KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007 HASIL RAPAT KERJA NASIONAL DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2007

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007 HASIL RAPAT KERJA NASIONAL DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a. bahwa Rapat Kerja Nasional Departemen Agama Tahun 2007 telah menghasilkan pokok-pokok pikiran sebagai arah kebijakan dan program Kerja Departemen Agama tahun 2008; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Hasil Rapat Nasional Departemen Agama Tahun 2007;

Mengingat

:

1. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen; 2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia; 3. Peraturan Presiden Nomor 7, Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia; 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; M E M U T U S K A N:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HASIL RAPAT KERJA NASIONAL DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2007. KESATU …

KESATU

: Menetapkan Hasil Rapat Kerja Nasional Departemen Agama Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Menetapkan hasil siding komisi Rapat Kerja Nasional Departemen Agama Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III, IV dan V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Rapat Kerja Nasional Departemen Agama Tahun 2007.

KETIGA

: Hasil Rapat Kerja Nasional Departemen Agama Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA merupakan kebijakan umum Departemen Agama dan sebagai pedoman dalam perencanaan tahun 2008.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Maret 2007 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA Ttd MUHAMMAD M.BASYUNI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG HASIL RAPAT KERJA NASIONAL DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2007 I. PEMANTAPAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM TAHUN 2008 Pemantapan kebijakan dan program melalui langkah-langkah sebagai berikut: A. Penyempurnaan Renstra Departemen Agama 2005-2009, meliputi penajaman misi, Penetapan Tata Nilai, dan Peningkatan Relevensi Kebijakan dan Program sesuai dengan RPJMN 2004-2009, Mencakup: 1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama; 2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; 3. Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan; 4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji; 5. Penguatan tata kelola kepemerintahan yang akuntabel. B. Pemantapan Kebijakan dan Program Departemen Agama Tahun 2008 sesuai RPJMN 2004-2009, melalui: 1. Kebijakan dan program tahun 2008 diarahkan pada upaya peningkatan kualitas kehidupan beragam, penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas; 2. Penetapan skala prioritas dalam penyusunan kegiatan dan program; 3. Peningkatan kualitas perencanaan program yang didukung oleh data dan informasi yang akurat; 4. Pengembangan perencanaan program berbasis kinerja; 5. Sinkronisasi program dan anggaran dengan tugas dan fungsi satuan kerja; C. Penetapan strategi pencapaian pelaksanaan program melalui langkahlangkah sebagai berikut: 1. Meningkatkan keseimbangan anggaran fungsi agama dengan fungsifungsi lain secara proposional; 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama dan partisipasi masyarakat;

3. Peningkatan …

3. Peningkatan sumber daya aparatur melalui pengembangan system rekrutmen pegawai secara lebih selektif sesuai kebutuhan, peningkatan kualitas dan kapasitas diklat, pemberian bantuan kependidkan, penigkatan kesejahteraan dan karir, peningkatan pembinaan mental aparatur, serta pemberian tugas dan tanggung jawab sesuai kemampuan dan fungsi; 4. Mengoptimalkan terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesioanal dan bebas KKN, yang dilakukan melalui peningkatan keteladanan, peningkatan komitmen moral dan mentalis aparatur, penerapan kode etik pegawai, pelaksanaan reward dan punishment, peningkatan akuntabilitas kinerja, penguat system pengendalian manajemen, penguat pengawasan internal, penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja, penyusunan laporan keuangan tepat waktu, penyampaian laporan kegiatan (input, proses, out put), penyampaian laporan hal-hal strategis kepada pimpinan, dan penyampaian pertanggungjawaban akhir tugas, dan pemberian sanksi hukum secara tegas terhadap pelaku KKN; 5. Peningkatan koordinasi antar unit organisasi di lingkungan Departemen Agama melalui penguatan program lintas unit, intensifikasi pengembangan sistem komunikasi antar unit, dan penguatan jaringan kerjasama lintas unit. 6. Pengembangan jaringan kerjasama lintas sektoral, baik dengan Instansi Pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. II.

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA A. Peningkatan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: Pengembangan tata nilai dan budaya kerja: 1. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum; 2. Penataan regulasi dan standarisasi; 3. Peningkatan sistem pengawasan pelaksanaan program serta tugas dan fungsi organisasi 4. Peningkatan sistem rekrutmen serta pengembangan dan pembinaan aparatur; 5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur; 6. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan penghargaan; 7. e-governance dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas; 8. Pelaksanaan ...

8. Pelaksanaan INPRES No.5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN; 9. Pemulihan citra publik Departemen Agama. B. Langkah-langkah peningkatan akuntabilitas kinerja antara lain dilakukan dengan: 1. Menyempurnakan konsep dan pelaksanaan fakta integritas; 2. Menyempurnakan konsep rencana aksi nasional pemberantasan korupsi melalui pendekata agama; 3. Menyempurnakan Pedoman Pelaksanaan Sistem Evaluasi Kinerja yang dilakukan berdasarkan hasil-hasil perhitungan pada formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK); 4. Melakukan komparasi evaluasi kinerja yang direncanakan; kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya; kinerja Departemen Agama dengan kinerja instansi lain atau swasta yang unggul dibidangnya; kinerja nyata dengan kinerja dinegara-negara lain atau dengan standar internasional; 5. Membenahi sistem Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) 6. Mempertegas kewenangan institusi yang bertanggung jawab dalam menyusun standard dan prosedur kerja; menetapkan indicator kinerja; meningkatkan kompetensi SDM; serta menerapkan reward dan Punishment secara konsisten; 7. Menyempurnakan Renstra secara berkelanjutan; 8. Menyempurnakan system dan mekanisme Perencanaan Kinerja (Renkin); 9. Menerapkan System Accountability;

Compliance,system

Performance,dan

system

10. Melaksanakan seluruh dictum instruksi umum, bagi semua instansi pemerintah, serta butir-butir instruksi khusus dan rencana aksi dalam RANPK; 11. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pengawasan. 12. Menyempurnakan konsep indikator kinerja unit kerja; 13. Menyusun 4 (empat) buah dokumen LAKIP, terdiri dari :1) Rencana Strategik (Renstra); 2) Perencanaan Kinerja (Renja); 3) Pengukuran Kinerja (Kurja), dan; 4) LAKIP; 14. Merumuskan sistem hubungan kerja pengawasan yang jelas sebagai alat ukur kinerja lembaga; 15. Merumuskan acuan dasar Pengukuran Kinerja; 16. Menyusun Laporan Keuangan dengan mengacu pada PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (SAP) sesuai jadwal waktu yang ditentukan; 17. Menindaklanjuti ...

17. Menindaklanjuti hasil/temuan atau catatan kelemahan hasil pemeriksaan atas Laporan Relisasi Anggaran (LRA); 18 Meningkatkan lawenfeforcement dengan mengoptimalkan fungsi lembaga yang bertugas melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara bertahap, konsisten, dan berkelanjutan; 19. Mengevaluasi setiap perbedaan kinerja (performance gap), baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan dilingkungan Departemen Agama; 20. Merumuskan standar pengawasan yang jelas; 21. Meninjau kembali kecenderungan pengawasan yang selama ini hanya terfokus pada masalah keuangan dengan mengabaikan pengawasan kinerja (outcome) atau pada saat audit kinerja; 22. Memberikan ruang pengawasan;

kepada

masyarakat

untuk

berperan

dalam

23. Menyediakan Kotak Pos Pengaduan Masyarakat; 24. Menugaskan unit pengawasan internal untuk menangani pengaduan masyarakat; 25. Membentuk tim khusus penanganan pengaduan masyarakat. III.

PENINGKATAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN Langkah-langkah peningkatan pelaksanaan anggaran dan pelapor keuangan dilakukan antara lain: 1. Mempelajari DIPA dan membuat persiapan-pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana; 2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi peraturan tentang pelaksanaan dan pencairan anggaran; 3. Meningkatkan perhatian kepada petugas pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan; 4. Meningkatkan anggaran;

koordinasi dengan instansi terkait dalam pencairan

5. Meningkatkan upaya penyediaan tenaga pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat serta tenaga akuntan; 6. Meningkatkan koordinasi dengan bappenas bagi satker yang akan melakukan pengadaan barang melalui website 7. Menyiapkan secara lebih dini berbagai pedoman yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran;

8. Menyiapkan ...

8. Menyiapkan contoh/format aplikasi dalam penerimaan bantuan dan melengkapi sarana-prasarana penyusunan laporan keuangan; 9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SABMN; 10. Mengintegrasikan laporan keuangan BPIH dan DAU dengan laporan keuangan Departemen Agama; 11. Menyesuaikan alokasi belanja pegawai dengan kebutuhan sesungguhnya. IV.

RENSTRA PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN Sebagai bagian tak terpisahkan dari system pendidikan nasional, maka Renstra Pendidikan Agama dan Keagamaan disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional yaitu; A. Sistematika Renstra disusun berdasarkan alur piker Renstra Pendidikan Nasional, dengan mengembangkan kekhususan dan karakteristik pendidikan agama dan keagamaan, meliputi: Pendahuluan, Dasar Kebijakan, Tujuan Pembangunan pendidikan Agama dan Keagamaan, Visi Misi, Tata Nilai Pendidikan Agama dan keagamaan , dan penutup. B. Pendahuluan mencakup Amanat Pembukaan UUD 45 Amanat Pasl 31 UUD 1945, Amanat Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Amanat Undang-undang No.25 Tahun 2005, dan Rencana Strategis Departemen Agama RI Tahun 2005-2009 C. Dasar Kebijakan Mencakup Amanat Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal, Visi dan misi pendidikan nasional, Tata Nilai pengelolaan pendidikan nasional, dan Rencana Strategis Departemen Agama RI Tahun 2005-2009 D. Tujuan Pembangunan Pendidikan Agama dan Keagamaan, mencakup: D. Tujuan... Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMN). E. Visi Pendidikan Agama dan Keagamaan dirumuskan menjadi: ‘’Terwujud sistem pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang religius, humanis, dan berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”. F. Misi Pendidikan Agama dan Keagamaan, meliputi: 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan agama dan keagamaan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; 3. Meningkatkan ...

3. Meningkatkan kesepian masukan kualitas proses pendidikan agama dan keagamaan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang religius dan bermoral; 4. Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan agama dan keagamaan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, peradaban, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasioanl dan internasioanl; 5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan berdasrkan prinsip otonomidalam konteks penguatan NKRI. G. Tata Nilai Pendidikan Agama dan Keagamaan mencakup: input values Meliputi: Amanah, profesional, antusias dan bermotifasi tinggi, bertanggung jawab, kreatif, disiplin, peduli, obyektif, pembelajaran sepanjang hayat, mandiri(self-reliant), filantropis, rukun (toleran, harmonis, inklusif, saling menghargai); process values, meliputi visioner dan berwawasan, menjadi teladan, memotivasi (motivating) mengilhami (inspiring), memberdayakan (empowering), membudayakan (culture-forming), mencerahkan (enlightening), taat asas, koordinatif dan bersinergi dalam kerangka kerja TIM; serta output values, meliputi produktif (efektif dan efisien), gandrung mutu tinggi (service excellence), kepuasan pemangku pendidikan, dapat dipercaya (andal), rensponsif dan aspiratif, antisipatif dan inovatif, demokratis, berkeadilan, dan inklusif. H. Pilar Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan terdiri atas: 1. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan. a. Meningkatkan APM melalui program penurunan angka putus sekolah, mengulang kelas, dan menaikkan kelulusan siswa MI; b. Menurunkan disparitas partisipasi siswa dengan meningkatkan perhatian pembangunan infrastruktur didaerah; c. Meningkatkan efektivitas Pemberdayaan BOS; d. Mendorong Pemda untuk mendukung dan memperkuat program BOS melalui APBD; e. Affirmative action dan advokasi terhadap lembaga swasta. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Keluaran Pendidikan. a. Meningkatkan kualitas sarana pembelajaran seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, buku teks pelajaran,buku refrensi, alat peraga pendidikan, dan multimedia; b. Memperbaiki skema pembiayaan pendidikan ;

c. Meningkatkan ...

c. Meningkatkan ketahanan, daya saing dan prestasi siswa pada berbagai kompetisinasional dan internasional; d. Meningkatkan jumlah madrasah yang berstandar nasional dan madrasah bertaraf internasional; e. Membudayakan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). 3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan citra Publik Pendidikan. a. Meningkatkan tata kelola, akuntanbilitas, dan transparasi melalui pengembangan manajemen berbasis madrasah; b. Memperbaiki kinerja, keseluruhan kebijakan;

advokasi

program

melalui

c. Mengutamakan pelaku utama pendidikan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Maret 2007 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI

sosialisasi

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG HASIL RAPAT KERJA NASIONAL DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2007 HASIL SIDANG KOMISI I KEBIJAKAN DAN PROGRAM DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2008

A.

KONDISI DAN PERMASALAHAN Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2004-2009, dan Renstra Departemen Agama 2005-2009 sesuai dengan KMA No.32 Tahun 2006 disebutkan mengenai permasalahan, arah kebijakan, sasaran, tujuan, dan berbagai kegiatan pokok dalam program pembangunan. Sebagaimana diketahui, hal-hal yang berhubungan langsung dengan Departemen Agama adalah bab-bab tentang: Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa serta Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan Yang berkualitas. Memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMN, tantangan yang dihadapi Departemen Agama dirasakan semakin berat dan membutuhkan strategi kebijakan dan program tepat, akurat, dan fungsional.

1.

Kondisi Global Perkembangan arus globalisasi dan modernisasi yang ditandai dengan percepatan perkembangan ilmu dan teknologi, terutama di bidang informasi, komunikasi dan transportasi telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan beragama. Hal tersebut misalnya tercermin dari memudarnya budaya dan kearifan lokal, menipisnya sikap toleransi dan kebersamaan ditengah-tengah masyarakat, dan menurunya kontrol social berdasarkan nilai agama dan adat istiadat. Perkembangan arus globalisasi juga menjadi salah satu penyebab utama masuknya gerakan keagamaan dari berbagai Negara. Sebagian gerakan tersebut cenderung radikal dan membawa penafsiran baru terhadap teks-teks agama yang berbeda dengan mainstream di Indonesia. Munculnya kesan Islam sebagai agama kekerasan yang selama ini dipropagandakan oleh media Barat, menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan dibidang agama.

2. Kondisi Nasional ...

2.

Kondisi Nasional Sejumlah permasalahan nasional yang perlu memperoleh perhatian serius, antara lain: Di bidang agama masih terjadi rendahnya kualitas pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama merupakan masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan bidang agama. Di satu pihak, ada sekelompok masyarakat yang memiliki semagat kuat untuk mengimplementasikan substansi dan nilai-nilai agama, sebagian yang lain justru baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Kualitas pelayanan kehidupan beragama juga masih terlihat lemah, dengan terbatasnya penyediaan sarana prasarana ibadah sebagai akses peribadatan dan tempat berkomunikasi/bersosialisasi antar umat. Keterbatasan sarana prasarana peribadatan lebih terasa terutama di daerah yang terkena bencana alam dan kerusuhan social serta wilayah terisolasi. Kehidupan harmonis didalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan, antara lain sebagai akibat munculnya ketegangan social yang sering melahirkan konflik intern dan antarumat beragama. Dibidang politik, terdapat tantangan besar yaitu ancaman disintegrasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tantangan itu muncul ketika beberapa bagian dari wilayah NKRI ingin memisahkan diri dan berdiri sebagai sebuah Negara baru. Terkait dengan kehidupan beragama, tantangan disintegrasi terjadi karena adanya berbagai konflik social yang memanfaatkan simbol-simbol agama. Masalah ekonomi juga harus menjadi perhatian tersendiri bagi peningkatan kehidupan beragama, masyarakat. Kemiskinan dan ketakberdayaan masyarakat akibat kondisi ekonomi nasional yang belum stabil, menyebabkan sebagian masyarakat seringkali mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan. Sementara itu, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini cenderung menyebabkan polarisasi social ekonomi masyarakat yang belum bias mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yaitu kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dengan si miskin. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembangunan bidang agama belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitanya dengan idiologi, masalah terpenting yang sedang dihadapi bangsa ini antara lain, dengan terbukanya sekat-sekat geografis, geopolitis, dan budaya sebagai akibat dari revolusi teknologi transportasi, komunikasi dan informasi, memungkinkan intensifikasi pergeseran nilai-nilai ideal yang sebelumnya telah diyakini kebenarannya ditengah-tengah masyarakat. Dalam kehidupan sosial budaya, banyak dijumpai fenomena yang menunjukkan bahwa peran agama semakin dipertanyakan, Dalam kehidupan keluarga, misalnya, akhir-akhir ini terlihat adanya kecenderungan rapuhnya institusi tersebut. Hal itu terlihat dari fenomena semakin meningkatkan angka perceraian atau terjadinya kenakalan remaja yang berasal dari keluarga tidak harmonis (broken home).

Masalah ...

Masalah pendidikan yang dihadapi antara lian: masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terjadinya kesenjangan lembaga pendidikan negeri dan swasta yang cukup lebar, terbatsanya fasillitas pelayanan pendidikan, kualitas pendidikan yang masih rendah, dan belum mampu memenuhi tuntutan kompetensi peserta didik, serta Disamping itu, masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang semakin lebar antara mereka yang ada dikota dengan penduduk daerah pedesaan atau terpencil, antara mereka yang ada dikota dengan penduduk daerah pedesaan atau terpencil, antara penduduk kaya dengan miskin, antara pendidikan disekolah negeri dan swasta , antara lakilaki dan perempuan. Pemberlakuan Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah juga mempengaruhi kebijakan Pemda terhadap lembaga pendidikan berbasis agama yang termasuk dalam supervise instansi vertical (non otonomi) yaitu Departemen Agama, sehingga terlihat adanya diskriminasi perlakuan. Lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu fenomena yang mendorong terjadinya berbagai tindakan kejahatan seperti korupsi dan kolusi. Para elit pemerintahan maupun elit politik yang seharusnya menjadi acuan moral masyarakat, malah melakukan berbagai pelanggaran hukum. Sanksi hukum yang diterapkan secara diskriminatif menjadi salah satu gejala yang dapat menimbulkan protes dari masyarakat. 3.

Kondisi Internal Departemen Agama Di lingkungan internal Departemen Agama, masih banyak factor yang harus dibenahi agar pembangunan bidang agama dapat mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Sampai saat ini dilingkungan Departemen agama masih terjadi penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan, masih rendahnya kinerja SDM aparatur, sistem manajemen kelembagaan dan ketatalaksanaan yang belum sempurna, masih terjadi in-efisien dan in-efektivitas kerja, terbatasnya kualitas pelayanan umum, kesejahteraan PNS, dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang perlu disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah internal, Departemen Agama perlu mengoptimalkan daya dukung yang dimilikinya, antara lain: tersedianya struktur kelembagaan dari Pusat sampai Daerah, tersedianya anggaran pembangunan bidang agama yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun, masyarakat Indonesia yang religius, dan menguatnya tuntutan perubahan tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berorientasi kepada pengembangan nilainilai keagamaan. Sebagian dari berbagai permasalahan tersebut telah mengalami perubahan dan kemajuan yang lebih baik , namun diakui karena berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi, sejumlah program tidak mencapai hasil yang diharapkan. Untuk itu, dalam rangka mendorong peningkatan kinerja organisasi, penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan agama, dan mengoptimalkan berbagai sumber daya dan peluang yang tersedia, maka prlu dilakukan langkah-lagkah: Penyempurnaan Renstra (Rencana Strategik)

Departemen ...

Departemen Agama Tahun 2005-2009; Pemantapan Kebijakan dan Program Departemen Agama Tahun 2008, dan Perumusan langkahlangkah strategic pencapaian kebijakan dan program yang efektif dan efisien. B.

PENYEMPURNAAN RENSTRA 2005-2009 Penyempurnaan Renstra Departemen Agama Tahun 2005-2009, meliputi: 1. Misi Departemen Agama perlu lebih focus dan sesuai dengan visi organisasi, yaitu ‘’ Terwujud masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam hal ini, misi Departemen Agama dirumuskan sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama; b. Memperkokoh kerukunan umat beragama; c. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji; e. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang akuntabel; 2. Perlu pencantuman Tata Nilai Departemen Agama sebagai prinsip, pandang, sikap dan perilaku masyarakat Departemen Agama, serta sebagai sumber inspirasi dan energi bagi peningkatan kinerja organisasi. Tata nilai dimaksud, meliputi: a. IKHLAS BERAMAL b. AMANAH c. PROFESIONAL d. KEBERSAMAAN e. KETELADANAN f. TAAT AZAS 3. Perlu penyempurnaan kebijakan dan program prioritas Departemen Agama agar lebih sesuai dengan tuntutan RPJMN 2004-2009, Perubahan lingkungan strategik, tantangan pembangunan agama dan harapan masyarakat, sebagai berikut: 

Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama

a. Peningkatan ...

a. Peningkatan dan perluasan pelayanan, bimbingan dan pembinaan keagamaan; b. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluhan agama; c. Penataan pengelolaan, peningkatan kualitas dan pemberdayaan Rumah Ibadah; d. Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga keagamaan; e. Pembinaan keluarga harmonis berlandaskan agama; f. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan bidang agama. g. Refungsionalisasi KUA dalam pembinaan agama, pendidikan agama dan keagamaan; dan h. Optimalisasi dan profesionalitas pengelolaan zakat, wakaf, infaq, shadaqoh, kolekte, dan dana paramita, dan dana keagamaan lainnya. 

Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

a. Peningkatan harmonisasi dan keserasian social kelompok keagamaan; b. Pencegahan penyelesaian, dan pemulihan konflik social keagamaan; c. Peningkatan wawasan multicultural dikalangan umat beragama; d. Peningkatan kerjasama intern dan antar umat beragama dibidang social ekonomi; e. Pembinaan kelompok/aliran/sekte sesuai dengan aqidah/kepercayaan dan ajaran dari agamanya masing-masing; 

Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan

a. Meningkatkan mutu pendidikan agama di sekolah melalui penyediaan tenaga pendidik, bahan ajar, dan sarana belajar yang memadai; b. Peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan keagamaan untuk anak usia dini sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP); c. Peningkatan akses dan mutu madrasah negeri dan swasta sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP); d. Pengembangan kurikulum pendidikan agama dan keagamaan sejalan dengan perkembangan masyarakat IPTEK; e. Peningkatan mutu Perguruan Tinggi Agama yang lebih relevan dan kompetitif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan IPTEK; f. Peningkatan mutu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada Perguruan Tinggi Agama ; g. Perluasan layanan pendidikan non-formal pada semua jalur dan jenjang pendidikan agama dan keagamaan;

h. Peningkatan ...

h. Peningkatan efektifitas pendidikan agama dan keagamaan; i. Perluasan layanan pendidikan agama dan keagamaan memberdayakan dan menyediakan rumah ibadah; j.

dengan

Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan agama dan keagamaan;

k. Peningkatan minat baca umat beragama; l. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan agama dan keagamaan. 

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji

a. Pengembangan sistem, manajemen dan organisasi penyelenggaraan haji yang lebih efektif dan efisien; b. Pengelolaan sistem BPIH yang efisien dan akuntabel; c. Peningkatan mutu dan perluasan jangkauan SISKOHAT; d. Peningkatan mutu bimbingan menuju kemandirian jemaah; e. Peningkatan mutu petugas dengan memperketat criteria, system penilaian dan pola pelatihan; f. Peningkatan mutu transportasi dan akomodasi yang proposional; g. Peningkatan mutu layanan kesehatan bagi jemaah haji; h. Pemberdayaan peran serta masyarakat dan organisasi penyelenggara haji dan umrah; i. Pengelolaan DAU yang lebih professional dan akuntabel. 

Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Akuntabel, Dilakukan melalui pendekatan sistem, yaitu:

a. SYSTEM COMPLIANCE : semua program dan kegiatan lembaga dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; b. SYSTEM PERFORMANCE : semua program dan kegiatan lembaga diarahkan untuk mencapai kinerja lembaga yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya; c. SYSTEM ACCOUNTABILITY: semua program dan kegiatan lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 4. Penyempurnaan Struktur di daerah sejalan dengan struktur ditingkat pusat dengan merevisi KMA No. 373 Tahun 2002.

C. KEBIJAKAN ...

C.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM TAHUN 2008 a. Fungsi Agama 1) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Diprioritaskan pada: a) Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan umat beragama dalam melaksanakan ajaran agamanya, melalui: peningkatan sarana prasarana peribadatan, pengembangan SDM keagamaan, pembenahan manajemen pelayanan, pengembangan fungsi rumah ibadat, implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Peningkatan pelayanan haji, yang akan diprioritaskan kepada kepastian berangkat bagi jemaah calon haji, perbaikan kondisi pemondokan, penyediaan fasilitas pelayanan pendukung di Arab Saudi, peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan ibadah haji yang sesuai dengan syariat, peningkatan kompetensi petugas haji dan pemahaman serta penghayatan manasik haji yang komprehensif; dan upaya mengurangi biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada jemaah haji; c) Optimalisasi peran dan fungsi rumah ibadah, sebagai pusat pembinaan umat, pusat informasi keagamaan, dan pusat pemberdayaan bidang-bidang lainnya, yang dilakukan antara lain melalui: peningkatan manajemen rumah ibadah, peningkatan sarana prasarana, peningkatan diklat-diklat bagi pengembangan fungsi rumah ibadah, dan pengembangan perpustakaan rumah ibadat; d) Mengoptimalkan potensi ekonomi dan pemberdayaan wakaf produktif dengan membangun percontohan disetiap daerah. 2) Program Peningkatan Pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan Diprioritaskan pada: a) Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, yang dilakukan melalui, antara lain: meningkatkan peran lembaga-lembaga keagamaan, pengembangan sumbersumber informasi keagaman/perpustakaan, pembenahan sistem dan manajemen diklat, dan penguatan sarana prasarana; b) Peningkatan pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya), sebagai unit terkecil dalam pembentukan karakter individu dan pembinaan moral dan etika masyarakat yang dilakukan melalui: pengembangan diklat-diklat keluarga sakinah, pembinaan pra nikah, dan optimalisasi peranan KUA dan BP4;

c. Peningkatan ...

c) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana dunia, dan dana paramita, dan berbagai potensi ekonomi keagamaan lainnya, serta penyempurnaan sistem dan manajemen pengelolaan; d) Peningkatan kebijakan peraturan dan perundang-umdangan pengelolaan ZIS, dan pemberdayaan BAZ dan LAZ sebagai institusi terdepan dalam dalam pengelola ZIS produktif; e) Peningkatan kebijakan dan kualitas penyuluh agama dengan penyempurnaan regulasi peningkatan honorarium; f) Peningkatan kualitas pengelola dana zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana dunia, dan dana paramita, yang dilakukan antara lain melalui berbagai penyelenggaraan diklat yang sesuai dengan kebutuhan; 3) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Diprioritaskan pada: a) Peningkatan upaya menjaga keserasian social didalam kelompokkelompok keagamaan dengan memberdayakan kearifan local dalam rangka memperkuat intergrasi social.Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui revitalitasi peran dan fungsi kearifan local, peningkatan pemahaman dan penghayatan terhadap tradisi/adat istiadat dan nilai-nilai setempat, dan penyediaan sumber-sumber informasi/lektur local; b) Mengupayakan berbagai langkah proaktif untuk mencegah menguatnya potensi konflik. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui: safari kerukunan umat beragama nasional maupun daerah/regional; meningkatkan jaringan lembaga-lembaga keagamaan lintas agama; meningkatkan kerukunan yang hakiki dikalangan elit agama; mendorong terbentukan forum-forum kerukunan umat beragama diberbagai daerah; pembangunan atau penataan kembali aliran-aliran keagamaan; peningkatan kerukunan kelompok atau segmen generasi muda, dan mendorong percepatan implementasi PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 dengan meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) c) Penyelesaian secara terpadu berbagai konflik social yang berlatar belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk memperoleh perdamaian yang hakiki. Bersamaan dengan itu, diprioritaskan pula upaya pemulihan kondisi social dan psikologis masyarakat setelah terjadinya konflik sosial melalui bimbingan dan penyuluhan agama; d) Sinergis dengan berbagai upaya diatas, diprioritaskan pula peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama dibidang sosial ekonomi dan budaya, pengembangan sistem pendidikan agama berbasis multikulturalisme, dan penguatan peran lembagalembaga sosial keagamaan sebagai perekat sosial; 4. Program ...

4) Program Penelitian dan Pengembangan Agama Diprioritaskan pada: a) Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang relevan dengan tantangan kehidupan beragama dan tuntutan pelayanan, sebagai masukan untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan dibidang agama; b) Mengedepankan penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif terhadap penerapan kebijakan pembangunan agama, dan jenis penelitian mendesak lainnya, seperti yang berhubungan dengan antisipasi konflik, sumber-sumber konflik, dan langkah-langkah penting daerah paska konflik, paska bencana, rawan bencana, dan daerah terisolir; c) Penguatan peran institusi kelitbangan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas peneliti, optimalisasi jaringan penelitian keagamaan, dan penyediaan sarana prasarana secara memadai, seperti ketersediaan perpustakaan dan laboratorium; dan d) Peningkatan sosialisasi dan komunikasi hasil-hasil kelitbangan agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi perumusan kebijakan pembangunan dibidang agama, dan peningkatan kinerja Departemen Agama; e) Pengkajian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pembinaan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung penigkatan kualitas kehidupan beragama (pendidikan agama dan keagamaan); pemberdayaan, pemahaman kitab suci, serta pemanfaatan lektur keagamaan; dan melakukan tinjauan bagi antisipasi dampak negative modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang semakin cepat dan kompleks; f) Identifikasi dan merumuskan indikator kinerja pembangunan bidang agama; bidang pendidikan agama dan keagamaan; g) Peningkatan kreatifitas masyarakat untuk menghasilkan karya ilmiah dan karya tulis dibidang keagamaan; h) Pentashihan, pengkajian dan pemeliharaan kitab suci. 5) Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga-lembaga Pendidikan Keagamaan Diprioritaskan pada: a) Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga social keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan, termasuk lembaga seperti LPTQ, LP2A, FKLD, BHR, BP4, BKM, BAZ, LAZ, dan lembaga Wakaf, yang dilakukan antara lain melalui: penguatan jaringan kemitraan, pengembangan manajemen pengelolaan, peningkatan bantuan asistensi dan sarana prasarana, dan optimalisasi

penyelenggaraan ... ...

penyelenggaraan diklat bagi peningkatan mutu lembaga, penguatan jaringan kelembagaan, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Peningkatan partisipasi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai mitra pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan dan sebagai agen social yang sensitif dan responsif terhadap perubahan social dan tuntutan masyarakat, yang dilakukan melalui, antara lain: pengembangan jaringan sosial, penguatan program yang berorientasi kepada pengembangan masyarakat dan kesejahteraan social, serta aktivasi dalam penanganan berbagai masalah keagamaan; c) Optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang relevan dan bermutu tinggi untuk mendukung perumusan kebijakan di bidang peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. b. Fungsi Pelayanan Umum 1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Diprioritaskan pada: a) Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfugsi secara lebih memadai efektif dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif; b) Peningkatan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan. 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Diprioritaskan pada: a) Penataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur agar lebih professional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; b) Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga kediklatan, yang dilakukan melalui, antara lain: peningkatan Widyaiswara, peningkatan SDM penyelenggara diklat, pengembangan manajemen diklat, peningkatan mutu buku-buku panduan dan kurikulum kediklatan, pengembangan perpustakaan dan laboratorium diklat, pengembangan sarana prasarana, dan penyiapan sistem diklat jarak jauh; dan c) Optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang bernuansa kediklatan. 3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Diprioritaskan:...

Diprioritaskan pada: Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan. Upaya tersebut dilakukan melalui, antara lain: peningkatan SDM aparatur, pengembangan sistem dan prosedur pelayanan yang prima, penguatan kordinasi dan jaringan kerjasama, peningkatan akses informasi dan kemudahan pelayanan, mengurangi beban biaya pengguna pelayanan, dan pengembangan sarana prasarana; optimalisasi penyelenggaraan diklat yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan pelayanan publik, dan pemanfaatan hasilhasil kelitbangan yang relevan dan bermutu bagi perumusan kebijakan. 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Diprioritaskan pada: peningkatan penyediaan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana. Upaya ini didukung pula dengan pengembangan sistem dan manajemen sarana dan prasarana. 5) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan Diprioritaskan pada: peningkatan kesejahteraan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi.

pegawai

dan

6) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Diprioritaskan pada: a) Pemantapan sistem pengawasan untuk perwujudan good governance berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); b) Pemantapan pelaksanaan pengawasan yang berorientasi pada outcomes dan mengarah pada pemanfaatan yang efektif dan efisien; c) Penajaman sasaran audit guna mewujudkan departemen yang bersih dan bebas KKN dalam rangka peningkatan citra Departemen Agama; d) Pelaksanaan pengawasan fungsional guna meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan organisasi/kerja menuju managemen modern yang produktif, efisien dan mampu mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat; e) Mendorong efektivitas pengawasan melekat dan penanganan pengaduan masyarakat obyektif, valid dan dengan prinsip praduga tak bersalah; f) Peningkatan peran serta masyarakat dalam intensifikasi penanganan pengaduan untuk peningkatan kinerja aparatur dan memacu pelayanan prima disegala bidang; g) Percepatan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan;

h) Optimalisasi...

h) Optimalisasi penyelenggaraan diklat yang sesuai dengan kebutuhan kepengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang relevan dan bermutu bagi perumusan kebijakan; i) Pengembangan dan peningkatan sistem informasi APFP (Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; j) Pelaksanaan evaluasi secara berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan. c. Fungsi Pariwisata dan Budaya Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Diprioritaskan pada: 1) Peningkatan dan pengintergrasian informasi dan pelayanan bagi remaja tentang kehidupan seksual yang sehat, HIV/AIDS, NAPZA, dan perencanaan perkawinan, yang dilakukan melalui bimbingan dan penyuluhan, peningkatan akses informasi, dan penanganan secara khusus terhadap korban; 2) Perwujudan kebijakan kepemudaan yang serasi diberbagai bidang pembangunan, dan penanaman nilai-nilai akhlakul karimah dan karakteristik ke Indonesiaan; 3) Perlindungan segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan NAPZA, minuman keras penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda; 4) Optimalisasi penyelenggaraan diklat-diklat kepemudaan yang sesuai dengan kebutuhan, dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang relevan dan bermutu bagi perumusan kebijakan. d. Fungsi Pendidikan 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini Diprioritaskan pada: penanaman nilai agama dan akhlakul karimah serta peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang didukung dengan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan sector terkait, peningkatan partisipasi masyarakat, dan optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang relevan dan bermutu bagi perumusan kebijakan. 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Diprioritaskan:...

Diprioritaskan pada: a) Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bebas biaya bagi penduduk miskin, dan membuka peluang bagi siswa putus sekolah untuk kembali bersekolah; b) Peningkatan mutu manajemen, kurikulum, kepemimpinan, pengawasan, sarana prasarana, sumber-sumber belajar, jaringan kependidikan, dan peningkatan partisipasi masyarakat; c) Penurunan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal diwilayah pedesaan, terpencil dan kepulauan, masyarakat didaerah konflik serta masyarakat penyandang cacat; d) Optimalisasi penyelenggaraan diklat yang sesuai dengan kebutuhan, dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang relevan dan bermutu, bagi perumusan kebijakan. 3)

Program Pendidikan Menengah Diprioritaskan pada: a) Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan terutama diwilayah pedesaan melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan dan meningkatkan relevansinya dengan potensi daerah dan kebutuhan dunia kerja; b) Penurunan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan, daerah terpencil dan kepulauan masyarakat di daerah konflik, daerah bencana, dan masyarakat penyandang cacat; c) Peningkatan mutu manajemen, kurikulum, kepemimpinan, pengawasan, sarana prasarana, sumber-sumber belajar jaringan kependidikan, dan peningkatan partisipasi masyarakat; dan pencapaian kesetaraan antara pendidikan agama dan pendidikan umum serta antara negeri dan swasta; d) Penegrian madrasah pada daerah-daerah yang belum memiliki madrasah negeri, daerah pemekaran, daerah rawan, dan daerah perbatasan; e) Pendirian Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN) dan Madrasah Bertaraf Internasional untuk setiap daerah;

f) Optimalisasi...

f) Optimalisasi penyelenggaraan diklat yang sesuai dengan kebutuhan kepengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang relevan dan bermutu bagi perumusan kebijakan. 4)

Program Pendidikan Non Formal Diprioritaskan pada: a) Peningkatan intensitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan bagi penduduk, dewasa melalui pengembangan materi belajar mengajar yang sesuai dengan kebutuhan fungsional masyarakat dan peningkatan jumlah kelompok sasaran; b) Peningkatan intensitas pendidikan non formal dalam rangka mendukung upaya penurunan jumlah pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja termasuk dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas pelayanan pendidikan formal; c) Optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang relevan dan bermutu, serta peningkatan penyelenggaraan diklat bagi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan non formal yang bermutu; d) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan keagamaan, seperti antara lain: MDA, MDW, MDU, TPA, TPQ, TPSA, dan pendidikan sejenis lainnya;

5)

Program Pendidikan Tinggi Diprioritaskan pada: a) Penyediaan dan pengembang instrument hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai perguruan tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan/ Badan Layanan Umum; b) Penyiapan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dalam jumlah dan mutu yang sesuai untuk mendukung keberhasilan lembaga pendidikan, termasuk melalui Lembaga Penyiapan Tenaga Kependidikan (LPTK) c) Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan tinggi, baik dari sisi pengembangan kelembagaan maupun rekrutmen mahasiswa melalui program beasiswa, khususnya untuk daerah tertinggal, masyarakat korban bencana, korban kerusuhan, dan daerah terisolir; d) Peningkatan keseimbangan dan keserasian jumlah dan jenis program studi yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan, perkembangan keilmuan, dan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar kerja;

e) Peningkatan...

e) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program pendidikan tinggi, optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang relevan dan bermutu, dan bermutu, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat bagi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas; f) Pengembangan sistem ma’had aly pada perguruan tinggi agama Islam. 6)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diprioritaskan pada: a) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan tenaga kependidikan yang dilakukan melalui rekruitmen, beasiswa, pemilihan guru teladan, penyelenggaran berbagai diklat, serta penyiapan sistem rekruitmen dan pengembangan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan; b) Pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan, pendidikan multikultural pendidikan keagamaan yang responsive gender, termasuk penyiapan materi belajar mengajar, pengembangan metode dan sistem evaluasi pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, seni serta dinamika global, regional, nasional, dan lokal; c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; d) Optimalisasi penyelenggaraan diklat bagi peningkatan manajemen pelayanan pendidikan, dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang relevan dan bermutu untuk perumusan kebijakan.

7)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Diprioritaskan pada: a) Penyiapan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, termasuk sistem pangajuan dan penilaian pendidikan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan nasional pada satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan; b) Pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan, pendidikan multikultural dan pendidikan keagamaan yang responsif gender, termasuk penyiapan materi belajar mengajar, pengembangan

metode...

metode dan sistem evaluasi pembelajaraan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, seni serta dinamika global, regional, nasional, dan lokal; c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, termasuk dalam pembiayaan pendidikan, penyelenggaran pendidikan, yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; d) Optimalisasi penyelenggaraan diklat bagi peningkatan manajemen pelayanan pendidikan, dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang relevan dan bermutu untuk perumusan kebijakan. 8)

Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan Diprioritaskan pada: a) Penyempurnaan kurikulum dan materi pendidkan agama yang berwawasan multikultural, pengembangan konsep etika sosial berbasis nilai-nilai agama, metodologi pengajaran dan sistem evaluasi; b) Pengembangan wawasan dan pendalaman materi melalui berbagai lokakarya, workshop, seminar studi banding, dan orientasi; peningkatan kualifikasi D II dan D III bagi guru agama menjadi SI/D4, Pendidikan paska sarjana (S2 dan S3) bagi dosen perguruan tinggi; dan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan agama; c) Pelaksanaan perkemahan pelajar/mahasiswa, lomba karya ilmiah agama, dan pementasan seni keagamaan; menyelenggarakan pesantren kilat, pasraman kilat, pabbajja/ samanera/samaneri; pembinaan dan pengembangan bakat kepemimpinan, keagamaan bagi peserta didik, santri, brahmacari, mahasiswa, dan guru/dosen agama; d) Pemberian bantuan sarana, peralatan, buku pelajaran agama, buku bacaan bernuansa agama lainnya pada sekolah umum, perguruan tinggi umum, dan lembaga pendidikan keagamaan; e) Pelaksanaan kerjasama internasional program pendidikan agama dan keagamaan; f) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi kependidikan, termasuk pengembangan televisi pendidikan nasional; g) Pengembangan kerjasama regional dan internasional dalam membangun pendidikan;

h) Pengembangan...

h) Pengembangan dan penerapan sistem pengawasan pembangunan pendidikan, sistem tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap setiap kegiatan, termasuk desentralisasi dan otonomi pendidikan. e. Fungsi Perlindungan Sosial Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Diprioritaskan pada: 1) Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan pembangunan, penguatan akses informasi, dan pengembangan partisipasi masyarakat; 2) Penyediaan sarana Tempat Penitipan Anak (TPA) di masing-masing daerah; 3) Menghimpun, mengolah dan menyusun data statistik keagamaan, serta optimalisasi pemanfaatannya. D.

STRATEGI PENCAPAIAN Untuk mengoptimalkan pencapaian target dan sasaran program dan kegiatan, perlu dilakukan langkah-langkah strategik pencapaian, meliputi : 1. Meningkatkan keseimbangan anggaran fungsi agama sesuai dengan fungsi-fungsi Departemen Agama secara proporsional; 2. Mengoptimalkan pemanfataan sumber daya, melalui : penetapan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas, pengembangan perencanaan berbasis kinerja, penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, peningkatan kerjasama, dan partisipasi masyarakat; 3. Peningkatan sumber daya aparatur yang dilakukan melalui: pengembangan sistem rekruitmen pegawai secara lebih selektif sesuai kebutuhan, peningkatan kualitas dan kapasitas diklat, pemberian bantuan kependidikan, peningkatan kesejahteraan dan karir, peningkatan bintal aparatur, pemberian tugas dan tanggungjawab sesuai kemampuan dan fungsinya, dan penguatan sistem dan kode etik pegawai; 4. Mengoptimalkan terwujudnya birokrasi pemerintahan yang professional, dan bebas dari KKN, yang dilakukan melalui: peningkatan keteladanan, peningkatan komitmen moral dan mentalitas aparatur, penerapan kode etik pegawai, pelaksanaan reward and punishment, peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan sistem pengendalian managemen, penguatan pengawasan internal, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, penyusunan laporan keuangan tepat waktu, keuangan, penyampaian laporan kegiatan (input, proses, out put), penyampaian laporan hal-hal strategis kepada pimpinan, dan penyampaian pertanggungjawab akhir tugas, dan pemberian sanksi hukum secara tegas terhadap pelaku KKN;

5. Peningkatan ...

5. Peningkatan koordinasi antar unit organisasi di lingkungan Departemen Agama, yang dilakukan melalui: optimalisasi perencanaan program yang sinergis dan integrativ, penguatan lintas unit, intensifikasi pengembangan sistem komunikasi antar unit, dan penguatan jaringan kerjasama lintas unit. 6. Pengembangan jaringan kerjasama lintas sektoral, baik dengan Instansi Pemerintahan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat baik dalam maupun luar negeri. TIM PERUMUS : Ketua

: Prof. DR. Nasaruddin Umar, MA

Wakil

: Drs.H. Ahmad Djunaedi, MM

Sekretaris

: Drs.H. Imam Tholkhah, MA

Anggota

:

1. Prof. Dr. H. Nazir 2. Drs. H. Lalu Suhaemi Ismy, MM 3. Drs. H. Abdul Gafar Usman, M.Sc 4. H. Ichtiyono CA, SH, M.Hum

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG HASIL RAPAT KERJA NASIONAL DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2007 HASIL SIDANG KOMISI II PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Akuntabilitas adalah suatu ukuran atau standar yang menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik yang bersangkutan. Oleh karena itu perlu dirumuskan tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi Departemen Agama secara keseluruhan, yang meliputi: 

Uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik;



Penjelasan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan;



Analisis dilakukan dengan menggunakan informasi dan data yang diperoleh secara lengkap dan akurat;



Melakukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitasnya, baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaaanya;

2. Kondisi dan Permasalahan a. Laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah selama ini hanya menekankan pada pertanggungjawaban anggaran dan terlaksananya program/kegiatan, tanpa mengungkapkan secara memadai hasil atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ataupun pihak terkait lainnya;

b.Instansi ...

b. Instansi Pemerintah umumnya belum sepenuhnya menjabarkan RPJMN kedalam Rencana Strategik (Renstra) dan dokumen operasional lainnya. Selain itu, Renstra belum dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan, perencanaan operasional dan penyusunan anggaran. Akibatnya pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan tahunan instansi tidak tepat arah sesuai dengan yang direncanakan; c. Renstra belum sepenuhnya mengakomodasikan seluruh isu strategic termasuk pengembangan corearea (karakteristik utama) disuatu daerah. Akibatnya, sulit mengukur keberhasilan ataupun kegagalan instansi pemerintah karena pada umumnya instansi pemerintah: a) belum memiliki sasaran strategic yang spesifik, jelas dan terukur; b) belum memiliki secara formal ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategiknya; c) belum secara terbuka menetapkan target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal; d) belum dirancangnya sistem pengumpulan data kinerja; d. Kelemahan-kelemahan pada poin 1, 2, dan 3 diatas merupakan kendala bagi implementasi sistem AKIP dan selanjutnya dapat menimbulkan kesulitan dalam membantu terwujudnya good governance di Indonesia; e. Selama ini pengawasan lebih banyak difokuskan pada masalah keuangan, belum menyentuh ketataran manajemen kinerja. Masalahnya, siapa yang akan melakukan audit kinerja. Ditambahkanya, harus diakui saat ini sulit menemukan profil manajemen yang baik di organisasi pemerintah pusat maupun daerah. Ukuran baik adalah kalau prestasi kinerjanya semakin meningkat serta efisiensi yang terukur.Upaya yang dilakukan Bappenas baru dalam tahap survey untuk mencari profile manajemen pemerintahan yang baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah daerah; f. Manajemen kinerjanya semestinya mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam satu sistem. Akan tetapi, yang terjadi selama ini adalah kebijakannya bagus, tetapi sistem yang melaksanakannya belum maksimal. Akibatnya, evaluasi kinerja belum berjalan secara efektif; g. Terdapat kecenderungan bahwa berganti pimpinan berganti pula kebijakan terkait pengawasan. Ditambah lagi dengan belum disempurnakannya indikator penilaian (keberhasilan/kegagalan) kinerja, apalagi menyangkut penilaian kinerja terhadap pimpinan. Adalah tugas auditor untuk melakukan penilaian kinerja baik individu mupun unit kerja. 3. Kondisi yang Diharapkan a. Pengembangan tata nilai dan budaya kerja; b. Peningkatan sistem rekruitmen, pengembangan dan pembinaan aparatur; c. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelola dan pelaporan program dan anggaran; d. Penataan regulasi dan standarisasi;

e. Peningkatan...

e. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur; f. Peningkatan sarana prasarana lembaga dan pengelolaan BMN; g. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum; h. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan penghargaan; i. Peningkatan sistem pengawasan pelaksanaan program serta tugas dan fungsi organisasi; j.

e-governance dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas;

k. Pelaksanaan INPRES No.5/2004; l. Pemulihan citra publik Departemen Agama;

BAB II LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Perencanaan a. Menyempurnakan konsep Departemen Agama.

dan pelaksanaan fakta integritas dilingkungan

b. Menyempurnakan konsep rencana aksi nasional pemberantasan korupsi melalui pendekatan agama. c. Memperkuat kesadaran dan komitmen bersama untuk mengedepankan nilainilai kejujuran dan etika kerja yang sehat dan benar serta menjauhi segala macam praktik KKN; d. penyempurnaan pedoman Sistem Evaluasi Kinerja, yang dilakukan berdasarkan hasil-hasil perhitungan pada formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK); e. dilakukan berbagai komparasi dalam evaluasi kinerja antara: kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan; kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya; kinerja Departemen Agama dengan kinerja instansi lain atau swasta yang unggul dibidangnya; kinerja nyata dengan kinerja di Negaranegara lain atau dengan standar internasional; f. dibenahi sistem Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), yang merupakan wujud pertanggunajawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai Departemen Agama, yang harus disusun secara jujur, obyektif, akurat, dan transparan;

g. Konkritisasi...

g. Konkritisasi dan penegasan wewenang terkait institusi yang bertanggung jawab dalam menyusun norma tentang: standar dan prosedur kerja dalam mengelola informasi; tugas mereview, menganalisa, merumuskan, dan menetapkan indikator kinerja; tugas peningkatan kompetensi SDM serta penegakan reward dan punishment; h. diperkuat kelembagaan pengawasan dalam pembinaan professionalitas yang sesuai standar hidup layak serta penegak reward dan punishment; i

Penyempurnaan Renstra secara berkelanjutan, yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, serta Strategi Kebijakan dan Program sehingga relevan dengan tuntutan dan perkembangan isu-isu keagamaan strategis;

j.

penyempurnaan sistem dan mekanisme Perencanaan Kinerja (Renkin), yang merupakan proses perencanaan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Departemen Agama melalui berbagai kegiatan tahunan;

2. Pelaksanaan a. Penerapan Sistem Compliance: semua program dan kegiatan lembaga dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. b. Penerapan Sistem Performance: semua program dan kegiatan lembaga diarahkan untuk mencapai kinerja lembaga yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Penerapan Sistem Accountability: semua program dan kegiatan lembaga dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak - pihak yang berkepentingan. d. Melaksanakaan seluruh Diktum instruksi umum bagi semua instansi pemerintah, serta butir-butir instruksi khusus dan rencana aksi dalam RANPK; e. Pemantapan tekad untuk menjadikan Departemen Agama sebagai institusi pelopor restorasi moralitas bangsa yang dimulai dari lingkungan kerja sendiri. f. Pengawasan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. g. Ditingkatkan disiplin SDM aparatur pengawasan yang masih rendah dengan perubahan perilaku yang mendasar; 3. Indikator Kinerja a. Menyempurnakan konsep indikator kinerja unit kerja yang akan dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. b. Setiap instansi pemerintah (Eselon I, II dan III/UPT Mandiri) diharuskan membuat 4 buah dokumen dalam LAKIP, yaitu: 1) Rencana Strategik (Renstra); 2) Perencanaan kinerja (Renja); 3) Pengukuran Kinerja (Kurja),dan ; 4) LAKIP;

c. dilakukan...

c. dilakukan pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak; d. adanya regulasi standar kinerja professional pengawasan; e. dirumuskan indikator - indikator keberhasilan/kegagalan kinerja untuk setiap kegiatan dan lembaga, mulai dari proses, output yang dinilai, dan manfaat kegiatan; f. Merumuskan sistem hubungan kerja pengawasan yang jelas sebagai alat ukur kinerja lembaga; g. perumusan acuan dasar Pengukuran Kinerja, yang merupakan metode pengukuran performance gap: membandingkan antara rencana kinerja dengan capaian masing-masing indicator sasaran maupun indikator kinerja kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefit, dan impacts); 4. Evaluasi a. Menyusun Laporan Keuangan dengan mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai jadwal waktu yang ditentukan. b. Percepatan pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) secara terus - menerus dan terpadu melalui evaluasi dan pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada terwujudnya ‘’ Good Governance’’, penerapan sistem akuntabilitas kinerja, dan peningkatan efektivitas pengawasan. c. Menindaklanjuti hasil/temuan atau catatan kelemahan hasil pemeriksaan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA). d. Perumusan langkah-langkah pengawasan birokrasi;

strategis

dalam

pengembangan

sistem

e. Peningkatan law enforcement, dengan membentuk lembaga-lembaga yang bertugas melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara bertahap, konsisten, dan berkelanjutan; f. Dilakukan evaluasi terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan dilingkungan Departemen Agama; g. Dirumuskan standar pengawasan yang jelas, yang meliputi prosedur, jangka waktu, dan jika perlu biaya yang jelas guna mendorong terciptanya lembaga pengawasan yang standard dan teratur melalui sistem standarisasi pengawasan mulai dari input, proses, dan output pengawasan yang transparan; h. Ditinjau kembali kecenderungan pengawasan yang selama ini hanya terfokus pada masalah keuangan dengan mengabaikan pengawasan kinerja (outcome) atau pada saat audit kinerja;

i. Pemberian...

i. Pemberian ruang kepada masyarakat untuk berperan pengawasan, sejalan dengan prinsip keterbukaan dalam demokrasi. j.

Menyediakan Kotak Pos Pengaduan Masyarakat;

k. Menugaskan unit pengawasan internal untuk menangani pengaduan masyarakat; l. Membentuk tim khusus penanganan pengaduan masyarakat.

BAB III HASIL AKUNTABILITAS Hasil kinerja akuntabilitas ditentukan dua hal yaitu: Analisis SWOT dan perubahan manajemen. Analisis SWOT merupakan kemampuan untuk membaca dua potensi pada sebuah organisasi yaitu potensi internal yang isinya adalah kekuatan dan kelemahan serta potensi eksternal serta peluang dan ancaman. Dalam aktualisasi akuntabilitas SWOT ini diperlukan intergrasi potensi kekuatan dengan peluang sehingga manajemen organisasi dapat mengembangkan dua hal, yaitu pengembangan keunggulan, komparatif (competitive adventage). Selain itu, juga mempertemukan faktor kelemahan dengan peluang melalui strategi mobilisasi daya dan dana seluruh potensi yang dimiliki oleh lembaga. Akan tetapi hal ini akan dapat berjalan manakala terjadi perubahan manajemen dari karakter yang fatalis statis dan konservatif menuju kepada yang dinamis kreatif dan inovatif. BAB IV PENUTUP 1. Kesimpulan 

Belum optimal sosialisasi pengawasan melalui pendekatan agama;



Belum optimal pelaksanaan pengawasan yang merujuk kepada Akuntabilitas Kinerja;



Masih kurangnya perhatian pimpinan sator/satker terhadap SAI, pengelolaan BMN, dan SAKIP-LAKIP;



Belum memadainya sarana dan prasarana pengawasan, SAI, pengelolaan BMN, dan SAKIP-LAKIP;

 Kurang...



Kurang koordinasi dengan unit organisasi terkait;



Sebagian besar unit organisasi belum mengalokasikan dana untuk kegiatan SAI, SABNM, pembinaan SAKIP-LAKIP, evaluasi SAKIP-LAKIP, dan biaya penyusunan LAKIP;



Belum diadakan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris);



Masih lemahnya sistem rekruitmen, pengembangan, dan pembinaan aparatur;



Masih lemahnya kualitas dan kuantitas perencanaan;



Belum maksimalnya sosialisasi dan percepatan pelaksanaan INPRES No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;



Masih kuatnya asumsi masyarakat tentang KKN dilingkungan Departemen Agama;



Belum disusunnya Penetapan Kinerja setiap awal tahun yang memuat target yang diharapkan;



Belum ditetapkannya indikator keberhasilan/ kegagalan kinerja oleh pimpinan satuan organisasi/ kinerja;



Belum adanya komitmen yang kuat untuk memberikan reward dan punishment dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja;

2. Rekomendasi 

Agar setiap unit organisasi/ kerja mengalokasikan dana pada DIPA masingmasing untuk sosialisasi pengawasan melalui pendekatan agama;



Agar pelaksanaan pengawasan merujuk kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja (pengawasan mulai dari perencanaan, penetapan kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja);



Agar semua pimpinan sator/ satker memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan SAP, pengelolaan BMN, dan SAKIP-LAKIP;



Agar Biro Ortala melakukan sosialisasi SAI, dan pengelolaan BMN serta Biro Ortala melakukan sosialisasi Aplikasi SAKIP-LAKIP;



Diperlukan peningktan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana pelaksanaan SAI, SBMN, dan SAKIP-LAKIP;



Diperlukan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait;



Agar setiap unit organisasi mengalokasikan dana pada DIPA masing-masing untuk kegiatan SAI, SBMN, pelaksanaan waskat, pembinaan SAKIP-LAKIP, evaluasi SAKIP-LAKIP, dan penyusunan LAKIP;

 Agar...



Agar melaksanakan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris);



Adanya peningkatan pembinaan aparatur;



Diperlukan kualitas perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan program dan anggaran secara kontinuitas;



Diperlukannya penataan regulasi dan standarisasi;



Diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur;



Diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana SAP, pengelolaan BMN, dan SAKIP-LAKIP;



Mengoptimalkan sosialisasi dan percepatan pelaksanaan INPRES No.5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang didukung oleh dana yang memadai;



Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum;



Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan penghargaan;



Peningkatan kualitas sistem pengawasan pelaksanaan program serta tugas dan fungsi organisasi;



Diperlukan segera pemulihan citra publik tentang Departemen Agama;



Diperlukan Penetapan Kinerja setiap awal tahun yang memuat target yang diharapkan;



Diperlukan segera penetapan indikator keberhasilan/ kegagalan kinerja oleh pimpinan satuan organisasi/unit kerja;



Adanya pemberian reward dan punishment dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja;

kualitas sistem rekrutmen,

pengembangan

dan

Jakarta,10 Maret 2007 Pimpinan: Ketua

: Prof.Dr.H.A.Qodri Abdillah Azizy,MA

Wakil Ketua : Dr.Jason Lase, S Th, M Si Anggota

: H.Bahrul Hayat,Phd D.

Sekretaris

: Drs. H. Ali Hadiyanto, M Si.

TIM …

TIM PERUMUS: Rektor UIN Sunan Kalijaga Sekretaris Itjen Inspektur Wilayah III Kepala Kanwil Depag Prov. DKI Kepala Kanwil Dep Prov. Sulsel Kepala Kanwil Depag Prov. Sumut Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Ketua STAIN Surakarta

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG HASIL RAPAT KERJA NASIONAL DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2007 HASIL SIDANG KOMISI III OPTIMALISASI PELAKSANAAN DAN PELAPORAN ANGGARAN A. DASAR HUKUM. 1. UU No.17 Th.2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU No. 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. UU No.25 Th 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. UU tentang APBN Tahun 2007 5. PP No.21 Th.2004 tentang Penyusunan RKA-KL; 6. Inpres No.3 Th.2003 tentang Pengembangan E-Government;

Kebijakan

dan

Strategi

Nasional

7. Permenkeu No.571/KMK.06/2004 tentang Juknis Penyelesaian DIPA; 8. Permenkeu No.59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 9. KMA No.116 Th.1995 tentang Sistem Perencanaan Departemen Agama; 10. PMA No.32 Th.2005 tentang Renstra Departemen Agama; 11. PMA No. 8 Th. 2006 tentang Visi dan Misi Departemen Agama; 12. DIPA Departemen Agama 2007; B. PERMASALAHAN 1. Masalah pelaksanaan anggaran a. Masih terdapat satker yang terlambat memulai kegiatan meskipun DIPA telah turun sejak bulan Januari; b. Masih banyak pelaksana anggaran yang belum memahami secara memadai mengenai peraturan pelaksanaan dan pencairan anggaran; c. Keterlambatan dalam penyiapan perangkat pelaksanaan anggaran; d. Masih ada hambatan dalam proses pencairan anggaran pada instansi terkait; e. Keterbatasan …

e. Keterbatasan tenaga yang bersertifikat dalam pengadaan barang atau jasa; f. Hambatan teknis dalam pengumuman lelang melalui website; g. Keterlambatan dalam penyiapan pedoman pelaksanaan kegiatan dari unit teknis terkait pada kantor pusat; h. Keterbatasan pihak penerima bantuan dalam menyiapkan persyaratan bantuan APBN; i. Perencanaan penggunaan anggaran oleh satuan kerja sering terlambat; j.

Kurang sinkronisasi antara bahasa program, sasaran pada RKA-KL, DIPA dan LAKIP.

2. Masalah Pelaporan Anggaran a. Kurang adanya perhatian yang memadai dari pimpinan satuan kerja tentang laporan keuangan; b. Keterbatasan akses kepada/dari satker karena kendala geografis dan sarana prasarana; c. Masih ada satker Depag yang belum menyelenggarakan sistem akuntansi secara maksimal sesuai ketentuan; d. Penyelenggaraan SABMN belum memadai, sehingga neraca Dep.Agama belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya; e. Wadah CaLK belum digunakan untuk memperjelas item - item dalam laporan.CaLK misalnya tidak merinci Aset Lain-lain. f. Pertanggungjawaban BPIH dan DAU masih belum terintegritas dengan LK Depag. g. Kapaitas SDM dalam pelaporan anggaran masih terbatas; h. Penguasaan tentang ketentuan keuangan dan akuntansi yang rendah, baik peraturan maupun aplikasinya; i. Keterbatasan fasilitas kerja (komputer) dan prasarana (listrik;) j.

Belum adanya penetapan pejabat penyelenggara akuntansi;

k. Penyediaan dana yang terbatas dan komitmen pimpinan yang belum memadai; l. Alokasi belanja pegawai yang lebih besar dari kebutuhan rill, sehingga menyebabkan turunnya prosentasi laporan realisasi anggaran.

C. REKOMENDASI …

C. REKOMENDASI 1. Setelah menerima DIPA, hendaknya satker segera mempelajari DIPA tersebut dan membuat persiapan pelaksanaan kegiatan dan pencairan dananya; 2. Perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi mengenai pelbagai peraturan tentang pelaksanaan dan pencairan anggaran; 3. Hendaknya para Pimpinan satker lebih meningkatkan perhatiannya kepada tugas pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan; 4. Hendaknya Satker meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pencairan anggaran; 5. Pimpinan satker agar meningkatkan upaya-upaya penyediaan tenaga pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat; 6. Diperlukan peningkatan koordinasidengan Bappenas bagi satker yang akan melakukan pengadaan barang melalui website; 7. Hendaknya Kantor Pusat menyiapkan secara lebih dini berbagai pedoman yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran; 8. Para satker perlu menyiapkan contoh/format aplikasi dalam penerimaan bantuan; 9. Petugas perencana hendaknya memperhatikan konsistensi antara bahasa program, sasaran pada RKA-KL dan DIPA; 10. agar pimpinan Satker meningkatkan perhatiannya terhadap kelengkapan sarana-prasarana laporan keuangan; 11. Pimpinan Satker hendaknya meningkatkan kualitas penyelenggaraan SABMN baik yang menyangkut kuantitas dan kualitas SDM maupun sarana dan prasarana; 12. Pengelola keuangan BPIH dan DAU hendaknya juga mengintegrasikan laporan keuangannya dengan laporan keuangan Departemen Agama; 13. Dalam rektruitmen pegawai, hendaknya juga mengangkat tenaga akuntan; 14. Hendaknya alokasi belanja pegawai disesuaikan dengan kebutuhan sesungguhnya. Jakarta, 11 Maret 2007 Ketua

Drs.Stef Agus

Sekretaris,

Drs.H.Praptono Zam-Zam,M.Sc

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007 HASIL RAPAT KERJA NASIONAL DEPARTEMEN AGAMA TAHUN 2007

HASIL SIDANG KOMISI IV RENCANA STRATEGIS PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN A. PENDAHULUAN 

Amanat Pembukaan UUD 45



Amanat Pasal 31 UUD 1945



Amanat Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



Amanat Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMN)

B. DASAR KEBIJAKAN 

Amanat Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



Visi dan misi pendidikan nasional



Tata Nilai pengelolaan pendidikan nasional



Renstra Pendidikan Nasional



Rencana Strategis Departemen Agama RI Tahun 2005-2009

C. TUJUAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN 

Undang-undang No.25 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJMN)



Rencana Strategis Departemen Agama RI Tahun 2005-2009

D. VISI Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang religius, humanis, dan berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah E. MISI …

E. MISI 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan agama dan keagamaan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; 3. Meningkatkan kesiapan masukan kualitas proses pendidikan agama dan keagamaan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang religius dan bermoral; 4. Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan agama dan keagamaan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, peradaban, keterampilan, pengalaman , sikap , dan nilai berdasarkan standar nasional dan internasional; 5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks penguatan NKRI. F. TATA NILAI PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN  Input Values 

Amanah



Profesional



Antusias dan bermotivasi tinggi



Bertanggung Jawab



Kreatif



Disiplin



Peduli



Obyektif



Pembelajaran sepanjang hayat



Mandiri (self-reliant)



Filantropis



Rukun (toleran, harmonis, saling menghargai)

 Process values 

Visioner dan berwawasan



Menjadi teladan



Memotivasi (motivating)  Mengilhami …



Mengilhami (inspiring)



Memberdayakan (empowering)



Membudayakan (culture-forming)



Mencerahkan (enlightening)



Taat asas



Koordinatif dan bersinergi dalam kerangka kerja TIM

 Output Values 

Produktif (efektif dan efisien)



Gandrung mutu tinggi (service execellent)



Kepuasan pemengku pendidikan



Dapat dipercaya (andal)



Responsif dan aspiratif



Antisipatif dan inovatif



Demokratis, berkeadilan, dan inklusif

G. PILAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN  Perluasan dan pemertaan akses pendidikan 

Meningkatkan APM melalui program penurunan angka putus sekolah, mengulang kelas, dan menaikkan kelulusan siswa MI



Menurunkan disparatis partisipasi siswa dengan meningkatkan perhatian pembangunan infrastruktur di daerah



Meningkatkan efektifitas pemberdayaan BOS



Mendorong Pemda untuk mendukung dan memperkuat program BOS melalui APBD



Affirmative action dan advokasi terhadap lembaga swasta

 Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluran pendidikan 

Meningkatkan kualitas sarana pembelajaran seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, buku teks pelajaran, buku refrensi, alat peraga pendidikan, dan multimedia



Memperbaiki skema pembiayaan pendidikan



Meningkatkan ketahanan, daya saing dan prestasi siswa pada berbagai kompetisinasional dan internasional  Meningkatkan …



Meningkatkan jumlah madrasah yang berstandar nasional dan madrasah bertaraf internasional



Membudayakan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)

 Penguatan tata kelola, akuntabillitas, dan citra public pendidikan 

Meningkatkan tata kelola, akuntabillitas, dan transparansi melalui pengembangan manajemen berbasis madrasah



Memperbaiki kinerja, advokasi program melalui sosialisasi keseluruhan kebijakan



Mengutamakan pelaku utama pendidikan

H. PENUTUP CATATAN: 1. Uraian di atas merupakan prinsip-prinsip dalam penyusunan renstra pendidikan agama dan keagamaan Departemen Agama yang selanjutnya dijabarkan kedalam program secara rinci sesuai dengan kebutuhan agama masing-masing, 2. Penyusunan renstra secara utuh dilakukan secara komprehensif oleh sebuah tim terpadu yang terdiri dari unsure Ditjen yang membidangi pendidikan dan Badan Litbang dan Diklat, dengan memperhatikan draft renstra yang disiapkan oleh panitia, naskah sambutan Menteri Agama, paparan Menteri Pendidikan nasional, paparan Sekretaris Jenderal Departemen Agama. Demikian hasil rumusan komisi IV yang membidangi Renstra Pendidikan agama dan keagamaan Departeman Agama RI pada Rakernas Depag tahun 2007. Terima kasih atas perhatian semua pihak dan demi kesempurnaan bahan dasar renstra 2005-2009 dimohonkan masukan dari seluruh peserta Rakernas.

Jakarta, 10 Maret 2007 Ketua Komisi H. Jahja Umar