- 27-
--
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA No. 203 Tahun 1977 tentang
KETENTUAN PELAKSANAAN LARANGAN PENGGUNAAN RUMAH TEMPAT TINGGAL UNTUK KANTOR ATAU TEMPAT USAHA GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
-Me~1mbang
a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Bd3/24/19/1972 tanggal 4 Nopember 1972, terhitung sejak tanggal 31 Desember 1976 rumah tinggal tidak diperkenankan lagi tuk dipergunakan sebagai kantor atau tempat u5aha; b. Bahwa untuk tindak lanjut terhadap hal tersebut pada ad. a di atas maka dianggap perlu mengatur pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota dimaksud.
Mengingat
I. Undang-undang No.2 Pnps Tahun 1961 ten tang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya; '- 2. Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah . Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta; 3. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Bd.3/24/19/1972 tanggal 4 Nopember 1972 tentang Larangan penggunaan rumah tinggal untuk kantor atau tempat usaha; 5. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. D.lV/6W7/d/32/1975 tanggal 13 Agustus 1975 ten tang Ketentuan pokok Iingkungan dan hangunan pemugaran di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
Ketentuan pe1aksanaan larangan penggunaan rumah tinggal untuk kantor atau tempat usaha sebagai berikut :
I. Penggunaan utama yang ditetapkan dalam perpetakan/penggunaan perurnahan adaJah tempat tinggal/hunian.
- 28II. I. Penggunaan lain yang diperkenankan dalam perumahan ada-
lah : a. Praktek keahlian perorangan yang tidak merupakan badan usaha/usaha gahungan beberapa orang ahli; b. Usaha pelayanan lingkungan yang kegiatannya langsung melayani kebutuhan lingkungan yang hersangkutan dan tidak mengganggu/merusak keserasian lingkungan; c. Kegiatan sosial yang tidak mengganggu/merusak keserasian Iingkungan. 2. Praktek keahlian perorangan. usaha pelayanan lingkungan dan kegialan sosial tersebul di alas harus memenuhi peraturan perundangan yang berlaku (antara lain Izin Undang·undang Gangguan. Izin Usaha, Izin dari D.K.K .. Tala Kota dan Izin mendirikan bangunan) dan ketentuan-ketenl uan seperti yan~ tercantum pada label ~mpiran KepulUsan ini. Ill. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam diklum I dan II tersebut di atas hanya berlaku bagi usaha yang telah ada pada saat Keputusan ini dikeluarkan. IV. Hal-hal yang belum d\atur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian. V. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditelapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 1977 Pj.GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ALI SADIKIN Letnan Jenderal TNI (Marinir)
-29 -
..... ". LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH }(HUSUS IBUKOTA JAKARTA No. 203· TAHUN 1977· TANGGAL 24 MARET 1977 ' TENTANG KETENTUAN PELAK· SANAAN LARANGAN PENGGUNAAN RUMAH TEMPAT T1NGGAL UNTUK KANTOR ATAU TEMPAT USAHA. PERSARATAN
No.
JENIS KEGIATAN
Jumlah Karyawan maximum
a.
Praktek Keahllan Peroranpn
I. 2. 3. 4. 5.
6.
Dokter Bidan Pengacara/NotarislAkontan Perencana Seniman Ahli Pengobatan Tradisionil
b.
Usaha Pelayanan Linakunpn
I.
Penjualan makanan & minum· an dan kebutuhan rumah tang· ga sehari·hari Boutique Salon kecantikan. pemangkas rambut Binatu Penjualan bunga lanaman hias Reparasi ringan Perpustakaan Iingkungan Apotik
1. 3.
4. 5. 6. 7. ll.
% lUll maximum pengunaan terbadap luaautai dasu yang diper· kmankan.
I 5 5 5 5 5 5
25% 25% 25% 25% 25% 25% .
5 5
25% 25%
5 5 5 5 5 5
25% 25% 25% 25% 25% 100%
dispensui Gub.•)
dispensasi Gub.•). dispensasi Gub.•) dispenl8lli Gub.•)
Kegiatan SosiaJ yang tidak mengganggu
I.
Taman Kanak·kanak
10
100%
2.
Kursus·kursus
10
100%
J.
Klilllik
10
100%
4.
Kantor Yayasan Sosial Kegialan Sosiallainnya
10 10
100%
.) Izin dispensasi Gubernur karena perubahan peruntukan.
m
II
c.
5.
Keterallpn
25%
-
dispensasi Gub.•)
Pj. GUBERNUR KEPALA DAERAH }(HUSUS IBUKOTA JAKARTA.
H. AU SADIICIN Letnan JenderaJ TN! (Marinir)
