

Bahwa orang tua lebih tepat untuk bertanggung jawab atas anak yang berusia 8 tahun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; Bahwa anak masih memerlukan kasih sayang dan pendidikan dari lingkungannya; Bahwa apabila ada anak yang salah, maka yang salah adalah orang tuanya yang telah salah mendidik anaknya;

4. Hj. Aisyah Amini •

•

Bahwa anak usia 8 tahun yang ikut dalam sidang anak akan kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan; Bahwa dalam hukum Islam, anak yang belum mencapai kesempurnaan akal (akil baligh) tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya sehingga belum bisa dikenai beban hukum (taklif);

5. Adi Fahrudin •

•

•

• •

•

Bahwa pemenjaraan anak yang dipraktikan selama ini tidak efektif melakukan perbaikan dan pemulihan sosial anak karena dapat menimbulkan trauma; Bahwa community service order atau perintah layanan masyarakat lebih sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan dapat dijadikan alternatif pengganti pengganti pidana atau penjara bagi anak; Bahwa pilihan lainnya adalah merehabilitasi anak di panti rehabilitasi sosial di bawah Kementerian Sosial dengan menyiapkan pekerja sosial dan infrastruktur; Bahwa untuk melakukan hal tersebut perlu dilakukan sinkronisasi perundang-undangan yang ada; Bahwa dari tinjauan psikososial anak maka usia 13 (tiga belas) tahun baru dapat dikenai pertanggungjawaban hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya; Bahwa anak usia 13 tahun baru dapat dikenai pertanggungjawaban hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan tertulis pada tanggal 30 Maret 2010 dan telah mengajukan satu orang ahli, yakni Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., yang telah didengar keterangannya pada tanggal 2 Maret 2010 yang selengkapnya diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut: • Bahwa norma hukum yang berisi “…. Maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan” (Pasal 1 angka 2 huruf b UU Pengadilan Anak) merupakan norma hukum yang lazim dan sesuai corak masyarakat yang heterogen dan sistem hukum pidana di Indonesia; • Bahwa meskipun Komite Hak-Hak Anak PBB merekomendasikan batas minimum pertanggungjawaban hukum anak, yakni 12 tahun, namun batas usia demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk menafsirkan konstitutionalitas batas usia Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak; • Bahwa pilihan penjatuhan pidana penjara terhadap anak diserahkan kepada kebijakan hakim, sedangkan pembedaan perlakuan dan hukuman tentunya didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak;

Pendapat Mahkamah [3.20] Menimbang bahwa isu hukum yang harus diberi penilaian oleh Mahkamah adalah: 1. Apakah batas usia anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun merupakan batas usia yang terlalu rendah sehingga dapat melanggar hak-hak konstitusional anak dan bertentangan dengan UUD 1945? 2. Apakah penerapan hukum melalui peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat merupakan ketentuan yang bertentangan dengan asas legalitas hukum pidana dan bertentangan dengan UUD 1945? 3. Apakah klausul Anak Nakal dapat dipidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan tindakan yang melanggar hak konstitusional anak yang bertentangan dengan UUD 1945? [3.21] Menimbang bahwa pada dasarnya sistem peradilan anak (juvenile justice system) merupakan sistem peradilan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kesesuaian antara kepentingan anak dan ketertiban umum secara adil dan seimbang. Sistem peradilan anak ini diarahkan kepada penerapan keadilan khusus kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan lebih memperhatikan perlindungan sosial, mental, dan moral anak dibandingkan konsep pemidanaan (sentencing) semata-mata; [3.22] Menimbang bahwa pendekatan pidana (penalty approach) yang ditujukan sistem peradilan anak adalah lebih pada proses rehabilitasi moral dan mental anak dibandingkan pada penerapan sanksi an sich; [3.23] Menimbang bahwa keseimbangan dari sistem peradilan anak memiliki tiga filosofi yang secara bersama-sama harus diterapkan yakni perlindungan masyarakat (community protection), kompetensi pembangunan (development competency) dan akuntabilitas (accountability). Filosofi keseimbangan ini secara cermat juga harus diterapkan di samping memperhatikan

1

Media Indonesia kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child); [3.24] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat keberadaan UU Pengadilan Anak ini seharusnya ditujukan untuk memberikan perlindungan terbaik pada anak untuk dapat menjamin hak hidup (rights to life), hak kelangsungan hidup (rights to survival), dan hak tumbuh kembang anak (rights to develop). Keberadaan UU Pengadilan Anak sebagai Undang-Undang yang secara khusus ditujukan bagi kepentingan terbaik bagi anak adalah bentuk dari affirmative action bagi Anak; [3.25] Menimbang bahwa setelah mencermati keseluruhan ketentuan perundang-undangan tentang Pengadilan Anak, Mahkamah memandang terdapat substansi atau materi UndangUndang a quo yang perlu diperbaiki, seperti Pasal 23 ayat (2) huruf a UU yang menyatakan, “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah: a. Pidana penjara; b. Pidana kurungan; c. Pidana denda; atau d. Pidana pengawasan”. Sistematika rumusan tersebut seharusnya mendahulukan pidana pengawasan dan yang terakhir barulah pidana penjara dengan rasio hukum sebagaimana terurai dalam paragraf [3.22] dan [3.23] di atas; [3.26] Menimbang bahwa dari enam pasal yang dimohonkan untuk diuji, para Pemohon meminta tiga pasal dalam UU Pengadilan Anak untuk diputus bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya harus dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketiga pasal tersebut adalah Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 23 ayat (2) huruf a, Pasal 31 ayat (1) UU Pengadilan Anak; [3.27] Menimbang bahwa selain ketiga pasal yang dimohonkan untuk dicabut dan dinyatakan inkonstitusional, para Pemohon juga meminta Mahkamah untuk memberikan putusan inkonstitusional bersyarat. Putusan inkonstitusional bersyarat memberikan arti bahwa sebuah pasal dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), kecuali dimaknai dengan pemahaman tertentu. Dalam hal ini, tiga pasal yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional bersyarat adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 22 UU Pengadilan Anak; [3.28] Menimbang bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah mencabut frasa, “...maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan,” dalam Pasal 1 angka 2 huruf b UU Pengadilan Anak. Para Pemohon mendalilkan bahwa keberadaan frasa tersebut telah memberikan beban pidana yang lebih berat dan sumir dalam mendefinisikan “Anak Nakal”. Hal ini disebabkan frasa a quo telah menimbulkan relativitas pemaknaan di masing-masing budaya dan lingkup masyarakat. Pemohon menyatakan bahwa keberadaan klausula dalam Pasal 1 angka 2 huruf b UU Pengadilan Anak bertentangan dengan asas legalitas hukum pidana dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak karena tidak adanya standar atau ukuran yang jelas mengenai apa definisi anak nakal menurut ukuran-ukuran sosial yang amat beragam dan selalu berkembang; Bahwa Mahkamah telah mendengarkan ahli Pemerintah, yakni Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa keberadaan klausula dalam Pasal 1 angka 2 huruf b UU Pengadilan Anak tentang definisi Anak Nakal selain telah melakukan tindak pidana juga telah melakukan perbuatan terlarang menurut peraturan hukum lain yang berlaku di masyarakat, adalah merupakan norma hukum yang lazim dan sesuai corak masyarakat yang heterogen dan sistem hukum pidana di Indonesia. Hal tersebut memberikan bukti bahwa Undang-Undang a quo telah mengakomodasi heterogenitas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia; Bahwa sepanjang pendapat hukum ahli Pemohon, Dr. Surastini, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 2 huruf b UU Pengadilan Anak adalah hukum tidak tertulis berupa hukum adat atau kebiasaan sehingga dapat ditafsirkan untuk memperluas kemungkinan seorang anak untuk dapat dijerat dengan sanksi pidana sehingga bertentangan dengan asas pidana, “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”. Menurut Mahkamah, pendapat hukum tersebut adalah tidak tepat menurut hukum karena ketentuan a quo telah merupakan norma hukum (pidana) yang ditujukan tidak hanya kepada anak an sich melainkan juga untuk semua pencari keadilan yang sesuai dengan asas legalitas [vide Pasal 1 ayat (1) KUHP]; Bahwa Mahkamah berpendapat norma hukum di Indonesia tidak dapat diklasifikasi hanya sebatas pada norma-norma hukum positif yang tertulis dalam Undang-Undang. Selain norma hukum yang telah ditetapkan dan ditulis oleh negara, berlaku pula norma hukum lain yang sejatinya telah mengakar dan berlaku secara kultural di tengah masyarakat Indonesia. Norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat inilah yang secara sosiologis dan historis lebih dahulu diakui oleh masyarakat Indonesia dengan ragam budaya yang dimilikinya; Bahwa Mahkamah mengakui adanya norma hukum lain yang hidup dan mengikat di dalam masyarakat Indonesia, yakni norma hukum agama, norma hukum adat, dan norma hukum kesusilaan yang tidak kesemuanya dimuat dalam hukum positif di Indonesia; Bahwa alasan hukum dalam pokok permohonan adalah timbulnya relativitas dan ukuran yang tidak jelas dengan berlakunya pasal a quo yang pada akhirnya dapat dibuktikan melalui proses hukum di pengadilan. Penafsiran bahwa seorang anak dapat dikategorikan sebagai “Anak Nakal” bukan merupakan proses tanpa prosedur dan dapat dijustifikasi oleh setiap orang. Pemberian kategori “Anak Nakal” merupakan justifikasi yang dapat dilakukan melalui sebuah proses peradilan yang standarnya akan ditimbang dan dibuktikan di muka hukum, sehingga pendapat para Pemohon mengenai telah dilanggarnya asas legalitas dalam hukum pidana adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum; [3.29] Menimbang bahwa sepanjang isu hukum tentang frasa, “...sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun...”, pada Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak harus dinyatakan inkonstitutional bersyarat (conditionally unconstitutional) dan hanya berlaku jika proses penyidikan, penahanan, penuntutan, dan sidang anak, serta pemasyarakatan anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak sudah menjamin perlindungan hak-hak anak dan dengan adanya frasa, “...belum mencapai umur 8 (delapan) tahun...”, pada Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak agar dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan menyatakan inkonstitutional bersyarat dan hanya berlaku jika proses penyidikan anak sudah menjamin perlindungan hak-hak anak; Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa batas usia anak yang dibawa ke sidang anak adalah terlalu rendah, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan juga melanggar hak konstitutional anak. Para Pemohon membandingkan batas usia tanggung jawab pidana anak dengan batas usia anak yang diberlakukan di sejumlah negara dan rekomendasi Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Anak, sehingga memberikan kesimpulan tentang batas usia anak, yakni 12 tahun sebagai batas minimal usia tanggung jawab pidana anak yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional (international customary law). Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan bahwa dalam Pasal 113 ayat (1) RUU KUHP telah dirancang batas usia anak yang belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan; Bahwa para Pemohon mendalilkan frasa, “Belum mencapai umur 8 (delapan) tahun” adalah terlalu rendah karena terhadap anak dalam usia tersebut dapat dilakukan proses hukum “pro justisia” oleh Penyidik. Para Pemohon menyatakan bahwa dalam

2

kenyataannya para Penyidik tidak membedakan perlakuan dalam pemeriksaan penyidikan terhadap anak yang belum berusia 8 tahun. Para Pemohon juga menyatakan fakta hukum bahwa pelanggaran hak anak seperti kekerasan dan kondisi tidak nyaman dalam lingkup proses pemeriksaan untuk kepentingan “pro justisia”; Bahwa para Pemohon mendalilkan sejumlah permasalahan yang terjadi dalam proses pemeriksaan dan persidangan anak yang terjadi di Indonesia. Proses pemeriksaan dan persidangan bagi anak usia 8 tahun menurut para Pemohon telah menyebabkan kerugian konstitutional yang diderita oleh anak sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; Bahwa ahli Pemohon, Fentiny Nugroho, M.A., Ph.D, memberikan keterangan bahwa usia anak 8 tahun sampai 18 tahun sangat rawan dikenakan pidana karena pada usia inilah, anak-anak tumbuh dan berkembang secara maksimal. Senada dengan pendapat ahli Pemohon tersebut, Dr. Surastini, S.H., M.H, menyatakan bahwa batas usia sekurangkurangnya 8 (delapan) tahun terlalu rendah untuk diminta pertanggungjawaban pidana karena anak yang masih berusia 8 tahun masih sangat membutuhkan perlindungan. Adapun ahli Pemohon lainnya, Prof. Bismar Siregar, menyatakan bahwa anak usia 8 tahun belum dapat diminta tanggung jawab pidana dan orang tuanya yang lebih tepat bertanggung jawab atas perbuatan anaknya. Dalam perspektif hukum Islam, ahli Pemohon, Hj. Aisyah Amini, menyatakan bahwa anak yang belum akil baligh atau belum sempurna akalnya belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Adapun ahli Pemohon lainnya, Adi Fahrudin, menyatakan bahwa dari tinjauan psikososial anak, maka usia 13 (tiga belas) tahun baru dapat dikenai pertanggungjawaban hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya; Bahwa sebaliknya, dari keterangan ahli Pemerintah, Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. yang menyatakan meskipun Komite Hak-Hak Anak PBB telah merekomendasikan batas minimum pertanggungjawaban hukum anak, yakni 12 tahun, namun batas usia demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk menafsirkan konstitusionalitas batas usia pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak; Bahwa dari dua pandangan hukum baik ahli Pemohon maupun ahli pemerintah, Mahkamah memandang batasan umur telah menimbulkan pelbagai penafsiran dan kontroversi pemikiran sehingga perlu ada batasan usia yang serasi dan selaras dalam pertanggunganjawaban hukum bagi anak yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak dengan mendasarkan pada pertimbangan hak-hak konstitusional anak. Mahkamah menemukan adanya perbedaan antara batas usia minimal bagi anak yang dapat diajukan dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan. Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dapat dilakukan penyidikan, sedangkan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa apabila anak nakal belum mencukupi umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau seumur hidup maka terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Pengadilan Anak tidak dapat dilakukan apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun. Dari pengaturan hukum mengenai batas umur, baik dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan tersebut merupakan jenis dan materi muatan dari pertanggungjawaban hukum (pidana) yang seharusnya ketiganya mengandung kesesuaian karena jenis dan materinya sama sehingga harus konsisten sesuai dengan asas-asas hukum yang dituangkan dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Bahwa Mahkamah berpendapat, batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak untuk diajukan ke sidang dan belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, secara faktual benar, umur a quo relatif rendah. Penjelasan Undang-Undang a quo menentukan batas umur 8 (delapan) tahun secara sosiologis, psikologis, pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Meskipun dalam Undang-Undang Pengadilan Anak menerapkan pula asas praduga tak bersalah, menurut Mahkamah, fakta hukum menunjukkan adanya beberapa permasalahan dalam proses penyidikan, penahanan, dan persidangan, sehingga menciderai hak konstitusional anak yang dijamin dalam UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan (protection right) dan hak untuk tumbuh dan berkembang (development right), Mahkamah berpendapat bahwa konvensi internasional, rekomendasi Hak-Hak Anak PBB, dan instrumen hukum internasional lainnya batas umur 12 tahun dapat dijadikan perbandingan dalam menentukan batas usia minimal bagi anak dalam pertanggungjawaban hukum. Namun, Mahkamah berpendapat bahwa instrumen hukum internasional dan rekomendasi PBB tidak dapat dijadikan batu uji an sich dalam menilai konstitusionalitas batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak; Bahwa penetapan usia minimal 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian negaranegara sebagaimana juga direkomendasikan oleh Komite Hak Anak PBB dalam General Comment, 10 Februari 2007. Dengan batasan usia 12 (dua belas) tahun maka telah sesuai dengan ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Anak. Penetapan batas umur tersebut juga dengan mempertimbangkan bahwa anak secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil serta sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya. Selain itu, penetapan batas umur tersebut sesuai dengan semangat revisi KUHP yang akan memberikan batasan usia yang lebih tinggi untuk menghindari adanya pelanggaran konstitusional anak sebagaimana didalilkan para Pemohon yang sama dengan RUU Peradilan Anak yang memberikan batasan usia 12 (dua belas) tahun. Berdasarkan pandangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12 (dua belas) tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, frasa sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak dan frasa belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat, artinya inkonstitusional kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas minimum pertanggungjawaban pidana; Bahwa dengan perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun maka Mahkamah berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum (minimum age floor) bagi Anak Nakal (deliquent child) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang menyatakan, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum

pernah kawin”. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pasal a quo tidak dimintakan pengujiannya oleh para Pemohon, namun Pasal a quo merupakan jiwa atau ruh dari Undang-Undang Pengadilan Anak, terutama Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU pengadilan Anak, sehingga batas umur minimum juga harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yakni 12 (dua belas) tahun. Bahwa sejatinya, menurut Mahkamah, bukan hanya Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang akan berpengaruh dengan dihapuskannya frasa, “sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun” dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak sepanjang frasa “...belum mencapai umur 8 (delapan) tahun...” dalam UU Pengadilan Anak. Penghapusan frasa a quo ternyata juga secara mutatis mutandis mempengaruhi keberadaan frasa a quo pada pasal lainnya. Adapun menurut perhatian Mahkamah, pasal lain yang akan turut terpengaruh adalah Pasal 1 angka 1 bagian Ketentuan Umum yakni, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”, dan penjelasan Undang-Undang a quo sepanjang terkait dengan batas umur 8 tahun; Bahwa meskipun yang dimohonkan pengujian hanya Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak sepanjang frasa, “...sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun...” dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak sepanjang frasa, “...belum mencapai umur 8 (delapan) tahun...”, namun Mahkamah sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-Undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitutional yang dikonstruksikan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, norma-norma pasal yang lain dalam Undang-Undang ini, yaitu Pasal 1 angka 1 dan penjelasan UU Pengadilan Anak sepanjang mengandung frasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas; Bahwa dalam perkara konstitusi yang berkaitan dengan pengujian konstitutionalitas suatu Undang-Undang sesungguhnya tidak mengenal istilah putusan “ultra petita” (putusan melebihi yang diminta oleh Pemohon), namun karena Undang-Undang merupakan satu kesatuan sistem yang apabila sebagian pasalnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pasti akan berpengaruh terhadap pasal-pasal lain yang tidak dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat terhadap Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang a quo, berlaku pula terhadap Pasal 1 angka 1 serta penjelasan UU Pengadilan Anak sepanjang frasa, “...telah mencapai umur 8 (delapan) tahun...”, meskipun tidak dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan; Bahwa sebagai “The Interpreter of Constitution”, Mahkamah dapat memberikan tafsir dalam penghapusan frasa “...telah mencapai umur 8 (delapan) tahun...” pada Pasal 1 angka 1, frasa “...sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun...”, pada Pasal 4 ayat (1) dan frasa,”...belum mencapai umur 8 (delapan) tahun...”, pada Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak untuk selanjutnya hanya dapat dilaksanakan apabila ditafsirkan sesuai dengan batas umur minimum yang ditentukan oleh Mahkamah yakni 12 (dua belas) tahun; [3.30] Menimbang bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan inkonstitusional bersyarat Pasal 22 UU Pengadilan Anak sepanjang frasa “...pidana atau...” bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan bahwa untuk menjamin diperolehnya hak-hak anak harus didahulukan pemberian tindakan daripada penjatuhan pidana; Bahwa para Pemohon mendalilkan, Pasal 22 UU Pengadilan Anak mengenai pemberian pidana akan berdampak traumatik pada anak yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi proses perkembangan kejiwaan anak mengingat status mantan narapidana akan terus disandang oleh anak hingga keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak; Bahwa Pasal a quo tidak memberikan penekanan prioritas yakni upaya pemberian tindakan dan bukan pidana bagi anak sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi tumbuh kembang anak; Bahwa dari keterangan ahli Pemohon (Dr. Surastini, S.H., M.H) yang menyatakan Pasal 22 UU Pengadilan Anak mengenai penjatuhan pidana bagi anak bukanlah suatu yang tepat karena tidak membantu dan menolong anak untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang; Bahwa sebaliknya dari keterangan ahli Pemerintah yakni Dr. Mudzakkir, S.H., M.H; yang memberikan penekanan pada proses pemberian pidana penjara kepada anak merupakan ranah kebijakan hakim yang juga didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dalam menerapkan hukum yang berbeda; Bahwa dari pandangan hukum kedua ahli di atas, Mahkamah dapat menerima keterangan ahli Pemerintah bahwa proses penjatuhan dan pilihan mengenai pidana bagi anak sepenuhnya merupakan kewenangan bagi hakim untuk memutuskan setiap perkara. Hal ini dikarenakan setiap perkara dan kasus memiliki pertimbangan dan tindakan hukum yang berbeda pula sehingga alasan para Pemohon tidak tepat menurut hukum dan harus dikesampingkan. [3.31] Menimbang bahwa para Pemohon juga memohon pada Mahkamah untuk mencabut frasa “a. pidana penjara”, pada Pasal 23 ayat (2) huruf a UU Pengadilan Anak dengan alasan bahwa penjatuhan pidana bagi anak merupakan pidana yang akan melanggar hak-hak anak seperti hak atas pendidikan, hak atas rasa aman, hak atas makan, hak atas bebas dari kekerasan, hak atas berkumpul dengan keluarga dan hak atas hukum berkeadilan. Pemohon mendalilkan bahwa pidana penjara di Indonesia telah memiliki sejumlah permasalahan tersendiri yang telah terbukti tidak akan efektif untuk memberikan pendidikan kesadaran atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang anak; Bahwa ahli Pemohon berpendapat bahwa keberadaan pasal a quo mengenai penjatuhan pidana serta penjatuhan pidana penjara bagi anak adalah suatu pilihan yang tidak tepat dan tidak membantu ataupun menolong anak untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang; Bahwa Mahkamah dapat menerima keterangan ahli Pemerintah, Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., yang menerangkan pilihan penjatuhan pidana penjara terhadap anak diserahkan kepada kebijakan hakim, sedangkan pembedaan perlakuan dan pidana tentunya didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak; Dari pandangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf a UU Pengadilan Anak telah memberikan sejumlah alternatif pidana bagi anak nakal selain pidana penjara yakni pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Dalam hal ini, keberadaan pidana penjara bukan merupakan satu-satunya pilihan pidana bagi anak sehingga tidak secara mutlak dapat merugikan hak konstitutional anak. Keberadaan klausula pidana penjara merupakan bentuk pilihan yang keputusan akhirnya akan diserahkan pada hakim berdasarkan pertimbangan berat ringan tindakan pidana, kapasitas pribadi anak dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dengan melihat sejumlah prinsip keseimbangan antara kepentingan terbaik anak (the best interest of child) dan ketertiban struktur sosial masyarakat; Bahwa sepanjang menyangkut isu hukum berupa kasuskasus kekerasan yang diderita oleh anak dalam penjara

merupakan tindakan secara sistematis terjadi disebabkan berlakunya norma dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a UU Pengadilan Anak. Mahkamah berpendapat, terjadinya kerugian yang dialami oleh anak dalam penjara bukan disebabkan berlakunya norma a quo melainkan dalam tataran implementasi bukan tataran konstitusional yang sama sekali secara mutlak tidak menyebabkan kerugian bagi semua anak yang tinggal dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak sehingga Pasal 23 ayat (2) huruf a UU Pengadilan Anak adalah konstitutional; [3.32] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa frasa, “...di Lembaga Pemasyarakatan Anak...”, Pasal 31 ayat (1) UU Pengadilan Anak dengan alasan bahwa penempatan anak nakal yang telah diputus oleh Hakim dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan “penempatan yang salah” atau “pemenjaraan yang keliru”. Para Pemohon berpendapat bahwa anak nakal tidak semestinya dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak seharusnya mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b UU Pengadilan Anak; Sebaliknya atas dalil para Pemohon, Pemerintah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan ketentuan mengenai adanya Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan konsekuensi dari tindakan pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga harus ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan orang dewasa. Pemerintah memberikan keterangan bahwa pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah dalam rangka untuk melindungi anak dari perbuatan yang tidak baik, dibandingkan bila anak tersebut berada di luar Lembaga Pemasyarakatan; Di samping itu Pemerintah juga telah mengakui adanya permasalahan seperti pelanggaran hukum yang diderita oleh anak selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Hal tersebut disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana maupun belum maksimalnya tingkat profesionalitas petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, Pemerintah mengaku juga telah melakukan upaya perbaikan dalam penanganan dan pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak; Bahwa Mahkamah berpendapat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan penegasan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan keharusan aparat penegak hukum untuk tidak menempatkan anak nakal yang dinyatakan bersalah di Lembaga Pemasyarakatan bagi orang dewasa. Keberadaan Pasal a quo telah mempertegas keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai wadah pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja bagi Anak Nakal yang diputus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak; Bahwa pada prinsipnya permasalahan-permasalahan yang didalilkan oleh para Pemohon mengenai Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan permasalahan yang timbul karena penerapan hukum yang salah oleh aparat penegak hukum dan bukan disebabkan adanya norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya dalil para Pemohon tidak tepat dan tidak berdasar hukum; [3.31] Menimbang bahwa dari rangkaian pendapat Mahkamah di atas dalam kaitannya yang satu dengan yang lain para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka frasa-frasa yang dimohonkan oleh Pemohon yakni yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) huruf a, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak terbukti menurut hukum, sedangkan dalil Pemohon mengenai Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak beralasan hukum; 4. KONKLUSI Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut: [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku pemohon dalam perkara a quo; [4.3] Dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan terbukti menurut hukum untuk sebagian. Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, •

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; • Menyatakan frasa,”... 8 (delapan) tahun...,” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa “...8 (delapan) tahun...” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai “...12 (dua belas) tahun...”; • Menyatakan frasa,”... 8 (delapan) tahun...,” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan UndangUndang tersebut khususnya terkait dengan frasa “...8 (delapan) tahun...” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai “...12 (dua belas) tahun...”; • Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; • Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Muhammad Alim, masingmasing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

GAPOLITAN


25

MI/PANCA SYURKANI

PENURUNAN TANAH: Kondisi tangga masuk Gedung Sarinah yang mengalami keretakan akibat amblesnya tanah di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (23/2). Amblesan tanah atau land subsidence adalah turunnya permukaan tanah akibat pengambilan air tanah yang melebihi kapasitas sehingga menyisakan rongga.

Sudah Saatnya Pakai Teknologi Daur Ulang

MI/SUMARYANTO

tanah di kawasan Ancol, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Badan I Jakarta mengungkapkan tingkat pencemaran air tanah oleh bakteri pai 65%-93%.

PENYEDOTAN air tanah besarbesaran berdampak buruk. Muka tanah bisa turun (ambles), kualitas air jadi buruk, begitu pun volume air tanah semakin berkurang. “Yang paling merasakan adalah masyarakat rumah tangga di sekitar itu,” ungkap Kepala Bidang Teknologi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Arie Herlambang, kemarin. Penyedotan air besar-besaran membuat air tanah dangkal menjadi sedikit. Setiap pergantian musim kering maupun hujan, air di bawah tanah sering naik dan turun mencuci zona pencemaran. Akibatnya, kualitas air tanah menjadi buruk karena tercemar. Selain itu, penduduk susah mendapatkan air. Oleh sebab itu, ia meminta warga lebih selektif dalam menyetujui persyaratan izin usaha yang tingkat penyedotan air tanahnya tinggi. Contohnya, usaha laundry dan pencucian mobil yang membutuhkan izin tetangga. Menurutnya, warga sering sembarangan, menandatangani surat izin tetangga untuk suatu usaha tanpa menanyakan informasi lebih jelas berkenaan dengan sumber air yang digunakan. Giliran usaha sudah berjalan, air tanah tersedot banyak, barulah mereka komplain. Seharusnya warga lebih kritis menanyakan usaha apa, sumber air usaha dari mana, biar jelas. Begitu pun dengan pengolahan limbahnya yang dapat memengaruhi kesehatan warga. Limbah buangan usaha tersebut harus yang terserap ke tanah. Dalam menghadapi dampak penyedotan air tanah besar-besaran, masyarakat seyogianya mengantisipasi terutama berkenaan dengan volume air yang menurun. Dengan curah hujan yang cukup besar, masyarakat yang mengalami kelangkaan air sudah saatnya mulai membangun kesadaran menampung air hujan. Misalnya, menampung di bak dengan ukuran 1 meter kubik air atau di bak yang lebih besar. Hasil tampungan dapat digunakan untuk mencuci dan mandi. “Upaya ini akan menjadi solusi yang efektif. Karena, 80% kebutuhan air rumah tangga untuk mandi dan cuci. Sedangkan untuk minum hanya 10%,” jelasnya.

Penampungan air hujan sangat bermanfaat bagi permukiman padat penduduk maupun masyarakat kecil yang kesulitan air. Air tampungan bisa digunakan saat-saat darurat, seperti kebakaran dan sebagainya, ketimbang memakai air got.

DOK PRIBADI

Arie Herlambang Kepala Bidang Teknologi Pengendalian Pencemaran Lingkungan BPPT Daur ulang Menurut Arie Herlambang, sejak 20 tahun lalu, kondisi air tanah tidak mampu lagi menyokong kebutuhan masyarakat Jakarta. Karena itu, gedung-gedung pencakar langit maupun usaha-usaha kecil-menengah yang menjadi pelaku utama penyedotan air tanah besar-besaran di Jakarta, harus berbenah dengan memiliki penampungan air hujan dan teknologi daur ulang sendiri. Gedung-gedung di Singapura sudah melakukannya. Teknologi daur ulang dan penampung hujan yang dimiliki gedung-gedung di negeri jiran itu mampu menyokong kebutuhan air untuk mereka sendiri sebanyak 35%. “Gedung-gedung di Jakarta pun perlu memiliki teknologi tersebut,” tandasnya. Arie mencontohkan, gedung besar di Jakarta rata-rata menyedot air 300 meter kubik per hari. Dengan teknologi daur ulang bisa dihasilkan 100 meter kubik air. Jika ditambah dengan hasil penampungan hujan, sudah cukup untuk mendukung penghematan air. Teknologi daur ulang dan penampung hujan tidak membutuhkan lahan yang luas sehingga mudah diterapkan. Investasi teknologi daur ulang pun sudah bisa kembali tiga tahun kemudian dari hasil penghematan. “Gedung-gedung di Jakarta harus mulai melakukan upaya tersebut. Dengan begitu, bisa lebih berhemat air tanah. Penyedotan air dangkal dapat ditekan. Hasilnya, masyarakat luas pun dapat terbantu karena tersedia cukup air.” (*/J-1)

DKI Batasi Pemakaian Air untuk Usaha Komersial

P

ERMUKAAN tanah wilayah Jakarta terusmenerus menurun karena penyedotan air melalui sumur bor dan sumur pantek semakin tidak terkendali. Kondisi tersebut sangat berbahaya. Apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mencegah Jakarta tenggelam, Selamat Saragih dari Media Indonesia mewawancarai Kepala Biro Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI Peni Susanti. Berikut petikannya. Apa upaya Pemprov DKI menanggulangi penurunan muka tanah? Pemprov DKI sudah banyak berbuat lewat penertiban sejak 2009 hingga 2011. Penyedotan air bawah tanah adalah masalah lama, maka penanggulangannya harus bertahap. Apakah penyebab penurunan tanah itu pengambilan air berlebihan, beban bangunan, konsolidasi alamiah lapisan tanah, atau gaya tektonik? Permasalahan air bawah tanah disebabkan beberapa faktor. Misalnya rendahnya cakupan layanan air perpipaan yang baru mampu melayani sekitar 47% dari 9.558.198 jiwa populasi warga DKI. Berarti 53% belum menikmati air bersih dan mereka menggunakan air bawah tanah. Hal itu mendorong eksploitasi berlebihan terhadap cadangan air tanah, khususnya air tanah dalam. Eksploitasi cadangan air tanah tinggi, sedangkan kapasitas pemulihan sangat rendah. Apa yang akan dilakukan? Kami membatasi pemakaian air tanah untuk keperluan komersial seperti sumur dalam (bor) maksimal 100 m3 per hari setiap titik, sumur pantek maksimum pemakaian 10 m3 per hari setiap titik. Kami terus meningkatkan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap pengeboran serta pemakaian air tanah dengan memberikan teguran,

peringatan, penyegelan, sampai pengecoran sumur. Upaya lainnya? Biro Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI sudah memperketat perizinan pemanfaatan air tanah dalam. Apa lagi penyebab penurunan muka tanah di Ibu Kota? Land subsidence. Penurunan muka tanah akibat proses pemadatan/kompaksi alami, beban statis bangunan antara lain beban bangunan gedung dan jalan, pergerakan kulit bumi/ lempeng tektonik, dan dampak pengambilan air berlebihan. Dinas Pertambangan DKI dan LPPM ITB telah melakukan studi tentang terjadinya penurunan permukaan tanah Jakarta. Apa hasilnya? Berdasarkan studi yang dilakukan Dinas Pertambangan DKI dan LPPM ITB pada 1999, pengambilan air tanah berperan menimbulkan land subsidence sebesar 17,5%, sedangkan 82,5% lagi akibat beban bangunan dan kompaksi. Sekarang ini muncul kegiatan usaha yang menggunakan sumur bor dan sumur pantek. Mengapa tidak ditertibkan? Penert i b a n terus kami lakuk a n . Pada 20092010 t e rcatat 570

lokasi kegiatan usaha dikenai sanksi, 122 peringatan, 44 disegel, 72 dicor, dan 4 perusahaan laundry di Jakarta Barat dijatuhi sanksi pidana. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 17 Februari 2011 yaitu menjatuhkan denda Rp15 juta subsider kurungan empat bulan. Sanksi perdata juga telah dikenakan terhadap 12 lokasi kegiatan usaha sebesar Rp4,9 miliar. Pengusaha tersebut menggunakan air tanah tanpa izin dan tidak membayar pajak. Warga yang menggunakan PAM tidak menyedot air tanah. Mengapa air di wilayah tersebut tidak dimanfaatkan? Kami membuat sarana konvensi (sumur resapan dan injeksi di Situ Babakan, Danau Sunter, Duku Atas, dan Pulo Mas) serta alat pemantau dengan AWLR dan telemetri. Apakah tidak ada upaya untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang menyedot air secara berlebihan? Perlu peningkatan tarif pajak air bawah tanah relatif tinggi dari tarif air bersih perpipaan (PAM) untuk tujuan konservasi sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI No 37/2009 tentang Harga Dasar Air Tanah Terendah Rp8.866 dan Tertinggi Rp23.333 per Sumur dan Satu Titik. Dasar SK Gubernur DKI No 4554/1999 terendah Rp650 sampai Rp4.400 per sumur dan satu titik. (J-1)

DOK PEMPROV DKI

Peni Susanti Kepala Biro Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI

JUMAT, 25 FEBRUARI 2011 | MEDIA INDONESIA | HALAMAN 30

KETUA, Moh. Mahfud MD ANGGOTA-ANGGOTA, Achmad Sodiki M. Arsyad Sanusi Maria Farida Indrati Hamdan Zoelva M. Akil Mochtar Harjono Ahmad Fadlil Sumadi Muhammad Alim

6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan perkara ini terdapat 1 (satu) orang Hakim Konstitusi yang pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Hakim M. Akil Mochtar, sebagai berikut: [6.1] Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim M. Akil Mochtar Dissenting Opinion Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar terhadap Pasal 1 angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sepanjang frasa ” ... maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”, saya memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara menjamin negara hukum yang demokratis, prinsip tersebut ditetapkan secara tegas di dalam Pasal 28I ayat (5) yang menyatakan ”Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Oleh sebab itu, semua produk yang dihasilkan oleh negara termasuk produk hukumnya harus ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat menuju masyarakat Indonesia adil dan makmur. Salah satu ciri yang diakui secara universal oleh negara hukum yang demokratis adanya pengakuan atas asas legalitas dalam segala bentuk. Asas legalitas adalah asas yang dipakai untuk menjamin asas-asas lainnya, antara lain asas pembatasan kekuasaan pemerintah dan hak-hak asasi (Lunshof); Di Indonesia asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang menyatakan, “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu”, yang dalam bahasa latinnya dikenal dengan sebutan ”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”. Perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut mengandung makna asas lex temporis delicti, artinya Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-

Undang yang ada pada saat delik terjadi (nonretroaktif). Asas legalitas adalah asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang di dalamnya mengandung beberapa hal, yaitu prinsip lege praevia, artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa Undang-Undang sebelumnya; prinsip lege scripta. artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa Undang-Undang tertulis; prinsip lege certa, artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan UndangUndang yang jelas; dan prinsip lege stricta. Artinya, tidak ada perbuatan pidana tanpa Undang-Undang yang ketat. Sesuai dengan asas lex certa maka perumusan hukum pidana harus mengutamakan kejelasan, tidak multitafsir, adanya kepastian hukum. Asas lex certa menurut doktrin hukum pidana menganut prinsip: 1. tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang; 2. tidak ada penerapan Undang-Undang pidana secara analogis; 3. tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; 4. tidak diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku surut; 5. tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan UndangUndang; 6. penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan Undang-Undang. Hal yang demikian itu, bertolak dari nilai-nilai untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penegak hukum, menjamin adanya kepastian hukum, dan pidana yang dijatuhkan bersumber kepada hukum yang tertulis. Sejak kelahirannya hukum pidana dibentuk untuk mengatur dan menerapkan sanksi pidana terhadap perbuatan seseorang (daad–strafrecht), namun dalam perkembangannya kemudian dengan pengaruh gerakan humanisme maka hukum pidana juga diwajibkan mempertimbangkan seseorang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ketika perbuatan itu dilakukan yang bersangkutan di bawah umur atau dalam keadaan gila, maka pemberlakuan ketentuan pidana dikecualikan terhadap yang bersangkutan, sehingga dalam doktrin hukum pidana muncul sebutan daad-dader strafrecht. Dengan demikian, sangat jelas adresat hukum pidana adalah perbuatan seseorang yang melanggar aturan pidana, dan bukan kepada status sosial atau status hukum orang yang bersangkutan (orang dewasa maupun anak) [Romli Atmasasmita (2005:2)]; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, bertanggal 25 Juli 2006 terkait dengan Pengujian UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah memberikan pertimbangan terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil dalam Undang-Undang a quo yang bertentangan dengan prinsip asas legalitas, yang pertimbangannya adalah sebagai berikut: “… Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga

Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut: 1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada; 2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip nullum crimen sine lege stricta; 3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (formele wederrechtelijk), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilah Bestimmheitsgebot; Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, ...dst; Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatanperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;…” Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, pelaksanaan asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan suatu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar

Media Indonesia suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada, yang merupakan pengakuan dan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Dengan demikian, dalam hal seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi saja mendapat perlindungan dan jaminan konstitusional, adalah ketidakadilan jika seorang anak Indonesia yang kemudian diduga melakukan tindak pidana, tetapi tindakan tersebut tidak diatur secara rinci, pasti, dan cermat dalam Undang-Undang, dijatuhi pidana yang hal tersebut merupakan tindakan mengkriminalisasi terhadap semua anak Indonesia. Padahal tujuan asas legalitas adalah untuk melindungi setiap orang dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam menangkap, manahan, atau menuntut seorang anak ke pengadilan tanpa menyebutkan ketentuan atau peristiwa pidana yang dilanggar; Tujuan akhir dari hukum pidana adalah perlindungan tertib hukum sehingga jika interprestasi dilakukan berdasarkan tujuan yang kabur berarti kita mengganti bendungan dengan pagar yang tidak mampu memberikan batasan yang tegas, kita akan cenderung menerima prinsip yang berlaku di Rusia pada jaman Stalin: perbuatan apapun yang secara sosial dipandang berbahaya akan dianggap sebagai tindak pidana (Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003 53-54); Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut saya seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 angka 2 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sepanjang frasa, ” ... maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan” bertentangan dengan UUD 1945; PANITERA PENGGANTI, Ida Ria Tambunan

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 24 Februari 2011 Plt. Panitera,

Kasianur Sidauruk Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi. go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Telp. (021) 23529000.

O LAHRAGA

MEDIA INDONESIA | JUMAT, 25 FEBRUARI 2011 | HALAMAN 32

Gelar Inter Milan Terancam Sebuah gol Mario Gomez bisa menyulitkan sang juara bertahan untuk lolos ke delapan besar Liga Champion. ANTON KUSTEDJA

Sebaliknya, FC Hollywood mempunyai tiga kesempatan. Salah satunya berbuah gol. Meski demikian, Zanetti tetap optimistis timnya masih berpeluang untuk lolos ke perempat final. “Kini kami akan pergi ke Muenchen untuk mengejar kemenangan. Kami harus mencetak gol di Allianz Arena dan kami punya segalanya untuk menatap ke depan dengan keyakinan. Faktanya dalam pertandingan tadi kami bisa bertahan saat dibutuhkan dan dekat sekali mencetak gol kala

TERIMA KASIH: Striker Bayern Muenchen Mario Gomez (kiri) didampingi rekannya, Arjen Robben,

mencari kemenangan dan itu sangat indah. Seluruh dunia melihat pertandingan yang indah dan saya kira kedua tim telah membuat suporter masing-masing senang. Sewaktu laga final musim lalu, mereka menyerang lebih sedikit daripada sekarang,” kata arsitek asal Belanda ini. Van Gaal sebelumnya memprediksikan Inter sama dengan tim Italia lainnya yang condong untuk memperkuat pertahanan. Namun, pada laga kemarin, Nerazzurri yang kini ditukangi Leonardo ternyata bermain menyerang secara terbuka. Be berapa kali tuan rumah tercatat mengancam gawang FC Hollywood, antara lain melalui Maicon, Samuel Eto’o, dan Esteban Cambiasso. Sebaliknya, Bayern juga mengejar gol lewat permainan dari dua sayap andalannya, Arjen Robben dan Franck Ribery yang telah pulih dari cedera. Hasilnya, mereka akhirnya menjebol gawang Julio Cesar setelah bola pantul hasil tembakan Robben diteruskan Gomez. “Bayern boleh saja menguasai bola lebih banyak, tetapi kualitas peluang kami lebih baik jika dibandingkan dengan yang mereka miliki,” kata Leonardo yang tetap yakin Inter melaju. (Reuters/R-1)

menyampaikan terima kasih atas dukungan minoritas fan mereka kala menghadapi Inter Milan pada leg pertama 16 besar Liga Champion di Stadion San Siro, kemarin.

[email protected]

T

RADISI belum ada klub juara yang mampu mempertahankan gelar sejak era Liga Champion pada 1992 mulai menunjukkan pertanda. Sang juara bertahan Inter Milan terancam tersingkir di babak 16 besar setelah menelan kekalahan pada leg pertama di kandang sendiri, San Siro, kemarin dini hari. Jawara Liga Italia itu dipaksa menyerah 0-1 atas finalis yang dikalahkannya musim lalu Bayern Muenchen. Sebuah gol yang disarangkan striker klub Jerman itu, Mario Gomez, menjelang akhir pertandingan bisa jadi bakal sangat menyulitkan Inter untuk melangkah ke babak selanjutnya. Seperti juga diakui sang kapten Javier Zanetti. “Tentu saja kami terpukul. Sangat disayangkan jika melihat hasilnya karena kami begitu menaruh perhatian untuk pertandingan ini dan Liga Champion. Kami memiliki banyak peluang untuk bisa memimpin. Jadi, saya kira hasil imbang lebih adil,” kata bek asal Argentina itu seperti dilansir Football Italia. Memang, statistik ESPN menunjukkan Nerazzurri memiliki empat peluang untuk menjebol gawang tamunya itu, tetapi tidak satu pun menghasilkan gol.

Terkejut Keunggulan satu gol itu pa ling tidak memudahkan beban mereka saat bertanding di rumah sendiri pada 15 Maret. Pelatih Louis van Gaal me nga ku terkejut atas karakter permainan tuan rumah yang dinilainya agak berbeda. “Jujur saja Inter mengejutkan saya. Mereka benar-benar

AP/ANTONIO CALANNI

Arsenal Kehilangan Fabregas dan Walcott KEMENANGAN 1-0 Arsenal atas Stoke City dalam lanjutan Liga Primer, kemarin, harus dibayar mahal. Kapten Cesc Fabregas dan Theo Walcott harus keluar karena cedera. Satu-satunya gol dalam duel itu dilesakkan Sebastien Squillaci saat pertandingan baru berjalan 8 menit. Cedera keduanya jelas memukul pelatih the Gunners Arsener Wenger. Selain Fabregas dan Walcott berada di tempat kedua dan ketiga sebagai pengumpan matang Arsenal di belakang Andrei Arshavin (11 assist), pekan ini adalah hari sibuk bagi tim yang bermarkas di Emirates Stadium tersebut. Akhir pekan ini, Arsenal akan ditantang Birmingham di Piala Liga. Laga tersebut begitu penting karena itu merupakan kesempatan paling bagus bagi tim London Utara tersebut untuk mengakhiri kering trofi yang sudah berlangsung sekitar lima tahun. Kemudian pada 2 Maret,

menyerang,” imbuhnya. Di lain pihak, kubu Bayern menyambut kemenangannya dengan sukacita.

Arsenal melakoni laga replay Piala FA kontra Leyton. Tiga hari berselang Sunderland telah menanti di kancah Liga Primer. Jadwal padat itu berlanjut pada lawatan ke markas Barcelona di leg kedua 16 besar Liga Champion. Kemenangan 2-1 yang didapat di pertemuan pertama jelas belum 100% menjamin kelolosan Arsenal. “Soal cedera menjadi perhatian, tetapi itu bisa terjadi kepada siapa pun. Cesc sangat kecewa, begitu juga saya. Itu bukan kesalahan Cesc dan bukan kesalahan saya. Itu merupakan bagian dari olahraga ini. Sungguh aneh memang karena itu terjadi di awal pertandingan, tetapi kami harus menghadapinya. Theo juga kecewa,” jelas Wenger. Lepas dari cedera Fabregas dan Walcott, semangat tim serta mentalitas yang telah dewasa merupakan aspek positif lain yang ditunjukkan tim London Utara tersebut. “Saya pikir tim sudah dewasa tentu saja.

Walau kurang kreatif, kurang berpengaruh, dengan otak, kecerdasan, dan sikap tenang, kami bisa menang.” Dengan tambahan tiga angka, Arsenal kini mengoleksi 56 poin atau hanya terpaut satu poin dengan Manchester United di puncak klasemen. Stoke berada di posisi 10 dengan 33 poin. Dari Seri A, debut pelatih baru Vicenzo Montella berbuah manis. Ia sukses membawa AS Roma menang 1-0 atas Bologna di Stadio Dall’Ara. Gol tunggal Roma disumbang Danielle De Rossi di menit 45. Rossi berhasil memotong dari sisi kiri lapangan dan melepaskan bola cantik ke dalam jala Bologna. Hasil itu membuat koleksi poin Roma bertambah jadi menjadi 42 dan mereka naik ke posisi keenam melewati Juventus. Sebaliknya, Bologna masih tertahan di papan tengah dengan hanya meraup 32 poin. (Era/R-3)

AP/MATT DUNHAM

CEDERA: Pemain Arsenal Theo Walcott terjatuh dan mengalami cedera saat berbenturan dengan pemain Stoke City Dean Whitehead dalam pertandingan Liga Primer Inggris dini hari kemarin.

Hasil Komisi Banding belum Jelas KOMISI Banding Komite Pemilihan PSSI masih terus mempelajari dan membahas memori banding yang diajukan empat bakal calon komite eksekutif (exco) yang sama-sama terganjal pada tahapan verifikasi Komite Pemilihan Pengesahan Calon Exco PSSI 2011-2015 itu. “Kami masih belum bisa memastikan kapan (tugas) ini bisa diselesaikan,” ungkap Alfred Simanjuntak, anggota Komisi Banding Komite Pemilihan, kemarin. Empat bakal calon Exco PSSI 2011-2015 yang tak lolos dari proses verifikasi dan menga-

jukan banding adalah Arifin Panigoro, George Toisutta, Sihar Sitorus, dan Tuty Dau. Arifin Panigoro tak lolos verifikasi untuk pengajuan calon ketua umum dan wakil ketua umum, George untuk posisi ketua umum, sedangkan Sihar dan Tuty Dau sama-sama untuk posisi anggota exco. Tenggat untuk Komisi Banding semula disebutkan tiga hari, terhitung sejak Rabu (23/2). Namun, Komisi Banding yang diketuai pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana dengan wakil ketua Gayus Lumbuun

ini diperkirakan butuh waktu lebih lama lagi, mengingat hingga kemarin tim kuasa hukum George masih menambahkan berkas baru. Komunitas sepak bola nasional kini mengharapkan Komisi Banding tidak terpengaruh dengan kondisi yang tengah mendera persepakbolaan nasional. Sebelumnya, Menpora Andi Alfian Malarangeng mengeluarkan 25 butir pernyataan yang antara lain menilai Komite Pe milihan dengan sengaja menjegal Arifin dan George

dalam proses verifikasi, serta mendesak agar Komisi Banding meloloskan kedua tokoh itu. Hanya Tjipta menegaskan bahwa Komisi Banding tidak akan terpengaruh oleh PSSI dan Menpora. Tjipta akan tetap bersikap independen. Menurutnya, Komisi Banding bekerja atas dasar hukum yang jelas, yakni Statuta FIFA, Statuta PSSI, dan Standard Electoral Code FIFA. “Dasar hukumnya sudah jelas, yakni aturanaturan FIFA. Kedaulatan sepak bola ada di tangan FIFA, bukan pemerintah.” (*/R-1)

Lagi, Wakil Spanyol Tersingkir SATU per satu wakil Spanyol di Liga Europa tersingkir. Setelah Atletico Madrid, kini giliran Sevilla. Salah satu klub terbaik di La Liga itu disingkirkan FC Porto meski pada leg kedua babak 32 besar, kemarin, menang 1-0. Kemenangan satu gol itu tidak cukup untuk menolong Frederic Kanoute dan kawankawan melaju ke 16 besar. Di laga pertama di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla kalah 1-2. Di babak selanjutnya, Porto sudah dinanti CSKA Moscow yang sehari sebelumnya berhasil mengatasi Paok Saloniki dengan keunggulan agregat 2-1 setelah pada leg pertama unggul 1-0 atas tim wakil Yunani itu. Luis Fabiano menjadi pencetak gol satu-satunya dalam duel itu pada menit 71. Fabiano sukses melewati celah di antara dua bek lawan untuk mencetak gol. Sevilla semakin diuntungkan dengan pengartumerahan salah satu pemain Porto, Alvaro se usai melakukan ganjalan de ngan dua kaki pada salah satu pemain Sevilla pada menit 73. Hasilnya mereka pun semakin leluasa melakukan serangan. Sayangnya keadaan itu tidak bertahan lama. Empat menit

setelah Alvaro dikartumerahkan, giliran salah satu pemain Sevilla, Alexis, menerima kartu kuning kedua seusai menarik Hulk sampai jatuh. Kedua pun akhirnya sama-sama tampil dengan 10 pemain. Kekalahan itu membuat kubu Sevilla meradang. Mereka semakin kecewa setelah seusai laga Fabiano kembali melontarkan niatnya untuk hengkang dari Sevilla akhir musim nanti. Liverpool dan Tottenham disebut-sebut siap menerima jika striker asal Brasil itu memilih hengkang. Tak bisa dimungkiri, Fabiano adalah salah satu penyerang terbaik dunia saat ini. Ia sudah memenangi Piala UEFA, Piala Super, dan Piala Raja bersama Sevilla sejak direkrut dari Porto pada 2005. “Kini saya berada di pertengahan musim dan saat ini bukan waktu yang tepat untuk bicara. Namun, yang jelas waktu saya bersama Sevilla sudah habis,” kata Fabiano kepada situs olahraga Brasil, Globoesporte. “Saya sudah mendapatkan banyak gelar bersama Sevilla dan bertanding di Liga Champion. Namun, dalam sepak bola tidak ada yang tidak ber-

akhir.” Dalam bursa transfer Januari lalu, Sevilla menolak sejumlah pinangan, termasuk dari tiga klub Brasil. Keputusan Sevilla tersebut mengecewakan Fabiano yang sudah 43 kali memperkuat Brasil itu. “Klub-klub seperti Corin-

thia n s , Santos, dan Inter Porto Alegre menginginkan saya. Namun, Sevilla menolak tawaran mereka,” kata Fabiano. Selain pindah klub, ternyata mimpi utama Fabiano adalah terus memperkuat tim nasional Brasil. “Mimpi terbesar saya adalah tetap mengenakan Canarinha (seragam kuning Brasil) dan membantu Brasil memenangi Copa Amerika berikutnya. Saya meninggalkan Piala Dunia dengan kekecewaan dan kini saya menginginkan Luis Fabiano gelar.” (Era/R-3) Pemain Sevilla

REUTERS/JAVIER BARBANCHO

O LAHRAGA


Target Deschamps Terpenuhi Manajer Manchester United Sir Alex Ferguson kecewa timnya pulang tanpa gol dari markas Marseille dalam laga babak 16 besar Liga Champion. ARIES WIJAKSENA

H

ASIL imbang 0-0 kala menjamu Manchester United di Stade Velodrome pada leg pertama babak 16 besar Liga Champion, kemarin dini hari, ternyata sesuai dengan target pelatih Olympique Marseille Didier Deschamps. “Saya pikir, pada pertandingan pertama sangat penting untuk tidak kebobolan. Kami telah melakukannya. Itu hal sulit karena kami berhadapan dengan Manchester United,” katanya seusai pertandingan. Deschamps pun memuji anak asuhnya yang bermain baik sehingga target menahan imbang tanpa gol berjalan mulus. “Saya sangat senang kepada pemain karena mereka telah melakukan yang terbaik. Tidak kebobolan merupakan modal penting untuk menghadapi leg kedua di Old Trafford dan mungkin kami akan mendapat peluang mencetak gol,” ujar mantan kapten tim nasional Prancis saat meraih Piala Dunia 1998 itu. Menurut dia, sangat sulit menahan imbang tim raksasa seperti MU. Selain kualitas pemain yang bagus, ‘Setan Merah’ juga memiliki arsitek andal dan berpengalaman. “Pada akhirnya, pertandingan semakin sulit karena MU mengubah skema menjadi 4-4-2 dan kami banyak kehilangan bola. Mendekati akhir pertandingan, keadaan semakin sulit bagi kami.” Hasil imbang ini, lanjutnya, membuat peluang lolos kedua tim menjadi fifty-fifty. Pertemuan kedua akan digelar di Manchester pada 15 Maret. Untuk lolos, MU membutuhkan kemenangan. Adapun Marseille hanya butuh hasil seri selain 0-0.

AP/CHRISTOPHE ENA

KETAT: Ujung tombak Manchester United Dimitar Berbatov (kanan) dikawal ketat bek Marseille Souleymane Diawara dalam laga pertama babak 16 besar Liga Champion di Stadion Velodrome, kemarin dini hari. Namun, ‘Setan Merah’ berpeluang lebih besar karena bermain di kandang. “Saya pikir, mereka selalu menjadi favorit. Hasil imbang bukan hasil buruk bagi kami. Tetapi, itu juga hasil bagus untuk MU,” tuturnya. Bahaya Sementara itu, Manajer MU Sir Alex Ferguson merasa tidak puas dengan hasil imbang itu. Saat pertandingan berlangsung, jarang mendapat peluang emas. Hasil imbang ini tidak sesuai dengan perkiraan Sir Alex. Menurut Ferguson, skor

kacamata ini bisa menjadi berbahaya bagi MU bila Marseille mampu mencetak gol pada leg kedua. Meski demikian, secara keseluruhan ia optimistis akan lolos. “Pertandingan ini merupakan pertandingan mengecewakan bagi saya. Ini akan menjadi bahaya jika terjadi gol di kandang. Tapi bagi kami ini mengenai memenangi pertandingan. Jika kami menang, kami lolos. Saya pikir kami memiliki kesempatan bagus,” ungkap pelatih berkebangsaan Skotlandia itu kepada ITV Sport. “Marseille berusaha untuk

memastikan bahwa mereka tidak kebobolan. Kami beberapa kali mendapatkan posisi bagus untuk menang, tapi ternyata itu tak cukup.” Permainan MU pun jauh dari kata baik. Mereka kerap salah umpan dan terlalu banyak membuang bola. Wayne Rooney, Luis Nani, dan Dimitar Berbatov terlihat tidak padu di lini depan. Dukungan dari tengah pun kurang dan memaksa Rooney harus kembali ke belakang untuk menjemput bola. Beruntung bagi MU, Nemanja Vidic dan Chris Smalling tampil baik se-

hingga pertahanan MU sulit ditembus. Ferguson juga menyesalkan keputusan wasit yang tidak memberikan kartu merah ketika Wayne Rooney dilanggar saat berpeluang mencetak gol. “Saya pikir Marseille sangat beruntung. Wasit dalam posisi bagus dan saya tidak tahu mengapa ia tidak memberi kami tendangan bebas, dan lagi pula keputusan setelah itu seharusnya kartu merah,” tegas Ferguson yang melatih MU sejak 1986. (Rtr/AP/R-3) [email protected]

31

Arsenal kembali Bajak Calon Bintang Barca Ia juga mengatakan kesepaKE KERUGIAN Bercelona saat kehilangan Cesc Fabregas kem- kan itu tidak bermoral. “Saya ke bali terulang. Arsenal berhasil benci ketika klub lain datang ba menggaet pemain muda yang dengan menawarkan uang m dididik Akademi Sepak Bola sebelum mereka berulang tahun di Bercelona, Jon Miquel Toral ke-16. Ini adalah cara legal, tapi Be tidak bermoral.” Harper. Ha Menurut Rosell, kehilangan Kepindahan Toral, yang pada 5 Februari lalu genap berusia bintang sekaliber Cesc Fabre16 tahun, mengingatkan saat gas sangat menyakitkan kareFabregas pindah dari Barcelona na Arsenal hanya membayar Fa ke London pada September 700 ribu pound. Terlebih pada 2003 lalu. Ketika itu Fabregas musim lalu the Gunners menolak 20 juga berusia 16 tahun. Saat ini, tawaran lebih dari 30 juta pound jug Fabregas telah berusia 23 tahun dari klub yang menemukan Fa dan menjadi pemain andalan, dan mengembangkan bakat da Fabregas. serta kapten the Gunners. se Masalahnya, para pemain Toral digaet Arsenal dengan muda di Akadenilai konmi Sepak Bola trak 350 ribu tra Bercelona berpoundsterling. po pikiran bahwa Namun, berita Na mereka lebih tentang proses ten memiliki kekepindahan sempatan yang pemain gelanpe lebih baik jika dang muda itu da memulai karier meng hangat m mereka di tim dan menjadi da MADRID-BARCELONA.COM sepak bola lain sensitif karese karena sulit na dilakukan Jon Miquel Toral Harper mendapat kesaat Bercelona Pemain Barcelona sa sempatan menkalah 1-2 dari ka Arsenal dalam leg I babak 16 jadi pemain inti di tim asal Ar besar Liga Champion, pekan Catalan itu. be Toral, yang ibunya berkebanglalu. lal Presiden Barcelona Sandro saan Inggris, telah empat tahun Rosell dalam wawancara de- belajar di Akademi Sepak Bola Ro ngan sebuah stasiun televisi di Barcelona. Namun, ia belum ng Catalan, Spanyol, mengkritisi dikontrak secara profesional Ca proses pembelian Toral. Rosell sehingga ia bisa mengikuti Cesc pr menuduh proses pindahnya Fabregas untuk meninggalkan m Toral adalah buah intrik yang Camp Nou untuk Arsenal. To Rosell juga menyatakan akan dilakukan Chief Executive Ardi senal Ivan Gazidis dengan agen melakukan berbagai cara untuk se Toral, Pere Guardiola, yang mendapatkan kembali Fabregas To merupakan saudara kandung pada jendela transfer musim m pelatih Barcelona Pep Guar- panas ini. pe Gelandang 23 tahun itu diola. di Rosell mengaku tidak senang dianggap sebagai pengganti dengan cara penyepakatan itu. ideal untuk playmaker Xavi, de “Kami berkepentingan untuk yang berusia 31 tahun pada “K membangun skuat masa depan. Januari ini. m “Barca harus memiliki tim terSangat penting untuk menjaga Sa pemain muda kami agar ber- baik dan kita harus memenuhi pe sama-sama membuat landasan permintaan dari staf. Kehadiran sa cara kami bermain sepak bola,” Cesc adalah permintaan staf,” ca katanya. (Reuters/Ars/R-3) kata Rosell. ka

Khadafi di Ujung Tanduk

Recommend Documents