KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT PENGELOLAAN B3 Subdirektorat Penanganan B3
LAPORAN SOSIALISASI HIBAH LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Gedung Manggala Wanabakti 26 - 27 April 2017
oleh : Aditya Febrian Masri Nina Romapurnamasari
I.
Pelaksanaan Rapat 1. Agenda Rapat pada tanggal 26 - 27 April 2017 adalah pembahasan sosialisasi hibah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari: a. Sekretariat Jenderal a. Inspektorat Jenderal b. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan c. Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem d. Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung e. Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari f. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan g. Dirjen PSLB3 h. Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim i. Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan j. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan k. Badan Litbang dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan l. Project Management Unit (PMU) 3. Rapat dan Diskusi: Rabu, 26 April 2017 a. Bapak Samidi dari Biro Umum – KLHK memaparkan materi Pengelolaan barang Milik Negara yang Berasal dari Hibah sebagai berikut: 1) Lingkup peraturan yang mengatur BMN. 2) Barang Milik Negara adalah biaya yang dibiayai APBN maupun barang-barang yang diperoleh berdasarkan sumber/perolehan lain yang sah. 3) Rekomendasi BPK RI kepada Menteri LHK agar menginstrusikan kepada Pejabat Eselon I terkait permasalahan hibah untuk mengajukan amandemen MoU hibah agar persediaan atau asset tetap dari realisasi belanja hibah dapat dilaporakan sebagai BMN. 4) Temuan BPK RI pada KLHK terindikasi ada kerugian negara, karena tidak ada PNBP terkait dengan pemanfaatan BMN. 5) Menurut laporan keuangan dan audit yang dilakukan BPK Laporan keuangan 2016 KLHK dikatakan wajar dengan pengecualian, salah satu penyebabnya adalah BMN. 6) Sebelum memutuskan hibah barang maka perlu dikomunikasikan/dicek nilai guna dengan pihak yang memberi hibah untuk mengetahui kelengkapan dokumen dan manfaat dari barang hibah agar nantinya tidak terjadi masalah di kemudian hari.
b. Diskusi : Sesi I 1) Bapak Pipin dari GIZ Dengan komunikasi yang baik antar pihak pemberi dan penerima hibah semua masalah bisa selesai. Pengelolaan HLN susah – susah gampang karena ada dua peraturan, yaitu peraturan RI dan Donor. Untuk pengelolaan hibah dari Jerman, setiap membeli aset, asset tersebut diasuransikan (selama proyek). Jawaban Bapak Agung dari Biro Umum: GIZ sudah melakukan rapat untuk menyelaraskan pengelolaan hibah. Pada permenKeu 323 sebelum BAST dilakukan verifikasi bersama Tidak semua barang harus diterima EA, prinsipnya pada saat BAST barang harus sesuai karena BAST adalah kesepakatan kedua belah pihak. Penyusunan BAST harus tertib admin, dan hukum. Dengan kasus hibah dari Jerman, kalau barang sudah diserahterimakan maka asuransi juga berakhir. Intinya barang yang diterima adalah barang yang diserahterimakan. BAST adalah syarat untuk pengesahan. Nilai yang digunakan adalah kurs tengah BI sesuai tanggal BAST. Jenis, nilai, dan kondisi barang harus sesuai pada saat penyerahterimaan barang. 2) Bapak Kristian dari Litbang Manado Ada pembelian barang melalui nama kantor (GPS, motor dll), proyek kami sudah memasukkan dalam DIPA, apakah sudah benar mekanisme seperti ini? Hampir semua proyek menyerahkan barang setelah berakhirnya proyek Setiap pembelian barang atas nama balai, langsung menjadi BMN tanpa BAST, apakah sudah betul? Saat ini kami bingung melaporkan dana GOI di ITTO, karena tidak ada dalam DIPA. Apakah arti in kind? Apakah hanya dana pendamping yang harus dipertanggungjawabkan? Jawaban Bapak Agung dari Biro Umum: Yang aman memang seperti itu, sehingga dari proses pengadaan otomatis sudah menjadi milik negara dan perolehan APBN. Hati hati apabila proyek masih berjalan dan proyek menggunakkan barang tanpa mekanisme pemanfaatan. Untuk menghindari sebaiknya menggunakan mekanisme penitipan BMN sesuai PMK 123. Satker juga tidak akan dibebani biaya pemeliharaan dan tanggung jawab yang dititpkan (proyek). Mekanisme yang digunakan pada tahun 2013 adalah mekanisme sewa karena PMK 123 belum ada KPA harus merevisi aggaran pemeliharaan barang yang dipakai oleh proyek karena itu merupakan tanggung jawab pengguna (setelah ada mekanisme penitipan) Untuk In kind hibah GOI, sebetulnya proyek itu ada karena untuk mengisi gap untuk IKU IKK dan IKP yang tidak didanai. Sebetulnya banyak dana GOI untuk pelaksanaan meeting perjalanan.
3) Munarto dari Direktorat RPP, PKTL Ada kerjasama dengan Korea, sebelum penyerahterimakan ke daerah, kami menyusun BASTO terlebih dahulu, ada beberapa aset di tingkat resort dan kemungkinan barang menjadi tidak aman. Adakah proses lain yang lebih cepat meskipun DIPA dan EA di pusat? Apakah bisa langsung dilakukan ke daerah. Jawaban Bapak Agung dari Biro Umum: Kasus yang sama dengan BIOCLIME, agreemen ditandatangani pusat dan EA adalah pemerintah pusat, maka BAST dilakukan dengan KLHK dulu baru dihibahkan ke daerah, karena nantinya akan ada proses lagi. Dilakukan verifikasi bersama dan dinilai KPKNL baru diserahkan ke daerah. 4) Pak Basuki Karyaatmadja Persoalan BMN khususnya hibah mobil, Indonesia belum memenuhi pembayaran pajak. Mobil di Kapuas hulu sudah menjadi BMN namun pajak belum dibayar. Jawaban Ibu Artin: Untuk masalah pajak tertunda, fasilitas bea biaya masuk harus diselesaikan sebelum kegiatan selesai. Kasus yang di Kapuas, seharusnya Rocan membuat berita acara penitipan. Untuk penyerahan BMN yang berasal dari aset lain-lain harus memenuhi surat Setneg, melalui surat izin pemindahtanganan. 5) Bu Bekti dari Dirjen PPKL Permasalahan saat ini adalah menerima hibah dari Korea, ada flexibel gate di pintu air masjid Istiqlal tapi sudah rusak namun harus diterima oleh Dirjen PPKL, BAST nya seperti apa? Jawaban Ibu Artin: Harus ada pembicaraan bilateral lebih lanjut dengan pihak Korea. 6) Bu Kemi Kami selalu mendapat temuan, hampir setiap menyusun laporan selalu ada yang ketinggalan MPHLBJS, padahal terlanjur ditandatangani oleh KPK, Kemenkeu dan KLHK. Pada saat menyusun BASTO seharusnya diperhitungkan waktu penyampaian MPHLBJS karena pada akhir tahun sudah tidak bisa melakukan pengesahan. 7) Pak Imam Apakah tidak ada mekanisme yang fleksibel terkait penanganan BMN? Jawaban Bapak Agung: DJKN dan Setneg akan membuat peraturan baru untuk membebaskan bea masuk. 8) Pramita Yuniarti Apakah bisa dilakukan penulisan dalam bahasa Inggris untuk pengelolaan BMN dalam kontrak.
Jawaban Ibu Artin: BPK bisa diminta menejemahkannya. Untuk penyusunan kontrak harus melihat di perjanjian kerjasama apabila dibuat dalam 2 bahasa maka akan dibuat dalam 2 bahasa. 9) Bapak Joni dari Riau Salah satu kegiatan di TFCA ada akun belanja barang dan belanja modal, dan akan diserahkan kepada masyarakat. Kalau kembali kepada mekanisme ini bagaimana satus barang-barang ini. Jawaban: TFCA adalah kerjasama bukan hibah, selaku EA mengontrol segala kegiatan yang sudah dibebankan kepada kementerian selaku EA. Yang terkait dengan barang yang diserahkan kepada masyarakat, prinsipnya seluruh barang yang akan diserahkan kepada daerah/masyarakat menggunakan akun 526, tetap dicatatkan sebagai barang yang akan diserahkan (sepanjang belum diserahkan akan menjadi barang persediaan). Mekanisme yang ada di BPK RI bisa diizinkan, mekanisme pengelolaan BMN menggunakan aturan PMK 111 Tahun 2016 dan mekanisme bantuan pemerintah lainnya PMK 168 dan permen LHK P.55. Hal ini mirip mekanisme bansos atau langsung dari PPK. SESI II 1) Bu Nining Ngudi (Biro KLN) Sebagai penerima hibah diharapkan dapat mengawal pengelolaan hibah dari awal hingga akhir. Hambatan terkadang muncul dalam pembahasan perjanjian seperti: Perbedaan persepsi pengelolaan hibah antara donor dengan executing agency Administrasi Beberapa contoh permasalahan dalam pengelolaan hibah antara lain : Kerjasama dengan KOICA, dari 3 output yang diharapkan hanya 1 output yang keluar yaitu flexibel gate yang ternyata tidak dapat beroperasi. Koordinasi sudah dilakukan hingga tingkat di daerah. Bahan pembelajaran ke depan adalah bagaimana mengkomunikasikan project dan menerima aset/aset yang tidak layak. Solusi yang bisa dilakukan adalah hibah diterima namun tidak akan dicatatkan dalam aset karena tidak dapat berfungsi. Project Wood Biomass berupa pembangunan pabrik pelet. Terjadi kerusakan pabrik akibat adanya angin kencang yang melanda wilayah setempat. Project Korea pada project KFS di PKTL (project sudah selesai dan ada keinginan membuat project baru). Memperhatikan permasalahan yang ada sebelumnya, akan dilakukan pertemuan untuk membahas upaya penyelesaian permasalahan dengan melibatkan Bappenas dan Kemenko Bidang Perekonomian. Disarankan agar pada saat ada tawaran bantuan dari donor tidak hanya administrasi yang harus diselesaikan, namun perlu diperhatikan juga permasalahan teknis.
World Bank dan ADB memiliki sistem tersendiri, mengenali karakter partner kerjasama menjadi salah satu hal penting. Kedepan Biro KLN akan mengawal agar dalam Objection Letter ada kegiatan capacity building. Terkait couter budget, tertulis atau tidak tetap perlu.
2) Bu Artin Biro KLN, Biro Perencanaan, dan Executing Agency harus mengawal setiap proyek hibah mulai dari tahap perencanaan, pembahasan perjanjian, pelaksanaan, hingga project berakhir. Masing-masing pihak harus tahu tugas dan fungsinya, sehingga proyek hibah dapat berjalan tertib sesuai dengan peraturan yang ada. Terkait penganggaran khususnya hibah terencana, alokasi anggaran/pagu HLN dapat diakomodir penambahan/pengurangan. Perlu kecermatan dari EA dalam mengusulkan alokasi/pagu HLN pada trilateral meeting agar anggaran/pagu dapat terealisasi dengan baik tanpa ada proses penambahan/pengurangan di tengah project berjalan. 3) Pak Dedy dari Dirjen PSKL Perlu dipikirkan bagaimana satker yang menjadi EA apakah nyaman dalam mengelola hibah? Bagaimana mekanisme audit proyek hibah langsung kas/barang/jasa/surat berharga? Mekanisme pengurangan/penambahan pagu diharapkan tidak mempersulit Satker. Jawaban dari Biro Perencanaan: Dari sisi perencanaan, Itjen telah dilibatkan pada trilateral meeting, pelaksanaan, maupun evaluasi, namun saat ini belum terlaksana sempurna 4) Ibu Erna dari KSDAE Direktorat Kawasan Konservasi merupakan EA dari LESTARI. Project berada di luar kawasan konservasi. Project dimulai tahun 2014 dan belum dilakukan register hibah. Bagaimana mekanisme register hibah? Jawaban dari Bu Nining: Dari 46 juta USD berapa yang akan disahkan oleh Dit. KK? Dalam pelaksanaan juga melibatkan pemerintah daerah, private sektor, maupun lembaga pemerintah lain, pertanyaannya siapa yang akan meregister proyek? Berdasarkan diskusi dengan Bappenas yang meregister adalah TCA. 5) Bapak Johny dari Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Selaku implementing agency (IA) pada Forest Programe II memiliki tanggung jawab besar ketika proyek berakhir. BBTNKS sudah mengusulkan anggaran untuk 2017 sebesar 9 M dan belum memiliki progres. Terdapat beberapa persoalan yaitu dana RM, dengan adanya HLN maka perlu ada RMP yang berdampak pada pengurangan RM, sehingga harapannya RMP tidak mengurang RM.
Jawaban dari Itjen Apabila ada hibah langsung dimohon ditembuskan kepada Itjen agar dapat dimonitor Perlu dipikirkan bersama bagaimana membangun mekanisme untuk melibatkan Itjen dalam pengelolaan hibah. Bisa melibatkan inspektorat wilayah untuk memonitor pengelolaan hibah lingkup KLHK. Masukan Biro KLN Terkait pemantauan dan evaluasi sudah diatur dalam Permen LHK No. 2 tahun 2016. Share Pengalaman BIOCLIME BIOCLIME akan berakhir pada Mei 2017. Berdasarkan PMK 191 BAST dilaksanakan 6 bulan sebelum proyek berakhir. IA pada project tersebut adalah Dinas Kehutanan Sumatera Selatan. Terdapat aset yang akan dihibahkan ke daerah. Biro Perencanaan telah mengundang DJKN, Setneg, dan KPKNL. Yang menjadi permasalahan adalah biaya masuk. Jika akan dihibahkan kepada daerah, maka daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk biaya masuk. Sebagai pembelajaran bagi K/L yang akan menghibahkan aset ke daerah minimal 6 bulan sebelum proyek berakhir sudah dikomunikasikan dengan penerima aset untuk dapat mempersiapkan alokasi anggaran untuk biaya masuk. Terkait mekanisme serah terima perlu dikomunikasikan dengan baik antara EA, donor, dan penerima aset di daerah maupun K/L lain. Kamis, 27 April 2017 a. Bapak Wijanarko dari Direktorat EAS, Ditjen PPR – Kementerian Keuangan memaparkan materi Dasar Hukum Pengelolaan Hibah sebagai berikut: 1) Kendala yang ada dalam pengelolaan hibah diantaranya beberapa pihak donor kurang kooperatif dan kurang memahami sistem pengelolaan hibah lingkup KLHK. 2) Sebagai contoh kasus, telah terjadi permasalahan hibah dengan Korea. Dilakukan pembangunan green power di Ancol dengan catatan aset tetap dimanfaatkan dan tidak dibongkar. Sudah dilakukan negosiasi dengan KOICA sehingga hibah tidak diteruskan dan dalam waktu dekat perlu dilakukan pembahasan/pertemuan dengan melibatkan Kementerian Keuangan, nantinya akan ada auditor/investigator dari KOICA. 3) Saat ini sedang dalam tahap revisi PP 10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri & penerimaan hibah dengan revisi beberapa hal sebagai berikut: Pemberian sanksi kepada K/L untuk tidak menerima hibah angsung apabila dalam 3 tahun berturut-turut terdapat temuan BPK. Akan ada perubahan pengesahan yang semula 2 pintu (DJPPR dan KPPN) menjadi 1 pintu (KPPN)
4)
5) 6) 7)
8)
Khusus untuk hibah dalam negeri, proses register dapat dilakukan di daerah melalui Kanwil, namun untuk hibah luar negeri register hibah tetap melalui pusat. Kementerian Keuangan akan segera menerbitkan surat yang mengatur bahwa bagi K/L yang menerima hibah dan belum sempat dilakukan BAST dapat diungkapkan dalam CALK. Terkait dengan hibah yang akan dilakukan BAST setelah proyek berakhir, klausul dimaksud perlu dituangkan dalam MoU. Untuk BAST yang akan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, klausul dimaksud perlu dituangkan dalam Separate Agreement. Beberapa hal yang perlu dituangkan dalam BAST antara lain : Harga barang/jasa Pihak kedua menyatakan telah menerima hibah berupa barang/jasa sebagaimana tertuang dalam BAST Tanggungjawab atas pengadaan barang/jasa dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam BAST menjadi tanggungjawab Pihak Pertama Bukti/kwitansi atas pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan disimpan oleh Pihak Pertama. Mekanisme BAST: Apabila akan menjadi aset Satker, maka BAST dilakukan antara Donor dan Satker, kemudian Satker mengurus pencatatan aset Barang/Jasa kepada DJPPR dan KPPN. Apabila aset akan dihibahkan kepada Pemda maka menggunakan mekanisme On Granting, dimana setelah aset Barang/jasa telah dicatatkan sebagai aset negera melalui DJPPR dan KPPN baru dilakukan BAST antara Satker kepada Pemda, namun menunggu verifikasi dari DJKN, Kementerian Keuangan. Terkait dengan hibah jasa, perlu ada laporan konkrit pelaksanaan kegiatan dalam hibah jasa disertai dengan dokumentasi yang menjadi bagian tidak terpisah dalam BAST. Terkait hibah barang/jasa yang melibatkan lintas K/L perlu dituangkan dalam agreement siapa berbuat apa serta masing-masing implementing agency perlu membuat AWP, sehingga BAST bisa dilakukan
b. Diskusi 1) Hibah terencana tidak menggunakan BAST, setelah tender mengajukan SP2D kepada KPPN, setelah SP2D terbit maka barang yang telah dibelanjakan telah sah menjadi aset BMN. 2) Terkait dengan kasus hibah KOICA berupa flexibel gate di Masjid Istiqlal, maka Ditjen PPKL perlu mengundang BPKP untuk dapat memberikan rekomendasi kelanjutan pelaksanaan hibah. 3) Dalam waktu dekat perlu dilakukan pertemuan dengan melibatkan UNEP, UNDP, USAID terkait kelanjutan proyek BPRED dengan lead yaitu Ditjen PPI. 4) Ibu Della (untuk project FP 2) Apakah ada dokumen lain yang setara NoD?
Tanggapan: Hibah terencana, dari segi manajemen report ada laporan project dari KfW, namun dokumen tersebut tidak bisa digunakan sebagai bukti pembukuan, sebagai solusi pada saat mengajukan APDPL kepada KfW perlu ditembuskan kepada DJPPR. 5) Aset yang masih digunakan sebaiknya proses BAST dilakukan pada saat proyek berakhir. 6) Kedepan pengelola hibah perlu lebih mencermati agreement. Belajar pada kasus hibah ITTO yang dalam agreement terdapat klausul seluruh barang yang dibelanjakan akan menjadi aset donor. Solusi: perlu dilakukan amandemen Grand Agreement untuk menghilangkan klausul dimaksud. 7) Barang apabila akan digunakan donor maka harus ada berita acara peminjaman. .
