om
.c
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR NOMOR : 70 TAHUN 2015
:
Bahwa untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) maka diperlukan institusi pemerintahan yang profesional yang berlandaskan pada tertib administrasi dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
2.
Bahwa untuk mewujudkan seperti point a di atas perlu dibentuk Tim Zona Integritas untuk membantu mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar
3.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penetapan Tim Zona Integritas di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar
vi
aP
1.
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
ww w. n
Mengingat
:
ee
Menimbang
DF
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENETAPAN ZONA INTEGRITAS KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR
2.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;
3.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4.
Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
5.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
om
Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
:
Sosialisasi Inspektorat Jenderal Kementerian RI tentang Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani tanggal 2 September 2014.
DF
Memperhatikan
Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian Agama.
.c
6.
Menetapkan
:
aP
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENETAPAN TIM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR
vi
Pasal 1
ee
Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penetapan Tim Zona Integritas di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar yang merupakan tim mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pasal 2
ww w. n
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penetapan Tim Zona Integritas di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Denpasar Pada tanggal : 1 Januari 2015 Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar
KOMANG SRI MARHENI, S.Ag, M.Si NIP. 196510091987022003
om
.c
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENETAPAN TIM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KANTOR
BAB I
DF
KEMENTRIAN AGAMA KOTA DENPASAR
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
aP
Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance) sesuai dengan arah dan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional, saat ini Kementrian Agama tengah melaksanakan program reformasi birokrasi dengan titik berat pasca perbaikan di bindang organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pelayanan. Perbaikan
vi
di bidang kelembgaan yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan penataan organisasi Kementrian Agama agar dapat lebih efisien, efektif, berhasil guna dan berdaya
ee
guna dalam mentransformasikan dan merefleksikan setiap tugas dan fungsi yng diemban. Sejalan dengan danya penataan organisasi tersebut, harus diikuti dengan perbaikan di bidang ketatalaksanaan dan kepegawaian secara simultan. Dan tidak kalah penting yang harus diperbaiki adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat. Seuai dengan PMA No 13
ww w. n
Tahun 2012 salah satu fungsi Kementrian Agama adalah memberikan pelayanana, bimbingan dan pembinaan. Salah satu prioritas langkah reformasi birokrasi Kementrian Agama adalah
memberikan pelayanan publik yang optimal. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan
Wilayah
Birokrasi
Bersih
dan
Melayani
di
Lingkungan
Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Maka Mentri Agama pada Diktum Kesatudan Diktum Ketiga mengamanahkan kepada setiap Pimpinan Satuan Kerja Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
om
dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada satuan kerja masing – masing dan wajib menyusun Rencana Aksi dan memantau Pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas menuju wilayah Babas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan
.c
Melayani di lingkungan satuan kerja masing – masing. Berdsarkan amanat peraturan di atas maka Kantor Kementrian Agama Kota Denpasar untuk mendukung percepatan program pembangunan zona integritas di lingkungan Kantor Kementian Agama Kota
1.2
DF
Denpasar. Dasar Hukum
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
aP
Indonesi Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pinada korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001
vi
tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;
3. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
ee
4. Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; 5. Peraturan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
ww w. n
60 Tahun2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Intruksi Mentri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian Agama;
7. Peraturan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan agen perubahan instansi pemerintah
1.3
Maksud dan Tujuan
Penyusunan petunjuk teknis penetapan tim zona integritas di lingkungan Kantor
Kementrian Agama Kota Denpasar dimaksudkan adalah untuk menyediakan pedoman
om
yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai sebagai Tim Pembengunan Zona Integrias. Sedangka tujuan penyusunan pedoman tersebut adalah :
1. Untuk membantu instansi di lingkunga Kementrian Agama Kota Denpasar
.c
dalam merekrut Tim Pembangunan Zona Integritas
2. Untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di
DF
lingkungan Kementrian Agama Kota Denpasar
3. Untuk membantu Satker di Lingkungan Kementrian Agama Kota Denpasar dalam melakukan penataan dan pembenahan system di lingkungan Kementrian Agama Kota Denpasar. Ruang Lingkup
aP
1.4
Pedoman ini digunakan bagi seluruh Satker di lingkungan Kementrian Agama Kota Denpasar dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Kantor Kementrian Agama Kota Denpasar . Isi pedoman meliputi Kriteria Tim Zona
vi
Integritas, Tahapan Pembentukan Tim Zona Integritas, Tugas Tim Zona Integritas ,
ww w. n
ee
Mekanisme Kerja Tim Zona Integritas dan penutu
2.1.
Kriteria Tim Zona Integritas
om
BAB II PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS
.c
Kriteria bagi setiap individu di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar untuk dapat dipilih menjadi Zona Integritas adalah: Berstatus
sebagai
pegawai
(PNS/Honorer)
Kementerian Agama Kota Denpasar
di
Lingkungan
Kantor
DF
1.
2.
Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai
3.
Bertanggungjawab atas tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan
4.
aP
fungsinya
Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik
5.
Mampu memberikan pengarahan positif dan memberikan tauladan di
6.
vi
Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar Bahan Inovatif dan poaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan
ee
upaya meningkatkan kualitas kinerja untuk mendukung pelaksanaan Zona Integritas di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar 2.2.
Tahapan Pembentukan Tim Zona Integritas Tahap yang harus dilakukan dalam membentuk Tim Zona Integritas di
ww w. n
Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar meliputi: 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar melakukan penilaian dan seleksi internal individu atau pegawai di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar
2. Penilaian dilakukan secara sederhana yang tidak memerlukan dana dengan melihat laporan kinerja dan trek record pegawai tersebut
3. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan sebagai Tim Zona Integritas
4. Selanjutnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar melakukan penetapan secara formal melalui surat keputusan
om
BAB III
TUGAS DAN MEKANISME KERJA TIM ZONA INTEGRITAS
.c
3.1. Tugas Tim Zona Integritas
Tugas Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar antara lain:
DF
1. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas:
a. menyusun kebijakan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
b. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan atas realisasi penyelenggaraan
aP
ZI menuju WBK dan WBBM setiap triwulan, semester dan tahunan; dan c. menyusun dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada Pengarah;
2. Ketua mempunyai tugas:
vi
a. menyiapkan rencana aksi dan jadual kegiatan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan; b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Pembangunan ZI menuju
ee
WBK dan WBBM pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar; c. melaporkan penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada Penanggungjawab.
ww w. n
3. Koordinator Tim Kerja mempunyai tugas: a. menyusun dan membahas rencana aksi dan jadwal kegiatan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
b. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pemantauan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM antar Unit Eselon III yang sederajat;
c. mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan; dan d. menyusun laporan penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
4. Anggota mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
bahan
pelaksanaan
koordinasi,
om
b. menyiapkan
integrasi
dan
sinkronisasi
penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM antar Unit Eselon III yang sederajat;
memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi pembangunan ZI
.c
c.
menuju WBK dan WBBM; d.
menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
e.
DF
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Unit Eselon II;
menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM; dan
f. mengelola administrasi dan keuangan penyelenggaraan Tim Kerja pembangunan
aP
ZI menuju WBK dan WBBM;
g. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyeleng-garaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM; dan
dan WBBM.
vi
h. menyiapkan laporan penyelenggaraan Tim Kerja pembangunan ZI menuju WBK
3.2. Mekanisme Kerja Tim Zona Integritas
ee
Mekanisme Kerja Tim Zona Integritas perlu diterapkan agar diperoleh harmonisasi dan sinergi gerak langkah antar tim pemantau independen dan komponen satker di linngkungan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar dalam upaya bersama-sama melaksanakan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Mekanisme Kerja Tim
ww w. n
Zona Integritas perlu ditetapkan adalah:
1. Tim Zona Integritas bertanggunngjawab langsung kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar dan pimpinan innstansi di atasnya
2. Tim Zona Integritas menyusun rencana kerja dan rencana aksi pembangunnan zona integritas di lingkungan Kantor Kementerian Agama ota Denpasar
3. Tim Zona Inntegritas dan tim pemantau independen melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalamm upaya merefleksikan kemajuan dan hambatan/kendala yang dihadapi
4. Tim Zona Integritas secara aktif melakukan internalisasi dalam upaya pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada para pegawai, guru, masyarakat dan lembaga atau
om
pembinaan atau pelatihan.
BAB IV PENUTUP
.c
instansi lain melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin, sosialisasi, workshop,
DF
Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar semoga ada manfaatnya.
aP
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar
ww w. n
ee
vi
KOMANG SRI MARHENI, S.Ag, M.Si NIP. 196510091987022003
