KEMITRAAN ANTARA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) KERAJINAN KAYU DAN KULIT KAYU DENGAN PERUM PERHUTANI KPH BOGOR
DIAJENG WIANGGA PUTRI
DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012
KEMITRAAN ANTARA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) KERAJINAN KAYU DAN KULIT KAYU DENGAN PERUM PERHUTANI KPH BOGOR
DIAJENG WIANGGA PUTRI
Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor
DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2012
RINGKASAN Diajeng Wiangga Putri. Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan Kayu dan Kulit Kayu dengan Perum Perhutani KPH Bogor. Dibimbing oleh BRAMASTO NUGROHO. Kemitraan dapat menjadi solusi untuk mengembangkan sektor UKM kerajinan kayu yang pada umumnya menghadapi masalah terbatasnya modal, teknologi, keterampilan maupun akses pasar. Melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil diharapkan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN (maksimal sebesar 2%) yang diberikan dalam bentuk pemberian pinjaman modal kerja secara bergulir kepada pengrajin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria pemilihan calon mitra UKM kerajinan kayu yang dilakukan oleh pihak Perhutani KPH Bogor, memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra serta pelaksanaanya dalam kemitraan, mengetahui besarnya biaya transaksi yang dikeluarkan masing-masing pihak serta pendapatan usaha bagi UKM mitra yang dianalisis bedasarkan hubungan Principal – Agent pada teori kemitraan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan penentuan responden yang dilakukan secara sensus. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara kepada pemilik usaha kerajinan kayu mitra serta staf KPH Bogor. Pelaksanaan kemitraan KPH Bogor dengan UKM kerajinan kayu mitra telah dilaksanakan dengan baik karena masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan. Perum Perhutani memberikan bantuan pinjaman modal dan pembinaan dalam hal pemasaran dan bantuan alat produksi. Adanya unit organisasi yang menangani program kemitraan pada KPH Bogor dan kriteria serta persyaratan dalam pemilihan calon mitra (agent) dapat meminimalkan resiko salah memilih mitra karena memiliki cukup informasi mengenai agent tersebut, dan pada setelah kontrak disepakati, resiko agent ingkar janji dapat dihindari karena adanya perjanjian formal secara tertulis yang memuat hak, kewajiban dan aturan main dari kedua belah pihak. Kemitraan yang dilakukan berjalan efektif karena dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan bagi UKM mitra. Sedangkan pada biaya transaksi yang dikeluarkan KPH Bogor cukup besar dibandingkan pinjaman modal yang diberikan, dikhawatirkan dapat mengurangi efisiensi kemitraan yang dilakukan. Kata kunci : kemitraan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Usaha Kecil Menengah (UKM), kerajinan kayu, pinjaman modal kerja bergulir
SUMMARY Diajeng Wiangga Putri. The Partnership between Small and Medium Enterprises (SMEs) Wooden and Bark Crafts with Perum Perhutani KPH Bogor. Supervised by BRAMASTO NUGROHO. Partnerships can be the solution for developing Small and Medium Enterprises (SMEs) in wooden craft, in which facing the problems such as limited capital, technology, skills and market access. Through the partnership program with the state owned forest utilization enterprises (Perum Perhutani) are expected to improve the ability of small business to become tough and self-sufficient through the utilization of the funds from the state owned enterprises profit (amounting to a maximum of 2%) that is given in the revolving fund schemes. This research aims to describe the criteria for selection of candidate partners wood craft SMEs conducted by Perum Perhutani KPH Bogor, understand the rights and obligations of each party which partnered and implementation in partnership, to know the ammount of the transaction costs incurred each party as well as business income for SMEs that is analyzed based on Principal – Agent relationships theory of the partnership. The methods used was descriptive analysis with qualitative determination. Interview with respondents conducted by census. Data retrieval done through interviews to wood craft business owners and KPH Bogor staff. This partnership have been implemented with good performance because each party carry out rights and obligations according to the agreement. The company provides capital lending assistance and guidance in terms of marketing and production tools. The existence of the organization unit at KPH Bogor to handle the partnerships and set of criteria for the selection of prospective partner (agent) could minimize the adverse selection risks. At once the contract is agreed, the risk agent is inevitable because of the formal agreement in writing that the loading of, obligations, and rules of the game from both sides. Partnerships were effective because it can expand and increase income for SME partners. While the transaction costs incurred were relatively high comparing capital loans granted, may reduce the efficiency of the partnership. Keywords: partnerships, state owned enterprise, Small and Medium Enterprises (SMEs), wooden crafts, revolving funds
PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah Kerajinan Kayu dengan Perum Perhutani KPH Bogor adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing dan belum pernah digunakan sebagai karya ilmiah pada Perguruan Tinggi atau lembaga manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam lembar pustaka dibagian akhir skripsi ini.
Bogor, Februari 2012
Diajeng Wiangga Putri NRP. E14070107
Judul Skripsi
: Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan Kayu dan Kulit Kayu dengan Perum Perhutani KPH Bogor
Nama
: Diajeng Wiangga Putri
NIM
: E14070107
Menyetujui: Dosen Pembimbing,
Dr.Ir. Bramasto Nugroho, MS NIP. 19581104 198703 1 005
Mengetahui: Ketua Departemen Manajemen Hutan,
Dr. Ir. Didik Suharjito, MS NIP. 19630401 199403 1 001
Tanggal lulus:
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 20 Januari 1989 sebagai anak keempat dari 4 bersaudara, putri pasangan Bapak Drs. Tata Erawata, MSi dan Ibu Ida Iriany. Penulis menjalani masa pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika Chandra Bogor pada tahun 1994, kemudian dilanjutkan menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Panaragan 2 Bogor pada tahun 2001. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMPN 4 Bogor dan lulus tahun 2004. Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 5 Bogor dan tamat tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai mahasiswa pada program S-1 di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) pada Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan dan kepanitiaan, antara lain : Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kehutanan periode tahun 2009-2010, Anggota Vocal Group Masyarakat Rumput Fakultas Kehutanan, Anggota Organisasi Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Agriaswara IPB, dan Anggota panitia konser pelantikan PSM Agriaswara tahun 2007. Penulis juga mengikuti kepanitiaan Temu Manajer tahun 2009 dan kepanitiaan E-Green for Environment FMSC (Forest Management Study Club) pada tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2009, penulis mengikuti pelaksanaan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di Pangandaran - Gunung Sawal Ciamis, serta Praktek Pengelolaan Hutan (PPH) di Hutan Pendidikan Gunung Walat Sukabumi (HPGW) pada tahun 2010. Pada tahun 2011 penulis mengikuti pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) di HPH PT. Erna Djuliawati Kalimantan Tengah. Penulis pernah ikut serta sebagai peserta dalam kegiatan Bina Corps Rimbawan (BCR) 2008 dan Temu Manajer 2008.
UCAPAN TERIMAKASIH Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, sebagai berikut : 1. Dr. Ir. Bramasto Nugroho, MS sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan saran yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 2. Prof. Dr. Ir. Surdiding Ruhendi, MSc selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. 3. Bapak Asep Rusnandar selaku Administratur KPH Bogor atas izin dan dukungan terhadap jalannya penelitian ini. 4. Kepala seksi serta staf bagian PKBL KPH Bogor, Pak TB, Ibu Juju, Pak Popi, dan Pak Ade atas bantuan dan kesediaannya untuk mendukung kelancaran pembuatan skripsi ini. 5. Bapak Jona selaku Kepala seksi bidang perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor serta staf bagian industri (Mas Rizal, Mbak Hesty, Mas Roni) atas dukungan jalannya penelitian ini. 6. Papa dan Mama tercinta yang telah banyak berjasa atas terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas doa dan kasih sayang yang tak terbatas. 7. Keluarga besar Wiangga atas dukungan, motivasi dan pelajaran berharganya. 8. Garby Mukzi Pamessa atas kasih sayang dan pelajaran berharga yang diberikan. 9. Sahabat-sahabat tercinta, Dina, Dinda, Ranti, dan Metha atas dukungan, doa, dan semangat yang tidak henti memotivasi. 10. Teman-teman seperjuangan, Herlina, Imel, Fia, Rahma, Emma, Rika, Ida Tri, Ika, Qiqi dan keluarga besar MNH 44 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya selama ini. 11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsihnya yang tidak ternilai.
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan sebagai Sarjana Kehutanan pada Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB. Dalam pengembangan usaha kecil, membangun kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar merupakan salah satu langkah mendorong usaha kecil untuk lebih mandiri. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian yang membahas hubungan pemberi kepercayaan dan yang diberi kepercayaan (principal-agents relationship) pada teori kemitraan (agency theory) dengan judul “Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan Kayu dengan Perum Perhutani KPH Bogor”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak.
Bogor, Februari 2012
Penulis.
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........................................................................................i DAFTAR ISI .......................................................................................................ii DAFTAR TABEL ...............................................................................................v DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................vi DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................vii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .......................................................................................1 1.2 Perumusan Masalah ...............................................................................3 1.3 Tujuan Penelitian ...................................................................................4 1.4 Manfaat Penelitian .................................................................................4 1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....................................................................5 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Usaha Kecil Menengah ........................................................6 2.2 Konsep Kemitraan .................................................................................6 2.2.1 Definisi Kemitraan............................................................................6 2.2.2 Latar Belakang Kemitraan ................................................................7 2.2.3 Maksud dan Tujuan Kemitraan ........................................................8 2.2.4 Pendekatan dalam Hubungan Kemitraan..........................................8 2.2.5 Hubungan Principal – Agent ............................................................9 2.2.6 Azas Kemitraan ................................................................................10 2.3 Analisis Pendapatan ...............................................................................10 2.3.1 Pendapatan Produksi.........................................................................10
2.3.2 Pengertian Biaya ...............................................................................10 2.3.3 Biaya Transaksi ................................................................................11 BAB III METODOLOGI 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................................13 3.2 Jenis dan Sumber Data ...........................................................................13 3.3 Metode Pengambilan Responden ...........................................................13 3.4 Metode Analisis .....................................................................................14 3.4.1 Analisis Hubungan Kemitraan Perhutani dengan UKM Kerajinan Kayu Mitra.......................................................................14 3.4.2 Analisis Manfaat Kemitraan bagi UKM Kerajinan ........................16 BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 4.1 Profil Perum Perhutani ...........................................................................17 4.1.1 Visi Misi Perum Perhutani................................................................17 4.1.2 Maksud dan Tujuan Perum Perhutani...............................................17 4.2 Profil Perum Perhutani KPH Bogor .......................................................18 4.2.1 Maksud dan Tujuan KPH Bogor ......................................................19 4.2.2 Struktur Organisasi KPH Bogor .......................................................20 4.2.3 Program Kemitraan Perum Perhutani KPH Bogor ...........................20 4.3 Profil UKM Kerajinan kayu Cheklie Art ...............................................22 4.4 Profil UKM Kerajinan Kulit kayu Barokah ...........................................24 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Hubungan Kemitraan Antara Perum Perhutani KPH Bogor dengan UKM Kerajinan Kayu ...........................................................................26 5.1.1 Program Kemitraan Usaha Kecil Menengah ....................................26 5.1.2 Pemilihan Calon Mitra Binaan KPH Bogor .....................................28 5.1.2.1 Kriteria Calon Mitra Binaan .....................................................28
5.1.2.2 Prosedur Calon Mitra dalam Berkontrak ..................................29 5.1.2.3 Penetapan Calon Mitra Binaan .................................................31 5.1.3 Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak yang Bermitra ..............................32 5.2 Implementasi Kemitraan Antara Perum Perhutani KPH Bogor dengan UKM Kerajinan Kayu Mitra Binaan ........................................34 5.2.1 Implementasi Hak dan Kewajiban KPH Bogor ................................34 5.2.1.1 Pembinaan KPH Bogor Terhadap UKM Mitra ........................36 5.2.1.2 Pelanggaran Kontrak dan Monitoring .......................................38 5.2.1.3 Manfaat Kemitraan KPH Bogor ...............................................40 5.2.2 Implementasi Hubungan Kemitraan Menurut UKM Mitra ..............41 5.2.2.1 UKM Kerajinan Kulit Kayu Barokah .......................................41 5.2.2.2 UKM Kerajinan Kayu Cheklie Art ...........................................42 5.2.3 Kinerja Hubungan Kemitraan ...........................................................44 5.3Analisis Pendapatan UKM Kerajinan Kayu Mitra Binaan .....................45 5.4 Biaya Transaksi ......................................................................................50 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ............................................................................................55 6.2 Saran ......................................................................................................56 DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................57 LAMPIRAN ........................................................................................................59
DAFTAR TABEL No.
Halaman
1. Metodologi pengumpulan data ........................................................................14 2. Hak dan kewajiban UKM kerajinan kayu mitra binaan dan KPH Bogor ..............................................................................................................32 3. Analisis usaha kerajinan kayu Cheklie Art .....................................................45 4. Analisis usaha kerajinan kulit kayu Barokah ..................................................46 5. Nilai upah per unit bedasarkan tingkatan produk ...........................................48 6. Biaya transaksi Perum Perhutani KPH Bogor ................................................51 7. Biaya transaksi UKM kerajinan kayu Mitra Binaan .......................................52
DAFTAR GAMBAR No.
Halaman
1. Kantor Perum Perhutani KPH Bogor ..............................................................19 2. Produk kerajinan kayu UKM Cheklie Art ......................................................23 3. Produk kerajinan kulit kayu UKM Barokah ...................................................25
DAFTAR LAMPIRAN No.
Halaman
1. Struktur organisasi Perum Perhutani KPH Bogor...........................................60 2. Formulir proposal bantuan pembinaan PKBL ................................................61 3. Formulir berita acara penilaian proposal.........................................................67 4. Surat perjanjian kerjasama antara UKM Cheklie Art (CV Marga Yasa Artha) dengan KPH Bogor .................................................70 5. Surat kuasa menjual agunan pada UKM Cheklie Art .....................................75 6. Surat pernyataan kesediaan memberikan agunan UKM Cheklie Art .............77 7. Surat pernyataan kesepakatan kontrak ............................................................78 8. Formulir monitoring mitra binaan PKBL .......................................................80 9. Perhitungan pendapatan UKM Cheklie Art ....................................................81 10. Perhitungan pendapatan UKM Barokah .......................................................82 11. Dokumentasi produk dan tempat usaha kerajinan mitra binaan ...................83
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan unit usaha yang potensial untuk menopang perekonomian nasional. Usaha Kecil Menengah telah memberikan sumbangan yang nyata dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam bentuk penciptaan lapangan kerja. UKM dapat memanfaatkan dan membantu mengolah berbagai sumberdaya alam maupun hutan yang potensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Seperti halnya UKM kerajinan yang memiliki sifat usaha padat karya yang memiliki prospek usaha yang baik sehingga memiliki peranan yang penting dalam penyediaan kesempatan usaha, lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat,
maupun
peningkatan
ekspor
yang
akhirnya
akan
mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha kerajinan yang memanfaatkan kayu sebagai bahan baku memiliki potensi pasar yang besar untuk produk kerajinan baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Selain itu, pada proses produksinya mudah diolah dan dapat dikerjakan dengan teknologi sederhana. Dengan pengembangan usaha kerajinan dapat mengembangkan jiwa kreatif masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya yang tidak produktif, kemudian mengolahnya menjadi produktif dan bernilai jual tinggi, dimana banyak sisa-sisa (limbah) dari kegiatan ekonomi masyarakat yang belum dimanfaatkan, contohnya limbah kayu. Bahan baku kayu bagi industri atau usaha kerajinan dapat dikatakan hampir tidak mempunyai batasan jenis dan ukuran, bahkan limbah kayu juga dapat dimanfaatkan, sehingga secara nasional pengembangan usaha ini akan memberikan dampak positif pula terhadap kenaikan efisiensi sumberdaya alam lokal, yakni efisiensi pemanfaatan hasil hutan berupa kayu. Sehingga UKM kerajinan kayu perlu mendapat perhatian dalam pengembangannya baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya, karena dalam realitanya UKM kerajinan masih banyak
yang belum berdaya, baik keterbatasan modal, rendahnya teknologi dan keterlampilan maupun terbatasnya akses pasar yang menyebabkan sulitnya sektor usaha kecil menengah untuk berkembang. Salah satu instrumen untuk mendorong pengembangan usaha kecil kerajinan kayu melalui kemitraan. Kemitraan adalah hubungan antara pihak-pihak yang bermitra yang didasarkan pada ikatan yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sinergis. Upaya kerjasama dengan perusahaan yang berskala lebih besar tentunya dapat memberikan nilai tambah bagi pengrajin. Konsep kemitraan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengembangkan usaha kecil dan mengatasi ketimpangan ekonomi antara usaha skala besar (perusahaan) dengan usaha skala kecil (pengrajin). Adanya kebutuhan yang saling mengisi memungkinkan terciptanya harmonisasi dalam kemitraan yang pada akhirnya akan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu akan dikaji hubungan kemitraan yang dilakukan oleh UKM kerajinan kayu, yakni kemitraan antara UKM kerajinan kayu dengan Perum Perhutani KPH Bogor. Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program kemitraan sejalan dengan tujuan dan peraturan pemerintah dalam program kemitraan, yang juga disesuaikan dengan misi dan visi perusahaan. Program Kemitraan di Perum Perhutani pada dasarnya memprioritaskan usaha kecil yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang kehutanan. Program kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN yang diberikan dalam bentuk pemberian pinjaman modal kerja secara bergulir kepada pengrajin atau kelompok tani. Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi tersebut melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil. Komitmen yang kuat serta kesiapan diantara pihak-pihak yang bermitra dibutuhkan dalam hubungan kemitraan, sehingga suatu usaha dapat mengalami
peningkatan. Hubungan kerjasama dengan kemitraan dapat berjalan efektif sepanjang masing-masing pihak mempunyai komitmen kemitraan. Kemajuan suatu usaha kecil atau menengah dapat terlihat jika pengusaha kecil tersebut juga aktif dalam memanfaatkan kesempatan pembinaan dan pengembangan atas kegiatan kemitraan dengan semaksimal mungkin untuk dapat memperkuat dirinya, sehingga dapat tumbuh menjadi pengusaha kuat dan mandiri bedasarkan prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan ini akan dirasa manfaatnya, apabila sesuai dengan prinsipnya. Adanya manfaat dalam kemitraan ini dapat menjadi motivasi dan dorongan bagi para anggotanya atau pihak yang bermitra untuk terus meningkatkan partisipasinya dalam kemitraan. Sebaliknya jika kemitraan itu tidak memberikan manfaat atau keuntungan, maka besar kemungkinan para anggotanya tidak bersedia melanjutkan kemitraan. Hal ini menarik untuk dikaji, bagaimana hubungan kemitraan yang telah dijalin selama ini, dan apakah telah memberikan manfaat atau keuntungan bagi kedua belah pihak yang bermitra khususnya pada usaha kerajinan mitraan. 1.2 Perumusan Masalah Kemitraan menyangkut hubungan antara pemberi pekerjaan dengan penerima kerja. Dengan hubungan yang demikian, maka pemberi kerja dapat berlaku sebagai pemberi kepercayaan atau principal, sedangkan penerima kerja yang membuat keputusan atas nama dan akan mempengaruhi principal dapat dikategorikan sebagai „anak buah‟ atau agent. Hubungan Kemitraan tidak lain adalah hubungan principal-agent. Dalam hal ini Perum Perhutani bertindak sebagai principal, sedangkan UKM kerajinan sebagai agent. Hubungan principal-agent yang efisien menjadi sesuatu yang kompleks untuk dipecahkan, karena munculnya ketidaksepadanan informasi (asymmetric information). Asymmetric information muncul karena pada umumnya pihak agent menguasai informasi yang lebih dari principal tentang keragaan (work effort) yang ada pada dirinya. Sehingga pada kondisi demikian menyebabkan principal menghadapi dua resiko, yaitu ; untuk kondisi sebelum kontrak dibuat (ex ante), terdapat resiko salah memilih agent yang sesuai dengan keinginannya (adverse selection of risk). Kedua, pada kondisi setelah kontrak
disepakati (ex post) dapat terjadi resiko agent ingkar janji (moral hazard), sehingga hak-hak dan kewajiban agent dalam menjalankan kemitraan menjadi rancu karena tidak terpenuhi. Asymmetric information dapat memunculkan resiko biaya transaksi yang tinggi. Hubungan principal-agent akan efisien apabila tingkat harapan keuntungan (reward) kedua belah pihak seimbang dengan korbanan masing-masing, serta biaya transaksi (transaction costs) dapat diminimalkan sehubungan dengan pembuatan kontrak-kontrak atau kesepakatankesepakatan (contractual arrangement) (Rodgers 1994, diacu dalam Nugroho 2002). Sehingga dari permasalahan tersebut didapat pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan, sebagai berikut : 1. Bagaimana kriteria pemilihan calon mitra yang dilakukan? 2. Apa sajakah hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra? 3. Bagaimana implementasi hak dan kewajiban tersebut dipenuhi oleh masingmasing pihak? 4. Berapa besar biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kontrak? 5. Apakah kemitraan yang dilakukan menguntungkan kedua belah pihak?
1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui kriteria pemilihan calon mitra UKM kerajinan kayu yang dilakukan oleh pihak Perum Perhutani 2. Memahami hak dan kewajiban UKM kerajinan kayu mitra dan pihak Perum Perhutani KPH Bogor serta implementasinya dalam menjalankan kemitraan 3. Mengetahui besarnya biaya transaksi yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak 4. Mengetahui pendapatan bagi usaha pengrajin kayu mitra
1.4 Manfaat Penelitian Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Sebagai bahan referensi maupun informasi bagi masyarakat maupun peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut untuk pengembangan UKM-UKM kerajinan, juga bagi pihak terkait dalam rangka pengembangan kemitraan. 2. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Perum Perhutani KPH Bogor untuk terus meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan UKM pengrajin kayu dalam kegiatan kemitraan. 3. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait mengenai pelaksanaan kemitraan UKM kerajinan dalam upaya pengembangannya.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Bertitik tolak pada permasalahan dan tujuan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian ini, yaitu : analisis kemitraan dibatasi hanya pada hubungan kemitraan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang terjalin antara UKM-UKM di bidang kerajinan kayu yang bermitra dengan Perum Perhutani KPH Bogor dengan bahasan yang terdiri atas pembentukan kemitraan, pelaksanaan serta manfaat/keuntungan bagi pihak-pihak yang bermitra. Usaha bidang kerajinan kayu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerajinan yang menghasilkan produk-produk souvenir, barang seni atau pajangan (handycraft) dengan bahan baku berupa kayu dan kulit kayu.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Usaha Kecil Menengah Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha yang berdiri sendiri. Kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut: (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), (3) Milik Warga Negara Indonesia (4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, dan (5) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
2.2 Konsep Kemitraan 2.2.1 Definisi Kemitraan Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 mengenai kemitraan, Kemitraan merupakan kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha yang lebih besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan. Kemitraan adalah hubungan biasa antara usaha besar dengan usaha kecil diserati
bantuan
pembinaan
berupa
peningkatan
sumberdaya
manusia,
peningkatan pemasaran, peningkatan teknik produksi, peningkatan modal kerja dan peningkatan kredit perbankan (Supeno 1996, diacu dalam Simanjuntak 2005).
2.2.2 Latar Belakang Kemitraan Menurut Tambunan (1996), diacu dalam Putro (2008), penyebab timbulnya kemitraan di Indonesia ada dua macam, sebagai berikut : 1. Kemitraan yang didorong oleh pemerintah. Dalam hal ini kemitraan timbul menjadi isu penting karena telah disadari bahwa pembangunan ekonomi selama ini selain meningkatkan pendapatan nasional perkapita juga telah memperbesar kesenjangan ekonomi dan sosial ditengah masyarakat, antara usaha besar dengan usaha kecil. 2. Kemitraan yang muncul dan berkembang secara alamiah. Kemitraan antara unit usaha terjadi secara alamiah disebabkan keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan tingkat fleksibilitas untuk meningkatkan keuntungan. Adapun latar belakang timbulnya kemitraan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, sebagai berikut : 1. Latar belakang pengusaha besar bermitra dengan pengusaha kecil antar lain ; a. Adanya imbauan pemerintah tentang kemitraan pengusaha besar dengan pengusaha kecil atau petani yang direalisasikan melalui Undang-Undang Perindustrian Nomor 5 Tahun 1981 dan SK Menteri Keuangan No. 316. b. Adanya Imbauan bisnis (ekonomi) dimana pengusaha besar yang bermitra lebih diuntungkan daripada mengerjakan sendiri. c. Tanggung jawab sosial, kepedulian dari pengusaha besar untuk memajukan dan mengembangkan masyarakat sekitar. 2. Latar belakang pengusaha kecil bermitra dengan pengusaha besar, yaitu ; a. Adanya jaminan pasar yang pasti b. Mengharapkan adanya bantuan dalam hal pembinaan, permodalan dan pemasaran. c. Kewajiban untuk bermitra dengan pengusaha besar d. Kerjasama dengan pengusaha besar akan lebih menguntungkan, baik dari segi harga, jumlah dan kepastian, maupun dari segi promosi (Soetardjo 1994, diacu dalam Fadloli 2005).
2.2.3
Maksud dan Tujuan Kemitraan Kesadaran saling menguntungkan tidak berarti harus memiliki kemampuan
dan kekuatan yang sama, tetapi yang terpenting adalah posisi tawar-menawar yang setara bedasarkan peran masing-masing. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kemitraan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat 2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. 3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil. 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan 5. Memperluas lapangan pekerjaan (Hafsah, 2000) Menurut Supeno (1996), diacu dalam Simanjuntak (2005) tujuan kemitraan bedasarkan pendekatan kultural adalah agar mitra usaha dapat menerima dan mengadaptasi nilai-nilai baru dalam berusaha, antara lain : perluasan wawasan, kreatifitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampuan manajerial, bekerja atas dasar perencanaan, dan berwawasan kedepan. Dalam rangka kemitraan, tugas penting yang diemban pengusaha besar adalah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan pengusaha kecil dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan teknologi. Sedangkan tugas utama pengusaha kecil antara lain adalah memanfaatkan kesempatan pembinaan dan pengembangan tersebut semaksimal mungkin untuk memperkuat dirinya sehingga dapat tumbuh menjadi pengusaha kuat dan mandiri (Rahmana 2008).
2.2.4 Pendekatan Dalam Hubungan Kemitraan Dalam mempelajari teori kemitraan, dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu : (1) Pendekatan hubungan yang memberi kepercayaan (principal) dan yang menerima kepercayaan (agent) atau secara umum disebut Principal-agent relationship dan (2) Pendekatan teori kemitraan positif (positif theory of agency). Jansen (1983), diacu dalam Nugroho (2003) menjelaskan sebagai berikut : 1. Pendekatan Principal-agent relationship, umumnya berkonsentrasi pada pemodelan pengaruh tiga faktor dalam kontrak yang berinteraksi didalam hubungan hirarkis antara principal-agent; (1) Struktur preferensi dari pihak-
pihak yang terlibat dalam kontrak, (2) Masalah-masalah ketidakpastian (3) Struktur organisasi yang ada. Perhatian utama pembahasan ditujukan kepada (1) Pembagian resiko (risk sharing) diantara pelaku, (2) Bentuk kontrak yang optimal antara principal dan agent, dan (3) Keseimbangan kesejahteraan antar pelaku sebagai pengaruh ada atau tidaknya biaya transaksi. 2. Pendekatan positive theory of agency. Umumnya berkonsentrasi pada pemodelan pengaruh adanya (1) Tambahan aspek pada kontrak, (2) Teknologi dalam ikatan dan pengawasan kontrak, dan (3) Bentuk organisasi yang ada. Perhatian utama pembahasannya meliputi: (1) Intensitas permodalan, (2) Tingkat spesialisasi aset dan (3) Pasar tenaga kerja internal dan eksternal yang berpengaruh pada kontrak.
2.2.5
Hubungan Principal-Agent Menurut Nugroho (2002), kemitraan menyangkut hubungan antara
pemberi pekerjaan dengan penerima kerja. Dengan hubungan yang demikian, maka pemberi kerja dapat berlaku sebagai pemberi kepercayaan atau principal, sedangkan penerima kerja yang membuat keputusan atas nama dan akan mempengaruhi principal dapat dikategorikan sebagai „anak buah‟ atau agent. Hubungan Kemitraan tidak lain adalah hubungan principal-agent. Hubungan principal-agent yang efisien menjadi sesuatu yang kompleks untuk dipecahkan, karena munculnya asymmetric information dan sangat ditentukan oleh derajat penolakan terhadap resiko (risk aversion) diantara pelaku. Asymetric information muncul karena muncul karena pada umumnya pihak agent menguasai informasi yang lebih dari principal tentang keragaan (work effort) yang ada pada dirinya. Pada kondisi demikian maka principal menghadapi dua resiko, yaitu resiko salah memilih agent yang sesuai dengan keinginannya (adverse selection of risk) pada kondisi sebelum kontrak dibuat (ex ante), dan resiko agent ingkar janji (moral hazard) pada kondisi setelah kontrak disepakati (ex post). Hubungan
principal-agent
akan
efisien
apabila
tingkat
harapan
keuntungan (reward) kedua belah pihak seimbang dengan korbanan masingmasing, dan biaya transaksi (transaction costs) sehubungan dengan pembuatan
kontrak-kontrak atau kesepakatan-kesepakatan (contractual arrangement) dapat diminimalkan (Rodgers 1994, diacu dalam Nugroho 2002).
2.2.6 Azas Kemitraan Azas kemitraan adalah sebagai berikut : 1. Saling memerlukan, dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan penampung hasil dan bimbingan. 2. Saling memperkuat, dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra sama-sama memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis sehingga akan memperkuat kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya. 3. Saling menguntungkan, yaitu baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan dan kesinambungan usaha.
2.3 Analisis Pendapatan 2.3.1
Pendapatan Produksi Analisis pendapatan produksi memiliki kegunaan bagi pengrajin atau
pemilik faktor produksi. Bagi pengrajin, analisis pendapatan dapat memberikan bantuan untuk mengukur apakah kegiatan usahanya berhasil atau tidak. Dalam melakukan analisis pendapatan diperlukan dua data pokok yaitu keadaan penerimaan dan pengeluaran selama jangka waktu yang ditetapkan. Penerimaan produksi adalah total nilai produk yang dihasilkan, yaitu hasil perkalian dari jumlah fisik produk dengan harga jual. Sedangkan pengeluaran atau biaya produksi adalah semua pengorbanan sumberdaya ekonomi dalam satuan uang yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu produk dalam satu periode produksi.
2.3.2
Pengertian Biaya Biaya adalah pengorbanan sumberdaya ekonomi yang dinyatakan dalam
satuan moneter (uang), yang telah terjadi atau akan terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya menurut perilaku terhadap perubahan volume kegiatan dapat dibedakan kedalam 2 jenis, yaitu : (1) Biaya tetap, biaya yang jumlah totalnya tetap dalam satuan unit waktu tertentu, tetapi akan berubah per satuan unitnya jika volume
produksi per satuan waktu tersebut berubah. Biaya ini akan terus dikeluarkan walaupun tidak berproduksi. Misal depresiasi, bunga modal, pajak langsung, gaji dan lain sebagainya. (2) Biaya variabel, biaya yang per satuan unit produksinya tetap, tetapi akan berubah jumlah totalnya jika volume produksinya berubah. Biaya ini tidak diperlukan apabila tidak berproduksi. Misal upah borongan, bahan baku, pemeliharaan dan perbaikan alat dan lain sebagainya (Mulyadi 1990, diacu dalam Nugroho 2002). Depresiasi atau penyusutan alat produksi yang dikategorikan sebagai biaya tetap terjadi karena lamanya pengaruh penggunaan (umur alat), sehingga pada suatu saat alat tersebut tidak dapat digunakan lagi atau tidak bernilai ekonomis. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode Garis Lurus dengan memperhitungkan nilai sisa ;
2.3.3 Biaya Transaksi Biaya transaksi adalah biaya yang muncul ketika individu-individu mengadakan pertukaran hak-haknya dan saling ingin menegakan hak ekslusif yang dimilikinya (Rodgers 1994, diacu dalam Nugroho 2003). Ostrom et al. (1993), diacu dalam Nugroho (2003) menjelaskan bahwa biaya transaksi, sebagai berikut : 1. Biaya koordinasi (coordination costs), biaya-biaya yang dikeluarkan untuk waktu, modal dan personil
yang diinvestasikan dalam negosiasi,
pengawasan dan penegakan kesepakatan diantara pelaku 2. Biaya informasi (information costs), biaya-biaya yang diperlukan untuk mencari dan mengorganisasi data, termasuk biaya atas kesalahan informasi sebagai akibat kesenjangan pengetahuan tentang variabel waktu dan tempat serta ilmu pengetahuan 3. Biaya strategi (strategic costs), biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat informasi, kekuasaan dan sumberdaya lainnya yang tidak sepadan diantara
pelaku, umumnya berupa pengeluaran untuk membiayai aktivitas free riding, rent seeking dan corruption. Menurut Kuperan et al. (1998), diacu dalam Yogayanti (2005) mendefinisikan bahwa biaya transaksi meliputi biaya memperoleh informasi, biaya untuk membangun posisi tawar dan biaya menegakan keputusan yang telah dibuat. Biaya-biaya yang berhubungan dengan biaya kontrak dapat disebut sebagai biaya transaksi dan biaya negosiasi. Biaya transaksi kontrak dikategorikan ke dalam 3 hal, yaitu : (1) Biaya informasi (2) Biaya pengambilan keputusan dan (3) Biaya operasional (biaya monitoring, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya distribusi sumberdaya). Sedangkan biaya negosiasi pada umunya hanya dibatasi oleh waktu yang digunakan principal dalam mencari agent. Adapun investasi dapat diartikan sebagai korbanan sumberdaya ekonomi untuk melaksanakan suatu kegiatan (usaha) yang daripadanya diharapkan dapat mendatangkan manfaat (benefits) atau keuntungan (profits). Suatu investasi dikatakan mendatangkan manfaat atau menguntungkan apabila dari kegiatan yang dibiayai tersebut dapat mengembalikan seluruh korbanan sumberdaya ekonomi yang ditanamkan ditambah dengan keuntungan yang merupakan sisa hasil usaha (Nugroho 2010). Suatu usaha atau kegiatan investasi apapun bentuknya harus dapat menghasilkan keuntungan, paling tidak seluruh biaya yang dikeluarkan harus dapat diimbangi oleh manfaat yang diperoleh.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di kantor Perum Perhutani KPH Bogor yang bertempat di komplek perkantoran Pemda Cibinong Kabupaten Bogor. Sedangkan penelitian pada UKM kerajinan selaku mitra Perum Perhutani KPH Bogor dilakukan di wilayah Cibinong dan Parung Panjang Bogor. Penentuan tempat penelitian UKM dan perusahaan dilakukan secara sensus dengan pertimbangan bahwa Perum Perhutani KPH Bogor merupakan salah satu BUMN yang telah menjalankan program kemitraan dengan UKM kerajinan sebagai mitranya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September – Oktober 2011.
3.2 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data penunjang. Data primer, informasi mengenai hubungan kemitraan usaha kerajinan kayu serta data penerimaan dan pengeluaran usaha kerajinan yang diperoleh melalui wawancara dan diskusi dengan responden yang terkait dalam kemitraan dengan menggunakan panduan wawancara. Data sekunder, data gambaran umum Perum Perhutani dan profil UKM kerajinan yang bermitra dan juga yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang diperoleh melalui studi pustaka dan literatur dari berbagai lembaga atau instansi terkait seperti Perum Perhutani KPH Bogor, Dinas Koperasi UKM perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, Perpustakaan, dan lembaga terkait lainnya. 3.3 Metode Pengambilan Responden Responden di tingkat perusahaan diwakili oleh staf Perum Perhutani KPH Bogor yang berkaitan langsung dengan bagian program kemitraan, yaitu : Kepala Urusan PKBL, Fasilitator PKBL dan oleh beberapa Staf Bagian PKBL. Sedangkan di tingkat pengrajin yang menjadi responden adalah pemilik usaha kerajinan kayu yang telah melakukan kemitraan dengan Perum Perhutani KPH
Bogor. Penentuan responden dilakukan secara sensus. Responden pada UKM kerajinan kayu terbatas hanya pada 2 pemilik usaha kerajinan, karena terkait Perhutani KPH Bogor yang melaksanakan kemitraan pada UKM untuk dibidang kerajinan kayu sebanyak 2 UKM sebagai mitranya, yaitu : UKM Cheklie Art dan UKM kerajinan kulit kayu Barokah.
3.4 Metode Analisis 3.4.1 Analisis Hubungan Kemitraan Perhutani dengan UKM Kerajinan Kayu Mitra Untuk mengkaji hubungan kemitraan usaha pengrajin dengan Perum Perhutani, digunakan analisis deskriptif kualitatif didukung dengan data-data kuantitatif, dapat dilihat pada Tabel 1 yang menunjukkan metodologi penelitian.
Tabel 1 Metodologi Pengumpulan Data No Variabel Indikator
1
2
3
Pemilihan calon mitra
Hak dan Kewajiban pihak-pihak yang bermitra
a. Kriteria-kriteria yang diberikan Perhutani untuk calon mitra b. Cara penetapan calon mitra c. Prosedur calon mitra untuk berkontrak d. Alasan dan tujuan dilakukan kemitraan (pihak Perhutani dan UKM) a. Hak dan kewajiban Perhutani
Metode Pengumpulan Data Pengumpulan dokumen
Metode Analisis Data Analisis Deskriptif
Teknik wawancara Pengumpulan dokumen Teknik wawancara
Pengumpulan dokumen
b. Hak dan kewajiban UKM Impelementasi 1) Implementasi hak dan hak dan kewajiban menurut kewajiban Perhutani
Pengumpulan dokumen
a. Prosedur menjalankan hak dan kewajiban
Pengumpulan dokumen
Analisis Deskriptif
Analisis Deskriptif
No
Variabel
Indikator
b. Pelanggaran kontrak c. Kendala yang Dihadapi 2) Implementasi hubungan kemitraan menurut UKM a. Bantuan yang diberikan Perhutani b. Manfaat yang diperoleh c. Kendala dalam bermitra dengan Perhutani d. Kinerja Kemitraan
4
Biaya transaksi
e. Sumber informasi adanya program kemitraan Perhutani bagi UKM 1). Pihak Perhutani a. Biaya rekrutment b. Biaya pembuatan kontrak c. Biaya menegakan kontrak 2). Pihak UKM a. Biaya untuk bermitra
5
Keuntungan
b. Biaya mengurus kontrak c. Biaya pelaporan atas kerjasama a. Jumlah produksi (unit) b. Harga Jual (Rp/unit) c. Total biaya usaha(Rp) d. Pendapatan (Rp)
Metode Pengumpulan Data Teknik wawancara
Metode Analisis Data
Teknik wawancara Teknik wawancara Teknik wawancara Teknik wawancara Teknik wawancara
Analisis Biaya Teknik wawancara Teknik wawancara Teknik wawancara Teknik wawancara Teknik wawancara Teknik wawancara Teknik wawancara Teknik wawancara Teknik wawancara Teknik wawancara
Analisis Pendapatan
3.4.2
Analisis Manfaat Kemitraan bagi Usaha Kerajinan Analisis
usaha
kerajinan
dilakukan
untuk
mengetahui
manfaat
dilaksanakannya kemitraan usaha kerajinan dengan perusahaan terhadap pendapatan usaha tersebut. Variabel yang dievaluasi adalah manfaat ekonomi, yakni pendapatan. Pendapatan usaha kerajinan dianalisis dengan menggunakan analisis pendapatan. Pendapatan usaha kerajinan diperoleh dari penerimaan produksi dikurangi dengan pengeluaran produksi. Penerimaan merupakan total nilai produk yang dihasilkan dikalikan dengan harga jual. Pengeluaran merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan pemilik usaha untuk produksi yang dihasilkan, Secara matematis pendapatan produksi dapat dirumuskan sebagai berikut (Soekartawi 1986, diacu dalam Rachmawati 2008) :
= TR – TC = P.Q – TC Keterangan :
TR TC Q P
= Pendapatan produksi (Rp) = Total penerimaan produksi kerajinan kayu yang diterima (Rp) = Total Biaya (Rp) = Jumlah produksi (unit) = Harga jual (Rp/unit) Total Biaya merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel
yang diperlukan untuk berproduksi (biaya produksi). Biaya tetap dan biaya variabel paling sering digunakan karena cukup fleksibel untuk keperluan pengendalian biaya dan menghitung biaya, terutama biaya produksi (Nugroho 2002). Biaya produksi dalam penelitian ini terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Contoh Biaya variabel mencakup biaya bahan baku kayu, listrik dan upah langsung. Sedangkan contoh biaya tetap mencakup biaya depresiasi mesin dan peralatan, gaji dan pajak. Dalam penelitian ini, komponen biaya produksi tersebut disesuaikan dengan kondisi usaha kerajinan kayu.
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 4.1 Profil Perum Perhutani 4.1.1 Visi Misi Perum Perhutani Perum Perhutani adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan wewenang untuk penyelenggaraan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya di Pulau Jawa. Visi perusahaan yaitu menjadi Pengelola Hutan Lestari untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Adapun misi perusahaan, sebagai berikut : 1. Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari bedasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan, agroforestri, serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. 2. Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi serta sumberdaya manusia
perusahaan
yang
modern,
profesional,
dan
handal,
serta
memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan. 3. Mendukung dan turut berperan serta dalam pengembangan wilayah secara regional dan nasional, serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah lingkungan regional, nasional dan internasional. (SK Nomor:17/Kpts/Dir/2009 tanggal 9 Januari 2009).
4.1.2 Maksud dan Tujuan Perum Perhutani Maksud adanya Perum Perhutani adalah, sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan. 2. Menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari aspek
ekologi, sosial, budaya dan ekonomi, bagi perusahaan dan masyarakat. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dengan berpedoman kepada rencana pengelolaan hutan yang disusun bedasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan. Adapun tujuan Perum Perhutani adalah turut serta membangun ekonomi nasional. Khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional dibidang kehutanan (Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Perum Perhutani, 2010).
4.2 Profil Perum Perhutani KPH Bogor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor merupakan salah satu pengelola hutan di Pulau Jawa yang berada dalam lingkup Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Unit III Jawa Barat, dengan kantor pusat berkedudukan di Jakarta. Sedangkan kantor KPH Bogor berada di kompleks perkantoran Pemda Cibinong Bogor. Perum Perhutani KPH Bogor sebagai suatu unit manajemen memiliki tugas untuk melakukan pengusahaan hutan di wilayah kerjanya. Tugas pengusahaan hutan tersebut dilakukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk memperoleh manfaat sumber daya hutan dengan memperhatikan aspek kelestariannya, yaitu : kelola produksi, kelola sosial, dan kelola lingkungan. Adapun wilayah kerja Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) pada KPH Bogor meliputi lima wilayah BKPH yang terbagi kedalam 17 Resort Pemangkuan Hutan (RPH). BKPH tersebut, yaitu : BKPH Bogor, BKPH Jasinga-Leuwiliang, BKPH Jonggol, BKPH Parung Panjang dan BKPH Ujung Karawang. Kegiatan pengusahaan hutan di KPH Bogor, meliputi : kegiatan penataan hutan, silvikultur, perlindungan dan pengamanan hutan, teresan, pembuatan dan pemeliharaan sarana jalan, pemanenan hasil hutan, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, serta penelitian dan pengembangan. Kantor Perum Perhutani KPH Bogor dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1 Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor. 4.2.1 Maksud dan Tujuan KPH Bogor Maksud dan tujuan perusahaan adalah melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan dibidang kehutanan pada khususnya, sehingga memberikan manfaat yang optimal dengan fungsi hutannya, meliputi : fungsi konservasi,
fungsi
perlindungan
dan
fungsi
produksi
untuk
mencapai
keseimbangan dan kelestarian antatra manfaat ekologis, produksi, dan ekonomis maupun lingkungan sosial budaya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka perusahaan melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut : 1. Mengelola hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat sejalan dengan tujuan pengembangan wilayah 2. Melestarikan dan meningkatkan mutu sumberdaya hutan dan mutu lingkungan hidup 3. Menyelenggarakan usaha dibidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan meningkatkan keuntungan 4. Usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaaan (Laporan Triwulan Perum Perhutani KPH Bogor, 2010).
4.2.2
Struktur Organisasi KPH Bogor Sebagai suatu perusahaan, Perum Perhutani KPH Bogor memiliki struktur
organisasi yang dikepalai oleh administratur serta wakil administratur yang membawahi bagian-bagian atau seksi-seksi dan subseksi. Program kemitraan terdapat bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada seksi Pengelolaan SDHL dengan subseksi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dapat dilihat struktur organisasi Perum Perhutani KPH Bogor pada Lampiran 1.
4.2.3
Program Kemitraan Perum Perhutani KPH Bogor Program kemitraan yang dijalankan oleh Perum Perhutani KPH Bogor
berada dalam lingkup Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Lahan bagian kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Berdasarkan Ketentuan Umum Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 yang dimaksud dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. PHBM merupakan kebijakan perusahaan yang menjiwai strategi, struktur, dan budaya perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Jiwa yang terkandung dalam PHBM, yaitu : kesediaan perusahaan, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan untuk berbagi dalam pengelolaan sumberdaya hutan sesuai kaidah-kaidah keseimbangan, keberlanjutan,
kesesuaian,
dan
keselarasan.
PHBM
dimaksudkan
untuk
memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional guna mencapai visi dan misi perusahaan. Guna mendorong proses optimalisasi dan pengembangan PHBM, maka Perum Perhutani menjalin kemitraan dengan masyarakat desa hutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta bertujuan agar masyarakat
berperan lebih aktif dalam membangun hutan. Untuk menjembatani komunikasi tersebut dengan masyarakat luas melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) guna mempercepat pemahaman implementasi PHBM KPH Bogor. Kerjasama yang dilakukan oleh KPH Bogor dengan LSM membantu pula dalam kegiatan pendampingan masyarakat desa hutan, diantaranya dengan LSM Bina Mitra yang ditempatkan di BKPH Leuwiliang dan BKPH Bogor. Sedangkan pada BKPH Ujung Karawang terdapat LSM Bismi dan LSM Kafera. Selain itu dibentuk suatu wadah yang dapat mewakili aspirasi yaitu suatu kelompok masyarakat Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai mitra kerja dan mitra usaha yang sangat penting dalam kelembagaan PHBM. Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) merupakan salah satu program dari kegiatan PHBM untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan berupa pinjaman untuk usaha kecil dan koperasi yang diperuntukan masyarakat desa hutan dengan bunga relatif kecil guna meningkatkan perekonomian. Program PUKK ini disalurkan dengan cara memberikan bantuan modal bagi masyarakat desa hutan. PUKK di KPH Bogor telah dilaksanakan dari tahun 1991 sampai dengan saat ini dengan membina suatu bentuk usaha, yaitu : koperasi, badan usaha, usaha perorangan dan lembaga ekonomi masyarakat. Pada tahun 2006, bedasarkan SK Kementrian BUMN Nomor 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan, program PUKK berganti menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang disingkat PKBL. PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perum Perhutani. Adapun maksud dan tujuan dari Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perum Perhutani adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan usaha kecil masyarakat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan usaha kecil milik pihak yang berkepentingan (stakeholder) perhutanan agar lebih tangguh dan mandiri.
4.3 Profil UKM Kerajinan Kayu Cheklie Art Usaha Kecil Menengah (UKM) Cheklie Art merupakan UKM yang menjadi mitra binaan Perum Perhutani KPH Bogor yang berjalan sampai dengan saat ini. Cheklie Art yang dulu bernama CV. Marga Yasa Arta ialah sebuah Usaha Kecil Menengah yang bergerak dalam bidang kerajinan dengan menggunakan kayu sebagai bahan bakunya. Bidang kerajinan yang dimaksud yaitu kerajinan yang menghasilkan produk-produk souvenir, barang seni (pajangan) atau handycraft. UKM ini didirikan sejak tahun 1991 yang saat ini berlokasi di komplek perumahan Villa Bogor Indah Cibinong Bogor. Usaha ini dimulai dan didirikan oleh Bapak Budi Prasetyo selaku pemilik. Berawal dengan modal sebesar satu juta rupiah, pemilik UKM ini mendirikan usahanya dimulai dengan membuat lampu hias berbahan baku kayu. Pemilik usaha ini merasa bahwa usaha kerajinan kayu memiliki daya tarik sendiri dan dinilai cukup menguntungkan, khususnya melihat kebutuhan pasar dan selera pasar akan kerajinan kayu yang cukup besar. Sehingga dengan ketekunan dan kreativitas yang dijalani untuk usahanya, dengan mengumpulkan berbagai informasi akan selera pasar serta rajin mengikutsertakan usahanya dalam pameran-pameran kerajinan, usahanya semakin berkembang. Saat ini UKM Cheklie Art memperkerjakan 13 orang pegawai, dengan 4 orang tenaga ahli dan 9 tenaga pembantu. Empat pegawai diantaranya ialah orang-orang yang memiliki cacat fisik. Sejalan dengan tujuan mendirikan usaha ini yang bersifat sosial, yaitu membuka lapangan kerja serta ikut memperbaiki ekonomi masyarakat kecil, maka pemilik UKM ini bekerjasama pula dengan Dinas Sosial (Dinsos) dengan memperkerjakan orang-orang cacat tersebut. Dilihat dari sisi fungsi produk kerajinan kayu, produk UKM ini dibedakan menjadi barang seni (pajangan) dan barang seni fungsional untuk perabotan rumah tangga. Adapun macam bentuk produk kerajinan kayu yang dihasilkan, antara lain : tempat pulpen, tatakan gelas, baki, asbak, cermin gantung, frame kayu, lampu kayu, tempat tisu, tempat perhiasan, tempat surat, dan lain sebagainya (Lampiran 11). Berikut ini Gambar 2 yang menunjukkan produk yang dihasilkan di tempat UKM Cheklie Art.
Gambar 2 Produk kerajinan kayu UKM Cheklie Art.
Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan berbagai macam jenis produk kerajinan kayu usaha ini adalah kayu jati dan mahoni. Sumber bahan baku tersebut didapatkan dengan bekerjasama dengan Perum Perhutani KPH Kendal, Jawa Tengah yang bahan bakunya berasal dari daerah Pekalongan dan Batang. Adapun bahan pembantu dan alat pendukung lainnya, yaitu : semir, pewarna, bor duduk, paku tembak, kompresor, chainsaw, mesin amplas, planner, planner siku, gergaji, rotter dan spragan. Pembuatan kerajinan kayu merupakan hasil kerajinan yang mempunyai kandungan seni dan fungsional karena gabungan dari proses mekanik (pemotongan dan pemolaan kayu) dan pengerjaan seni (pembentukan produk jadi secara manual maupun dengan mesin). Dalam proses pembuatannya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : pemotongan kayu gelondongan, pemotongan kayu sesuai dengan ukuran model produk dengan alat planner, pembentukan model-model produk dengan alat rotter, perakitan dengan paku tembak, pengukiran (pembentukan produk jadi), pengamplasan, pewarnaan, dan finishing. Produk yang dihasilkan bedasarkan target bulanan dan disesuaikan juga bedasarkan pesanan. UKM ini memproduksi sebanyak 700 unit produk per bulan. Apabila ada pesanan, maka penetapan harga disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang akan dikerjakan serta bahan baku kayu yang dipesan oleh para konsumen. Harga produk berkisar antara Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 1.000.000. Produk
tersebut dipasarkan ke berbagai kota besar, antara lain : Bogor, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Pulau Bali. Saat ini UKM Cheklie Art semakin berkembang karena selain telah dapat mengekspor produknya ke beberapa negara, UKM ini pun telah banyak menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan selain Perum Perhutani, seperti Ovalindo, Mirota, Batik Keris, dan Sarinah.
4.4 Profil UKM Kerajinan Kulit Kayu Barokah Usaha Kecil Menengah kerajinan kulit kayu Barokah merupakan UKM yang menjadi Mitra Binaan Perum Perhutani KPH Bogor yang menggunakan kulit kayu akasia sebagai bahan baku untuk produknya. Usaha ini didirikan sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini yang berlokasi di Kecamatan Tenjo, Desa Babakan Parung Panjang Bogor. UKM Barokah ini masuk ke dalam wilayah BKPH Parung Panjang KPH Bogor. Usaha ini dimulai dan didirikan oleh Bapak Supriyadi selaku pemilik. Pada awalnya usaha ini berdiri, pemilik UKM ini bekerja pada suatu usaha kerajinan bambu yang memproduksi barang-barang kerajinan berupa pot-pot bunga. Karena usaha tersebut dirasa memiliki prospek yang cukup baik, maka pemilk UKM mencoba untuk memproduksi sendiri barang-barang kerajinan tetapi dengan berbahan baku kulit kayu. Dengan modal awal sebesar satu juta rupiah, pengrajin ini memulai menjalankan usahanya tersebut dan tidak lagi menjadi pegawai, tetapi pemilik usaha kerajinan. UKM ini semakin berkembang setelah menjadi Mitra Binaan dari Perum Perhutani KPH Bogor. Tujuan didirikannya UKM ini, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga dapat membantu perekonomian masyarakat desa sekitar untuk mengurangi pengangguran dengan membuka lahan kerja. Saat ini terdapat 15 pegawai yang dipekerjakan. Produk yang dihasilkan berupa pot-pot untuk bunga kering, keranjang-keranjang dan tempat tisu (Lampiran 11). Contoh produk yang dihasilkan UKM kerajinan kulit kayu Barokah dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3 Produk kerajinan kulit kayu UKM Barokah.
Usaha ini setiap bulan dapat memproduksi sampai 3000 unit produk. Produk yang dihasilkan ini bedasarkan target maupun pesanan. Penetapan harga produk berkisar mulai dari Rp. 2000 sampai dengan Rp. 15000. Apabila terdapat pesanan dari toko, penetapan harga tergantung dari negosiasi. Produk kerajinan kulit kayu ini dipasarkan ke berbagai kota, yaitu : Jakarta, Surabaya, Semarang, Jambi dan Padang. Bahan baku kayu yang digunakan adalah kulit kayu akasia. Sumber bahan baku didapatkan dari kayu-kayu produksi Perum Perhutani KPH Bogor pada wilayah BKPH Parung Panjang. Dengan mengolah limbah kayu berupa kulit kayu dari kegiatan ekonomi masyarakat yang belum dimanfaatkan, pengrajin UKM Barokah ini dapat menjadikan sumberdaya yang tidak produktif menjadi produktif dan dapat bernilai jual lebih tinggi. Adapun bahan dan alat pendukung untuk memproduksi barang kerajinan tersebut, antara lain : palu, golok, pisau, gergaji, paku tembak, mesin blower, dan mesin gergaji. Dalam pembuatannya termasuk pengerjaan seni tradisional, yaitu : pembentukan produk jadi secara manual yang juga merupakan hasil kerajinan yang mempunyai kandungan seni dan fungsional.
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Hubungan Kemitraan Antara Perum Perhutani KPH Bogor dengan UKM Kerajinan Kayu 5.1.1 Program Kemitraan Usaha Kecil Menengah Perum Perhutani sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengemban tugas sosial untuk turut serta dalam meningkatkan kondisi ekonomi, sosial masyarakat dan lingkungan selain tugas utama untuk memperoleh laba perusahaan. Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983, pemerintah mengamanatkan BUMN untuk turut serta membantu pengembangan usaha kecil. Pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang mandiri, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta pemerataan pendapatan. Pengembangan usaha kecil tersebut diantaranya dilakukan melalui bentuk kemitraan, baik dalam bentuk antar perorangan maupun badan usaha koperasi. Sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 3 tahun 1983 tersebut dan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat, terbit Keputusan Menteri BUMN tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah salah satu wujud tanggung jawab sosial Perum Perhutani yang merupakan program kemitraan dengan tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kondisi ekonomi, sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan sasaran utama berupa peningkatan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari penyisihan laba BUMN maksimal 2%. Bentuk implementasi program PKBL berupa bantuan pinjaman modal usaha atau modal kerja dan bantuan hibah (program bina lingkungan) kepada Mitra Binaan yang utamanya yang diberikan kepada desa atau masyarakat desa yang telah melakukan kerjasama PHBM dengan Perum Perhutani, masyarakat desa sekitar hutan, usaha perorangan (pengrajin dan petani), koperasi, dan lain-lain masyarakat yang sudah mempunyai usaha dan berada di dalam kawasan hutan atau masuk wilayah BKPH
dan masyarakat yang berada di luar kawasan hutan seperti masyarakat perkotaan yang sudah memiliki usaha. Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Bogor, yaitu : pemberian pinjaman modal usaha kepada Mitra Binaan baik perorangan, koperasi karyawan, koperasi non karyawan, Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang diprioritaskan kepada mitra yang mempunyai jenis usaha yang berkaitan dengan kehutanan dan telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai prospek usaha untuk dikembangkan. Jangka waktu pinjaman 3 tahun dengan bunga maksimal 12 % per tahun dengan sistim perhitungan bunga efektif. Hubungan kemitraan antara Perum Perhutani KPH Bogor dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang kerajinan kayu telah dilaksanakan sejak program PUKK berlangsung. Mitra Binaan KPH Bogor tersebut sangat terbatas untuk usaha kecil kerajinan yang menggunakan bahan baku kayu. UKM di bidang kerajinan kayu yang telah menjadi mitra binaan KPH Bogor sampai dengan saat ini sebanyak 2 usaha, yaitu : UKM Cheklie Art dan UKM kulit kayu Barokah. UKM Cheklie Art yang menggunakan kayu sebagai bahan bakunya ini merupakan usaha yang telah berbadan hukum (CV), sedangkan UKM Barokah merupakan usaha perorangan. UKM Barokah menggunakan bahan baku kulit kayu akasia yang diproduksi Perum Perhutani KPH Bogor pada wilayah tempat memproduksi kerajinan di BKPH Parung Panjang. Alasan dan tujuan dilakukannya kemitraan oleh KPH Bogor bedasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 384/Kpts/Dir/2006 tentang Pedoman Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan usaha kecil masyarakat dan usaha kecil milik pihak yang berkepentingan (stakeholder) agar lebih tangguh dan mandiri. Sedangkan bagi pengusaha kecil kerajinan, yang mendasari untuk melakukan kemitraan adalah agar usahanya dapat terus berkembang dengan bantuan dana pinjaman serta ingin diikutsertakan pada pameran-pameran yang ada melalui Perum Perhutani sehingga diharapkan akan meningkatkan pendapatan atas usaha yang telah dijalani. Latar Belakang pengusaha besar (Perum Perhutani) untuk bermitra dengan pengusaha kecil karena adanya imbauan pemerintah tentang kemitraan
pengusaha besar dengan pengusaha kecil atau pengrajin yang direalisasikan melalui Undang-Undang Perindustrian Nomor 5 tahun 1981 dan SK Menteri Keuangan Nomor 316 Tahun 1994. Selain adanya imbauan bisnis (ekonomi), adanya tanggung jawab sosial berupa kepedulian dari pengusaha besar untuk memajukan dan mengembangkan masyarakat sekitar. Adapun latar belakang pengusaha kecil bermitra dengan pengusaha besar, yaitu : selain berkewajiban untuk bermitra dengan pengusaha besar, adanya jaminan pasar yang pasti karena adanya bantuan dalam hal pembinaan, permodalan dan pemasaran, sehingga kerjasama dengan pengusaha besar akan lebih menguntungkan. 5.1.2 Pemilihan Calon Mitra Binaan KPH Bogor 5.1.2.1 Kriteria Calon Mitra Binaan Mitra Binaan adalah usaha kecil yang mendapat pinjaman dan pembinaan dari program kemitraan Perum Perhutani KPH Bogor. Untuk menjadi Mitra Binaan dalam Program Kemitraan, terdapat persyaratan oleh Perum Perhutani KPH Bogor yang harus dipenuhi calon mitra. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995, Perum Perhutani menetapkan kriteria usaha kecil yang dapat ikut serta dalam program kemitraan adalah sebagai berikut : 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) 3. Milik Warga Negara Indonesia 4. Berbentuk usaha orang, perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 5. Kegiatan usaha dari mitra binaan program kemitraan diprioritaskan pada bidang yang bersangkut paut dengan Perhutanan. 6. Usaha berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. 7. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
Dari kriteria - kriteria tersebut, selanjutnya terdapat penetapan calon mitra dengan sesuai prosedur yang berlaku dalam kontrak yang akan dilakukan. Hal ini menguntungkan perusahaan karena memiliki informasi lebih dulu dan jaminan mengenai latar belakang serta identitas para pemilik usaha kerajinan mitranya. Sehingga pihak KPH Bogor yang bertindak sebagai principal dapat mengurangi resiko salah memilih mitra binaan (agent) karena memiliki cukup informasi mengenai agent yang akan melakukan kontrak melalui penetapan kriteria tersebut. 5.1.2.2 Prosedur Calon Mitra dalam Berkontrak Untuk melakukan kerjasama dalam program kemitraan dengan KPH Bogor, terdapat prosedur yang harus diikuti oleh calon Mitra Binaan hingga tercapainya kesepakatan dalam kontrak. Prosedur tersebut pada awal akan dilakukan kemitraan, maka calon Mitra Binaan diharuskan mengajukan proposal pinjaman modal kepada KPH Bogor sesuai formulir yang disediakan untuk dinilai kelayakan usahanya, selanjutnya akan direkomendasikan oleh Asper atau KBKPH dan KRPH wilayah setempat untuk diajukan ke Administratur atau KKPH Bogor melalui Staf bagian PKBL untuk mendapatkan persetujuan. Adanya rekomendasi memperlihatkan bahwa pihak Perum Perhutani memiliki informasi yang cukup mengenai calon mitranya sehingga dapat meminimalkan resiko salah pilih mitra. Dalam proposal yang diajukan memuat data-data sebagai berikut (Lampiran 2) : 1. Nama dan alamat unit usaha calon mitra 2. Nama dan alamat pemilik / pengurus unit usaha 3. Bukti identitas diri pemilik / pengurus 4. Jenis Bidang Usaha 5. Ijin Usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang (jika ada) 6. Perkembangan arus kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan atau beban dan neraca ataupun data yang menunjukan keadaan keuangan serta hasil usaha) 7. Rencana usaha dan kebutuhan dana Setelah dibuat berita acara penilaian proposal dan pengesahan dari Kepala Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten, maka dibuat Perjanjian Pinjaman Modal Program Kemitraan antara KKPH Bogor (Sebagai Pihak Kesatu)
dengan Mitra Binaan (Sebagai Pihak Kedua) yang disertai Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Agunan, Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Angsuran, dan Surat Kuasa Menjual Agunan. Dalam Perjanjian Pinjaman Modal tersebut memuat hal-hal antara lain sebagai berikut : 1. Nama dan alamat kedua belah pihak 2. Obyek perjanjian berupa jumlah pinjaman yang diberikan oleh Perum Perhutani KPH Bogor kepada Mitra Binaan untuk keperluan modal usaha Mitra Binaan 3. Jangka waktu pinjaman maksimum 36 bulan (3 tahun) 4. Besarnya bunga pinjaman Besarnya bunga pinjaman maksimal 12% (dua belas persen) per tahun dengan sistim bunga efektif. Tingkat bunga yang ditetapkan bersifat regresif proporsional yaitu semakin besar jumlah pinjaman semakin besar pula tingkat bunga yang dikenakan. 5. Pencairan pinjaman dilakukan dalam bentuk cek bank yang ditunjuk Perum Perhutani KPH Bogor atau dalam bentuk uang kas. Setelah Perjanjian Pinjaman Modal di tandatangani oleh kedua belah pihak serta saksi dari masing-masing pihak, maka dilakukan penyerahan dana pinjaman Program Kemitraan yang dilakukan di Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor oleh Administratur atau KKPH Bogor kepada Mitra Binaan PKBL. Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Modal ini disaksikan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, KBKPH dan seorang saksi dari calon Mitra Binaan serta jajaran pejabat KPH Bogor yang terkait dengan kegiatan penyerahan dana pinjaman tersebut. Sebelum Perjanjian Pinjaman Modal ditandatangani kedua belah pihak, terlebih dahulu pihak Perum Perhutani KPH Bogor membacakan dan menjelaskan pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Penyerahan dana pinjaman PKBL KPH Bogor menggunakan cek bank yang ditunjuk atau dalam bentuk uang kas. Untuk membekali pengetahuan Mitra Binaan dalam memanfaatkan dana pinjaman tersebut, pada acara penyerahan pinjaman disampaikan materi tentang
Manajemen Keuangan dan Koperasi secara sederhana oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor.
5.1.2.3 Penetapan Calon Mitra Binaan Kemitraan yang dilakukan KPH Bogor diawali dengan pemilihan usahausaha yang memilki kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Setelah proposal diajukan oleh calon mitra, maka KPH Bogor melakukan penilaian terhadap proposal pinjaman dana tersebut dengan menganalisa kelayakan usahanya. Untuk menilai prospek usaha tersebut, dalam proposal memuat data-data keadaan keuangan usaha, antara lain : nilai asset, volume penjualan, besar keuntungan, tenaga kerja, kesanggupan mengangsur pinjaman modal, serta rencana pengembangan usaha atas dana pinjaman yang diberikan. Dari data-data tersebut pihak KPH Bogor dapat menganalisa usaha calon mitra sebagai bahan penilaian atas kelayakan usahanya, dengan membuat Berita Acara Penilaian Proposal yang menganalisa usaha dari aspek pasar, aspek produksi, aspek modal, dan kinerja usaha sehingga didapat bahwa usaha tersebut memiliki prospek yang baik atau tidak serta dihasilkan besar pinjaman yang dapat diberikan (Lampiran 3). Selanjutnya Berita Acara Penilaian Proposal Calon Mitra Binaan PKBL yang memenuhi syarat dicatat dalam daftar sebagai Calon Mitra Binaan PKBL Perum Perhutani KPH Bogor yang akan diusulkan ke Kantor Unit untuk mendapatkan pengesahan. Pinjaman yang diberikan KPH Bogor pada UKM Cheklie Art sebesar sebelas juta rupiah yang akan dipergunakan sebagai modal usaha kerajinan. Pinjaman tersebut diberikan setelah dinilai kelayakan usahanya. Terhadap pinjaman tersebut, UKM Cheklie Art berkewajiban membayar bunga setengah persen dari sisa pinjaman. Penetapan tingkat bunga pinjaman tersebut ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku pada tahun dijalankan kontrak tersebut. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan membayar angsuran sesuai dengan jumlah dan jadwal angsuran pinjaman yang telah ditetapkan bersama. UKM Cheklie Art harus membayar lunas atas pinjaman pada bulan Oktober 2007, terhitung mulai perjanjian kerjasama ditandatangani sejak bulan Oktober 2004, yang berarti bahwa masa pengembalian pinjaman yang disepakati yaitu 30 bulan
dengan tenggang waktu 6 bulan atau sama dengan 3 tahun. Kesepakatan perjanjian pinjaman modal UKM Cheklie Art dengan KPH Bogor tercantum pada Surat Perjanjian Kerjasama yang terdapat pada Lampiran 4. 5.1.3
Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak yang Bermitra Dalam menjalankan kontrak, terdapat aturan secara tertulis yang
merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pihak-pihak yang bermitra sebagai hak dan kewajiban. Dari pedoman PKBL dan pasal-pasal yang terdapat dalam Perjanjian Pinjaman Modal dapat diidentifikasi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak yang bermitra. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan program kemitraan Perum Perhutani KPH Bogor disajikan pada Tabel 2. Tabel 2 Hak dan Kewajiban UKM Kerajinan Kayu Mitra Binaan dan KPH Bogor Keterangan
Hak
UKM Mitra Binaan
a. Mendapatkan pinjaman modal dari Perum perhutani b. Mendapatkan bantuan hibah
Perum Perhutani KPH Bogor
a. Mengadakan perjanjian pinjaman modal Program Kemitraan b. Menerima angsuran
Kewajiban a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati b. Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan tertib c. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati d. Mematuhi sanksi hukum yang berlaku e. Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada Perum Perhutani a. Menyalurkan pinjaman dan melaksanakan hibah b. Melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha mitra binaan
Keterangan
Hak c. pengembalian pinjaman sesuai dengan kesepakatan
Kewajiban c. Memberikan pelatihan manajerial serta bimbingan teknis dan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mutu hasil d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan secara langsung
Sumber : Pedoman PKBL Perum Perhutani, 2006.
Dalam kemitraan, tugas penting yang diemban perusahaan atau KPH Bogor adalah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan pengusaha kecil khususnya dalam pemberian pinjaman modal, sumberdaya manusia, pemasaran dan teknologi maupun bidang produksi. Sedangkan tugas utama pengusaha kecil yang juga sebagai kewajibannya adalah memanfaatkan kesempatan pembinaan dan pengembangan tersebut semaksimal mungkin untuk memperkuat dirinya, sehingga dapat tumbuh menjadi pengusaha kuat dan mandiri. Komitmen yang kuat serta kesiapan diantara pihak-pihak yang bermitra sangat dibutuhkan dalam bermitra sehingga kerjasama yang dilakukan berjalan efektif. Usaha pihak agent dapat berkembang serta mengalami peningkatan, yang berarti bahwa dalam kemitraan yang dijalankan, pihak agent dapat menerima dan mengadaptasi nilainilai baru dalam berusaha atas pembinaan yang diberikan, antara lain : perluasan wawasan, kreatifitas, berani mengambil resiko, etos kerja, kemampuan manajerial, berwawasan kedepan dan bekerja atas dasar perencanaan. Karena secara tidak langsung, dengan pemberian pinjaman modal serta bantuan lain yang diberikan perusahaan menjadikan agent (UKM kerajinan mitra) memiliki sebuah beban positif atau tanggung jawab terhadap perkembangan usahanya untuk lebih ditingkatkan. Dalam hubungan kontraktual, tidak dipungkiri ketidaksepadanan informasi (assymetric information) akan selalu muncul. Jika seseorang yang memiliki kepentingan (principal) mendelegasikan suatu tanggung jawab kepada pihak lain (agent), dimana pada saat itu terjadi ketidaksempurnaan informasi, maka ada kemungkinan agent melepaskan tanggung jawabnya tanpa sepengetahuan
principal, sehingga dapat terjadi penyalahgunaan sumber daya oleh agent. Sebaliknya, pada kasus tertentu principal dapat berlaku semena-mena terhadap agent dengan kekuasaan dan kontrolnya atas sumber daya tertentu. Hubungan kemitraan yang dilakukan KPH Bogor dengan UKM kerajinan mitra binaanya terlihat berlangsung dengan adanya aturan main formal secara tertulis, seperti adanya perjanjian tertulis dalam akta Perjanjian Pinjaman Modal. Suatu perjanjian formal sangat diperlukan yang memuat hak, kewajiban dan aturan main dari kedua belah pihak secara jelas dan tegas, sehingga hal dalam kepastian hukum juga dapat terjamin. Walaupun adanya ikatan formal tidak dapat menjamin keberlangsungan kegiatan kemitraan berjalan dengan baik, namun hal tersebut dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban dalam suatu kontrak dapat menentukan secara jelas tanggungjawab kedua belah pihak sekaligus imbalannya, lama kesepakatan, penyelesaian perselisihan dan sebagainya, sehingga resiko ingkar janji (moral hazard) yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan kemitraan dapat dihindari. 5.2
Implementasi Kemitraan Antara Perum Perhutani KPH Bogor dengan UKM Kerajinan Kayu Mitra Binaan
5.2.1 Implementasi Hak dan Kewajiban KPH Bogor Dalam melaksanakan program kemitraan, dilakukan penyuluhan terlebih dahulu kepada calon Mitra Binaan tentang PKBL dengan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pelaksanaan PKBL tersebut, antara lain : penetapan kriteria calon mitra, persyaratan untuk bermitra, pengajuan proposal, pembuatan Perjanjian Pinjaman Modal, penyaluran dana pinjaman, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan surat Perjanjian Kerjasama atau Perjanjian Pinjaman Modal penting untuk dilakukan agar UKM Mitra Binaan melaksanakan kegiatan usaha dalam koridornya dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian Pinjaman Modal adalah salah satu bentuk kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan secara tertulis di kertas dan bermaterai cukup serta diketahui oleh saksi dari kedua belah pihak serta dari instansi lain yang terkait. Dalam Perjanjian Perjanjian Modal memuat kesepakatan-kesepakatan yang terdiri atas pasal-pasal, antara lain : pasal mengenai jenis dan jangka waktu
pinjaman modal, pencairan pinjaman modal, pembayaran kembali dana pinjaman, sanksi, pelaksanaan pembinaan, penghentian pinjaman, agunan, dan lainnya seperti yang tercantum pada Lampiran 4. Selain itu, untuk menjamin pembayaran kembali jumlah pinjaman secara tertib sebagaimana mestinya, terhadap UKM Mitra Binaan diberlakukan agunan berupa dokumen kepemilikan yang sah atas agunan yang diberikan oleh pihak penerima pinjaman atau pemilik agunan kepada pihak Perum Perhutani KPH Bogor. Agunan adalah barang jaminan yang dititipkan oleh Mitra Binaan dan atau Pemilik Agunan kepada Perum Perhutani KPH Bogor untuk menjamin pembayaran kembali jumlah pinjaman secara tertib. Sedangkan Pemilik Agunan adalah pihak yang berdasarkan dokumen agunan diakui sebagai pemilik yang sah atas agunan dan berhak menjaminkan agunan untuk menjamin pemenuhan kewajiban Mitra Binaan terhadap pinjaman modal yang diterimanya. Dalam agunan dan pembayaran kembali dana pinjaman disertai dengan Surat Kuasa Khusus Menjual Agunan (Lampiran 5), Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Agunan (Lampiran 6 dan 7), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Angsuran beserta bunganya dimana surat-surat pernyataan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Pinjaman Modal dan telah ditandatangani oleh pihak penerima pinjaman (Mitra Binaan). UKM kerajinan kayu Cheklie Art pada Perjanjian Pinjaman Modal menyerahkan agunan kepada pihak KPH Bogor berupa Counter Cheklie Art yang ditempatkan pada perusahaan mitra lain selain Perum Perhutani, yaitu : Sarinah dan Nazwa Art. Atas jaminan tersebut, selanjutnya dibuatkan Surat Pernyataan atau Surat Kuasa Menjual yang menyatakan kesediaan pihak UKM Cheklie Art untuk memberikan agunan tersebut yang besarnya sesuai dengan jumlah pinjamannya. Pemilik Agunan atau pihak UKM Cheklie Art dapat mengambil kembali dokumen agunan yang diserahkan kepada Perum Perhutani KPH Bogor dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Pemilik Agunan dinyatakan telah melunasi pinjaman oleh Perum Perhutani KPH Bogor. Adanya jaminan atau agunan ini dalam penyaluran dana pinjaman modal kerja pada Mitra Binaan dapat memunculkan perhatian dari para pengusaha kecil atas kewajibannya untuk mengangsur pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pada UKM
Barokah, kontrak yang dibuat ditangani oleh LSM yang membantu UKM tersebut untuk bermitra dengan KPH Bogor. Penyaluran dana pinjaman program kemitraan dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman Modal oleh kedua belah pihak yang bermitra. Perguliran dana Program Kemitraan dari tahun ke tahun tergantung dari perolehan laba atau keuntungan yang diperoleh Perum Perhutani. Sehingga meski perencanaan besar tetap harus menunggu jatah atau alokasi dana dari Direksi, dimana penyalurannya dilakukan setahun sekali pada bulan Desember. Adapun Dana Program Kemitraan dengan sumber, sebagai berikut : a. Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2% (dua persen) (Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang PKBL). b. Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban administrasi bank. c. Besarnya alokasi dana Program kemitraan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dan telah ditetapkan oleh Menteri. d. Apabila
dilakukan
perubahan
alokasi
dana
wilayah
binaan
harus
mendapatkan persetujuan Menteri. Dana Program Kemitraan yang diberikan selain dalam bentuk pinjaman modal, bisa juga berbentuk pinjaman khusus dan hibah. Pinjaman Khusus digunakan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan. Perjanjian pinjaman dilaksanakan 3 (tiga) pihak, yaitu : Perum Perhutani, Mitra Binaan, dan rekanan usaha Mitra Binaan dengan kondisi yang ditetapkan oleh Perum Perhutani. Sedangkan hibah hanya dapat diberikan kepada Mitra Binaan, besarnya maksimal 20 % dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan dan diberikan pada 3 jenis kegiatan, dalam bentuk pembinaan manajerial, pembinaan tehnik produksi dan pembinaan pemasaran.
5.2.1.1 Pembinaan KPH Bogor Terhadap UKM Mitra Dalam kemitraan yang dilakukan, selain pemberian pinjaman modal diberikan pembinaan terhadap Mitra Binaan. Pembinaan kepada mitra diberikan
seperti pembinaan dalam hal pemasaran, manajerial, teknik produksi dan pembinaan lainnya baik yang bertujuan untuk meningkatkan usaha Mitra Binaan dan memonitoring penggunaan dana pinjaman. Pelatihan manajerial diberikan kepada mitra binaan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen mitra binaan dalam rangka mengelola pinjaman modal yang diperolehnya baik dari segi pengelolaan administrasi usaha maupun administrasi keuangannya. Tim pembina KPH Bogor berusaha memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mitra binaan dalam berwiraswasta melalui ceramah dan diskusi mengenai Program Kemitraan Perum Perhutani serta aspek manajemen dalam usaha yang dijalani mitra binaan, sehingga dari pelatihan tersebut kontribusi untuk Perum Perhutani KPH Bogor diperkirakan akan mengurangi jumlah tunggakan atau kemacetan realisasi pengembalian angsuran dana pinjaman PKBL dan tujuan awal dari Program Kemitraan sebagai program pendukung dari program-program inti Perum Perhutani untuk menyejahterakan masyarakat dapat lebih maksimal. Dari pelatihan ini pula dapat dapat memberi peluang akan semakin terbukanya jalan untuk membentuk jaringan usaha antar Mitra Binaan Program Kemitraan KPH Bogor sehingga antar Mitra Binaan akan saling membantu mencari peluang guna meningkatkan usahanya. Adapun bantuan teknik produksi diberikan untuk kegiatan yang bersifat melatih, pemberian mesin-mesin, dan cenderung kepada peningkatan teknik produksi usaha mitra binaan. Sedangkan dalam hal pemasaran, pihak KPH Bogor membantu mitra binaannya untuk diikutsertakan pada pameran-pameran yang ada serta untuk meningkatkan pemasaran produk yang dihasilkan. Pembinaan yang diberikan KPH Bogor pada UKM Cheklie Art selain pemberian pinjaman modal, UKM ini diikutsertakan pada pameran-pameran kerajinan setiap tiga sampai empat kali setahun yang difasilitasi oleh KPH Bogor. Adapun pada UKM Barokah, pemilik usaha ini tidak selalu mengikutsertakan usahanya pada pameran-pameran yang ditawarkan dari pihak KPH Bogor. Apabila mengikuti, pemilik UKM mengikutsertakan usahanya melalui LSM yang ada. Adapun hal tersebut dilakukan karena pemilik merasa kualitas produk yang dihasilkan kurang baik dan belum mampu untuk bersaing dengan usaha-usaha
lainnya sehingga kurangnya motivasi untuk mengikuti pameran kerajinan dari pihak KPH Bogor. Kemitraan yang dilakukan UKM Barokah dengan KPH Bogor tidak dalam peminjaman modal. Bedasarkan wawancara dengan pemilik usaha ini, UKM ini lebih memilih menggunakan modal sendiri untuk menjalankan usahanya tersebut karena dirasa memiliki alasan pribadi tertentu, pemilik khawatir tidak bisa mengembalikan pinjaman dana yang diberikan oleh pihak Perum Perhutani KPH Bogor. Akan tetapi pembinaan yang dilakukan KPH Bogor tetap berjalan pada UKM ini dalam hal memfasilitasi alat-alat produksi yang dibutuhkan UKM Barokah.
5.2.1.2 Pelanggaran Kontrak dan Monitoring Adapun pelanggaran kontrak yang sering dilakukan oleh beberapa pihak agent yang menjadi kendala dalam hubungan kemitraan ini berupa ketidaktepatan waktu membayar angsuran pengembalian pinjaman yang telah disepakati. Umumnya hal ini dikarenakan oleh faktor jarak yang jauh antara lokasi Mitra Binaan dengan kantor KPH Bogor, sehingga biasanya angsuran dibayar sekaligus dua sampai tiga bulan oleh Mitra Binaan. Selain itu, pemasaran yang lesu dapat mempengaruhi keterlambatan pembayaran pengembalian pinjaman. Apabila hal ini terjadi pada mitra binaan, pihak KPH Bogor memberikan surat peringatan kepada mitra yang bersangkutan serta meminta surat keterangan mengenai alasan keterlambatan dan kesanggupan untuk membayar angsuran. KPH Bogor melakukan upaya-upaya untuk menghindari pelunasan yang tidak lancar tersebut diantaranya diadakannya pelatihan manajerial agar tingkat realisasi pengembalian pinjaman meningkat serta dilakukan monitoring atas usaha yang dijalankan Mitra Binaan. Persoalan utama dalam pemberian pinjaman adalah adanya kesenjangan informasi (asymmetric information) antara pihak pemberi dan penerima pinjaman. Oleh karena itu, kehadiran unit pengelola program kemitraan sangat diperlukan untuk meminimalisir munculnya perilaku oportunis penerima pinjaman setelah akad ditandatangani (ex post),
mengurangi biaya transaksi dan risiko salah
sasaran penerima kredit (ex ante), dan menjamin kelancaran pengembalian
pinjaman (Nugroho 2010). Dalam hal ini unit pengelola program yaitu bagian PKBL Perum Perhutani KPH Bogor dengan tindakan monitoringnya atas penggunaan dana pinjaman modal. Monitoring dan penagihan dilaksanakan sewaktu - waktu guna memonitor penggunaan pinjaman PKBL dan juga untuk mengurangi tunggakan Mitra Binaan jika terjadi kemacetan. Biasanya, monitoring dilakukan setahun tiga kali dengan pengecekan langsung ke tempat usaha. Pengecekan tersebut dicatat dalam formulir monitoring (Lampiran 8). Selain itu, monitoring juga dilakukan dengan pengecekan atas jadwal angsuran pinjaman yang dibayarkan. Dalam pengecekan tersebut, dinilai kualitas pinjaman dana program kemitraan yang bedasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman Mitra Binaan. Sehingga dari hal tersebut dapat diketahui kualitas angsuran pinjamannya dan dapat dilakukan pemulihan pinjaman yang merupakan usaha untuk memperbaiki kualitas pinjaman agar menjadi lebih baik kategorinya. Berikut ini penggolongan kualitas angsuran pinjaman yang ditetapkan Perum Perhutani KPH Bogor, sebagai berikut : 1. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu 2. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 1 (satu) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. 3. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. 4.
Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat
dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali
(rescheduling) atau penyesuaian persyaratan (reconditioning) apabila memenuhi kriteria, sebagai berikut : 1. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan 2. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha 3. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran. Dalam
hal
tersebut
dilakukan
tindakan
penyesuaian
persyaratan
(reconditioning), tunggakan bunga pinjaman dapat dikapitalisasi menjadi pokok pinjaman atau dihapuskan tunggakan beban bunganya dan beban bunga selanjutnya, dimana tindakan penyesuaian persyaratan (reconditioning) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (rescheduling). Dengan adanya monitoring, pelanggaran pada kontrak dapat dicegah dan perusahaan tidak hanya sekedar menjalankan misi sosial atau imbauan dari pemerintah tetapi perusahaan dapat terus mengontrol dan melihat dinamika usaha mitra binaanya yang dijalankan untuk menjadi lebih baik. Dalam pengembalian pinjaman, UKM Cheklie Art disiplin dalam membayar angsuran sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Selama tiga tahun, UKM Cheklie Art membayar angsuran pengembalian pinjaman sebesar sebelas juta rupiah dengan bunga setengah persen dari sisa pinjaman. Terlihat dalam ketepatan pembayaran ini tegasnya aturan-aturan yang tercantum dalam perjanjian sehingga menguatkan perjanjian yang selama ini dibuat dan juga adanya jaminan dari pihak peminjam apabila tidak dapat mengembalikan utang tersebut yang menjadikan UKM Mitra Binaan lebih bertanggung jawab atas pinjaman dana dari KPH Bogor.
5.2.1.3 Manfaat Kemitraan bagi KPH Bogor Perum Perhutani KPH Bogor sebagai suatu unit manajemen yang memiliki tugas untuk melakukan pengusahaan hutan di wilayah kerjanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk memperoleh manfaat sumber daya hutan dengan memperhatikan aspek kelestariannya yaitu melalui kelola produksi, kelola sosial dan kelola lingkungan. Dengan adanya usaha-usaha kelola sosial dari
kegiatan kemitraan tersebut, menjadikan tekanan terhadap hutan berkurang yang sesuai dengan visi dan misi yg diemban KPH Bogor. Sistem kemitraan bukan hanya memberikan dampak positif dengan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, namun juga memberikan dampak sosial yang cukup tinggi. Manfaat sosial dengan sistem kemitraan yang dijalalani KPH Bogor selama ini yang dirasakan secara langsung adalah bukan hanya meningkatnya hubungan kerjasama kontrak tetapi juga hubungan tali silaturahmi dengan UKM mitra binaanya. Seperti yang dijalani UKM Cheklie Art saat ini, meskipun tidak ada lagi perjanjian modal yang dilakukan, hubungan dengan pihak KPH Bogor tetap berjalan yang didasarkan pada ikatan silaturahmi. Pembinaan terhadap UKM ini masih tetap dilakukan dalam penyertaan pameran kerajinan dan pengecekan usaha pun tetap dilakukan sewaktu-waktu guna memonitor keberadaan usaha tersebut. Tentunya dari kemitraan yang dijalankan ini memunculkan peluang besar untuk dapat meningkatkan pendapatan usaha kecil mitra, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, dan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
5.2.2
Implementasi Hubungan Kemitraan Menurut UKM Mitra Binaan
5.2.2.1 UKM Kerajinan Kulit Kayu Barokah Perum Perhutani KPH Bogor melakukan hubungan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang kerajinan kayu diawali dari kegiatan pengamanan produksi yaitu pemanfaatan kulit kayu secara ilegal atas hutan di wilayah kerja KPH Bogor, sehingga dengan adanya pengrajin yang dapat memanfaatkan kulit kayu (limbah) tersebut, tekanan terhadap pemanfaatan kulit kayu ilegal semakin berkurang dan KPH Bogor dapat mengarahkan pengrajin untuk kulit kayu tersebut dioptimalisasikan salah satunya dengan cara memberikan pelatihan kerajinan pemanfaatan limbah kulit kayu akasia. UKM Barokah yang menggunakan kulit kayu akasia sebagai bahan baku untuk produknya telah bermitra dengan pihak KPH Bogor sejak tahun 2007. Hubungan yang dilakukan tanpa adanya perjanjian pinjaman modal. Pemilik usaha ini menggunakan modal sendiri untuk menjalankan usahanya karena faktor ketidaksiapan UKM ini untuk melakukan kontrak peminjaman modal. Dalam
pengurusan kontrak kemitraan dengan KPH Bogor, UKM ini cenderung menyerahkan kegiatan kerjasama yang dilakukan pada LSM yang membantu kerjasama UKM ini dengan pihak KPH Bogor. Adapun sumber informasi tentang adanya program kemitraan usaha kecil KPH Bogor pada awalnya didapat dari LSM yang membantu kegiatan kemitraan tersebut. Pembinaan yang diberikan KPH Bogor pada UKM Barokah antara lain berupa bantuan alat-alat produksi. Tiap tahunnya Perhutani memfasilitasi alat-alat produksi yang dibutuhkan. Dengan bantuan alat-alat produksi yang diberikan KPH Bogor, UKM ini dapat merasakan manfaat kemitraan secara langsung khususnya untuk perkembangan usahanya yaitu stok barang produksi menjadi meningkat dengan kondisi alat yang lebih baik. Selain itu, pihak KPH Bogor memfasilitasi UKM ini untuk mengikuti pameran-pameran kerajinan yang ada. Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan, tujuan pemilik UKM Barokah mendirikan usahanya yaitu selain memenuhi kebutuhan ekonomi pribadi, juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya kemitraan dengan pihak KPH Bogor agar mendapatkan bantuan berupa pembinaan yang dapat meningkatkan usahanya agar lebih berkembang. Sejauh ini, UKM ini tidak merasakan kendala yang besar dalam bermitra dengan KPH Bogor. UKM ini hanya menjalankan haknya untuk menerima bantuan dari KPH Bogor atas kegiatan usaha yang dijalankan. Untuk pembukuan usahanya, diwakili oleh LSM yang menangani kerjasama tersebut apabila sewaktu-waktu ada monitoring yang dilakukan KPH Bogor terhadap UKM Barokah.
5.2.2.2 UKM Kerajinan Kayu Cheklie Art UKM Cheklie Art telah menjalin kemitraan dengan KPH Bogor sejak tahun 2004 sampai saat ini. KPH Bogor memberikan bantuan pada UKM ini berupa dana pinjaman modal sebesar sebelas juta rupiah dengan bunga setengah persen dari sisa pinjaman. Adapun pembinaan yang diberikan berupa pembinaan pemasaran, sesuai dengan tujuan awal UKM ini menjalin kemitraan dengan KPH Bogor, dimana UKM Cheklie Art diikutsertakan pada pameran-pameran kerajinan yang ditawarkan oleh pihak KPH Bogor sebagai fasilitator. Karena dengan
diikutsertakan pada pameran, UKM ini dapat memperluas pemasarannya dalam hal promosi serta memberikan peluang untuk membuat jaringan usaha atau bermitra dengan perusahaan lain, dan juga dapat meminimkan biaya pemasaran, karena untuk mendirikan stand sendiri pada suatu pameran yang ada memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga dengan diikutsertakannya UKM Cheklie Art pada suatu pameran kerajinan dirasa sangat membantu bagi peningkatan UKM tersebut. Adapun sumber informasi tentang adanya kemitraan KPH Bogor dengan usaha kecil didapat dari Surat Keputusan Pemerintah yang mengharuskan BUMN untuk bermitra dengan usaha kecil dari penyisihan laba BUMN sebesar 1-3%. Tujuan UKM Cheklie Art didirikan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membuka lapangan kerja baru serta membantu perekonomian masyarakat lemah. Adapun tujuan dilakukannya kemitraan ini untuk meningkatkan usahanya agar lebih berkembang. Dengan kemitraan yang telah terjalin, UKM ini dapat merasakan manfaatnya atas bantuan-bantuan yang diberikan pihak KPH Bogor antara lain : meningkatkan keuntungan atas pinjaman modal yang diberikan, menambah relasi dalam berbisnis, dan dapat memperluas pemasaran yang menjadi nilai tambah tersendiri bagi UKM Cheklie Art. Dalam kemitraan yang dilakukan, tidak ditemui kendala selama kegiatan kemitraan ini dilakukan. UKM Cheklie Art menjalankan hak dari KPH Bogor untuk menerima pembinaan serta pinjaman modal yang diberikan. Untuk memenuhi
kewajibannya,
pemilik
UKM
ini
termotivasi
untuk
terus
mengembangkan dan meningkatkan usahanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain membuat pembukuan atas usahanya, ketepatan pembayaran angsuran pengembalian pinjaman sangat diperhatikan oleh pemilik UKM ini sesuai dengan perjanjiannya, karena pemilik UKM tidak ingin hubungan yang selama ini terjalin dengan baik menjadi bermasalah dan juga untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan perusahaan. Sehingga terlihat bahwa UKM Cheklie Art memiliki kesiapan untuk melakukan kemitraan dengan menjalankan hak dan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab sesuai dengan kontrak yang disepakati.
5.2.3
Kinerja Hubungan Kemitraan Bedasarkan implementasi yang telah dilakukan KPH Bogor maupun UKM
mitra pada kontrak yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa hubungan kemitraan yang terjalin antara KPH Bogor dengan UKM kerajinan kayu mitra telah dilaksanakan dengan baik karena dari kedua belah pihak yang bermitra menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan kedua UKM dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Bedasarkan wawancara yang dilakukan,
pada UKM Cheklie Art
penerimaan dari hasil penjualan yang diperoleh pada tahun sebelum dijalankan kontrak sebesar 50 sampai 60 juta rupiah per bulannya. Sedangkan pada saat ini penerimaan yang diperoleh hingga 80 juta rupiah per bulannya. Adapun jumlah produksi sebelum dijalankannya kontrak sebesar 1000 unit dan semakin berkembang saat ini mencapai 8400 unit tiap tahunnya. Besarnya omset dari hasil penjualan meningkat dari 30 juta rupiah menjadi 50 juta rupiah perbulannya, dan untuk aset sebelum tahun kontrak sebesar 20 juta rupiah, sedangkan saat ini semakin berkembang mencapai 120 juta rupiah karena ada penambahan mesinmesin baru serta kendaraan. Sedangkan pada tenaga kerja, pada awal dilakukannya usaha berjumlah
30 pegawai,
sedangkan saat ini menurun
berjumlah 13 orang. Hal ini karena UKM ini menyesuaikan keadaan ekonomi yang terjadi untuk keefektifan usaha yang dijalankannya.
Sedangkan
perkembangan usaha pada UKM Barokah terlihat dengan jumlah unit produksi yang dikeluarkan sebelum kontrak sebesar 1000 unit sedangkan saat ini meningkat hingga 3000 unit per bulan. Dapat diketahui dari kemitraan yang dijalankan dapat mengalami peningkatan usaha pada mitra binaan KPH Bogor, tentunya hal ini didasari juga usaha yang dilakukan UKM mitra untuk memanfaatkan kesempatan pembinaan sebaik mungkin yang diberikan perusahaan serta usaha lainnya diluar kemitraan yang dijalani. Sehingga dapat dikatakan kemitraan yang dilakukan berjalan dengan efektif walaupun efisiensi kemitraan tidak dapat dicapai seutuhnya karena pada kemitraan ini KPH Bogor mengeluarkan biaya transaksi yang besar dibandingkan pinjaman modal yang diberikan maka input yang dikeluarkan cenderung tidak sebanding dengan output yang dihasilkan.
Adanya kesadaran UKM kerajinan Mitra Binaan untuk memenuhi hak dan kewajibannya disebabkan adanya aturan-aturan yang jelas yang tercantum pada surat Perjanjian
Pinjaman Modal dan pengawasan melalui monitoring
perusahaan. Adanya hak dan kewajiban dalam suatu kontrak dapat menentukan secara jelas tanggungjawab kedua belah pihak, lama kesepakatan, penyelesaian perselisihan, sanksi atas pelanggaran, sehingga resiko dalam hubungan kemitraan yang dilakukan UKM kerajinan kayu mitra dengan Perum Perhutani KPH Bogor dapat diminimalkan, karena pada kondisi sebelum kontrak dibuat (ex ante), terdapat kriteria serta persyaratan dalam pemilihan calon mitra (agent) sehingga pihak KPH Bogor (principal) dapat mengurangi resiko salah memilih mitra binaan (agent) karena memiliki cukup informasi mengenai agent yang akan melakukan kontrak. Untuk kondisi setelah kontrak disepakati (ex post), resiko agent ingkar janji (moral hazard) dapat dihindari karena adanya suatu perjanjian formal secara tertulis yang yang memuat hak, kewajiban dan aturan main dari kedua belah pihak secara jelas dan tegas yang menjadikan agent lebih bertanggungjawab menjalankan hak dan kewajibannya. 5.3 Analisis Pendapatan UKM Kerajinan Kayu Mitra Binaan Manfaat kemitraan bagi UKM kerajinan mitra dapat dianalisis dari manfaat ekonomi berupa pendapatan. Pendapatan tersebut diperoleh dari analisis usaha kerajinan UKM mitra. Pendapatan usaha kerajinan merupakan keuntungan yang didapat dari hasil penjualan produksinya. Besarnya keuntungan ini tergantung dari total penjualan dikurangi oleh biaya yang dikeluarkan untuk berproduksi. Besarnya pendapatan yang diperoleh UKM Cheklie Art dan UKM Barokah per tahunnya masing-masing dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.
Tabel 3 Analisis usaha kerajinan kayu Cheklie Art URAIAN Jumlah Harga satuan (Rp/satuan) I.BIAYA a. Biaya Tetap Gaji pekerja 13 orang Pajak Penyusutan Alat Total
Nilai (Rp/tahun)
122.400.000 720.000 1.740.000 124.860.000
URAIAN a. Biaya Variabel Bahan Baku -Jati -Mahoni Listrik Total Total Biaya II. PENERIMAAN Jumlah Produksi Harga Jual Total Penerimaan III. PENDAPATAN
Jumlah
Harga satuan (Rp/satuan)
Nilai (Rp/tahun)
3 m3/bulan 3 m3/bulan
4.500.000 2.400.000
162.000.000 86.400.000 5.400.000 253.800.000 378.660.000
8400 unit/tahun 115.000 966.000.000 587.340.000
Tabel 4 Analisis usaha kerajinan kulit kayu Barokah URAIAN
Jumlah
Harga satuan (Rp/satuan)
I.BIAYA a. Biaya Tetap Gaji pekerja Pajak Total
15 orang
500.000
90.000.000 250.000 90.250.000
100 ikat/bulan 2 truk 50 kg 5 orang
600 400.000 500 6000
720.000 9.600.000 300.000 8.640.000 2.400.000 21.660.000 111.910.000
b.Biaya Variabel Bahan Baku Kulit kayu Biaya angkut Paku kayu Upah makan pekerja Listrik Total Total Biaya II. PENERIMAAN Jumlah Produksi Harga Jual Total Penerimaan
Nilai (Rp/tahun)
36000 unit/tahun 6500 234.000.000
(Jumlah produksi x harga)
III. PENDAPATAN
122.090.000
Bedasarkan hasil perhitungan yang diperoleh yang disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4, UKM Cheklie Art memperoleh pendapatan per tahun dari usaha yang dijalankannya sebesar Rp. 587.340.000 dan UKM Barokah sebesar Rp. 122.090.000 per tahun. Pendapatan ini merupakan keuntungan yang didapat dari
hasil penjualan produksinya dikurangi seluruh biaya produksi. Besarnya pendapatan tersebut sesuai pula dengan besarnya biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya produksi tersebut merupakan total biaya dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel yang disesuaikan dengan kondisi usaha kerajinan. Pada UKM Cheklie Art, total biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp. 378.660.000 tiap tahun. Biaya yang dikeluarkan meliputi : biaya tetap dan biaya variabel. Total biaya tersebut dipengaruhi oleh biaya variabel yang tinggi untuk perolehan bahan baku sebesar Rp. 248.400.000 dengan kebutuhan bahan baku kayu jati dan mahoni masing-masing sebesar 3 m3 per bulannya. Pengadaan bahan baku tersebut didapatkan dan dibeli sendiri oleh pemilik usaha melalui kerjasama dengan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah pada KPH wilayah Kendal yang bahan bakunya berasal dari daerah Pekalongan dan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Adapun biaya lainnya yang dikeluarkan yaitu : gaji pekerja, listrik, pajak, dan penyusutan alat yang digunakan untuk berproduksi. Setiap tahunnya, pemilik usaha mengeluarkan biaya sebesar Rp. 122.400.000 untuk membayar gaji pekerja sebanyak 13 orang. Gaji tersebut dibayarkan sesuai dengan tingkat keahlian tenaga kerja. Untuk tenaga ahli, upah yang dibayar per harinya sebesar Rp. 50.000, dimana tenaga ahli tersebut berjumlah 4 orang. Sedangkan untuk tenaga pembantu sebesar Rp. 35000 dengan pekerja berjumlah 3 orang dan sisanya diberi upah Rp. 20.000 per hari. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam peningkatan suatu usaha. Penggunaan sumberdaya manusia yang berkualitas akan dapat mendorong pengembangan serta peningkatan suatu usaha terhadap pendapatan. Selain gaji pekerja, terdapat biaya penyusutan alat yang akhirnya akan mempengaruhi pula pada nilai pendapatan. Biaya penyusutan alat yang digunakan UKM ini selama berproduksi dibebankan kedalam biaya tetap, dimana biaya ini akan selalu dikeluarkan walau tidak berproduksi. Pembebanan biaya penyusutan alat ini menggunakan metode garis lurus berupa harga beli dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis dari alat tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha Cheklie Art, diasumsikan nilai sisa alat yang digunakan sebesar Rp. 40.000 dengan taksiran umur ekonomis selama 4
tahun. Dengan harga beli alat produksi sebesar Rp. 7.000.000, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk penyusutan alat sebesar Rp. 1.740.000. Penerimaan yang diperoleh UKM Cheklie Art didapat dari hasil penjualan produknya sebesar Rp. 966.000.000 setiap tahunnya. Nilai ini dapat dikatakan tinggi karena usaha kerajinan ini dapat menjual sebanyak 700 produk per bulannya atau 8400 produk per tahun dengan harga jual yang berkisar antara Rp. 50.000 sampai dengan satu juta rupiah. Sehingga dari penerimaan tersebut diperoleh nilai pendapatan sebesar Rp. 587.340.000 setelah dikurangi total biaya yang dikeluarkan. Dalam perhitungan penerimaan, diasumsikan harga jual untuk produk per unitnya rata-rata sebesar Rp.115.000. Sedangkan
penerimaan
pada
UKM
Barokah
diperoleh
sebesar
Rp.234.000.000 dengan jumlah produksinya per tahun sebanyak 36000 unit dengan asumsi harga jual per unitnya rata-rata sebesar Rp.6500. Nilai penerimaan ini tidak jauh dari total biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp.111.910.000. Total biaya tersebut meliputi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yang dikeluarkan terdiri atas gaji pekerja dan pajak, dimana pada gaji pekerja, pembayaran upah disesuaikan dengan jumlah produk yang dapat dihasilkan pekerja per harinya. Pembayaran upah tersebut disesuaikan pula dengan tingkatan produk. Besarnya upah per unit bedasarkan tingkatan produknya ditunjukkan pada Tabel 5. Tabel 5 Nilai upah per unit bedasarkan tingkatan produk Tipe Produk Kerajinan Harga Jual Produk Upah per unit (Rp/unit) Kulit Kayu (Rp/unit) Produk A 2000 500 Produk B 4000 1000 Produk C 9000 2000 Produk D 12000 4000 Produk E 15000 5000 Keterangan : Produk A : pot bunga ukuran kecil Produk B : pot bunga ukuran sedang Produk C : tempat tisu single Produk D : Tempat tisu double Produk E : Pot bunga ukuran besar Untuk tipe produk A dengan harga jual Rp. 2000, tiap unitnya yang dihasilkan diupahi sebesar Rp. 500. Untuk tipe produk B dengan harga jual
Rp. 4000, per unitnya diupahi Rp. 1000. Pada tipe produk C dengan harga jual Rp. 9000, upahnya Rp. 2000 per unitnya. Dan untuk tipe produk D dan E dengan harga masing-masing Rp. 12000 dan Rp. 15000, tiap unit yang dihasilkan dikenakan upah masing-masing Rp. 4000 dan Rp. 5000. Diasumsikan rata-rata setiap harinya pekerja dapat menghasilkan 40 buah/unit tiap tingkatan produk kerajinan. Sehingga gaji yang dibayarkan per bulannya sebesar Rp. 500.000 per orang atau Rp. 90.000.000 per tahunnya untuk seluruh tenaga kerja sebanyak 15 orang. Jumlah biaya untuk gaji tersebut sangat mempengaruhi besarnya total biaya yang dikeluarkan karena memiliki nilai tertinggi. Pada biaya variabel, komponen biaya yang dikeluarkan yaitu untuk pembelian bahan baku beserta biaya angkutnya, penambahan alat pendukung paku kayu per bulan serta upah makan pekerja. Bahan baku yang digunakan berupa kulit kayu akasia yang merupakan kayu produksi Perum Perhutani KPH Bogor pada wilayah BKPH Parung Panjang. Kulit kayu tersebut dibeli sendiri oleh pemilik usaha ini setelah kayu-kayu tersebut terjual pada orang lain. Per ikatnya, kulit kayu tersebut dihargai Rp. 600 dengan kebutuhan per bulannya 100 ikat. Biaya angkut yang dikeluarkan per bulan sebesar Rp. 800.000 untuk 2 truk dengan per truknya terdiri atas 50 ikat kulit kayu. Tiap truk dikenakan biaya sebesar Rp. 400.000. Adapun untuk biaya upah makan pekerja sebesar Rp. 6000 per orang tiap harinya. Jumlah pekerja tersebut hanya untuk 5 orang pekerja, karena sisa pekerja lainnya bekerja sendiri-sendiri di tempat masing-masing, sehingga pengeluaran untuk upah makan dapat diminimalkan. Jumlah biaya yang dikeluarkan ini cukup besar per tahunnya bahkan melebihi biaya bahan baku sebesar Rp. 8.640.000. Untuk tenaga kerja, pemilik usaha sangat memperhatikan sumberdaya manusia yang dimiliki pekerja karena bagi usaha di bidang kerajinan peranan tenaga kerja dapat dikatakan sangat dominan karena sifat usahanya cenderung menggunakan tenaga kerja yang cukup banyak dengan karakter mengandalkan keterampilan kerajinan tangan, dengan teknologi sederhana dan modal yang relatif kecil. Sehingga membutuhkan keahlian dari pekerjaan manusia yang tidak sedikit atau bahkan tidak bisa digantikan oleh mesin. Atas hal tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan ekonomi usaha kerajinan kulit kayu yang dijalankan.
Dari total biaya yang dikeluarkan oleh UKM ini, didapatkan pendapatan per tahunnya sebesar Rp. 122.090.000. Nilai pendapatan ini jauh lebih rendah dengan pendapatan yang diterima UKM Cheklie Art, karena usaha kerajinan kulit kayu ini memasarkan produknya dengan harga jual yang rendah, sehingga memiliki nilai penerimaan yang rendah dan tidak jauh dari total biaya yang dikeluarkan. Dari nilai pendapatan yang diperoleh kedua UKM mitra binaan, mengindikasikan bahwa usaha tersebut mampu menutup keseluruhan pengeluaran dengan penerimaan yang diperoleh dan menghasilkan keuntungan. 5.4
Biaya Transaksi Adanya hubungan kemitraan antara Perum Perhutani KPH Bogor dengan
UKM kerajinan kayu tidak terlepas dari biaya transaksi yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak, berupa biaya-biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka menegakkan hak-hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak yang berlaku. Biaya transaksi muncul ketika individu-individu mengadakan pertukaran hak-haknya dan saling ingin menegakan hak ekslusif yang dimilikinya. Menurut Ostrom et al. (1993), diacu dalam Nugroho (2003), biaya transaksi meliputi biaya informasi, biaya koordinasi dan biaya strategi. Biaya informasi (information cost) adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk mencari dan mengorganisasi data, sedangkan biaya koordinasi (coordination costs) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk waktu, modal, dan personal yang diinvestasikan dalam negosiasi, pengawasan, dan penegakan kesepakatan diantara pelaku. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat informasi, kekuasaan dan sumberdaya lainnya yang tidak sepadan diantara pelaku merupakan biaya strategi (strategic cost). Kuperan et al. (1998) biaya transaksi adalah biaya memperoleh informasi, biaya untuk membangun posisi tawar dan biaya menegakan keputusan yang telah dibuat. Bedasarkan asumsi-asumsi tersebut, penggolongan biaya transaksi dalam hubungan kemitraan ini, meliputi : biaya rekrutment, biaya pembuatan kontrak dan biaya untuk menegakan kontrak. Biaya rekrutment yaitu biaya yang ditimbulkan untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan atau kontrak yang akan dilakukan. Biaya pembuatan kontrak atau biaya negosiasi merupakan biaya yang diperlukan untuk menerima suatu kontrak dengan pihak lain atas suatu transaksi. Sedangkan biaya menegakan
kontrak adalah biaya monitoring yang merupakan biaya yang ditimbulkan karena adanya kegiatan untuk mengawasi pihak lain atau pelaporan atas pelaksanaan kontrak yang dijalani. Pada pihak KPH Bogor, komponen biaya transaksi pada rekrutmen calon mitra, meliputi : biaya fotokopi bahan proposal, biaya survei tempat usaha calon mitra dan biaya rapat. Sedangkan pada biaya pembuatan kontrak yaitu : biaya fotokopi bahan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), materai serta akta notaris. Adapun biaya untuk menegakan kontrak adalah biaya monitoring. Sedangkan biaya transaksi yang dikeluarkan oleh UKM mitra binaan adalah biaya rekrutment berupa biaya untuk bermitra, seperti : biaya transportasi ke kantor KPH Bogor dan fotokopi persyaratan untuk bermitra. Selanjutnya biaya pembuatan kontrak, yaitu biaya untuk mengurus kontrak yang hanya terdiri dari biaya transportasi. Biaya menegakan kontrak yaitu biaya pelaporan atas kerjasama seperti biaya fotokopi data perkembangan usaha, dan biaya transportasi. Komponen biaya-biaya tersebut menyesuaikan pada estimasi biaya transaksi yang dikeluarkan oleh kedua pihak. Berikut dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7 besarnya biaya transaksi yang dikeluarkan oleh pihak Perum Perhutani KPH Bogor dalam menjalankan program kemitraan dengan UKM kerajinan Cheklie Art dan Barokah. Tabel 6 Biaya Transaksi Perum Perhutani KPH Bogor No. Komponen Biaya Transaksi I
II
III
Biaya Rekrutment a. Fotokopi bahan proposal b. Survei usaha calon mitra c. Biaya rapat ( fotokopi bahan rapat dan konsumsi) Total Biaya Pembuatan Kontrak a. Fotokopi bahan SPK b. Materai c. Akte Notaris Total Biaya Menegakan Kontrak a. Monitoring Total Total Biaya Transaksi
Besarnya Biaya Transaksi (Rp/kontrak) 15.000 1.250.000 105.000 1.370.000 25.000 60.000 800.000 885.000 2.250.000 2.250.000 4.505.000
Tabel 7 Biaya Transaksi UKM Kerajinan Kayu Mitra Binaan No.
Komponen Biaya Transaksi
I
Biaya Rekrutmen a. Fotokopi Persyaratan b. Transportasi ke kantor KPH Bogor Total Biaya Pembuatan Kontrak a. Transportasi ke kantor KPH Bogor Total Biaya Menegakan Kontrak a. Fotokopi data perkembangan usaha b. Transportasi Total Total Biaya Transaksi
II
III
Biaya Transaksi (Rp/kontrak) UKM Cheklie Art 1000 18.000 19.000 36.000 36.000 1000 54.000 55.000 110.000
Bedasarkan tabel biaya transaksi, terlihat bahwa minimnya biaya transaksi yang dikeluarkan pihak KPH Bogor maupun UKM Kerajinan mitra binaan. Biaya transaksi tersebut relatif kecil karena tidak banyak bagian-bagian dalam komponen kegiatan yang mengeluarkan biaya transaksi. Estimasi biaya transaksi yang dikeluarkan pihak KPH Bogor dalam melakukan kontrak program kemitraan dengan UKM kerajinan kayu mitra binaan sebesar Rp.4.505.000, dimana biaya transaksi terbesar terdapat pada komponen biaya untuk menegakan kontrak sebesar Rp.2.250.000. Komponen biaya yang tinggi ini disebabkan adanya monitoring yang dilakukan setiap tiga kali dalam setahun. Monitoring yang dilakukan melalui pengecekan langsung ke tempat usaha dengan 1 tim survei sebanyak 2 orang dan dengan biaya perjalanan per orang sebesar Rp.125.000. Dari total biaya transaksi yang dikeluarkan perusahaan tersebut dapat diketahui nilai biaya transaksi tersebut dapat dikatakan tinggi dari pinjaman yang diberikan KPH Bogor terhadap UKM Cheklie Art sebesar Rp. 11.000.000, karena hampir mencapai 50% dari pinjaman sehingga pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan perusahaan menjadi lebih besar yang menjadikan hubungan kemitraan yang dilakukan kurang efisien. Sedangkan estimasi biaya transaksi yang dikeluarkan oleh UKM mitra binaan seluruhnya berjumlah Rp.110.000 dalam sekali kontrak yang dilakukan. Biaya transaksi ini relatif kecil karena dalam perekrutan dan pembuatan kontrak semua bahan keperluan telah dipersiapkan oleh pihak KPH Bogor sehingga pihak
UKM hanya mengeluarkan biaya fotokopi untuk persyaratan berkontrak serta biaya transportasi yang dikeluarkan untuk mengurusi kontrak dan pelaporan usaha. Sehingga terlihat bahwa pihak Perhutani lebih aktif dalam menjalankan kemitraan. Komponen biaya transaksi tertinggi diperoleh pada estimasi biaya transportasi ke kantor KPH Bogor, dimana hal tersebut dapat dipengaruhi oleh lokasi atau jarak tempuh antara tempat usaha mitra binaan dengan kantor KPH Bogor. Semakin jauh jarak tempuh maka kemungkinan biaya transaksi yang dikeluarkan akan semakin besar. Pada UKM Barokah, dapat diketahui dari tabel bahwa UKM ini tidak mengeluarkan biaya transportasi. Hal ini dikarenakan dalam pengurusan kontrak serta penegakannya diwakili oleh LSM yang membantu kegiatan kemitraan ini. Mengacu pada pengertian biaya transaksi menurut Ostrom et al. (1993), komponen biaya transportasi ini termasuk dalam biaya koordinasi, dimana pada prinsipnya semua kegiatan membutuhkan biaya koordinasi, yaitu : negoisasi, pengawasan, dan penegakan kesepakatan agar kegiatan yang dijalani dapat terlaksana dengan baik. Dari besarnya estimasi biaya transaksi yang ditimbulkan atas kontrak yang dilakukan ini, biaya transaksi yang dikeluarkan agent relatif kecil dibandingkan hasil pendapatan tiap tahunnya yang diperoleh sehingga agent atau mitra tidak terlalu mempermasalahkan biaya yang mereka keluarkan tersebut. Besarnya biaya transaksi dapat dipengaruhi oleh adanya ketidaksepadanan informasi (assymetric information) yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Asymetric information terdapat dalam setiap hubungan transaksional dan cenderung opportunis, dimana perilaku opportunis digambarkan sebagai perilaku yang berusaha mencapai keinginan dengan segala cara bahkan dengan cara ilegal sekalipun. Assymetric Information muncul karena umumnya pihak agent menguasai informasi tentang keragaan (work effort) yang ada pada dirinya, sedangkan informasi tentang keragaan agent yang dimiliki oleh principal sangat terbatas. Contohnya dari dua pihak yang melakukan kontrak, salah satu pihak (principal) kesulitan untuk mengakses informasi tentang partner kontrak (reputasi, track record), kualitas property rights yang akan dipindahkan, termasuk di dalamnya kerangka kontrak, pengawasan dan penegakan aturan kontrak. Ketika
informasi yang ada terlalu sering berubah, maka akan muncul kecenderungan terjadinya ketidaksepadanan informasi (asymmetric information). Suatu kemitraan dapat dikatakan berhasil apabila biaya transaksi yang dikeluarkan antara principal-agent rendah. Biaya transaksi dapat terjadi karena adanya ketidaksepadanan informasi antara pihak-pihak yang terlibat. Situasi biaya transaksi tinggi yang terjadi akan membuka peluang timbulnya moral hazard atau perilaku ingkar janji dari pihak agent. Jika situasi ini berlangsung terus, maka kegiatan kemitraan yang dilakukan tidak akan berjalan efektif, dapat disebabkan karena adanya penyimpangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban atas kontrak yang disepakati. Biaya transaksi dalam pelaksanaan kemitraan berperan penting karena menentukan tingkat efisiensi suatu hubungan antar pelaku ekonomi di pasar (North 1991, diacu dalam Priyono 2004) termasuk pula hubungan antara UKM kerajinan Mitra Binaan dengan KPH Bogor.
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan 1. Kemitraan yang dilakukan antara KPH Bogor dengan UKM Kerajinan kayu mitra diawali dengan pemilihan usaha kecil yang memiliki kriteria tertentu yang telah ditetapkan, yaitu: (1) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bentuk badan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau berbadan hukum dan usaha tersebut berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan (2) Usaha tersebut telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun yang mempunyai prospek usaha untuk dikembangkan dan diprioritaskan pada bidang yang bersangkut paut dengan Perhutanan. 2. Pelaksanaan kemitraan Perum Perhutani KPH Bogor dengan UKM kerajinan kayu mitra telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati dengan bantuan yang diberikan KPH Bogor terhadap UKM kerajinan kayu Mitra Binaan berupa dana pinjaman modal dan pembinaan pemasaran, manajerial dan teknik produksi dan pada pihak UKM Mitra Binaan dana pinjaman dikembalikan secara tertib. Adanya hak dan kewajiban dalam suatu kontrak dapat menentukan secara jelas tanggungjawab kedua belah pihak, sehingga resiko ingkar janji (moral hazard) dapat dihindari. 3. Biaya transaksi yang dikeluarkan pihak KPH Bogor dalam melakukan kontrak program kemitraan dengan UKM kerajinan kayu mitra binaan sebesar Rp.4.505.000, dan pada pihak usaha kerajinan Mitra Binaan sebesar Rp.110.000, dimana biaya transaksi kemitraan ini, meliputi : biaya rekrutmen, biaya pembuatan kontrak, dan biaya untuk menegakan kontrak. Biaya transaksi pada KPH Bogor cukup besar dibandingkan pinjaman modal yang diberikan, dikhawatirkan dapat mengurangi efisiensi kemitraan yang dilakukan.
4. Nilai pendapatan per tahun yang diterima UKM Cheklie Art dan UKM Barokah atas usaha yang dijalankan masing-masing sebesar Rp. 965.340.000 dan
Rp. 122.090.000. Pendapatan yang diperoleh kedua
UKM mitra binaan ini mampu menutup keseluruhan pengeluaran dengan penerimaan yang diperoleh dan menghasilkan keuntungan. 5. Adanya unit organisasi yang menangani program kemitraan pada KPH Bogor dan kriteria serta persyaratan dalam pemilihan calon mitra (agent) dapat meminimalkan resiko salah memilih mitra karena memiliki cukup informasi mengenai agent yang akan melakukan kontrak, dan pada kondisi setelah kontrak disepakati (ex post), resiko agent ingkar janji (moral hazard) dapat dihindari karena adanya suatu perjanjian formal secara tertulis yang yang memuat hak, kewajiban dan aturan main dari kedua belah pihak serta monitoring pelaksanaan kontrak. Dengan kondisi tersebut, biaya transaksi yang muncul dapat berkurang sehubungan dengan pembuatan kontrak sehingga hubungan kemitraan yang dilakukan dapat berjalan efektif dan menguntungkan kedua belah pihak.
6.2 Saran 1. Kemitraan usaha memerlukan adanya komitmen yang kuat diantara pihakpihak yang bermitra dan kesiapan yang akan bermitra, terutama pada pihak UKM yang umumnya tingkat manajemen usaha dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah, agar mampu berperan sebagai mitra yang handal. 2. Dengan besarnya estimasi nilai biaya transaksi perusahaan tersebut, disarankan agar KPH Bogor dapat meningkatkan pembinaan terhadap usaha-usaha kecil lainnya sehingga kemitraan yang dilakukan lebih efisien.
DAFTAR PUSTAKA
[Anonim]. 2010. Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Diakses melalui http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_1995.pdf. [10 Agustus 2011] Fadloli Farieq. 2005. Kajian Pelaksanaan Kemitraan Antara PT. Saung Mirwan dengan Mitra Tani Edamame di Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor. [skripsi]. Bogor: Fakultas Pertanian IPB. Gray C Simanjuntak P, Sabur LK, Maspaitela PFL, Varley RCG. 1997. Pengantar Evaluasi Proyek. Edisi Kedua, cetakan Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hafsah MJ. 2000. Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Nugroho B. 2002. Analisis Biaya Proyek Kehutanan. Bogor: Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. __________. 2003. Kajian Institusi Pelibatan Usaha Kecil Menengah Industri Pemanenan Hutan Untuk Mendukung Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. [disertasi]. Bogor: Program Pasca Sarjana IPB. __________. 2010a. Analisis Investasi Proyek Kehutanan dan Pertanian: Pendekatan Ekonomi Keteknikan. Bogor: Fakultas Kehutanan Institut Petanian Bogor. __________. 2010b. Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat. Jurnal Manajemen Hutan Tropika 16 (3) : 123-124. [Perum Perhutani]. 2006. Pedoman Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Jakarta : Perum Perhutani Jakarta. [Perum Perhutani]. 2010. Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (DPPL) Perum Perhutani. Jakarta : Perum Perhutani Jakarta. [Perum Perhutani]. 2010. Laporan Triwulan Perum Perhutani KPH Bogor 2010. Bogor : Perum Perhutani KPH Bogor. Putro FS. 2008. Kajian Kemitraan Peternak Sukabumi dengan Perusahaan Kampoeng Ternak Terhadap Pendapatan Peternak. [skripsi]. Bogor : Fakultas Pertanian IPB. Priyono BM. 2004. Biaya Transaksi dan Pengaruhnya dalam Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari. [tesis]. Bogor: Program Pasca Sarjana Fakultas Kehutanan IPB.
Rahmana A. 2008. Kemitraan Usaha dan Masalahnya-Usaha Kecil Menengah. Diakses melalui http://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/kemitraanusaha-dan-masalahnya. [6 Juli 2011]. Simanjuntak G. 2005. Analisis Kemitraan Antara Usaha Kecil Menengah Industri Pemanenan Hutan (IPH) dengan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT Toba Pulp Lestari, Tbk. Porsea, Sumatera Utara. [skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB. Yogayanti O. 2005. Tinjauan Aspek Institusi Dalam Kegiatan Penananaman di Perum Perhutani (Studi Kasus di BKPH Nglebur KPH Cepu). [skripsi]. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.
LAMPIRAN
LAMPIRAN
Lampiran 1 Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Bogor
Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Bogor ADMINISTRATUR/KKPH BOGOR WAKIL ADMISTRATUR
DANRU Kasi Pengelolaan SDHL
KSS RUPHR
Kaur Bina Usaha
KSS AEJ
Kaur AEJ
Asper/KBKPH
KSS Teknik&Kap
KSS Perencanaan dan Tanaman
KSS PHBM
Ka ur
Kaur
Kaur
Kaur
Produks i
Perencanaan
Li ngkungan
PKBL
POLMOB
Kepala TU
Penguji
Kaur
Kayu Tk II
Keuangan
Kaur SDM
Kaur Rehabilitas i & Pengembangan
Kaur Hugra
Kaur Bina Program
Kaur Tanaman Kaur SIM
Kaur Umum
Lampiran 2 Formulir Proposal Bantuan Pembinaan PKBL
PROPOSAL BANTUAN PEMBINAAN P K B L
Nomor
:…………, ………………….
Lampiran
:
Perihal : Permohonan Bantuan Pembinaan P K B L.
Kepada Yth. Adm. Perhutani / KKPH Bogor di CIBINONG Dalam rangka meningkatkan usaha, perkenankanlah kami mengajukan Proposal Pembinaan Usaha Kecil & Koperasi sebagaimana diatur dalam SK Menteri Keuangan RI No. 316/KMK016/1994, adapun permohonan kami tersebut berupa modal usaha
sebesar
……………………………..…………………… (…………………………………………………….). Sebagaimana bahan pertimbangan kami sampaikan informasi/data-data sbb. I.
BIODATA 1. Nama Lengkap
:
2. Tempat / tgl. Lahir
:
3. Jenis Kelamin
:
4. Status Perkawinan
:
5. Kebangsaan
:
6. Alamat Rumah
:
( sejelas-jelasnya)
7. Nomor Telepon
:
:
Rp.
8. K T P
II.
No.
:
9. Pendidikan Terakhir
:
10. Jabatan di Perusahaan
:
11. Nama Istri / Suami
:
DATA PERUSAHAAN 1. Nama Perusahaan
:
a. Akte Perusahaan :
III.
b. Ijin Usaha No.
:
c. Dikeluarkan di / tgl.
:
2. Bidang Usaha
:
3. Jenis Usaha
:
4. Berdiri sejak
:
5. Alamat Perusahaan
:
6. N P W P
:
7. Rekening Nomor
:
a. Nama Bank
:
b. Alamat Bank
:
RIWAYAT SINGKAT 1. Nilai Asset / Aktiva (saat ini) a. Tanah
: Rp.
b. Bangunan
: Rp.
c. Persediaan
: Rp.
d. Alat Produksi
: Rp.
e. K a s
: Rp.
f. Piutang
: Rp.
g. Inventaris Kantor
: Rp.
h. Lain – lain
: Rp.
Jumlah 2. Penjualan (Omset)
: Rp.
a. Besarnya penjualan untuk 3 (tiga) tahun terakhir : No
Tahun …..
Jenis Usaha
Tahun ……
Tahun …….
1. 2. 3. Jumlah b. Kualitas
: Lokal , Nasional , Ekspor
c. Besarnya keuntungan (laba bersih) per bulan
: Rp.
d. Besarnya laba bersih yg bisa ditabung per bulan
: Rp.
3. Neraca / Laporan Keuangan terakhir
: (terlampir)
4. Bahan Baku& Penolong (saat ini): No
Nama Bahan Baku
Kebutuhan RatarataPer bulan
Sumber
1. 2. 3. 5. Produksi saat ini : No
Jenis Produksi
Kapasitas Produksi
Alat yg dipakai
1. 2. 3. 6. Penggunaan Teknologi
: a. Tradisional b. Mesin Semi Otomatis c. Mesin Otomatis
7. Desain / jenis / harga
: Selera sendiri / selera konsumen / pasar *)
………………………………………………………………………
8. P e m a s a r a n
:
a. Jumlah penjualan bulan terakhir
: Rp.
b. Jumlah penjualan rata-rata
: Rp.
c. Volume penjualan
: Rp.
d. Daerah pemasaran - Lokal
(setempat)
: Rp.
- Regional (antar kabupaten)
: Rp.
- Nasional (antar propinsi)
: Rp.
- Ekspor
: Rp.
(Internasional)
e. Distribusi
: Langsung, Perantara
9. Tenaga Kerja (saat ini)
:
a. Jumlah tenaga kerja / anggota b. Pendidikan terakhir c. Pendidikan terendah
d. Pendidikan / kursus / pelatihan yg pernah diikuti oleh karyawan : * Jenis Pendidikan
* Jumlah tenaga ahli
…………………….....
........…………………..
………………………..
………………………..
e. Jam Kerja f.
Keahlian * Bidang keahlian
* Jumlah tenaga ahli
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
g. Upah rata-rata tiap karyawan
IV.
RENCANA PENGEMBANGAN USAHA 1. Pengembangan modal usaha Bantuan
modal
usaha
dari
Perhutani
akan
dipergunakan
………………..……………………………, kebutuhan sebagai berikut: a. ……………....................................
:Rp. …………………......
b. ……………………………………
: Rp. ………..………........
untuk
c. ………………………………….....
: Rp. ………..…………...
d. ………………………………….....
: Rp. ……………….……
e. …………………………………....
: Rp. ……………..……...
J u m l a h
: Rp. ................................
2. Kesanggupan mengangsur pinjaman modal a. Lama mengangsur
:
: …………………………
bln
b. Jumlah setiap angsuran : ………………………… bln c. Tingkat suku bunga
: …………………………
bln
d. Masa tenggang mulai mengangsur : ……………...bln 3.
Rencana pengembangan usaha per tahun
No
U r a i a n
Tahun I
: Tahun II
Tahun III
1.
Tenaga kerja
2.
Produksi
3.
Modal kerja
Rp.
/bln
Rp.
/bln
Rp.
/bln
4.
Omset
Rp.
/bln
Rp.
/bln
Rp.
/bln
5.
Laba Bersih
Rp.
/bln
Rp.
/bln
Rp.
/bln
6.
Tabungan
Rp.
/bln
Rp.
/bln
Rp.
/bln
7.
Jumlah Konsumen
Rp.
/bln
Rp.
/bln
Rp.
/bln
Bersama ini kami menyatakan juga bahwa sampai saat ini belum / tidak dalam pembinaan BUMN lain diluar Perum Perhutani. Demikian permohonan ini kami sampaikan sebagai bahan untuk penilaian atas kelayakan usaha kami. …………… , ………………………
Meterei Rp. 6.000,-
(………………………………. ) Tembusan Kepada Yth.
:
1. Kantor Dep. Kop & PKM Kab. / Kodya Dati II ………….. 2. Koordinator BUMN Pembina LAMPIRAN – LAMPIRAN
:
1.
Fotocopy KTP suami & istri.
2.
Fotocopy Kartu Keluarga.
3.
Fotocopy Perijinan ( HO, SITU, TDP, SIUP, NPWP ).
4.
Laporan Keuangan / Neraca Tahun Terakhir.
5.
Surat Rekomendasi.
Lampiran 3 Formulir Berita Acara Penilaian Proposal
PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT & BANTEN KPH BOGOR BERITA ACARA PENILAIAN PROPOSAL NO.
/017.4/TKU/BGR/III
Berdasarkan Surat Perintah Kepala Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten No.
/
/Bin SDH/III tanggal .........................20......., kami yang bertanda tangan dibawah ini telah melaksanakan
penilaian
proposal
Calon
...........................................................
Mitra
Alamat
Binaan
a.n
..............................
................................................................................................................................. Jenis usaha ...................................................... dengan hasil sebagai berikut :
1. Aspek Pasar
a. Permintaan rata-rata perbulan
= ...................................
b. Penyerahan rata-rata perbulan
= ...................................
c. Permintaan : Penyerahan x 100 % = ............... : ................ x 100%
................................... d. Laju peningkatan penyerahan per bulan = .................................... e. Prospek baik / tidak baik
2. Aspek Produksi
Banyaknya faktor produksi dan biaya produksi perbulan untuk :
No
Uraian
1
D/S
2
I
Bahan Baku :
II
Tenaga Kerja
III
Alat :
IV
Lain-lain :
Harga
Vol
3
(Rp)
4
Jumlah Faktor
Biaya
Produksi/Bulan Produksi/Bulan (3x4)
(5x6)
6
7
5
JUMLAH
3. Aspek Modal a. Kekayaan Usaha saat penilaian No
Uraian
I
Bahan baku :
II
Persediaan :
III
Alat - Alat :
IV
Piutang :
V
Saldo Kas :
VI
Saldo Bank :
Satuan
Volume
Harga (Rp)
Jumlah (Rp)
JUMLAH
b. Nilai equity = Kekayaan Usaha =
X 100 % =
Biaya Prod / Bulan Memenuhi / tidak memenuhi syarat
c. Kekurangan modal sebesar : Rp. ………………… – Rp.............................. = Rp. ..........................
4. Aspek Kinerja Usaha a. Rentabilitas Rp. .......................... X 100 % = ..........% faktor konversi = .......... % Rp. ..........................
Besarnya pinjaman = .................. % X Rp. ................. = Rp. .................
b. Solvabilitas Total hutang max = Rp._______________.= Rp.................................
c. Ybs dalam keadaan berhutang kepada ................................................... Rp. .............................................
5. Kesimpulan Besarnya pinjaman yang dapat diberikan adalah : Rp.
+ Rp.
= Rp. 2
Dibulatkan = Rp. ................................................... (
)
Bogor, ..............................20........
Pihak yang dinilai :
Petugas Penilai :
1. KSS PHBM & BL
(…………………… )
2.Asper/KBKPH
(…………………… )
3. Staf PKBL Bid. Keuangan 4. Staf PKBL Bid. Teknik
(………………..) ( ……………… )
Menyetujui :
Mengetahui :
Adm. Perhutani/KKPH Bogor
Wakil Administratur Ketua Tim PKBL
--------------------------------------
-----------------------------------
Lampiran 4 Surat Perjanjian Kerjasama antara UKM Cheklie Art (CV Marga Yasa Artha) dengan KPH Bogor
PERJANJIAN PINJAMAN MODAL PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) ANTARA PERUM PERHUTANI KPH BOGOR DENGAN CV. MARGA YASA ARTA
NOMOR : 03/PKS-PKBL/BGR/III/2004 SK ADM/KKPH-BOGOR/ NOMOR : 110/KPTS/BGR/III/2004
Pada hari ini, Selasa tanggal 1 (satu) bulan Oktober tahun Dua Ribu Empat (1/10/2004) bertempat di Kantor Perum Perhutani KPH Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.
Ir. Teguh Purwanto, MBA
:
Administratur Perum Perhutani / Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor , beralamat di Jalan KSR. Dadi Kusmayadi, Kelurahan Tengah, Komplek Perkantoran Pemda Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani ), selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2.
Budi Prasetyo
:
Wiraswasta bidang kerajinan kayu yang beralamat di Perum Bojong Depok Baru II Jalan Cendrawasih Blok AM No.5 Cibinong-Bogor, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MARGA YASA ARTA untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menyatakan setuju, sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan PERJANJIAN PINJAMAN MODAL PKBL ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1 OBYEK PERJANJIAN 1. Perjanjian ini merupakan pemberian pinjaman modal kerja sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang akan dipergunakan modal usaha kerajinan.
Pasal 2 KETENTUAN TENTANG PINJAMAN
Pembayaran kembali dana pinjaman yang telah diterima berdasarkan pasal 1 tersebut diatas beserta bunganya yang besar dan tanggal pembayaran ditetapkan oleh PIHAK KESATU, harus dibayar secara berangsur-angsur setiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. PIHAK KESATU sepakat untuk memberikan pinjaman tersebut Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA, secara tunai/giral dan sekaligus berangsur-angsur bedasarkan keperluan nyata PIHAK KEDUA setelah perjanjian ini ditandatangani. 2. PIHAK KEDUA wajib mempergunakan pinjaman tersebut semata-mata hanya untuk keperluan tersebut pada pasal 1. 3. Masa pengembalian pinjaman disepakati maksimum 30 (tiga puluh) bulan, dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan tetap membayar bunga, terhitung mulai perjanjian ini ditandatangani. 4. Terhadap pinjaman ini PIHAK KEDUA berkewajiban membayar bunga 12% per tahun dari sisa pinjaman. 5. Jumlah dan jadwal angsuran pinjaman ditetapkan sebagaimana tertera pada lampiran perjanjian ini. 6. Cara pembayaran angsuran tersebut butir (5) diatas pada dasarnya dilakukan PIHAK KEDUA di Kantor PIHAK KESATU atau di BRI Cabang Bogor dengan No. Rek 0012.01.000197.30.9 atas nama Perum Perhutani KPH Bogor. 7. Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari PIHAK KEDUA tidak mengangsur, maka akan dikenakan denda (penalty) tambahan sebesar 1,5% (satu setengah persen) untuk setiap bulannya dari pinjaman tunggakan (pinjaman pokok dan bunga). 8. Pembayaran angsuran pokok dan bunga yang dilakukan melalui Kantor Perum Perhutani KPH Bogor dianggap sah apabila didukung oleh kuitansi yang ditandatangani oleh Bendaharawan Kantor PIHAK KESATU kecuali jika lewat Bank dengan bukti transfer. 9. Selambat – lambatnya pada tanggal 1 Oktober 2007 pinjaman yang telah diberikan harus dibayar lunas. Pasal 3 JAMINAN
1. PIHAK KEDUA dengan ini menyerahkan jaminan kepada PIHAK KESATU berupa ; Counter Cheklie Art dari Sarinah dan Nazwa Art. 2. Atas jaminan tersebut selanjutnya akan dibuatkan Surat Kuasa Menjual / Surat Pernyataan yang diperlukan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dan apabila diperlukan akan dipasang Hak Tanggungan dan / atau Fidusia atas permintaan PIHAK KESATU yang biayanya akan ditanggung PIHAK KEDUA. 3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa Agunan yang diberikan kepada PIHAK KESATU tidak diperoleh dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, tidak melanggar hak paten atau hak lain yang dimiliki PIHAK Ketiga. 4. Apabila terjadi tuntutan terhadap Agunan tersebut, PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta PIHAK KEDUA akan mengambil segala tindakan hukum yang perlu termasuk ke pengadilan.
5. Apabila tuntutan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini dikabulkan oleh pengadilan atau oleh badan apapun, maka PIHAK KEDUA menjamin bahwa Agunan tersebut tetap dapat digunakan dan menjadi milik PIHAK PERTAMA. Pasal 4 PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
1. PIHAK KESATU wajib melakukan pemeriksaaan atas usaha PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta meningkatkan mutu hasil. 2. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan bulanan dan triwulan mengenai pelaksanaan / kemajuan usahanya kepada PIHAK KESATU. 3. PIHAK KESATU wajib melakukan pemantauan / monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pasal 1. 4. PIHAK KEDUA wajib membuka rekening tabungan pada Bank BRI setempat dan setiap akan mencairkan dananya mengajukan permohonan ijin secara lisan / tertulis dengan rencana yang nyata kepada PIHAK KESATU atau petugas yang ditunjuk sampai seluruh pinjamannya terpakai habis. Pasal 5 SANKSI 1. Apabila PIHAK KEDUA selama 12 bulan berturut – turut tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman dan bunga maka dinyatakan sebagai cidera janji. 2. Kepada PIHAK KEDUA yang cidera janji tersebut maka PIHAK KESATU berhak untuk menjual Agunan dimaksud ayat 1 pasal 3 perjanjian ini. Pasal 6 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE) 1. Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan prestasinya maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure) untuk mendapatkan persetujuan PIHAK KESATU tentang terjadinya force majeure tersebut. 2. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah PIHAK KESATU menerima pemberitahuan tentang terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure) dari PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU belum memberikan jawaban maka PIHAK KESATU dianggap telah menyetujui keadaan memaksa tersebut. 3. Pernyataan adanya keadaan memaksa (Force Majeure) tersebut harus dikuatkan dengan keterangan tertulis dari instansi yang berwenang. 4. Karena keadaan memaksa (Force Majeure) tersebut maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing dapat meninjau kembali perjanjian ini atas dasar evaluasi bersama. Pasal 7 PENGHENTIAN PINJAMAN
PIHAK KESATU berhak untuk menghentikan pinjaman ini dan menagih pinjaman tersebut dan atau sisanya yang belum dibayar beserta bunganya dengan seketika serta sekaligus dan tunai, setelah diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali apabila : 1. PIHAK KEDUA tidak menggunakan pinjamannya untuk keperluan selain yang telah disetujui oleh PIHAK KESATU sesuai dengan pasal 1 atau pasal 4 melanggar ayat 2 atau ayat 4 perjanjian ini. 2. PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajibannya untuk membayar jumlah pinjaman yang telah diambil beserta bunganya menurut yang ditentukan dalam perjanjian ini. 3. Harta benda milik PIHAK KEDUA seluruhnya atau sebagian disita oleh pihak lain, setelah persitaan itu disahkan oleh yang berwajib. 4. PIHAK KEDUA mengajukan permintaan pailit atau dinyatakan pailit. 5. PIHAK KEDUA terkena kasus tersebut pasal 5 ayat 2 perjanjian ini dengan catatan kekurangan nilai jual Agunan dilunasi PIHAK KEDUA seketika atau sekaligus sedang kalau lebih besar maka kelebihannya diserahkan kepada PIHAK KEDUA seketika itu juga. Pasal 8 PERSELISIHAN 1. Semua perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul (terjadi) antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. 2. Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan dan memilih kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor. 3. Selama berlangsungnya proses penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah dan atau Pengadilan Negeri, maka ketentuan – ketentuan pada pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 tetap dilaksanakan.
Pasal 9 KETENTUAN LAIN – LAIN Perubahan – perubahan yang dikehendaki dan disepakati oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA maupun segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur atau ditetapkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pasal 10 JIKA PIHAK KEDUA MENINGGAL PIHAK KEDUA bersedia menjadi peserta Asuransi. Binaan membayar premi asuransi Jiwa Wana Artha Life, sehingga hal PIHAK KEDUA meninggal dunia maka kewajibannya kepada PIHAK KESATU beralih sepenuhnya kepada Penanggung (Wana Artha Life). Dengan membayar premi sesuai perjanjian atas nilai hutang yang dipinjamkan. Pasal 11 LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Lampiran-lampiran dalam perjanjian ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. 2. Lampiran-lampiran sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan ayat 1 pasal ini adalah sebagai berikut ; Lampiran I : Jadwal waktu pengembalian pinjaman dana Lampiran II : Surat Kuasa menjual dan melelang jaminan
Pasal 12 PENUTUP 1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya sampai dengan tanggal 1 Oktober 2007. 2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama kekuatannya diatas kertas bermaterai secukupnya, satu lembar untuk PIHAK KESATU dan satu lembar untuk PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA Pemilik Usaha
( Budi Prasetyo )
PIHAK PERTAMA Administratur Perhutani/KKPH Bogor
(Ir. Teguh Purwanto, MBA) Mengetahui
SAKSI PIHAK II ( Hasanah Lingga Sari )
SAKSI PIHAK I ( Ukar )
Lampiran 5 Surat Kuasa Menjual Agunan pada UKM Cheklie Art
SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama
: Budi Prasetyo
Pekerjaan
: Wiraswasta
Alamat
: Perum Bojong Depok Baru II Jalan Cendrawasih Blok AM No. 5 Cibinong-Bogor Telp. ( 021 ) – 8764758
Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.
Dengan ini memberi kuasa kepada :
Nama
: Ir. Teguh Purwanto, MBA
Pekerjaan
: Administratur Perhutani/KKPH Bogor
Alamat
: Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Perkantoran PEMDA Cibinong, Bogor Tlp. (021) 87907626.
Atau Pejabat yang ditunjuk oleh Perum Perhutani KPH Bogor. Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.-
KHUSUS-
Untuk menjual dan/atau melepaskan hak atas agunan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
Guna keperluan tersebut diatas, Penerima Kuasa berhak menghadap notaris dan/atau pihak yang berwenang untuk mengadakan Perjanjian Jual Beli dan/atau pelepasan hak, menerima harga penjualannya, memberikan tanda penerimaan yang sah, memberikan keteranganketerangan, meminta membuat akta-akta atau surat-surat yang diperlukan, menyelesaikan dan
menandatanganinya serta pada umumnya melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan berguna oleh Penerima Kuasa tanpa kecuali walaupun untuk sesuatu tindakan diperlukan Surat Kuasa yang lebih sempurna, yang tidak terlepas dari Surat Kuasa ini guna terlaksananya maksud tersebut diatas.
Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
Bogor, 28 September 2004 Yang menerima kuasa,
Yang memberi kuasa,
Administratur/KKPH Bogor
Mitra Binaan PUKK
Ir. Teguh Purwanto, MBA
Budi Prasetyo
NPP. 710 024 509
Lampiran 6 Surat Pernyataan Kesediaan Memberikan Agunan UKM Cheklie Art
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: Budi Prasetyo
No. KTP
: 32.03.17.1009/88/481
Alamat
: Perum Bojong Depok Baru II Jalan Cendrawasih Blok AM No. 5 Cibinong-Bogor Telp. ( 021 ) – 8764758
Adalah calon mitra binaan PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) KPH Bogor Tahun 2004, dengan ini menyatakan bahwa saya : ” BERSEDIA MEMBERIKAN AGUNAN YANG BESARNYA SESUAI DENGAN JUMLAH PINJAMAN SAYA”
Apabila ternyata saya tidak melaksanakan atau ingkar janji, saya bersedia menerima sanksi sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku di Perum Perhutani.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
Cibinong, September 2004 Saksi
(Hasanah Lingga sari)
Yang membuat pernyataan,
(Budi Prasetyo)
Lampiran 7 Surat Pernyataan Kesepakatan Kontrak
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: Budi Prasetyo
No. KTP
: 32.03.17.1009/88/481
Alamat
: Perum Bojong Depok Baru II Jalan Cendrawasih Blok AM No. 5 Cibinong-Bogor Telp. ( 021 ) – 8764758
Adalah calon mitra binaan PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) KPH Bogor tahun 2004, dengan ini menyatakan bahwa saya : 1. Sanggup dan bersedia untuk melakukan kewajiban saya dalam membayar angsuran (pokok dan bunga) pinjaman setiap bulannya ke Kantor KPH Bogor atau ke Bank BRI sesuai dengan jumlah perincian yang telah ditetapkan. 2. Bersedia membuat laporan Triwulan mengenai kemajuan usaha, baik laporan keuangan maupun laporan operasional dan mengirimkannya ke Kantor KPH Bogor. 3. Sanggup memberikan data laporan atau Neraca Rugi / Laba dalam kegiatan usaha saya apabila diminta oleh Perum Perhutani. 4. Bersedia mentaati dan melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman Modal PUKK Perum Perhutani KPH Bogor. Apabila ternyata saya tidak melaksanakan atau ingkar janji, saya bersedia mendapat sanksi yang telah ditetapkan oleh Perum Perhutani dan Undang – Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Bogor,September 2004 Saksi
( Hasanah Lingga sari )
Yang membuat pernyataan,
( Budi Prasetyo )
Lampiran 8 Formulir Monitoring Mitra Binaan PKBL
MONITORING MITRA BINAAN PKBL KPH BOGOR
Nama mitra binaan
: .....................................................................................
Alamat
: .....................................................................................
Jenis usaha
: .....................................................................................
Tahun pinjaman
: ......................................................................................
Jumlah pinjaman
: ......................................................................................
Tahun mulai usaha
: .....................................................................................
Kondisi awal usaha
: ......................................................................................
Kondisi sekarang
: ......................................................................................
1. Modal saat ini : 2. Jenis barang yang diusahakan : 3. Omset per bulan : 4. Ruang lingkup pemasaran : 5. Lain-lain :
Bogor,.................... Petugas monitoring
1. ...........................(
)
Lampiran 9 Perhitungan Pendapatan UKM Cheklie Art Tabel Perhitungan komponen biaya total UKM ‘Cheklie Art’ Komponen
Jumlah
Biaya
Jumlah (Rp)
(satuan)
(Rp/satuan)
Biaya (Rp/tahun)
Biaya Tetap -Gaji pekerja
4 orang
50.000
200.000
57.600.000
3 orang
35.000
105.000
30.240.000
6 orang
20.000
120.000
34.560.000
Total
122.400.000
-Pajak
60.000/bulan
-Depresiasi
4 tahun
720.000
40.000 (nilai
7000.000
sisa alat)
(harga alat)
Total Biaya Tetap
1.740.000
124.860.000
Biaya Variabel -Bahan Baku Kayu Jati
3 m3 /bulan
4.500.000/m3
13.500.000
162.000.000
-Kayu Mahoni
3 m3 /bulan
2.400.000/m3
7.200.000
86.400.000
-Listrik
450.000/bulan
5.400.000
Total Biaya Variabel
253.800.000
Total Biaya (Biaya Tetap + Biaya Variabel)
378.660.000
Tabel Perhitungan pendapatan UKM ‘Cheklie Art’ Komponen
Jumlah unit produksi
Harga Jual
Nilai (Rp/tahun)
Penerimaan (Jumlah produksi x
700 unit / bulan x 12 =
115.000/unit
966.000.000
8400 unit/tahun
harga) Biaya Total Pendapatan (Nilai penerimaan-nilai
378.660.000 587.340.000
total biaya)
Lampiran 10 Perhitungan Pendapatan UKM Barokah Tabel Perhitungan komponen biaya total UKM ‘Barokah’ Komponen
Jumlah
biaya
Jumlah (Rp)
(satuan)
(Rp/satuan)
Biaya (Rp/tahun)
Biaya Tetap -Gaji pekerja
15 orang
500.000/orang
7.500.000
90.000.000
-Pajak
250.000 Total Biaya Tetap
90.250.000
Biaya Variabel -Bahan baku kulit kayu
100
600/ikat
60.000
720.000
ikat/bulan
-Biaya angkut
2 truk/bulan
400.000/truk
800.000
9.600.000
-Paku kayu
50 kg/bulan
500/kg
25000
300.000
5 orang
6000/orang
30.000
8.640.000
-upah makan -Listrik
2.400.000 Total Biaya Variabel
21.660.000
Total Biaya (Biaya Tetap + Biaya Variabel)
111.910.000
Tabel Perhitungan pendapatan UKM ‘Barokah’ Komponen
Jumlah unit produksi
Harga Jual
Nilai (Rp/tahun)
Penerimaan (Jumlah produksi x
3000 unit / bulan x 12
6.500/unit
234.000.000
= 36000 unit/tahun
harga) Biaya Total
111.910.000
Pendapatan (Nilai
penerimaan-
nilai total biaya)
122.090.000
Lampiran 11 Gambar Produk dan Tempat Usaha Kerajinan Mitra Binaan Gambar produk kerajinan kayu UKM ‘Cheklie Art’
Gambar produk dan tempat usaha kerajinan kulit kayu UKM ‘Barokah’
