KEHARUSAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH AL- WAKALAH DALAM PROSES PEMBERIAN PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN

30

KEHARUSAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH ALWAKALAH DALAM PROSES PEMBERIAN PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri Secara etimologis, kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu dari kata banca yang berarti bangku/ tempat duduk. Bank disebut demikian karena pada abad pertengahan orang-orang yang memberikan pinjaman melakukan usahanya diatas bangku-bangku.42 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.43 Bank

Indonesia

mengkategorikan

fungsi

bank

sebagai

financial

intermediaries ke dalam tiga hal, yaitu sebagai lembaga yang meghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.44 Financial intermediaries ini merupakan suatu aktivitas penting dalam perekonomian, karena menimbulkan aliran dana dari pihak yang produktif kepada 42

Adirmawan Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm 67 43 Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 44 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan 30 di Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm 174

Universitas Sumatera Utara

31

pihak yang tidak produktif dalam mengelola dana. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga intermediaries memang harus diatur secara ketat, karena dana yang dihimpun oleh bank adalah dana yang berasal dari masyarakat, dan nantinya akan disalurkan bagi

masyarakat

yang memenuhi

kriteria

untuk meningkatkan

produktifitas usaha.45 Bank sebagai lembaga intermediaries ini juga diterapkan oleh bank-bank syariah. Oleh karenanya, walaupun prinsip utama dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah kepercayaan, bank tetap harus meminta jaminan untuk kepastian pengembalian hutangnya. 46 Bank syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang beroperasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam. Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipil antara sistem operasional bank syariah dengan bank konvensional.47 Bagi bank konvensional bunga merupakan hal penting untuk menarik para investor menginventasikan modalnya pada suatu bank. Semakin tinggi tingkat bunganya semakin tertarik para investor menabung. Tingkat suku bunga merupakan unsur penting dalam sistem perbankan konvensional. Bank syariah yang bekerja menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem profit and loss sharing yaitu bagi hasil. Keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu mudharib dan shahibul-maal.

45

Ibid, hlm 176 Ibid, hlm 180 47 Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan Dalam Islam, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2002), 46

hlm 28


32

Sistem bunga bank dan bagi hasil mempunyai sisi persamaan yaitu samasama memberikan keuntungan bagi pemilik modal, namun keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu sistem bunga uang yang merupakan sistem yang dilarang agama Islam, sedangkan bagi hasil merupakan keuntungan yang tidak mengandung riba sehingga tidak diharamkan oleh ajaran Islam. 48 Bank Syariah Mandiri merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Atribut-atribut produk Islam dari Bank Syariah Mandiri cabang Medan adalah :49 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menghindari unsur riba Hasil investasi dibagi menurut bagi hasil (al- mudharabah) Menghindari unsur ketidakpastian (gharar) Menghindari unsur gambling/ judi (maisir) Melakukan investasi yang halal Melakukan aktivitas sesuai dengan syariah. Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, merupakan hikmah

sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional

48

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm 62 Supranowo, Analisis Dimensi Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Konsumen di PT. Bank Syariah Mandiri, (Jurnal Management Gajayana, 2009), hlm 173 49


33

yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah

akhirnya

mengambil

tindakan

dengan

merestrukrisasi

dan

merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.50 Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB), yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Import dan Bank Pembangunan Indonesia) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, PT. Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

50

Bank Syariah Mandiri, Profil Bank Syariah Mandiri, www.syariahmandiri.co.id diakses 22 Maret 2014


34

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU No.10 Tahun 1998 tersebut, merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH No.23 tanggal 8 September 1999.51 Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/ 1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.52 PT. Bank Syariah Mandiri cabang Medan hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealis usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealis usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan

PT. Bank

51

Bank Syariah Mandiri, Profil Bank Syariah Mandiri, www.syariahmandiri.co.id diakses 22 Maret 2014 52 Bank Syariah Mandiri, Profil Bank Syariah Mandiri, www.syariahmandiri.co.id diakses 22 Maret 2014


35

Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Syariah Mandiri hadir untuk bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri, yaitu :53 1. Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia 2. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan 3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM 4. Mengembangan manajemen talenta dalam lingkungan kerja yang sehat 5. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 6. Mengembangan nilai-nilai syariah universal Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) juga harus dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri cabang Medan merupakan unsur penting di industri perbankan syariah mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan GCG secara konsisten dan memperkuat posisi daya saing perusahaan memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan stakeholders, sehingga Bank Syariah Mandiri dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. 1. Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Mandiri cabang Medan Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil, dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka

53

Bank Syariah Mandiri, Profil Bank Syariah Mandiri, www.syariahmandiri.co.id diakses 22 Maret 2014


36

yang membutuhkan dalam bentuk kredit yaitu dengan adanya perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.54 Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Beberapa bentuk penghimpunan dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terdiri atas55 : a. Prinsip wadiah Wadiah dalam transaksi fiqh Islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito maupun bentuk lainnya. b. Prinsip bagi hasil yang terdiri atas56 : 1) Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul, atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam perjalanan usaha. Secara tekhnis mudharabahah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya. 2) Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/ atau barang untuk menjalankan usaha tertentu

54

Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah Teori Kebijakan Studi Empiris di Indonesia, (Bandung : Erlangga, 2010), hlm 28 55 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 52 56 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, (Jakarta : Tazkia Institute, 1999), hlm 42


37

sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. 2. Produk Penyaluran Dana di Bank Syariah Mandiri cabang Medan Kegiatan yang tidak kalah pentingnya selain produk penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah adalah kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat.57 Beberapa bentuk penghimpunan dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terdiri atas58 : a. Prinsip jual beli yang terdiri atas pembiayaan : 1) Pembiayaan murabahah Menurut fiqh, murabahah adalah salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian si penjual yang diketahui oleh si pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahu kepada pembeli. Makna murabahah dalam tekhnis perbankan adalah jual beli dalam akad pembiayaan antara bank selaku ba’i yang disalurkan kepada nasabah sebagai musytari.59

57

Munir Fuadi, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm

27 58

M. Algaud Latifa & Mervy Lewis, Perbankan Syariah Prinsip dan Prospek, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm 23 59 Didin Hafiduddin, Manajemen Syariah Dalam Praktek, (Jakarta : Gema Insani, 2003), hlm 96


38

2) Pembiayaan salam Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.60 3) Pembiayaan istishna Istishna adalah transaksi jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. 61 b. Prinsip sewa yang terdiri atas pembiayaan : 1) Pembiayaan ijarah Menurut fiqh, ijarah artinya upah dan mengupah. 62 Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/ milkiyyah) atas barang/ jasa itu sendiri. 2) Pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik Ijarah muntahiyah bittamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.63 3. Produk Jasa di Bank Syariah Mandiri cabang Medan

60

Ibid, hlm 98 Ibid, hlm 99 62 Ahmad Idris, Fiqh Al-Syafi’iyah, (Jakarta : Karya Indah, 1994), hlm 142 63 Ibid, hlm 144 61


39

Selain produk penghimpunan dan penyaluran dana, Bank Syariah Mandiri juga menawarkan produk jasa kepada masyarakat, yaitu : a. Prinsip rahn (gadai) yaitu perjanjian penyerahan harta dari pemiliknya sebagai jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau tanda bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. b. Prinsip qard yaitu pinjaman uang, artinya pinjaman yang diberikan kepada peminjam selama waktu tertentu dan dikembalikan dalam jumlah yang sama pada saat jatuh tempo. c. Prinsip hawalah yaitu merupakan perpindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari/ atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak kedua atau karena pihak pertama berhutang kepada pihak ketiga disebabkan pihak kedua berhutang kepada pihak pertama. Perpindahan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak dan didasarkan atas kesepakatan bersama.


40

d. Prinsip al-wakalah Al-wakalah merupakan akad pelengkap, artinya pemberian kuasa dari pihak bank syariah/ nasabah kepada pihak nasabah/ bank syariah untuk melakukan jual beli dalam proses pembiayaan atau dalam jasa transaksi-transaksi perbankan seperti transfer uang dan lain-lain. e. Prinsip kafalah (garansi bank) yaitu apabila nasabah membutuhkan garansi bank syariah untuk melakukan pekerjaan tertentu, nasabah dapat menempatkan sejumlah uang sebagai jaminan untuk membuka garansi bank syariah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung,

B. Pengertian Pembiayaan Warung Mikro Kemunculan perbankan syariah sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Sebagai lembaga keuangan syariah, perbankan syariah harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Disamping itu masih banyak potensi nasabah yang belum terjangkau oleh perbankan syariah dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen perbankan syariah untuk memperluas pasar hingga berbagai kalangan dan wilayah-wilayah pelosok. Disamping itu, minimnya sosialisasi menyebabkan calon


41

nasabah/customer merasa minder dan kurang begitu paham terhadap perbankan syariah.64 Dengan banyaknya perbankan syariah, menjadikan posisi Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan bank syariah yang harus mampu bersaing. Walaupun dengan persaingan yang sangat ketat Bank Syariah Mandiri mampu memperlihatkan eksistensinya sebagai lembaga keuangan bank yang mampu bersaing dengan perbankan lain. Hal demikian mengharuskan manajemen melakukan strategi khusus untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yakni merujuk pada kemampuan sebuah organisasi untuk memformulasikan strategi yang menempatkannya pada suatu posisi yang menguntungkan berkaitan dengan perusahaan lainnya. Keunggulan kompetitif juga berarti kumpulan strategi untuk menentukan keunggulan suatu perusahaan dari persaingan diantara perusahaan lain 65 yang dalam hal ini yaitu persaingan antara Warung Mikro Bank Syariah Mandiri dengan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, Bank Syariah Mandiri menawarkan berbagai macam produk pembiayaan yang mampu bersaing khususnya segmen mikro. Agar marketable dan kompetitif di pasar serta lebih memasyarakatkan maka fitur pembiayaan untuk segmen mikro dituntut menarik dengan proses

pembiayaan

mudah, cepat, efektif, dan efisien. Sesuai dengan Surat Edaran Direksi Bank Syariah Mandiri No.11/009/PEM, tanggal 13 Februari 2009 Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk Pembiayaan Mikro yang dinamakan Warung Mikro.

64

Abdullah Amin, Strategi Pemasaran Perbankan Syariah, (Jakarta : PT. Grasindo, 2007),

hlm 17 65

David Hunger dan Thomas Wheelen, Manajemen Strategis, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003), hlm 16


42

Warung mikro Bank Syariah Mandiri berperan sebagai fasilitator. Sedangkan kemampuan entrepreneurship menjadi penting untuk memberikan rekomendasi atas usulan bisnis nasabah, sehingga pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri benar-benar mampu meningkatkan pendapatan nasabahnya. Outlet warung mikro Bank Syariah Mandiri merupakan bagian dari cabang, target bisnis warung mikro merupakan target cabang. Pada awal tumbuh, fokus pengembangan inbranch, tujuannya adalah untuk efisiensi biaya investasi, memastikan resiko terkendali dan percepatan internalisasi budaya Bank Syariah Mandiri.66 SKEMA 1 STRUKTUR ORGANISASI WARUNG MIKRO DI KANTOR CABANG KEPALA KANTOR CABANG

MARKETING MANAGER

WARUNG MIKRO

MICRO ACCOUNT OFFICER

ACCOUNT OFFICER

FUNDING OFFICER

PELAKSANA MARKETING SUPPORT

PELAKSANA MARKETING MIKRO

Sumber : Surat Edaran Pembiayaan No.11/ 009/ PEM Perihal Pembiayaan Melalui Warung Mikro 66

Wawancara dengan Bapak Fadli, KWM di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, April

2014


43

Dalam menjalankan fungsi operasionalnya, warung mikro Bank Syariah Mandiri juga memerlukan target market pemasaran. 67 Target pemasaran adalah proses perencanaan, pemikiran dan pelaksanaan konsepsi, pricing, promosi serta pendistribusian barang atau jasa dalam menciptakan pertukaran untuk mencapai tujuan atau sasaran perusahaan. 68 Target pemasaran cenderung mengedepankan segmentasi pasar, penetapan posisi pasar, serta strategi menembus pasar sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Target pemasaran (marketing) dijelaskan menjadi suatu proses sosial didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan dan inginkan dengan penciptaan penawaran atau pertukaran secara bebas produk yang bernilai dengan pihak lain sebagai proses perencanaan, dan pelaksanaan dalam penetapan harga, promosi serta penyaluran barang atau jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu maupun organisasi. 69 Berikut yang menjadi target pemasaran dalam penyaluran pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri70 : a. Perorangan Non-Golbertap adalah nasabah dengan sumber pembayaran berasal dari usaha yang dikelolanya sendiri (wiraswasta), baik dalam sektor perdagangan, pertanian, industri rumah tangga, peternakan, perikanan, dan jasa-jasa, dengan syarat pemohon :

67

Wawancara dengan Bapak Fadli, KWM di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, April

2014 68

Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada, 2006), hlm 170 Ibid, hlm 173 70 Standart Prosedur Operasional Bisnis, PT. Bank Syariah Mandiri, SPOB/ PEM/ WMK/ 4 69


44

1) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun. 2) Rumah tempat tinggal milik sendiri atau milik keluarga. 3) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Maksimal usia 65 tahun saat pembayaran lunas. 4) Memiliki rencana usaha dan peruntukan pembiayaan yang jelas, tercatat, dan terdokumentasi. 5) Hasil BI checking nasabah termasuk dalam kategori pembiayaan lancar atau belum memiliki fasilitas di bank. b. Perorangan Golbertap adalah nasabah dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari gaji/ berpenghasil tetap yang diterima setiap bulan termasuk didalamnya pegawai negeri sipil (PNS), pegawai BUMN, pegawai BUMD, TNI/ POLRI, pegawai perusahaan swasta yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan syarat pemohon : 1) Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 (satu) tahun. 2) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah pada saat pengajuan dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan. 3) Memiliki rencana usaha dan peruntukan pembiayaan yang jelas, tercatat dan terdokumentasi. 4) Hasil BI checking nasabah termasuk dalam kategori pembiayaan lancar atau belum memiliki fasilitas di bank.


45

c. Peseroan Terbatas (PT) adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dengan syarat pemohon : 1) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun. 2) Akta Pendirian/ Anggaran Dasar dibuat otentik. 3) Telah disahkan Menteri Kehakiman & HAM. 4) Telah didaftarkan pada Departemen Perindustrian & Perdagangan. 5) Telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. 6) Harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. 7) Memiliki rencana usaha dan peruntukan pembiayaan yang jelas, tercatat dan terdokumentasi. 8) Hasil BI checking pemilik dan/atau anggota pengurus serta institusi termasuk dalam kategori pembiayaan lancar. d. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus

sebagai

gerakan

ekonomi

rakyat

yang berdasarkan

azas

kekeluargaan, dengan syarat pemohon : 1) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun. 2) Akta Pendirian/ Anggaran Dasar telah disahkan oleh Kanwil Departemen Koperasi setempat.


46

3) Akta Pendirian Koperasi telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. 4) Memiliki rencana usaha dan peruntukan pembiayaan yang jelas, tercatat dan terdokumentasi. 5) Hasil BI checking pemilik dan/atau anggota pengurus serta institusi termasuk dalam kategori pembiayaan lancar. e. CV (Persekutuan Komanditer) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan Komanditer mengenal 2 istilah yaitu, sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah anggota yang memimpin/ menjalankan perusahaan dan bertanggug jawab penuh atas hutang-hutang perusahaan. Sekutu pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas risiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dibagikan secara kesepakatan, dengan syarat pemohon : 1) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun. 2) Akta Pendirian/ Anggaran Dasar dibuat otentik. 3) Telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum CV yang bersangkutan. 4) Telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. 5) Memiliki rencana usaha dan peruntukan pembiayaan yang jelas, tercatat dan terdokumentasi.


47

6) Hasil BI checking pemilik dan/atau anggota pengurus serta institusi termasuk dalam kategori pembiayaan lancar. f. Firma adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, dengan syarat pemohon : 1) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun. 2) Akta Pendirian/ Anggaran Dasar dibuat otentik. 3) Telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum Firma yang bersangkutan. 4) Telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. 5) Memiliki rencana usaha dan peruntukan pembiayaan yang jelas, tercatat dan terdokumentasi. 6) Hasil BI checking pemilik dan/atau anggota pengurus serta institusi termasuk dalam kategori pembiayaan lancar. C. Beberapa Alasan Akad Murabahah Al-Wakalah Diterapkan Pada Pembiayaan Warung Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan 1. Tinjauan Umum Tentang Akad Murabahah Al-Wakalah Salah satu skim pembiayaan dalam konteks fiqh yang paling banyak digunakan oleh perbankan Islam adalah skim pembiayaan jual beli murabahah.


48

Transaksi murabahah ini dalam sejarah Islam lazim tejadi dan dilakukan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Sejak awal munculnya dalam kajian fiqh, kontrak ini tampaknya telah digunakan murni untuk tujuan dagang. Menurut beberapa kitab fiqh, murabahah adalah salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan jual beli musawwamah (tawar menawar). Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun harus diberitahukan oleh pembeli.71 Rukun murabahah adalah suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan atau lembaga, sehingga bila tidak ada salah satu elemen tersebut maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak sah.72 Dalam murabahah, rukun-rukunnya terdiri dari73 : 1. 2. 3. 4. 5.

Ba’i adalah penjual (pihak yang memiliki barang) Musytari adalah pembeli (pihak yang akan membeli barang) Mabi’ adalah barang yang akan diperjualbelikan Tsaman adalah harga Ijaq Qabul adalah pernyataan timbang terima. Rukun- rukun ini pula yang harus diterapkan dalam pelaksanaan perbankan syariah.

Sedangkan syarat-syaratnya murabahah terdiri dari :74 1. Pihak yang berakad yaitu ba’i dan musytari harus cakap hokum atau baligh (dewasa), dan mereka saling meridhai (rela).

71

Karnaen Perwaatmadja, Prinsip Operasional Bank Syariah, (Jakarta : Risalah Masa, 1992),

hlm 73 72

Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah, Praktek Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta : Tim Asistensi Pengembangan LKS Muamalat Institute, 1999), hlm 42 73 Ibid, hlm 42 74 Ibid, hlm 43


49

2. Khusus untuk mabi’ persyaratannya adalah harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan ditransaksikan dan juga tidak termasuk dalam kategori barang haram. 3. Harga dan keuntungan harus disebutkan begitu pula sistem pembayarannya, semuanya dinyatakan di depan sebelum akad resmi (ijab qabul) dinyatakan tertulis. Dalam operasional perbankan Islam, dengan adanya murabahah ini maka para klien (nasabah) membeli suatu komoditi menurut rincian tertentu dan menghendaki agar bank mengirimkannya kepada mereka berdasarkan imbuhan harga tertentu menurut persetujuan awal antara kedua pihak. Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Berkenaan dengan pembiayaan murabahah ini dalam kegiatan perbankan syariah, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa No. 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Murabahah. Ketentuan umum murabahah sebagai berikut75 : 1. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada ditangan penjual. 2. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli. 3. Adanya informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah. 4. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak nampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan. 5. Transaksi pertama, antara penjual dan pembeli pertama haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah.

75

Irma Purnamasari, Akad Syariah (Azas, Prinsip, Jenis, Multi Jasa Perbankan), (Jakarta : PT. Mizan Pustaka, 2011), hlm 98


50

Dengan demikian, murabahah tetap merupakan salah satu produk yang populer dalam praktek pembiayaan pada perbankan syariah. Selain mudah perhitungannya bagi nasabah maupun bagi manajemen bank karena harga yang dibuat secara transparan dan tanpa adanya pembayaran dengan sistem bunga berjalan. Pembiayaan murabahah yang umum dipraktekkan oleh perbankan syariah di Indonesia juga memiliki perbedaan dengan konsep klasik murabahah. Perbedaan karakteristik pokok pembiayaan murabahah dalam literatur klasik dan praktik perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel. TABEL 2 PERBANDINGAN KARAKTERISTIK POKOK PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM LITERATUR KLASIK DAN PRAKTIK DI INDONESIA

Karakteristik Pokok

Praktek Klasik

Praktek Perbankan Syariah di Indonesia

Tujuan transaksi

Kegiatan jual beli

Pembiayaan dalam rangka penyediaan fasilitas/ barang

Tahapan transaksi

Dua tahap

Satu tahap

Proses transaksi

1. Penjual membeli barang dari produsen 2. Penjual menjual barang kepada pembeli

Bank selaku penjual dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada supplier

Barang telah dimiliki penjual pada saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan

Barang belum jelas dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan

Perhitungan tingkat margin

1. perhitungan laba menggunakan transaksi riil (real transactionary cost) 2. Perhitungan laba merupakan lumpsum dan wholesale

1. Perhitungan menggunakan benchmark atas rate yang berlaku dalam pasar uang 2. perhitungan laba menggunakan presentase perannum dan dihitung berdasarkan baki debet outstanding pembiayaan

Sifat pemesanan barang oleh

1. Tidak tertulis

Tertulis dan mengikat

Status kepemilikan barang pada saat akad


51

nasabah

2. Dua pendapat, mengikat dan tidak mengikat

Pengungkapan harga pokok dan margin

Harus transparan

Harus transparan

Tenor/ Jangka waktu

Sangat pendek

Jangka waktu (1-5) tahun

Cara pembayaran transaksi jual beli

Cash and carry

Dengan cicilan (ta’jil)

Kolateral

Tanpa kolateral

Ada kolateral/ jaminan tambahan

Sumber : Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 112

Menurut bahasa Arab al-wakalah berasal dari kata al-hifdz, al-kifalah, aldhaman dan al-tafwidh

yang artinya penyerahan, pendelegasian dan pemberian

mandat. Sedangkan al-wakalah dalam fiqh Islam adalah penyerahan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang berdasarkan pada defenisi wakalah yaitu menyerahkan tugasnya atau urusannya kepada orang lain dan diserahkan tanggung jawabnya untuk bertindak bagi pihaknya.76 Dalam hukum Islam, al-wakalah atau perwakilan muncul ketika satu orang menguasakan kepada orang lain untuk menggantikannya dalam memperoleh hak-hak sipilnya. Orang yang mewakili ini disebut wakil. Perlu bagi wakil untuk mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh muwakil.

77

Hukum berwakalah harus

berdasarkan Al-Qur‟an dan Sunnah. Sebagaimana terdapat dalam Surat Al-An‟am ayat 66 :

“Seseorang yang bertanggung jawab untuk mengatur urusan orang lain”

76 77

A. Rahman Doi, Syariah Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 37 Ibid, hlm 38


52

Pengertian lain tentang al-wakalah berasal dari wazan wakala yakilu waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan al-wakalah adalah pekerjaan wakil.78 Beberapa definisi al-wakalah menurut istilah para ulama : 79 1. Menurut Golongan Malikiyah, al-wakalah adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu. 2. Menurut Golongan Hanafiyah, al-wakalah adalah seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan). 3. Menurut Golongan Syafi’iyah, al-wakalah adalah seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya. 4. Menurut Golongan Hambali, al-wakalah adalah permintaan ganti seseorang yang didalamnya terdapat penggantian hak Allah dan hak manusia. 5. Ulama fiqh klasik Al-Dhimyati, al-wakalah adalah seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang didalamnya terdapat penggantian. 6. Imam Taqy, al-wakalah adalah seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelola kepada orang lain ketika hidupnya. Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan al -wakalah ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dimana perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Wakalah juga dapat batal atau berakhir, disebabkan oleh80 : 1. Bila salah satu pihak yang berakad wakalah itu tidak dalam kondisi sadar. 2. Bila maksud yang terkandung dalam akad wakalah sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan. 3. Diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang berwakalah baik pihak pemberi kuasa ataupun pihak yang menerima kuasa. 4. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu objek yang dikuasakan. Dalam praktek perbankan syariah, akad al-wakalah ibarat pisau dapur. Keberadaannya kurang dirasakan, namun bila tidak ada, baru terasa betapa 78

Tim Kashiko, Kamus Arab- Indonesia, (Kashiko, 2000), hlm 247 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), hlm 231 80 Ibid, hlm 240 79


53

pentingnya. Ini karena akad al-wakalah selalu menjadi transaksi pendukung dan bukan sebagai transaksi utama. Akad al-wakalah selalu terdapat dalam pembiayaan murabahah, salam, istishna, dan seluruhnya memerlukan akad

al-wakalah

untuk alasan kemudahan. Tanpa akad al-wakalah niscaya bank syariah akan sangat kerepotan dalam memberikan pembiayaan karena harus membeli sendiri barang yang dibutuhkan debitor/ nasabah.81 Berkenaan dengan akad al-wakalah sebagai transaksi pendukung dalam pembiayaan murabahah ini dalam kegiatan perbankan syariah, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa DSN NO: 10/ DSN- MUI/ IV/ 2000 Tentang Alwakalah, yang menjelaskan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan perjanjian (akad). Al-wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Dalam Fatwa DSN NO: 10 /DSN- MUI/ IV/ 2000 juga dijelaskan mengenai rukun dan syarat al-wakalah yaitu : a. Orang yang mewakilkan (Muwakkil) 1) Seseorang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.

81

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta : PT. Zikrul Hakim, 2003), hlm 235


54

2) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila. b. Orang yang diwakilkan (wakil) 1) Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturanaturan yang mengatur proses akad al-wakalah ini. Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan. 2) Seseorang yang menerima kuasa ini memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa. c. Objek yang diwakilkan 1) Objek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. 2) Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga objek yang akan diwakilkan pun tidak boleh bertentangan dengan syari‟ah Islam. d. Shighat 1) Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. 2) Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.


55

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang.82 Sebagaimana bank konvensional, bank syariah memiliki fungsi sebagai intermediasi yang menjembati para penabung dan investor. Hubungan antara bank syariah dengan nasabah lebih bersifat partner daripada lender atau borrower, sehingga bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli, penjual, atau pihak yang menyewakan. Produk yang ditawarkan bank syariah sangat bervariasi dengan prinsip saling menguntungkan (fairness) dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. 83 Dengan banyaknya perbankan syariah, menjadikan posisi Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan bank syariah yang harus mampu bersaing. Oleh karena itu Bank Syariah Mandiri cabang Medan menawarkan berbagai macam produk pembiayaan yang mampu bersaing khususnya segmen mikro. Agar marketable dan kompetitif di pasar serta lebih memasyarakatkan Bank Syariah Mandiri, maka fitur pembiayaan untuk segmen mikro dituntut menarik dengan proses pembiayaan mudah, cepat, efektif, dan efisien.84 Warung mikro adalah layanan pembiayaan di kantor cabang dan cabang pembantu untuk nasabah kategori mikro. Akad yang digunakan pada produk

82

Ahmad Ramzy Tadjoeddin, Berbagai Aspek Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1992), hlm 167 83 Ibid, hlm 170 84 Bank Syariah Mandiri, Profil Bank Syariah Mandiri, www.syariahmandiri.co.id diakses 01 April 2014


56

pembiayaan warung mikro adalah akad murabahah al-wakalah. Implikasi dari akad murabahah mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual. Sebagaimana diketahui dalam skim murabahah fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah dengan cara membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. Pada aplikasinya bank syariah menggunakan tambahan pelengkap akad alwakalah dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Dengan adanya akad al-wakalah maka bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Walaupun bank telah menggunakan akad al-wakalah kepada nasabah, namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barangbarang yang dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor yang ada dalam syariat Islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah nasabah melakukan transaksi yang dilarang, misalnya menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang yang termasuk barang haram. Adapun karakteristik pembiayaan warung mikro kepada nasabah dengan menggunakan akad murabahah al-wakalah, antara lain : 1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan mikro secara murabahah kepada bank. Jika bank setuju, maka akan diterbitkan offering letter kepada nasabah. Jika nasabah setuju pembelian barang dilakukannya sendiri secara


57

al-wakalah atas nama bank, maka nasabah harus mengembalikan surat penawaran tersebut kepada bank. 2. Harga yang ditetapkan oleh pihak penjual (bank syariah) tidak dipengaruhi oleh frekuensi waktu pembayaran. Jadi, harga yang ada hanyalah satu yaitu harga yang telah disepakati oleh bank syariah dan nasabah. 3. Keuntungan dalam pembiayaan murabahah al-wakalah berbentuk margin penjualan yang sudah termasuk harga penjualan. Keuntungan tersebut sewajarnya dapat dinegosiasikan antara pihak bank dan nasabah. 4. Pembayaran harga barang dapat dilakukan secara angsuran. Jadi, pihak nasabah berhutang kepada pihak bank , karena belum melunasi kewajiban membayar harga barang yang ditransaksikan. 5. Dalam pembiayaan murabahah al-wakalah memungkinkan adanya jaminan, karena sifat dari pembiayaan murabahah al-wakalah merupakan jual beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai. Sehingga bank syariah memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan mengenakan jaminan kepada nasabah. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah alwakalah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.


58

Didalam akad murabahah al-wakalah, mengenai ketentuan penundaan pembayaran, nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menuda penyelesaian hutangnya. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi atau menyelesaikan hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (qardhul hasan). Jika nasabah menunda-menuda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 85

Jadi, didalam akad bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kemitraan, artinya adanya transparansi atas kegunaan uang yang dipakai tersebut. 86 Karena itu didalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut dengan kredit, tapi pembiayaan. Nasabah diwajibkan untuk membayar harga yang telah disepakati dengan pihak bank, secara mencicil. Kesepakatan harga yang didalamnya sudah terkandung mark up ini tidak berubah sampai berakhirnya kontrak.

85

Permadi Gandapradja, Dasar-Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank Syariah, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 62 86 Rachmadi Usman, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999), hlm 55


59

SKEMA 4 MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH MELALUI WAKALAH

1. Persyaratan dan Negosiasi 2. Akad Murabahah 3. Menyerahkan Dana dan Memberikan Kuasa Bank Syariah (Ba‟i)

6. Menyerahkan Bukti Pembelian 7. Bayar Sekaligus/ Angsuran

Nasabah Pembiayaan Murabahah 4. Pembelian oleh Nasabah

5. Penyerahan Barang Supplier (Pemasok) Sumber : Konsep Akad Murabahah Al- Wakalah 2. Dasar Hukum Akad Murabahah Al- Wakalah Dalam Hukum Islam Pada Pembiayaan Warung Mikro di PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Adapun landasan hukum murabahah dari Al-Qur‟an dapat ditemukan antara lain pada Surat An-Nisa' ayat 29 :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka


60

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Ayat ini menjelaskan secara tegas bagi semua muslim yang beriman kepada Tuhannya untuk selalu memperhatikan makanan yang mereka peroleh agar terhindar dari laknat Allah SWT yaitu jalan yang haram dalam memperoleh makanan tersebut. Selanjutnya Allah SWT memberikan solusi melalui perniagaan atau jual beli yang dipraktekkan atas dasar keridhoan di antara kedua belah pihak. Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi dapat dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Surat Al-Baqarah ayat 282 :

ْ ‫ْن إِلَى أَ َج ٍل م َُس ًّّمى َف‬ ....ُ‫اك ُتبُوه‬ َ ‫ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذ‬ ٍ ٌ َ‫ٌِن آَ َم ُنوا إِ َذا َتدَا ٌَ ْن ُت ْم ِبد‬ “Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah....”

َّ ً ِ‫َعنْ َحكٌِم ب ِْن ح َِزام َرض‬ ‫صلَّى َّللاُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم‬ ِ ‫َّللا َع ْن ُه َقا َل َقا َل َرسُو ُل‬ َ ‫َّللا‬ ٍ ِ ‫ك لَ ُه َما‬ َ ‫ُور‬ َ ْ‫ار َما لَ ْم ٌَ َت َفرَّ َقا أَ ْو َقا َل َح َّتى ٌَ َت َفرَّ َقا َفإِن‬ ِ ‫ْال َبٌ َِّع‬ ِ ‫صدَ َقا َو َب ٌَّ َنا ب‬ ِ ٌَ ‫ان ِب ْال ِخ‬ ْ ‫فًِ َب ٌْع ِِه َما َوإِنْ َك َت َما َو َك َذ َبا ُم ِح َق‬ )‫ت َب َر َك ُة َب ٌْع ِِه َما *(صحٌح البخاري‬


61

”Dari Hakim bin Hizam berkata ia, bersabda Rasululah saw:” Dua orang yang berjual beli itu berhak memilih selama keduanya belum berpisah”, atau beliau bersabda:” Sehingga keduanya berpisah.” Jika keduanya jujur dan terus-terang, maka keduanya mendapat berkah dalam jual-belinya. Jika keduanya menyembunyikan dan berdusta maka dihapuslah berkah jual-belinya itu.” (HR. Bukhari, Kitab Al-Buyu‟) Sedangkan landasan hukum berwakalah bersumber dari Al-Qur‟an dapat ditemukan pada Surat Al-Kahfi ayat 19 ialah87 :

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar diantara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berada kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekalikali menceritakan halmu kepada siapa pun” Ayat ke-19 Surat Al-Kahfi ini menggambarkan peristiwa perginya salah satu anggota ash-habul kahfi untuk bertindak atas nama teman-temannya sebagai perwakilan dalam melakukan transaksi pembelian makanan. Didalam ayat ini terdapat hal yang terkait dengan tauhid yaitu tauhid rububiyah dimana hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk membangkitkan (baatsnahum).

87

Muhammad Nasib Ar-Rifai, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, (Jakarta : Gema Insan, 2000), hlm 124


62

Selain itu pada ayat diatas juga terdapat salah satu sifat Allah yaitu aliimun (Maha Mengetahui) karena hanya Allah yang mengetahui berapa lama mereka tertidur. Disamping itu secara tersirat terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah sebagai Dzat yang maha menjaga karena mustahil mereka dapat aman dalam gua tersebut selama itu jika bukan Allah yang melindungi dan memeliharanya.

Disamping pokok aqidah dalam ayat tersebut juga terdapat tuntutan akhlak yaitu hendaklah kita memperhatikan (undhur) terhadap jenis makanan yang akan kita konsumsi karena itu akan berpengaruh terhadap jasmani dan akhlak kita. Makanan yang buruk akan membawa mafsadat tidak hanya bagi jasmani tapi juga bagi rohani kita. Makanan yang halal dan baik Insya Allah akan membantu kita berprilaku dan berakhlak baik (lemah lembut) sebagaimana Allah telah mengingatkan kepada ashhabul kahfi. Dalam hal bermuamalah, maka ayat tersebut membicarakan tentang perwakilan dalam bertransaksi, salah satu dari mereka menjadi wakil untuk membeli makanan yang baik guna memenuhi kebutuhan mereka atas rasa lapar dan dahaga. Ada solusi yang diambil dengan jalan al-wakalah yang menetapkan pekerjaan wakil berupa perginya ia ketempat dimana barang tersebut berada di kota, dikenalkannya alat pertukaran transaksi yaitu wariq atau uang perak dan ketentuan sighat terhadap barang (taukil) yang akan diadakan serta bolehnya diadakan non-disclossure agreement antara wakil dan muwakil.88

88

Ibid, hlm 126


63

Surat Yusuf ayat 54-5589 :

. “Dan Raja berkata, “Bawalah dia (Yusuf) kepadaku, agar aku memilih dia (sebagai orang yang dekat) kepadaku.” Ketika dia (Raja) telah bercakap-cakap dengan dia, dia (Raja) berkata, “ Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya”. Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir), karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.” Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa diperbolehkan berwakalah, yaitu merujuk pada posisi wakil sebagai pihak penerima atas sesuatu yang diwakilkan. Pihak wakil harus menunaikan segala sesuatu yang diamanahkan oleh muwakil tanpa ada sesuatu yang dikurangi atau ditambahi. Dalam ayat ini juga mengindikasikan dua sikap mendasar yang harus ada dalam konsep al-wakalah. Sifat tersebut memiliki kemampuan untuk menjaga, memelihara, dan dapat dipercaya dalam menjalankan pekerjaan yang diwakilkan. Selain itu juga harus amanah dan memiliki ilmu pengetahuan.90 Sedangkan landasan hukum berwakalah yang berasal dari Hadist Rasulullah SAW, antara lain Hadist Al-Malik dalam Al-Muwatha yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada Abu Rafi‟ untuk mengganti posisi

89 90

Ibid, hlm 129 Ibid, hlm 130


64

beliau dalam menerima perkawinan dengan Maimunah binti Harist. Dengan demikian praktik al-wakalah mendapat legalitas dari syara’.91

Bank Syariah Mandiri cabang Medan dalam memberikan pembiayaan warung mikro kepada nasabah juga sesuai dengan landasan hukum akad murabahah al-wakalah yang ada di Bank Syariah Mandiri dan terdiri dari beberapa landasan ketentuan peraturan lainnya, yaitu92 : 1. Undang- Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 perihal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2. Peraturan Bank Indonesia No.13/ 23/ PBI/ 2011 tanggal 02 November 2011 perihal Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 3. Fatwa DSN No.04/DSN- MUI/ IV/ 2000 perihal Pembiayaan Murabahah. 4. Fatwa DSN No.10 /DSN- MUI/ IV/ 2000 perihal Al-Wakalah. 5. Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Mandiri No.23 tanggal 8 September 1999 beserta perubahannya. 6. Kebijakan Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri beserta perubahannya. 7. Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Mikro SE No.6/ 006/ PEM. 8. Surat Edaran Pembiayaan Mikro No.11/ 009/ PEM perihal Pembiayaan Melalui Warung Mikro. 91 92

Ibid, hlm 132 Wawancara dengan Bapak Fadli, KWM di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, April

2014


65

9. Surat Edaran Pembiayaan No.12/ 016/ PEM perihal Jaminan Alternatif Pembiayaan Warung Mikro. 10. Surat Edaran No.6/ 002/ INF perihal Penerapan Manajemen Resiko 3. Alasan Penerapan Akad Murabahah Al-Wakalah Pada Pembiayaan Warung Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri Secara umum, PT. Bank Syariah Mandiri dalam menyalurkan pembiayaan warung mikro kepada masyarakat menerapkan keharusan untuk menggunakan 2 jenis akad yaitu akad murabahah dan akad al-wakalah.93 a. Alasan menggunakan akad murabahah 1) Secara tekhnis perbankan, murabahah merupakan akad penjualan benda oleh bank dengan harga yang teolah disepakati, yang pembayarannya dilakukan secara tangguh (berhutang). Dengan demikian, nasabah berkewajiban membayar harga benda yang dibeli sampai dengan pelunasannya, sebagaimana kewajiban membayar hutang. 2) Produk murabahah ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan developer atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari developer sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari developer, kemudian pihak bank menjual kembali 93

Wawancara dengan Bapak Fadli, KWM Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, Juni, 2014


66

barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak bank dari pihak developer dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah. 3) Dalam kondisi keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan, dimana kegiatan bisnis banyak mengalami kesulitan seperti pada saat krisis ekonomi, maka dengan transaksi murabahah bank tidak turut memikul resiko akibat kerugian usaha nasabah. Nasabah tetap berkewajiban membayar hutangnya baik dalam keadaan untung ataupun dalam keadaan rugi. 4) Pembiayaan murabahah memungkinkan adanya dhomman (jaminan), karena sifat dari pembiayaan murabahah merupakan jual beli yang pembayarannya

tidak

dilakukan

secara

tunai, maka

tanggungan

pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh nasabah. Bank syariah memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan mengenakan dhomman pada nasabah. 5) Kesepakatan (akad) dalam pembiayaan murabahah ketika telah terjadi, maka besarnya harga sudah tidak dapat berubah lagi, namun untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak nasabah yaitu tidak membayar ataupun terlambat mengangsur pembiayaan murabahah maka dalam perjanjian tersebut telah disetujui sebuah klausul tentang pembayaran denda yang harus dibayar oleh nasabah. Denda yang diterima oleh pihak bank bukan merupakan salah satu unsur pendapatan bank


67

syariah karena denda yang diperoleh tersebut digunakan sebagai dana sosial yang salah satunya disalurkan melalui Qard al-Hasan. 6) Apabila nasabah mempercepat kewajiban pembayarannya satu atau lebih sebelum jatuh tempo, maka bank diperbolehkan mengurangi bagian keuntungannya. Perhitungan sisa hutang mengikuti ketentuan bank yang berlaku. 7) Peran bank selaku penjual (ba’i) dalam pembiayaan murabahah lebih tepat digambarkan sebagai pembiayaan dan bukan penjual barang, karena bank tidak memegang barang, tidak pula mengambil risiko atas barang. Pihak bank hanya memberikan sejumlah uang yang dikreditkan kerekening nasabah sesuai dengan plafond yang diminta nasabah dan proses pengikatan akad tersebut dilakukan oleh pihak bank dan pihak calon nasabah dimana diawal kesepakatan akad pihak bank telah memberitahukan harga jual yaitu plafond yang diminta oleh nasabah dan harga beli yang merupakan keuntungan (margin) untuk pihak bank. 8) Dengan transaksi murabahah, maka proses, analisis dan administrasinya sederhana. 9) Poin-poin isi akad murabahah : 1. Keterangan tentang data para pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah. 2. Besarnya pembiayaan yaitu mencakup harga pokok, margin bank, harga jual, besarnya angsuran perbulan, denda dan penggunaan fasilitas pembiayaan.


68

3. Penarikan pembiayaan dan nasabah berkewajiban menyerahkan “Surat Sanggup” untuk membayar kepada bank. 4. Jangka waktu, cara pembayaran dan tempat pembayaran. 5. Biaya-biaya asuransi, administrasi, biaya notaris. 6. Pengakuan dan jaminan 7. Cedera janji dan pembatasan terhadap tindakan nasabah. 8. Risiko, pengawasan, dan penyelesaian perselisihan. b. Alasan menggunakan akad al-wakalah Beberapa alasan keutamaan penggunaan akad al-wakalah sebagai pelengkap dalam pembiayaan murabahah pada pembiayaan warung mikro di PT. Bank Syariah Mandiri : 1) Dalam akad al-wakalah terdapat prinsip ta’awun, artinya tolong menolong di antara sesama manusia. Setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain. 2) Terdapat prinsip amanah, artinya pihak nasabah debitur (wakil) harus menunaikan segala sesuatu yang diamanahkan oleh pihak bank (muwakil), dalam hal ini bahwa dana yang diberikan kepada pihak nasabah debitur (wakil) tersebut benar benar digunakan untuk pengadaan barang yang sesuai dengan yang diperjanjikan. 3) Timbulnya saling percaya mempercayai diantara bank dengan nasabah. Memberikan kuasa pada orang lain merupakan bukti adanya kepercayaan pada pihak lain. 4) Proses pembiayaan murabahah menjadi lebih praktis, karena mempermudah bank didalam menyediakan barang yang hendak dijadikan objek pembiayaan,


69

tanpa harus mencari supplier penyedia barang yang sesuai dengan yang diinginkan nasabah, ataupun mencari pihak ketiga lain yang dapat dijadikan agen untuk membeli barang tersebut. 5) Hemat waktu, pencarian dan pembelian barang yang dijadikan objek pembiayaan oleh bank akan memakan waktu yang cukup lama, belum lagi apabila pihak bank kekurangan orang untuk melakukan pekerjaan tersebut sehingga harus mencari agen yang bersedia membelikan barang tersebut. Sedangkan apabila bank memberikan kuasanya langsung kepada nasabah untuk membeli barang mewakili dirinya, pencarian dan pembelian akan barang yang dimaksud oleh nasabah akan memakai waktu yang lebih sedikit dikarenakan nasabah merupakan orang yang berkepentingan sendiri atas barang tersebut. 6) Nasabah akan langsung mengetahui fisik barang yang menjadi objek pembiayaan sehingga tidak lagi terdapat keraguan atas barang yang menjadi objek pembiayaan dan bank tidak akan mendapat keluhan tentang cacatnya barang karena nasabah yang membeli sendiri barang tersebut. 7) Poin-poin isi akad al-wakalah : 1. Keterangan tentang data para pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah. 2. Pihak nasabah melakukan tindakan untuk pembelian barang sesuai dengan tujuan pembiayaan. 3. Pihak bank (muwakil) memberikan dana pembelian barang kepada pihak nasabah (wakil).


70

4. Dengan

diterimanya

dana,

maka

nasabah

(wakil)

akan

menandatangani Tanda Bukti Penerimaan Uang Tunai sebagai bukti telah diterimanya dana oleh nasabah (wakil) dari pihak bank (muwakil). 5. Nasabah (wakil) menerima faktur/ invoice, kwitansi, atau tanda pembayaran lain dari Supplier/ Pemasok sebagai bukti telah dilakukannya pembelian barang untuk kemudian diserahkan kepada bank (muwakil). 6. Penyerahan barang dimaksud dilakukan oleh Supplier/ Pemasok langsung kepada nasabah (wakil) dengan persetujuan bank (muwakil). 7. Bank (muwakil) tidak bertanggung jawab atas keadaan/ kondisi barang yang telah diterima oleh nasabah (wakil) dari Supplier/ Pemasok. Management PT. Bank Syariah Mandiri menggariskan dalam Standart Prosedur Operasional Bisnis PT. Bank Syariah Mandiri, SPOB/ PEM/ WMK/ 1, bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah al-wakalah dalam pembiayaan warung mikro dilakukan secara94 : 1) Marketable, artinya menarik. Menarik dalam hal ini, bagaimana pihak Bank Syariah

Mandiri

dalam

memasarkan

dan

menawarkan

pembiayaan

murabahah al-wakalah ke masyarakat luas dapat menarik simpatik sehingga

94

Wawancara dengan Bapak Fadli, KWM Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, Juni, 2014


71

pihak calon nasabah tertarik untuk mengajukan pembiayaan warung mikro sesuai dengan kebutuhannya. 2) Kompetitif, artinya keunggulan yang dimiliki pihak Bank Syariah Mandiri dalam memasarkan produk pembiayaan warung mikro dengan memanfaatkan pelayanan yang berfokus pada masyarakat luas sesuai dengan nilai unggul Bank Syariah Mandiri dapat berkompetisi dengan bank lainnya. 3) Mudah, artinya dalam mengajukan pembiayaan murabahah al-wakalah, pihak nasabah dapat dengan mudah mengajukan berkas proses pembiayaan. 4) Efektif, artinya pihak bank dan pihak nasabah dapat menjadi partner yang baik dalam proses pembiayaan murabahah al-wakalah karena pelaksanaannya berdasarkan tahapan proses yang telah ditentukan. 5) Efisien, artinya biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pembiayaan murabahah al-wakalah ini sesuai dengan plafond pinjaman yang diajukan oleh nasabah.


KEHARUSAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH AL- WAKALAH DALAM PROSES PEMBERIAN PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN

Recommend Documents