KATA PENGANTAR. Ketua Tim Penyusun, H. MUH. SUPARDAN

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat wal-afiat sehingga kita masih mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan ini merupakan suatu kebahagiaan yang tidak mungkin dapat diukur atau dibandingkan dengan apapun . Atas semua itu pula kami Pemerintah Desa bersama dengan BPD, Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dan masyarakat telah melaksanakan beberapa proses tahapan seperti penggalian gagasan (Pagas) di masing-masing dusun yang memerlukan konsentrasi, energi dan pemikiran dalam menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa ) dalam bentuk dokumen Maka melalui kesempatan yang baik ini, perkenankan kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu termasuk masyarakat Desa Darek secara umum yang telah mengikuti proses dari awal yaitu mulai dari tahapan sosialisasi, penggalian gagasan ditingkat dusun, dan seterusnya dan

Alhamdulillah dengan hasil tahapan proses yang telah

dilaksanakan tersebut kami telah dapat menyusun sebuah dokumen penting dengan harapan mudah-mudahan dapat dijadikan acuan bagi pemangku kebijakan khususnya yang ada didesa (Pemerintah Desa) dan pemerintah pada umumnya terutama bagi SKPD yang ada dilingkup Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan program yang orientasinya pada pembangunan perdesaan khususnya di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Namun dengan segala keterbatasan kami , baik Sumber Daya Alam (SDA) ataupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kami miliki, sangat kami sadari bahwa tidak semua kepentingan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan semoga dapat menjadi perhatian semua pihak yang berkompeten dan dapat membantu kami dalam merealisasikan program-program yang telah direncakan dalam dokumen RPMDes ini.

Ketua Tim Penyusun,

H. MUH. SUPARDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016 NOMOR ......... PERATURAN DESA DAREK NOMOR 02 TAHUN 2016 TEN TAN G PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DAREK NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) DESA DAREK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA DAREK Menimbang

: a.

b.

Mengingat

bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan pembangunan desa yang terukur dan terarah perlu membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang memuat tentang segala kebijakan dan strategi pembangunan desa; bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes ) Desa Darek dengan Peraturan Desa.

: 1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dalam wilayah Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655 );

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

4.

RPJMDes Desa Darek Tahun 2015 -2020

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.

Undang undang nomor 6 Tahun 2015 tetang Desa

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan ;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis masyarakat ;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2003 tentang Organisasi dan tata kerja departemen dalam negeri.

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 10 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa .

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

16.

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2015.

17.

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 9.a tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 20150.


Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAREK dan KEPALA DESA DAREK

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DAREK NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) DESA DAREK TAHUN 2016 2018

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

3.

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Katahanan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan . Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah ssemua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.

4. 5. 6.

7. 8.

9.


10. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen Perencanaan periode lima tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKP-Des), lintas SKP-Des, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja. 12. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan pendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 13. Daftar Usulan Rencana Keiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DURKPDesa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari ( APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APB-Desa, Swadaya dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya diwilayah Indonesia. 14. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan partisipatif. 15. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakteristik desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan saran serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. 16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan atau 5 (lima) tahunan yang dilaksanakan secara partipastif oleh para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan didesa ( pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah ) untuk menyepakati rencana kegiatan didesa selama 1 (satu) tahun atau 5 (lima) tahun.

BAB II TATA CARA PERUMUSAN, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDes Bagian pertama TATA CARA PERUMUSAN dan PENYUSUNAN RPJMDes Pasal 2 (1) Rancangan RPJM-Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa. (2) Dalam menyusun Rancangan RPJMDes, Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang diwadahi oleh LPM atau LKMD. (3) Rancangan RPJMDes yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD dan pemangku kepentingan di desa yaitu LKMD/LPM, PKK Desa, KPM, Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama dan sebagainya.


Bagian kedua TATA CARA PENETAPAN RPJM-DESA Pasal 3 (1) Setelah menerima Rancangan RPJMDes, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang-desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang Perencanaan pembangunan desa. (2) Jika rancangan RPJMDes dari Pemerintahan Desa maka Pemerintah Desa mengundang LPM, Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang desa membahas RPJMDes. Pasal 4 (1) Setelah dilakukan Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2), maka Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LKMD/LPM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam rangka pembahasan rancangan RPJM-Des. (2) Setelah dilakukan pembahasan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Desa dan BPD menyetujui Rancangan RPJMDes Desa Darek menjadi RPJM-Des yang akan dituangkan dalam Peraturan Desa Darek ; (3) Setelah mendapat persetujuan bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Desa menetapkan RPJM- Des menjadi Peraturan Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 5 (1) Dalam pengambilan keputusan pemerintah desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan dikoordinir oleh LKMD/LPM atau sebutan lainnya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ( Musrenbangdes ) ; (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat ;

BAB IV PELAKSANAAN RPJM-Des. Pasal 6 (1) Dengan ditetapkan Peraturan Desa ini maka RPJM-Desa Darek Tahun 2016-2018 wajib dilaksanakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan pembangunan desa ; (2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selengkapnya dimuat dalam lampiran peraturan desa ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dijabarkan lebih lanjut tiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). RPJMDes Desa Darek Tahun 2015 -2020

BAB V SISTEMATIKA PEYUSUNAN RPJM-Des Pasal 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) disusun dengan sistematika sbb : BAB I : Pendahuluan BAB II : Profil Desa BAB III : Potensi dan Masalah BAB IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) BAB V : Penutup Lampiran : Matriks RPJM-Des.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa Darek ; Pasal 10 Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan . Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah . Ditetapkan di : Darek Pada tanggal : Januari 2016 KEPALA DESA DAREK

H.L. MUH. HARUN ARSAD Diundangkan di : Darek Pada tanggal : Januari 2016 SEKRETARIS DESA DAREK

H. MUH. S U P A R D A N

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 201 NOMOR......


PENJELASAN ATAS PERATURAN DESA DAREK NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DAREK NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) DESA DAREK I. PENJELASAN UMUM Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, transparansi, akuntabel, efisiensi dan efektif dibidang perencanaan pembangunan desa sebagai salah satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan desa diperlukan adanya peraturan desa tentang perencanaan pembangunan desa, penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa dimaksudkan untuk : a.

Menjamin Terciptanya integrasi, prioritas, sinkronisasi dan sinergisitas, baik antar satuan wilayah pembangunan, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi pemerintah pusat, provinsi, kabupaen dan desa.

b.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

c.

Membangun sinergi pelaksanaan antar pelaku pembangunan didesa dan antar desa.

d.

Mengembangkan kelembagaan yang bersifat partispatif dan dialogis dengan memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut dalam membuat keputusan terutama kelompok miskin dan perempuan.

e.

Agar dapat tersusun perencanaan program-program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi , potensi dan kebutuhan masyarakat yang terpadu dan berkelanjutan melalui system perencanaan partispatif

f.

Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan perdesaan atau antar desa untuk mengambil keputusan guna membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

g.

Mengembangkan kapasitas masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemeliharaan pembangunan, yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan sistem pendekatan politik,

teknokratik, partispatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (button-up). Perencanaan


pembangunan desa terdiri dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Proses perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan yang bertumpu pada pembangunan manusia seutuhnya, otonomi desa, desentralisasi dan keberpihakan kepada masyarakat, partispasi masyarakat, kesetraan dan keadilan gender, transparansi dan akuntabel, prioritas, cermat, proses berulang,penggalian informasi, demokratis, efisiensi, efektifitas dan pelaksanaan perencanaan desa yang bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya public, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berdampak pada akselerasi pembangunan desa dan revitalisasi Pemerintah Desa. Disamping itu, upaya pemberdayaan masyarakat harus diupayakan secara terarah melalui proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan mengedepankan palsafah dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat merata dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat desa. Dalam proes pembangunan dimaksud apabila dalam tahap evaluasi ditemui kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya, maka akan dapat dilakukan penyempurnaan dengan mengalokasikan perencanaan pembangunan untuk tahun berikutnya. Selanjutnya dengan memperhatikan hal sebagaimana tersebut diatas, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa.


BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) DESA DAREK KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAREK NOMOR: /BPD / 2016 T E N TAN G PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DAREK NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) DESA DAREK TAHUN 2016 – 2018 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAREK Menimbang

: a. b.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

bahwa Rancangan Peraturan Desa Darek tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Des ); bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud yang ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah– daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655 ); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaiman telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); RPJMDes Desa Darek Tahun 2015 -2020

6.

7.

8.

9. 10. 11. 12. 12. 13. 14. 15.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 10 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Orgnisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2005 - 2015 ; Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 9.a tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 20150.

M EM UTU SKA N : Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

KETIGA

:

Memberikan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Des ) Tahun 2016- 2018 sebagai Peraturan Desa . Dalam rangka optimaslisasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), Kepala Desa dapat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Darek Pada tanggal : Januari 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA K E T U A,

LALU TUTURAN S.Pd RPJMDes Desa Darek Tahun 2015 -2020

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DAREK HARI TANGGAL

NO 1.

: Selasa : 22 Desember 2015

NAMA LALU TUTURAN, S.Pd

ALAMAT

JABATAN

Permas

KETUA BPD

Bale Buwuh

WK. KETUA

Tenaru

SEKRETARIS

Bale luah

ANGGOTA

Keselet

ANGGOTA

Tanggong

ANGGOTA

Bual

ANGGOTA

Bale buwuh

ANGGOTA

Joet

ANGGOTA

2.

JUNAIDI

3.

NASUHI, SE

4.

ABDUL HANAN, SH

5.

SAMBE

6.

AHNAN RASYID, S.Pd

7.

LALU NIHARSUN

8.

LALU ZULKARNAEN, S.Pdi

9.

MOH. ZAKI RAHMAN

10.

ABD. MUNIB

Burantok

ANGGOTA

11.

MURSI

Selebak

ANGGOTA

TANDA TANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) Ketua

LALU TUTURAN, S.Pd.


CATATAN / RINGKASAN Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), setiap unsur atau komponen harus diformulasikan secara terintegrasi dan dirumuskan dalam konteks organisasi sehingga upaya penggalian informasi dan hasil pelaksanaan kegiatan lebih kredibel dan akuntabel untuk itu sebagai langkah-langkah dalam merumuskan dan menyusun dokumen RPJMDes UNGGA telah dilakukan hal-hal sbb :  Persiapan yaitu : Pembentukan Tim Penyusun terdiri dari a. Penanggungjawab b. Ketua Tim penyusun c. Anggota

: KEPALA DESA : H. MUH. SUPARDAN ( SEKRETARIS DESA ) : - R.SADIKIN,SH ( LKMD ) - SAMSUL BADRI (Staf Desa) - LALU BUDI KURNIAWAN - MOH.SAIFUL ( KPMD )  Pembinaan Tim : Mengingat Tim Pagas terdiri dari KPMD, dan perwakilan masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan tentang metode penggalian gagasan ditingkat dusun yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan PNPM-MP, maka pembinaan yang dilakukan dalam rangka persiapan Penyusunan RPJM-Des hanya bersifat review terhadap hasil dan kendala yang ditemukan dilapangan.  Rapat persiapan pembagian tugas : 1. Tim I ( Pagas

)

: -

H.L. ALIWARDANA

( KPMD PNPM-MP )

-

IMIN

( Kadus Bale buwuh )

-

MOH. AKIRUDIN

( Kadus Keselat )

-

LALU MAHNIM

( Kadus Permas )

-

SALIKI

( Kadus Mentokan )

-

LALU SAINGGAH,S.Ag ( Kadus Selebak )

-

MOH. ASTAR

( Kadus Bale Luah )

2. Tim II (Rekap Hasil Pagas) : - SUPARDAN

( Sekretaris Desa )

- L.RAMDANI H.

( Kaur Pembangunan )

3. Tim III (Penyusun Draft RPJMDes dan Profil Desa) :

-. SAMSUL BADRI ( Kaur Pemerintahan) -. L.SATRIAMAN

( Ketua TPK )



BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Dalam rangka penyelenggaran Pemerintahan sesuai dengan Amanat UndangUndang Dasar Repubblik Indonsesia Tahun 1945, Pemerintahan Desa dapat mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri menurut azaz otonomi dan sentralisasi yang diarahkan peningkatan

untuk

mempercepat

pelayanan,

terwujudnya

pemberdayaan

dan

kesejahteraan masyarakat melalui peran

serta

masyarakat

dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan.

Implementasi dari amanat Undang-Undang tersebut, disetiap desa sudah tentu perlu merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan guna pencapaian percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dimaksud dalam wujud perencanaan secara sistematis, terukur dan berkesinambungan sehingga terjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan . Disisi lain perumusan perencanaan pembangunan desa memiliki tujuan sebagai berikut : a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat . b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan di desa ; c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa ; d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa . Kaitan dengan impelmentasi perumusan perencanaan sebagaimana disebutkan diatas masih banyak ditemukan persoalan-persoalan dilapangan yang membuat perencanaan desa kurang selaras dengan perwujudan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan desa masih didominasi oleh elit masyarakat tertentu . 2. Perumusan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan desa kurang mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. 3. Perencanaan pembangunan desa kurang partisipatif . 4. Kegiatan yang dirumuskan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat . RPJMDes Desa Darek Tahun 2015 -2020

5. Penentuan kegiatan nyaris tidak mempertimbangkan skala prioritas dan potensi yang ada . 6. Perencanaan pembangunan desa kurang sistematis serta tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas

Dengan menilik sejumlah persoalan diatas, maka perumusan dokumen rencana pembangunan desa menjadi bagian yang sangat penting untuk dirumuskan secara partisipatif dengan melibatkan sejumlah elemen masyarakat .

Latar belakang inilah yang perlu dikaji dan dicermati dalam memilih prinsip dasar pembangunan perdesaan. Secara integral Kelembagaan termasuk organisasi dan pelaku pembangunan desa memerlukan sebuah penyesuaian, sehingga peluang bagi setiap warga masyarakat untuk berpartisipasi dan bertindak aktif dalam pembangunan desa agar dapat tumbuh dan berkembang disemua bidang kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka atau model pembangunan desa agar tercipta sebuah peluang dimaksud agar masyarakat mampu untuk mengembangkan diri dan memanfaatkan peluang agar masyarakat bisa sebagai pelaku dan penggerak pembangunan . Dalam penyelenggaraan pemerintahan didesa, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraaan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan existensi masalah dan tingkat prioritas kebutuhan masyarakat desa karena Desa yang otonom memberikan ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat.

Untuk mewujudkan program Pemerintah Desa dalam pembangunan, diperlukan suatu perencanaan yang matang, terarah dan terukur, dengan tetap mengakomodir aspirasi masyarakat yang tertuang dalam sebuah konsep perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des). Agar setiap Rencana Pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan maka RPJM-Des. harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang Pedoman Penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJM-Propinsi) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.


Dalam RPJM-Des. memuat tentang strategi Pembangunan Desa, kebijakan umum dan pengelolaan keuangan Desa baik yang bersumber dari APBD I dan APBD II, PADesa dan swadaya, Alokasi Dana Desa, Program lintas Sektoral ataupun sumber lainnya yang disesuaikan dengan arah kebijakan Keuangan Daerah dan Pusat.

Sebagai kerangka implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahunan, diperlukan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat desa dengan tetap memperhatikan berbagai aspek, antara lain : 1. Aspek Lingkungan 2. Aspek potensi dan masalah 3. Aspek legalisasi kebijakan 4. Aspek Ekonomi dan Kesehatan 5.

5. Aspek Pendidikan, Sosial dan budaya . Diantara semua aspek tersebut, aspek legalisasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting untuk menghindari atau meminimalisir akses yang timbul sebagai dampak dari suatu proses pembangunan, karena itu sudah selayaknya apabila para pelaku pembangunan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan memahami dengan baik tentang hasil perencanaan pembangunan desa yang telah diambil sebagai suatu kebijakan Pemerintah Desa dan merupakan produk hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Salah satu produk hukum dari perencanaan pembangunan desa adalah Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) yang merupakan dokumen perencanaan komprehensip 6 (enam) tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.


1.2.

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1058 tentang Pembentukan Daerah–Daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negera tahun 1958 Nomor 122, tambahan lembaran negara nomor 1655) ; 2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 3. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

Tentang

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah dua kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 6. Undang – undang Desa No 6 Tahun 2015 tetang Desa 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa *) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4664);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan RPJMDes Desa Darek Tahun 2015 -2020

Pembangunan Desa ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 130 tahun 2003 tentang organisasi dan tata kerja departemen dalam negeri . 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 10 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Orgnisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 15. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD ) Tahun 2005-2015; 16. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 9.a Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 .

1.3.

PENGERTIAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) adalah merupakan dokumen perencana pembangunan desa konfrehensip 6 (enam) tahunan memuat tentang strategi dan arah kebijakan umum, arah kebijakan keuangan desa baik yang bersumber dari APBD Propinsi, APBD Kabupaten, PADes dan swadaya dan program Kepala Desa yang dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) dan juga merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa, yang penyusunannya mengaju / berpedoman kepada hasil Musrenbangdes ( musyawarah perencanaan pembangunan desa ). Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian perencanaan pembangunan desa akan membutuhkan 3 hal pokok , yaitu : 1. Perencanaan akumulatif 2. Wilayah / lokasi 3. SDA / SDM. Jika ketiga hal pokok ini dikaji dengan baik akan menghasilkan perencanaan yang baik dan berkwalitas. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan normatif dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang RPJMDes Desa Darek Tahun 2015 -2020

perencanaan pembangunan desa maka Pemerintah Desa bersama BPD sepakat untuk menyusun sebuah Peraturan Desa Darek tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM-Des ) dengan ketentuan sebagai berikut : 1. RPJM-Desa berfungsi sebagai dokumen desa yang memuat tentang visi, misi dan program Pemerintah Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahunan. 2. Proses penyusunan RPJM-Des dilaksanakan secara partisipatif, melalui berbagai tahapan-tahapan proses perencanaan yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan di desa . Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud maka model pembangunan yang sentralistik sistematis sudah seyogyannya diganti dengan sistem yang bisa menjadikan masyarakat itu sebagai subyek dan pemilik kedaulatan dan bukan lagi sebagai obyek. Sehingga proses pembangunan dapat lebih terjamin keberlanjutannya , dipertanggung jawabkan dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa dan bukan untuk kepentingan sekelompok masyarakat .


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA 1.1. KONDISI DESA 1.1.1.

Sejarah Desa Pada jaman dahulu sekitar tiga setengah abad yang lalu, tempatnya di sebelah selatan pulau Lombok bediri sebuah kerajaan Kedaro yang dipimpin oelh seorang Datu yaitu Datu Kedaro, salah seorang keturunan Datu Kedaro bernama Raden Wirebangse mendirikan sebuah pusat pemerintahan dsalah satu desa bernama Desa Paguran. Raden Wirebangse mempunyai seorang cucu bernama Raden Anyar yang kemudian diperintahkan untuk mendirikan sebuah pemukiman di gunung Pupuh yang pemukiman tersebut diberi nama Widyadari, disinilah cikal bakal berdirinya Desa Darek, tidak diketahui secara pasti perubahan nama Widyadari menjadi Darek. Widyadari berkembang menjadi pusat pertanian yang subur dan sentral perdagangan yang letaknya strategis sehingga samapai hari ini hari Jum’at masih menjadi hari Pasaaran di Desa Darek, selain itu pula ada kecendrungan bahwa Darek istilah umum dipulau Lombok artinya Air yang agak asin sehingga widyadari identik dengan air asin dan hingga kini bukti sumur tua Widyadari tersebut masih ada tempatnya di Dusun Bale Luah.


1.1.2. Geografi Desa Gambaran geografis wilayah Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya adalah Desa Darek terletak dibagian Utara wilayah Kecamatan yang berada kira-kira + 85 meter diatas permukaan laut yang sebagaian besar merupakan lahan hamparan persawahan dengan cuah hujan rata-rata 1.588 mm/pertahun dengan memiliki luas wilayah : 12,24 Ha/km. Masyarakat Desa Darek pada prinsipnya memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan desa lain. Pada umumnya antara desa yang satu dengan desa yang lainnya saling mengapit. Adapun batas-batas wilayah adalah sbb : ● Sebelah Utara

:

Desa Ungga

● Sebelah Timur

:

Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat

● Sebelah Selatan

:

Desa Kabul

● Sebelah Barat

: Desa Plambik

Adapun luas wilayah Desa Darek adalah + 12.24 Ha/Km2 yang terdiri dari : NO

URAIAN

LUAS AREAL ( HA/KM2)

1

Sawah Irigasi tehnis

6.103.834 Ha/m2

2

Sawah irigasi ½ tehnis

6.103.834 Ha/m2

3

Tanah kebun

4

Pemukiman

5

Sekolah dan perkantoran

3.500 Ha/m2 340.994 Ha/m2

JUMLAH

11.924 Ha/m2 12.564.086 Ha/m2

Khusus untuk tata guna lahan dan intesifikasi lahan yang ada di Desa Darek adalah sbb:

No 1

Uraian

Jumlah

Sawah Irigasi Sawah irigasi tehnis

6.103.834 Ha

Sawah irigasi ½ tehnis

6.103.834 Ha

2

Kebun

3.500 Ha

3

Pemukiman

340.994 Ha

4

Perkantoran

11.924 Ha

5

Lain-lain

6.372 Ha

b.


c.

b. Curah hujan

d. Kondisi iklim di sebagian besar Desa Darek tidak jauh beda dengan kondisi iklim desadesa lain diwilayah Kecamatan Praya Barat Daya dan bahkan secara umum Desa Darek terdiri dari dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Oktober dan musim hujan antara bulan Nopember hingga Mei dengan temperatur / suhu udara pada tahun 2015 rata rata berkisar antara 27,00ºC s/d 32,46ºC dan suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan suhu 32,46ºC serta suhu minimum 27,00ºC terjadi pada bulan Juni. Tekanan udara yang ditandai dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan sedangkan keadaan curah hujan pada tahun 2015 sebesar 1.409,29 mm dengan curah hujan terendah antara bulan Mei dan Juni sebesar 15,00 mm dan curah hujan tertinggi pada bulan Januari sebesar 419,00 mm dengan HH rata-rata sebesar 66,75 HH. Sesuai dengan tabel di bawah ini

1.1.3. Demografi Desa a. Jumlah Penduduk Berdasarkan hasil pendataan per 31 Oktober 2015, jumlah penduduk Desa Darek sebesar 9.197 jiwa, dengan perincian dimasing-masing dusun adalah sebagai berikut : Jumlah Penduduk No DUSUN Laki-laki Perempuan Jumlah 1. Bale Buwuh 847 896 1.743 2. Keselet 403 469 872 3. Tanggong 832 922 1.754 4. Jowet 224 232 456 5. Bale Luah 484 581 1.065 6. Permas 240 265 505 7. Bual 393 401 794 8. Tenaru 242 253 495 9. Mentokan 324 351 675 10. Bunrantok 226 273 499 11. Selebak 150 189 339 JUMLAH

4.365

4.832

9.197


b. Jumlah Penduduk Menurut Umur Menurut kelompok umur No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dusun Bale Buwuh Keselet Tanggong Jowet Bale Luah Permas Bual Tenaru Mentokan Bunrantok Selebak JUMLAH

0–1 tahun

1 -5 tahun

5–6 tahun

16 -21 tahun

22 – 59 tahun

23 20 26 8 27 10 19 9 20 13 5 180

82 59 65 29 79 36 48 27 43 26 23 517

60 55 60 25 51 25 43 25 37 27 15 423

207 108 201 66 155 87 130 87 77 57 49 1.224

980 413 1.017 217 435 209 376 217 310 226 145 4.545

6O Tahun keatas 42 23 67 30 55 18 37 26 30 59 17 404

Ket

c. Pertumbuhan penduduk Desa Darek dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah mencapai : 2,8 %


1.1.4. Keadaan Sosial 1. Jumlah penduduk miskin No 1 2 3 4

Berdasarkan hasil pendataan per 31 desember 2013 Jumlah penduduk miskin Desa Darek adalah : URAIAN JUMLAH Keuarga Pra KS ( paling miskin ) 764 KK Keluarga sejahtera I ( miskin ) 920 KK Keluarga sejahtera II 1.028 KK Keluarga sejahtera III 168 KK

2. Sarana peribadatan Jumlah sarana dan prasarana peribadatan di Desa Darek adalah sebagai berikut : No URAIAN JUMLAH 5 Prasarana Ibadah 5 buah a. Masjid 1. Masjid Nurul Yaqin 2. Masjid Nurul Huda Mentokan 3. Masjid Baiturrahman Bunrantok 4. Masjid Al-Mujahidin Selebak 5. Masjid Tenaru b. Musholla 1. Baitul Gapur Bale Buwuh 2. Darussalam Bale Buwuh 3. Naksabandi Jempong 4. Nurul Huda Gebong Gebang 5. Musholla Buwuh 6. Musholla BTN 7. Al- Fallah Keselet 8. Darul Hikmah Tanggong 9. Tarbiatul Qura’ 10. Mushola Abudabi 11. Darul Iman Permas 12. Mujahidin Permas 13. Darussalam Bual 14. Darul Ma’arif Gambir 15. Babussalam Mentokan 16. Riadul ullum Mentokan 17. Nurul Iman Mt. Epak 18. Mushola Nurul Yaqin 19. Al – Amin Jowet 20. Mushola Al - Makmun Bale Luah 21. Mushola Al – Mutaqin Bale Luah 22. Mushola Darussalam Jontlak Bale Luah 23. Mushola Al – Imani Jontlak Bale Luah 24. Mushola Pondok pesantren Bale Luah 25. Mushola Pondok pesantren Bale Luah 26. Mushola Jontlak Bale Luah 27. Nurul Jihat Mt. Re Bunrantok

27 Buah


3. Adat istiadat II. Jumlah Krame adat desa ( MKAD) adalah sebanyak 11 orang terdiri dari : No NAMA JABATAN ALAMAT 1 2 3 4 1

SYAIPUDDIN KASIM

KETUA

TANGGONG

2

IMIN

SEKRETARIS

BALE BUWUH

3

MOH. AKIRUDIN

BENDAHARA

KESELET

4

H. KHULAIFI

ANGGOTA

JOWET

5

ASTAR

ANGGOTA

BALE LUAH

6

LALU MASNUN

ANGGOTA

PERMAS

7

LALU SIROJUDIN

ANGGOTA

BUAL

8

MASE

ANGGOTA

TENARU

9

SALIKI

ANGGOTA

MENTOKAN

10

JUMADI HAKIM

ANGGOTA

BUNRANTOK

11

LALU SAINGGAH

ANGGOTA

SELEBAK

4. Suku bangsa yang mendiami - Penduduk Desa Darek mayoritas suku sasak 5. Politik Pembangunan politik di Desa Darek secara umum sudah semakin baik, hal ini ditandai dari proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa, kepala dusun, pemilu legislatif dan pemilu presiden telah berjalan pada arah yang benar . Demikian pula antusias masyarakat berpolitik melalui organisasi partai politik cukup tinggi seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat desa yang semakin kritis sehingga adanya suatu tuntutan keterbukaan dalam wadah partisipasi politik rakyat yang ditandai dengan berlakunya sistim multi partai yang mengikuti pemilu 2006-2015 serta munculnya berbagai bentuk asosiasi masyarakat sipil pedesaan dalam bentuk organisasi kemasyarakatan , LSM , dll. Jumlah pemilih tetap Desa Darek dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Periode 2016 - 2021 adalah sbb :


NO

NAMA TPS

LOKASI

1

2

JUMLAH PEMILIH L

P

JUMLAH

3

4

5

6

1.

TPS I

Tenaru

111

118

229

2.

TPS II

Bual

273

293

566

3.

TPS III

Permas

190

223

413

4.

TPS IV

Bale Luah

326

371

697

5.

TPS V

Jowet

151

174

325

6.

TPS VI

Tanggong Utara

251

312

563

7.

TPS VII

Tanggong Selatan

266

281

547

8.

TPS VIII

Keselet

338

349

687

9.

TPS IX

Bale Buwuh Selatan

294

383

677

10.

TPS X

Bale Buwuh Utara

301

350

651

11.

TPS XI

Mentokan

226

279

505

12.

TPS XII

Bunrantok

141

192

270

13.

TPS XIII

Selebak

62

70

132

2.930

3.332

6.262

TOTAL PEMILIH

6. Pendidikan Adapun kondisi sumber daya manusia ( SDM ) secara umum menurut latar belakang pendidikan masih sangat rendah, sesuai dengan pendataan tahun 2009 yang lalu bahwa angka buta aksara dari usia 15 sampai dengan usia 50 tahun keatas tercatat sebanyak 600 jiwa (data hasil pendataa Tingkat Keaksaraan yang dilaksanakan PKBM FAMILIER) yang tidak mampu membaca dan menulis (buta aksara) dan kondisi tersebut rata-rata disemua dusun yang ada. Untuk lebih akuratnya kondisi potensi Sumber Daya Manusia (SDM ) yang dimiliki oleh Desa Darek adalah sbb : No 1

2

URAIAN Penduduk menurut strata pendidikan : 1. Sarjana (D1/D2/S1/S2 ) 2. SLTA/sederajat 3. SMP/sederajat 4. SDN/sederajat 5. Buta aksara

JUMLAH 1.011 1.327 887 669 600

orang orang orang orang orang

Prasarana Pendidikan RPJMDes Desa Darek Tahun 2015 -2020

1. 2. 3. 4. 5.

4 unit 2 unit 9 unit 3 unit 3 unit

Gedung TK Gedung PAUD / RA Gedung SD/MI Gedung SMP/MTS Gedung SMA / MA

7. Kesehatan Status kesehatan masyarakat Desa Darek masih tergolong rendah hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka masyarakat mengidap penyakit menular seperti TBC,dll . namun semua ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti prilaku hidup tidak sehat, tingginya biaya pengobatan, kurangnya tenaga kesehatan dan kurangnya sarana dan prasarana kesehatan . III. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan Desa Darek : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

sarana

JUMLAH

Pustu Polindes /poskesdes Posyandu Dukun terlatih Pengobatan alternatif Dokter Bidan Perawat Mantri kesehatan

- buah - buah 11 buah 1 orang - orang 1 orang 1 orang Orang 2

8. SARANA DAN PRASRANA LINGKUNGAN NO 1. 2. 3. 1

SARANA Prasarana Jalan Jalan Kabupaten Jalan Desa Jalan dusun SUMBER DAYA AIR

Sumur gali PAM/PDAM Sungai

UMLAH 5.500 m 6.450 m 4.800 m 107 buah 782 buah 2 buah


1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa BPD

KEPALA DESA LALU HARUN SEKRETARIS DESA SUPARDAN NIP : 196712312009061009

KAUR.PEM ERINTAHAN SAM SUL BADRI KAUR.EKOBANG L. RAM DANI HIDAYAT KAUR. KESRA SAHDI AM IN KAUR. KEUANGAN D. LAELA SRUNIATI KAUR. UM UM BQ. ROSNA FITRIANI TENAGA ADM INISTRASI M UREDHON BQ. NOVIANA ASTUTI

UNS UR WILAYAH

UNS UR PELAKS ANA TEHNIS

( KEPALA DUS UN ) 1. BALE BUWUH IMIN 2. KESELET MOH. AKIRUDIN 3. TANGGONG S YAIPUDDIN KAS IM 4. JOWET MOH. S IAM 5. BALE LUAH AS TAR 6. PERMAS LALU MAS NUN 7. BUAL LALU S IROJUDIN 8. TENARU MAS E

PEMBANTU PPN

UNS UR PEKAS IH 1. AMAQ RAME 2. AMAQ S ULTAN 3. AMAQ S ABUDIN 4. LALU DAKAH 5. LALU S AIDIN 6. LALU NIS AR 7. MAMQ S UAR 8. MAMIQ S AHDI 9. JUMADIL 10. LALU JAMIRI 11. RAHMAN 12. S MAUN 13. MUHLIS 14. ABDURRAHMAN

9. MENOKAN S ALIKI 10. BUNRANTOK JUMADI HAKIM 11. SELEBAK L. S AINGGAH, S .Ag RPJMDes Desa Darek Tahun 2015 -2020

Untuk dapat menentukan arah kebijakan pembangunan dan tindakan guna mengatasi suatu permasalahan yang ada didesa perlu dilakukan pengkajian potensi dan masalah, dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des). Untuk dapat menganalisa suatu potensi dan masalah diperlukan keterlibatan semua komponen masyarakat dan kelembagaan yang ada didesa yang mengedapankan suatu Perencanaan Pembangunan secara Partisipatif. hal tersebut telah dilaksanakan dan dilakukan berbaugai proses melalui Penggalian Gagasan (Pagas) dengan kondisi sebagaimana kami tuangkan dalam table dibawah ini

A. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI PETA ( POTRET ) DESA NO 1

2

7

MASALAH Perbaikan jalan lingungan yang sudah rusak - Keselet – Bale Buwuh = 1500 Meter - Tanggong – Jowet = 1000 M - Bale Luah – jontlak = 1000 M - Keselet – Kubur Kecial = 1500 M Pembukaan jalan baru - Bale Luah – Gambir = 700 M

3

Pembukaan badan jalan dan pemasangan talud

4

Penembokan desa belum selesai

5

Kandang ternak kumuh & tidak tertata

6

Saluran irigasi wilayah sate’hilir dan DI.Batujai banyak yang sudah rusak/tidak layak Warga masyarakat banyak B.A.B di sembarang tempat

POTENSI  Tenaga Kerja ada  Badan Jalan ada  Batu                         

Tenaga Kerja ada Badan Jalan ada Tanah urug Badan Jalan Tenaga kerja Tanah urug Alat transportasi ( truk/dam) bata pasir swadaya masyarakat Lokasi / tanah Bambu / pohon saluran petani ternak petani air pekasih P3A Saluran Tenaga kerja Kali / parit lahan swadaya masyarakat


9

Rumah tidak layak huni / kumuh

10

Adanya balita kurang gizi

11

Penambahan Balai Posyandu Permanen dan rehab

12

Belum ada ambulan Dusun

14

Belum ada gedung PAUD / tempat belajar

15

Konflik Internal keluarga

16

Art Shop/tempat memasaran hasil kerajinan masyarakat (songket dan anyaman) belum ada .

17

Bahan Baku kerajinan cukup sulit

18

Gerbang dimasing-masing dusun belum ada

19

Fasilitas kantor desa belum lengkap

21

gerbang / pal batas desa belum ada

22

Lahan/pekarangan yang kosong kurang dimanfaatkan oleh masyarakat dan petani.

       

masyarakat miskin tanah pekarangan tenaga kerja Rumah Tempat Tinggal PUSTU / POSKESDES Pengurus KGM PMT kader posyandu

                   

balita kader bumil swadaya para medis dukun beranak kader posyandu bumil & bulin Anak Usia Dini tenaga pengajar/pendidik toga & tomas babinsa/babinmas Pemdes BPD/LPM toga & tomas Kelompok pengrajin bahan baku lokasi tenaga kerja pengusaha

                 

kelompok pengrajin ketrampilan / desain pengusaha peralatan batu kali pasir dan krikil swadaya masyarakat Pemerintah Desa Lembaga-lembaga desa Masyarakat batu kali pasir dan krikil swadaya masyarakat Lahan /pekarangan Masayarakat miskin Bibit tanaman obatan-obatan, sayuran , dll.  Kotoran ternak. RPJMDes Desa Darek Tahun 2015 -2020

23

Masyarakat masing membuang sampah disembarang tempat

24.

Pos ronda dimasing-masing dusun belum ada

25

Perbaikan jalan usaha tani

26

Saluran air limbah masyarakat belum ada

            

batu bata pasir dan krikil lahan swadaya masyarakat batu bata kayu lahan swadaya masyarakat badan jalan tanah urug tanaga kerja

   

lahan batu bata swadaya masyarakat


B. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM NO 1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

MASALAH  Pada musim kemarau banyak masyarakat  kekurangan air bersih    Pada musim hujan banyak masyarakat  terjangkit penyakit yg tergolong 10 variabel  penyakit umum    Musim tanam dan pola tanam padi tidak  teratur     Pada musim tanam padi banyak hama padi  seperti wereng, ulat penggerek, dll .   Pada saat panen padi, petani kebanyakan  langsung menjual padinya kepada sudagar    Musim tanam palawija & holticultura tidak  teratur   Harga palawija & holticultura sering tidak  stabil    Pupuk sering langka & mahal   Pada musim tanam sering terjadi konflik antar  petani/subak pada saat pembagian air       Pada musim kemarau debit air irigasi sangat  kurang     Pada musim kemarau pakan ternak sangat sulit  

POTENSI PDAM SUMUR GALI MASYARAKAT MISKIN TENAGA KERJA PUSTU POSKESDES KADER ASKESKIN AIR PEKASIH ALAT BAJAK LAHAN PERTANIAN PETANI JADWAL PEMBAGIAN AIR PADI PETANI OBAT-OBATAN BURUH TANI SAUDAGAR HARGA YANG TINGGI BURUH ANGKUT LAHAN PERTANIAN PETANI AIR HASIL PANEN MELIMPAH SAUDAGAR / PEMBELI PASAR KELOMPOK TANI GAPOKTAN RDKK KUD PEKASIH PETANI SUBAK P3A PENJAGA PINTU AIR JADWAL SUPLY AIR SALURAN IRIGASI PETANI PEKASIH P3A LAHAN BIBIT RUMPUT GAJAH PETANI TERNAK TERNAK


C. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

NO

LEMBAGA

1

PEMDES

2

BPD

3

PKK

MASALAH            

4

5

6

KLP. SPP

KADER DESA

UPK

7

GAPOKTAN

8

PNPM-MP

     

POTENSI

Kapasitas SDM kurang Disiplin jam kerja kurang Pelayanan kurang SDM kurang honor minim keanggotaan didominasi lakilaki kurang aktif kapasitas SDM kurang BOP tidak memadai kurang dilibatkan dalam perencanaan & pelaksanaan program kurang faham tupoksi banyak yang macet/tunggakan pinjaman pengurus tidak transparan kapasitas SDM pengurus & angota kurang SDM rendah Kesejahteraan tidak ada Tidak aktif Tidak memiliki progres kerja

 bunga pinjaman rendah  masa tempo pinjaman relatif pendek  ada jaminan nasabah  pembayaran pinjaman ditagih tiap hari  program kegiatan tidak ada  SDM Pengurus kurang  pengurus kurang aktif  sumber biaya kegiatan belum jelas  tidak ada awig-awig  honor pengurus tidak ada  anggota pengurus gapoktan kurang faham mengenai peran & fungsinya  sekretariat belum ada  Pelaksanaan program tidak tepat waktu  Banyak tahapan proses usulan kegiatan

 PERANGKAT LENGKAP  SARANA TERSEDIA  ANGGOTA LENGKAP  SEKRETARIAT ADA  SARANA ADA

 ANGOTA LENGKAP  SEKRETARIAT ADA  SARANA ADA

 USAHA ANGGOTA  DANA PNPM-MP  AWIG-AWIG     

KADER POSYANDU MASYARAKAT BUMIL BAYI

 PEDAGANG KAKI LIMA  PEDAGANG KIOS  PEDAGANG BUAHBUAHAN

   

KELOMPOK TANI AREAL PERTANIAN PETANI ORGANISASI

   

KADER DESA TPK TERSEDIANYA DANA UPK


 Kompetisi

9

P3A

10

REMAJA MASJID

11

LKMD

12

MAJLIS TA’LIM

13

KUD

14

UPKD

 Pengurus tidak aktif  SDM rendah  Kesejahteraan pengurus tidak ada  Awik-awik belum ada  Pengurus tidak disiplin  kegiatan bersifat musiman  tidak punya program rutin  pengurus tidak aktif  tidak memiliki sumber dana yang pasti  Sekretariat khusus belum ada  Fasilitas dan kelengkapan kurang  Pengurus tidak aktif  Pengurus dan anggota belum memahami tupoksi masingmasing  Biaya operasional sangat kurang  Tidak memiliki program kerja yang jelas  Sekretariat belum ada  Program kegiatan belum ada  Kesejahteraan tidak ada  Fasilitas dan kelengkapan kurang  Pengurus tidak aktif  SDM pengurus rendah  Kerja sama pengurus dengan anggota kurang  Pengurus belum memahami tupoksi masing – masing  Sekretariat masih numpang  Pengurus tidak aktif  Banyak kredit bermasalah  SDM pengurus kurang  Kesejahteraan pengurus tidak ada  Fasilitas tidak ada

     

FK PJOK MUSYAWARAH DESA PENGURUS LEMBAGA/ORGANISASI PETANI

   

PENGURUS MASJID REMAJA MASJID JAMAAH MASJID

   

PENGURUS ADA SDM MASYARAKAT PROGRAM ADA

         

PENGURUS ADA JAMA’AH ADA MUSHOLLA MASJID MASYARAKAT PENGURUS ADA SEKRETARIAT ADA TEMPAT USAHA ADA KELOMPOK TANI GAPOKTAN

   

PENGURUS ADA MODAL USAHA KELOMPOK USAHA MASYARAKAT MISKIN


BAB III VISI DAN MISI 4.1. visi dan misi Dalam penyusunan RPJM-Des memerlukan satu filosofi pembangunan yang mampu menjadi pedoman bagi desa untuk menentukan visi, misi dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah 4.1.1. Visi Desa Darek Visi adalah suatu gambaran yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Sehubungan dengan itu diperlukan sebuah pengaturan pembangunan yang berbasis pada komunitas masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan dipedesaan pada prinsipnya tetap diusahakan berada dalam kerangka Trilogi Pembangunan yaitu stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan . Bila pemerataan pembangunan telah dilaksanakan di wilayah pedesaan ( terutama yang jauh tertinggal ) hendaknya dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat setempat sehingga dapat menjamin pembangunan berkelanjutan (sustainable development ) karena pada pemberdayaan masyarakat inilah pada gilirannya nanti akan dapat meningkatkan kemandirian. Bila banyak masyarakat yang mandiri tentu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi yang mandiri pula yang pada akhirnya tercipta stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan pedesaan selalu ada kesulitan dan hambatan–hambatan yang di hadapi namun adanya keterkaitan yang erat antara pembangunan pedesaan dengan keharusan pemberdayaan masyarakat pendukungnya. saha pemberdayaan masyarakat di desa meliputi usaha–usaha ekonomi kerakyatan yang kecil, lemah dan miskin. Untuk itu dibutuhkan kebijakan dan strategi

yang sungguh–sungguh yang diarahkan pada

percepatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan potensi desa . Untuk menindaklanjuti hal – hal tersebut diatas Pemerintah Desa Darek telah menetapkan Visi pembangunan , yaitu :

”Terwujudnya masyarakat Desa Darek yang Aman, sejahtera, tertib dan damai yang didukung oleh lingkungan yang bersih dan sehat serta dilandasi dengan semangat Iman dan Taqwa kepada Allah swt”. RPJMDes Desa Darek Tahun 2015 -2020

4.1.2. Misi Untuk menunjang dan mendukung terwujudnya visi diatas, diperlukan misi yang jelas dan konkrit yaitu : 1. Menjamin situasi dan kondisi Desa yang aman dan damai bagi masyarakat; 2. Mengembangkan inisiatif masyarakat melalui penciptaan kegiatan pembangunan yang aspiratif dan partisipatif; 3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat disemua bidang dengan didukung oleh penerapan manejemen pemerintahan yang demokratis, epektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab; 4. Mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya kearah yang produktif dan berkelanjutan; 5. Mengembangkan

dan memelihara

kelestarian dan keindahan lingkungan guna

meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana, sehingga lebih mempermudah dalam memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat; 7. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari baik yang bersipat individu maupun kegiatan lain dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas keimanan, ketaqwaan dan ahlak yang mulia serta mempererat tali silaturahmi bagi masyarakat; 8. Mengembangkan kerjasama yang utuh antara Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat secara umum; 9. Meningkatkan Fungsi unit-unit Pengelola Keuangan Desa;


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1.1. TUJUAN Untuk mewujudkan misi – misi sebagimana telah di rumuskan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut : 1.

Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai sesuai dengan keinginan dan harapan dari warga masyarakat.

2.

Terwujudnya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat

3.

Tersedianya prasana kesehatan dan teratasinya Gizi Buruk

4.

Terpenuhinya kesejahteraan bagi Lembaga-lembaga Desa dan Kader pembangunan lainnya.

5.

Terselenggaranya Program KF dan tuntasnya angka buta aksara

6.

Mudahnya akses modal usaha bagi masyarakat

7.

Meningkatnya kapasitas dan kualitas kelompok usaha dan kelompok tani

8.

Tertatanya prasarana transportasi (jalan) yang memberikan rasa aman, nyaman bagi lalu lintas transportasi yang dapat berpengaruh terhadap perbaikan ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan pemasaran hasil produksi pertanian atau industri lain yang berdaya saing

9.

Terpenuhinya suply air bagi para petani pada musim tanam padi sehingga dapat mengurangi biaya produksi pertanian

10.

Masyarakat petani lebih mandiri dan inovatif dalam mengembangkan tehnologi pembuatan pupuk / ketersediaan pupuk alternative

11.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata laksana pemerintahan yang baik serta meningkatnya peranserta lembaga desa, toga, tomas dan semua komponen masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

12.

Terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan

13.

Terbentuknya kelembagaan adat yang dapat melakukan fasilitasi, mediasi dan advokasi terhadap pengembangan seni dan budaya


4.1.2. SASARAN Sasaran–sasaran yang merupakan fokus pembangunan dapat diwujudkan melalui kebijakan–kebijakan pokok sebagai berikut : a.

Melanjutkan upaya untuk meningkatkan kwalitas SDM melalui pembangunan pendidikan dan peningkatan ketrampilan .

b.

Melanjutkan upaya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan masyarakat terutama untuk kelancaran kegiatan produksi dan pemasaran hasil produksi .

c.

Melanjutkan upaya penegakan hukum untuk mengurangi kriminalitas, pelanggaran dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan untuk terciptanya iklim yang kondusif dalam mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan .

d.

Melanjutkan upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanngung jawab serta peningkatan pelayanan masyarakat.

e.

Melanjutkan upaya

pembangunan peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan.


BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA 5.1.1.

Strategi Pecapaian visi dan pelaksanaan misi tentu harus disertai dengan strategi dasar

dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Untuk itu penyusunan strategi hendaknya meliputi : 1. Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM ) 2. Mempererat hubungan kerja dengan lembaga–lembaga / instansi–instansi terkait. 3. Mengoptimalisasikan sektor–sektor andalan yang merupakan potensi desa dengan berbasis ekonomi kerakyatan, kebersamaan dan kemitraan , 4. Pembangunan prasarana dan sarana desa 5. Perlindungan masyarakat dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 6. Pemiliharaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal dengan tetap menjamin kelestarian untuk pemerataan dan kesinambungan pembangunan antar generasi . 7. menumbuhkembangkan kesadaran dan semangat partisipasi masyarakat dalam pembangunan . 8. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan bersih serta penguatan lembaga yang disertai dengan pemberdayaan masyarakat .

5.1.2. Strategi Pencapaian Visi dan misi pembangunan desa adalah cita – cita dan citra masa depan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Cita - cita dapat tercapai bilamana visi dan misi menggambarkan suatu hal yang realistis sesuai situasi dan kondisi desa yang sudah, sedang terjadi dan kecenderungan perkembangan masa depan. Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi dalam proses pembangunan desa, perlu dikembangkan Strategi, Arah Kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang dicita – citakan. Strategi pembangunan desa merupakan rumusan langkah – langkah strategis dengan mengoptimalkan potensi desa dan peluang yang ada serta mengatasi kelemahan internal dan tantangan eksternal pembangunan desa untuk menjamin terlaksananya misi dan tercapainya


visi pembangunan desa. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa strategi menjembatani visi dengan realitas yang ada. Berdasarkan tujuan dan sasaran–sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati issu–issu strategis pembangunan Desa Darek 5 (lima) tahun ke depan, maka strategi, arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAREK TAHUN 2015 – 2021 No (1)

Issu Strategis (2)

Strategi (3)

1

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi pelayanan ibu melahirkan, balita, posyandu dan meningkatkan kwalitas derajat kesehatan masyarakat Banyaknya Rumah Tangga/masyarakat yang belum bisa mengakses air bersih sesuai dg standar kesehatan.

- Tersedianya prasarana kesehatan (Ambulan desa,gedung Posyandu). - Optimalisasi peran serta lembaga PKK

-

M embangun sarana air bersih sesuai dengan potensi dan sumber daya local

-

M engembangkan tehnologi tepat guna. M eningkatkan swadaya masyarakat - Pembangunan jaringan Air Bersih

M encari dukungan dengan instansi terkait (Dikes,BPM PD)

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan/memelihara prasarana kesehatan lingkungan

Terwujudnya prilaku Hidup Bersih dan Sehat.

-

Berkoordinasi dengan Dikes

2

Arah Kebijakan (4)

Kebijakan Umum (5)

Optimalisasi anggaran dibidang Kesehatan melalui APBDes, APBD I,II dan APBN

M embentuk Kader Kesling meningkatkan peran serta Toga, Tomas dan lembaga yang ada Pemetaan dan menginventarisir sasaran pembinaan Kesling

-

3

Kurang layaknya sarana dan prasarana TK, RA dan PAUD serta M ininmnya honor bagi guru TK, RA dan PAUD

- Sarana dan prasana TK, RA dan PAUD lebih berkwalitas M eningkatnya kesejahteraan guru TK, RA dan PAUD

Pembangunan gedung penambahan sarana fasilitas bermain

4

M inimnya tunjangan kesejahteraan bagi kader Posyandu dan Dukun beranak

M eningkatnya kesejahteraan Kader Posyandu dan Dukun Beranak

-

5

Tingginya angka buta huruf dan drop out

Terlaksananya program Keaksaraan fungsional

Koordinasi dengan Dikes,BPM PD, BKKBN,TP,PKK Kabupaten dan Propinsi

dan dan

Koordinasi dengan PNPM ,Dikpora atau lembaga terkait.

Optimalisasi anggaran melalui ADDdan mendorong peran aktif lembaga PKK

Koordinasi dengan TP.PKK & BKKBN Kabupaten dan Propinsi,

- M embentuk lembaga PKBM - Pembinaan tutor KF - M elaksanakan program KF

Koordinasi dengan Dikpora


- menyediakan peralatan sarana prasarana produksi bagi kelompok usaha yang pernah dilatih - mendata dan mengaktifkan kembali kelompok yang ada - memperkuat kapasitas pengurus kelompok

6

Pelatihan yang pernah dilakukan belum mengakomodir semua kelompok tani maupun kelompok usaha yang ada

M eningkatnya kwalitas dan kapasitas kelompok usaha

7.

Buruknya prasana transportasi dan fasilitas pelayanan public kurang memadai

Tertatanya jalan kabupaten, jalan lingkungan dan fasilitas pelayanan public yang memadai, bersih dan sehat

-

- perbaikan saluran irigasi - penjadwalan supply air pada masing-2 subak - koordinasi antar desa - meningkatkan peran pengurusa P3A - mengerahkan masy. Petani untuk membersihkan saluran irigasi yang tersumbat / rusak - melakukan pelatihan keterampilan disesuaikan dengan kebutuhan - mengembangkan usaha pupuk organilk - mendorong percepatan bantuan modal dari PNPM dan program ekonomi lainnya

8

Kurang layaknya infrastruktur pertanian dan tingginya biaya produksi pertanian

- Terjaminnya supply air bagi masingmasing subak. - Restrukturisasi lahan yang tidak produktif

9

Tingginya angka pengangguran dan banyaknya masyarakat penyadang masalah kesejahteraan Kurangnya akses modal usaha bagi masyarakat dan kelompok usaha

Terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat

Sering terjadinya konflik antar warga

M enciptakan masyarakat yang sadar hukum

10

11

Tersedianya modal usaha yang dapat diakses oleh setiap anggota kelompok dan masyarakat.

-

-

12

Rendahnya minat masyarakat untuk mempelajari Al-Qur’an dan ilmu agama lainnya serta kurang berperannya majlis taklim dalam sosialisasi kegitan pembangunan didesa

Terbentuknya LPTQ ditingkat desa M eningkatnya peran serta toga dan tomas dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan

-

-

- Mengembangkan jaringan pemasaran

pengaspalan dan perkerasan jalan kabupaten dan jalan desa pembangunan drainase jalan paving blok(rabat) gang dusun .

melakukan mediasi secara maksimal bila terjadi konflik penyuluhan / sosialisasi hukum menfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan legalitas kepemilikan lahan melakukan pendataan kaderkader yang telah menguasi ilmu Al-Qur’an mengadakan pembinaan bagi masy. Khususnya tentang Al-Qur’an membentuk LPTQ ditingkat desa meningkatkan keterlibatan Toga,Tomas dalam kegiatan sosialisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

- berkoordinasi dengan mengajukan dukungan dengan pihak Pemda (PU,P3A, Pekasih, Dinas Pertanian)

- Koordinasi dengan BLK, Depnaker, Dinsos dan Dispertanak - Workshop

- M embangun hubungan dengan pihak ketiga yang menjadi leading sector - berkoordinasi dengan Instansi terkait


13

Kurangnya masjid

peran remaja

- Optimalisasi peran Remaja M asjid

14

Belum terbinanya grup kesenian dan kelembagaan adat

- Terbentuknya kelembagaan adat yang dapat melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi keberlangsungan pengembangan seni dan budaya - Terjalinnya sinergi antar lembaga desa

15

Kurang maksimalnya peran serta lembaga yang ada dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

-

-

M engupayakan tersedianya fasilitas olah raga

-

membentuk Lembaga adat desa melakukan pembinaan grup kesenian stimulanisasi grup kesenian melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh adat yang ada Penguatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga yang ada. Revitalisasi lembaga yang ada M eningkatkan kwalitas pelayanan public

- berkoordinasi dengan Lembaga M KAD - berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata

melakukan koordinasi dengan Dikpora,Bupati, DPRD II dan Dinsos

- berkoordinasi dengan PM D (BPM PD) - bekerjasama dengan pihak lain


BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1.

ARAH KEBIJAKAN Selanjutnya substansi dari arah kebijakan umum memuat komponen–komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan Pemerintah Desa untuk dilaksanakan sebagai pentahapan kinerja pelayanan dalam rangka mewujudkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang . Atas dasar kinerja yang diharapkan tersebut dijabarkan strategi dan prioritas anggaran . Ditetapkannya arah kebijakan umum diharapkan sebagai pedoman yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sehingga arah kebijakan anggaran merupakan instrumen yang membimbing program kerja dalam berkoordinasi , integrasi dan sinkronisasi masing – masing kegiatan dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja .

4.2. Kebijakan pembangunan 4.2.1. Potensi dan masalah Dengan banyaknya issu yang menjadi masalah diatas yang didasari dengan beberapa alat kaji tentunya tidak semua dapat terselesaikan dengan sesingkat mungkin, sudah barang tentu harus melalui proses secara bertahap maka untuk menentukan suatu tindakan pemecahan yang bersifat skala prioritas haruslah dilakukan penilaian berdasarkan potensi,manfaat dan kebutuhan untuk itu dibawah ini disampaikan hasil perankingan tingkat masalah sbb :


PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

Kreteria dan Nilai Bobot NO

1 1

2

3

4 5 6

7 8

MAS ALAH

2 Ruas Jalan Kabupaten rusak parah dari : - Batu bolong - Ungga : 3.000 M IV. Desa Darek – Darek : 2.500 M Ruas jalan desa rusak dari : V. Dsn.ketapang–Btr.Kediri :1.500 m VI. Ungga - M t.Waru : 1.500 M Jalan desa belum ada perkerasan, tidak ada drainase, berlobang dan becek Lingkungan pemukiman di 5 dusun tidak sehat Kandang ternak kumuh & tidak tertata Saluran irigasi wilayah sate’hilir dan DI.Batujai banyak yang sudah rusak/tidak layak Warga masyarakat banyak B.A.B di sembarang tempat Banyak anak / balita menderita penyakit Ispa, campak, malaria, dll

Dirasaka n oleh orang banyak

Sangat parah

Menghambat peningkatan pendapatan

Sering terjadi

Tersedia potensi untuk penyelesai an masalah

Jumlah Nilai

Urutan Peringkat

3

4

5

6

7

8

9

5

4

4

4

2

19

II

5

3

3

4

2

17

IV

5

3

2

3

2

15

VI

3

4

2

3

3

15

VI

3

4

3

3

3

16

V

3

3

3

2

2

13

VIII

4

3

1

3

1

12

IX

2

3

2

3

2

12

IX

9

Rumah tidak layak huni / kumuh

3

4

4

3

2

16

V

10

Banyaknya balita kurang gizi

3

2

2

2

1

10

XI

11

Belum ada Balai Posyandu Permanen

4

3

2

3

2

14

VII

12

Belum ada ambulan desa Kotoran ternak/limbah ternak menumpuk disembarang tempat Belum ada gedung PPAUD / tempat belajar Konflik Internal keluarga

4

2

1

2

1

10

XI

4

3

2

3

2

14

VII

3

2

2

2

1

10

XI

2

1

1

1

2

7

3

3

5

2

2

15

VI

3

3

5

3

1

14

VII

5

4

4

4

4

21

I

3

3

2

3

3

14

VII

4

4

4

4

2

18

III

4

3

2

3

1

13

VIII

3

3

4

2

2

14

VII

13 14 15 16 17 18 19 20 21

23

Art Shop/tempat memasaran hasil kerajinan masyarakat (perak dan songket) belum ada . Bahan Baku kerajinan cukup sulit Gedung kantor desa tidak layak pakai/belum selesai dibangun Fasilitas kantor desa belum lengkap Jalan lingkungan / gang masih ada yang belum dirabat (paving block) gerbang / pal batas desa belum ada

Lahan/pekarangan yang kosong kurang dimanfaatkan oleh masy. dan petani.


24 25

26 27

28

29 30 31 32

31 32 33 34 35 36

Pada musim kemarau banyak masy. kekurangan air bersih Pada musim hujan banyak masyarakat terjangkit penyakit yg tergolong 10 variabel penyakit umum M usim tanam dan pola tanam padi tidak teratur Pada musim tanam padi banyak hama padi seperti wereng, ulat penggerek, dll . Pada saat panen padi, petani kebanyakan langsung menjual padinya kepada sudagar M usim tanam palawija & holticultura tidak teratur Harga palawija & holticultura sering tidak stabil Pupuk sering langka & mahal Pada musim tanam sering terjadi konflik antar petani/subak pada saat pembagian air Pada musim kemarau debit air irigasi sangat kurang Pada musim kemarau pakan ternak sangat sulit SDM Aparat Desa sangat kurang Disiplin jam kerja perangkat desa sangat kurang Pelayanan kurang publik kurang memuaskan Anggota tidak aktif

4

3

4

3

2

16

V

3

3

3

3

1

13

VIII

2

3

4

2

2

13

VIII

3

3

5

3

2

16

V

3

3

4

3

2

15

VI

2

3

4

2

2

13

VIII

3

3

4

3

2

15

VI

4

3

4

3

2

16

V

2

2

3

1

1

9

XIII

4

3

4

2

1

14

VII

3

3

3

2

2

13

VIII

3

3

3

3

3

15

VI

3

3

3

3

2

12

IX

2

3

2

2

2

11

X

2

2

2

1

2

9

XII

3

2

3

2

2

12

IX

37

SDM pengurus dan anggota lembagalembaga desa kurang

38

Kesejahteraan tidak ada Keanggotaan didominasi oleh kaum pria saja Kurang dilibatkan dalam perencanaan & pelaksanaan program Anggota tidak memahami tupoksi Kredit bermasalah / tunggakan pinjaman Pengurus kurang transparan dalam pengelolaan keuangan

3

3

3

2

1

12

IX

2

2

2

1

1

8

XIII

2

2

1

1

1

7

XIV

2

1

2

2

1

8

XIII

3

4

4

3

2

16

V

3

2

3

2

2

12

IX

44

Program kegiatan tidak jelas

2

1

2

1

1

7

XIV

45

Sekretariat belum punya

3

2

2

2

1

10

XI

46

Bunga pinjaman tinggi

3

3

3

3

2

14

VII

47

Jangka waktu pinjaman terlalu pendek

3

3

4

2

2

14

VII

48

Kegiatan bersifat musiman tidak punya program rutin

2

2

2

1

2

9

XII

49

2

1

2

1

1

7

XIV

50

tidak memiliki sumber dana yang pasti

2

2

3

1

2

10

XI

51

Pelaksanaan program tidak tepat waktu

3

1

3

2

2

11

X

39 40 41 42 43


BAB VII KEBIJAKAN UMUM


BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA Untuk mengatasi issu-issu strategis yang berkembang sampai 5 tahun mendatang perlu dipertegas dengan langkah-langkah sebagai tindakan yang diprioritaskan untuk mengatasi issuissu tersebut berdasarkan hasil pengkajian pemecahan masalah sesuai dengan beberapa program dan kegiatan sbb :

MATRIK RPJM-Des RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA Periode Tahun 2016 s/d 2018 Desa : DAREK Kecamatan : Praya Barat Daya

NO

PROGRAM

1

Pembangunan Gedung PPAUD/RA dan sarana penunjang

Kabupaten Provinsi

TUJUAN  Pengentasan buta aksara

Kegiatan

940 org

 Perbaikan sarana

prasarana

&

 M eningkatkan kwalitas pendidikan pra SD.

Target Hasil

 Keaksaraan Fungsional 

2

: Lombok Tengah : NTB

Penambahan honor guru TK Pelatihan KUBE

 Pembangunan gedung TK, PAUD dan RA  Pembangunan gedung Perpustakaan Desa  Pengadaan alat bermain

1 unit 1 unit 2 paket

3

Pengadaan Sarana prasarana Air Bersih & Kesehatan

M eningkatkan kwalitas derajat kesehatan masy.

M eningkatkan kwalitas kesehatan lingkungan

Optimalisasi kegiatan pelayanan posyandu

4 5

Peningkatkan gizi anak dan balita Penyuluhan/Pelatihan

M enambah asupan gizi M eningkatkan pemahaman tentang hidup sehat

 Pembuatan jaringan perpipaan  Pembangunan bak penampung (reservoar)  Pembangunan jamban keluarga  Pembangunan bak sampah  Pembangunan gedung posyandu  Pengadaan ambulan desa  Pemberian M akanan Tambahan  Penyuluhan PHBS

 Penyuluhan pola asuh bagi Bumil & Bulin  Pelatihan demo memasak sehat di RPJMDes Desa Darek Tahun 2015 -2020

8 unit

Posyandu

6

Peningkatan sarana prasarana transportasi

M eningkatkan kesadaran masayarakat terhadapa pentingnya KB M eningkatkan kenyamanan lalu lintas transportasi

 Penyuluhan KB  Penghotmixkan jalan kabupaten

5.500 m

 Rabat gang dusun  Pembangunan tanggul lingkungan

M emperlancar transportasi pemasaran dan supply kebutuhan pertanian

7

8

9

Peningkatan sarana prasarana perkantoran /kantor desa

Pelestarian lingkungan

Pembentukan Lembaga Sosial Budaya dan Keagamaan

M encegah erosi jalan dan memperlancar aliran air jalan M eningkatkan kwalitas pelayanan publik dan keamanan kantor

 M encegah polusi udara dijalan  M encegah erosi jalan  Wadah pembinaan bagi generasi muda dan Remaja

 M eningkatkan minat belajar agama bagi generasi muda dan remaja

 Drainase jalan lingkungan  Pengerasan jalan usaha tani

 Perbaikan drainase jalan

4.800 m 4. 500 m

6.400 m

 Pembangunan gedung kantor desa

1 unit

 Pemasangan trali jendela

10 unit

 Pemasangan paving block halaman kantor desa  Pengadaan meubler & buku administrasi desa  Penanaman pohon dipinggir jalan desa  Penanaman pohon dipinggir jalan desa menuju lokasi kuburan  Pembentukan LPTQ  M engadakan M TQ tingkat Desa  Pembentukan dan meningkatkan fungsi TKQ

 M embantu Pemdes menjadi mediator, fasilitator dalam mengatasi konflik internal warga masyarakat  Wadah pembinaan dan pengembangan seni dan budaya


350 m

1 paket 500 phn 500 phn

11

Simpan Pinjam Perempuan

 M empermudah akses modal untuk usaha masyarakat miskin

12

Pelatihan

 Terbentuknya kelompok usaha baru

13

Penyuluhan Hukum

 Terciptanya masyarakat yang sadar hukum

14

15

Pembuatan pupuk alternative

Pengadaan sarana pengolah pupuk organik

 M engurangi pencemaran lingkungan  Pemanfaatan limbah/kotoran ternak menjadi pupuk alternative (organic)  M empermudah proses pengolahan

 M engajukan permohonan modal usaha bagi kelompok SPP melalui PNPM -MP  Pembinaan kelompok SPP  Pelatihan manajemen dan pemasaran UEP bagi masyarakat  Pendampingan kelompok UEP  Penyuluhan hukum bagi masyarakat  Penyuluhan antisipsai pernikahan dini  Pembuatan pupuk organic

 Pengadaan mesin pengolahan


16 unit

1 unit

PENGKODEAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB Kode 1.01

1.02

Urusan Wajib Pendidikan

Kesehatan

Kode 01.1

Program Pembentukan PKBM dan sarana penunjang

01.2

Perbaikan prasarana & sarana

02.1

Pengadaan Sarana & prasarana Air Bersih

02.2

Optimalisasi keiatan pelayanan posyandu

02.3

 Peningkatkan gizi anak dan balita  Penyuluhan/pelatihan

Kode 01.1.1 01.1.2 01.1.3 01.2.1 01.2.2 01.2.3 02.1.1 02.1.2 02.1.3 02.1.7 02.2.1 02.2.2 02.3.1 02.3.2 02.3.3 02.3.4 02.3.5

1.03

Sarana dan Prasarana

03.1

Peningkatan sarana prasarana transportasi

03.1.1 03.1.2 0.3.1.3 03.1.4 03.1.5

03.1.6 03.1.7 03.2

Peningkatan sarana prasarana perkantoran /kantor desa

03.2.1 03.2.2 03.2.3 03.2.4

1.04

Lingkungan Hidup

04.1

Pelestarian lingkungan

04.1.1

1.05

Sosial Budaya

05.1

Pembentukan Lembaga Sosial Budaya dan Keagamaan

05.1.1 05.1.2 05.1.3

1.06

Kelompok Usaha

06.1

Simpan Pinjam

06.1.1

06.1.2

Kegiatan Keaksaraan Fngsional Penambahan honor guru TK,PAUD dan RA Pelatihan KUBE Pemb. gedung PAUD dan RA Pengadaan alat bermain Pengadaan buku KBM Pembuatan jaringan perpipaan Pemb. bak penampung (reservoar) Pembangunan jamban keluarga Pemb. Bak sampah Pemb. gedung posyandu/Balai Posyandu Pengadaan ambulan desa Pemberian M akanan Tambahan Penyuluhan PHBS Penyuluhan pola asuh bagi Bumil & Bulin Pelatihan demo memasak sehat di Posyandu Penyuluhan KB Penghotmix jalan Kabupaten Rabat gang dusun/jalan lingkungan Pemb. tanggul/talud lingkungan Drainase jalan lingkungan Pembuatan jalan usaha tani dan pengaspalan jalan antar desa Perbaikan drainase jalan Perbaikan dan pelebaran jembatan Pembangunan gedung Kantor Desa Pemasangan trali jendela Pengecatan tembok halaman kantor desa Pemasangan paving block halaman kantor desa Penanaman pohon dipinggir jalan kabupaten Pembentukan LPTQ M engadakan M TQ tingkat Kecamatan Pembentukan Lembaga Adat / Lembaga Hukum Desa. M engajukan permohonan modal usaha bagi kelompok SPP melalui PNPM -MP Peningkatan modal bagi BUM Des


1.07

Kegiatan Kemasyarakatan

06.1.3 06.1.4

Pelatihan pengurus BUM Des Redesign pengurus BUM Des Pelatihan manajemen dan pemasaran UEP bagi masyarakat Pendampingan kelompok UEP Penyuluhan hokum bagi masyarakat

07.1

Pelatihan

07.1.1

07.2

Penyuluhan Hukum

07.1.2 07.2.1



BAB V PENUTUP Dengan tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pemrintah terutama Pemerintah Desa Darek dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan untuk masa 6 tahun mendatang dan dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan di desa.

Terlepas itu semua kegiatan rencana pembangunan yang tertuang dalam dokumen ini tidak serta merta dapat terealisasi tanpa dukungan dari semua pihak mulai dari tingkat masyarakat sampai ke pemerintah pusat, guna tercapainya harapan tersebut mohon kiranya bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi Leading Sektor bagi program yang direncanakan dalam RPJM-Des ini dapat membantu untuk mempercepat proses mediasi, fasilitasi ataupun pelaksanaan langsung. Namun perlu dipertegas bahwa RPJM-Des ini bukanlah suatu hal yang baku dan tidak perlu perbaikan akan tetapi bila nantinya kondisi dan situasi memungkinkan untuk dilakukan perubahan atas semua rencana yang ada, maka dengan musyawarah atau melalui keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa perubahan-perubahan tersebut dapat dituangkan.

Mudah-mudahan target pembangunan yang disepakati melalui forum musyawarah dengan semua lapisan masyarakat dalam bentuk RPJM-Des ini dapat terwujud sehingga harapan masyarakat yang mendambakan rasa keadilan, kesetaraan dan terpenuhi kebutuhan yang menjadi hal mendasar untuk mendukung peningkatan kwalitas sumber daya dalam berbagai aspek dapat lebih baik dari sebelumnya.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini disusun mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Desa Darek.

Penyusun



PENENTUAN PERINGKAT KEGIATAN

No

TINDAKAN YANG LAYAK

Pemenuhan kebutuhan orang banyak

Dukungan peningkatan pendapatan masyarakat

Dukungan potensi

Jumlah Nilai

Peringkat tindakan

1

2

3

4

5

6

7

1

Pembangunan art shop / pasar seni diwilayah Desa Darek Pemberian modal usaha untuk Kelompok perempuan dan kelompok tani ternak Pembangunan balai penyuluhan ( Posyanluh ) untuk Kelompok Tani Pemberian bantuan rehabilitasi / pemugaran Rumah Kumuh Pemasangan paving blok / rabat beton Pembuatan SPAL

3

4

4

9

VII

3

5

3

11

V

5

2

2

9

VII

2

3

3

8

VIII

5

5

4

14

II

5

5

4

14

II

Perbaikan Saluran drainase dan gorong-gorong Pembuatan PAH ( Penampungan Air Hujan ) Penyuluhan kepada Kelompok tani

4

4

4

12

IV

1

2

2

5

XI

3

3

3

9

VII

3

4

3

10

VI

11

Penambahan honor / tunjangan aparat desa dan lembaga desa Pembuatan Bak sampah

4

1

1

6

X

12

Pembangunan M C rumah Tangga

4

2

2

8

VIII

13

Pembangunan Balai Posyandu

4

4

5

13

III

14

3

4

3

10

VI

15

Pembangunan gedung BUM Des dan pengadaan meublier Pembangunan los pasar

3

3

2

8

VIII

16

Penambahan lokal kios desa

2

3

2

7

IX

17

2

3

2

7

IX

4

3

4

11

V

2

2

3

8

VIII

20

Pembangunan tempat usaha kerajinan rumah tangga Pembaangunan gedung PPAUD, RA dan TK Pembangunan sekretariat Yayasan dan Panti Asuhan Pengadaan lapangan umum desa

1

1

2

4

XII

21

Pembangunan perpustakaan desa

2

2

3

7

IX

22

Rehabilitasi / pemugaran rumah kumuh

3

2

3

2

3 4 5 6 7 8 9 10

18 19

8

VIII

23

Pemberian bantuan Lansia

3

2

2

7

24

Pemberian honor kader posyandu

3

4

2

9

VII

25

Pemberian honor LINM AS Desa Pembangunan gedung kesenian / sekretariat Adat Pengaspalan jalan kabupaten (hotmix)& drainase

2

3

2

7

IX

1

2

2

4

4

4

12

IV

4

12

IV

5

15

I

26 27 28

Perkerasan Jalan Desa

4

4

29

Pembangunan gedung Kantor Desa

5

5

30

Perbaikan dan perluasan jembatan

3

3

31 32

Pengadaan papan data Taman dan Paving block halaman Kantor Desa

4 3

1 1

5

IX

XI

RPJMDes Desa Darek Tahun 2015 -2020 8 2 VII

1 2

6 6

X X

33 34 35

Pengadaan M eubler & Buku Perpustakaan Desa

1

2

1

4 10

XII

4

3

3

4

4

4

37

Rabat Gang / jalan desa Pemasangan Talud jalan desa/drainase Pemasangan Talud jalan dusun/drainase

4

4

4

12

IV

38

cor plat drainase

4

4

3

11

V

39

Pembentukan LPTQ Desa

2

1

2

5

XI

4

XII

36

40 41

Penyuluhan Hukum Penguatan Lembaga Adat/Lembaga Hukum Desa

2

1

1

3

1

3

12

7

VI IV

IX

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL BAB I Pasal 1 Cukup jelas BAB II Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) cukup jelas ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas BAB III Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas BAB IV Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas


BAB V Pasal 8 Cukup jelas BAB VI Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas


PERATURAN DESA DAREK NOMOR

TAHUN 2015

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM-Desa) DESA DAREK KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA TAHUN 2015-2019

PEMERINTAH DESA DAREK KECAMAT AN PRAYA BARAT DAYA KABUP ATEN LOMBOK TENGAH

2015 RPJMDes Desa Darek Tahun 2015 -2020

√


KATA PENGANTAR. Ketua Tim Penyusun, H. MUH. SUPARDAN

Recommend Documents