Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Ir. GENTUR PRIHANTONO SP. MT
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Menur Pumpungan 32, Telp. (031) 5947830, Fax. (031) 5921055 E-mail:
[email protected], Homepage: http\\www.perpusjatim.go.id
SURABAYA 60118
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan rahmatNya maka kebijakan Provinsi Jawa Timur di bidang
Perpustakaan
dapat
kami selesaikan
meskipun
terdapat
kekurangan disana-sini. Konsep dan kerangka kebijakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur disusun atas dasar permasalahan permasalahan dan isu-isu strategis serta memperhatikan sasaransasaran yang telah ditetapkan terkait dengan agenda pembangunan masyarakat
Jawa
Timur.
Dari
Isu-isu
tersebut
maka
Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur telah menyusun rencana strategis yang didalamnya terdapat kebijakan-kebijakan pokok terkait dengan pembangunan di bidang perpustakaan. Permasalahan pokok serta isu-isu strategis yang melandasi penyusunan kebijakan ini disesuaikan dengan keberadaan dan peran Badan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan pemberdayaan
masyarakat
melalui
program
budaya
baca
dan
pembinaan perpustakaan. Demikian diharapkan agar kebijakan di bidang perpustakaan dapat diterjemahkan dengan program kegiatan dan sasaransasaran yang nyata untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur. Surabaya, April 2009 KEPALA BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
Ir. GENTUR PRIHANTONO SP, MT Pembina Tk.I NIP. 510 106 745
Badan Perpustakaan dan Kearsipan
1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. TUGAS POKOK Badan Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok dibidang perpustakaan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan, dokumentasi, arsip dan informasi. 2. FUNGSI a. Pembinaan, pengembangan, dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan. b. Perumusan
kebijaksanaan
teknis
dalam
pembinaan
perpustakaan. c. Pelaksanaan pelayanan di bidang perpustakaan. d. Pelaksanaan penyusunan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah, Bahan Rujukan berupa Indeks, Bibliografi Subyek, Abstrak, dan Literatur Sekunder lainnya. e. Pengadaan,
pengumpulan,
pengolahan,
penyimpanan,
pelestarian, dan penyajian bahan pustaka karya cetak serta karya rekam. f. Pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan dengan instansi terkait. g. Pelaksanaan kerjasama di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi dengan badan atau instansi lain. h. Pelaksanaan tugas- tugas ketatausahaan.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan
2
B. TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR(BIDANG PERPUSTAKAAN) 1. TUJUAN a. Mendorong terwujudnya SDM yang profesional di bidang perpustakaan. b. Memfasilitasi pengembangan serta pemenuhan sarana dan prasarana hagi seluruh jenis perpustakaan. c. Mendorong terwujudnya perpsutakaan yang merata di Jawa Timur. d. Pelestarian bahan pustaka. e. Mengumpulkan seluruh bahan pustaka. f. Memperluas kesempatan membaca dan belajar . g. Mendorong
terwujudnya
pusat
jaringan
pelayanan
perpustakaan dan informasi. h. Mendorong terwujudnya masyarakat Jawa Timur membaca tahun 2013. 2. SASARAN a. Peningkatan jangkauan pelayanan perpustakaan kepada kelompok miskin dan tempat umum (keramaian). b. Pemenuhan hak atas layanan pendidikan non formal untuk kelompok masyarakat. c. Pemantapan, pembinaan dan peningkatan seluruh potensi dan sumberdaya perpustakaan di seluruh daerah.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan
3
BAB II PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN MINAT BACA MASYARAKAT A. PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 dalam pasal 39 ayat (1) dinyatakan bahwa tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembangan pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar. Dalam pasal 40 ayat (1) bahwa pendidik dan tenaga kependidikan
berhak
memperoleh
kesempatan
untuk
menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Sarana pendidikan yang dimaksud adalah perpustakaan sekolah dan perpustakaan Iainnya.
Di
samping
itu
perhatian
Pemerintah
terhadap
perpustakaan dan minat baca sudah cukup tinggi, hal ini dikuatkan dengan terbitnya UU No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan yang mewajibkan pemerintah provinsi dan kab./kota sebagaimana pada pasal 8 huruf (b) menjamin ketersediaan layanan perpustakaan, huruf (d) menggalakan promosi gemar membaca. Tetapi perkembangan sampai saat ini kualitas dan kuantitasnya belum memadai, sehingga berdampak pada minat dan kebiasaan membaca masyarakat sekolah dan masyarakat umum rendah. Di samping itu koleksi yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kondisi ini sangat berpengaruh dalam pengembangan berbagai jenis perpustakaan dan sumber daya manusia serta pengembangan layanan kepada masyarakat. Badan Perpustakaan dan Kearsipan
4
B. PENGEMBANGAN MINAT BACA MASYARAKAT Salah satu agenda utama reformasi administrasi publik adalah meningkatkan layanan masyarakat dengan menerapkan konsep dan
prinsip-prinsip
good
governance.
Dalam
mengemban
tugasnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat akan jasa perpustakaan dan informasi terkait pengembangan minat baca masyarakat , harus didukung oleh semua elemen masyarakt Jawa Timur. Namun demikian terdapat beberapa masalah dan tantangan sebagai berikut: 1. Masalah : Masalah
yang
dihadapi
dalam mengembangkan
minat
dan
kebiasaan membaca antara lain : (a) Kurang
berkembangnya
kelembagaan
perpustakaan-
perpustakaan khususnya perpustakaan sekolah; (b)Pengembangan koleksi dasar perpustakaan sangat terhambat disebabkan anggaran yang terbatas (c) Kurang
meratanya
penyebaran
bahan
pustaka
sampai
ketangan pembaca; (d)Layanan dan promosi perpustakaan khususnya perpustakaan sekolah umumnya perpustakaan sekolah dasar/MI; (e) Pengembangan minat baca yang berkaitan dengan kinerja berbagai jenis perpustakaan yang saat ini perkembangannya relatif terhambat; (f) Promosi melalui media elektronik dan media cetak masih kurang dan memerlukan anggaran yang cukup tinggi; (g)Terbatasnya
tiras
penerbitan
clan
tidak
lancarnya
penyebaran buku ke pelosok daerah; Badan Perpustakaan dan Kearsipan
5
(h)Terbatasnya tenaga Teknis Perpustakaan (Pustakawan) di Jawa Timur; (i) Tingkat pendidikan masyarakat masih mayoritas rendah; (j) Rendahnya kesadaran penerbit dan pengusaha rekaman dalam melaksanakan ketentuan UU No. 4 Tahun 1990 tentang karya cetak dan karya rekam. 2. Tantangan (a) Pengembangan minat dan kebiasaan membaca belum menjadi prioritas di daerah; (b) Arus globalisasi; (c) Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum optimal; (d) Apresiasi masyarakat terhadap lembaga perpustakaan secara umum belum menggembirakan; (e) Kurangnya kesadaran pemanfaatan sumber informasi dan sumber rujukan sebagai pendukung kajian dan pendidikan; (f) Jangkauan jasa layanan dalam pelaksanaan ke tempat sasaran masih kurang memadai. C. ARAH PENGEMBANGAN MINAT BACA DAN MEMBACA Untuk mencapai tujuan stratejik dan mengantisipasi terjadinya potensi masalah sebagai yang diuraikan di atas, maka arah pengembangan
minat
dan
kebiasaan
membaca
pada
peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
untuk
melakukan
perencanaan,
pengembangan,
pemantauan dan evaluasi secara terpadu meliputi :
Badan Perpustakaan dan Kearsipan
6
1.
Meningkatkan status kelembagaan perpustakaan meliputi aspek organisasi, tenaga, koleksi, layanan, promosi, kerjasama, kemitraan,
pengembangan minat baca, kajian di bidang
perpustakaan; 2.
Pengembangan tenaga pengelola perpustakaan yang profesional yang dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat pengguna perpustakaan pada saat kini maupun dimasa yang akan datang;
3.
Mengembangkan fasilitas perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang misalnya dengan mengembangkan
sarana
perpustakaan
maya
yang
dapat
mengakses langsung dari fasilitas daerah, nasional, internasional yang tersedia; 4.
Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam menangani perpustakaan sekolah, terutama Sekolah Dasar ;
5.
Melakukan
koordinasi
dengan
Departemen
Agama
dalam
menangani perpustakaan sekolah Madrasah Ibtidaiyah; 6.
Melakukan koordnasi dan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam
rangka
pembinaan
perpustakaan
umum,
keliling,
LTPS/LTPD/mobil pintar, dan perpustakan desa/kelurahan; 7.
Melakukan
kerjasama
dengan
Dinas
Pendidikan
dalam
menangani Taman Bacaan atau sudut baca; 8.
Pembinaan dan pengembangan minat baca mengarah pada integritas Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM ) dan peningkatan layanan dalam rangka KBK ( Kurikulum Berbasis Kompetensi);
9.
Pembinaan dan pengembangan minat baca mengarah pada penggunaan bacaan, dengan pelatihan/bimbingan membaca,
Badan Perpustakaan dan Kearsipan
7
penggunaan literature; 10.
Melaksanakan pembinaan dan pengembangan minat baca masyarakat dan kajian minat baca masyarakat dengan instansi terkait, masyarakat (LSM ) para pendidik serta keluarga;
11. Mengembangkan
sistemlayanan
perpustakaan
(LTPS,
LTPD, Perpustakaan keliling), atau mobil pintar; 12. Membentuk prototip perpustakaan semua jenis perpustakaan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait; 13. Koordinasi
dan
kerjasama
dengan
organisasi
profesi
kepustakawan, bidang perbukuan, serta organisasi profesi lainnya dalam meningkatkan minat baca.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan
8
BAB III KEBIJAKAN PROVINSI DIBIDANG PERPUSTAKAAN A. KEBIJAKAN Beberapa arah kebijakan berikut ini, akan menjadi acuan dan pertimbangan dalam upaya melaksanakan misi, tujuan dan sasaran dalam lingkup tugas-tugas Badan Perpustakaan dan Kearsipan. 1.
Kebijakan
Penetapan norma, standar dan pedoman yang
Kelembagaan
berisi
bebijakan
provinsi
berpedoman
kebijakan nasional, meliputi : • Penetapan
peraturan
penyelenggaraan
dan
perpustakaan
kebijakan diskala
provinsi berdasarkan kebijakan nasional. • Penetapan
peraturan
penyelenggaraan
dan
jaringan
kebijakan
perpustakaan
skala provinsi sesuai kebijakan nasional. • Penetapan
peraturan
dan
kebijakan
pengembangan SDM perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional. 2.
Pembinaan Teknis Perpustakaan
1. Penetapan
peraturan
pengembangan
dan
organisasi
kebijakan
perpustakaan
skala provinsi sesuai kebijakan nasional. 2. Penetapan
peraturan
dan
kebijakan
di
bidang sarana dan prasarana perpustakaan
Badan Perpustakaan dan Kearsipan
9
skala provinsi sesuai kebijakan nasional. 3. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan provinsi : • Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. • Pengembangan SDM. • Pengembangan sarana standar. • Kerjasama dan jaringan perpustakaan. • Pengembanan minat baca. • Pengembangan (TBM,
layanan
POSKO,
perpustakaan
LTPS/LTPD
dan
pelestarian
koleksi
KOMUNITAS) 3.
Penyelamatan dan
1. Penetapan
Pelestarian
daerah
Koleksi Nasional
nasional.
kebijakan
provinsi
berdasarkan
kebijakan
2. Pelaksanaan Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, terkait koleksi daerah provinsi dan kabupaten/kota. 3. Koordinasi
pelestarian
tingkat
daerah
provinsi. 4.
Pengembangan
1. Penetapan
peraturan
jabatan fungsional
pengembangan
Pustakawan
pustakawan
dan
jabatan
di
skala
kebijakan fungsional
provinsi
sesuai
kebijakan nasional. 2. – 3. Penilaian Badan Perpustakaan dan Kearsipan
dan
penetapan
angka
kredit 10
pustakawan
pelaksana
pustskawan
penyelia
sampai dan
dengan
pustakawan
pertama sampai dengan pustakawan muda.. 5.
1. Pemberian akreditasi perpustakaan di
Akreditasi
wilayah Provinsi.
Perpustakaan
2. Pemberian sertifikasi pustakawan di wilayah
dan sertifikasi
provinsi.
pustakawan 6.
Pendidikan dan
1. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan
Pelatihan (DIKLAT) Teknis dan
2. -
Fungsional
3. -
Pustakawan B. PERUMUSAN KEBIJAKAN PERPUSTAKAAN KE DEPAN Dalam
upaya
mengakomodasi
dan
merespon
perubahan
kebijakan pemerintah secara menyeluruh sesuai dengan paradigma baru yang berkembang ditataran nasional dan terlefleksi pada penyadaran pemikiran masyarakat, berikut ini beberapa perumusan kebijakan terkait dengan reposisi peran perpustakaan diwaktu-waktu mendatang : (a) Perpustakaan merupakan lembaga atau wadah pendidikan demokratis bagi masyarakat dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) Perpustakaan dapat berperan sebagai pusat pembelajaran masyarakat secara independen, sehingga perlu mendapatkan Badan Perpustakaan dan Kearsipan
11
kepedulian dari semua pihak, terutama fasilitasi dari pihak pemerintah; (c) Perpustakaan mampu mengakomodasi berbagai perubahan kebutuhan
dan
keinginan
masyarakat,
terkait
dengan
perkembangan teknologi komunikasi dan informasi; (d) Perpustakaan
diarahkan
untuk
mampu
mengembangkan
kerjasama yang saling mendukung serta menguntungkan dengan seluruh
pihak
terkait,
baik
pemerintah,
swasta
maupun
masyarakat; (e) Perpustakaan diarahkan untuk dapat mengikuti perkembangan dan berperan secara nyata dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan daerah. PROGRAM PENGUNGKIT 1. Pengembangan layanan extansi melalui mobil perpustakaan keliling; 2. Pengembangan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 3. Pembentukan komunitas baca masyarakat; 4. Pengembangan tempat baca / taman bacaan atau sudut baca. GARIS BESAR KEGIATAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1. Sekretariat, dengan rencana kerja dan kegiatan umumnya meliputi: • Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran
untuk komunitas mernbaca masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal; • Dukungan penyediaan biaya operasional pembelajaran dan
subsidi (dalam bentuk block grant atau imbal swadaya); Badan Perpustakaan dan Kearsipan
12
• Penerbitan dan penyebarluasan informasi perpustakaan serta
fasilitasipublik yang dapat dijangkau oleh masyarakat. 2. Bidang Pembinaan Perpustakaan, dengan rencana kerja dan kegiatannya, meliputi : • Pemantapan
peraturan dan perundangan tentang sistem
perpustakaan nasional; • Pemantapan sinergi dengan seluruh jenis perpustakaan
lainnya, termasuk di lingkungan satuan pendidikan dan taman bacaan masyarakat; • Pembinaan dan pengembangan bahasa untuk mendukung
perkembangan budaya ilmiah, kreasi sastra dan seni; • Peningkatan intensitas pelaksanaan kampanye dan promosi
budaya baca melalui media massa dan cara lainnya; • Pembentukan dan pengembangan komunitas membaca di
tingkat masyarakat. 3. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka dengan rencana kerja dan kegiatannya meliputi : • Dukungan
penguatan dan perluasan jangkauan satuan
pendidikan non-formal, melalui kelompok membaca dan pusat kegiatan belajar masyarakat; • Dukungan pengembangan model-model pembelajaran non-
formal; • Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran; • Dukungan bahan bacaan pada semua jenis perpustakaan.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan
13
4. Bidang Layanan Perpustakaan dan Informasi, dengan rencana kerja umum dan kegiatannya meliputi : 1. Dukungan partisipasi masyarakat melalui dialog terbuka dengan komunitas di daerah dalam layanan perpustakaan; 2. Penyelenggaraan penjaringan suara warga untuk mengukur kinerja pelayanan; 3. Perluasan dan peningkatan layanan perpustakaan (Ltps/Ltpd dab Komunitas baca); 4. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan. 5. Bidang Publikasi, Promosi dan Jasa Kearsipan, dengan rencana kerja umum dan kegiatannya meliputi : 1. Memperluas informasi tentang perpustakaan melalui media cetak dan elektronik; 2. Pameran perpustakaan; 3. Mengelola informasi untuk promosi perpustakaan; 4. Melakukan promosi minat baca masyarakat.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan
14
