KETIDAKADILAN DALAM KEBEBASAN BERKONTRAK DAN KEWENANGAN NEGARA UNTUK MEMBATASINYA

Irdanuraprida Idris – Ketidak Adilan dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Negara Untuk Membatasinya

KETIDAKADILAN DALAM KEBEBASAN BERKONTRAK DAN KEWENANGAN NEGARA UNTUK MEMBATASINYA Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS Dosen Fakultas Hukum – UIEU [email protected]

ABSTRAK Kebebasan berkontrak merupakan suatu aspek hukum esensial dari kebebasan individu. Dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidak adilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sering tidak terjadi demikian sehingga negara menganggap perlu untuk campur tangan demi melindungi pihak yang lemah. Suatu kontrak dapat dikatakan dilarang oleh undang-undang, adalah tergantung bagaimana badan legislatif menentukannya. Dan apa yang dimaksud dengan public policy amat tergantung kepada nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh misalnya di Inggris ada 3 macam kontrak yang walaupun bertentangan dengan public policy, dan oleh pengadilan tidak dianggap illegal, tetapi tetap tidak mengikat. Campur tangan Negara dalam perjanjian-perjanjian yang sifatnya private sudah merupakan kelaziman bahkan suatu keharusan untuk melindungi pihak yang lemah. Dengan demikian kebebasan berkontrak yang tak terbatas sudah lama ditinggalkan. Kata Kunci: Ketidakadilan, Kebebasan Berkontrak, Kewenangan Negara

Uraian berikut mencoba meng-

Pendahuluan dapat

gali pemikiran Adam Smith dan Jeremy

karena

Bentham, menghubungkannya dengan

mencapai

keadaan Inggris pada masa revolusi,

tujuannya, yaitu mendatangkan kesejah-

mundurnya paham laissez faire yang

teraan seoptimal mungkin bila para

diikuti

pihak memiliki bargaining power yang

kebebasan berkontrak.

Kebebasan mendatangkan prinsip

ini

berkontrak

ketidakadilan hanya

dapat

oleh

pembatasan

terhadap

seimbang. Dalam kenyataannya hal

Di Negara-negara yang menga-

tersebut sering tidak terjadi demikian

nut sistem common law, kebebasan ber-

sehingga

perlu

kontrak dibatasi oleh peraturan per-

untuk campur tangan demi melindungi

undang-undangan dan public policy.

pihak yang lemah.

Bila suatu kontrak melanggar peraturan

negara

menganggap

perundang-undangan atau suatu public 77

Lex Jurnalica Vol.4 No.2, April 2007


policy, maka kontrak tersebut menjadi

untuk membuat atau tidak membuat

illegal.

kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.

Tinjauan Teori

Asas kebebasan berkontrak ini

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory

dibatasi

agreement) di antara 2 (dua) atau lebih

sebagai berikut:

pihak yang dapat menimbulkan, memo-

a. Harus memenuhi syarat sebagai

difikasi, atau menghilangkan hubungan

oleh

rambu-rambu

hukum

suatu kontrak;

hukum. (Henry: 1968, 394) Selanjutnya,

b. Tidak dilarang oleh undang-undang;

ada juga yang memberikan pengertian

c. Tidak bertentangan dengan kebia-

kepada kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian di mana hukum

memberikan

saan yang berlaku; d. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

ganti

kerugian

dari

kontrak

Kebebasan berkontrak merupa-

tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan

kan refleksi dari perkembangan paham

dari kontrak tersebut dianggap meru-

pasar bebas yang dipedomani berda-

pakan

sarkan prinsip liberal yang dipelopori

terhadap

wanprestasi

suatu

tugas

yang

harus

oleh Adam Smith. Adam Smith dengan

dilaksanakan. (Munir, 2002). Suatu perikatan dapat lahir,

teori ekonomi klasiknya mendasarkan

karena undang-undang maupun karena

pemikirannya pada ajaran hukum alam,

kontrak/perjanjian.

itu,

hal yang sama menjadi dasar pemikiran

sebenarnya kontrak merupakan salah

Jeremy Bentham yang dikenal dengan

satu sumber dari perikatan.

utilitarianism. Utilitarianism dan teori

Oleh

sebab

Kebebasan berkontrak (freedom

ekonomi klasik laissez faire dianggap

of contract) merupakan konsekuensi dari

saling

melengkapi

dan

sama-sama

berlakunya asas kontrak sebagai hukum

menghidupkan pemikiran liberal indivi-

yang mengatur dan merupakan bagian

dualistis. (P.S. Atiyah, 1979).

dari salah satu asas-asas yang terdapat

Kebebasan berkontrak merupa-

pada kontrak. Dalam hal ini yang

kan suatu aspek hukum esensial dari

dimaksudkan dengan asas kebebasan

kebebasan individu, tetapi dalam hal ini

berkontrak adalah suatu asas yang

kebebasan berkontrak merupakan kebu-

mengajarkan bahwa para pihak dalam

tuhan untuk menyeimbangkan kebe-

suatu kontrak pada prinsipnya bebas

basan seorang warga dengan kebebasan


78


sesama warga menjadi istimewa men-

tersebut dapat berbeda-beda menurut

desak seperti perkembangan industri

waktu dan tempat. Apakah suatu kontrak

yang menyebabkan pertentangan yang

dikatakan melanggar hukum (ilegal)

sangat jelas antara kebebasan formal dan

atau tidak dapat diberlakukan (unenfor-

tidak adanya kebebasan yang nyata di

cable)

pihak

keadaan kasus demi kasus. (Munir,

sebagian

besar

dari

warga

masyarakat. (W. Friedman: 1960, 47).

adalah

tergantung

kepada

2002)

Keduanya percaya individua-

Suatu kontrak dapat dikatakan

lisme sebagai nilai dan mekanisme

dilarang oleh undang-undang, adalah

sosial dan kebebasan berkontrak diang-

tergantung bagaimana badan legislatif

gap sebagai suatu prinsip yang umum.

menentukannya. Dan apa yang dimak-

Dalam Perkembangannya, laissez faire

sud dengan public policy (Tineke, 1998)

menimbulkan kepincangan dalam kehi-

amat tergantung kepada nilai-nilai yang

dupan masyarakat dan akibatnya kebe-

ada dalam suatu masyarakat. Sebagai

basan berkontrak mendapat pembatasan

contoh misalnya di Inggris ada 3 macam

oleh Negara.

kontrak yang walaupun bertentangan

Sebagaimana

layaknya

suatu

dengan public policy, dan oleh penga-

perjanjian, dalam kontrak para pihak

dilan tidak dianggap illegal, tetapi tetap

yang mengikatkan diri adalah subjek

tidak mengikat.

hukum. Adapun yang dimaksud dengan

Pertama adalah, kontrak yang

subjek hukum di sini adalah subjek

mengenyampingkan kekuatan penga-

Hukum Perdata, yaitu individu (natural

dilan untuk memeriksa dan mengadili.

person)

Namun klausul perjanjian di mana para

atau

badan

hukum

(legal

person)

pihak memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa, tidak dianggap sebagai para pihak mengenyampingkan

Pembahasan Undang-undang tertentu telah mencantumkan

ketentuan-ketentuan

kekuasaan pengadilan karena hukum yang telah memberikan hak untuk

yang boleh atau yang tidak boleh dican-

bertindak

tumkan

(Atiyah, 1979)

di

dalam

suatu

kontrak.

Sedangkan public policy lebih banyak

melalui

proses

arbitrase.

Dalam proses arbitrase, jika

ukuran-ukuran

salah satu pihak melanggar prosedur

kepatutan menurut penilaian masya-

arbitrase, maka pihak lainnya dapat

rakat.

mengajukan pelanggaran tersebut ke

berhubungan

79

dengan

Oleh karena itu public policy



pengadilan agar pengadilan memerin-

tertentu saja, tanpa memberlakukan hal

tahkan pihak lainnya mematuhi prosedur

yang serupa pada bagian lainnya, adalah

arbitrase yang telah disepakati tersebut.

batal karena bertentangan dengan social

Sebagai ilustrasi, dalam Scott v. Avery (1856), The House of Lord

welfare of the state (negara kesejahteraan) (Jimly Asshiddiqie, 1994).

memutuskan bahwa dibenarkan menurut

Dalam Lowe v. Peers (1768),

hukum bahwa dalam mengambil suatu

bahwa

keputusan, arbitrase didasarkan pada

datangani oleh seorang laki-laki diang-

question of law. (Tineke, 1998). Akan

gap bertentangan dengan social welfare

tetapi adalah bertentangan dengan public

of the state. Begitu juga janji untuk

policy bila perjanjian tersebut memuat

berpisah setelah perkawinan dilakukan

larangan bahwa question of law tersebut

adalah batal karena dianggap berten-

tidak boleh diajukan kepada pengadilan.

tangan dengan public policy, karena

Contoh yang kedua adalah yang

janji yang semacam itu tidak konsisten

menyangkut perjanjian kawin. Perjan-

dengan kewajiban dasar ikatan perka-

jian untuk menikah dengan seseorang

winan. Ketentuan yang sama ada dalam

tertentu,

Inggris

Undang-Undang Perkawinan Indonesia,

dianggap bertentangan dengan public

yaitu perceraian karena suatu kesepa-

policy.

katan para pihak adalah tidak diperbo-

menurut

Hal-hal

hukum

yang

berhubungan

dengan perkawinan dianggap sebagai masalah yang menyangkut kepentingan umum

bagi

masyarakat-masyarakat

yang beradab.

suatu

kontrak

yang

ditan-

lehkan. Jenis kontrak yang ketiga yang juga dianggap bertentangan dengan public policy adalah kontrak yang

Hukum

menegaskan

mencegah seseorang untuk dapat memi-

bahwa kontrak yang membatasi hak-hak

lih pekerjaan, melakukan bisnis atau

seseorang untuk menikah adalah batal,

profesi yang dikehendakinya. Namun

karena hal tersebut bertentangan dengan

kontrak semacam ini tidak batal dengan

kebebasan seseorang untuk mengawini

sendirinya, jika dapat dibuktikan bahwa

orang yang menjadi pilihannya. Oleh

pembatasan tersebut dalam keadaan

karena

untuk

tertentu masuk akal menurut pandangan

mencegah seseorang mengawini pili-

para pihak sendiri dan juga pandangan

hannya

masyarakat.

itu

suatu

atau

mengawini

Inggris

perjanjian

hanya

pilihannya

diperkenankan

diperkenankan atau

mengawini

hanya

Kebebasan Berkontrak dalam

seseorang

common law Amerika Serikat adalah


80


kehendak yang bebas untuk membuat

lainnya tidak memuat ketentuan yang

atau tidak membuat suatu perikatan

mengharuskan maupun melarang sese-

yang mengikat mengenai urusan-urusan

orang untuk mengikatkan diri dalam

pribadi seseorang (Jimly Asshiddiqie,

suatu perjanjian ataupun mengharuskan

1994), termasuk hak untuk membuat

maupun melarang untuk tidak mengikat-

perjanjian-perjanjian kerja, dan untuk

kan diri dalam suatu perjanjian. Hal

menentukan syarat-syarat yang diang-

tersebut adalah sejalan dengan ruang

gapnya baik sebagai hasil dari perun-

lingkup

dingan atau tawar menawar dengan

Amerika Serikat dan Philipina sebagai-

pihak lainnya. Termasuk pula hak untuk

mana telah dikemukakan di muka.

menerima kontrak yang diusulkan oleh

Berlakunya asas konsensualisme menu-

pihak lainnya.

rut

Berlakunya

hukum

berkontrak

perjanjian

di

Indonesia

kebebasan

memantapkan adanya kebebasan ini.

berkontrak dalam hukum perjanjian

Yang dimaksud dengan asas konsensua-

Indonesia antara lain dapat disimpulkan

lisme dari suatu kontrak adalah bahwa

dari Pasal 1329 Kitab Undang-undang

jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia

Hukum

telah sah dan mengikat secara penuh,

bahwa

asas

kebebasan

Perdata setiap

yang orang

menentukan cakap

untuk

bahkan pada prinsipnya persyaratan

membuat perjanjian, kecuali jika ia

tertulispun

ditentukan tidak cakap oleh undang-

hukum, kecuali untuk beberapa jenis

undang. Dari Pasal 1332 KUHPerdata

kontrak

dapat

dipersyaratkan syarat tertulis. (Munir,

disimpulkan

bahwa

asalkan

menyangkut barang-barang yang ber-

tidak

tertentu,

disyaratkan

yang

oleh

memang

2002).

nilai ekonomis, maka setiap orang bebas

Namun tanpa sepakat dari salah

untuk memperjanjikannya. Dari Pasal

satu pihak yang membuat perjanjian,

1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUHPerdata

maka perjanjian yang dibuat tidak sah.

dapat disimpulkan bahwa asalkan bukan

Orang tidak dapat dipaksa untuk mem-

mengenai kausa yang dilarang oleh

berikan sepakatnya. Sepakat yang dibe-

undang-undang

rikan dengan dipaksa adalah contradic-

atau

bertentangan

dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.

tion in terminis. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat. Yang mungkin

Kitab Undang-undang Hukum

dilakukan oleh pihak lain adalah untuk

Perdata maupun perundang-undangan

memberikan pilihan kepadanya, yaitu

81



untuk setuju mengikatkan diri pada

dalam Buku III Kitab Undang-undang

perjanjian yang dimaksud atau menolak

Hukum Perdata mengandung ketentuan-

mengikatkan diri pada perjanjian yang

ketentuan yang memaksa (dwingend,

dimaksud, dengan akibat transaksi yang

mandatory)

diinginkan tidak dapat dilangsungkan.

yang

Inilah yang terjadi dengan berlakunya

opsional (aanvullend, optional) sifatnya.

perjanjian baku di dunia bisnis pada saat

(Munir Fuady, 2001) Untuk ketentuan-

ini.

ketentuan yang memaksa para pihak

dan

mengatur

ketentuan-ketentuan atau

yang

bersifat

Ada suatu ketentuan bahwa

tidak mungkin menyimpanginya dengan

untuk perjanjian tertentu harus dibuat

membuat syarat-syarat dan ketentuan-

dalam bentuk yang ditentukan, misalnya

ketentuan lain dalam perjanjian yang

dibuat dalam bentuk akta autentik

mereka buat. Sekalipun asas kebebasan

(dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang

berkontrak yang diakui oleh KUH

berwenang). Misalnya pejanjian kuasa

Perdata pada hakikatnya banyak dibatasi

memasang hipotik harus dibuat dengan

oleh KUH Perdata itu sendiri, tetapi

akta notaris, atau perjanjian jual beli

daya kerjanya masih sangat longgar.

tanah harus dibuat dengan akta PPAT.

Kelonggaran inilah yang telah menim-

Pada

prinsipnya

(dengan

bulkan ketimpangan-ketimpangan dan

beberapa pengecualian) tidak ada kewa-

ketidakadilan bila para pihak yang

jiban bagi suatu kontrak dibuat secara

membuat perjanjian tidak sama kuat

tertulis. Asal telah dipenuhinya syarat-

kedudukannya atau mempunyai bargai-

syarat sahnya suatu kontrak sebagai-

ning position yang sama.

mana ditentukan antara lain dalam Pasal

Pancasila, sebagai dasar Negara

1320 KUH Perdata, maka kontrak

Indonesia, menganut asas kebebasan

tersebut sudah sah, meskipun dibuat

keselasaran dan keseimbangan, baik

hanya secara lisan saja. Namun dengan

dalam hidup manusia sebagai pribadi

dibuatnya kontrak secara tertulis, maka

dan dalam hubungan manusia dengan

hal tersebut akan memudahkan dari segi

masyarakat. Dengan Sila Kemanusiaan

pembuktian dalam praktek di samping

yang Adil dan Beradab, manusia diakui

mengurangi timbulnya dispute ataupun

dan diperlakukan sesuai dengan harkat

sengketa

dan

tentang isi

kontrak yang

bersangkutan. (Munir Fuady, 2001).

martabatnya

sebagai

makhluk

Tuhan Yang Maha Esa, yang sama dera-

Sebagaimana diketahui bahwa

jatnya, yang sama hak dan kewajiban-

hukum perjanjian Indonesia yang diatur

kewajiban asasinya, tanpa membeda-


82


bedakan suku, keturunan, agama dan

Presiden

Republik

Indonesia

yang

kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan

pertama,

bermaksud

sosial, warna kulit, dan sebagainya.

bahwa di alam demokrasi Pancasila

Karena itu dikembangkanlah sikap tidak

tidak dibenarkan adanya penindasan

semena-mena terhadap orang lain.

atau dominasi oleh manusia yang satu

mengemukakan

Peluang untuk dapat membuat

terhadap manusia yang lain, bukan saja

perjanjian yang berat sebelah dengan

di dalam bidang politik tetapi juga di

klausul-klausul yang secara tidak wajar

dalam bidang sosial ekonomi.

sangat memberatkan bagi pihak lainnya

Pendirian yang juga sejalan

yang tidak searah dengan usaha untuk

dengan pemikiran tersebut diketengah-

mencerdaskan kehidupan bangsa, maka

kan oleh Mohammad Hatta. Dalam

harus dicegah oleh pemerintah. Dalam

pidatonya

pidato

Wakil

“Lahirnya

Pancasila”,

pada

yang

Presiden

diiucapkan dalam

sebagai

Konperensi

tanggal 1 Juni 1945 di hadapan Sidang

Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3

Badan Penyelidik Persiapan Kemer-

Februari

dekaan Indonesia Soekarno menyatakan

mengemukakan

bahwa jika kita mencari demokrasi,

arahnya, dasar perekonomian di masa

maka hendaknya bukanlah demokrasi

datang akan semakin jauh dari dasar

barat, tetapi permusyawaratan yang

individualisme,

memberi

kepada

hidup,

yakni

politiek-

economische democratie yang mampu mendatangkan

Mohammad bahwa

dan

kolektivisme,

Hatta menurut

semakin

dekat

yaitu

sama

sejahtera. (Sri-Edi Swasono, 1987).

sosial,

Memang kolektivismelah yang

dapat

sesuai dengan cita-cita hidup Indonesia.

menerima prinsip sociale rechvaar-

Sudah dari dahulu kala masyarakat

digheid. Badan permusyawaratan yang

Indonesia, seperti juga dalam masya-

akan kita buatpun, hendaknya bukan

rakat Asia lainnya, berdasar kepada

badan

politieke

kolektivisme itu, yang terkenal sebagai

democratie saja, tetapi badan yang

dasar tolong menolong (gotong royong).

bersama dengan masyarakat dapat me-

(Sri-Edi Swasono, 1987). Dalam paham

wujudkan

politieke

kolektivisme demikian, maka selan-

rechvaardigheid dan sociale rechtvaar-

jutnya dikatakan oleh Mohammad Hatta,

digheid.

tidak ada pertentangan antara masya-

bangsa

kesejahteraan

1946,

Indonesia

hendaknya

permusyawaratan

dua

prinsip:

Dengan pandangannya tersebut IR. Soekarno, yang kemudian menjadi 83

rakat dan negara. Negara adalah alat masyarakat


untuk

meyempurnakan


keselamatan umum. (Sri-Edi Swasono,

kepentingan diri sendiri. Juga lebih tepat

1987)

dikatakan bahwa kekuasaan Negara Pada tanggal 12 Juli 1977

terdapat pada peraturan guna melan-

Mohammad Hatta menyampaikan pidato

carkan jalan ekonomi, peraturan yang

Hari Koperasi di depan Dewan Pertim-

melarang pula “penghisapan” orang

bangan Agung RI, pendirian yang sama

yang lemah oleh orang lain yang

dikemukakan lagi dalam pidato yang

bermodal.

berjudul “Cita-cita Koperasi dalam Pasal

1993).

33 UUD 1945”. Bahwa dalam pelajaran

(Sutan

Sejalan

Remy

Sjahdeini,

dengan

pendirian

dan didikan kepada anggota-anggota

tersebut, jika dihubungkan dengan asas

koperasi selalu ditanam keinsafan dalam

kebebasan berkontrak yang menim-

jiwanya, bahwa adanya orang-seorang

bulkan posisinya yang kuat terhadap

adalah

yang

karena

adanya

masyarakat.

posisinya

Mohammad

orang seorang. Kalau masyarakat tidak

bahwa negara bukan saja berwenang

ada, dimanakah tempat bagi orang-

tetapi juga berkewajiban untuk turut

seorang?....... (Sri-Edi Swasono, 1987).

campur tangan dalam membatasi beker-

perekonomian

dalam

UUD

1945

dirumuskan dalam Pasal 33. Dalam Pen-

akan

maka

Karena ada masyarakat, barulah ada

Ketentuan mengenai susunan

Hatta

lemah,

sependapat

janya asas kebebasan berkontrak itu dalam bentuk peraturan perundangundangan. (Mohammad Hatta, 1976).

jelasan, pasal ini diuraikan sebagai

Asas

kebebasan

berkontrak,

ketentuan dasar mengenai demokrasi

maka pemerintah, karena diharuskan

ekonomi Indonesia. Perekonomian disu-

oleh weltanschauung atau dasar Negara,

sun sebagai usaha bersama berdasar atas

Dimana negara dalam hal ini harus turut

asas

campur

kekeluargaan

yang

bercorak

tangan

untuk

meluruskan

kolektivistis dengan tidak mengabaikan

keadaan yang dapat melanggar suatu

prinsip hak individu. Ketentuan seperti

ketertiban umum. Hal tersebut tentu saja

itu tidak terdapat dalam Konstitusi RIS

dilakukan melalui penciptaan peraturan

yang

perundang-undangan yang berisi keten-

bersifat

individualistis

dan

tuan-ketentuan yang “menyimpangkan”

liberalistis. Jadi, dalam mengasuh anggota koperasi harus selalu ditanamkan cinta kepada tingannya

masyarakat, harus

yang

didahulukan

asas kebebasan berkontrak. Pembatasan

yang

datangnya

kepen-

dari pembuat perundang-undangan ini

dari

dapat dilihat dari adanya peraturan-


84


peraturan yang dikeluarkan oleh pihak

tidak adil bagi satu pihak”. Asas yang

pemerintah untuk menentukan syarat-

kedua

syarat dan ketentuan-ketentuan polis

umumnya seseorang menurut hukum

asuransi,

yang

tidak dapat dipaksa untuk memasuki

yang

suatu perjanjian”.

peraturan-peraturan

dikeluarkan

oleh

pemerintah

menyangkut upah minimum, maksimum

menentukan

“bahwa

pada

Perkembangan pada dewasa ini

jam kerja, kondisi kerja, program-

memberikan

program asuransi

para

kepada orang yang dianggap menjadi

pekerja yang diharuskan sehubungan

pihak yang lemah dalam suatu hubungan

dengan perjanjian kerja antara perusahan

kontraktual. Namun dalam sebagian

dan pegawai atau buruhnya.

besar transaksi-transaksi antara orang-

sosial bagi

banyak

perlindungan

Pembatasan-pembatasan terha-

orang bisnis, di mana tawar menawar

dap asas kebebasan berkontrak yang

dapat dilakukan secara leluasa, asas

selama ini dikenal dan diakui oleh

kebebasan berkontrak masih merupakan

hukum kontrak ternyata telah bertambah

hal yang penting.

dengan pembatasan-pembatasan baru

Menurut

Treitel

terhadap

yang sebelumnya tidak dikenal oleh

berlakunya asas umum yang kedua ter-

hukum perjanjian yaitu pembatasan-

dapat pengecualian dengan pertimba-

pembatasan yang datangnya dari pihak

ngan demi kepentingan umum (public

pengadilan dalam rangka pelaksanaan

interest).

fungsinya selaku pembuat hukum, dari

yang paling akhir ialah yang berlaku

pihak pembuat peraturan perundang-

terhadap mereka yang terlibat pada apa

undangan (legislature) terutama dari

yang disebut “common callings” dengan

pihak pemerintah.

cara

Menurut Treitel asas kebebasan berkontrak digunakan untuk merujuk kepada dua asas umum. (G.H. Treitel, 1989).

umum

yang

mengharuskan

mereka

untuk

menyediakan jenis pelayanan-pelayanan tertentu kepada umum. Jadi,

sudah

barang

tentu

pertama

menurut Treitel, bahwa makin besar

menentukan “bahwa hukum tidak mem-

turut campurnya hukum terhadap hubu-

batasi syarat-syarat yang boleh dibuat

ngan para pihak, maka menjadi makin

oleh para pihak:asas tersebut tidak

kurang pula pentingnya faktor kesepa-

membebaskan berlakunya syarat-syarat

katan. Dalam beberapa situasi, derajat

suatu perjanjian hanya karena syarat-

dari turut campur tersebut sedemikian

syarat

besarnya sehingga menjadi tidak patut

85

Asas

Pengecualian-pengecualian

perjanjian tersebut kejam atau



untuk menggambarkan bahwa hubu-

nya

ngan-hubungan di antara pihak tersebut

dikeluarkan oleh Pemerintah Federal

adalah suatu perjanjian. Ilustrasi yang

maupun

jelas mengenai hubungan yang demikian

Calamari & Joseph M Perillo, 1987). Di

ini ialah yang menyangkut perkawinan.

Indonesia kita ketahui pula ada dijumpai

Ada tiga tolok ukur untuk

dari

peraturan-peraturan

Negara

tindakan

Bagian.

Negara

yang

yang

(John D.

merupakan

menentukan apakah klausul atau syarat-

campur tangan terhadap isi perjanjian

syarat dan ketentuan-ketentuan dalam

yang dibuat oleh para pihak. Sebagai

suatu perjanjian baku dapat berlaku dan

contoh yang paling dikenal adalah yang

dapat mengikat para pihak. Tolok ukur

menyangkut hubungan antara buruh dan

itu adalah undang-undang (wet), moral

majikan/pengusaha. Buruh atau majikan,

(geode zeden), dan ketertiban umum

yang sudah pasti dalam industri industri

(openbare erde).

yang lebih kuat organisasinya, sangat

Sedangkan menurut tolok ukur

sedikit mendapat manfaat dari kebe-

yang lain adalah adanya kepatutan

basannya untuk mengadakan kontrak-

(blijkheid), kebiasaan (gebruik), dan

kontrak. (W. Friedmann, Op.Cit, hal.

undang-undang (wet). Atau jika dapat

48)

digabungkan tolok ukur tersebut adalah: undang-undang,

moral,

ketertiban

umum, kepatutan dan kebiasaan.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan

yang

mengatur

mengenai hal ini, yang akan disebutkan

Jadi, tidak ada kebebasan ber-

beberapa contohnya berikut ini. Sebagai

kontrak yang mutlak. Pemerintah dapat

salah satu contoh adalah Undang-

mengatur atau melarang suatu kontrak

Undang No. 1 Tahun 1951 tentang

yang dapat berakibat buruk terhadap

“Pernyataan

atau merugikan kepentingan masyarakat.

Undang Kerja Tahun 1948 No. 12 dari

Hal itu berarti bahwa kebebasan yang

Republik

dimaksud,

dari

Indonesia”. Dalam undang-undang ter-

kesewenang-wenangan atau dari pemba-

sebut terdapat pasal-pasal yaitu Pasal 2

tasan

sampai dengan Pasal 15 yang menen-

yang

adalah

tidak

kebebasan

beralasan,

dan

Berlakunya

Indonesia

Undang-

untuk

Seluruh

bukannya kekebalan terhadap tindakan

tukan

pembatasan-pembatasan

pengaturan demi melindungi kepenti-

harus

diperhatikan

ngan masyarakat.

pengusaha

apabila

oleh

yang

majikan/

mempekerjakan

Di Amerika Serikat pemba-

buruh. Dengan kata lain pembatasan-

tasan-pembatasan tersebut baik datang-

pembatasan tersebut merupakan pem-


86


batasan terhadap kebebasan majikan/

bulan sesudah melahirkan anak

pengusaha

atau gugur kandungannya.

dalam

menentukan

isi

hubungan hukum atau perjanjian dengan

(3)

buruh yang dipekerjakannya. Penentuan

buruh wanita menurut perhitungan pembatasan

akan melahirkan anak dapat diper-

Undang-Undang No. 1, Tahun 1951

panjang sampai selama-lamanya 3

tentang

Berlakunya

bulan, jika dalam suatu keterangan

Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun

dokter dinyatakan bahwa hal itu

1948 dari Republik Indonesia untuk

perlu untuk menjaga kesehatan.

Seluruh

dan

Waktu istirahat sebelum saatnya

“Pernyataan

Indonesia”

mengenai

hal

(4)

Dengan tidak mengurangi yang

tersebut terdapat pada Pasal 10 dan

telah ditetapkan dalam Pasal 10

Pasal 13. Pembatasan tersebut sebagai

ayat (1) dan (2), buruh wanita

berikut :

yang anaknya masih menyusu,

(1)

Buruh tidak boleh menjalankan

harus diberi kesempatan sepa-

pekerjaan lebih dari 7 jam sehari

tutnya untuk menyusui anaknya,

dan 40 jam seminggu.

jika hal itu harus dilakukan selama

Setelah buruh menjalankan peker-

waktu kerja.

(2)

(3)

jaan selama 4 jam terus menerus,

Hak-hak

harus diadakan waktu istirahat

sebagai berikut:

yang

(1)

sedikit-dikitnya

setengah

ditentukan

Buruh berhak atas istirahat tahunan

tidak termasuk jam bekerja.

mempunyai masa kerja 12 bulan

Tiap-tiap minggu harus diadakan

berturut-turut pada suatu majikan

sedikit-dikitnya satu hari istirahat.

atau beberapa majikan dari satu

berikut:

(2)

lainnya,

jam lamanya; waktu istirahat itu

Juga pembatasan mengenai hal sebagai

(1)

buruh

tiap-tiap

kali

setelah

ia

organisasi majikan. (2)

Lamanya waktu istirahat tahunan

Buruh wanita tidak boleh diwa-

dihitung untuk tiap-tiap 23 hari

jibkan bekerja pada hari pertama

bekerja dalam masa kerja termak-

dan kedua waktu haid.

sud pada ayat (1), satu hari

Buruh wanita harus diberi istirahat

istirahat sampai paling banyak 12

1 ½ bulan sebelum saatnya ia

hari kerja.

menurut melahirkan perhitungan akan melahirkan anak dan 1 ½

(3)

Hak

atas

istirahat

tahunan

termaksud gugur bilamana dalam waktu 6 bulan setelah lahirnya hak

87



itu, buruh ternyata tidak meng-

keterampilan teknik, perencanaan dan

gunakan haknya bukan karena

manajemen dalam pelayanan lepas jual.

alasan-alasan yang diberikan oleh

Keempat Hak agen yang lain yakni

majikan atau bukan karena alasan-

memperoleh perlindungan dari peme-

alasan istimewa.

rintah untuk penyelesaian secara tuntas

Mengenai “Perlindungan Upah,”

(clear break) atas permasalahan yang

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 8

timbul

Tahun

wajaran pihak principal dalam pemu-

1981,

menentukan

bahwa

sebagai akibat dari ketidak-

pengusaha dalam menetapkan upah

tusan

tidak boleh mengadakan diskriminasi

mengenai hubungan principal agent.

antara buruh laki-laki dan buruh wanita

Hanya satu pasal yang mencantumkan

untuk pekerjaan yang sama nilainya.

hak principal yakni hak untuk memilih

Usaha Negara untuk melindungi

perjanjian.

dan

menunjuk

Dalam

sendiri

peraturan

perusahaan

pihak yang lemah dalam perjanjian

nasional yang akan menjadi agennya di

keagenan, umpamanya, dapat dilihat.

Indonesia

Dalam peraturan mengenai hubungan

Pada contoh lain di mana Negara

principal agent. Hanya satu pasal yang

campur tangan untuk melindungi pihak

mencantumkan hak principal yakni hak

yang lemah dalam perjanjian joint

untuk memilih dan menunjuk sendiri

venture antara partner asing dan partner

perusahaan nasional yang akan menjadi

Indonesia.

agennya di Indonesia. Untuk principal

dalam Peraturan Pemerintah No. 17

ada empat kewajiban. Pertama, ia wajib

Tahun

menunjuk agennya dengan hak agen

saham dari pihak asing kepada pihak

tunggal

seluruh

Indonesia dalam 20 tahun, sehingga

wilayah Republik Indonesia. Kedua,

pihak Indonesia memiliki saham mini-

dalam rangka pemberian jaminan pela-

mal 20%.

(exclusive)

untuk

Pemerintah

1982

keharusan

menetapkan

pengalihan

yanan lepas jual kepada para pemakai,

Maka, dapat disimpulkan bahwa

principal wajib menjamin pengiriman

campur tangan Negara dalam perjanjian-

komponen dan suku cadang alat-alat

perjanjian yang sifatnya private sudah

besar. Yang menjadi obyek persaingan

merupakan kelaziman bahkan suatu

dengan teratur. Ketiga, fasilitas-fasilitas

keharusan untuk melindungi pihak yang

training dengan bimbingan secara terus

lemah. Dengan demikian kebebasan

menerus wajib disediakan principal

berkontrak yang tak terbatas sudah lama

wajib membantu agen tunggal dalam

ditinggalkan.


88


Dan jika dihubungkan dengan pendapat

urutan peraturan perundang-undangan

dari Bentham bahwa Negara membuat

Republik Indonesia menurut Undang-

undang-undang adalah untuk melin-

Undang

dungi dan melekatkan pada kontrak

ditetapkan menurut TAP MPR No.

individu

XX/MPRS/1966 tentang Memorandum

kewajiban-kewajiban

ditetapkan

dengan

yang

undang-undang;

Dasar

DPR-GR

1945

mengenai

sebagaimana

Sumber

Tertib

ketidaksederajatan dalam perundingan

Hukum Republik Indoensia dan Tata

diperingan dengan kebebasan berserikat

Urutan Peraturan Perundangan Republik

dalam

Indonesia.

serikat-serikat

pekerja

yang

mengadakan kontrak untuk kepentingan

Peraturan Perundang-undangan

individu. (W. Friedmann., Op.Cit. hal.

yang tingkatnya lebih rendah dari

47)

Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang hanya

Penutup

dapat mengatur pelaksanaan dari pemba-

Kesimpulan

tasan yang telah ditetapkan sebelumnya berkontrak

oleh suatu undang-undang atau Pera-

keberadaan dan berlakunya ditentukan

turan Pemerintah Pengganti Undang-

dan diakui oleh peraturan perundang-

Undang

undangan yang bertingkat lebih tinggi

pembatasan itu sendiri. (Sutan Remy

saja yang mempunyai kekuatan hukum

Sjahdeini,

untuk membatasi bekerjanya asas kebe-

kebebasan

basan berkontrak. Namun, tidak setiap

dianggap sebagai aspek yang esensial

tingkat peraturan perundang-undangan

dari kebebasan individu, akan tetapi

di dalam tata

tidak lagi mempunyai nilai absolut. (W.

Asas

kebebasan

urutan peraturan per-

undang-undangan dapat membatasi asas

dan

bukan

Op.Cit,

menetapkan

hal,

berkontrak

17). itu

Jadi, masih

Friedmann., Op.Cit, hal. 48). Adalah wajar apabila undang-

kebebasan berkontrak. Oleh karena itu pembatasan

undang digunakan sebagai tolok ukur

terhadap asas kebebasan berkontrak ini

yang merupakan upaya wujud dari

bukan diatur oleh peraturan perundang-

campur tangannya pemerintah demi

undangan yang bertingkat Peraturan

tercapainya

Pemerintah apalagi Keputusan Menteri

(Ambrosio Padilla,

dan peraturan-peraturan lain yang lebih

Remy Sjahdeini menyatakan bahwa

rendah lagi. Tata urutan perundang-

kepatutan mempunyai isi yang lebih luas

undangan yang dimaksud adalah tata

dari

89

moral


suatu

dan

ketertiban 1998).

ketertiban

umum Menurut

umum.


Artinya bahwa apa yang tidak sesuai

sanaan suatu perjanjian, bahwa jangan

dengan moral dan melanggar ketertiban

sampai

umum adalah juga tidak sesuai dengan

kepatutan atau keadilan (R. Subekti,

kepatutan.

1985).

(Sutan

Remy

Sjahdeini:

Op.Cit, hal. 120).

pelaksanaan

itu

melanggar

Hukum itu selalu mengejar dua

Lain halnya dengan dua tolok

tujuan

yakni

menjamin

kepastian

ukur yang lain, yaitu bertentangan

(ketertiban) dan memenuhi tuntutan

dengan

dan

keadilan. Kepastian hukum menghen-

bertentangan dengan ketertiban umum

daki supaya apa yang dijanjikan harus

(openbare orde). Tolok ukur ini adalah

dipenuhi

pengertian-pengertian

bersifat

menuntut dipenuhinya janji itu, jangan-

relative, yang tidak sama di seluruh

lah sampai seseorang itu meninggalkan

dunia, melainkan tergantung kepada

norma-norma keadilan atau kepatutan.

sifat-sifat

moral

(geode

hidupnya

zeden)

yang

negara

Pengertian moral harus diartikan moral

yang

dalam

Namun

dalam

masing-

masing (Wirjono Prodjodikoro, 1986).

sebagai

(ditepati).

suatu

Daftar Pustaka “Gagasan Kedau-

Asshiddiqie, Jimly,

latan Rakyat Dalam Konstitusi

masyarakat diakui oleh umum atau

Dan

khalayak ramai. Sedangkan yang dimak-

Indonesia”,

sudkan dengan ketertiban umum adalah

Van Hoeve, Jakarta, 1994.

kepentingan masyarakat yang dilawan-

Pelaksanaannya

Di

PT Ichtiar Baru

Atiyah, P.S., “The Rise and Fall of

kan dengan kepentingan perseorangan,

Freedom

yang berhadapan dengan kepentingan

Clorendon Press, Oxford, 1979.

of

Contract”,

perseorangan itu dipermasalahkan apa-

Black, Henry Campbell, “Black’s Law

kah kepentingan masyarakat itu terinjak-

Dictionary”, third edition, St.

injak atau tidak. (Wirjono Prodjodikoro,

Paul,

1986).

Minnesota, 1968.

West

Publishing

Co,

Tolok ukur lain dalam KUH

Butir 2, Bab II dari Naskah Pedoman

Perdata yang juga harus diperhatikan,

Penghayatan dan Pengamalan

yaitu mengenai itikad baik. Perjanjian-

Pancasila

perjanjian harus dilaksanakan dengan

Pancakarsa) dalam TAP MPR

itikad baik. Ketentuan ini mengandung

RI NO. II/MPR/1978 tentang

suatu pengertian bahwa hakim diberikan

Pedoman

(Ekaprasetia

Penghayatan

dan

kekuasaan untuk mengawasi pelakLex Jurnalica Vol.4 No.2, April 2007

90


Pengamalan

Pancasila

(Ekaprasetia Pancakarsa).

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1982.

Calamari, John D & Joseph M Perillo,

Padilla, Ambrosio, “Civil Law-Civil

“The Law of Contracts”, Third

Code”, Volume IV-a, Philippine

Ed, Hornbook Series, West

Graphic Arts, Manila, 1998.

Publishing

Co.,

St.

Paul

Minnesota, 1987.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954.

Friedmann, W, ”Teori dan Filsafat

Projodikoro,

“Azas-azas

Wirjono,

Hukum ; Hukum dan Masalah-

Hukum

masalah Kontemporer” susunan

Bandung, Jakarta, 1986.

III, PT. RajaGrafindo Persada,

Sjahdeini, Sutan Remy, “Kebebasan

Jakarta, 1960.

Perdata”,

PT

Bale

Berkontrak dan Perlindungan

Fuady, Munir, “Hukum Kontrak ; Dari

Yang Seimbang Bagi Para Pihak

Sudut Pandang Hukum Bisnis”,

Dalam Perjanjian Kredit Bank

PT.

Di Indonesia”, Institut Bankir

Citra

Aditya

Bakti,

Bandung, 2001. ___________.

Indonesia (IBI), Jakarta, 1993.

“Pengantar

Hukum

Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Hatta,

Intermasa, Jakarta, 1985. __________”Aneka

Swasono,

Sri-Edi

“Sistem

(Ed),

Karangan”, Bulan Bintang, Jilid

Ekonomi

1, Jakarta, 1976.

Ekonomi”, Penerbit Universitas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diterjemahkan oleh. R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio Longdong,

Tineke

Louise

dan

Demokrasi

Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1987. Sekretariat Negara Republik Indonesia,

Tuegeh,

“Himpunan

Risalah

Sidang-

“Asas Ketertiban Umum dan

Sidang, Dari Badan Penyelidik

Konvensi New York 1958”, PT.

Usaha Persiapan Kemerdekaan

Citra Aditya Bakti, Bandung,

Indonesia”,

1998.

1945–6 Juli 1945 dan Panitia

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981.

Persiapan

tanggal

29

mei

Kemerdekaan

Indonesia, tanggal 18 dan 19 Agustus

91

Perjanjian”,

Alumni, Bandung, 1989.

“Kumpulan

Mohammad,

Subekti, R, “Hukum Perjanjian”, PT


1945,

Yang


Berhubungan Penyusunan

Dengan Undang-Undang

Dasar 1945, jilid Pertama tahun 1959. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 295/M/SK/7/1982 tanggal 7 Juli 1982 dan Surat Keputusan Menteri

Perindustrian

428/M/SK/12/87

No.

tanggal

23

Desember 1987. Treitel, G.H, “An Outline of The Law of Contract”,

Fourth

Edition,

Butterworths, London, 1989. Tata urutan perundang-undangan yang dimaksud adalah tata urutan peraturan perundang-undangan Republik

Indonesia

Undang-Undang

Dasar

sebagaimana menurut

1945

ditetapkan

TAP

MPR

XX/MPRS/1966

No.

tentang

Memorandum mengenai

menurut

DPR-GR Sumber

Tertib

Hukum Republik Indonesia dan tata

Urutan

Perundangan

Peraturan Republik

Indonesia.


92

KETIDAKADILAN DALAM KEBEBASAN BERKONTRAK DAN KEWENANGAN NEGARA UNTUK MEMBATASINYA

Recommend Documents