EKSISTENSI DAN PROBLEMATIKA PROFESI NOTARIS Oleh : H. Enju Juanda, S.H., M.H.*) ABSTRAK Untuk mewujudkan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang didalamnya menerangkan mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum diperlukan Jabatan Notaris maka pada Tahun 2004 dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan definisi Notaris yaitu sebagai berikut : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Sehingga dengan demikian oleh karena Akta Notaris adalah merupakan Akta Otentik, maka Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna atau lengkap, sebagaimana ditentukan Pasal 165 HIR. Kata Kunci : Akta Notaris Merupakan Akta Otentik Yang Berkekuatan Pembuktian Sempurna Atau Lengkap. ABSTRACT To realize the Republic of Indonesia as a state law based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 in order to ensure certainty, order and legal protection for those who require written evidence to be authentic in it explain the situation, event or legal act required Position notary then in 2004 issued the Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2004 concerning Notary as amended by No. 2 Year 2014 concerning the Amendment to Law Number 30 Year 2004 on Notary. Under the provisions of Article 1 paragraph 1 of Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2004 concerning Notary as amended by No. 2 Year 2014 concerning the Amendment to Law Number 30 Year 2004 on Notary provides definitions Notary as follows: Notary is an official public authorities to create an authentic deed and other authorities referred to in this Act. Thus because of Deed is an authentic deed, the deed of Notary has the strength of evidence is perfect or complete, as provided in Article 165 HIR. Keywords: authentic Letter of Deed Is Its Strength of Evidence Perfect or Complete.
*)
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh.
177
I.
PENDAHULUAN
Haag, Nederland, tanggal 23 Agustus-
Notaris berasal dari perkataan
22 September 1949. Salah satu dari
Notarius ialah nama yang pada zaman
KMB tersebut yaitu, adanya Penyerahan
Romawi diberikan kepada orang-orang
Kedaulatan dari Pemerintahan Belanda
yang menjalankan pekerjaan penulis.
kepada
Ada juga pendapat yang mengatakan
untuk seluruh Wilayah Indonesia kecuali
bahwa nama Notaris berasal dari “Nota
Irian
Literia” yaitu tanda (letter merk atau
Papua. Adanya Penyerahan Kedaulatan
karakter) yang mengatakan sesuatu
tersebut membawa akibat kepada status
perkataan. Kemudian dalam abad ke
Notaris berkewarganegaraan Belanda di
lima dan ke enam sebutan Notarius
Indonesia
(notariil)
diberikan
Republik
Barat
Indonesia
yang
Serikat
sekarang
harus
adalah
meninggalkan
kepada
penulis
jabatannya. Dengan demikian, terjadilah
Raja
(kaizer),
kekosongan Notaris di Indonesia, untuk
sedangkan pada akhir abad kelima
mengisi kekosongan tersebut, sesuai
sebutan
kepada
dengan kewenangan yang ada pada
yang
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
melaksanakan pekerjaan administratif
Serikat dari tahun 1949 sampai dengan
(Soegondo Notodisoerjo; 1993 : 13).
tahun
(sekretaris)
pribadi
tersebut
diberikan
pegawai-pegawai
istana
Keberadaan Jabatan Notaris di
1954
mengangkat
menetapkan Wakil
Notaris
dan untuk
Indonesia pertama kali tercatat pada
menjalankan tugas Jabatan Notaris dan
tanggal
menerima protokol yang berasal dari
27
Agustus
1620
dengan
diangkatnya
Melchior
Kerchem
dari
Notaris
yang
berkewarganegaraan
Belanda menjadi Notaris yang disebut
Belanda.
Notarium Publicium di Jakarta, pada
Republik
saat
Jacatra
Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954
kepentingan
tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris
menjalankan
Sementara. Pada saat itu, yang disebut
kegiatannya sebagai Pejabat Umum
sebagai Notaris adalah mereka yang
yang
diangkat berdasarkan Ketentuan Pasal 2
itu
masih
tugasnya
adalah
publik
khususnya
melayani
bernama untuk
masyarakat.
(Komar
Andasasmita; 1991 : 29). Perkembangan mengenai
eksistensi
Tahun
1954,
Indonesia
Pemerintah mengeluarkan
Ayat (1) Stbl. 1860:3. jo Pasal 1 huruf a selanjutnya Notaris
dapat
Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33
dijelaskan bahwa tahun 1949 diadakan
Tahun
1954
ini
juga
sekaligus
Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den
ditegaskan berlakunya Reglement op 178
Het Notaris Abmt in Nederlands Indie
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
(Stbl.1860:3) sebagai Reglemen tentang
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris di Indonesia yang lebih
Jabatan Notaris memberikan definisi
dikenal
Notaris yaitu sebagai berikut :
dengan
Peraturan
Jabatan
Notaris (PJN) untuk Notaris di Indonesia
Notaris adalah pejabat umum
(Pengurus Pusat INI; 2008 : 104).
yang berwenang untuk membuat
Selanjutnya untuk mewujudkan Negara
Republik
Indonesia
Negara
Hukum
yang
akta otentik dan kewenangan
sebagai
lainnya sebagaimana dimaksud
berdasarkan
dalam Undang-undang ini.
Pancasila dan Undang-undang Dasar
Tugas
Notaris
adalah
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengkonstatir hubungan hukum antara
guna menjamin kepastian, ketertiban
para pihak dalam bentuk tertulis dalam
dan perlindungan hukum bagi yang
format tertentu, sehingga merupakan
membutuhkan alat bukti tertulis yang
suatu akta otentik. Ia adalah pembuat
bersifat
dokumen yang kuat dalam suatu proses
otentik
menerangkan peristiwa
yang
didalamnya
mengenai
atau
keadaan,
perbuatan
hukum (Tan Thong Kie; 2000 : 159)
hukum
Sikap
Notaris
pada
saat
diperlukan Jabatan Notaris maka pada
melaksanakan profesinya secara prinsip
Tahun
Notaris bersikap pasif melayani para
2004
dikeluarkan
Undang-
undang Republik Indonesia Nomor : 30
pihak
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Notaris hanya bertugas mencatat atau
sebagaimana
dengan
menuliskan dalam akta apa-apa yang
Undang-Udnang Nomor 2 Tahun 2014
diterangkan para pihak, tidak berhak
Tentang
mengubah atau menambah apa yang
telah
Perubahan
dirubah
Atas
Undang-
yang
menghadap
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
diterangkan
para
Jabatan Notaris.
Subekti; 1987 : 27).
kepadanya.
penghadap
(R.
Notaris merupakan suatu profesi II.
Tugas,
Kewenangan
dan
Kewajiban Notaris
dibandingkan
Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka
1
Undang-undang
yang mempunyai karakteristik tersendiri
Republik
profesi
lain
seperti
Advokat, Jaksa, Arbiter dan Hakim, mengingat
fungsi
dan
kedudukan
Indonesia Nomor : 30 Tahun 2004
Notaris yang sangat menentukan, maka
tentang Jabatan Notaris sebagaimana
dalam melakukan tugas profesionalnya
telah dirubah dengan Nomor 2 Tahun
seorang
notaris
harus
mempunyai 179
integritas moral. Adapun yang dimaksud
perundang-undangan dan/atau yang
dengan moral adalah segala penilaian,
dikehendaki
ukuran, karakter, perilaku, kesadaran,
berkepentingan
yang berhubungan dengan apa-apa
dalam
yang baik dan apa-apa yang buruk, atau
kepastian tanggal pembuatan akta,
mana yang benar dan mana yang salah
menyimpan
berdasarkan prinsip-prinsip umum yang
grosse, salinan dan kutipan akta,
diberlakukan
atas
semuanya itu sepanjang pembuatan
berasal
akta-akta itu tidak juga ditugaskan
perasaan dan perhitungan probabilitas
atau dikecualikan kepada pejabat
bukan berdasarkan pembuktian ilmiah
lain atau orang lain yang ditetapkan
(Munir Fuady, 2012 : 70), sehingga
oleh undang-undang.
kesadaran
berdasarkan manusia,
yang
karenanya dalam menjalankan tugas
(2) Selain
akta
oleh
yang
untuk
dinyatakan
otentik,
menjamin
akta,
memberikan
kewenangan
sebagaimana
dan kewenangannya seorang Notaris
dimaksud pada ayat (1), Notaris
sangat penting untuk memegang teguh
berwenang pula: :
nilai-nilai moral tersebut dan tentu saja
a. mengesahkan tanda tangan dan
norma-norma
yang
berlaku
di
masyarakat.
menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan
Adapun kewenangan
yang
menjadi
Notaris
adalah
mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan
surat-surat
di
sebagaimana yang ditetapkan dalam
bawah tangan dengan mendaftar
Pasal
dalam buku khusus;
15
Indonesia
Undang-undang
2004
c. membuat kopi dari asli surat-surat
tentang Jabatan Notaris sebagaimana
di bawah tangan berupa salinan
telah dirubah dengan Undang-Undang
yang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
sebagaimana
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
digambarkan dalam surat yang
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
bersangkutan;
Jabatan
Nomor
Notaris
30
Republik
yang
Tahun
menentukan
d. melakukan
memuat
uraian
ditulis
dan
pengesahan
sebagai berikut :
kecocokan fotokopi dengan surat
(1) Notaris berwenang membuat akta
aslinya;
otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, diharuskan
dan
ketetapan oleh
yang
peraturan
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 180
f. membuat akta yang berkaitan
e. memberikan
pelayanan
sesuai
dengan pertanahan; atau
dengan ketentuan dalam Undang-
g. membuat akta risalah lelang.
Undang ini, kecuali ada alasan untuk
(3) Selain
kewenangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
menolaknya; f. merahasiakan
segala
sesuatu
Notaris mempunyai kewenangan lain
mengenai Akta yang dibuatnya dan
yang
segala keterangan yang diperoleh
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan. Sedangkan
guna pembuatan Akta sesuai dengan
yang
menjadi
sumpah/janji
jabatan,
kecuali
kewajiban Notaris adalah sebagaimana
undang-undang menentukan lain;
ditetapkan Pasal 16 Ayat (1) Undang-
g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1
undang Republik Indonesia Nomor 30
(satu) bulan menjadi buku yang
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
memuat tidak lebih dari 50 (lima
sebagaimana
dengan
puluh) Akta, dan jika jumlah Akta
Indonesia
tidak dapat dimuat dalam satu buku,
Tentang
Akta tersebut dapat dijilid menjadi
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
lebih dari satu buku, dan mencatat
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun
sebagaimana yang menentukan sebagai
pembuatannya pada sampul setiap
berikut :
buku;
telah
Undang-Undang Nomor
2
dirubah
Republik
Tahun
2014
a. bertindak amanah, jujur, saksama,
h. membuat daftar dari Akta protes
mandiri, tidak berpihak, dan menjaga
terhadap tidak dibayar atau tidak
kepentingan pihak yang terkait dalam
diterimanya surat berharga;
perbuatan hukum;
i.
membuat
daftar
Akta
yang
b. membuat Akta dalam bentuk Minuta
berkenaan dengan wasiat menurut
Akta dan menyimpannya sebagai
urutan waktu pembuatan Akta setiap
bagian dari Protokol Notaris;
bulan;
c. melekatkan surat dan dokumen serta
j.
mengirimkan
daftar
Akta
sidik jari penghadap pada Minuta
sebagaimana dimaksud dalam huruf
Akta;
i atau daftar nihil yang berkenaan
d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan
dengan wasiat ke pusat daftar wasiat
Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan
pada
kementerian
Minuta Akta;
menyelenggarakan pemerintahan
di
yang urusan
bidang
hukum 181
dalam waktu 5 (lima) hari pada
pembuktian
minggu
2001 : 101) Akta dalam Pengetahuan
pertama
setiap
bulan
berikutnya;
Akta di bawah tangan dan Akta Otentik.
pengiriman daftar wasiat pada setiap
Yang
dimaksud
Pasal
1868
dengan Kitab
Akta
akhir bulan;
Otentik
mempunyai cap atau stempel yang
undang Hukum Perdata menyatakan
memuat lambang negara Republik
sebagai berikut :
Undang-
Indonesia dan pada ruang yang
Suatu akta otentik ialah suatu
melingkarinya
akta yang didalam bentuk yang
dituliskan
nama,
jabatan, dan tempat kedudukan yang
ditentukan
bersangkutan;
undang,dibuat
m. membacakan penghadap
Akta dengan
di
hadapan
dihadiri
oleh
undang-
oleh
atau
di
hadapan pegawai-pegawai umum
oleh
yang berkuasa untuk itu di tempat
paling sedikit 2 (dua) orang saksi,
di mana akta dibuatnya.
atau 4 (empat) orang saksi khusus
Akta Otentik
itu mengandung
untuk pembuatan Akta wasiat di
beberapa unsur pokok yaitu akta yang
bawah tangan, dan ditandatangani
dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat
pada
umum yang ditentukan Undang-undang yang
III.
Mertokusumo;
Ilmu Hukum dikenal dua macam yaitu
k. mencatat dalam repertorium tanggal
l.
(Sudikno
Kekuatan
Pembuktian
Akta
Notaris
dimaksudkan
dengan
pejabat
umum adalah Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil, yang
Pada perkembangan dewasa ini
berarti bahwa surat-surat yang dibuat
masyarakat dalam melakukan perbuatan
oleh
hukum dalam hubungan hukum antara
tersebut seperti akta notaris, vonis, surat
satu dengan lainnya terutama dalam
berita acara sidang, proses perihal
hubungan
menghendaki
pensitaan, surat perkawinan, kelahiran,
perbuatan hukum tersebut dituangkan
kematian adalah merupakan akta otentik
dalam sebuah Akta.
(Teguh Samudra; 1992 : 41).
keperdataan
dan
atau
dihadapan
pejabat
Akta adalah surat yang diberi
Sehingga dengan demikian oleh
tanda tangan, yang memuat peristiwa-
karena Akta Notaris adalah merupakan
peristiwa yang menjadi dasar dari pada
Akta
suatu hak atau perikatan yang dibuat
mempunyai
sejak semula dengan sengaja untuk
sempurna atau lengkap, sebagaimana
Otentik,
maka kekuatan
Akta
Notaris
pembuktian
182
ditentukan Pasal 165 HIR Akta Otentik
menjalankan
berkekuatan
dijerat
pembuktian
sempurna
hukum
dapat kita lihat dalam ketentuan Pasa
Hukum
Pasal 165 HIR menentukan sebagai
kepadanya.
berikut :
profesinya
tidak
melainkan
Pidana
dapat
Ketentuan
tetap
melekat
Adapun ketentuan pidana yang
“Akta otentik yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya yaitu tentang segala hal, yang tersebut di dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemerbitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.” (Mr. R. Tresna : 1993 : 142).
sangat mungkin disangkakan terhadap seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya terutama dalam pembuatan Akta Otentik adalah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 263 Kitab Undangundang
Hukum
Pidana
yang
berbunyi sebagai berikut : (1) Barangsiapa
membuat
surat
palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak,
sesuatu
(kewajiban)
perjanjian
atau
sesuatu
pembebasan utang, atau yang IV.
Potensi
Tindak
Pidana
Yang
Disangkakan Terhadap Notaris Ketentuan
Undang-undang
boleh
dipergunakan
keterangan
sebagai
bagi
sesuatu
perbuatan, dengan maksud akan
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
menggunakan
2004
Notaris
orang lain menggunakan surat-
dengan
surat itu seolah-olah surat itu asli
Indonesia
dan tidak dipalsukan, maka kalau
tentang
sebagaimana
telah
Undang-Undang Nomor
2
Jabatan dirubah
Republik
Tahun
2014
Tentang
atau
menyuruh
mempergunakannya
dapat
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
mendatangkan sesuatu kerugian
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
dihukum
tidak mengatur secara limatatif sanksi
surat, dengan hukuman penjara
pidana
selama-lamanya enam tahun.
bagi
Notaris
dalam
melaksanakan jabatannya, akan tetapi
karena
pemalsuan
(2) Dengan hukuman serupa itu juga
meskipun Undang-undang tersebut tidak
dihukum,
barangsiapa dengan
memuat ketentuan Pidana bagi Notaris
sengaja
menggunakan
tidak berarti seorang Notaris dalam
palsu atau yang dipalsukan itu
surat
183
seolah-olah surat asli dan tidak
diterangkan pada 2e dan 3e,
dipalsukan,
atau
kalau
hal
mempergunakan
dapat
tentang
surat
keterangan
yang
mendatangkan sesuatu kerugian.
dikeluarkan akan pengganti
(KUHP 35, 52, 64-2, 276, 277,
surat itu;
416, 417, 486).
5e. mengenai
2. Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana
yang
surat
piutang
berbunyi
atau
perniagaan
sebagai berikut :
utangsurat
yang
akan
diedarkan.
(1) Sitersalah
dalam
perkara
surat,
dihukum
memalsukan
(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum,
barangsiapa
dengan
penjara selama-lamanya delapan
sengaja menggunakan akte itu
tahun,
seolah-olah isinya cocok dengan
kalau
perbuatan
itu
dilakukan :
hal
1e. mengenai surat authentiek
pertama, seolah-olah itu surat asli
(KUHP 266).
dan
2e. mengenai surat utang atau surat
tanda
tidak
ayat
dipalsukan,
pemakaian
surat
jika
itu
dapat
mendatangkan sesuatu kerugian.
dari
sesuatu
(KUHP 4-3e, 35, 52, 64-2, 165,
negara
atau
sebagainya sesuatu
sebenarnya,
utang
(certificaat) surat
yang
atau
balai
dari
(instelling)
umum;
266, 275 s, 277 s, 416 s, 486). 3. Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana
yang
berbunyi
dengan
sengaja
sebagai berikut :
3e. mengenai
saham-saham
Barangsiapa
(aandeel) atau surat utang
memiliki
atau
sesuatu barang yang sama sekali
certificaat,
tanda
dengan
melawan
saham atau tanda utang dari
atau
sesuatu perserikatan, balai,
kepunyaan orang lain dan barang itu
atau
ada dalam tangannya bukan karena
perseroan
atau
maskapai;
kejahatan,
4e. mengenai talon atau surat
penggelapan,
tanda untung sero (dividend)
penjara
atau tanda bunga uang dari
tahun
salah
satu
sebagiannya
hak
surat
termasuk
dihukum
karena
dengan
hukuman
selama-lamanya atau
denda
empat
sebanyak-
yang 184
banyaknya Rp. 900,- (KUHP 35, 43,
terhadap
373, 376 s, 486).
melakukan
4. Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana
yang
berbunyi
seorang
Notaris
dalam
Jabatannya
dengan
sangkaan seorang Notaris dianggap orang
yang
turut
serta
melakukan
sebagai berikut :
(medepleger)
Penggelapan yang dilakukan oleh
bersama-sama
orang yang memegang barang itu
sebagaimana ditetapkan Pasal 55 dan
berhubung
Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum
dengan
pekerjaannya
atau jabatannya atau karena ia mendapat
upah
uang,
karena
dianggap
melakukan
hal
itu
Pidana.
dihukum
penjara selama-lamanya lima tahun.
V.
Problematika
Profesi
Jabatan
Notaris
(KUHP 35, 43, 376 s, 415, 432, 486, 513).
Kekuatan pembuktian sempurna
5. Pencucian
uang
(Undang-undang
atau
lengkap
sebuah
berlaku
2010
dan
termuat dalam Akta Otentik tersebut, hal
Pidana
itu kiranya dapat diilustrasikan ke dalam
Pencegahan
Pemberantasan
Tindak
Pencucian Uang). Modusnya, pemilik
para
Notaris
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun tentang
terhadap
Akta pihak
yang
sebuah contoh sebagai berikut :
uang melakukan pembelian saham
Si A meminjam uang kepada B,
yang kemudian dicatat dalam akta
pada waktu A meminjam uang
notaris. Modus pembelian saham
kepada B tersebut perjanjiannya
memudahkan
dilakukan
pelaku
pencucian
dihadapan
seorang
uang untuk memindahkan uang. Jika
Notaris yang menuangkannya ke
berbentuk saham, otomatis uang
dalam
hasil
sah,
dikemudian hari Si B mengelak
sehingga mudah dipindahkan sesuai
dan tidak mengakui meminjam
keinginan
uang kepada A, maka apabila
kejahatan
pelaku
menjadi
tindak
pidana.
suatu
akta.
proses
Apabila
Karenanya, notaris sebagai profesi
dalam
bertugas membuat akta pendirian
diajukan alat bukti tertulis akta
perusahaan dan jual beli saham
notaris
diminta mewaspadai kemungkinan
meminjam uang kepada A maka
terjadinya pencucian uang.
hakim terikat kepada apa yang
yang
persidangan
berisi
Ketentuan-ketentuan Pasal-pasal
termuat
dalam
tersebut di atas dapat disangkakan
tersebut
artinya
B
Akta hakim
telah
Notaris akan 185
menjatuhkan
putusan
B
mempunyai utang kepada B. Akan tetapi ada kemungkinan
VI.
Penutup
pihak yang dikalahkan dengan bukti
Kiranya Eksistensi Notaris sangat
Akta Notaris tersebut merasa tidak puas
diperlukan oleh masyarakat, akan tetapi
dan
Notaris
menyalahkan
Notaris
dengan
juga
dalam
melaksanakan
membuat berbagai alasan misalnya dia
jabatannya harus bertindak dibarengi
tidak pernah bertemu dengan notaris,
moralitas
atau dia mengatakan tidak mendapatkan
peraturan
penjelasan
berlaku.
dari
notaris
atau
dia
dan
memegang
perundang-undangan
teguh yang
mengatakan pada waktu membuat akta tersebut
berpura-pura
dan
alasan-
DAFTAR PUSTAKA
alasan lainnya yang pada pokoknya menyudutkan
notaris
dalam
melaksanakan jabatannya seakan-akan terbitnya akta tersebut karena terdapat kesalahan dari pihak Notaris. Untuk menghadapi kemungkinan persoalan-persoalan
tersebut
kiranya
seorang Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya
harus
selalu
Literatur : Andasasmita Komar; Notaris I, Ikatan Notaris Jawa Barat, Bandung, 1991. Fuady Munir, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999. Subekti R; Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
memperhatikan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya
dengan
dilandasi
moralitas yang tinggi serta ada hal-hal yang perlu dijalankan antara lain : -
Membuat pernyataan dari para pihak yang membuat Akta dengan tulisan langsung
sendiri
yang
pada
pokoknya yang bersangkutan benarbenar telah membuat Akta tersebut. -
Disediakan sarana Visual misalnya Foto atau CCTV.
-
Subekti R dan R. Tjitro Sudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992. Soesilo R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1995. Tresna R, HIR dan Komentarnya. Pradja Paramita, Jakarta, 2000. Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1990.
Saksi diusahakan bukan karyawan Notaris yang bersangkutan. 186
Notodisoerjo Soegondo; Hukum Notariat Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993. Thong Kie Tan; Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris Buku I, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 2000. Samudra Teguh, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992.
Sumber Perundang-undangan : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
187
