Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau. tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya

A. Pengertian Perseroan Terbatas Kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha atau badan usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia. 36 Kata “perseroan” menunjuk kepada modal nya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. 37 Sebutan atau bentuk PT datang dari hukum dagang Belanda (WvK) dengan singkatan NV atau Naamlooze Vennootschap, yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau Societe Anonyme yang secara harfiah artinya “perseroan tanpa nama”. Maksudnya adalah bahwa PT itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja. 38 Terhadap perseroan terbatas ini di dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut: Dalam bahasa Inggris disebut dengan Limited (Ltd.) Company, atau Limited Liability Company, ataupun Limited (Ltd.) Corporation. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Naamlooze Vennootschap atau yang biasa sering disebut NV saja. Dalam bahasa Jerman disebut dengan Gesselschaft mit Beschrankter Haftung.

36

I.G Rai Widjaja, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Jakarta: Megapoin, 2000),

37

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Loc. Cit. I.G Rai Widjaja, Loc. Cit.

hlm.1. 38

Universitas Sumatera Utara

Dalam bahasa Spanyol disebut dengan Sociedad De Responsabilidad Limitada. 39 Di Malaysia disebut dengan Sendirian Berhad (SDN BHD). Di Singapura disebut Private Limited (Pte Ltd). Di Jepang disebut dengan Kabushiki Kaisa. 40 Secara etimologi, kata “corporation” diturunkan dari bahasa latin, yaitu corpus, yang berarti suatu badan (body), yang mewakili “a body of people”; that is, a group of people authorized to act as an individual (oxford English dictionary) yang artinya adalah sekelompok orang yang diberi kuasa untuk bertindak sebagai seorang individu. Corporation menurut Black’s Law Dictionary adalah : “An entity (usu. A business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and axist indefinitely; a group of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart for them, and has the legal powers that its constitution gives it.” Bila diartikan dalam Bahasa Indonesia, Corporation menurut Black’s Law Dictionary adalah sebuah kesatuan, biasanya sebuah bisnis, yang mempunyai kewenangan berdasarkan hukum untuk bertindak seperti seseorang secara nyata dari pemegang saham yang memiliki dan mempunyai hak untuk mengeluarkan saham dan eksis untuk jangka waktu yang tidak terbatas; sebuah kelompok pengganti orang yang didirikan berdasarkan aturan hukum ke dalam hukum atau orang yang ahli yang mempunyai kepribadian hukum secara nyata dari orang yang mengusahakannya, eksis untuk jangka waktu yang lama terpisah dengan mereka, dan mempunyai kekuatan hukum yang diberikan konstitusi. Rumusan 39 40

Munir Fuady, Loc Cit. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Loc. Cit.


tersebut menunjukkan bahwa korporasi adalah badan hukum yang dipersamakan dengan manusia. Sebagai badan hukum, korporasi dibedakan dari pemegang sahamnya, dalam pengertian bahwa semua kewajiban korporasi dijamin dengan harta kekayaannya sendiri, terlepas dari harta kekayaan para pemegang sahamnya. 41 Selanjutnya yang dinamakan dengan company adalah : 1. A corporation-or, less commonly, an association, partnership or union – that carries on a commercial or industrial enterprise. 2. A corporation, partnership, association, joint stock company, trusts fund and organized group of persons, whether incorporated or not, and (in an official capacity) any receiver, trustee in bankruptcy, or similar official, or liquidating agent, for any of the foregoing. Bila diartikan dalam Bahasa Indonesia, company adalah: 1. Sebuah korporasi atau asosiasi, persekutuan atau persatuan yang menjalankan sebuah perusahaan komersial atau industri. 2. Sebuah korporasi, persekutuan, asosiasi, perusahaan patungan, dana milik bersama dan kelompok orang yang terorganisir, baik inkorporasi ataupun bukan, dan (dalam kapasitas pejabat) penerima, wakil dalam kepailitan, atau pejabat yang lain, atau agen pembubaran, dari apa yang terlebih dahulu. Dalam pengertian yang diberikan di atas, company atau perusahaan meliputi juga korporasi dan badan (usaha) yang tidak berbadan hukum termasuk di dalamnya persekutuan, bahkan suatu kumpulan dana milik bersama (Trust Fund). Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan (Company)

41

Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 7


memiliki makna yang lebih luas dari korporasi yang merujuk pada perseroan terbatas. 42 Selanjutnya dalam sumber lain dikatakan bahwa yang dinamakan corporation adalah 43 : “A corporation is a legal entity (technically, a juristic person) which has a legal personality distinct from those of its members. The defining legal rights and obligations of a corporation consist of the capacities (i) to sue and to be sued, (ii) to have assets, (iii) to employ agents, (iv) to engage in contracts, and (v) to make by laws governing its internal affairs. Other legal rights and obligations may be assigned to the corporation by governments or courts. These are often controversial.” Rumusan di atas memberikan lima kapasitas suatu perseroan terbatas, yaitu 44 : a. dapat digugat dan menggugat, yang berarti memiliki suatu persona standi in judicio tersendiri; b. memiliki harta kekayaan sendiri. Memiliki harta kekayaan di sini bukan memiliki harta kekayaan tetapi dalam makna milik bersama. Melainkan harta kekayaan dari suatu kesatuan, suatu badan hukum, yang dapat dicatatkan atas namanya sendiri, yang menandakan bahwa perseroan adalah suatu subjek hukum yang mandiri; c. dapat memberikan kuasa; d. dapat membuat perjanjian, tentunya dengan segala akibat hukumnya; e. mampu membuat peraturan untuk mengatur kehidupan internalnya sendiri. Steward Kyd, mendefinisikan corporation sebagai 45: “A collection of many individuals united into one body, under a special denomination, having perpetual succession under an artificial form, and vested, by policy of the law, with the capacity of acting, in several respects, as an individual, particularly of taking and granting property, of contracting obligations, and of suing and being sued, of enjoying privileges and immunities in common, and of exercising a variety of political rights, more or less extensive, according to the design of its

42

Ibid., hlm. 8 http://en.wikipedia.org/wiki/corporations diakses tanggal 2 September 2009 44 Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT, Op. Cit., 43

hlm. 9 45

http://en.wikipedia.org/wiki/corporations diakses tanggal 2 September 2009


institution, or the powers conferred upon it, either at the time of its creation, or at any subsequent period of its existence” Bila diartikan dalam Bahasa Indonesia, artinya adalah kumpulan dari banyak persatuan individu dalam sebuah badan, dibawah sebuah satuan yang khusus, memiliki penggantian terus-menerus dibawah sebuah bentuk buatan, dan diberikan, oleh kebijaksanaan hukum, dengan kapasitas berbuat, dalam berbagai kehormatan, sebagai seorang individu, terutama dalam mengambil dan memberikan kepemilikan, dari kewajiban kontrak, dan menggugat atau digugat, dalam menikmati hak istimewa dan imunitas pada umumnya, dan dalam mempergunakan berbagai hak politik, kurang atau lebih luas, berdasarkan rancangan istitusinya, atau kekuatan yang dianugerahkan kepadanya, juga dalam waktu penciptaannya, atau dalam jangka waktu tertentu dari eksistensinya. Tidak jauh berbeda dari beberapa rumusan sebelumnya, Kyd menegaskan bahwa yang dinamakan dengan korporasi atau perseroan terbatas adalah kumpulan dari sejumlah manusia dalam suatu kesatuan, dengan jangka waktu eksistensi yang abadi dalam bentuk yang tidak nyata (artificial), memiliki kemampuan bertindak sebagaimana layaknya seorang individu manusia, orangperorangan, dapat memiliki atau melepaskan pemilikan suatu benda, membuat perjanjian dan perikatan, menggugat dan digugat, dan hak-hak lainnya sebagaimana diberikan oleh peraturan yang membentuk dan mengaturnya. 46

46

Gunawan Widjaja, Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT, Op. Cit.,

hlm. 10


Selanjutnya dalam konsepsi modern business corporation, dikatakan lebih lanjut bahwa : In addition to its legal personality, the modern business corporation has at least three other legal characteristics 47 : a. transferable shares (shareholders can change without affecting its status as a legal entity); b. perpetual succession capacity (its possible continued existence despite shareholders' death or withdrawal); and c. and limited liability (including, but not limited to: the shareholders' limited responsibility for corporate debt, insulation from judgments against the corporation, shareholders' amnesty from criminal actions of the corporation, and, in some jurisdictions, limited liability for corporate officers and directors from criminal acts by the corporation). Dari rumusan yang diberikan di atas dapat diketahui bahwa suatu perseroan terbatas sebagai suatu bentuk modern corporation memiliki setidaknya karakteristik tambahan sebagai berikut 48: a. kepemilikannya ditandai dengan saham-saham yang dapat dengan mudah dipindahtangankan ataupun dialihkan kepada siapapun juga, b. mempunyai masa hidup yang abadi dengan jangka waktu pendirian yang tidak ditentukan lamanya, yang tidak digantungkan pada masa hidup pemegang sahamnya, c. sifat tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada pemegang saham, tidak hanya untuk pertanggungjawaban perdata melainkan juga tanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh perseroan. Di samping itu dikenal juga pertanggungjawaban terbatas terhadap para pengurusnya.

47

Dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki/corporations diakses tanggal 2 September

2009 48


hlm. 11.


Dengan demikian dapatlah dilihat dan disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut 49: a. memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subjek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan; b. memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subjek hukum mandiri (persona standi in judicio) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan; c. tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri; d. kepemilikannya tidak digantungkan pada orang-perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya, setiap saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;

49

Gunawan Widjaja, Hak Individu Dan Kolektif Para Pemegang Saham, (Jakarta: Forum sahabat, 2008), hlm.5.


e. keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya; f. pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham) tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka (1), yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah sebagai berikut: “ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya 50”. Dari batasan yang dikemukakan di atas, ada 6 (enam) hal pokok yang dapat dikemukakan di sini : a. b. c. d. e. f.

Perseroan merupakan suatu badan hukum ; Merupakan persekutuan modal ; Didirikan berdasarkan perjanjian ; Melakukan kegiatan usaha ; Terdiri atas modal dasar yang terbagi dalam saham ; dan Memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Tanggung Jawab Hukum Ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti accountability, responsibility dan liability. Tanggung jawab dalam arti accountability adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan

50

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007


responsibility adalah tanggung jawab dalam arti yang harus memikul beban. Tanggung jawab dalam arti liability adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita. 51 Tanggung-jawab dalam arti responsibility juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung-jawab dalam arti liability adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain. Joling memberikan pengertian responsibility sebagai "Responsibility refers to the quality of being morally, legally or mentally accountable"(artinya: tanggung jawab berhubungan dengan kualitas untuk menjadi bertanggungjawab secara moral, hukum dan mental), sedangkan Black's Law Dictionary mengartikan responsibility sebagai "the state of being answerable for an obligation, include judgment, skill and capacity" dan liability sebagai "condition of being actually or potentially subject to an obligation; condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil expenses or burden; condition with create a duty to perform act immediately or in the future.” 52 Tanggung jawab direksi dalam arti responsibility dan liability yaitu sebagai berikut 53: Responsibilities: Legislation imposes various obligations on companies, which require the directors to ensure that the company complies with certain minimum requirements, and provides penalties for breach of statutory duties 51

http://els.bappenas.go.id/upload/other/Tanggung%20Jawab%20Hukum%20PT.doc diakses pada tgl 10 September 2009 52 http://www.freewebs.com/bedahkulitosmetik/responsibilityliability.htm diakses tgl 10 September 2009 53 http://www.ukincorp.co.uk/s-2A-company-directors-responsibilities.html diakses tanggal 12 September 2009


Liabilities: A director may also incur personal liability under legislation relating to the company, since some legislation provides that not only is the company liable but also any director who knowingly authorised by the company. Bila diartikan dakam Bahasa Indonesia, Responsibilities adalah Peraturan menentukan bermacam-macam kewajiban kepada perusahaan, yang memerlukan direktur untuk memastikan bahwa perusahaan patuh dengan syarat minimum tertentu, dan menyediakan sanksi kepada pelanggaran dari kewajiban menurut UU, Liabilities adalah Direktur juga harus menimbulkan tanggung jawab pribadi dibawah peraturan yang berkaitan dengan perusahaan, sejak beberapa peraturan menetapkan bahwa tidak hanya perusahaan bertanggung jawab tetapi juga direktur yang diketahui telah diberikan kuasa oleh perusahaan. Mengenai tanggung jawab hukum direksi dalam bentuk liability bisa diperhatikan kutipan berikut ini, yaitu 54: Aansprakelijkheid is een begrip uit het burgerlijk recht. Met aansprakelijkheid wordt bedoeld dat de ene persoon gehouden is de schade van een andere persoon te vergoeden. De persoon in kwestie is 'aansprakelijk' voor die schade. Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa seseorang yang menerbitkan suatu kerugian harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sehingga seorang direksi yang merupakan wakil dari perseroan juga harus mengganti rugi atas kerugian yang telah diterbitkannya. Undang-Undang Perseroan Terbatas memperkenalkan beberapa macam sistem otoritas bagi para pihak dalam suatu perseroan. Perbedaan sistem otoritas 54

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aansprakelijkheid diakses tgl 12 September 2009


ini pula yang juga membedakan tanggung jawab di antara masing-masing pihak tersebut. Sistem otoritas dalam UUPT dapat dibedakan sebagai berikut :55 1. Sistem Majelis Dengan sistem majelis ini dimaksudkan bahwa seseorang tidak dapat bertindak sendiri terlepas satu sama lain dalam hal mewakili sesuatu kelompok. Melainkan dia haruslah selalu bertindak secara bersama-sama (majelis). Sistem otoritas secara majelis ini tidak berlaku bagi direksi perusahaan. Sistem ini hanya berlaku bagi organ komisaris, seperti ditegaskan oleh Pasal 108 ayat (4) UUPT bahwa jika komisaris lebih dari satu orang, maka mereka merupakan sebuah majelis. Kemudian ditegaskan lagi dalam penjelasan atas Pasal 108 ayat (4) UUPT bahwa sebagai majelis, maka komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan. Dengan demikian, sejauh perbuatan tersebut dilakukan secara majelis, maka tanggung jawab hukum pun ditanggung secara bersama-sama (renteng). 2. Sistem Individual Representatif Sistem Individual Representatif memperkenalkan semacam otoritas dengan mana seseorang dapat bertindak sendiri untuk mewakili sesuatu kelompok. Sistem otoritas seperti inilah yang pada prinsipnya diberlakukan oleh UUPT terhadap organ direksi. Berlakunya sistem individual representatif ini bagi seorang direksi muncul dalam dua segi sebagai berikut :

55

Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 74


a. Dalam hal kewenangan untuk mewakili perseroan. Dalam hal ini, seperti yang disebutkan dalam Pasal 92 ayat (5) UUPT bahwa jika direktur lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain oleh UUPT sendiri dan/atau oleh anggaran dasar. b. Dalam hal ada kesalahan direktur. Jika seseorang anggota direksi melakukan kesalahan (termasuk kelalaian) dalam menjalankan tugasnya, maka dia akan bertanggung jawab penuh secara pribadi (bukan tanggung jawab bersama). Jadi. Pada prinsipnya anggota direksi yang lain terbebas dari tanggung jawabnya. 56 Berlakunya sistem otoritas individual representatif terhadap anggota direksi yang melakukan kesalahan ini sebenarnya sebagai konsekuensi dari berlakunya tugas semi fiduciary dari direktur, yakni adanya kewajiban dari direksi untuk melakukan tugasnya dengan ”itikad baik” dan ”penuh tanggung jawab”. 3. Sistem Kolegial Berbeda dengan organ komisaris yang melaksanakan tugas secara majelis, maka organ direksi melaksanakan tugas-tugas perseroan secara ”kolegial”. Ini berarti bahwa dalam hal lebih dari seorang direktur, sungguhpun dibuka kemungkinan bagi seorang direktur untuk mewakili perseroan tanpa perlu ikut direktur yang lainnya, tetapi sejauh masih merupakan tindakan perseroan dan tidak melanggar prinsip ”semi fiduciary duty”, maka menurut Pasal 97

56

Lihat Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


ayat (3) dan (4) UUPT, direktur yang lainnya yang sebenarnya tidak ikut berbuat, juga ikut bertanggung jawab secara bersama-sama (renteng). Inilah makna sistem perwakilan ”kolegial” dari direksi. Sistem kolegial direksi dalam hal seperti ini bersifat mutlak, dalam arti tidak terbuka kemungkinan pengecualiannya. Jadi walaupun dalam rapat direksi, seorang direktur telah memberikan suara abstain atau bahkan menentang, tetapi oleh UUPT tidak dibuka kemungkinan agar direktur yang bersangkutan lepas tanggung jawab, sehingga terpaksa ditafsirkan bahwa dia juga ikut bertanggung jawab. Sistem pelaksanaan tugas secara kolegial ini juga berlaku terhadap direktur yang melakukan tugas-tugas perseroan setelah anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Kehakiman, tetapi belum didaftarkan dalam daftar perusahaan dan belum diumumkan dalam berita negara. Terhadap tindakan perseroan yang dilakukan direksi sebelum adanya pendaftaran dan pengumuman tersebut, direksi bertanggung jawab secara bersama-sama (renteng).

Bahkan

dalam

hal

ini,

keteledoran

dalam

pendaftaran

mengantarkan direksinya tidak saja bertanggung jawab secara perdata, tetapi juga ikut bertanggung jawab secara pidana berdasarkan ketentuan wajib daftar

perusahaan.

UUPT

tidak

memberikan

kemungkinan

tindakan ”ratifikasi”. Jadi tanggung jawab renteng tersebut bersifat mutlak. 4. Prinsip Presumsi Kolegial Prinsip ini berlaku tidak ubahnya dengan prinsip umum dari tanggung jawab kolegial, yakni tanggung jawab renteng, misalnya di antara para direktur, jika salah seorang direktur menyebabkan kerugian bagi orang lain


sejauh hal tersebut dilakukannya tidak dalam hal melanggar anggaran dasar, atau melanggar tugas ”semi fiduciary” dari direktur. Hanya saja, terhadap prinsip presumsi kolegial ini dibuka kemungkinan pengecualiannya dengan sistem pembuktian terbalik (ompkering van bewijst last). Artinya kepada anggota direktur diberikan kemungkinan untuk mengelak dari tanggung jawab renteng jika dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Sistem tanggung jawab presumsi kolegial ini berlaku misalnya dalam hal tanggung jawab renteng direksi yang karena kesalahannya menimbulkan kepailitan terhadap suatu perseroan. Anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan perseroan tersebut bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya, maka dia tidak ikut bertanggung jawab secara renteng dengan anggota direktur lainnya. 57 5. Prinsip Tanggung jawab Individual Non Representatif Pada prinsipnya seseorang harus bertanggung jawab individu atas segala tindakan yang dilakukannya secara individu pula. Inilah yang disebut prinsip tanggung jawab individual non representatif. Dalam hal ini apakah seorang pekerja dapat dianggap sebagai pemikul beban tanggung jawab individual non representatif? Jika dia melakukan tugas yang menyimpang dari tugas yang

seharusnya dilakukan untuk

perusahaannya,

maka

benar

dia

bertanggung jawab secara individu non representatif. Maksudnya, dia mesti bertanggung jawab secara pribadi.

57

Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


Demikian juga kewenangan (diikuti dengan tanggung jawab) yang diberikan kepada setiap pemegang saham, tanpa melihat berapa persen saham yang diwakilinya, dapat menggugat perseroan ke Pengadilan karena ketidakadilan atau ketidakwajaran yang dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, direksi atau komisaris.

58

6. Prinsip Tanggung Jawab Representatif Pengganti Jika seorang pekerja dalam hal melakukan tugasnya menertibkan kerugian bagi orang lain, maka dalam hal ini tidak berlaku prinsip tanggung jawab non representatif. Karena, sungguhpun teori vicarious liability (tanggung jawab pengganti) tidak dengan tegas dianut oleh sistem hukum kita, tetapi sudah mulai ada yurisprudensi maupun hukum kerja yang mengarah ke sana. Karena itu pula, jika seorang pekerja dalam melakukan tugasnya ternyata kemudian menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka ada kemungkinan atasannya,

termasuk

direktur

yang

membawahinya,

atau

bahkan

perusahaannya yang harus menanggung beban tanggung jawab. Dalam hal ini sudah pengganti.

berlaku

prinsip

”Representatif”

karena

tanggung pekerja

jawab tersebut

representatif bertindak

untuk

perusahaan (dalam menjalankan tugasnya), dan ”pengganti” karena atasannya atau perusahaannya harus mengambil alih tanggung jawabnya. 7. Prinsip Tanggung Jawab Kolektif Representatif Suatu kelompok orang tertentu yang ikut terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas perseroan dapat mewakili atau menjalankan tugas perseroan

58

Lihat Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


secara bersama-sama, dengan tanggung jawab juga bersama. Sistem seperti ini dapat disebut dengan sistem tanggung jawab secara kolektif representatif. UUPT mengenal sistem tanggung jawab seperti ini, misalnya dalam hal Derivative Suit. UUPT memperkenalkan semacam derivative suit kepada pemegang saham. Dalam hal ini, seorang atau lebih pemegang saham dengan jumlah paling sedikitnya 10% diberikan kewenangan untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan gugatan kepada anggota direksi atau kepada komisaris ke Pengadilan Negeri yang berwenang. 59 Ini berarti bahwa sekelompok pemegang saham perseroan (pemegang saham 10%) diperkenankan mewakili perseroan untuk melakukan gugatan perdata. Dengan adanya kewenangan tersebut berarti juga tentunya diikut i dengan tanggung jawab yang sama. Contoh lain dari kewenangan dan tanggung jawab seperti ini juga diberikan kepada pemegang saham atau kelompok pemegang saham paling sedikit 10% untuk dan atas namanya sendiri atau ”atas nama perseroan” mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar dilakukan pemeriksaan ke perseroan, jika diduga ada hal-hal seperti disebutkan dalam Pasal 138 ayat (1) UUPT. 8. Prinsip Tanggung Jawab Kolektif Non Representatif Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah bahwa sekelompok orang tertentu yang merupakan pihak yang terlibat dalam perusahaan diberikan kewenangan secara kelompok tetapi tidak untuk mewakili atau bertindak 59

Lihat pada Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


untuk dan atas nama perseroan, dan selanjutnya kelompok tersebut juga ikut memikul tanggung jawab secara kelompok pula. UUPT memperkenalkan sistem tanggung jawab kolektif non representatif ini yang diberikan kepada pihak yang terlibat dalam perseroan, yaitu kepada kelompok pemegang saham dan kelompok pekerja.

C. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas Suatu perseroan terbatas dapat diklasifikasikan kepada beberapa bentuk jika dilihat dari berbagai kriteria, yaitu sebagai berikut :60 1. Dilihat dari Banyaknya Pemegang Saham Jika dilihat dari segi banyaknya pemegang saham, suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam : a. Perusahaan Tertutup Perusahaan tertutup adalah suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik. b. Perusahaan Terbuka Perusahaan terbatas terbuka (PT.Tbk.) adalah suatu perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sehingga memiliki pemegang saham publik,

60

Munir Fuadi, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Op. Cit., hlm 14.


dimana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek. Terhadap perusahaan terbuka ini berlaku, baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Pasar Modal. c. Perusahaan Publik Perusahaan

publik

adalah

perusahaan

terbuka

dimana

keterbukaannya itu tidak melalui proses penawaran umum, tetapi melalui proses khusus, setelah dia memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan publik antara lain jumlah pemegang sahamnya yang sudah mencapai jumlah tertentu, yang oleh Undang-Undang Pasar Modal ditentukan jumlah pemegang sahamnya minimal sudah menjadi 300 (tiga ratus) orang.

2. Dilihat dari Jenis Penanaman Modal Jika dilihat dari segi jenis penanaman modalnya, suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam : a. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah suatu perusahaan yang di dalamnya terdapat penanaman modal dari sumber dalam negeri dan perusahaan tersebut telah diproses menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga dengan status perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tersebut, dia sudah berhak atas fasilitas-fasilitas tertentu dari


pemerintah, yang tidak akan didapati oleh perusahaan yang bukan berstatus perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Untuk perusahaan ini berlaku, baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). b. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah suatu perseroan terbatas yang sebagian atau seluruh modal sahamnya berasal dari luar negeri, sehingga mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Jika seluruh modal saham berasal dari luar negeri, disebut dengan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) murni.Akan tetapi, jika hanya sebagian saja dari modal saham yang berasal dari luar negeri, sedangkan sebagiannya lagi berasal dari dalam negeri, maka perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang demikian disebut dengan perusahaan patungan (Joint Venture). Terhadap perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) ini berlaku, baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing (PMA). c. Perusahaan Non Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Perusahaan non - Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

adalah perusahaan domestik yang

tidak memperoleh status sebagai perusahaan Penanaman Modal


Dalam Negeri (PMDN), sehingga tidak mendapat fasilitas-fasilitas dari pemerintah. Kepada perusahaan non Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada pokoknya berlaku ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

3. Dilihat dari Keikutsertaan Pemerintah Jika dilihat dari segi keikutsertaan pemerintah, maka suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam : a. Perusahaan Swasta Perusahaan Swasta adalah suatu perseroan dimana seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah di dalamnya. b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu perusahaan dimana di dalamnya terdapat saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini disamping

memiliki

misi

berbisnis,

terdapat

juga

misi-misi

pemerintah yang bersifat sosial. Jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut berbentuk perseroan terbatas, maka terhadap perusahaan yang demikian disebut dengan Perusahaan Terbatas Persero (PT.Persero). Jika BUMN tersebut melayani kepentingan umum (produksi, distribusi dan konsumsi) dan bergerak di bidang jasa vital (public utilities), maka perusahaan yang demikian disebut dengan


Perusahaan Umum (Perum). Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disamping berlaku ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas juga berlaku peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu varian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hanya saja, dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), unsur pemerintah yang memegang saham di dalamnya adalah pemerintah daerah setempat. Karena itu, untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini berlaku juga kebijaksanaan dari Peraturan Daerah (Perda) setempat.

4. Dilihat dari Sedikitnya Pemegang Saham Jika dilihat dari segi sedikitnya jumlah pemegang saham, maka suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam : a. Perusahaan Pemegang Saham Tunggal (Corporation Sole) Perusahaan pemegang saham tunggal (Corporation Sole) adalah suatu perseroan terbatas dimana pemegang sahamnya hanya terdiri dari 1 (satu) orang saja. Undang-undang Perseroan Terbatas tidak memungkinkan eksistensi perusahaan pemegang saham tunggal ini. Lihat pasal 7 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-Undang hanya memungkinkan adanya


pemegang saham tunggal dalam suatu perseroan terbatas hanya dalam 2 (dua) hal sebagai berikut : 1. Jika perusahaan tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 2. Dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah terjadinya perusahaan pemegang saham tunggal. b. Perusahaan Pemegang Saham Banyak (Corporation Agregate) Perusahaan pemegang saham banyak (Corporation Agregate) adalah perseroan terbatas yang jumlah pemegang sahamnya 2 (dua) orang atau lebih. Pada prinsipnya perseroan terbatas inilah yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

5. Dilihat dari Hubungan Saling Memegang Saham Jika dilihat dari hubungan saling memegang saham antar perseroan terbatas, maka suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut : a. Perusahaan Induk (Holding) Perusahaan Induk (Holding) adalah suatu perseroan terbatas yang ikut memegang saham dalam beberapa perusahaan lain. Apabila yang dipegang lebih dari 50% (lima puluh persen) saham, maka perusahaan holding tersebut dapat mengontrol anak perusahaan, demikian juga perusahaan pengontrol. Sebuah perusahaan holding dapat memegang saham di beberapa anak perusahaan, yang kesemua perusahaan


tersebut bernaung dalam 1 (satu) kelompok perusahaan. Apa yang disebut dengan perusahaan konglomerat adalah kelompok-kelompok perusahaan yang memiliki sejumlah anak perusahaan yang sangat banyak, dengan bisnisnya yang sangat beraneka ragam, meskipun kelompok-kelompok tersebut biasanya tetap mempunyai bisnis inti di bidang

tertentu.

Namun

demikian,

meskipun

kesemua

anak

perusahaan dimiliki oleh 1 (satu) perusahaan holding sehingga terjadi satu kesatuan secara ekonomis, secara hukum masing-masing anak perusahaan tersebut tetap dianggap terpisah satu sama lain, karena masing-masing anak perusahaan merupakan suatu badan hukum sendiri-sendiri. Karena itu, kecuali dalam hal-hal yang sangat khusus, pihak ketiga hanya dapat menggugat terhadap anak perusahaan yang mempunyai masalah dengannya, tidak dapat diperlebar terhadap anak perusahaan lain atau terhadap perusahaan holdingnya. b. Perusahaan Anak (Subsidiary) Sebaliknya, perseroan terbatas dimana ada saham-sahamnya yang dipegang oleh perusahaan holding tersebut disebut dengan anak perusahaan atau perusahaan anak. c. Perusahaan Terafiliasi (Affiliate) Selanjutnya,

hubungan

antar

perusahaan

dalam

1

(satu)

perusahaan induk disebut hubungan terafiliasi. Dengan demikian, dilihat dari hubungan tersebut, maka perusahaan yang bersangkutan


disebut dengan perusahaan terafiliasi (affiliate) atau sering juga disebut dengan perusahaan saudara ( sister company).

6. Dilihat dari Segi Kelengkapan Proses Pendirian a. Perusahaan De Jure Perusahaan De Jure adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara wajar dan memenuhi segala formalitas dalam proses pendiriannya, mulai dari pembuatan akta pendirian secara notariil sampai

dengan

pengesahan

aktanya

oleh

Menteri,

serta

pendaftarannya dalam daftar perusahaan dan pengumumannya dalam berita negara. b. Perusahaan De Facto Perusahaan de facto adalah perseroan terbatas yang secara itikad baik diyakini oleh pendirinya sebagai suatu perseroan terbatas yang legal, tetapi tanpa disadarinya ada cacat yuridis dalam proses pendiriannya, sehingga eksistensinya secara de jure diragukan, tetapi perseroan tersebut tetap saja berbisnis sebagaimana perseroan yang normal lainnya. Menurut hukum Indonesia, ada konsekuensikonsekuensi tertentu dari ketidakadaan salah satu mata rantai dalam proses pendirian perseroan. Jika tidak disahkan oleh menteri misalnya, maka badan hukum dari perusahaan tersebut tidak pernah ada, sehingga para pendirinya (bukan perseroannya) yang bertanggung


jawab secara renteng. 61 Sementara jika terjadi kealpaan dalam proses pendaftaran dan pengumuman perseroan , tetapi perseroan tersebut telah disahkan oleh menteri, maka badan hukum dari perseroan tersebut sudah eksis, tetapi belum berlaku terhadap pihak ketiga, sehingga yang mesti bertanggung jawab terhadap pihak ketiga adalah pihak direksinya.

Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa: ”Dalam kepustakaan acap kali dibedakan antara PT Tertutup dan PT Terbuka.

62

Yang dimaksud

dengan ”PT Tertutup” adalah perseroan terbatas yang didirikan dengan tiada maksud menjual sahamnya kepada masyarakat luas (bursa). Dengan kata lain, perseroan terbatas itu didirikan tanpa sedikitpun bertujuan untuk menghimpun modal (asosiasi modal). Beberapa sarjana menamakan pula bentuk ini sebagai ”PT Keluarga”, disebabkan perseroan demikian itu pada umumnya sahamnya terbatas hanya dimiliki di antara kalangan keluarga. Sebaliknya apa yang dinamakan ”PT Terbuka” adalah suatu perseroan terbatas yang sahamnya dijual ke masyarakat luas melalui bursa saham dalam rangka sebagai cara memupuk modal untuk investasi usaha perseroan terbatas, yang dewasa ini dikenal dan disebut-sebut sebagai ”go public”.

61 62

Ibid, hal. 20 Ibid, hal. 118


D. Prinsip-Prinsip Hukum Perseroan Terbatas Beberapa prinsip dalam hukum perseroan terbatas antara lain : 63 1. Fiduciary duty Fiduciary duty adalah suatu doktrin yang berasal dari sistem hukum Common Law yang mengajarkan bahwa antara direktur dengan perseroan terdapat hubungan fiduciary. Sehingga pihak direktur hanya bertindak seperti seorang trustee atau agen semata-mata, yang mempunyai kewajiban mengabdi sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada perseroan. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menyebut dengan jelas-jelas diberlakukannya prinsip fiduciary duty ini, tidak juga dalam memori penjelasannya. Karena itu, yang diberlakukan oleh UUPT sebenarnya hanya prinsip yang dapat kita sebut sebagai semi fiduciary duty. Prinsip seperti ini dapat dilihat ketentuannya dalam pasal 97 ayat (2) UUPT, yang mengharuskan setiap anggota ”direksi” menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hal yang sama juga berlaku bagi komisaris (vide Pasal 114 ayat (2) UUPT). 2. Corporate opportunity Prinsip Corporate Opportunity sebenarnya juga sebagai konsekuensi dari pemberlakuan prinsip fiduciary duty. Doktrin Corporate Opportunity mengajarkan bahwa direktur harus lebih mengutamakan kepentingan perseroan daripada kepentingan pribadi terhadap transaksi yang 63

Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,2002), hlm. 4


menimbulkan conflict of interest. Seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan-keuntungan tersembunyi atau terselubung dari suatu transaksi perseroan. Jika misalnya baik perseroan maupun pribadi direktur samasama dapat melakukan suatu transaksi bisnis yang tentunya dapat membawa profit, maka transaksi tersebut harus diberikan kepada perseroan. UUPT tidak dengan tegas mengakui berlakunya prinsip Corporate Opportunity ini. Tetapi terdapat indikasi yang mengarah kepada pengakuan prinsip tersebut. Misalnya untuk direksi : -

Pasal 99 ayat (1) point b : anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan jika dia mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

-

Pasal 97 ayat (2) : anggota direksi harus menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

-

Pasal 92 : direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

-

Pasal 101 ayat (1) : anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

Sedangkan indikasi berlakunya prinsip Corporate Opportunity bagi dewan komisaris terlihat dalam :


-

Pasal 114 ayat (2) : Komisaris wajib menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

-

Pasal 116 : Kewajiban melapor kepada perseroan bagi komisaris yang mempunyai kepemilikan sahamnya sendiri atau keluarganya pada perseroan tersebut atau pada perseroan lain.

3. Self dealing Yang dimaksud dengan prinsip Self Dealing adalah setiap transaksi yang dilakukan antara direktur perseroan dengan perseroan itu sendiri. Baik dilakukan langsung oleh direktur yang bersangkutan, ataupun secara tidak langsung, misalnya lewat saudara-saudaranya. Di negara tempat berkembangnya doktrin self dealing ini, yakni umumnya negara-negara Anglo Saxon, self dealing semula sama sekali dilarang dan batal demi hukum dan direksi akan bertanggung jawab secara pribadi. Tetapi sampai kini larangan tersebut diperlonggar, self dealing dibenarkan jika dengan self dealing tersebut, direktur yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut adalah fair, tidak ada fraud atau menghambur-hamburkan aset perseroan, atau hal-hal lain yang dapat merugikan perseroan. Mengenai doktrin self dealing ini, UUPT kembali tidak menunjukkan sikapnya yang tegas, kecuali secara tidak langsung dan sangat umum menyinggungnya dalam pasal-pasal yang mengatur tentang corporate opportunity seperti telah disebutkan di atas.


4.

Business judgement rule Business judgement rule ini mendalilkan bahwa seorang direktur tidak dapat dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur, yang dia yakini sebagai tindakan terbaik buat perseroan dan dilakukannya secara jujur, beritikad baik, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sungguhpun tindakan tersebut ternyata keliru dan merugikan perseroan. Dengan demikian bahkan pengadilan ataupun RUPS tidak boleh melakukan second guess terhadap keputusan bisnis (business judgement) dari direktur. Perkembangan mengenai business judgement rule belakangan ini menunjukan bahwa hakim pengadilan dapat memeriksa perkara yang terkait dengan business judgement rule ini, tidak hanya melihat sematamata pada keberadaan conflict of interest, namun lebih ke arah ”concept of neutrality” yang melahirkan fairness. Yang dimaksud dengan konsep netralitas ini adalah bahwa suatu perbuatan hukum yang di dalamnya terdapat unsur benturan kepentingan antara kepentingan salah satu atau lebih anggota direksi dengan kepentingan perseroan masih dapat dilaksanakan, selama dan sepanjang transaksi tersebut adalah transaksi yang wajar dan telah disetujui oleh seluruh atau sebagian besar anggota direksi yang tidak memiliki benturan kepentingan. 64

64


hlm. 60


5. Piercing the corporate veil Kata “piercing” berarti mengoyak atau menembus, sementara kata “veil” berarti kerudung atau cadar. Maka ungkapan piercing the corporate veil (”PCV”) secara harafiah berarti cadar badan hukum dikoyak atau ditembusi. Dalam penerapannya ke dalam ilmu hukum perseroan, doktrin PCV berarti bahwa hukum tidak memberlakukan prinsip terpisahnya tanggung jawab dan harta kekayaan badan hukum dari tanggung jawab dan harta kekayaan pemegang sahamnya, sungguhpun secara de jure seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perseroan Terbatas untuk dapat menjadi suatu badan hukum telah sempurna dilakukannya. Dengan demikian, berdasarkan prinsip PCV ini, ada kemungkinan pemegang saham dalam hal-hal tertentu ikut bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya atas tindakan yang dilakukan oleh dan atas nana perseroan sendiri. Doktrin PCV ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil bagi pihak luar perseroan atas tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang tebit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga ataupun yang timbul dari perbuatn menyesatkan atau perbuatan melawan hukum. UUPT secara tegas tetapi sangat terbatas memberlakukan prinsip PCV, yakni pemegang saham tetap bertanggung jawab terhadap tindakan yang


dilakukan oleh perseroan, tetapi hanya terbatas kepada empat hal sebagai berikut: 65 a. Tidak terpenuhi persyaratan perseroan sebagai badan hukum. b. Secara itikad buruk, pemegang saham memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. c. Terlibatnya pemegang saham tersebut atas perbuatan melawan hukum dari perseroan. d. Pemegang saham menggunakan kekayaan perseroan, sehingga kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk membayar hutang. 6. Derivative action Derivative action merupakan gugatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih pemegang saham untuk memberlakukan cause of action dari perseroan. Artinya gugatan yang seharusnya dilakukan oleh dan atas nama perseroan, dilakukan oleh satu atau lebih pemegang saham atas nama perseroan. Yang digugat itu siapa saja, seperti direktur ataupun pihak ketiga. Derivative suit berbeda dengan apa yang disebut class action dari pemegang saham. Sebab, class action termasuk ke dalam direct suit karena seorang atau lebih pemegang saham menggugat untuk dan atas nama seluruh atau suatu kelas pemegang saham, jadi bukan atas nama perseroan. Doktrin Derivative Suit ini diberlakukan oleh UUPT sejauh yang digugat hanyalah pihak direktur dan/atau komisaris perseroan. Dalam hal ini diisyaratkan bahwa pemegang saham yang menggugat atas nama

65

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


perseroan tersebut haruslah minimal 10% dari saham dengan hak suara. Lihat Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UUPT. 7. Ultra vires Doktrin Ultra vires mengajarkan bahwa perseroan tidak dapat melakukan kegiatan di luar dari kekuasaan perseroan. Kekuasaan perseroan tersebut diperinci dalam anggaran dasarnya. Semula ketentuan tentang ultra vires ini di banyak negara (Common Law) diberlakukan dengan tegas, yakni transaksi yang demikian dianggap batal demi hukum, dan direktur yang melakukan tindakan tersebut akan bertanggung jawab secara pribadi. Menurut UUPT, berdasarkan prinsip pemberian kuasa konstruktif (secara hukum) yang diberikan oleh suatu perseroan kepada direktur lewat dokumen yang disebut anggaran dasar, maka direktur tidak boleh menyimpang atau melakukan hal-hal di luar anggaran dasar tersebut. Sebab, jika hal tersebut dilakukan, direktur tersebut telah melakukan kegiatan di luar ruang lingkup kewenangannya. 66 Mengikuti teori tentang pemberian kuasa, maka direksi akan bertanggung jawab jika perseroan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terdapat dalam anggaran dasar. Dan, menurut UUPT , tanggung jawab direksi adalah kolegial. 67 Jadi mereka pada prinsipnya akan bertanggung jawab secara renteng.

66

Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, Op.Cit, hlm. 10 Lihat memori penjelasan atas Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 67


8. Corporate ratification Doktrin Corporate Ratification mengajarkan bahwa perseroan dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh organ lain dalam perseroan tersebut, sekaligus mengambilalih tanggung jawab organ lain dimaksud. Misalnya RUPS meratifikasi kegiatan tertentu dari direktur, sehingga seluruh tanggung jawab direktur dalam hubungan dengan kegiatan dimaksud beralih menjadi tanggung jawab perseroan. Apakah UUPT menganut

prinsip ratifikasi.

Berdasarkan prinsip

pendistribusian wewenang dan kewajiban semi fiduciary duty dari direktur / komisaris, maka tanggung jawab direksi atau komisaris tidak dapat diambilalih oleh pihak lain atau oleh perseroan via RUPS. 9. Perlindungan minoritas Salah satu segi lain yang juga cukup menonjol dalam UUPT adalah perlindungan pemegang saham minoritas. Banyak ketentuan dalam UUPT, seperti keikutsertaan pengadilan dalam hal-hal tertentu ke dalam masalah perseroan, ketentuan prosedural tertentu, kewajiban disclosure, quorum dan voting dalam RUPS yang bervariatif dan lain-lain, yang kesemuanya bertujuan antara lain untuk melindungi pemegang saham minoritas tersebut. Prinsip perlindungan minoritas tersebut tentu mempunyai tujuan baik. Karena yang dicari adalah equilibrium yang tersimpul dalam prinsip majority rule and minority right. Hanya saja, apabila faktor lain, seperti


masalah prosedural, perangkat keras dan lunak dan juga faktor manusianya belum siap, maka yang terjadi justru tirany minoritas. 10. Wewenang pengadilan Salah satu hal yang menonjol dalam UUPT adalah besarnya peranan pengadilan untuk ikut mencampuri urusan-urusan perseroan. Ini juga sebagai akibat pengaruh dari sistem yang dipraktekkan di luar negeri. Pada prinsipnya, wewenang pengadilan yang dimungkinkan oleh UUPT tercakup dalam tiga kategori sebagai berikut : a. Kewenangan biasa Kewenangan biasa ini dimaksudkan sebagai kewenangan pengadilan untuk mengadili perseroan dan/atau para pihak dalam perseroan dalam kasus-kasus biasa, baik sebagai tergugat/terdakwa, maupun sebagai penggugat/pelapor. Jadi baik dalam kasus perdata maupun dalam kasus pidana. b. Gugatan Perseroan Di samping gugatan atau dakwaan yang bersifat umum, maka terdapat gugatan perseroan, yakni gugatan yang khusus terbit dalam hukum perseroan, bukan dari hukum acara pada umumnya. Bahkan hal yang sama secara mutatis mutandis juga berlaku dalam bidang pidana, sehingga muncul pula apa yang dapat kita sebut sebagai dakwaan perseroan. Dalam hal ini juga perseroan ataupun para pihak di dalamnya

dapat

berupa

tergugat/terdakwa

ataupun

sebagai

penggugat/pelapor. Ketentuan-ketentuan seperti ini sebelumnya tidak


ada dalam KUH Dagang. Gugatan perseroan tersebut disebutkan dalam UUPT sebagai berikut : -

Pasal 61: Setiap pemegang saham (berapapun saham yang dimilikinya) dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri jika ada keputusan RUPS/Direksi/Komisaris yang merugikannya.

-

Pasal 97 ayat (6): Pemegang minimal 10% saham untuk dan atas nama perseroan dapat menggugat ke pengadilan terhadap anggota direksi yang bersalah sehingga menimbulkan kerugian kepada perseroan.

-

Pasal 114 ayat (6): Pemegang minimal 10% saham untuk dan atas nama perseroan dapat menggugat ke pengadilan terhadap komisaris yang bersalah sehingga menimbulkan kerugian kepada perseroan.

-

Pasal 45 ayat (1): Kreditur dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan jika dia keberatan atas pengurangan modal.

c. Permohonan penetapan pengadilan Di samping yang berbentuk gugatan, kepada pengadilan oleh pihakpihak tertentu dapat mengajukan permohonan agar pengadilan mengeluarkan ketetapannya. UUPT mengaturnya sebagai berikut : - Pasal 80 ayat (1): Pemegang saham (berapapun saham yang dipegangnya) dapat memohon kepada ”Ketua” Pengadilan Negeri agar pemegang saham tersebut dapat melakukan sendiri RUPS tahunan jika direksi atau komisaris tidak melakukannya.


- Pasal 104 ayat (1): Direksi dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. - Pasal 138 ayat (2) dan (3): Permohonan kepada Pengadilan Negeri agar dilakukan pemeriksaan (atas dugaan perbuatan melawan hukum) yang dimohon oleh (1) pemegang minimal 10%saham atas nama sendiri atau atas nama perseroan, (2) pihak lain yang disebut dalam anggaran dasar,dan (3) jaksa.

E. Organ-Organ Perseroan Terbatas Perseroan terbatas merupakan suatu organisasi, suatu organisasi sebagai kumpulan dari beberapa orang yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati oleh para anggotanya. Oleh karena tidak mungkin, kecuali pada organisasi kecil, bahwa semua anggotanya turut serta untuk mengurus kegiatan organisasi tersebut, dibentuklah suatu badan/organ yang mewakili semua anggotanya untuk menjalankan usaha tersebut yang disebut pengurus. 68 Adanya organ merupakan salah satu unsur yang cukup penting dalam badan usaha Perseroan Terbatas sebagai suatu organisasi, hal ini diperjelas dalam UUPT yaitu pada Pasal 1 angka (2) UUPT, yang menyatakan : “Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris”

68

Moenaf H. Regar, Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan, (Medan : Bumi aksara, 2000), Hlm. 31


Dengan demikian dapat dilihat bahwa perseroan terbatas mempunyai organ yang terdiri atas : 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 2. Dewan komisaris (Board of Commissioners); 3. Direksi (Board of Directors). Dari ketiga organ dalam perseroan tidak ada yang paling tinggi, masingmasing melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan UUPT. Dari ketiga organ tersebut direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan untuk kepentingan, dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar perseroan. 1. Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas. RUPS merupakan organ perseroan yang tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris perseroan, hal ini dapat dilihat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 UUPT yang menyatakan : “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar.” Berdasarkan pernyataan Pasal 1 angka 4 UUPT tersebut ada dua pandangan yang berbeda :


a. Pandangan klasik Menurut pandangan ini semua kekuasaan dalam perseroan berada dalam satu sentral yaitu RUPS. Jika komisaris dan direksi mempunyai kekuasaan maka kekuasaan tersebut tidak lain berasal dari limpahan oleh RUPS kepada komisaris dan/atau direksi. Konsekuensi dari pandangan klasik ini , berarti setiap RUPS dapat menarik kembali limpahan wewenang yang diberikan olehnya kepada komisaris dan/atau dreksi. b. Pandangan mutakhir/modern Menurut pandangan ini kedudukan ketiga organ perseroan tersebut tidak lagi berjenjang, tetapi paralel atau sejajar yang sama derajatnya, yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain, jika komisaris dan direksi itu memperoleh wewenang, maka wewenang tersebut bukan limpahan dari RUPS, melainkan memperoleh wewenangnya berdasarkan UU dan/atau anggaran dasar. Masing-masing di antara organ tersebut memiliki tugas dan wewenangnya sendiri-sendiri berdasarkan UU dan/atau angggaran dasar yang tidak dapat dicampuri oleh organ yang satu terhadap yang lain. Dalam pandangan ini direksi tidak usah selalu patuh dan tunduk melaksanakan putusan RUPS, direksi berhak tidak melaksanakan dan atau menyimpangi putusan RUPS manakala menurut pertimbangan direksi putusan RUPS tersebut bertentangan dengan kepentingan dan/atau merugikan perseroan. 69

69

Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2001) Hlm. 22


Berdasarkan uraian di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan memegang kekuasaan tertinggi tersebut bukanlah dalam arti yang paling tinggi di atas organ lainnya. 70 RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar. Wewenang eksklusif yang ditentukan dalam UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar yang disahkan atau disetujui oleh menteri kehakiman dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT. 71 Beberapa wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT antara lain: a. Penetapan perubahan anggaran dasar (Pasal 19 UUPT) b. Penetapan pengurangan modal (Pasal 44 UUPT) c. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris (Pasal 69 UUPT) d. Penetapan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 UUPT) e. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris (Pasal 94, pasal 111,Pasal 105, Pasal 119 UUPT)

70

Parasian Simanungkalit, RUPS Kaitannya Dengan Tanggung jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas, (Jakarta : Yayasan Wajar Hidup, 2006) Hlm. 68 71 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op. Cit., Hlm 78


f. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 127 UUPT) RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, RUPS perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan, RUPS juga dapat diadakan dimanapun jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu. Tempat RUPS dilakukan harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal RUPS tidak diadakan di tempat kedudukan ataupun di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya maka keputusan hanya dapat diambil bila keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. 72 Selain dari tempat-tempat yang telah disebutkan di atas, berkat kecanggihan teknologi maka RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video telekonferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. 73 RUPS terdiri dari : 74 1. RUPS tahunan RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.

72

Pasal 76 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 74 Pasal 78 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 73


2. RUPS lainnya/ RUPS luar biasa RUPS ini dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Penyelenggaraan RUPS pada prinsipnya merupakan inisiatif dari direksi perseroan, namun demikian komisaris perseroan dalam hal-hal tertentu dapat meminta kepada direksi perseroan untuk memanggil RUPS, bahkan dalam halhal tersebut di atas, untuk kepentingan perseroan, komisaris berhak pula untuk secara langsung memanggil RUPS. 75 Sebelum menyelenggarakan RUPS, direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Pemanggilan pemegang saham juga dapat dilakukan dewan komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Pemanggilan oleh komisaris dapat juga dilakukan bila direksi tidak menyelenggarakan RUPS, direksi berhalangan ataupun terdapat pertentangan kepentingan antar direksi dan perseroan. Penyelenggaraan RUPS tahunan oleh direksi dapat dilakukan atas permintaan : 76 a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau b. Dewan komisaris.

75 76

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op. Cit., hlm 80. Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


Permintaan diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal permintaan datang dari pemegang saham, maka surat tercatat tersebut tembusannya disampaikan kepada dewan komisaris. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan dan penyelenggaraan RUPS diterima, jika direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS maka permintaan penyelenggaraaan RUPS diajukan kembali kepada dewan komisaris, dan dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Dalam hal direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan pemanggilan sendiri RUPS tersebut. 77 Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal

77

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Perseroan wajib memberikan salinan bahan kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta. Dalam hal pemanggilan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan dan panggilan tidak dilakukan melalui surat tercatat atau melalui iklan surat kabar, maka keputusan yang diambil RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.78 Setiap saham dengan nilai nominal terkecil yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Hak suara tersebut tidak berlaku untuk: 79 a. Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan; b. Saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau c. Saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perusahaan. Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, kecuali bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya, kecuali bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak 78 79

Pasal 82 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 84 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara berbeda. Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan UUPT dan anggaran dasar perseroan, bagi perseroan terbuka berlaku juga ketentuan peraturan perUUan dalam pasar modal. 80 2. Dewan Komisaris Menurut Pasal 1 angka 6 UUPT, Dewan komisaris adalah : “organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.” Anggota dewan komisaris disebut dengan nama komisaris. Ini berarti tugas dewan komisaris adalah melakukan : a. Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan b. Memberi nasihat kepada direksi. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan

80

Pasal 85 Undang-Undang N0.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


dan batasan yang diberikan dalam undang-undang, khususnya UUPT, dan anggaran dasar perseroan tersebut. Dewan komisaris diangkat dan diberhentikan melalui RUPS. Yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah 81: a. Dinyatakan pailit; b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dan ketentuan atau persyaratan lain yang diatur oleh instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dewan komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari 1(satu) orang anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Pengaturan mengenai besarnya jumlah anggota komisaris dapat diatur dalam Anggaran Dasar perseroan, disamping itu Anggaran Dasar perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya 1(satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.

81

Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Sedangkan yang dinamakan komisaris utusan adalah anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris, dengan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan secara lebih intensif kepada kegiatan pengurusan oleh direksi perseroan. 82 Secara umum tugas dewan komisaris adalah untuk pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi, baik diminta maupun tidak.

83

Tugas pengawasan itu bisa merupakan bentuk

pengawasan preventif atau represif. 84 Pengawasan preventif adalah melakukan tindakan dengan menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan perseroan, misalnya untuk beberapa perbuatan direksi yang harus dimintakan persetujuan komisaris apakah hal itu sudah dilaksanakan atau belum. Dalam hal ini direksi harus selalu diawasinya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan pengawasan represif adalah pengawasan yang dimaksudkan untuk menguji perbuatan direksi apakah semua perbuatan yang dilakukan oleh direksi itu tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan dan tidak bertentangan dengan UU dan

82

Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), Hlm 79 83 Ibid 84 Agus Budiarto,Op. Cit,. hlm 71


Anggaran dasar. Semua ini adalah pengawasan preventif yang dilakukan oleh komisaris. 85 Secara konkrit, tugas dewan komisaris meliputi 86: a. Terkait dengan tugas direksi untuk menyiapkan rencana kerja, jika anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah dewan komisaris (Pasal 64 ayat (3) UUPT) b. Terkait dengan tugas direksi untuk menyampaikan laporan tahunan, laporan tahunan tersebut, selain ditandatangani oleh semua anggota direksi, juga wajib ditandatangani oleh semua anggota dewan komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham (Pasal 67 ayat (1) UUPT) c. Terkait dengan pembagian deviden internim, maka sebelum pembagian dilakuka n, hal tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh dewan komisaris (Pasal 72 ayat (4) UUPT) d. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya (Pasal 116 UUPT) e. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain (Pasal 116 UUPT) f. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS (Pasal 116 UUPT) 85 86

Ibid. Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit., Hlm. 80


g. Jika dalam anggaran dasar diberikan wewenang, dewan komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai yang ditentukan dalam anggaran dasar (Pasal 117 ayat (1) UUPT) h. Dalam hal anggaran dasar telah menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan kepada direksi, tanpa persetujuan atau bantuan dewan komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik (Pasal 117 ayat (2) UUPT) i.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keaddaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 118 ayat (1) UUPT)

j.

Bagi dewan komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan maka terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga (Pasal 118 ayat (2) UUPT).

3. Direksi Direktur atau direksi dari suatu perseroan terbatas adalah suatu organ perseroan, di samping organ perseroan lainnya berupa komisaris dan RUPS, yang memiliki tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang penuh terhadap pengurusan dan jalannya perseroan yang dipimpinnya untuk kepentingan dan tujuan perseroan tersebut serta mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan perundang-


undangan yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut.87 Karena direksi merupakan organ yang mengurus kegiatan perseroan (karena itu disebut juga dengan istilah “pengurus”), maka setiap perseroan terbatas “wajib” memiliki direksi, minimal 1 orang. Akan tetapi, beberapa jenis perseroan wajib memiliki minimal 2 (dua) orang direksi, yakni perseroanperseroan sebagai berikut 88 : a. Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; c. Perseroan merupakan perseroan terbuka. Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu orang direktur atau direksi, maka salah satu anggota direkturnya diangkat sebagai direktur utama (presiden direktur). 89 Anggota Direksi yang dapat diangkat adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : 90 a. Dinyatakan pailit; b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 87

Munir Fuady, Op Cit., hlm 50 Ibid. 89 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op Cit., hlm 98 90 Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 88


Dan ketentuan atau persyaratan lain yang diatur oleh instansi teknis yang berwenang

menetapkan persyaratan tambahan

berdasarkan peraturan

perundang-undangan. Tidak ada suatu pembatasan mengenai keanggotaan direksi dalam perseroan. Tidak hanya warga negara Indonesia, melainkan juga Warga Negara Asing yang memenuhi syarat yang ditetapkan (oleh departemen tenaga kerja) dapat menjadi anggota direksi perseroan. 91 Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan batal karena hukum sejak saat anggota direksi lainnya atau dewan komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak diketahui, anggota direksi lainnya atau dewan komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota direksi yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.92 Terkait untuk perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota direksi sebelum pengangkatannya batal, maka perbuatan hukum tersebut tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab anggota direksi yang bersangkutan terhadap kerugian perseroan. Sedangkan perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota direksi setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota direksi yang bersangkutan. 93 91 92

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Loc. Cit. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas 93

Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


Meskipun masa jabatan keanggotaan masing-masing anggota direksi telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, namun ketentuan tersebut tidaklah membatasi hak dari pemegang saham untuk setiap saat memberhentikan salah satu atau lebih anggota direksi sebelum berakhirnya masa jabatan yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, baik dengan mengangkat penggantinya yang baru maupun dengan hanya memberhentikan keanggotaan direksi yang bersangkutan saja, selama dan sepanjang syarat minimum jumlah anggota direksi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, tetap dipertahankan. Keputusan RUPS tersebut hanya dapat diambil setelah anggota direksi yang hendak diberhentikan tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri maupun menyatakan pendapatnya dalam RUPS tersebut. 94 Selain “pemberhentian permanen” oleh RUPS tersebut di atas, UUPT memungkinkan juga dilakukan “skorsing” atau “pemberhentian sementara” anggota direksi,

baik oleh RUPS

maupun oleh komisaris perseroan.

Pemberhentian sementara tersebut wajib disampaikan kepada anggota direksi yang bersangkutan. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau secara formil memberhentikan secara tetap anggota direksi tersebut. Dalam RUPS tersebut, anggota direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.

94

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Loc. Cit.


Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum. 95 Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang berhak mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila 96: a. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dan anggota direksi yang bersangkutan; atau b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili perseroan adalah 97: a. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; b. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

95

Ibid. Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 97 Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 96


Tugas direksi menurut UUPT 98: 1. Anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengan sanksi bahwa anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) UUPT); 2. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak (Pasal 56 ayat (3) UUPT). Dalam hal pemberitahuan tersebut belum dilakukan, menteri menolak permohonan persetujuan dan pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut (Pasal 56 ayat (4) UUPT). 3. Terkait dengan pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perseroan, direksi wajib memastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT, yang jika bertentangan mengakibatkan pembelian tersebut batal karena hukum (Pasal 37 ayat (2) UUPT). Dalam hal terjadi

98

Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit.,hlm 68


pertentangan yang membatalkan transaksi pembelian tersebut, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut (Pasal 37 ayat (3) UUPT); 4. Terkait dengan pembagian dividen internim, direksi wajib memastikan bahwa: a. Akibat pembagian tersebut jumlah kekayaan bersih perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah dengan cadangan wajib; b. Pembagian dividen internim tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan perseroan; c. Ditetapkan

berdasarkan

keputusan

direksi

setelah

memperoleh

persetujuan dewan komisaris; d. Jika ternyata setelah tahun buku perseroan berakhir perseroan menderita kerugian, pemegang saham harus dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan (Pasal 72 ayat (1) sampai dengan (5) UUPT). Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata perseroan menderita kerugian, dan dividen interim yang telah dibagikan yang seharusnya dikembalikan oleh pemegang saham kepada perseroan tidak dapat dikembalikan, maka direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan (Pasal 72 ayat (6) UUPT);


5. Direksi wajib : a.

Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;

b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang dokumen perusahaan; dan c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen perseroan lainnya (Pasal 100 ayat (1) UUPT) 6. Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang (Pasal 63 ayat (1) UUPT) 7. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir (Pasal 66 ayat (1) UUPT); 8. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila : a. Kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; c. Perseroan merupakan perseroan terbuka; d. Perseroan merupakan persero;


e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau f. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. (Pasal 68 ayat (1) UUPT); 9. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum RUPS diselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1) UUPT) Penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan : a. 1(satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau b. Dewan komisaris. (Pasal 79 ayat (2) UUPT); 10. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk : a. Mengalihkan kekayaan perseroan; atau b. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (Pasal 102 ayat (1) UUPT); Transaksi tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan, namun


demikian perbuatan hukum tersebut yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. (Pasal 102 ayat (2) jo. Pasal 102 ayat (4) UUPT); Kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan harta kekayaan perseroan yang dilakukan oleh direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. (Pasal 102 ayat (3) UUPT); 11. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang (Pasal 104 ayat (1) UUPT) 12. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan (Pasal 125 ayat (4) UUPT) 13. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pembubaran perseroan (Pasal 144 ayat (1) jo. Pasal 142 ayat (1) huruf a UUPT).


Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau. tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya

Recommend Documents