PENGEMBANGAN KERANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI STRATEGI PENYELARASAN SISTEM PENDIDIKAN SMK DENGAN DUNIA KERJA FASE I DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) (Studi Kasus Pada SMK Negeri 5 Surabaya) Sinta Dewi, Maria Anityasari, S.T., M.E., Ph.D., Ir. Mokh. Suef, M.Sc.(Eng). Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111 Email:
[email protected] ;
[email protected];
[email protected]
Abstrak Penyelarasan sistem pendidikan dengan dunia kerja merupakan isu yang banyak berkembang saat ini terkait dengan peningkatan proposi SMK dibanding SMA menjadi 67 : 33 yang diprogramkan oleh pemerintah. Agar peningkatan proporsi ini dapat terserap maksimal dalam dunia kerja diperlukan adanya mekanisme atau instrumen yang dapat menerjemahkan kebutuhan dunia kerja tersebut menjadi strategi yang harus dimiliki SMK. Penelitian ini menggunakan pendekatan model Quality Function Deployment (QFD) yang banyak digunakan dalam menerjemahkan kebutuhan pelanggan kedalam langkah teknis pengembangan produk. Dalam penelitian ini QFD digunakan sebagai alat untuk membangun suatu kerangka perumusan strategi. Namun untuk menggunakan QFD tersebut untuk menyusun kerangka perumusan strategi diperlukan adanya beberapa penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan diantaranya adalah penyesuaian pengertian customer menjadi stakeholder, identifikasi Voice of Stakeholder (VOS), penyesuaian model pembobotan, pengelompokan respon teknis, dan penyusunan matriks House of Quality (HOQ) menjadi dua tahap. Implementasi terhadap hasil penyesuaian QFD menunjukkan bahwa QFD yang telah disesuaikan mampu digunakan sebagai alat untuk merumuskan strategi penyelarasan sistem pendidikan SMK dengan dunia kerja dengan memperhatikan beberapa konstrain dalam penerapannya. Kata kunci : respon teknis, QFD, stakeholder, VOS
Abstract Alignment of the educational system with labor market requirement is an issue that appear currently associated with the increasing proportion of vocational education (SMK) compared to high school (SMA) equal to 67: 33 percent by the government policy. In order to increase the proportion of absorbed graduate of SMK in to the labor market, it is necessary for SMK to have a mechanisms or instruments that can translate the labor market requirements in to strategy of SMK. This study uses Quality Function Deployment (QFD) approach which is widely used in translating customer requirements into technical responses. In this research, QFD is used as a tool to develop a strategy formulation framework. However, using QFD to develop strategy is required some adjustments. They are identification of the customer as stakeholder, Voice of the Stakeholder (VOS), weighting models, grouping technical responses, and construct House of Quality (HOQ) matrix into two rounds. The implementation of the framework showed that QFD adjustments that have been used as a tool to formulate and evaluate aligning strategy between educational systems and labor market can be applied by taking account into several constraints. Keywords: technical responses, QFD, stakeholders, vocational education, VOS
1.
Pendahuluan Peningkatan rasio SMK lebih besar dari pada SMA, yaitu 67% SMK dan 33% SMA (Renstra Kemendiknas 2010-2014) akan memicu peningkatan jumlah tenaga kerja terdidik dan terlatih pada level menengah yang
cukup signifikan, mengingat proporsi SMK jika dibandingkan dengan SMA sebelum diberlakukannya kebijakan ini adalah 30%:70% (GTZ, 2008). Kondisi terakhir yaitu setelah kebijakan tersebut dijalankan selama 5 tahun dengan perbandingan jumlah peserta didik SMA:SMK mencapai 50:50, angka
pengangguran dari lulusan pendidikan SMK masih menduduki peringkat tertinggi, yaitu sebesar 14,59% per Agustus 2009. Hal ini menunjukkan terdapatnya suatu gap antara target pemerintah untuk meningkatkan jumlah angkatan kerja lulusan SMK dengan daya serap dunia kerja untuk lulusan SMK. Salah satu hipotesa yang dapat ditarik berkaitan dengan adanya gap tersebut adalah adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan SMK yang dihasilkan dengan kebutuhan dunia kerja. Terkait hipotesa tersebut maka pihak penyelenggara pendidikan dituntut untuk mengetahui apa saja kebutuhan dunia kerja baik ditinjau dari aspek kualitas /kompetensi, jumlah, lokasi, maupun waktu agar dapat disusun strategi penyelarasan antara kebutuhan dunia kerja dengan sistem pendidikan SMK untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan permintaan dunia kerja tersebut. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi apa saja tuntutan dari dunia kerja namun belum ada mekanisme atau instrumen standar yang dapat menerjemahkan kebutuhan dunia kerja tersebut menjadi strategi yang harus dimiliki SMK. Kondisi penyelenggaraan pendidikan SMK di Indonesia terbagi dalam beberapa level (Gambar 1.1). Strategi penyelenggaraan pendidikan SMK untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja dirumuskan oleh dinas pendidikan yang menaungi proses penyelenggaraan pendidikan di SMK dan diterapkan oleh level di bawahnya. Hal ini memunculkan permasalahan kedua yaitu bagaimana menjamin bahwa proses penurunan
terjadi sinkronisasi program antar penyelenggara pendidikan. SMK yang berada pada level operasional merupakan ujung tombak implementasi strategi yang telah disusun oleh level-level penyelenggara pendidikan di atasnya, oleh karena itu tepat atau tidaknya strategi yang telah disusun oleh dinas pendidikan yang menaunginya dapat di evaluasi pada level ini. SMK juga merupakan level yang melakukan kontak langsung dengan dunia kerja atau dunia industri baik dalam proses pembelajarannya maupun dalam proses transfer output yang dihasilkan sehingga identifikasi awal kebutuhan dunia kerja yang menjadi pertimbangan dalam perumusan strategi penyelenggaraan pendidikan SMK dapat dilakukan pada level ini. Untuk memecahka permasalahanpermasalahan di atas diperlukan metode yang mampu menerjemahkan kebutuhan pelanggan kedalam langkah teknis dan strategis. Selama ini metode yang banyak digunakan adalah Quality Function Deployment (QFD). QFD yang memiliki beberapa keunggulan antara lain dapat diterjemahkan keinginan konsumen berupa What (Voice of Customer ) menjadi How (Chandra,2009) dan merupakan suatu teknik perencanaan yang dapat digunakan untuk menurunkan karakterisik kualitas tersebut menjadi beberapa beberapa level karakteristik kualitas, yaitu karakteristik teknis, karakteristik komponen, karakteristik proses, dan karakteristik produk (Brackin, 2002) yang memungkinkan QFD untuk dapat digunakan sebagai metode untuk melakukan evaluasi dan frame work perumusan strategi bagi SMK.. 2.
Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka yang digunakan dalam peneliian ini antara lain sebagai berikut.
Gambar 1.1 Level Penyelenggaraan Pendidikan SMK
dan penerjemahan strategi pada Dinas Pendidikan Pusat tersebut menjadi srategi pada strategi Dinas Pendidikan Provinsi, strategi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta stategi SMK itu sendiri tidak keluar dari jalur sehingga
2.1 Model Penyelarasan Penyelarasan dalam konteks pendidikan adalah sebuah upaya komprehensif untuk mensinkronkan pendidikan nasional dengan kebutuhan dunia kerja sehingga terjadi keselarasan dalam pelaksanaannya (Tim SMK, 2010). Konsep pengembangan kerangka kerja penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja terbagi dalam tiga bagian yaitu kerangka kerja sisi permintaan, sisi pasokan dan mekanisme penyelarasan. 2.1.1 Kerangka Kerja Sisi Permintaan
2
Sisi permintaan secara umum dapat dikategorikan dalam dua bidang utama yaitu bidang barang (manufaktur) dan jasa yang terdistribusi pada beberapa sektor baik di tingkat nasional maupun internasional. Terdapat empat dimensi utama yang perlu diperhatikan dalam membuat kerangka kerja dari sisi permintaan yaitu kualitas /kompetensi, kuantitas, lokasi dan waktu. 2.1.2 Kerangka Kerja Sisi Pasokan Berangkat dari kebutuhan saat ini dan yang akan datang, dilakukan analisis kebutuhan terhadap sejumlah fasilitas yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan dunia kerja dan kemampuan pasok sistem pendidikan saat ini dan di masa mendatang. Beberapa fasilitas yang sangat penting untuk menunjang dihasilkannya SDM atau calon angkatan kerja dan wirausaha yang andal adalah ketersediaan sarana/prasarana yang memadai, guru dan pendidik yang berkualitas dalam jumlah yang cukup serta model pembelajaran yang mampu membangun kompetensi dan jumlah lulusan sesuai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis kesenjangan, proses deployment perlu dilanjutkan untuk melihat apakah setiap level dan jenis pendidikan yang diselenggarakan selama ini sudah memiliki sistem yang mampu menghasilkan berbagai kebutuhan yang meliputi kualitas / kompetensi dan kuantitas / jumlah serta terdistribusi merata di setiap lokasi di Indonesia. 2.1.3 Mekanisme Penyelarasan Mekanisme penyelarasan meliputi tiga aspek utama yaitu (1) mekanisme terkait dengan eklplorasi sejumlah aktivitas dan program yang perlu dilakukan sehingga informasi kebutuhan dari sisi permintaan dapat diperoleh secara akurat dan sustainable, (2) mekanisme terkait dengan eksplorasi seluruh aktivitas dan program yang diperlukan untuk tersedianya lulusan/angkatan kerja yang siap memasuki lapangan kerja dan menciptakan lapangan kerja (wirausaha) serta (3) sebuah mekanisme yang menjamin dapat dikomunikasikannya informasi kebutuhan sisi permintaan kepada sisi pasokan/ pendidikan.
2.2 Penelitian Sebelumnya tentang SMK Beberapa penelitian menyangkut dunia kerja dan kaitannya dengan institusi pendidikan telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), International Labour Organization (ILO), Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, dan kajian-kajian mengenai SMK yang diterbitkan oleh Dir PSMK. Studi kelayakan sekolah kejuruan yang diselenggarakan oleh GTZ bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif atas pembangunan Indonesia, khususnya pada pendidikan formal di sekolah kejuruan serta keselarasan antara kebutuhan dunia kerja yang mendukung prioritas pembangunan dalam bidang sosial ekonomi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ILO mengenai kesempatan kerja bagi generasi muda yang mengangkat sektor pariwisata dan perhotelan di Surabaya pada bulan Februari 2008 dapat diketahui bahwa output yang dihasilkan oleh institusi pendidikan selama ini belum memenuhi persyaratan dunia kerja dikarenakan sistem pendidikan yang diberikan tidak mampu membekali siswa dengan pemahaman yang mendalam mengenai skill yang dibutuhkan, keahlian yang diajarkan selama proses pendidikan tidak relevan dengan kebutuhan industri, dan lulusan tidak atau sedikit sekali mendapatkan pembekalan mengenai soft skill selama proses pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran yang berjudul Labor Market Study of The Food and Beverages Manufacturing Sector In Indonesia ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai kebutuhan pasar tenaga kerja. Penelitian ini dilakukan di Jawa Barat melalui survei dan FGD ini menghasilkan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dari dunia kerja khusunya dari sektor industri makanan dan minuman. Dari beberapa penelitian tersebut dapat disusun metode penelitian dan criteriakriteria kebutuhan awal dunia kerja terhadap lulusan SMK. 2.3 Quality Function Deployment (QFD) Quality Function Deployment (QFD) merupakan suatu metode pengembangan produk yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan kedalam aktivitas atau langkah teknis untuk mengembangkan produk atau jasa (Carnevalli dan Miguel, 2008). QFD
3
memiliki matrix House of Quality, dimana input (keinginan) konsumen berupa What dapat diterjemahkan menjadi How, yaitu karakteristik kualitas yang sejalan dengan input konsumen (Chandra,2009). Selain itu, QFD merupakan suatu teknik perencanaan yang dapat digunakan untuk menurunkan karakterisik kualitas tersebut menjadi beberapa beberapa level karakteristik kualitas, yaitu karakteristik teknis, karakteristik komponen, karakteristik proses, dan karakteristik produk (Brackin, 2002). Penelitian mengenai penerapan QFD dalam berbagai bidang telah dilakukan oleh Carnevalli dan Miguel (2008). Selain itu QFD juga telah diterapkan dalam bidang pendidikan sebagai berikut. Tabel 2.1 Penelitian tentang QFD dalam Bidang Pendidikan No 1
2
3
4
5
6
Penjelasan Penelitian ini bertujuan untuk mendesain suatu program studi yang disusun dengan menggunakan QFD dan perbandingan dengan program pendidikan sejenis pada universitas lainnya. (Gonzalez et.all, 2007) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Kazakstan. Siswa merupakan pelanggan dalam institusi ini sehingga kualitas sistem pendidikan ditentukan oleh kepuasan siswa yang dilihat berdasarkan VOC (Ahmed, 2006). Penelitian ini membangun suatu framework kualitas pendidikan berdasarkan beberapa literatur. Suatu matriks hubungan dibangun antara lima dimensi kulitas dengan 12 proses dalam sistem pendidikan (Singh, 2008). Penelitian ini dilakukan untuk mendesain suatu institusi pendidikan yang menerapkan Total Quality Management (TQM) dengan menggunakan QFD. Penelitian ini melibatkan stakeholder yang melakukan evaluasi kualitas baik di dalam (mahasiswa) maupun di luar institusi (perusahaan yang mempekerjakan lulusan) (Mazur, 1996). Proses QFD digunakan sebagai metode untuk melakukan pengukuran kinerja dan memenuhi kebutuhan pembangunan kontinu sesuai dengan Engineering Criteria 2000. Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana menurunkan kriteria-kriteria tersebut menjadi parameter yang dapat diukur (Brackin, 2002). Penelitian ini memanfaatkan matriks QFD untuk menyusun indikator-indikator sistem pendidikan berdasarkan dimensi dalam Balanced Scored Card, pembagian tanggungjawab, dan pengawasan oleh institusi-institusi mulai level sekolah, kelompok sekolah, pemerintah kota, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat (Kementrian Pendidikan) di Meksiko (Okamoto dan Riobóo, 2002).
Di Indonesia telah ada beberapa penelitian yang menggunakan QFD untuk bidang pendidikan, antara lain penelitian Hamzah (2005) dan Imron (2005). Hamzah (2005) menerapkan QFD untuk melakukan perbaikan pada sistem pelayanan laboratorium, sedangkan Imron (2005) menerapkan QFD untuk meningkatkan pelayanan Program Keahlian, keduanya dilakukan dengan mempertimbangkan preferensi mahasiswa. Respon teknis disusun melalui pengamatan langung dan wawancara dengan pihak manajemen. Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada metode penentuan target value, pada penelitian Hamzah (2005) target value ditentukan berdasarkan gap antara performace satisfaction dan performance expectation dari pelanggan, sedangkan pada penelitian Imron (2005) berdasarkan pada gap antara skor respon teknis Program Keahlian dengan Program Keahlian lain (benchmarking). 3. Metodologi Penelitian Penelitian ini dilakukan beberapa tahap sebagai berikut.
dalam
1)Tahap Identifikasi Masalah Pada tahap identifikasi merupakan tahap peneliti untuk menggali latar belakang penelitian dan literatur penunjang yang relevan untuk menunjang penelitian. Tahap ini terdiri atas dua bagian yaitu analisis situasi serta perumusan masalah dan penetapan tujuan penelitian. 2) Tahap Pengembangan Kerangka Perumusan Strategi Setelah melakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah tahap penyesuaian metode QFD yang diadopsi dengan situasi yang dihadapi terkait penyelarasan sistem pendidikan SMK dengan kebutuhan dunia kerja. Langkahlangkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah identifikasi stakeholder, identifikasi kebutuhan stakeholder, identifikasi respon teknis, dan penyusunan rancangan implementasi penyesuaian QFD. 3) Tahap Implementasi Hasil Pengembangan Kerangka Perumusan Strategi Tahap ini terdiri atas dua bagian yaitu pegumpulan dan pengolahan data dan tahap pengujian metode. Pada tahap pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dan dibutuhkan dalam tahap implementasi. Data yang dibutuhkan dalam
4
penelitian ini antara lain sistem pengelolaan SMK, macam stakeholder SMK, dan pengumpulan data kebutuhan stakeholder SMK (Voice of Stakeholder / VOC). Selanjutnya data VOC diuji dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk mendapatkan kebutuhan stakeholder yang benar-benar valid. 4) Pengujian Hasil Penyesuaian Kerangka Kerja QFD Pengujian hasil penyesuaian QFD dilakukan dengan cara mengimplementasikan hasil penyesuaian tersebut pada kasus riil. Penyesuaian tersebut dilakukan terhadap sistem pendidikan di SMK Negeri 5 Surabaya. Langkah-langkah yang diambil yaitu menyusun matriks kebutuhan dalam HOQ hasil penyesuaian, melakukan pembobotan tingkat kepentingan terhadap kriteria VOS, pembobotan terhadap persepsi stakeholder, menentukan respon teknis yang tepat, dan menentukan nilai kontribusi tiap respon teknis dan merumuskan strategi yang tepat berdasarkan nilai kontribusi tersebut. 6) Tahap Analisis Hasil dan Diskusi Setelah melakukan tahapan implementasi model, tahap selanjutnya membahas hasil pengembangan kerangka perumusan strategi dan menganalisis keunggulan dan kelemahannya. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap hasil implementasi yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penerapan kerangka perumusan strategi terhadap SMK. 7) Tahap Kesimpulan dan Saran Pada tahap akhir penelitian ini dilakukan penarikan kesimpulan yang menjawab tujuan dari penelitian ini serta saran bagi SMK dan hasil studi penelitian ini. 4.
Pengembangan Kerangka Perumusan Strategi Berdasarkan pelevelan tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pendidikan SMK yang terdapat pada Gambar 1.1, maka mekanisme perumusan dan evaluasi strategi SMK dengan menggunakan QFD dapat diilustrasikan seperti dalam Gambar 4.1. Sesuai gambar tersebut, dalam penelitian ini, pengembangan kerangka perumusan strategi akan lebih difokuskan pada level paling bawah yakni level SMK. Berikut ini akan dijabarkan mengenai penyesuaian QFD yang akan
digunakan untuk mengembangkan kerangka perumusan strategi untuk level SMK.
Gambar 4.1 Mekanisme Perumusan dan Evaluasi Strategi SMK
4.1 Identifikasi Stakeholder Penelitian sebelumnya dalam bidang pendidikan menyebutkan bahwa Dr Akao dari Universitas Asahi telah mendeskripsikan pelanggan untuk universitas menjadi dua kelompok, yaitu internal dan external evaluator (Mazur, 1996). Dalam penelitian yang dilakukan oleh ILO (2008), evaluasi mengenai sistem pendidikan dan lulusan yang dihasilkan melibatkan alumni atau lulusan SMK untuk mengetahui kebutuhan dunia kerja khususnya. Wibisono (2006) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kinerja, menyatakan bahwa dalam mengevaluasi kinerja dunia pendidikan stakeholder yang terlibat adalah siswa, guru, karyawan, dan pemerintah. Jika ketiga konsep di atas diadopsi ke dalam Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja, maka pelanggan dunia pendidikan dapat diterjemahkan kedalam arti yang lebih luas yaitu seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder dunia pendidikan itu sendiri yang terdiri atas stakeholder dari sisi pasokan dan stakeholder dari sisi permintaan. Stakeholder dari sisi pasokan merupakan seseorang yang dikenai atau mengerti tentang proses-proses penyelenggaraan pendidikan di SMK. Stakeholder yang terkait dapat dilihat pada Tabel 4.1.
5
Tabel 4.1 Stakeholder Sisi Pasokan No 1 2 4
Jenis Stakeholder Siswa SMK Guru Lulusan SMK
Kerena tingkat pemahaman masingmasing stakeholder terhadap sistem pengolalan sekolah berbeda-beda, untuk menghindari bias, perlu dilakukan pembobotan terhadap persepsi stakeholder untuk masing-masing kriteria. Di sisi lain, stakeholder dari sisi permintaan merupakan pihak dunia usaha atau dunia industri yang nantinya akan menggunakan output dari penyelenggaraan pendidikan di SMK. 4.2 Identifikasi Kebutuhan Stakeholder Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Singh, et.all. (2008) yang menyatakan bahwa Ermer (1995) dalam penelitiannya mengenai QFD untuk pendidikan, menganalisis kebutuhan yang berasal dari berbagai macam pelanggan (siswa, staf, dan industri) secara terpisah. Oleh karena itu identifikasi kebutuhan stakeholder dalam penelitian ini akan dilakukan secara terpisah antara kebutuhan stakeholder sisi pasokan dan sisi permintaan. Di Indonesia, komponen-komponen pengelolaan sistem pendidikan telah dijabarkan dengan jelas dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 pasal 50 ayat 3 tentang standar pengelolaan sekolah. Berdasarkan standar tersebut, maka kebutuhan stakeholder dapat dikelompokkan dalam tiga dimensi yaitu akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan, namun pembagian dimensi pengelolan ini dapat berbeda di masing-masing sekolah. Kebutuhan stakeholder dari sisi permintaan merupakan kebutuhan stakeholder terkait lulusan yang dihasilkan oleh aktifitas penyelenggaraan sistem pendidikan. Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja telah mengelompokkan kebutuhan sisi permintaan ke dalam empat dimensi utama yaitu kualitas/kompetensi, kuantitas, lokasi dan waktu. Khusus untuk dimensi kualitas/kompetensi perlu diidentifikasi lebih khusus kebutuhannya baik yang bersifat soft competencies yang meliputi sikap mental dan pemahaman budaya maupun hard competencies yang terdiri atas pengetahuan dan keahlian (Spencer and Spencer,1993) sesuai dengan bidang pendidikan yang diberikan.
Berdasarkan penjabaran di atas kriteria kebutuhan stakeholder dari sisi pasokan akan digolongkan menjadi : Tabel 4.2Kebutuhan Stakeholder Sisi Permintaan No
Dimensi
1
Kualitas / Kompetensi
2 3 4 5
Jumlah Waktu Tempat Lainnya
Sub Dimensi Hard Skill Soft Skill
4.3 Identifikasi Respon Teknis Sama seperti pengelompokkan kebutuhan stakeholder sisi pasokan, pengelompokkan respon teknis untuk menerjemahkan kebutuhan stakeholder juga disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) mengenai standar pengelolaan sekolah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 50 ayat 3. Sehingga proses identifikasi respon teknis nantinya juga dapat dikelompokkan menjadi respon teknis di bidang akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan atau disesuaikan dengan sistem pengelolaan yang diterapkan di sekolah yang bersangkutan. Terkait pelaksanaaan penyelenggaraan pendidikan SMK yang terbagi menjadi beberapa level, maka terdapat pembatasan tanggung jawab dan wewenang dalam proses pengelolaan SMK baik pada level Dinas Pendidikan Pusat, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kota, maupun SMK. Oleh karena itu respon teknis yang dihasilkan tidak semuanya mampu direspon oleh satu level saja, sehingga respon teknis yang dihasilkan akan dibedakan menjadi dua, yaitu respon teknis yang dapat direalisasikan menjadi strategi pada level yang diidentifikasi dan respon teknis yang akan diusulkan sebagai masukan dalam penyusunan strategi pada level yang lebih tinggi. 4.4 Rancangan Implementasi Penyesuaian QFD untuk Pengembangan Kerangkan Perumusan Strategi Beberapa penyesuaian yang dilakukan terhadap matriks QFD untuk dapat diterapkan sebagai alat dalam mengembangka strategi sistem pendidikan SMK dengan dunia kerja dapat dilihat pada Tabel 4.3. Tabel 4.3 Penyesuaian QFD untuk Pengembangan Kerangka Perumusan Strategi QFD Standar Jenis pelanggan yang
Penyesuaian Jenis pelanggan yang akan
6
QFD Standar akan dipenuhi kebutuhannya hanya satu yaitu end user
5.
Penyesuaian dipenuhi kebutuhannya lebih dari satu jenis pelanggan. Pelanggan adalah seluruh stakeholder SMK. Uji validitas kriteria dalam VOS dilakukan secara terpisah untuk masing-masing stakeholder
Uji validitas cukup dilaksanakan satu kali karena hanya memenuhi keinginan satu jenis pelanggan Pelanggan hanya satu jenis sehingga tidak ada pembobotan terhadap persepsi tingkat kepentingan pelanggan.
Persepsi tingkat kepentingan masing-masing stakeholder akan dibobotkan sesuai prioritas masing-masing stakeholder bagi user (pengguna) Penyesuaian terhadap pengelompokkan VOS dan respon teknis seperti yang telah dijelaskan pada beberapa sub-bab sebelumnya Membagi matriks HOQ ke dalam dua tahap atau round untuk mengetahui perpotongan antara kontribusi respon teknis terhadap VOS stakeholder sisi permintaan dan sisi pasokan
Implementasi Kerangkan Perumusan Strategi Langkah pertama yang dilakukan untuk mengimplementasikan hasil penyesuaian tersebut adalah dengan mengumpulkan data terkait, baik melalui wawancara, tracer study, kuisioner, studi literatur, dan pengumpulan data sekunder mengenai alur proses pengelolaan SMK atau penyelenggaran pendidikan di SMK, kebutuhan stakeholder sisi permintaan, kebutuhan stakeholder sisi pasokan. Data-data kebutuhan tersebut harus divalidasi dahulu sebelum disusun menjadi kriteria penyusun VOS maupn respon teknis. 5.1 Perancangan Alur Bisnis Proses SMK Melalui wawancara secara mendalam dengan Kepala Sekolah, para wakil kepala sekolah (Waka) didapatkan gambaran secara keseluruhan mengenai proses pengelolaan SMK Negeri 5 Surabaya. Proses pengelolaan tersebut dapat disusun menjadi sebuah alur proses pengelolaan seperti yang terlihat pada Gambar 5.1.
Kepuasan Stakeholder : Monitoring, Evaluasi, Feedback (Orang Tua, Siswa,Pemerintah, Dunia Kerja)
Pengelolaan Kurikulum
Memiliki kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya
Penyusunan Kurikulum (pusat+industri)
Rencana Pembelajaran
Evaluasi
Kompetensi
KBM
UAN
Teori PSB
Penyusunan Jadwal
Praktik Kerja Industri (Prakerin)
Praktik
Ujian Kompetensi Teori
BKK
Praktik
Kegiatan Non-KBM
Alokasi Fasilitas
Alokasi SDM
LULUSAN SMKN 5 SURABAYA
Pemilihan Program Keahlian
Profil Lulusan yang Diharapkan
Alokasi Industri Rekanan
Proses-proses Pendukung Pengelolaan SDM
Pengelolaan Fasilitas
Pengelolaan Industri Rekanan
Administrasi & Keuangan
Kurikulum Kesiswaan Sumber Daya Manusia Hubungan Industri Sarana Prasarana Administrasi dan Keuangan / Tata Usaa
Gambar 5.1 Alur Proses Pengelolaan SMKN 5 Surabaya
Bagan aliran proses tersebut telah divalidasi dahulu melalui brainstorming dengan pihak sekolah agar bagan aliran proses tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi SMK agar dapat digunakan sebagai dasar penyusunan respon teknis.
Adapun program keahlian yang dibuka oleh SMK Negeri 5 Surabaya terdiri atas tujuh program keahlian, yaitu : Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan Program Keahlian Teknik Audio Video Program Keahlian Teknik Pemesinan
7
Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Program Keahlian Kimia Indiustri Program Keahlian Kimia Analisis 5.2 Identifikasi Stakeholder SMK Negeri 5 Surabaya Kelompok stakeholder sisi permintaan SMK Negeri 5 Surabaya adalah industri yang akan menggunakan produk yang dihasilkan oleh SMK Negeri 5 Surabaya (lulusan). Dalam penelitian ini stakeholder sisi permintaan diwakili oleh dua orang ahli dalam rekruitmen tenaga kerja lulusan SMK, yaitu Dr. Drs. Indung Sudarso, ST, MT dan Endang Suwarniningsih, S.Psi. Sedangkan stakeholder sisi pasokan merupakn stakeholder yang mengerti dan dikenai dampak secara langsung oleh proses pengelolaan SMK Negeri 5 Surabaya yang terdiri atas siswa, guru, dan lulusan tahun ajaran 2008/2009. 5.3 Identifikasi Kebutuhan Stakeholder Sisi Permintaan Berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur, observasi data kebutuhan stakeholder, dan wawancara dengan lulusan diperoleh 29 kriteria penting yang diduga menjadi kebutuhan industri terhadap lulusan SMK Negeri 5 Surabaya. Kriteria ini kemudian divalidasi bersama ahli, kriteria tersebut dapat yaitu: Tabel 5.1 Important Rating Kriteria Kebutuhan Sisi Permintaan
5.4 Identifikasi Kebutuhan Stakeholder Sisi Pasokan Belum ada penelitian yang mengidentifikasi kebutuhan stakeholder internal SMK pada tingkat sekolah, khususnya SMK Negeri 5 Surabaya, oleh karena itu identifikasi kebutuhan stakeholder sisi pasokan dilakukan melalui wawancara dengan stakeholder itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan stakeholder tersebut diperoleh 29 atribut penting yang diduga dapat mempengaruhi kinerja SMK Negeri 5 Surabaya dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari stakeholder-stakeholdernya. Uji validasi terhadap kebutuhan stakeholder sisi permintaan dilakukan dengan bantuan software excel dengan menggunakan fungsi pearson untuk mendapatkan nilai rhitung. Dengan menggunakan α = 5%, berdasarkan nilai tabel, maka diketahui bahwa nilai r-tabel untuk df = 27 adalah 0,3115. Nilai r-tabel dan r-hitung dibandingkan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu kriteria. Uji validitas dilakukan secara terpisah menurut kelompok stakeholder masing-masing. Dari uji validitas diperoleh beberapa kriteria yang valid berdasarkan tingkat kepentingan stakeholder. Adapun data uji validitas dapat dilihat pada Tabel 5.3. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas yang dilakukan dengan bantuan software SPSS. Berdasarkan data hasil uji validitas diketahui bahwa jumlah kriteria valid (N) untuk masingmasing stakeholder berbeda-beda. Dari nilai N tersebut dapat ditentukan nilai df dan r-tabel dengan α = 5%. Nilai r-tabel selanjutnya dibandingkan dengan nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh dari software SPSS. Tabel 5.2 Uji Reliabilitas Kriteria Valid No
Stakeholder
N
df
rtabel
Cronbach's Alpha
1
Siswa (S)
16
14
0,43
0.745
2
Guru (G)
21
19
0,37
0.902
3
Lulusan (L)
18
16
0,40
0.851
Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua kriteria valid yang diperoleh pada tahap sebelumnya reliabel. 5.5 Pembobotan Kriteria Kebutuhan dan Stakeholder Pembobotan kriteria kebutuhan ini dilakukan berdasarkan perkalian antara nilai rating masing-masing kriteria dan bobot masing-masing stakeholder. Nilai rating
8
masing-masing kriteria diperoleh dari hasil normalisasi rata-rata tingkat kepentingan dari kriteria yang telah valid. Selanjutnya dilakukan pembobotan stakeholder berdasarkan tingkat pemahamannya terhadap kriteria. Pembobotan dilakukan menurut pertimbangan pihak pengelola (kepala sekolah) SMK Negeri 5 Surabaya. Pembobotan ini dilakukan dengan bantuan Software Expertchoice. Persepsi tingkat kepentingan kriteria yang dibobotkan merupakan persepsi kriteria yang dinggap valid oleh lebih dari satu stakeholder. Dari hasil perhitungan rating setiap kriteria kebutuhan sisi permintaan dan bobot stakeholder, dapat dihitung nilai important rating untuk kriteria kebutuhan dari sisi pasokan. Adapun nilai important rating untuk kriteria kebutuhan dari sisi permintaan dapat dilihat pada Tabel 5.3. Tabel 5.3 Important Rating Kriteria Kebutuhan Sisi Pasokan
kepentingan kriteria kebutuhan di atas menunjukkan bahwa kriteria tersebut valid untuk kelompok stakeholder yang bersangkutan. 5.6 Penyusunan Respon Teknis Penyusunan respon teknis SMK ini disesuaiakan dengan aktifitas pada masingmasing bidang di SMK Negeri 5 Surabaya dalam menjalankan pengelolaan sekolah. 5.7 Penyusunan HOQ Penyusunan kompoanen-komponen penyusun matriks HOQ Round 1 maupun Round 2 dapat dilihat pada bagian Lampiran. 5.8 Pengelolaan Hasil Berdasarkan hasil penerapan HOQ diperoleh nilai kontribusi dari masing-masing respon teknis, namun demikian tidak semua respon teknis tersebut dapat direalisasikan menjadi strategi pada tingkat SMK (sekolah) karena keterbatasan wewenang dan kemampuan sekolah. Sehingga, beberapa respon teknis yang memiliki kontribusi tinggi (penting) namun tidak mampu terealisasi menjadi strategi SMK dapat diusulkan ke level pengelolaan SMK yang lebih tinggi, yaitu level Dinas Pendidikan Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, atau Dinas Pendidikan Pusat. Rincian nilai kontribusi dan distribusi realisasi respon teknis SMK terdapat pada Tabel 5.4.
Keterangan : warna kuning pada nilai tingkat Tabel 5.4 Tabel Kontribusi dan Distribusi Respon Teknis SMK NO
BIDANG
1 2 3 4 5 6 7
Kurikulum
8 9 10 11 12 13 14 15 16
SDM
RESPON TEKNIS SUB BIDANG UKURAN pe milihan program pe milihan program ke ahlian ke ahlian proporsi materi adaptif penyusunan k urik ulum proporsi materi normatif dan singk ronisasi proporsi materi produk tif alokasi waktu praktek dan teori rencanapembelajaran lama pendidikan tek nik pengajaran tek nik pemberian tugas KBM (individu/k elompok ) pemberian deadline penugasan Rata-rata nilai ujian s ingkronis as i te s de ngan mate ri yang e valuas i diajarkan s e rtifikas i ke ahlian yang diakui s e cara nas ional dan inte rnas ional proporsi guru:siswa alokasi guru proporsi guru:jam pelajaran kompe te ns i / kualitas guru pe nge lolaan guru aturan ke dis iplinan guru
17 18 19 20 21 22 23
alokasi fasilitas Sarpras pe nge lolaan s arana dan pras arana
Kontribus i Round 1Round 2 Total 136
34
170
Pe ringkat Kontribus i 11
√
√
164 164 154 125 41 55
124 83 116 79 34 133
287 246 271 204 75 187
5 8 6 9 29 10
√ √ √ √ √ √
√ √ √
0
131
131
17
√
0 0
64 23
64 23
31 45
√ √
41
23
64
30
√
0
38
38
39
√
149 114 344 110
9 0 150 0
158 114 494 110
14 20 1 22
√ √ √
proporsi jumlah fasilitas Lab Bahasa : siswa
67
26
93
26
√
√
√
proporsi jumlah siswa : jumlah kelas proporsi jumlah sarana praktek : siswa proporsi jumlah komputer : siswa mesin fotokopi propors i layak:tidak layak pakai s e tiap fas ilitas propors i fas ilitas baru:lama
109 108 67 40
11 43 30 0
121 151 97 40
19 15 25 38
√ √ √
√ √ √
√ √ √
83
10
93
27
√
√
√
81
0
81
28
√
√
√
SMK
Dis tribus i Kota Propins i Pus at
√
√
√
9
NO 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
RESPON TEKNIS Kontribusi Peringkat SUB BIDANG UKURAN Round 1Round 2 Total Kontribus i alokasi industri rekanan proporsi jumlah perusahaan:siswa prakerin 124 0 124 18 proporsi tingat kesesuaian penempatan 13 34 46 34 Hubin mekanisme prakerin proporsi durasi prakerin siswa 39 124 163 12 (Prakerin) evaluasi dan monitoring hasil prakerin 131 11 142 16 pengelolaan industri pertumbuhan jumlah kerja sama 102 0 102 23 rekanan industri pertumbuhan jenis kerja sama industri 85 13 97 24 usia rata-rata siswa diterima 14 23 36 40 PSB rasio gender 0 30 30 42 rasio jumlah siswa buta warna 0 34 34 41 peraturan kedisiplinan Kesiswaan rasio pelanggaran disiplin 110 0 110 21 sekolah BIDANG
Kegiatan Non-KBM TU / adminkeu
daerah Kebijakan pusat
44 45 46
anggaran administrasi
media informasi BKK
penelusuran waktu pelayanan
jumlah/jenis kegiatan ekstrakurikuler angka partisipasi siswa dalam kegiatan angka pemanfaatan konsultasi BK alokasi dana sistem data base pagu alokasi dana daerah jumlah dan persebaran SMK persebaran kompetensi keahlian SMK alokasi dana APBN proporsi tersebarnya informasi melalui papan pengumuman, sms, telp, website gambaran kondisi lulusan waktu pelayanan
6. Analisis dan Diskusi Pada bab ini akan dibahas hasil penyusunan kerangka perumusan strategi melalui peyesuaian pada QFD dan hasil implementasi kerangka perumusan strategi tersebut terhadap objek amatan yang telah lakukan pada bab sebelumnya. 6.1 Hasil Penyusunan Kerangka Perumusan Strategi Pengembangan kerangka perumusan strategi dengan menggunakan QFD yang telah disesuaikan seperti yang telah dijabarkan pada Bab IV yang meliputi terbukti telah berhasil diimplementasikan di SMK Negeri 5 Surabaya untuk merumuskan strategi pengelolaan SMK tersebut. Dari hasil implementasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa dari segi kemudahan pelaksanaannya kerangka perumusan strategi ini terlihat lebih rumit, memerlukan waktu, dan usaha lebih dibandingkan metode perumusan strategi yang biasa dilakukan di SMK karena harus melibatkan semua stakeholder yang terkait. Namun jika ditinjau dari segi hasil yang didapatkan, kerangka perumusan strategi ini dapat menghasilkan strategi yang lebih akurat karena jika kerangka perumusan strategi ini diterapkan dengan benar maka strategi yang dihasilkan telah mempertimbangkan kebutuhan dari seluruh stakeholder dan didukung oleh data yang lengkap untuk menentukan arah penerapan dan target dalam strategi. Contoh perumusan strategi yang dilakukan SMK Negeri 5 Surabaya selama ini antara lain strategi penyusunan kurikulum pembelajaran tingkat sekolah, yang selain harus menerapkan kurikulum yang ditetapkan
SMK √ √ √ √ √ √
Distribusi Kota Propinsi Pusat
√ √ √ √
41 0 0 408 41 0 327 0 0 228
120 293 49 0 0 56 38 26 26 38
161 293 49 408 41 56 365 26 26 266
13 4 33 2 35 32 3 43 44 7
√ √ √ √ √
41
0
41
37
√
41 6
0 0
41 6
36 46
√ √
√ √ √ √
√ √
√ √ √
√
√
√
pemerintah pusat, juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, dan strategi pengalokasian dana operasional sekolah. Berdasarkan wawancara dengan Waka Kurikulum, dalam strategi penyusunan kurikulum sendiri, tidak ada patokan atau dasar yang jelas mengenai besarnya penyesuaian yang harus dilakukan terhadap kurikulum untuk memenuhi kebutuhan industri karena di lain pihak sekolah harus menerapkan kebijakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga sinkronisasi sendiri terkadang hanya akan berpengaruh terhadap skala prioritas pemberian materi kepada siswa, bukan kompetensi yang seharusnya diberikan. Sedangkan dalam strategi pengalokasian dana operasional sekolah kedalam masing-masing bidang pengelolaan sekolah, berdasarkan wawancara dengan Waka Sarana dan Prasarana dilakukan dengan cara masing-masing bidang membuat anggaran pengelolaan bidangnya dalam satu tahun kedepan, kemudian dilakukan rapat atau musyawarah untuk menentukan besarnya alokasi dana untuk masing-masing bidang. Dengan demikian, penyusunan anggaran dana dan besarnya alokasi dana untuk masingmasing bidang disusun berdasarkan pertimbangan pengelola bidang tersebut tanpa melibatkan pertimbangan dari stakeholder yang akan menerima dampak pengalokasian dananya (siswa dan guru). Berdasarkan pertimbangan di atas , maka kerangka perumusan strategi ini dapat di lakukan dengan memperhatikan beberapa konstrain berikut. 1. Periode Penerapan. Periode penerapannya dilakukan dalam selang waktu tiga atau empat tahun sekali mengingat
10
proses penerapannya yang memerlukan waktu karena harus melibatkan stakeholder terkait dan data yang mendukung. Implementasi kerangka perumusan strategi ini setiap empat tahun sekali juga dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap penerapan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Proses Pendukung Implementasi Pihak atau instansi yang akan mengimplementasikan kerangka perumusan strategi ini sebaiknya memiliki data base yang terpusat dan diperbarui secara kontinyu sehingga dapat mempermudah pelaksanaan implementasi, khususnya pada tahap pengumpulan data yang mendukung respon teknis. Hal ini penting dilakukan karena selama penelitian dilakukan data yang mampu disediakan oleh pihak sekolah hanya sekitar 25%, beberapa pendataan tidak dilakukan secara kontinyu seperti pendataan lulusan dan pendataan jumlah siswa yang diterima, serta letak datanya yang tersebar pada masing-masing bidang sehingga memerlukan waktu lebih untuk mencari dan mengumpulkan data yang relevan. 3. Pelaksana Implementasi Implemenasi kerangka perumusan strategi ini sebaiknya dilakukan oleh tim independen yang terdiri atas perwakilan dari masing-masing pihak, yaitu sekolah, pemerintah, dan industri. Dengan komposisi tersebut kinerja tim dalam mengimplementasikankan kerangka perumusan strategi akan lebih fleksibel, khususnya dalam hal pengumpulan data. Karena seperti yang telah dijelaskan di dalam Bab IV, penerapan kerangka perumusan strategi ini melibatkan banyak stakeholder, dan salah satu kendala yang dialami pada saat implementasi hasil pengembangan kerangka tersebut adalah sulitnya mendapakan data khususnya yang berasal dari stakeholder permintaan dan level pemerintahan yang lebih tinggi. Selian itu komposisi tim yang merupakan perwakilan dari beberapa pihak akan dapat meminimalkan efek bias dalam tahap pembobotan persepsi stakeholder. Hal ini terlihat ketika kerangka perumusan strategi ini diterapkan di SMK 5 Surabaya, pihak kepala sekolah cenderung memberikan proporsi bobot yang lebih besar untuk pendapat guru jika dibandingkan dengan stakeholder lainnya. Dengan beragamnya latar belakang pelaksana implementasi diharapkan proses pembobotan pada persepsi stakeholder dapat lebih objektif lagi. 4. Level Penerapan
Kerangka perumusan strategi penyelarasan sistem pendidikan SMK dengan dunia kerja ini sebenarnya dapat diterapkan di semua level baik tingkat sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat yang menaungi penyelenggaraan pendidikan di SMK, namun penerapannya akan lebih efektif apabila diterapkan pada bidang yang tepat dan level yang kompeten. Misalnya, berdasarkan wawancara dengan Waka Kurikulum, diperoleh informasi bahwa sekolah harus tetap menerapkan materi kompetensi atau kurikulum dan proporsi waktu pemberian materi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat meskipun pihak sekolah sendiri telah melakukan sinkronisasi dengan pihak industri. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, sinkronisasi kurikulum antara SMK dengan pihak industri sangat penting tetapi tidak dapat berlangsung secara kontinyu karena keterbatasan biaya operasional. Dengan demikian untuk merumuskan strategi penyelarasan sistem pendidikan dengan dunia kerja dalam bidang kurikulum tentunya akan lebih efektif apabila sinkronisasi tersebut telah dilakukan pada level di atasnya yaitu pemerintah pusat yang memiliki wewenang untuk menetapkan kurikulum. Hal ini dikarenakan selain dapat mengupayakan sinkronisasi kurikulum secara kontinyu, hasil singkronisasi dapat diterapkan di seluruh SMK, sehingga manfaatnya lebih besar. Sedangkan untuk perumusan strategi pengalokasian dana dapat dilakukan secara bertingkat mulai level sekolah. Pada level sekolah, pengelola sekolah dapat mengalokasikan dana operasional sekolah berdasarkan kebutuhan masing-masing bidang dengan mempertimbangkan keinginan dari seluruh stakeholder sekolah. hasil perumusan strategi yang telah disertai data yang mendukung ini juga dapat digunakan sebagai dasar pengajuan biaya operasional pendidikan baik yang berasal dari pemerintah daerah (BOBDA) maupun pemerintah pusat (BKMM dan Block Grant). Adapun batasan atau kelemahan dari aplikasi kerangka perumusan strategi ini yaitu memerlukan kejelian dalam menetukan stakeholder yang tepat untuk dilibatkan dalam proses pengumpulan data VOS. Karena kesalahan dalam menentukan jenis stakeholder yang dilibatkan akan dapat mempengaruhi validitas kriteria kebutuhan yang dirumuskan. Dalam penelitian ini misalnya, melibatkan siswa
11
dalam menetukan tingkat kepentingan durasi prakerin yang disediakan sekolah yakni 6-12 bulan kurang tepat, karena sebenarnya siswa tersebut belum begitu memahami manfaat dari durasi prakerin yang akan mereka laksanakan sehingga meeka beranggapan bahwa durasi tersebut tidak penting. Namun guru dan alumni yang telah mengetahui keinginan dunia kerja akan setuju bahwa durasi prakerin tersebut penting adanya. Oleh karena itu untuk menanggulangi pemilihan stakeholder yang kurang tepat, maka proses validasi terhadap tingkat kepentingan masing-masing stakeholder dilakukan secara terpisah berdasarkan jenis dan kelompok stakeholder. Selain itu juga dilakukan pembobotan terhadap persepsi masing-masing stakeholder terhadap kriteria kebutuhan dengan mempertimbangan wawasan masing-masing stakeholder terhadap suatu kriteria. 6.2 Hasil Implementasi Kerangka Perumusan Strategi Dari hasil implementasi kerangka perumusan strategi terhadap pengelolaan pendidikan di SMK Negeri 5 Surabaya dapat diketahui bahwa kriteria kebutuhan dunia kerja terhadap lulusan SMK yang paling dominan jika ditinjau dari dimensi kualitas / kompetensi yang bersifat hard skill adalah memiliki sertifikasi keahlian, wawasan atau pengalaman kerja di industri, jenis kompetensi atau keahlian yang dimiliki (berasal dari program keahlian tertentu), dapat mempraktekkan keahlian yang dimiliki, serta memiliki wawasan teoritis mengenai keahlian yang dimiliki. Sedangkan untuk kompetensi yang bersifat soft skill, kriteria kebutuhan sisi permintaan yang paling menonjol adalah lulusan harus memiliki motivasi yang tinggi, bertanggung jawab, pekerja keras, dan jujur. Dimensi permintaan seperti waktu, jumlah, dan lokasi cukup dipentingkan namun tidak menonjol. Kriteria lainnya yang dianggap penting oleh industri adalah aspek kesehatan baik jasmani maupun rohani dan tidak buta warna. Sedangkan kebutuhan sisi permintaan yang dominan terdapat pada bidang prakerin, SDM, Sarana dan Prasarana, dan administrasi dan keuangan. Dalam bidang prakerin yang penting untuk dilakukan adalah pengadaan bimbingan oleh guru selama masa prakerin di tingkat IV (urutan ke-2), selain itu kesesuaian tempat prakerin dengan kompetensi siswa juga penting (urutan ke-5). Untuk bidang SDM,
kemampuan guru dalam mengajar dianggap penting (urutan ke-4). Di bidang sarana dan prasarana kesesuaian media praktek dengan industri merupakan aspek paling utama dalam meningkatkan kompetensi (urutan ke-1). Sedangkan dalam bidang administrasi dan keuangan biaya pendidikan gratis masih di utamakan (urutan ke-3). Dari kriteria-kriteria kebutuhan yang ada telah disusun beberapa respon teknis untuk menerjemahkan keinginan stakeholder tersebut kedalam aktifitas dan ukuran teknis pengelolaan pendidikan. Beberapa respon teknis yang dominan berdasarkan hasil perhitungan kontribusi dalam HOQ round 1 atau yang paling berkontribusi terhadap keinginan stakeholder sisi pasokan adalah respon teknis penetapan jumlah pagu (408,3), proporsi jumlah fasilitas Laboratorium Bahasa dengan jumlah siswa (344,3), persebaran kompetensi keahlian SMK (327,3), waktu pelayanan BKK (288,3), dan proporsi materi adaptif (167,7). Sedangkan respon teknis yang paling berkontribusi terhadap permintaan dari sisi pasokan adalah respon teknis alokasi dana operasional sekolah (292,5), proporsi jumlah fasilitas Laboratorium Bahasa dengan jumlah siswa (150), pemberian deadline penugasan (132,5), rata-rata nilai ujian (131,3), dan proporsi materi adaptif (123,8). Respon teknis dengan nilai kontribusi total yang tinggi yaitu respon teknis proporsi jumlah fasilitas Laboratorium Bahasa dengan jumlah siswa (494,3), penetapan jumlah pagu (408,3), alokasi dana APBN untuk sektor pendidikan (364,8), alokasi dana operasional sekolah (292,5), dan proporsi materi adaptif yang diberikan (387,4). Beberapa respon teknis dengan kontribusi total tinggi merupakan gabungan nilai kontribusi karena mampu menerjemahkan kedua kelompok kebutuhan, seperti respon teknis teknis proporsi jumlah fasilitas Laboratorium Bahasa dengan jumlah siswa, alokasi dana APBN untuk sektor pendidikan, dan proporsi materi adaptif yang diberikan. Sedangkan respon teknis penetapan jumlah pagu dan alokasi dana operasional sekolah berkontribusi tinggi karena nilai kontribusinya terhadap salah satu kelompok kebutuhan memang sudah tinggi. Dari hasil yang diperoleh selanjutnya didiskusikan dengan pihak pengelola SMK mengenai tingkat kesulitan penerapan masingmasing respon teknis. Data yang mendukung setiap respon teknis digunakan sebagai dasar
12
penentuan arah target dari strategi yang akan dirumuskan (apakah akan ditingkatkan atau diturunkan). Dan terakhir, penentuan nilai target yaitu ukuran yang ingin dicapai dalam implementasi strategi yang dirumuskan. 6.3 Kesesuaian Hasil Implementasi Kerangka Perumusan Strategi dengan Kondisi Objek Amatan Sistem pendidikan yang dikelola oleh beberapa level pemerintahan mengakibatkan terjadinya pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan SMK. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Biakto selaku Waka Kurikulum SMK Negeri 5 Surabaya, diketahui bahwa beberapa respon teknis yang telah disusun pada tahap implementasi tidak dapat diterapkan menjadi strategi SMK, seperti pengadaan sertifikasi keahlian dan jenis program studi yang dapat dibuka. Respon teknis tersebut dapat diusulkan ke level pengelolaan yang lebih tinggi sebagai pertimbangannya dalam merumuskan strategi mereka. Beberapa peraturan tentang wewenang dan tanggung jawab pengelolaan SMK pada level sekolah maupun level yang lebih tinggi telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2010, dan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada PPT/ KB/ TK/ SD/ SDLB/ SMP/ SMPLB/ SMA/ SMALB/ SMK di Kota Surabaya Tahun Pelajaran 2010/2011. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dapat dikelompokkan beberapa respon teknis yang akan diusulkan ke level pengelolaan SMK yang lebih tinggi seperti yang terdapat pada Tabel 6.6. 7. Daftar Pustaka Ahmed, Shamsuddin. 2006. QFD Application to Improve Management Education at Kimep. Kazakhstan: Institut Manajemen Kazakhstan Antoro, Billy. 2010. Rakor Mandikdasmen Selaraskan Program Kegiatan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten,
Diakses : 30 Maret 2010 Bähr, Elizabeth dan Rina Arlianti. 2009. Indonesian-German Programme
Promotion of TVET and Related labour Market Information. GTZ (report) BPS. 2009. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2009 No 75/12/Th. XII, 1 Desember 2009 Brackin, Patricia. 2002. ―Assessing Engineering Education: an Industrial Analogy‖. Int. J. Engng Ed. Vol. 18, No. 2, pp. 151±156 Carnevalli, Jose A. dan Paulo Cauchick Miguel. 2008. ―Review, analysis and classification of the literatur on QFD— Types of research, difficulties and benefits‖. Production Economics 114, 737– 754 CEDS. 2008. Labor Market Study of The Food and Beverages Manufacturing Sector in Indonesia. Bandung: Universitas Padjadjaran. Chandra, Wenny. 2009. Design for Six Sigma: A Framework for QFD Application. Maranatha Christian University. Chou, Shieu-ming.2004. ―Evaluating the service quality of undergraduate nursing education in Taiwan – using quality function deployment‖. Nurse Education Today 24, 310–318 Depdiknas.2009. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014. Jakarta: Depdiknas (Draft 17 September 2009) Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah . 2008. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah NOMOR:251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. . Diakses: 12 Juni 2010 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2010. Data Pokok PSMK, . Diakses : 26 Mei 2010 Direktorat Pembinaan SMK. 2008. Peran SMK Kelompok Teknologi terhadap Pertumbuhan Industri Manufaktur Direktorat Pembinaan SMK. 2010. Road Map Pengembangan SMK 2010-2014. Direktorat Pembinaan SMK. 2008. Peran SMK Kelompok Teknologi terhadap Pertumbuhan Industri Manufaktur
13
Direktorat Pembinaan SMK. 2008. Peran SMK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah Gargione, Luiz Antônio. 1999. ―Using Quality Function Deployment (QFD) in the Design Phase of an Apartment Construction Project‖. Proceedings IGLC-7. Berkeley, 26-28 Juli Gonzalez, Marvin E., dkk. 2008. ―Designing a supply chain management academic curriculum using QFD and benchmarking‖. Quality Assurance in Education Vol. 16 No. 1 GOPA Consultant. 2008. Feasibility Study for Vacational Training Programme. Hindenburgring: GOPA Consultant GTZ. 2009. Sustainable Economic Development Supported by Improving Technical and Vocational Education : Minutes of Meeting on the Mission’s Outcome. (Report) Gumilang, Gumelar Wahyu.2008. Kajian Penerapan Kebijakan Pengembangan Sekolah Menengah untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Bandung : ITB Hamzah, Fais. 2005. Penerapan Quality Function Deployment dalam Pelayanan Laboratorium di Jurusan Teknik Bangunan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Berdasarkan Preferensi Mahasiswa. Tesis Jurusan Teknik Industri Imron, Ali. 2005. Penerapan Quality Function Deployment dalam Peningkatan Pelayanan Pendidikan Berdasarkan Preferensi Mahasiswa di Jurusan Teknik Bangunan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Tesis Jurusan Teknik Industri Jnanesh, N.A dan C. Kusumakara Hebbar. 2008. ―Use of Quality Function Deployment Analysis in Curriculum Development of Engineering Education and Models for Curriculum Design and Delivery‖. Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2008. San Francisco, 22 – 24 Oktober Kanakayan, (GM). 2009. ―Skill Lulusan SMK Masih Kurang‖. Harian Galamedia, 04 Juli Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2010. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surabaya Nomor : 420 / 6718 / 436.6.4 /2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada PPT/ KB/ TK/ SD/ SDLB/ SMP/ SMPLB/SMA/SMALB/SMK di Kota Surabaya Tahun Pelajaran 2010/2011, . Diakses : 25 Juli 2010 Mazur, Glenn H.1996.The Application of Quality Functio Deployment (QFD) to Design A Course in Total Quality Management (TQM) at The University of Michingan College of Engineering.Yokohama Okamoto, Ricardo Hirata dan José Carlos Arce Riobóo. 2002. Deploying and integrating education system indicators with QFD, . Diakses : 24 Maret 2010 Pemerintah. 2005. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, . Diakses : 25 Juli 2010 Singh, Vikram, Sandeep Grover, dan Ashok Kumar. 2008. ―Evaluation of quality in an educational institute: a quality function deployment approach‖. Educational Research and Review Vol. 3 (4), pp. 162-168 Spencer, Lyle M. and Signe, M. Spencer. 1993. Competence at Work: Models for Superior Performance. New York : John Willey & Sons, k Inc. (Chapter II only) Tim SMK. 2010. Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja. Walikota Surabaya. 2010. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2010, . Diakses : 25 Juli 2010
14
Walikota Surabaya. 2010. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta Tahun
2010, . Diakses : 25 Juli 2010
Lampiran Gambar 1. HOQ Round 1
Gambar 2. HOQ Round 2
15
