KERANGKA ACUAN KERJA

Lampiran III RKS : KAK TIM PENGAMANAN KHUSUS Dokumen Nomor : 05/LL/NONSAR/KCJ/RKS/XI/2016

PT. KAI Commuter Jabodetabek

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN JASA PENGAMANAN TIM PENGAMANAN KHUSUS (TIMSUS) TAHUN 2017

STASIUN JUANDA Jl. Ir. H. Juanda I no. 1, Jakarta Pusat 10120 Telepon : (021) 345 3535 / Fax: (021) 348 34084 www.krl.co.id

1

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Jasa Pengamanan Tim Pengamanan Khusus Tahun 2017


DAFTAR ISI 1.

LATAR BELAKANG ................................................................................................................ 3

2.

MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................................................ 3 2.1. Maksud ............................................................................................................................... 3 2.2. Tujuan ................................................................................................................................ 3

3.

SASARAN / OUTPUT ............................................................................................................. 3

4.

DASAR HUKUM .................................................................................................................... ..... 4

5.

LINGKUP KEGIATAN dan PEKERJAAN .......................................................................... 4 5.1. Lingkup Kegiatan ........................................................................................................... 4 5.2. Wilayah Pekerjaan......................................................................................................... 5 5.3. Tenaga Pelaksana .......................................................................................................... 5

6.

PROSES PELELANGAN ......................................................................................................... 5

7.

KEWAJIBAN BUJP................................................................................................................... 6 7.1 Syarat umum yang akan menjadi peserta lelang ................................................ 6 7.2.Sebelum melaksanakan kontrak ............................................................................... 6 7.3. Pada saat melaksanakan kontrak ............................................................................ 7

2

8.

MASA KONTRAK ..................................................................................................................... 11

9.

PENUTUP................................................................................................................................... 11

10.

LAMPIRAN-LAMPIRAN ........................................................................................................ 12



1.

LATAR BELAKANG Beberapa faktor ketidaktertiban pengguna jasa KRL, antara lain : 1) Adanya potensi penumpang yang mengganjal/membuka paksa pintu/jendela KRL 2) Masih adanya penertiban Asset lingkungan stasiun KRL di wilayah Jabodetabek dan

Banten 3) Masih perlu dilaksanakannya penertiban ojek, gepengpeng (gelandangan, pengemis

& pengamen), pedagang asongan dan PKL yang berada di lingkungan stasiun KRL wilayah Jabodetabek dan Banten 4) Masih adanya potensi unjuk rasa/demonstrasi massa di lingkungan operasi KRL 5) Masih adanya pelemparan KRL dan Vandalisme terhadap perjalanan KRL di petak

jalan 6) Pelaksanaan Operasi Khusus (Pengamanan Tertutup/PAMTUP) 7) Antisipasi peningkatan jumlah volume penumpang 1,2 juta perhari secara bertahap

2.

MAKSUD dan TUJUAN 2.1 MAKSUD 1) Sebagai pedoman kerja seluruh BUJP yang ditunjuk, untuk lebih mengerti persyaratan-persyaratan kontrak yang harus dipenuhi 2) Sebagai pedoman kerja seluruh BUJP yang ditunjuk, untuk lebih mengerti persyaratan-persyaratan kontrak yang harus dipenuhi 2.2 TUJUAN Pelaksanaan pekerjan oleh BUJP yang sesuai dengan kontrak pekerjaan dan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

3.

SASARAN/OUTPUT

1)

Terciptanya kondisi penumpang yang aman, nyaman dan tertib di wilayah stasiun dan KRL

2)

Terciptanya keamanan seluruh asset / objek vital PT. KCJ yang berada di wilayah operasional KRL

3



4.

DASAR HUKUM 1) Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2) Undang - Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3) Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Barang Mewah 4) Undang – Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perkeretaapian 5) Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 7) Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Dan Bekasi 8) Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional 9) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 10) Peraturan Menteri Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan 11) Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2012 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai 12) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum 13) Peraturan KAPOLRI No. 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/Lembaga Pemerintah

5.

LINGKUP KEGIATAN dan PEKERJAAN 5.1. LINGKUP KEGIATAN Dalam menunjang pencapaian sasaran, ruang lingkup kegiatan TIM Pengamanan Khusus yang harus dilakukan adalah Pencegahan, Penindakan, Penertiban & Pengamanan dalam hal : i. Keamanan & Ketertiban Pengguna Jasa KRL; ii. Keamanan Asset PT KCJ di stasiun maupun KRL;

4



iii. Keamanan Pegawai PT KCJ yang berdinas dilingkungan operasional KRL; iv. Keamanan & Ketertiban lingkungan stasiun 5.2. WILAYAH PEKERJAAN Wilayah Pekerjaan Tim Pengamanan Khusus meliputi seluruh Lintas Operasi KRL baik di stasiun, petak jalan maupun di KRL 5.3. TENAGA PELAKSANA 1) Tenaga pelaksana Tim Pengamanan Khusus sejumlah 100 (seratus) personil 2) Tenaga pelaksana Tim Pengamanan Khusus dibagi menjadi 10 (sepuluh) regu 3) Selama

pelaksanaan

mengganti

tenaga

pekerjaan

pelaksana

pengamanan

tanpa

TIDAK

memberitahu

dan

diperkenankan memperoleh

persetujuan tertulis dari PT KCJ 4) Waktu kerja Personil Tim Pengamanan Khusus : -

Waktu kerja 10 jam perhari

-

Pola kerja 5 (Lima) hari Kerja dan 2 (Dua) hari libur

-

Waktu kerja tidak mengacu kepada shift dinasan, tapi sesuai dengan jadwal kegiatan yang diatur oleh User / Manajemen Kamsel PT KCJ

5) Pemberian Honorium Tim Pengamanan Khusus sesuai dengan SK Direksi PT

KAI Commuter Jabodetabek nomor. 001/CU/KCJ/I/2014 tanggal 2 Januari 2014

6.

PROSES PELELANGAN a. Pengumuman pelelangan pekerjaan / jasa pengamanan stasiun, Dipo KRL, Griya Karya dan Kantor pusat PT.KCJ dilaksanakan secara terbuka melalui media website www.krl.co.id atau media masa lainnya b. Pelelangan tersebut dapat diikuti oleh seluruh BUJP yang memenuhi syarat pelelangan c. Apabila terjadi beauty Contest

User berhak untuk memberikan pendapat

berdasarkan data-data kinerja BUJP sebelumnya sehingga dapat berpengaruh terhadap penilaian pemenang lelang dan hasil beauty Contest adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

5



d. BUJP yang penah mengikuti pekerjaan di tahun sebelumnya dan masuk ke dalam daftar hitam , maka BUJP tersebut tidak dapat mengikuti pelelangan pekerjaan / jasa pengamanan di PT. KCJ

7.

KEWAJIBAN BUJP 7.1. SYARAT UMUM BUJP YANG AKAN MENJADI PESERTALELANG

1.

Peserta Lelang adalah semua Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yangbekerja dan berkantor di wilayah Jabodetabek

2.

Setiap BUJP telah berbadan hukum dan memiliki pengalaman usaha minimal 2 (dua) tahun di bidang sekuriti

3.

Berbentuk badan hukum PT

4.

Memiliki Tanda Daftar Perseroan (TDP)

5.

Memilki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan

6.

Memiliki Kantor dan Alamat yang tetap

7.

Memiliki NPWP

8.

Memiliki ijin operasional dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan provinsi

9.

Memiliki perizinan pendirian perusahaan sekuriti dari Mabes POLRISesuai dengan ketetapan organisasi BUJP dalam Peraturan KAPOLRI No. 24 tahun 2007 tertanggal 10 Desember 2007

10.

Memiliki izin operasi sebagai BUJP di setiap area yang termasuk dalam wilayah paket yang diambil

7.2. SEBELUM PELAKSANAAN PEKERJAAN SESUAI KONTRAK

1.

Menandatangani Kontrak pekerjaan pengamanan antara PT. KCJ dan BUJP

2.

Mempersiapkan personil pengamanan sesuai dengan jumlah dalam kontrak yang sudah disepakati dengan kriteria sbb:

a. Laki-laki b. Pendidikan SLTA atau sederajat c. Surat Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba dari dokter (instansi RS Pemerintah)

6



d. Surat Keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan dari instansi Kepolisian RI

e. Usia Maks. 40 Tahun f.

Tinggi badan laki-laki minimal 168 cm

g. Memiliki kemampuan Beladiri h. Berat badan ideal dan proporsional i.

Memiliki KTA dan sertifikat yang dikeluarkan dari Kepolisian RI dan masih berlaku

j. 3.

Memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan

Divisi Keamanan dan keselamatan PT. KCJ sebagai user berhak memilih personil PAM melalui seleksi pada saat registrasi yang akan diadakan sebelum pelaksanaan pekerjaan

4.

Seluruh personil wajib didaftarkan /Registrasi FingerPrint maksimal 10(sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pekerjaan

7.3. PADA SAAT MELAKSANAKAN KONTRAK

1.

Kelengkapan administrasi kontrak yang harus diserahkan selambat – lambatnya tanggal 1 maret 2017 diantaranya : a.

Data / Rekap nama – nama personil beserta Copy dari KTA dan Sertifikat gada pratama dan Ijasah SLTA

b.

Data / Rekap nama – nama personil yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan

&

Kesehatan,

beserta

Copy

Kartu

BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan c.

Copy kontrak BUJP dengan personil pengamanan yang bekerja diwilayah PT. KCJ

d.

Bukti serahterima seragam dan kelengkapan dinas yang diberikan kepada personil pengamanan yang bekerja diwilayah PT. KCJ

e.

Foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)&Fotocopy KTP (1 lembar)

f.

Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter (Instansi RS Pemerintah)

7



g.

Surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan dari Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bila tidak dilaksanakan maka akan diterbitkan Surat Peringatan yang berlaku sesuai ketentuan

2.

Menyediakan seragam dinas PAM (2 stel) dan kelengkapan dinas seluruh personil sesuai yang telah ditetapkan dalam kontrak dan harus diserahkan kepada personil sebelum pelaksanaan pekerjaan Perlengkapan dinas setiap PAM adalah sebagai berikut : Personil :  Seragam dinas PAM sesuai aturan yang berlaku( 2 stel)  Sepatu PDL  Tali kur+Pluit ( warna Putih)  Tongkat T (warna Putih)  Borgol  Perlengkapan P3K (Obat Antiseptik/Povidion Iodin, Plester Cepat, Perban & Gunting Kecil )  Kopel (warna Putih)  Kaos Kaki Hitam  Kaos Dalam Biru Tua  Helm + tali  Ban lengan (lampiran 1.1)  Kartu Identitas diri (Lampiran 1.2) Inventaris Tim Pengamanan Khusus :  Jas Hujan (dengan jumlah minimal 50% pada setiap regu )  Lampu senter (minimal 2 buah pada setiap regu)  Alat komunkasi (HT - UHF) yang harus disediakan minimal 3 unit pada setiap regu :

3.

BUJP memastikan seluruh anggota Tim Pengamanan Khusus melaksanakan SOP (Standard Operating Procedure) dengan baik dan benar

4.

Pembinaan personil merupakan tanggungjawab BUJP dan dilakukan minimal 1 kali setiap bulannya kepada semua personil tentang

8



implementasi dan pelaksanaan SOP Tim Pengamanan Khsus. Apabila ada personil yang bekerja tidak sesuai SOP/melanggar aturan maka akan dikembalikan kepada BUJP

5.

Apabila terjadi 3(tiga) kali dalam 3(tiga) bulan pelanggaran apapun dari aturan/SOP Pengamanan Khusus atau 1(satu) kali pelanggaran yang melawan hukum oleh personil pengamanan dari BUJP maka BUJP tersebut diberi Surat Peringatan pertama yang berlaku 3(tiga) bulan.

6.

Apabila masih dalam ikatan Surat Peringatan Pertama terjadi 1(satu) kali dalam 3(tiga) bulan pelanggaran apapun dari aturan/SOP Pengamanan Khusus atau 1(satu) kali pelanggaran yang melawan hukum oleh personil pengamanan dari BUJP maka BUJP tersebut diberi Surat Peringatan kedua dan dilakukan pemotongan 10% fee manajemen dari tagihan pekerjaan bulan dikeluarkannya Surat Peringatan Kedua, dan Surat Peringatan Kedua tersebut berlaku 3(tiga) bulan.

7.

Apabila masih dalam ikatan Surat Peringatan Kedua terjadi 1(satu) kali dalam 3(tiga) bulan pelanggaran apapun dari aturan/SOP Pengamanan Khusus atau 1(satu) kali pelanggaran yang melawan hukum oleh personil pengamanan dari BUJP maka BUJP tersebut diberi Surat Peringatan Ketiga dan akan dilakukan pemutusan kontrak dan BUJP tersebut akan masuk daftar hitam.

8.

Apabila ada personil yang tidak bisa dinas maka harus segera digantikan /back up dan dibuatkan berita acara.

9.

Apabila ada personil yang resign/mengundurkan diri sehingga terjadi kekurangan personil dalam 1 Regu Tim Pengamanan Khusus, maka kekurangan personil tersebut harus segera di isi dengan personil yang baru dan sudah mempunyai KTA dan sertifikat / dalam proses pembuatan disertai surat dari POLDA.

10.

BUJP harus menyediakan 1 (satu) Koordinator Wilayah (KORWIL), dengan tugasnya sebagai koordinator yang mengawasi dan mengendalikan seluruh

9



kinerja anggota Tim Pengamanan Khusus, dan melaporkan ke MANAGER PENGAMANAN STASIONERPT. KAI Commuter Jabodetabek

11.

Membuat laporan bulanan tentang kinerja BUJP dan diserahkan paling lambat pada saat rekonsiliasi.

12.

Memastikan seluruh personil sebelum dan sesudah melaksanakan tugas melakukan finger print, dan apabla situasi memaksa tidak bisa melakukan finger print maka dibuatkan berita acara untuk verifikasi pada saat rekonsiliasi.

13.

Melakukan rekonsiliasi setap bulannya sesuai jadwal yang telah ditentukan

14.

Membuat invoice untuk tagihan pembayaran setiap bulannya dilengkapi syarat-syarat yang disebutkan dalam kontrak setiap melakukan tagihan. Pembayaran

tagihan

tidak

dapat

dilakukan

apabila

syarat-syarat

administrasi tidak lengkap.

15.

Apabila ditemukan situasi yang berdampak pada situasi gangguan Keamanan & Ketertibanserta keselamatan penumpang wajib memberi laporan sesegera mungkin secara jelas dan terinci kepada Manager PENGAMANAN STASIONER

16.

Apabila terjadi suatu masalah yang melawan hukum yang disebabkan oleh personil pengamanan dari salah satu BUJP, maka BUJP tersebut wajib menyelesaikan permasalahan tersebut dan tidak melibatkan PT. KCJ

17.

Setiap pergantian/rotasi personil BUJP wajib melaporkan kepada Manager PENGAMANAN STASIONER

18.

Patuh pada pembayaran UMP, tidak memotong atau mengurangi hak – hak anggota yang harus diterima sesuai Kontrak Kerja / Perjanjian Kerjasama (PKS)

19.

Penggajian anggota diberikan tepat waktu sesuai tanggal yang ditetapkan oleh BUJP / Maksimal tanggal 5 setiap bulannya / diberikan pada tanggal sebelumnya apabila pada tanggal tersebut merupakan hari libur/nasional, SANKSI/TEGURAN akan diberikan kepada BUJP yang memberikan penggajian lebih dari tanggal 5 setiap bulannya

10



20.

Membayar PAJAK (PPh Ps. 21 dan PPN) dan bukti pembayarannya dilampirkan pada saat penagihan

21.

BUJP diwajibkan memisahkan Entitas (BPJS Kesehatan) dan NPP (BPJS Ketenagakerjaan) untuk personil yang bekerja di lingkungan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) / tidak tergabung dengan Entitas / NPP project BUJP yang lain

22.

Membayar Jaminan Asuransi semua Petugas Pengamanan Khusus yang sudah terdaftar kepada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaansetiap bulannya serta melampirkan data rekap pembayaran personil setiap bulannya yang terdiri dari : -

BPJS Ketenagakerjaan : Kwitansi Iuran / tagihan, Bukti Pembayaran BPJS, Kertas Kerja Rekonsiliasi Iuran (asli dan ditandatangani oleh pihak BPJS), Daftar Rincian Iuran Tenaga Kerja (asli dan ditandatangani oleh pihak BPJS)

-

BPJS

Kesehatan : Kwitansi Iuran / tagihan, Bukti Pembayaran BPJS,

Daftar Rekapitulasi Tagihan Premi (asli dan ditandatangani oleh pihak BPJS)

8.

MASA KONTRAK Pelaksanaan kontrak Pengamanan Stasiun yang diajukan memiliki masa kontrak 12 (dua belas)bulanterhitung 01 Januari 2017 hingga 31 Desember 2017yang telah ditetapkan oleh PT. KAI Commuter Jabodetabek

9.

PENUTUP

1)

Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima maka hendaknya peserta tender mempersiapkan bahan – bahan atau syarat –syarat yang ditentukan.

2)

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi panduan dan dilaksanakan bagi calon rekanan/BUJP dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga memberikan hasil maksimal sebagaimana yang ditetapkan oleh PT. KAI Commuter Jabodetabek.

11



10.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

12



muda

muda

13

muda



LAMPIRAN : 1.2

14



15


KERANGKA ACUAN KERJA

Recommend Documents