KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Dalam penulisan Karya Ilmiah ini, penulis memperoleh bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, dan untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada : 1. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP nommensen Medan 2. Ibu kepala perpustakaan Universitas HKBP Nommensen Medan 3. Pihak-pihak tertentu yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam Karya Ilmiah ini belumlah sesuai dengan apa yang diharapkan , untuk itulah penulis dengan segala rendah hati menerima berbagai kritik dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya penulis sangat mengharapkan bahwa Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat untuk membantu mahasiswa dalam perkuliahan dan sekaligus dapat digunakan untuk melangkapi persyaratan akademis.
Medan,
Januari
2011
Penulis
Kasman Siburian, SH, MH.
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................
i
DAFTAR ISI ...............................................................................................
ii
BAB I :PENDAHULUAN ...........................................................................
1
A.Latar Belakang ..........................................................................................
1
B.Tujuan Penelitian ......................................................................................
7
BAB II:TINJAUANTEORITIS ..................................................................
8
A.Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik ......................................
8
1.Pengertian Pelayanan Publik ...........................................................
8
2.Asas-Asas Pelayanan Publik ...........................................................
9
B.Tinjauan Umum Tentang Good Governance .....................................
10
1.Pengertian Good Governance .........................................................
10
2.Asas-Asas Good Governance..........................................................
11
3.Prinsip-Prinsip Governance ............................................................
13
C.Pengertian Mal-administrasi .............................................................
17
D.Tinjauan Umum Tentang Ombudsman Republik Indonesia ..............
19
1.Landasan Hukum Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia ..
19
2.Pengertian Ombudsman ..................................................................
20
3.Peran Dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia ........................
21
4. Azas, Sifat Dan Tujuan Ombudsman Republik Indonesia ..............
23
ii
BAB III:PEMBAHASAN ..........................................................................
25
Visi Dan Misi Ombudsman Republik Indonesia ...................................
25
1.Visi Ombudsman Republik Indonesia ...............................................
25
2.Misi Ombudsman Republik Indonesia ...............................................
25
BAB IV:KESIMPULAN DAN SARAN .....................................................
30
A.Kesimpulan ......................................................................................
30
B.Saran ................................................................................................
30
DAFTAR PUSTAKA
iii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanyapenyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tataan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicuoleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, informasi,komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapisecara bijak melalui langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun 1
kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mewujudkan Hak Azasi Manusia sebagaiman diamanatkan UUD NRI Tahun1945 dapatditerapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional dan tercapainya pemerintahan yang baik. Disamping untuk
untuk mewujudkan ‘Good Governance’ dan ‘Clean
Government’, pemerintah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif,efesien dan akuntabel sebagai konsekuensi atas kewajiban masyarakat untuk membiayai pelayanan publik yang dituntut oleh masyarakat. Good governance dan menajemen organisasi yang sehat merupakan persyaratan untuk mencapai keberhasilan untuk melaksanakan tugas secara berkelanjutan, termasuk didalamnya adalah usaha untuk meningkatkan citra, kerja dan kinerja organisasi menuju arah/ pandangan, perlu pedoman/ nilai acuan yang menjadi pedoman arah yang ditujudalam mengemban tanggung jawab, srategi pencapaiannya dalam melaksanakan tugas diseluruh unit organisasi secara terpadu yang dinyatakan dalam visi, misi dan strategi. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan.Pemerintah mendefenisikan pelayanan umum sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat, daerah dan termasuk badan–badan usaha milik Negara lainnya yang menyediakan barang atau jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangundangan.
Prinsip-prinsip good governance antara lain adalah prinsip efektifitas (effectiveness),
keadilan,
(equity),
Partisipasi
(participation),
Akuntabilitas
(accountability) dan tranparansi (transparency). Disamping pinrip-prinsip good governance terdapat pula azas-azas yang mengatur tentang reformasi birokrasi yang dikenal dengan istilah prinsip good governance, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 20 UU No. 32/2004 sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
8. 9.
Asas Kepastian Hukum,adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan per-UU-an, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara; Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum daripada kepentingan individu atau kelompok dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kompetensi, kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan per-UU-an yang berlaku. Asas Efektifitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktek penyelenggaraan Negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Fungsi
azas-azas
umum
pemerintahan
yang
baik
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi Negara dalam rangka pemerintahan yang baik (Good Governance). Sebagai pelaksana kontrak sosial yang digariskan sebelumnya, pemerintah justru menimbulkan banyak masalah bagi publik yang menjadi kliennya. Sangat masuk akal jika pemerintahan kemudian mendapat berbagai stigma negatif. Jauh dari menjadi bagian dari solusi (a part Of solution), pemerintah justru menjadi bagian dari masalah(a part of problem), bahkan masalah utama dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Sinyalemen terakhir ini bukan tanpa dasar. Hal itu dapat dilacak dari banyaknya keluhan yang dilontarkan masyarakat berkaitan dengan buruknya kinerja pelayanan publik. Pelayanan yang bertele-tele dan cenderung birokratis, biaya tinggi, pungutan-pungutan tambahan, perilaku aparat yang lebih bersikap sebagai pejabat ketimbang abdi masyarakat, pelayanan yang diskriminatif, dan sederetan persoalan lainnya adalah potret kelabu yang mengafirmasi atau menegaskan sinyalemen di atas. Selain masalah buruknya pelayanan publik, sistem pengadilan Indonesia juga dianggap paling buruk dari sepuluh negara di Asia dan termasuk ke dalam 5 negara terkorup di 178 negara.
Tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah terus melakukan perbaikan dalam segi pelayanan.Untuk itu pemerintah menerbitkan kebijakan lewat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur No. 15/PER/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Reformasi birokrasi. Gerakan reformasi ini dengan jelas bahwa mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yang lebih baik, yaitu kehidupan bernegara yang didasarkan pada pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan bagi seluruh warga Negara. Secara gamblang masyarakat pada saat itu kerap menyaksikan praktek-praktek penyimpangan yang dilakukan para pejabat publik tanpa berdaya menghentikannya. Sepertinya semua hal tersebut sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Lembaga penegak hukum juga kurang menunjukkan fungsi idealnya sehingga menghancurkan bangunan kepercayaan masyarakat. Keadaan tersebut merupakan prakondisi bagi terbangunnya image negatif terhadap pemerintah (penguasa) dan instansi kenegaraan lainnya sehingga bermuara pada apatisme sosial. Salah satu hal penting yang diharapkan adalah terjadinya perubahan mental dan kultur atau budaya birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perjalanan bagi perwujudan keadilan dan kemakmuran tersebut senantiasa harus diawasi pelaksanaannya.Untuk melakukan pengawasan dibentuk Lembagalembaga pengawasan fungsional dan struktural. Tetapi Lembaga pengawas tersebut
masih dipertanyakan indepedensinya dalam melakukan kerja pengawasan, inilah faktor yang menimbulkan pembentukan Lembaga Ombudsman. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, lembaga ini berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal yang secara independen akan melakukan kerja-kerja pengawasan terhadap penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab mereka. Kemudian lembaga tersebut dibentuk kembali berdasarkan UndangUndang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Rebublik Indonesia dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegak hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upayauntuk menciptakan pemerintah yang baik, bersih dan efesien guna meningkatkan kesejahtraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalm UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Bahwa pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintah yang baik, bersih, dan efesien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan; c. Bahwa dengan memperhatikan aspirasi yang berkembangdalam masyarakat agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan tang efektif dan efesien, bersih, jujur, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk undang undang tentang Ombudsman Republik Indonesia;.
Dalam Undang-Undang tersebut Ombudsman Republik Indonesia diberi kewenangan mengawasi pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara dan pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggara negara dimaksud meliputi Lembaga Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pertahanan Nasional, Pemerintah Daerah, Instansi Departemen dan Non Departemen, BUMN, dan Perguruan Tinggi Negeri, serta Badan Swasta dan perorangan yang seluruh/sebagian anggarannya menggunakan APBN/APBD. Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi oemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Sehubungan dengan adanya maraknya dugaan mal-administrasi didalam pelayanan publik maka penulis tertarik menuangkan hal itu kedalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan Karya Ilmiah
B. Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : Untuk mengetahui Peran Ombudsman Republik Indonesi Dalam Penyelesaian Laporan Penyelenggara Pelayanan Publik.
BAB II TINJAUAN TEORITIS A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik 1. Pengertian Pelayanan Publik Sebagai Negara hukum kesejahtraan, maka pada negara (pemerintah) melekat suatu fungsi atau tugas pokok pemerintah, yaitu pencapaian tujuan nasional (national goal) dalam rangka penyelenggaraan kesejahtraan umum. Oleh karena itu, keberadaan suatu pemerintah menjadi hal yang sangat penting untuk memeberikan pelayanan publik (public service) kepada masyarakat. Pengertian Pelayanan publik yang tertulis dalam pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang No 29 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan Pelayanan Publik adalah Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuaidengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrarif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lemabaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
11
2. Asas-Asas Pelayanan Publik Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Kepentingan umum Kepastian hukum Kesamaan hak Keseimbangan hak dan kewajiban Keprofesionalan Partisipatif Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif Keterbukaan Akuntabilitas Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan Ketepatan waktu dan, Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Selanjutnya mengenai jenis-jenis pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintah, baik dipusat maupun didaerah, dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang dirumuskan sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Pelayanan yang berkaitan dengan persoalan kependudukan, Pelayanan yang berkaitan dengan persoalan ketertiban dan keamanan, Pelayanan yang berkaitan dengan perizinan, Pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan, Pelayanan yang berkaitan dengan pengawasan kegiatan masyarakat, Pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan perekonomian, Pelayanan yang berkaitan dengan pembinaan politik, Pelayanan yang berkaitan dengan sosial budaya, Pelayanan yang bersifat tugas membantuan (seperti pembayaran PBB), dan Pelayanan administrasi surat menyurat bagi kepentingan warga masyarakat.
B. Tinjauan Umum Tentang Good Governance 1.
Pengertian Good Governance Pemerintah atau“ Government” dalam bahasa inggris diartikan sebagai: “the
authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc.” Atau dalam bahasa Indonesia berarti “ Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya”. Bisa juga berarti “the governing body of a nation, state, city, etc.” Atau lembaga atau badanyang menyelenggarakan
pemerintahan negara, negara
bagian, atau kota dan sebagainya”. Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau dalam bahasa Inggris “governance” yaitu “the act, fact, manner of governing”, berarti: “Tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan”. Dengan demikian”governance” adalah suatu kegiatan (proses). Istilah “governance” tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah Publik governance, private governance, corporate governance, dan banking governance. Governance sebagai terjemahan dan pemerintahan kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan kepemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut kepemerintahan yang baik (good governance). Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan bahwa wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta
efesien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti good governance sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”. 2.
Asas-Asas Good Governance Asas-szas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktik penyelenggaraan
negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lemabaga negaranegara seperti undang-undang.Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Asas-asas yang mengatur tentang reformasi birokrasi yang dikenal dengan istilah prinsip good governance, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut: a.
Asas Kepastian Hukum,adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
b.
Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;
c.
Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum daripada kepentingan individu atau kelompok dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
d.
Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
e.
Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
f.
Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kompetensi, kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
g.
Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h.
Asas Efektifitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna
i.
Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
3. Prinsip-Prinsip Good Governance Prinsip-prinsip good governance diurai satu persatusebagaimana tertera di bawah ini: a. Partisipasi Masyarakat Semua
warga
masyarakat
mempunyai
suara
dalam
pengambilan
keputusan,baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yangmewakili
kepentingan
dibangunberdasarkan
mereka.
kebebasan
Partisipasi
berkumpul
dan
menyeluruh
tersebut
mengungkapkan
pendapat,
sertakapasitasuntuk berpartisipasi secara konstruktif. b. Tegaknya Supremasi Hukum Penegakan
hukum
adalah
pelaksanaan
semua
ketentuan
hukum
dengankonsisten tanpa memandang subjek dari hukum itu (Satrio, 1996: 92). Prinsippenegakan hukum mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semuapihak tanpa kecuali, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yanghidup dalam masyarakat.Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah harus mendukungtegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturanperundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan normanorma yangberlaku di masyarakat. Di samping itu pemerintah daerah perlu mengupayakanperaturan daerah yang bijaksana dan efektif, serta didukung penegakan
hukum yangadil dan tepat. Pemerintah daerah, DRPD maupun masyarakat perlu menghilangkankebiasaan yang dapat menimbulkan KKN. c. Transparansi Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yangdiambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakankepercayaan timbalbalik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaaninformasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat danmemadai.Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasidalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perluproaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yangdisediakannya kepada masyarakat.Bertambahnya
wawasan
dan
pengetahuan
masyarakat
terhadappenyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadappemerintahan, meningkat-nya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalampembangunan
daerahnya
dan
berkurangnya
pelanggaran
terhadap
peraturanperundang-undangan. d. Peduli pada Stakeholder Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusahamelayani semua pihak yang berkepentingan. e. Berorientasi pada Konsensus Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yangberbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yangterbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalamhal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
f. Kesetaraan Kesetaraan
adalah
perlakuan
yang
sama
kepada
semua
unsur
tanpamemandang atribut yang menempel pada subyek tersebut. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah danmasyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalammemperoleh informasi yang akurat dan memadai. g. Efektifitas dan Efisiensi Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga Lisiensi berkaitan dengan penghematan keuangan, sedangkan efektivitasberkaitan dengan ketepatan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Prinsip ini menjamin terselenggaranya pelayanan kepadamasyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal
danbertanggungjawab.
Pelayanan
masyarakat
harus
mengutamakan
kepuasanmasyarakat, dan didukung mekanisme penganggaran serta pengawasan yangrasional dan transparan. Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang jasa pelayananumum harus menginformasikan tentang biaya dan jenis pelayanannya. Untukmenciptakan efisiensi harus digunakan teknik manajemen modern untuk administrasikecamatan dan perlu ada desentralisasi kewenangan layanan masyarakat sampaitingkat keluruhan/desa. h. Akuntabilitas Akuntabilitas
adalah
kemampuan
untuk
mempertanggung
jawabkan
semuatindakan dan kebijakan yang telah ditempuh (Mardiasmo, 2001: 251). Prinsip inimengandung makna meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan
dalamsegala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seluruh pembuatkebijakan pada semua tingkatan harus memahami kebijakan yang diambil harusdipertanggung-jawabkan
kepada
masyarakat.
Untuk
mengukur
kinerja
secaraobyektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat danhasil audit harus dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. i. Visi Strategis Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, sertakepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangantersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitaskesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Keseluruhan karakteristik atau prinsip good governance tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait serta tidak bisa berdiri sendiri.Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat emapat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yuang berciri kepemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut: a. Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatut pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segal tindakan dan kebijakan yang ditetapkan. b. Transparansi: Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah. c. Keterbukaan: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
d. Aturan Hukum: Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminankepastian hukum dan rasa keadilaj masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Berdasarkan paparan di atas, kemudian mengaitkan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, maka dapat disimpulkan, bahwa penyelenggaraan pelayanan publik sudah mengacu pada prinsi-prinsip atau asas-asas goog governance atau asas-asas Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, sebab dalam undang-undang tersebut telah mengkomodasikan bahwa pelayanan publik, baik dalam proses maupun hasil keputusannya benar-benar mencerminkan akuntabilitas, transpaaransi, memerima perbedaan dan kontrol masyarakat (peran serta), dan hukum harus ditregakkan secara nyata. C. Pengertian Mal-administrasi Istilah maladministrasidiambil dari bahasa Inggris ”maladministration” yangdiartikan:Tata usaha buruk, Pemerintahan buruk. Kata administrasi berasal dari bahasa latin ”administrare” yang berarti to mange, devirasinya antara lain menjadi ”administratio” yang mengandung makna bersturing atau Pemerintah.Dalam hukum administrasi Negara, administrasi adalah aparatur penyelenggara dan aktivitasaktivitas penyelenggaraan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan, tugas-tugas, kehendakkehendak dan tujuan-tujuan pemerintah atau negara.Pengertian maladministrasi secara umum adalah perilaku yang tidak wajar, termasuk penundaan pemberian pelayanan; tidak sopan dan kurang peduli terhadap masalah yang menimpa seseorang
yang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan; penggunaan kekuasaan secara semena-mena atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau diskriminatif dan tidak patut didasarkan seluruhnya atau sebagian atas ketentuan undang-undang atau fakta, tidak masuk akal atau berdasarkan tindakan yang tidak baralasan (unreasonable), tidak adil (unjust), menekan (oppressive), improrer dan diskriminatif. Didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dijelaskan mengenai pengertian maladministrasi, yaitu: ”maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian meteriil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan” Dan didalam Ombdusman Republik Indonesia mengklasifikasikan jenis-jenis penyimpangan atau maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti adalah: a. b. c. d. e. f. g.
Pemalsuan/persengkongkolan/forgery/conspiracy. Intervensi/Intervention. Penanganan berlarut/Tidak menangani/Undue delay. Inkompetensi/Incompetensi. Penyalahgunaan wewenang/Berlebihan/Abuse of power. Nyata-nyata berpihak/Importiality. Menerima Imbalan (uang, hadiah, fasilitas)/Praktek KKN/Bribery/Corrution, Collution, Nepotisme practices.
h. Penggelapan barang bukti/Penguasaan tanpa hak/Illegal possesion and ownership. i. Berindak tidak layak/Mislieading practices. j. Melalaikan Kewajiban/Unfull obligation. k. Lain-lain. D. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia 1. Landasan Hukum Pembentukan Ombudsman Gagasan pembentukan Ombudsman di Indonesia pertama kali muncul pada tanggal 8 Desember 1999 ketika Presiden K H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 Tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman. Kemudian diterbitkan Keppres Nomor 44 Tahun 2000 (membentuk Komisi Ombudsman Nasional). Dalam tahap selanjutnya, seksistensi Ombudsman Republik Indonesia semakin diperkuat dengan dikeluarkannya UU Nomor 37 Tahun 2008. Apabila dicermati ketentuan Undang-Undang No.37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, ada beberapa kekuatan Ombudsman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good Governance).Pertama, Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga dan instansi pemerintahan lainnya, sehingga terdapat independensi dari Ombudsman dari Ombudsamnan dalam melakukan tugas dan wewenangnya, dan oleh undang-undang Ombudsman ini dalam menjalakan tugas dan wewenangnya diberi hak imunitas.Kedua, Ombudsman mempunyai kekuatan memaksa untuk memanggil Terlapor dan saksi yang tidak bersedia memenuhi
panggilan Ombudsman setelah dipanggil secara patut dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia, dan setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).Ketiga, Rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan Terlapor dan atasan Terlapor, dan apabila Terlapor dan Atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi, maka Ombudsman dapat mempublikasikan Atasan Terlapor dan menyampaikan Laporan Kepada DPR dan Presiden, dan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.Keempat, Ombudsman menyampaikan laporan berkala, laporan tahunan dan laporan kusus kepada DPR dan Presiden. Laporan ini bukan merupakan bentuk pertanggungjawaban, akan tetapi dikamsudkan sebagai bahan bagi DPR maupun Presiden untuk mengambil kebijakan dalam membangun pelayanan Publik yang baik. 2. Pengertian Ombudsman Ombudsman adalah seorang pejabat atau badan yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat. Kata ombudsman berasal dari bahasa Swedia kuno umbuðsmann, artinya perwakilan. Selain di tingkat pemerintahan, ombudsman juga dapat ditemui dalam perusahaan, universitas, dan media massa. Ombudsman ini merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas meyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Pada Keppres No.
44 Tahun 2000 Bab
II
Pasal 4 disebutkan
untukmewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ombudsman Nasionalmempunyai tugas: a. Menyebarluaskan pemahaman mengenai lembaga Ombudsman. b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Para Ahli, Praktisi, Organisasi Profesi dan lain-lain. c. Melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum. d. Mempersiapkan konsep Rancangan Undang-undang tentang Ombudsman Nasional. Selanjutnya
dalam
perkembangannya
Lembaga
ini
dibentuk
berdasarkanUndang-UndangNomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesiayang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008. Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman bertugas: a. Menerima laporan atas dugaan mal-administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. c. Menindaklanjuti laporan yang mencakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman.
d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan mal-administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. f. Membangun jaringan kerja. g. Melakukan upaya pencegahan mal-administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undangundang. Kewenangan Ombudsman didalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut diatas, diatur didalam ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yang berbunyi: 1. Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang: a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor,Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman. b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan. c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor; d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan. e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak. f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi. Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Ombudsman juga berwenang: Pertama menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik. Kedua,menyampaikan saran kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dan/atauPresiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundangundangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Mal-administrasi. Berdasarkan
Berbagai
Kewenangan
tersebut,
Ombudsman mempunyai peranan yang strategis
menunjukkan
bahwa
dalam memperkuat tata kelola
pemerintahan yang baik, apalagi dengan berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009
Tentang
Pelayanan
Publik
yang
mengamanatkan
penyelenggaraan
penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi prinsip-prinsip Good Governance serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi: Kepentingan umum, kepastian hukum, kesemaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, pasrtisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminati, keterbukaan, akuntabilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan layanan. 4. Asas, sifat dan Tujuan Ombudsman Dalam Pasal 2 Undang-undang RI nomor 29 tahun 2009 menyatakan Ombudsman merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Disebutkan dalam pasal 3 Undang-undang RI nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsaman Republik Indonesia dalam menjalakan tugas dan wewenangnya berasaskan:
a. b. c. d. e. f. g. h.
Kepatutan Keadilan Non-diskriminasi Tidak memihak Akuntabilitas Keseimbangan Keterbukaan dan Kerahasiaan.
Pembentukan Ombudsman RI dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia bertujuan: a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera. b. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efesien, jujur, terbyka, besih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. c. Meningkatkan mutu pelayanan negara disegala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik. d. Membantu memciptakan dan meningkatkan upaya untuk pembrantasan dan pencegahan praktek-praktek Mal-administrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, sarta nepotisme. e. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan
BAB III PEMBAHASAN Visi dan Misi Ombudsman Republik Indonesia 1. Visi Ombudsman a. Menjadi institusi publik mandiri dan terpercaya berasaskan pancasila yang mengupayakan keadilan, kelancaran dan akuntabilitas pelayanan pemerintah, penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan cleangovernance) serta peradilan yang tidak memihak berdasarkan asas-asas supremasi hukum dan berintikan keadilan. b. Ombudsman Nasional sebagai institusi publik dipilh oleh Dewan Perwakilan rakyat, diangkat oleh Kepala Negara dan diatur dalam Undang-undang Dasar Republik
Indonesia
sehingga
memperoleh
kepercayaan
masyarakat,
dilaksanakan oleh orang-orang dengan integritas serta akuntabilitas yang tinggi. 2. Misi Ombudsman a. Mengupayakan secara kesinambungan kemudahan pelayanan yang efektif dan berkualitas oleh institusi pemerintah kepada masyarakat. b. Membantu menciptakan serta mengembangkan situasi dan kondisi yang kondusif demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. c. Memprioritaskan pelayanan yang lebih peka terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang optimal serta membina
koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak (Institusi Pemerintahan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pakar, Praktisi, Organisasi Profesi, dll). d. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja dengan komitmen penuh, standar integritas dan akuntabilitas tinggi, yang memberikan dukungan bagi keberhasilan visi dan misi Ombudsman berdasarkan Pedoman Dasar dan Etika Ombudsman. e. Melaksanakan manajemen secara terbuka, serta memberikan kesempatan yang terus-menerus kepada seluruh staff untuk meningkatkan pengetahuan serta profesionalisme dalam menangani keluhan masyarakat. f. Menyebarluaskan keberadaan serta kinerja Ombudsman kepada masyarakat dalam rangka turut meningkatkan kesadaran hukum Aparatur Pemerintah, Peradilan dan Lemabaga Perwakilan Masyarakat, sehingga seluruh Daerah Otonomi Republik Indonesia merasa perlu membentuk Ombudsman di daerah dengan visi dan misi yang sama. Visi dan misi diperlukan agar menjadi pedoman dasar dalam mencapai tajuan, tujuan pembentukan Ombudsman Republik Indonesia adalah untuk mencegah para penguasa menhyalahgunakan wewenangnya dan membantu penguasa untuk menjalankan kinerjanya secara efektif dan efisien, serta mendorong penyelenggara negara selalu mempertahankan akuntabilitas dan kejujuran.
Mekanisme Pemeriksaan Dan Penyelesaian Laporan
Melaporkan
PELAPOR
kepada Ombusdman
Laporan
memenuhi
syarat sesuai Pasal 24
Ombusdman RI Memeriksaan laporan
Jika kurang lengkap Ombusdman RI
Jika lengkap, Ombusdman RI memeriksa secara
akan memeberitahukan secara tertulis
substansial Pasal 26 ayat( 1)
kepada Pelapor Dari hasil pemeriksaan, Ombusdman RI dapat menetapkan : berwenang melanjutakan atau tidak Paling
lambat
30
hari
pelapor
berwenang melanjutkan
melengkapi , jika lewat 30 hari pelapor dianggap mencabut laporannya. Pasal 25 Dalam
hal
ditemukan
Mal-administrasi
Ombudsman RI Memberikan Rekomendasi. Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3),Pasal 38 dan Pasal 39
Sumber: Prosedur penanganan laporan masyarakat kepada Ombusdman RI. Keterangan : Dalam hal Ombudsman menerima pengaduan mal-administrasi pelayanan publik, maka mekanisme dan srtuktur penyelesaiannya adalah sebagai berikut:
Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, (1) Setiap warga negara Indonesia atau penduduk berhak menyampaikan laporan kepada Ombudsman. (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan dalam bentuk apapun. Pasal 24: (1) Laporan sebagaiman dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. a. Memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat lengkap Pelapor b. Memuat uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci, dan c. Sudah menyampaikan Laporan secara langsung kepada pihak Terlapor atau atasannya, tetapi Laporan tersebut tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya. (2) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan. (3) Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutanterjadi. (4) Dalam keadaan tertentu, penyampaian Laporan dapat dikuasakan kepada pihak lain. Pasal 25: (1) Ombudsman memeriksa Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (2) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksu pada ayat (1) terdapat kekurangan, Ombudsman memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor untuk melengkapi Laporan. (3) Pelapor dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pelapor menerima pemberutahuan dari Ombudsman harus melengkapi berkas Laporan. (4) Dalam hal Laporan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelapor dianggap mencabut Laporannya. Pasal 26: (1) Dalam hal Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dinyatakan lengkap, Ombudsman segera melakukan Pemeriksaan substansif. (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan substansif sebagaiman dikmaksud pada ayat (1), Ombudsman dapat menetapkan bahwa Ombudsman: a. Tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan atau b. Berwenang melanjutkan pemeriksaan.
Pasal 37: 2. Rekomendasi memuat sekurang-kurangnya: a. Uraian tentang Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman. b. Uraian tentang hasil pemeriksaan c. Bentuk mal-administrasi yang telah terjadi, dan d. Kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan Terlapor dan atasn terlapor. 1. Rekomendasi disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, dan atasan Terlapor dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Ombudsman. Pasal 38: (1) Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman. (2) Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukan disertai hasil pemeriksaan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi. (3) Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi. (4) Dalam hal terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksakan Rekondasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksankan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Pasal 39: Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi administrasi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN Adapaun kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut 1. Peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam menangani mal-administrasi cukup baik dan perlu dipertahankan dan ditingkatkan. 2. Dalam menjalankan kinerjanya Ombudsman Republik Indonesia dibantu Perwakilan. masih mengalami hambatan,
B. SARAN 1. Ombudsman Republik Indonesia harus lebih sering melakukan sosialisasi mengenai keberadaan Ombudsman di Indonesia dan serta perwakiulannya, agar masyarakat lebih mengenal akan keberadaan ombudsman. Karena hal ini sangat penting dimana peran serta masyarakat yang menyampaikan laporan sangat mempengaruhi perkembangan Ombudsman Republik Indonesia. 2. Diharapkan anggaran buat tiap-tiap perwakilan Ombudsman harus ditetapkan pertahun sesuai kebutuhan dalam penyelesaian laporan dalam satu tahun, karena dengan adanya anggaran yang memadai dapat mendukung kegiatan Ombudsman Perwakilan , baik yang bersifat rutinitas yaitu menerima dan
menindaklanjuti laporan masyarakat, kerjasama kelembagaan, peningkatan sumber
daya
manusia
maupun kegiatan-kegiaran lain dalam rangka
pengembangan Ombudsman.
DAFTAR PUSTAKA A.
BUKU
Antonius S. Dkk, Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2002. Hotma P. Sibuea. Azas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, 2010, Jakarta, Erlangga. Husni Thamrin, Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Aswaja Pressindo, 2013. Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua, Edisi Revisi CV. Mandar Maju, Bandung 2012. B.
UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah.
