copy
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR 134 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN JEPARA
BUPATI JEPARA,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan, yang melibatkan berbagai sektor dan instansi, baik di tingkat pusat dan daerah serta menggunakan berbagai sumber pendanaan maka perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Nasional Percepatan Pembangunan Nasional Sanitasi Permukiman (PPSP) sehingga pelaksanaan program tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien dan berdaya guna, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Jepara; c.
bahwa Keputusan Bupati Nomor 101 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Jepara sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Jepara. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
tentang Dalam
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19).
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Jepara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis.
KETIGA
:
Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah : a. merumuskan kebijakan, strategi dan program air minum dan penyehatan lingkungan yang diarahkan guna peningkatan kualitas pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Jepara; b. melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan; c.
mengembangkan dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Jepara, APBD Propinsi Jawa tengah, APBN maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah;
d. memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran program pembangunan dan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Jepara;
e. menetapkan Strategi Sanitasi Kota sebagai dokumen rujukan untuk pengelolaan dan penanganan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Jepara. KEEMPAT
:
Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah : a. menyusun dan memutakhirkan data basis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Jepara; b. menyusun dan memutakhirkan Kabupaten Jepara; c.
Buku
Putih
Sanitasi
menyusun dan memutakhirkan Strategi Sanitasi Kabupaten Jepara;
d. menyusun dan memutakhirkan Rencana Tindak dan Project Digest Sanitasi Kabupaten Jepara; e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan Kabupaten Jepara; f.
melaksanakan kegiatan yang terkait dengan upaya-upaya promosi dan advokasi air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Jepara;
g. melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah.
hasil
KELIMA
:
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Jepara bertanggung jawab kepada Bupati.
KEENAM
:
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara
KETUJUH
:
Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jepara Nomor 101 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Jepara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEDELAPAN
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jepara pada tanggal 6 April 2011 BUPATI JEPARA,
HENDRO MARTOJO
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR : 134 Tahun 2011 TANGGAL : 6 April 2011
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN JEPARA NO
KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
A.
Tim Pengarah
JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
Penanggung Jawab
Bupati Jepara
Ketua
Wakil Bupati Jepara
Ketua Harian
Sekretaris Daerah Kabupeten Jepara
Sekretaris
Kepala
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Kabupaten Jepara Anggota
Asisten
Perekonomian
dan
Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Anggota
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara
Anggota
Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara
Anggota
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara
Anggota
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
Anggota
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara
Anggota
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara
B
Tim Teknis Ketua
Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
pada
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Sekretaris
Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara
Anggota
Sekretaris
pada
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Anggota
Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara
KETERANGAN
NO
KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI DALAM KELOMPOK KERJA Anggota Camat Jepara Anggota
Camat Tahunan
Anggota
Camat Kedung
Anggota
Camat Welahan
Anggota
Camat Kalinyamatan
Anggota
Camat Pecangaan
Anggota
Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Cipta
KETERANGAN
Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara Anggota
Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara
Anggota
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara
Anggota
Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
Anggota
Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara
Anggota
Kepala
Bidang
Budaya
Pemerintahan
pada
Badan
dan
Sosial
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Anggota
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan
dan
Keluarga
Berencana
Kabupaten Jepara Anggota
Manajer Teknis pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara
Anggota
Kepala Subbidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara BUPATI JEPARA,
HENDRO MARTOJO
