PENGKAJIAN HUKUM tentang PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UPAYA MENJAMIN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KAT PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya hingga kami dapat menyusun laporan akhir pengkajian hukum tentang “Perlindugan Hukum Oleh tim dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-21.LT.02.01 Tahun 2011
Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Bergama” Tim pengkajian ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN21.LT.02.01 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Hukum Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama Tahun Anggaran 2011. Tujuan penyusunan pengkajian ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisis aspek sosial budaya kerukunan umat
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL JAKARTA 2011
beragama. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis aspek hukum kerukunan umat beragama, dan ketiga, memberikan
rekomendasi kebijakan strategis pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat beragama.
Jakarta, September 2011 hormat kami, Tim Pengkajian Hukum
Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Kepala
Badan
Pembinaan
Hukum
Nasional,
yang
telah TTD
memberikan kepercayaan
kepada
kami
untuk
melakukan
pengkajian ini, serta 2. Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya aporan pengkajian ini Semoga pengkajian ini bermanfaat bagi pengembangan hukum nasional terutama yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.
I. Jadwal Pengkajian ……………………………………. 20
DAFTAR ISI
BAB II KERUKUNAN UMAT BERAGAMA ……………………. 21 A. Supremasi Hukum ……………………………...…….. 21 Hal Halaman Sampul………………………………………………… i
B. Hubungan Antar Agama ……………………...……… 33 C. Hukum Dalam Perspektif Sosial Budaya ................ 37
Kata Pengantar …………………………………………………. ii
D. Perlindungan Hukum ............................................... 44
Daftar Isi ………………………………………………………….. iii
E. Urgensi RUU KUB .................................................... 45
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………….. 1
F. Kerukunan Umat Beragama ..................................... 51
A. Latar Belakang ……………………………………… 1 B. Permsalahan …….........…………………………… 2 C. TujuanPengkajian ……....…………………………. 3 D. Kegunaan Pengkajian ……………………………… 3 E. Kerangka Teori dan Konsepsional ………………. 3
BAB III KONFLIK UMAT BERAGAMA DI BEBERAPA DAERAH …................................................................ 57
1. Kerangka Teori ............................................ 3
A. Konflik Umat Beragama .......................................... 57
a. Teori Ukhuwah ..................................... 3
1. Kerusuhan Di Beberapa Daerah ......................... 57
b. Teori Persatuan Indonesia ................... 7
2. Kerusuhan Di Cikesik .......................................... 58
2. Konsepsional ............................................... 14
3. Kerusuhan Di Poso.............................................. 59
a. Perlindungan Hukum................................14
4. Kerusuhan Di Maluku ......................................... 70
b. Kerukunan Umat Beragama ....................16
B. Keragamam Agama ................................................... 76
F. Metode Pengkajian ………………………………... 17 G. Personalia Pengkajian ……………………………. 19 H. Sistematika Pengkajian …………………………... 19
BAB IV ASPEK KERUKUNAN UMAT BERAGAMA ............. 86
BAB I PENDAHULUAN
A. Aspek Sosial Budaya ................................................. 86 B. Aspek Hukum ............................................................ 98 BAB V PENUTUP ………………………………………............ 119
A. Latar Belakang
A. Kesimpulan …………………………………………...... 119
Adanya perubahan era, dari era orde baru ke era
B. Saran- saran ……………………………………………. 120 reformasi, seharusnya meningkatkan kesadaran masyarakat DAFTAR PUSTAKA Lampiran
Indonesia akan arti penting persatuan dan kesatuan. Akan tetapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Angin reformasi membawa dampak kebebasan yang kurang terkendali. Hal ini akan
sangat
berbahaya
bagi
bangsa
yang
tingkat
heterogenitasnya cukup tinggi seperti Indonesia. Keragaman agama, di satu sisi memberikan kontribusi positif
untuk
pembangunan bangsa. Namun di
sisi lain
keragaman agama dapat juga berpotensi sumber konflik. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia masih banyak menyisakan masalah. Kasus-kasus yang muncul terkait dengan hal ini belum bisa terhapus secara tuntas. Kasus Cikesik,
Ambon, Kupang, Poso, dan lainnya masih menyisakan masalah.
B. Permasalahan
Ibarat api dalam sekam yang sewaktu-waktu siap membara dan memanaskan suasana di sekelilingnya.
Dari hal-hal tersebut di atas, permasalahan yang dikaji adalah :
Banyaknya konflik yang melibatkan agama sebagai pemicunya menuntut adanya perhatian yang serius untuk
1. Aspek Sosial Budaya -
mengambil langkah-langkah yang antisipatif, terutama dari segi yuridis. Hal ini penting demi tercapainya kedamain kehidupan umat
beragama
di
Indonesia.
Jika
hal
ini
yang mengatur kerukunan umat beragama di Indonesia? -
diabaikan,
dikhawatirkan akan muncul masalah yang lebih berat dalam rangka pembangunan bangsa dan negara di bidang politik,
Bagaimana efektifitas peraturan perundang-undangan
Apa yang menjadi faktor penghambat/kendala dalam melaksanakan kerukunan umat beragama di Indonesia?
2. Aspek Hukum: -
Bagaimanakah
kedudukan
peraturan
perundang-
ekonomi, keamanan, budaya, dan bidangbidang lainnya. Bangsa
undangan yang mengatur kerukunan umat beagama di
Indonesia mencita-citakan suatu masyarakat yang cinta damai
Indonesia?
dan diikat oleh rasa persatuan nasional untuk membangun sebuah negara yang majemuk. Persatuan ini tidak lagi membeda-bedakan agama, etnis, golongan, kepentingan, dan yang sejenisnya.
-
bagaimanakah kebijakan strategis pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat beragama?
C. Tujuan Pengkajian
Secara
Tujuan penyusunan Pengkajian ini adalah :
memberikan
1. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek sosial budaya kerukunan umat beragama.
umat beragama.
pengkajian
masukan
terhadap
ini
berguna
pembentuk
untuk Naskah
Akademis, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Selain
2. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek hukum kerukunan
praktis
daripada
dipergunakan
oleh
itu
praktisi
juga hukum,
diharapkan akademisi,
dapat serta
masyarakat luas untuk mendalami kerukunan antar umat
3. Memberikan rekomendasi kebijakan strategis pemerintah
beragama di Indonesia.
dalam menciptakan kerukunan umat beragama. E. Kerangka Teori dan Konsepsional D. Kegunaan Pengkajian
1. Kerangka Teori a. Teori Ukhuwah
1. Kegunaan Teoritis : Kegunaan
untuk
Masyarakat Arab sebelum hadirnya Islam pada
mengembangan ilmu hukum dengann memberikan gambaran
umumnya terpecah belah, bersuku-suku, terjadi banyak
dari berbagai aspek terkait kerukunan umat beragama di
tindakan kekerasan, dan permusuhan diantara mereka.
Indonesia.
Islam hadir membawa perubahan bangsa Arab yang
2. Kegunaan Praktis :
pengkajian
secara
teoritis
berdampak persatuan. Di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun persatuan umat atas dasar ukhuwah
Islamiyah yang berasaskan Aqidah Islamiyah, sesuai
Muthalib dan maula-nya Zaid juga dua orang bersaudara.
firman Allah SWT: Artinya, : “orang-orang beriman itu
Abu Bakar Ash Shiddiq dan Kharijah bin Zaid adalah dua
Sesungguhnya
damaikanlah
bersaudara, sebagaimana Umar bin Khaththab dan
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan
Uthban bin Malik Al Khazraji juga dua orang bersaudara.
takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”
Demikian pula Thalhah bin Ubaidilah dan Abu Ayyub Al
bersaudara.
sebab
itu
Maka menjadi bersaudaralah golongan Anshar
Anshori
adalah
dua
bersaudara,
sebagaimana
terdiri dari qabilah Aus dan Khazraj dan golongan
Abdurrahman bin Auf dan Sa’ad bin Ar Rabi’ juga dua
Muhajirin yang terdiri dari orang-orang Quraisy. Bahkan
orang bersaudara.
ada beberapa shahabat Rasulullah saw yang di luar
ditegaskan eksistensinya dalam Piagam Madinah yang
golongan-golongan tersebut, seperti Bilal Al Habsyi dari
mengatur interaksi sesama kaum muslimin maupun antar
Habasyah (sekarang Ethiopia), Shuhaib Ar Rumi dari
kaum muslimin dengan non-muslim (Yahudi) di Madinah.
Romawi (Eropa), dan Salman Al Farisi dari Persia (Iran).
Piagam
1
Persatuan umat Islam
Madinah
dengan
صحیفة,
sebagaimana
telah
Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun
mempersaudarakan sesama kaum muslimin atas dasar
oleh Nabi Muhammad saw, yang merupakan suatu
juga
dikenal
المدینه
shahifatul
saw
juga
Arab:
Mereka semua adalah bersaudara satu sama lain, Rasulullah
madinah)
(bahasa
semakin
sebutan
Islam. Beliau dan Ali bin Abi Thalib adalah dua orang 1
bersaudara, sebagaimana pamannya Hamzah bin Abdul
Sirah Ibnu Hisyam, juz 2 hal. 123-126 dan As Sirah Al Halabiyah, juz 2 hal. 292-293, dikutip dari : http://www.gaulislam.com
perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku
umat yang satu (ummah wahidah), yang berbeda dengan
dan kaum-kaum penting di Yasthrib (kemudian bernama
orang-orang lain …”
3
Madinah) di tahun 622 M. Dokumen tersebut disusun
Umat Islam merupakan satu kesatuan, meskipun
sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan
tidak berarti negara Islam hanya berwarga negara kaum
pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di
muslimin. Orang-orang kafir pun dapat menjadi warga
Madinah.
negaranya. Dalam Piagam Madinah itu sendiri juga diatur
Untuk
itu
dokumen
tersebut
menetapkan
sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum
interaksi golongan Yahudi dengan kaum muslimin.
Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan
Saat ini tantangan besar mengenai bagaimana
Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu
membawa
kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut
berkembangnya
Ummah.
2
persatuan
dalam
pengetahuan
Islam.
Seiring
tentang
tentang
persatuan
Dalam kitab-kitab sirah dan hadits disebutkan
kesadaran akan tingkat ketidaktahuan kita pun meningkat,
antara lain teks piagam tersebut: “Dengan nama Allah
ketidaktahuan ingin menguasai dunia dengan peperangan
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah
dan kejahatan. Dalam penelitian ini penulis mencoba
kitab (perjanjian) dari Muhammad Nabi Muhammad saw
memaparkan beberapa teori persatuan Islam itu sendiri.
antara orang-orang mu`min dan muslim dari golongan
Serta dibagian terakhir dalam Sub Bab ini penulis
Quraisy dan Yatsrib…: “Sesungguhnya mereka adalah 3 2
Dikutip dari : http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah.
Sirah Ibnu Hisyam, juz 2. Ibid. hal. 119. Dikutip dari : http://www.gaulislam.com
mencoba untuk memaparkan pendapat beberapa tokoh
kekuasaan pusat sangat dominan, sedang kekuasaan
Islam yang menerangkan tentang pentingnya menjaga
daerah hanya sub ordinary yang siap untuk dikuras.
persatuan umat saat ini, antara lain Sayyid Muhammad Asy-Syathri
(dari
kalangan
Ahlus
Sunnah)
dan
A.Syarafuddin Al-Musawi ( dari kalangan Syiah).
Konsep ini menghendaki daerah-daerah tunduk atau dalam istilah ke pusat sebagai konsekwensi negara persatuan penjajahan
b. Teori Persatuan Indonesia
dan
kesatuan
belanda.
yang
Karena
dikembangkan
itu
kekayaan
oleh
daerah
merupakan kekayaan pusat yang harus diurus dipusat dan
Ada sejumlah teori tentang persatuan Indonesia ini, 4
diambil ke pusat pemerintahan. Bukan hanya kekayaan
tetapi menurut Siabah Lukmantara secara umum dibagi 2.
daerah yang disatukan, tetapi konsep budaya, berusaha
Pertama cara pandang persatuan yang konvensional,
untuk disatukan.
yaitu teori persatuan yang mengacu masa penjajahan dan
Teori persatuan yang kedua, adalah konsep yang
juga masa era majapahit, atau dalam istilahnya yang lebih
dilatar belakangi oleh kemakmuran, harga diri dan
spesifik adalah teori persatuan yang berorientasi ke
kemajuan, atau istilah dalam istilah lainnya dikatakan teori
belakang. Ciri teori persatuan model ini adalah terpusat,
persatuan yang berwawasan masa depan. Para pemikir konsep ini menawarkan konsep federalisme sebagai suatu
4
Siabah Lukmntara, Teori Persatuan Indonesia, http://siabahlukmantara.blogspot.com/ 2010/09/teori-persatuanindonesia.html, diubduh tanggal 9 September 2011.
pemecahan
terhadap
suatu
teori
persatuan
yang
mengekang. Konsep yang kedua ini dipelopori oleh Amin
Rais,
seorang
ketua
pembangunan di daerah-daerah mulai terasa, sebagai
Muhammadiyah. Meskipun konsep federalisme agak
akibat melimpahnya kekayaan di daerah tersebut. hal ini
ditolak
orang
sangat terasa di daerah-daerah yang kaya akan hasil bumi
indonesia senang terhadap 'pelembutan kata-kata', maka
terutama di luar jawa, seperti: Kaltim, Riau, Aceh, papua
federalisme baru bisa dijalankan dengan konsep yang
dan lain-lain.
karena
pakar
dianggap
politik
terlalu
dan
mantan
vulgar,
dan
disebut 'otonomi daerah'.
Kebebasan
Hal ini berbeda dengan konsep yang menghendaki
untuk
beragama
di
Indonesia
dituangkan dalam konstitusi sebagaimana dapat dilihat
federalisme atau yang lebih lembutnya "otonomi daerah",
pasal
mereka mencita-citakan kemakmuran masyarakat, harga
beribadah,
diri dan kebanggaan. Disamping itu mereka menghendaki
menjalankan agama dan kepercayaannya sedangkan
agar kekayaan yang lebih diberikan kepada yang berhak,
dalam pasal 28 J mengatur mengenai batasan dalam
yaitu daerah yang memiliki kekayaan tersebut, sedang
beribadah bagi setiap agar tercipta ketertiban.
pusat hanya mengambil sedikt dari harta kekayaan
28
E
mengenai
pasal
29
kebebasan memberikan
beragama jaminan
dan dalam
Peran UUD 1945 sebagai pemersatu bukan berarti
tersebut. Hal ini sebagai upaya, agar kekayaan daerah
UUD
bisa dinikmati oleh daerahnya itu sendiri, bukan diambil
perbedaan yang beragam dari seluruh rakyat Indonesia.
sepenuhnya oleh pusat. Dengan konsep otonomisasi
Sebagai pemersatu maka UUD 1945 harus mengakui,
daerah,
yang
hanya
12
tahun
berjalan,
maka
1945
menghilangkan
atau
menafikan
adanya
menghormati
dan
memelihara
keberagaman
agama
tersebut agar tercipta kerukunan antar umat beragama. Dalam konteks Indonesia negara dalam hal ini pemerintah
adalah
institusi
yang
pertama-tama
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Umat Beragama.
berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan
3) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
dan segala seuatu yang menjadi turunannya, salah satu
Dalam Negeri No 1 Tahun 1979 Tentang Tatacara
upaya
Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar
dalam
beragama
ini
menciptakan ada
kerukunan
beberapa
antar
peraturan
umat
perundang-
undangan diantaranya : 1) Undang-undang Pencegahan
Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indoensia. 4) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Mebteri
Nomor
8
Tahun
Penyalahgunaan
1965
dan/atau
Tentang
Dalam
Negeri
No
1/BER/Mdn-Mag/1969
Tentang
Penodaan
Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam
Agama jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969
Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan
Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan
Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluknya.
Peraturan Presiden sebagai undang-undang.
Dalam konteks hubungan antara agama dan
2) Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun
negara, maka akan ada dua perspektif yang berbeda,
2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006
yaitu : perspektif pertama memberlakukan negara sebagai
Tentang
sebuah arena dari konstelasi intra dan inter agama,
Pedoman
Pelaksanaan
Tugas
Kepala
konsekuensinya kebijakan negara merupakan produk
loyalitas yang berbasiskan agama ke kesetiaan yang
akhir dari tarik menarik kekuatan diantara institusi politik
berujung pada negara bangsa (nation state).
agama, negara dalam posisi seperti ini maka salah satu agenda
yang
paling
pertama
adalah
Secara garis umum kaitan antara hubungan agama
membangun
dan negara telah memunculkan blok-blok di kalangan 5
kesepakatan kelompok-kelompok agama yang bertikaian untuk
menggunakan
cara-cara
demokratis
peneliti , yaitu :
dalam
Pertama,
Blok
kontra
yang
menolak
adanya
menyelesaikan persoalan yang terjadi, karena demokrasi
hubungan keduanya, agama dan negara tidak saling
sebagai suatu sistem persaingan dan konflik yang
terkait, kalangan ini disebut sebagai kaum sekuler yang
terlembagakan memerlukan cara-cara yang terpercaya
tidak mencampur adukan dan bahkan memisahkan
untuk mengelola konflik dengan penuh damai dan secara
masalah-masalah agama dan negara. Kedua, blok pro,
konstitusional
yang dengan tegas menyebutkan bahwa agama dan
dengan
tetap
menjaga
batas-batas
kesusilaan, ketertiban dan pengendalian tertentu.
negara memiliki keterkaitan yang sangat erat bahkan
Di dalam perspektif yang kedua yaitu negara
antara keduanya tidak bisa dipisahkan, kelompok ini
sebagai aktor yang sama sekali terpisah dari pluralitas
adalah kaum formalis yang ingin memperjuangkan simbol-
agama, salah satu yang terpenting adalah terbangunnya
simbol agama masuk ke dalam negara. Ketiga, blok
format negara sekuler dan demokrasi konstitusional, 5
pengenalan citizens pada konteks ini menghapuskan
Azumardy Azra, Reposisi hubungan agama dan negara:Merajut Kerukunan antar Umat (Jakarta: Penerbit Buku Kompas,2002) hal vii.
tengah, yang mencoba mencari titik temu diantar kedua
berhukum
blok tersebut, kalangan blok ini mengakui bahwa agama
perkembangan
memang tidak secara tegas menganjurkan pembentukan
beragama merupakan salah satu cita-cita hukum bagi
negara damun dalam agama termaktub ajaran-ajaran
sebuah
substantif yang mengandung kerangka dasar nilai etis dan
dalamnya, negara memiliki peranan untuk menjadi mediasi
moral bernegara dan bermasyarakat, blok ini disebut
antar umat beragama.
sebagai kaum substansial yang memahami bahwa dalam
seyogyanya
sejalan
masyarakatnya.
negara
Konflik
adalah
yang
antar
memiliki
umat
Kerukunan
pluralitas
beragama
ini
di
yang
dan moral bernegara dan bermasyarakat. Nilai-nilai agama
disinyalir karena lemahnya penegakan hukum atas faktor-
menjadi
faktor pemecah kerukunan, tindakan-tindakan anarkisme
pegangan
dalam
menjalankan
kehidupa bernegara dan bermasyarakat.
yang
Hukum memiliki fungsi untuk melakukan social engineering,
rekayasa
sosial,
menciptakan
sebuah
mengatasnamakan
agama
jalan
agama
berkepanjangan
dan
menemukan
saat
umat
agama terdapat nilai-nilai substansif berupa nilai-nilai etis
acuan
tidak
dengan
ataupun
tengahnya
lemahnya
ketegasan pemerintah atas penegakan konsepsi bersama harus menjadi salah satu yang harus diperbaiki.
masyarakat yang menjadi cita-cita sebuah bangsa yang
Terkait posisi negara dalam peran penegakan
menamakan dirinya sebagai negara hukum. Hukum
hukum kita bisa menyorot konsepsi Nonet dan Selznick
adalah hasil ciptaan masyarakat, tetapi sekaligus ia juga
bahwa
menciptakan
masyarakat.
Sehingga
konsep
dalam
“Perkembangan
hukum
sejalan
dengan
6
perkembangan Negara :” Represif, adalah saat negara
Kalau kita mau melihat bagaimana bangunan
poverty of power, sumber daya kekuasaanya lemah
hukum, maka bagian yang tidak terpisahkan adalah
sehingga
penegakan
harus
kepercayaan
represif.
hukum
(law
enforcement),
bagaimana
pembangkangan mengecil. Birokrasi dipersempit menjadi
hukum dalam arti luas dan ada pula dalam arti sempit.
rasional, hukum dibuat oleh dan secara profesional
Dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan
dilembaga-lembaga
dan
penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau
untuk
penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum,
mengatasi kekakuan dan tak sensitifnya hukum terhadap
kalau dalam artian sempit adalah kegiatan penindakan
perkembangan
dan
terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap
kewenangan membuat hukum diserahkan kepada unit-unit
peraturan perundang-undangan. Pluralitas agama yang
kekuasaan yang lebih rendah agar lebih memahami inti
ada di Indonesia akan menjadi masalah laten apabila tidak
persoalan masyarakat.
dikelola dengan baik, seperangkat peraturan perundang-
negara negara.
sosial.
semakin
saat
penegakan hukum kita, paling tidak ada penegakan
oleh
negara
adalah
meningkat,
subordinasi
kepada
Otonom,
tanpa
kontaminasi
Responsif,
Senantiasa
adalah
dikurangi
undangan yang dikeluarkan untuk menciptakan kerukunan beragama harus juga didorong dengan penegakan hukum 6
Moh. Mahfud MD, Sari Kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum PPs. FH. UII, Yogyakarta: PPs UII (2008).hal.2
atas setiap pelanggarannya.
2. Konsepsional
diberikan
a. Perlindungan Hukum
tahap
penyelidikan,
penyidikan,
penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, 7
Hukum
menurut
J.C.T.
Simorangkir,
SH
dan
hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam
Woerjono Sastropranoto, SH adalah : Peraturan-peraturan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala
yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku
upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman
manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh
kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,
badan-badan resmi yang berwajib. Menurut R. Soeroso
advokat,
kejaksaan,
SH, Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh
pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun
yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata
berdasarkan penetapan pengadilan.
kehidupan
bermasyarakat
yang
mempunyai
ciri
memerintah
dan
serta
mempunyai
sifat
lembaga
sosial,
kepolisian,
Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP
7
pada
melarang
No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang
memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang
wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau
melanggarnya.
aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik
Menurut
Mochtar
Kusumaatmadja,
Pengertian
maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman,
hukum yang memadai harus tidak hanya memandang
gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang
hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas
Kamus Besar Bahasa Indonesia,www.artikata.com
yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat,
tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses
b. Kerukunan Umat Beragama Rukun dari bahasa arab “ruknun” yang artinya asas-
yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam 8
kenyataan . Pengertian
asas atau dasar seperti rukun islam, dalam arti kata sifat perlindungan
hukum
adalah
suatu
adalah baik atau damai, kerukunan hidup umat beragama
perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun
artinya hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar
dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat
walau berbeda agama Kerukunan antarumat beragama
preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis
dalam pandangan Islam (seharusnya) merupakan suatu
maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan
nilai
hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu
mengajarkan bahwa agama Tuhan adalah universal
konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan,
karena Tuhan telah mengutus Rasul-Nya kepada setiap
ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
9
yang
terlembagakan dalam
masyarakat. Islam
umat manusia (QS. al-Nahl (16): 36). Selain itu, ajaran Islam juga mengajarkan tentang
8
Putra, , Definisi Hukum Menurut Para Ahli, 2009, www. putracenter.net.
pandangan tentang kesatuan kenabian (nubuwwah) dan umat yang percaya kepada Tuhan (QS. al-Anbiya’ (21):
9
Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
92). Ditegaskan juga bahwa agama yang dibawa oleh Nabi
Muhammad
langsung
SAW.
agama-agama
(Islam)
adalah
kelanjutan
yang
dibawa
nabi-nabi
sebelumnya (QS. al-Syura (42): 13). Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan para pemeluk agama lain, khususnya para penganut kitab suci (Ahli Kitab) (QS. al-’Ankabut (29): 46). Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan
sesama
toleransi,
saling
umat
beragama
pengertian,
menghargai
kesetaraan
agamanya
dan
saling
dalam
kerjasama
yang
dilandasi
menghormati,
pengamalan dalam
ajaran
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
F. Metode Pengkajian Pengkajian ini akan terdiri dari unsur-unsur berikut: 1. Aspek Pengkajian Perlindungan hukum bagi upaya menjamin kerukunan umat beragama dikaji dari aspek hukum tata negara, aspek sosiologis, dan aspek politik hukum 2. Spesifikasi Pengkajian Pengkajian
ini
bersifat
deskriptif
yakni
akan
menggambarkan secara keseluruhan obyek yang dikaji secara sistematis. 3. Metode Pendekatan Metode
pendekatan
yang
digunakan
adalah
pendekatan deduktif, yakni pemikiran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum kemudian diarahkan kepada hal yang bersifat khusus” 4. Jenis dan Sumber Data
Dalam pengkajian ini digunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder mencakup:
10
Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi
kepustakaan.
Teknik
pengumpulan
data
primer
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang
dilakukan dengan wawancara. Metode wawancara yang
mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang
digunakan di sini hanya bersifat menambahkan, karena
mengatur tentang jaminan kerukunan umat beragama.
tujuannya
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai
bahan
hukum
primer,
seperti
misalnya,
rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil
mendapatkan
dan
sekunder;
contohnya
adalah
kamus,
ensiklopedia, dan seterusnya. 5. Teknik Pengumpulan Data
Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara yakni
analisis
data
melalui
penafsiran
pemaknaan terhadap permasalahan yang dikaji.
G. Personalia Pengkajian Dr Bambang Wibawarta Sekretaris
: Rachmat Trijono
Anggota
:
10
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 15. .
dan
6. Analisis Data
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
klarifikasi
keabsahan dan kebenarannya.
kualitatif,
c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan
untuk
konfirmasi mengenai hal-hal yang belum jelas atau diragukan
karya dari kalangan hukum, tesis, disertasi, jurnal dan seterusnya.
hanya
1. Noor Muhammad Aziz, S.H.,M.H
atau
2. Widya Oesman, S.H., M.H
Bab I merupakan bab Pendahuluan. Bab II membahas
3. Adharinalti, S.H.,M.H
mengenai Kerukunan Umat Beragama yang merupakan hasil
4. Hidayat, S.H.,M.H
tinjauan kepustakaan. Bab III membahas mengenai Konflik
5. Ajarotni Nsution, S.H, M.H
Umat Beragama Di Beberapa Daerah, yang merupakan hasil
6. Damrah Mamang, S.H.,M.H
pengkajian. Bab IV membahas mengenai Aspek Kerukunan Umat
Sekretaritat:
Beragama yang merupakan analisis dari berbagai aspek, dan
1. Wiwiwek, S.Sos
Bab V merupakan bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan
2. Ida Herawati, S.Sos
Saran
Narasumber:
DAFTAR PUSTAKA
1. Ahmad Syafi’I Ma’arif
Lampiran
2. Prof. Dr. Komarudin Hidayat
I. Jadwal Pengkajian H. Sistematika Pengkajian Pengkajian yang disajikan ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :
N o
Bulan Kegiatan
Apri
Me
Jun
Jul
Agus
Sep
l
i
i
i
t
t
1
Pembuatan
Xx BAB II KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
Proposal 2
Pembahasan Proposal
xx
dan A. Supremasi Hukum
pembagian Salah satu agenda strategis di era reformasi sejak tugas 1997/1998 dalam politik ketatanegaraan Indonesia adalah 3
Pembahasan
xx Penegakan Supremasi/ Kedaulatan Hukum dan Penguatan
tugas masing Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), disamping agenda besar lain. 4
Pembahasan
xx Tiga ciri supremasi hukum, yakni: pertama, hukum harus
draft
laporan berperan sebagai panglima sehingga penegakan hukum harus
akhir dapat diwujudkan tanpa pandang bulu; kedua, hukum harus 5
Penyempurnaa
Xx
berperan sebagai centre of action, sehingga setiap perbuatan
n Laporan Akhir 6
Penyerahan Laporan akhir
hukum oleh penguasa atau individu harus dapat dikembalikan xx
kepada hukum yang berlaku; ketiga, perlakuan sama di muka hukum (equality before the law). Pada tataran pelaksanaannya diawali dengan melakukan Reformasi Konstitusi (UUD 1945) atau constitusional reform. Ini ditandai dengan arah politik hukum
yang dilakukan MPR RI sesuai kewenangan konstitusional untuk
Posisi dan peran negara (pemerintah) menjadi signifikan
mengamandemen UUD 1945 selama empat tahun berturut-turut
dalam pemenuhan hak-hak insani (HAM) warganya, karena
dalam satu serial amandemen, (tahun 1999- tahun 2002 ).
merupakan the last resort (tumpuan terakhir), dan tidak bisa
Hasil nyata amandemen ke 2 UUD 1945 tahun 2000,
mengelak dan memindahkan kepada pihak lain. Karena itu,
antara lain menghasilkan Bab X A tentang HAM mulai Pasal 28
suatu negara disebut berhasil jika mampu memenuhi dan
A hingga
Pasal 28 J. Khusus kebebasan beragama
melindungi hak-hak warganya dengan baik dan disebut negara
mendapat tempat yang pasti dalam pasal 29, pasal 28 E, pasal
gagal apabila ia gagal memenuhi atau melindungi hak-hak
28 I UUD 1945. HAM adalah klaim yang mesti dipenuhi demi
warganya dengan semestinya. Alasan utama kehadiran (raison
menyertakan eksistensi dan martabat manusia, yang lebih
de etre) negara memang tidak lain untuk melindungi hak-hak
tepatnya disebut Hak-Hak Insani. Konsep Al-Ghazali dan
insani (HAM) warganya itu.
segenap Ahli Ushul Fiqh disebut sebagai Al-Kulliyat/ AlMaqashid
Al-Khamsah / Lima Hak
1.
berbangsa dan bernegara, tidak hanya negara-negara dunia
2.
ketiga, di negara maju pun HAM merupakan isu yang tak pernah
Berhubungan dengan perlindungan akal; 3. Perlindungan atas
berhenti dibicarakan. Untuk dapat berbicara tentang HAM
Agama/ Keyakinan; 4. Perlindungan atas Harta Benda; 5.
dengan baik, seseorang memerlukan komitmen yang tulus. Dan
Perlindungan atas Kehormatan dan Keturunan
komitmen seperti itu selalu berakar dalam kesadaran tentang
Berhubungan
dengan
perlindungan
Dasar jiwa
Universal:
HAM merupakan persoalan mendasar dalam kehidupan
dan
tubuh;
makna dan tujuan hidup, yang umumnya diajarkan oleh agama.
Tanpa akar keagamaan, pengertian tentang HAM dan komitmen
Presiden
mewujudkan
suatu
kerukunan
Ke-32
Franklin
Delano
11
8 pasal sebagai program perdamaian . Dalam program itu
Pelaksanaan HAM di bidang agama, pada esensinya bagaimana
Serikat
Rocsevelt, menegaskan suatu statement politik dengan deklarasi
kepada nilai-nilainya dapat terasa hambar dan dangkal
adalah
Amerika
umat
antara lain dicantumkan Hak Rakyat menentukan nasib sendiri,
beragama secara lebih berkualitas dan permanen. Sehingga
jaminan
perdamaian
serta
bebas
dari
kemelaratan
dan
pada gilirannya diharapkan tercipta suatu suasana kondusif
ketakutan, yang lebih dikenal dengan The Four Freedom (bebas
saling mengormati, menghargai, mempercayai, serta saling
berbicara, bebas beribadat, bebas berkeinginan, dan bebas dari
bekerjasama antar umat beragama yang berbeda-beda. Dalam
ketakutan).
suasana yang harmonis sangat berarti bagi kita sebagai bangsa,
Walau demikian dipihak warga bangsa/ rakyat, penegasan
maka pelaksanaan HAM di bidang agama dapat terselenggara
hak-hak individu seseorang yang sah dan dapat dibenarkan
dengan baik sesuai ketentuan hukum dan semangat konstitusi.
harus berjalan seiring dengan pengakuan akan kewajiban-
Sebab dengan kerukunan umat beragama yang mencakup dan
kewajiban
melingkup semua elemen bangsa secara interaktif, komunikatif,
Kebebasan harus tidak boleh dibiarkan terperosok ke dalam
partisipatoris,
jurang inmoralitas dengan sikap-sikap permisif. Rasa disiplin
dan
elegan
akan
mampu
melahirkan
hak
pribadinya
terhadap
kemashlahatan
publik.
kewajiban dan tanggung jawab asasi manusia secara adil 11
seimbang dan berkesinambungan.
Lebih dikenal dengan Piagam Atlantik 14 Agustus 1941. disampaikan oleh Presiden Rocsevelt di depan Kongres dalam amanat tahunannya bulan Januari 1941 ( Suhindriyo, 1999, 124 ).
sosial ini harus ada jika kita ingin mewujudkan sebuah
Kebebasan untuk beragama di Indonesia dituangkan
masyarakat madani yang dibangun berdasarkan cita-cita kita
dalam konstitusi sebgaimana diatur dalam Pasal 28 E mengenai
mengenai demokrasi.
kebebasan beragama dan beribadah. Pasal 29 memberikan
Masyarakat madani (civil society) yang diimpikan adalah
jaminan dalam
menjalankan agama dan kepercayaannya
sebuah masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip moral:
sedangkan dalam pasal 28 J mengatur mengenai batasan dalam
ketika pemerintahan dijalankan berdasarkan aturan hukum,
beribadah bagi setiap orang agar tercipta ketertiban.
bukan
oleh
angan-angan
pertumbuhan
Dilihat dari sudut hukum Islam, maka Sila Pertama
organisasi kewarganegaraan disemai, bukan ditekan, ketika
Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa), dapat dipahami sebagai
perbedaan pendapat tidak dibungkam; dan ketika pencarian
tauhid yang merupakan inti ajaran Islam, sebagai pengertian
keunggulan
menggantikan
bahwa dalam ajaran Islam diberikan toleransi, kebebasan dan
mediokritas dan filitinisme. Oleh karena itu harus dihidupkan, dan
kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemeluk-pemeluk agama
menyegarkan
invidualisme,
lain untuk melaksanakan ajaran agama mereka masing-masing.
kemanusiaan dan toleransi dalam jiwa. Oleh karena Salah satu
Segi lain yang perlu dicatat bahwa dalam hubungan dengan sila
ciri utama masyarakat madani adalah penciptaan pelindung
pertama ini ialah bahwa negara Republik Indonesia bukan
konstitusional yang kukuh guna melindungi hak sipil dan
negara sekuler dan bukan negara agama.
dan
pengupayaan
kembali
kebebasan rakyat.
manusia,
semangat
ketika
kebaikan
kebebasan
Dengan demikian penafsiran sila pertama dan pasal 29 UUD 1945, sebagai berikut:
1. Dalam Negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu
peraturan yang bertentangan dengan sila-sila ketiga, keempat
yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat
dan kelima dalam Pancasila, maka peraturan agama yang
Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama
sedemikian itu, setelah diperembukkan dengan pemuka-
Nasrani, kaidah agama Hindu-Bali bagi orang-orang Hindu-
pemuka agama yang bersangkutan wajib di nonaktifkan.
Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha.
5. Hubungan
sesuatu
agama
dengan
sila
kedua
dalam
Pancasila dibiarkan kepada norma-norma agama itu sendiri
2. Negara RI wajib menjalankan syari’at Islam bagi orang Islam,
atau kepada kebijaksanaan pemeluk-pemeluk agama-agama
syari’at Nasrani dan syari’at Hindu-Bali bagi orang Bali,
itu. Maksudnya: sesuatu norma dalam sila kedua itu yang
sekedar
bertentangan dengan norma sesuatu agama atau dengan
menjalankan
syari’at
tersebut
memerlukan
kekuasaan Negara.
paham
3. Syari’at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara
umum
pemeluk-pemeluknya
berdasarkan
corak
agama-nya tidak berlaku bagi mereka.
untuk menjalankannya dan karena itu dapat sendiri dijalankan
6. Rakyat Indonesia yang belum termasuk kedalam “agama-
oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi
agama yang empat” yang dimaksud tadi, yaitu rakyat yang
kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang
masih memuja ruh nenek moyang dan makhluk rendah
dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.
seperti binatang dan pohon-pohon dan ciptaan khayal seperti
4. Jika karena salah tafsir atau oleh karena dalam kitab-kitab
mambang dan peri, ditundukkan kepada sila-sila ke-2, ke-3,
agama,
mungkin
secara
menyelip,
dijumpai
sesuatu
ke-4, dan ke-5 dalam menjalankan kebudayaan yang normatif
yang ditimbulkan oleh pergaulan hidup mereka yang lazimnya
Budha, Konghucu, saat nilai-nilai yang terkandung di
disebut
kesusilaan
dalamnya telah di adopsi, maka sumber norma syariat itu
kemasyarakatan dan kesenian yang tradisional, yaitu dalam
tidak perlu disebut lagi karena namanya sudah berubah
menunggu
hidup
menjadi hukum negara yang berlaku untuk umum sesuai
kerohanian mereka ke taraf hidup keagamaannya yang
prinsip Ketuhanan yang Maha Esa sudah dengan sendirinya
berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan angka-6 tersebut
tak boleh ada hukum negara Indonesia yang bertentangan
bertautlah tafsir mengenai Pasal 29 ayat (1) dengan tafsir
dengan norma-norma agama yang diyakini WNI sendiri.
mengenai
Jimly
Selanjutnya dikatakan bahwa Indonesia bukan negara
Assiddiqie , menegaskan dalam konteks Indonesia, karena
agama, karena tidak berdasarkan agama tertentu, juga bukan
salah satu nilai dasarnya negara adalah Ketuhanan Yang
negara sekuler karena tidak memisahkan urusan negara
Maha Esa, yang diwujudkan melalui prinsip hirarkhi norma
dengan urusan agama. Dengan keyakinan bahwa Allah itu
dan elaborasi norma. Sumber norma yang mencerminkan
Maha Esa dan Maha Kuasa, menyebabkan berkembangnya
keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat
doktrin persamaan kemanusiaan atau paham egalitarian,
datang dari mana saja, termasuk misal dari sistem syariat
dalam kehidupan bermasyarakat. Semua nisbi kecuali Tuhan/
Islam atau nilai-nilai yang berasal dari tradisi Kristen, Hindu,
Sesuatu, yang bersifat Maha Kuasa dan Maha Mutlak. Maka
adat
mereka
berhasilnya
ayat
2
(hukum
usaha-usaha
pasal
tersebut.
adat,
peningkatan
Pandangan
12
12
Asshiddiqie, Jimly, 2008, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK – RI, hlm. 705.
musyawarah menjadi keharusan sosial yang sentral dalam kehidupan publik, termasuk merajut mempererat kerukunan
umat beragama di Indonesia dalam semangat Bhineka
politik berdirinya Indonesia sebagai negara merdeka dan
Tunggal Ika sebagai salah satu pilar bangsa. Interpretasi dan
berdaulat.
pandangan senada juga di kemukakan Mahfud MD - Ketua MK – RI. Dikatakannya:
13
secara yuridis konstitusional
Indonesia adalah negara kebangsaan yang religious yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral dan sumber
Negara Indonesia bukanlah negara Agama dan bukan negara
hukum
sekuler. Indonesia adalah sebuah religious Nation State atau
kehidupan masyarakatnya.
Negara Kebangsaan yang Beragama.
materiil
ini
dalam
penyelenggaraan
negara
dan
Secara singkat disebutkan ada 2 sumber Hukum, yakini
Hasil dari perdebatan panjang dalam sejarah bangsa
sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber
adalah kesepakatan prismatic yang bertahan hingga kini, yakni
Hukum Materiil adalah bahan bahan hukum yang belum
sistem hukum nasional atau sistem hukum pancasila yang
mempunyai bentuk tertentu dan belum mengikat, namun dapat
menggabungkan nilai-nilai yang baik antara negara agama dan
dijadikan isi hukum dengan bentuk tertentu agar menjadi
negara
yang
mengikat. Misalnya, mencakup nilai nilai agama adat ekonomi
melatarbelakangi, tetapi itulah yang menjadi kontrak sosial dan
budaya sosiologi antropologi dan sebagainya. Hukum Islam dan
sekuler.
Apapun
pergumulan
politik
Hukum Agama lain termasuk sumber hukum materiil ini. Tidak 13
Mahfud, MD, Moh, 2010, Politik Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XXV No. 290 Januari 2010, hlm. 2.
mempunyai bentuk tertentu dan tidak tersusun secara hierarkis. Sedangkan sumber hukum formil adalah Undang-Undang dalam arti materiil yang terdiri dari berbagai peraturan perundang
undangan yang tersusun secara hirarkhis. Jenis sumber hukum
Lebih lanjut Prof Mahfud MD menguraikan, Indonesia
formil ini antara lain Undang-undang (dalam arti materiil),
adalah negara kebangsaan yang religious yang menjadikan
yurisprudensi, konvensi / traktat dan doktrin.
14
Dari sumber yang sama diuraikannya bahwa sistem
ajaran agama sebagai dasar moral dan sumber hukum materiil ini
dalam
penyelenggaraan
kehidupan
hukum
negara
pancasila,
masyarakatnya.
agama tertentu, tetapi memberi tempat kepada agama agama
menngartikan empat kaidah penuntun hukum nasional, yakni:
yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber hukum atau
Pertama, hukum-hukum di Indonesia menjamin integritas atau
memberi bahan terhadap produk hukum nasional. Disini, Hukum
keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang
Agama sebagai sumber hukum materiil (sumber bahan hukum),
diskriminatif berdasarkan ikatan primodial, maksudnya hukum
dan bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk
nasional harus menjaga keutuhan bangsa dan negara baik
tertentu sebagai peraturan perundangan). Negara tidak dapat
secara teritori maupun ideologi, Kedua, hukum harus diciptakan
mewajibkan berlakunya hukum Agama tertentu, tetapi Negara
secara
wajib melayani dan melindungi secara hukum bagi mereka yang
kebijaksanaan, Ketiga, hukum harus mendorong terciptanya
ingin melaksanakan ajaran agamanya dengan kesadaran
keadilan sosial, Keempat, tak boleh ada hukum publik (mengikat
15
demokratis
komunitas
yang
bidang
dan
hukum nasional adalah sistem hukum yang bukan berdasarkan
sendiri.
Dalam
negara
dan
ikatan
nomokratis
berdasarkan
primordialnya
beragam,
hikmat
yang
berdasarkan pada ajaran agama tertentu sebab, negara hukum 14
15
varia peradilan, tahun XXV No 290, Januari 2010. varia peradilan, 2010, 26
pancasila mengharuskan tampilnya hukum yang menjamin
untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang
toleransi hidup beragama yang beradab).
tidak konstitusional”.
Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menjadi ciri unik prinsip negara
Peran UUD 1945 sebagai pemersatu bukan berarti UUD
hukum Indonesia, yaitu suatu negara hukum yang menempatkan
1945 menghilangkan atau menafikan adanya perbedaan yang
prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama. Hal ini
beragam dari seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemersatu
punya implikasi jauh. Konstitusi NKRI tidak
memberikan
maka UUD 1945 harus mengakui, menghormati dan memelihara
kemungkinan
untuk
keberagaman agama tersebut agar tercipta kerukunan antar
adanya
kampanye
kebebasan
tidak
beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak
umat beragama.
memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama
Salah satu upaya dalam menciptakan kerukunan antar
atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama
umat beragama ini dan ada beberapa peraturan perundang-
ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang merupakan
undangan di antaranya:
salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara
a.
Undang-undang Nomor 1/ PNPS/ Tahun 1965 Tentang
negara hukum Indonesia dengan negara hukum barat, sehingga
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum,
jo.
pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar Ketuhanan
Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan
dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk
Presiden sebagai undang-undang.
menentukan hukum yang baik atau hukum yang buruk, bahkan
Undang-undang
Nomor
5
Tahun
1969
Tentang
b.
Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006
Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Terhadap
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006 Tentang
UUD 1945.
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala
f.
UU No. 32/ 2004 jo UU No. 12/2008 Tentang PEMDA.
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
g.
UU No. 39/ 1999 Tentang HAM.
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan
h.
UU
d.
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
i.
04/
Tentang
Pembentukan
Peraturan
Keputusan Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta Nomor: 50/
Negeri No 1 Tahun 1979 Tentang Tatacara Pelaksanaan
Fatwa/ MUI-DKI/IV/ 2001: Tentang Kewajiban Memelihara
Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada
Persatuan Bangsa.
Lembaga Keagamaan di Indonesia.
j.
UU No. 23/ 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
k.
UU No. 40/ 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras
Negeri No 1/ BER/ Mdn-Mag/ 1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban
e.
10/
Perundang – undangan.
Pendirian Umat Beragama. c.
No.
dan Etnis. l.
UU
No.
29/
1999
dan Kelancara Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat
Internasional
Agama oleh Pemeluknya.
Diskriminasi Rasial.
Putusan MK No. 140/ PUU/ VII/ 2009 Tentang Judicial Review UU No. I/ PNS/ Tahun 1965 Tentang Pencegahan
Tentang
Tentang
Pengesahan
Penghapusan
Segala
Konvensi Bentuk
m. UU No. 12/ 05 Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak sipil dan Politik.
n.
Deklarasi umum HAM (DUHAM) PBB.
bertikaian untuk menggunakan cara-cara demokratis dalam
o.
SKB ( Menag dan Mendagri ) No. 1/ 1969 tentang Pendirian
menyelesaikan
Rumah Ibadah.
sebagai
SKB No. 3/ 2008, KEP. 033/ A/ JA/ 6/ 2008 dan No. 199/
terlembagakan memerlukan cara-cara yang terpercaya untuk
2008, tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut,
mengelola
anggota, dan/ atau anggota pengurus jama’ah Ahmadiyah
konstitusional dengan tetap menjaga batas-batas kesusilaan,
Indonesia dan warga masyarakat, yang ditandatangani
ketertiban dan pengendalian tertentu.
p.
suatu
persoalan sistem
konflik
yang
terjadi,
persaingan
dengan
penuh
karena dan
demokrasi
konflik
damai
dan
yang
secara
Kedua, negara sebagai aktor yang sama sekali terpisah
Menag, Jaksa Agung dan Mendagri ( 9 Juni 2008 )
dari pluralitas agama, salah satu yang terpenting adalah B. Hubungan Antar Agama Dua perspektif yang berbeda mengenai hubungan antar
terbangunnya
format
negara
konstitusional,
pengenalan
sekuler
citizens
dan
pada
demokrasi konteks
ini
agama yaitu: Pertama memberlakukan negara sebagai sebuah
menghapuskan loyalitas yang berbasiskan agama ke kesetiaan
arena dari konstelasi intra dan inter agama, konsekuensinya
yang berujung pada negara bangsa (nation state), yakni Negara
kebijakan negara merupakan produk akhir dari tarik menarik
yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita suatu bangsa.
kekuatan di antara institusi politik, agama, negara dalam posisi
Menurut Ernest Renan,
16
“ Nation adalah kesatuan solidaritas
seperti ini maka salah satu agenda yang paling pertama adalah 16
membangun kesepakatan kelompok-kelompok agama yang
Lopu Lalan, Diki, DKK, 2000, Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Jakarta, LSPP, hlm. 14.
yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia kawan,
mencari titik temu di antar kedua blok tersebut, kalangan blok ini
antara satu dengan lainnya. Nation adalah satu jiwa satu asas
mengakui bahwa negara dalam agama termaktub ajaran-ajaran
spiritual. Nation sebagai satu kesatuan solidaritas yang besar,
substansif yang mengandung kerangka dasar nilai etis dan moral
tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa
bernegara dan bermasyarakat, blok ini disebut sebagai kaum
lampau dan oleh orang bersangkutan bersedia di buat di masa
substansial yang memahami bahwa dalam agama terdapat nilai-
depan.
nilai substansif berupa nilai-nilai dan moral bernegara dan Secara garis umum kaitan antara hubungan agama dan
bermasyarakat. Nilai- nilai agama menjadi acuan dan pegangan
negara telah memunculkan blok-blok di kalangan peneliti, yaitu: Pertama,
Blok
Kontra
yang
menolak
adanya
dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
hubungan
Di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga
keduanya, agama dan negara tidak saling terkait, kalangan ini
aliran tentang hubungan antara Islam dan Ketatanegaraan,
disebut sebagai kaum sekuler yang tidak mencampur adukan
yakni:
dan bahkan memisahkan masalah-masalah agama dan negara.
dalam pengertian Barat yakni hanya menyangkut hubungan
Kedua, Blok Pro, yang dengan tegas menyebutkan bahwa
antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah suatu
agama dan negara memiliki keterkaitan yang sangat erat bahkan
agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan
antara keduanya tidak bisa dipisahkan, kelompok ini adalah
bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan
kaum formalis yang ingin memperjuangkan simbol-simbol agama masuk ke dalam negara. Ketiga, Blok Tengah, yang mencoba
17
17
Aliran Pertama, Islam bukanlah semata-mata agama
Sjadzali, Munawir, 1993, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, Jakarta, UI Perss.
bernegara. Aliran Kedua, Berpendirian bahwa Islam adalah
merupakan salah satu cita-cita hukum bagi sebuah negara yang
agama dalam pengertian Barat, yang tak ada hubungannya
memiliki pluralitas agama di dalamnya, negara memiliki peranan
dengan urusan kenegaraan. Aliran ketiga, menolak pendapat
untuk menjadi mediasi antar umat beragama.
bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan
Konflik
antar
umat
beragama
saat
ini
yang
bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi aliran
berkepanjangan tidak menemukan jalan tengahnya disinyalir
ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam
karena lemahnya penegakan hukum atas faktor-faktor pemecah
pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara
kerukunan,
manusia dan penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam
mengatasnamakan
Islam tidak terdapat system ketatanegaraan tetapi terdapat
pemerintah atas penegakan konsepsi bersama harus menjadi
seperangkat tata nila etika bagi kehidupan bernegara.
salah satu yang harus diperbaiki.
Hukum
memiliki
fungsi
untuk
melakukan
tindakan-tindakan agama
anarkisme
ataupun
lemahnya
yang ketegasan
social
Pandangan hukum responsif, hukum yang baik adalah
engineering, rekayasa sosial, menciptakan sebuah masyarakat
hukum yang lebih dari sekedar prosedur hukum formil, tetapi ia
yang menjadi cita-cita sebuah bangsa yang menamakan dirinya
harus mampu mengawali keinginan public dengan memiliki
sebagai negara hukum. Hukum adalah hasil ciptaan masyarakat,
komitmen bagi tercapainya keadilan yang substansif. Sesuai dari
tetapi sekaligus ia juga menciptakan masyarakat. Sehingga
sifatnya
konsep dalam berhukum seyogyanya adalah sejalan dengan
mengedepankan
perkembangan masyarakatnya. Kerukunan umat beragama
yang
terbuka, akomodasi
maka untuk
tipe
hukum
menerima
responsif perubahan-
perubahan social demi mencapai keadilan dan emansipasi
yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya. Adakalanya
publik.
hukum tidak sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah sosial lainnya.
C. Hukum Dalam Perspektif Sosial Budaya Perspektif sosial budaya
Sebagai kaidah sosial hukum tidak lepas dari nilai (values)
bangsa Indonesia, hukum
yang berlaku dalam suatu masyarakat. Menurut Muchtar
bukanlah sesuatu dimensi yang berdiri sendiri, tapi terkait erat
Kusumaatmadja, hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-
dengan semua dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa
nilai yang berlaku dalam masyarakat.
dan bernegara. Sebuah adagium hukum yang terkenal yakni ubi
yang baik yakni hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup
societas ibiius (dimana ada masyarakat di situ ada hukum), tetap
(the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula
menemukan relevansi dan keterkaitan yang inheren dalam
atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam
implementasinya. Adanya hukum sebagai kaidah sosial, tidak
mayarakat itu. Nilai-nilai itu tidak lepas dari sikap (Attitude) dan
berarti bahwa pergaulan antar manusia dalam masyarakat hanya
sifat-sifat yang seharusnya dimiliki orang-orang yang menjadi
diatur oleh norma hukum; sebab selain oleh hukum, kehidupan
anggota masyarakat yang sedang membangun. Ini menjadi
manusia
dipedomani moral
hakekat dari masalah pembangunan nasional yaitu masalah
manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah susila,
pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup. Atas dasar itulah
dalam
masyarakat
disamping
kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah sosial lainnya. Antara hukum dan kaidah sosial lainnya, ini terdapat jalinan hubungan
18
18
Ini merupakan hukum
Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung, Alumni, hlm 10.
Prof Satjipto Rahardjo
19
menyebut hukum itu perilaku kita sendiri.
menciptakan kerukunan beragama harus juga didorong dengan
Ini menunjukkan betapa penting faktor perilaku atau manusia
penegakan hukum atas setiap pelanggarannya.
dalam kehidupan hukum.
Pada prinsipnya hukum mengandung ide atau konsep20
Bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan hukum, adalah
penegakan
hukum
(law
enforcement),
konsep yang abstrak. Menurut Radbruch , ke dalam kelompok
bagaimana
yang abstrak termasuk ide tentang keadilan , kepastian, dan
penegakan hukum kita, paling tidak ada penegakan hukum
kemampuan sosial. Apabila berbicara tentang penegakan ide-ide
dalam arti luas dan ada pula dalam arti sempit.
serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut.
Dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan
hukum
terhadap
setiap
pelanggaran
Menurut Satjipto Rahardjo
21
Penegakan hukum merupakan
atau
suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi
penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, kalau
kenyataan. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan
dalam artian sempit adalah kegiatan penindakan terhadap setiap
keinginan-keinginan
pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-
pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hokum.
hukum
adalah
pikiran-pikiran
badan 22
undangan. Pluralitas agama yang ada di Indonesia akan menjadi masalah laten apabila tidak dikelola dengan baik, seperangkat 20
peraturan
perundang-undangan
yang
dikeluarkan
untuk
Rahardjo, Satjipto, 2011, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 12. 21 Ibid.
19
Rahardjo, Satjipto, 2011, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 22
Ibid.
Proses penegakan hukum mewujudkan pula sampai
penegasan dari Van Dorn,
24
bahas faktor manusia menjadi
kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum
penting dalam PH, karena hanya melalui faktor tersebut,
yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan
penegakan hukum itu dapat dijalankan.
bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan,
Dalam konteks upaya penegakan hukum yang berkualitas
proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh
efektif dan efisien, paling tidak ada tujuh hal yang mendasar
para pejabat penegak hukum. Keberhasilan atau kegagalan para
yang
penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya
pembangunan dan PH. Ketujuh hal tersebut merupakan
sudah simulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan
konsekuensi logis dari harapan perbaikan sistem, struktur, kultur
tersebut dibuat.
maupun kebijakan hukum ketujuh hal dimaksud, antara lain:
Untuk itu, apabila membahas penegakan hukum ( PH )
seharusnya
menjadi
agenda
utama
dalam
upaya
Pertama, Penataan sistem hukum, Kedua, Agenda penataan
hanya berpegang pada keharusan-keharusan sebagaimana
kelembagaan
hukum,
Ketiga,
Agenda
pembentukan
dan
tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan
pembaruan perundang-undangan, Keempat, Agenda Penegakan
23
Maka
hukum dan HAM, Kelima, Agenda Pemasyarakatan dan
dikaitkan
pada
pembudayaan hukum, Keenam, Peningkatan kualitas profesi
pelaksanaannya yang konkrit oleh manusia. Hal ini mendapat
dengan professional hukum, Ketujuh, Pembangunan infra
memperoleh membahas
23
gambaran PH
stereotipis
menjadi
Ibid., hlm 27.
berisi
yang apabila
kosong.
struktur dan penegakan sistem kode etika. 24
Ibid.
H. A. S Natabaya
25
menggambarkan tiga unsur sistem
melalui aparatur hukum seperti hakim, jaksa, advokat, juru sita,
hukum adalah dengan mengibaratkan: struktur hukum, seperti
polisi, mencakupi susunan peradilan serta kewenangan atau
Mesir. Substansi hukum adalah apa yang dihasilkan atau
yurisdiksinya. Kesadaran hukum para warga merupakan salah
dikerjakan oleh mesin. Budaya hukum adalah apa saja atau
satu pencerminan budaya hukum ( legal culture ) masyarakat.
siapa
saja
yang
memutuskan
untuk
menghidupkan
dan
Sedangkan budaya hukum menurut, adalah susunan
mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu
pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana
digunakan. Substansi hukum menurut Friedman adalah aturan,
hukum
norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem
budaya hukum sistem itu sendiri tidak akan berdaya ibarat ikan
itu. substansi hukum itu menggambarkan hukum yang hidup (
mati yang terkapar di keranjang bukan seperti ikan hidup yang
living law ), bukan hanya pada aturan hukum dalam kitab hukum
berenang di lautan.
digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa
( law books ). Struktur sistem hukum berkaitan dengan hal
Jadi budaya hukum pada zaman modern ini (on modern
penegakan hukum ( law enforcement ) yaitu bagaimana
legal culture) masih menekankan pada perlindungan hak individu
substansi hukum ditegakkan serta dipertahankan. Struktur
untuk menekankan kebebasan pilihan sesuai harapannya,
hukum berpaut dengan sistem peradilan yang diwujudkan
termasuk pilihan terhadap gaya hidup. Di zaman modern yang memiliki budaya hukum modern, yang berintikan individualism
25
Natabaya, H. A. S, 2006, Sistem Peraturan Perundang Undangan Indonesia, Setjen dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, hlm.
dengan memberi kebebasan memilih dan kemerdekaan, tidak lagi membedakan manusia atas dasar ciri – ciri lahiriah seperti
ras, warna kulit, dan warna mata dalam melakukan kebebasan
pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh
memilih.
subyek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui
Oleh
karenanya
tidak
dapat
dijadikan
alasan
diskriminasi. Pengertian sistem hukum Indonesia
arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Dalam 26
adalah suatu
arti
sempit,
penegakan
hukum
itu
mencakup
kegiatan
rangkaian konsepsi atau pengertian hukum yang saling terkait
penindakan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya
dan tergantung, saling pengaruh – mempengaruhi, yang terdiri
yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang
atas perangkat peraturan perundang – undangan, aparatur
melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, atau
penegak hukum, dan kesadaran hukum atau budaya hukum
pengacara dan badan-badan peradilan.
masyarakat Indonesia yang saling terpadu ( totalitas), yang
Salah satu aktor utama dalam penegakan hukum yang
unsur –unsurnya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang
sentral fungsi dan perannya adalah aktor hakim atau majelis
semuanya dilandasi oleh falsafah pancasila dan UUD Negara
hakim dan integritas lembaga peradilan secara keseluruhan. Ini
Republik Indonesia Tahun 1945.
sangat strategis dalam konteks memberantas dan mencegah
Agenda penegakan hukum dan HAM, terbagi dalam
mafia peradilan yang tidak jarang muncul melalui praktek
penegakan hukum dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas
peradilan
mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan
yudisialnya sesuai dengan aturan hukum dan bukan aturan
hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap
orang. Hakim harus terus menerus mengingat harapan-harapan
26
. Ibid., hlm 18
sesat.
Hakim
harus
menggunakan
kekuasaan
rakyat yang sah, berkenaan dengan kompetensi dedikasi, dan
sikap tidak pilih kasih. Lembaga yudikatif yang independen
dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial,
adalah yang memiliki komitmen demi terpeliharanya aturan
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik
hokum.
sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
Lembaga yudikatif dan para aktor hakim harus mampu
Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP No. 2
menegakkan keadilan substantive tanpa memandang kekayaan,
Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib
kekuasaan, dan status seseorang/ sekelompok orang. Betapa
dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan
pentingnya aktor hakim ini, maka ada empat hal yang harus
untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada
dimiliki seorang hakim, yakni: mendengar dengan seksama,
korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan
menjawab dengan bijak, mempertimbangkan dengan cermat dan
kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap
membuat keputusan dengan tidak berat sebelah.
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Hukum
D. Perlindungan Hukum
adalah:
Peraturan-peraturan
yang
bersifat
memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam
Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal
lingkungan masyarakat yang di buat oleh badan - badan resmi
(perbuatan dan sebagainya ) memperlindungi. Dalam Undang-
yang berwajib. MHukum adalah himpunan peraturan yang di
undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang
buat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata
ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang
kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan
melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan
menjadi pintu masuk guna mengkaji bagaimana negara (lewat
sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.
Departemen
Agama,
suatu
merumuskan
paham
perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam
memakainya.
Pengertian
perlindungan
hukum
adalah
sekarang kerukunan,
Kementerian
Agama)
menyebarluaskan,
dan
bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun
Sejak kemunculannya, RUU KUB telah menimbulkan
yang berifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
kontroversi pendapat di tengah masyarakat. Pihak Depag sendiri
Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran
pernah
dari
dapat
tersebut. Akan tetapi dalam Surat Badan Litbang Agama dan
memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian kemanfaatan
Diklat Keagamaan Depag No. BD/ BA. 02/ 433/ 2003 yang
dan kedamaian.
ditandatangani oleh Kepala Balitbang dan Diklat Keagamaan
fungsi
hukum,
yaitu
konsep
dimana
hukum
menyangkal
keberadaan
RUU
yang
controversial
Depag, diakui bahwa draf RUU KUB tersebut baru merupakan E. Urgensitas RUU KUB Signifikansi
dan
kajian intern Badan Libatbang Agama dan Diklat Keagamaan urgensitas
RUU
Kerukunan
Umat
dan belum dibahas bersama Majelis Agama.
Beragama (KUB) menjadi Undang – Undang, bahwa dengan
Walau tidak berhasil diundangkan, bukan berarti bahwa
adanya teks Naskah Akademik selanjutnya: NA dan draf awal
paradigma dan cara pandang RUU KUB tidak lagi gayut untuk
Rancangan Undang – Undang Kerukunan Umat Beragama
dibicarakan; malah sebaliknya. Dokumen NA yang sangat layak
(RUU KUB) yang diproduksi Depag Tahun 2002/ 2003 dapat
dikaji
secara
mendalam
dan
kritis
karena
tiga
alasan
fundamental berikut. Pertama,, NA memberi kita celah untuk
menafasi NA sampai sekarang, RUU KUB yang diproduksi pasca
mendedah bagaimana kekuasaan negara membangun politik
Mei- 1998 adalah contoh nyata bagaimana paradigma tersebut
agama guna mengendalikan hubungan antarumat beragama.
bertahan. Begitu juga, putusan MK April lalu memperlihatkan
Teks ini, yang disusun oleh Tim Penyususn Naskah Akademik
betapa kuat dan berakarnya UU No. 1/ PNPS/ 1965/ yang
Rancangan Undang – Undang Kerukunan Umat Beragama
menjadi bagian penting dari paaradigma itu.
(dikenal sebagai Tim – 7) yang diketuai Dr. H. Ichtijanto SA, SH.
Akhirnya, ketiga, pembuatan RUU KUB diniatkan sebagai
APU, merupakan dokumen unik, kalau bukan satu – satunya,
“pengganti” UU No. 1/ PNPS/ 1965. Putusan MK yang
mencerminkan dengan jelas kerangka dasar cara pandang
disinggung di atas, walau menolak sama sekali usul pencabutan
negara terhadap persoalan – persoalan antarumat beragama.
UU No. 1/ PNPS/ 1965, juga menyiratkan keinginan untuk
Itulah sebabnya Trisno memusatkan perhatian lebih pada
melakukan revisi terhadap UU tersebut, “baik dalam lingkup
argumentasi NA.
formil perundang-undangan maupun secara substansi agar
Kedua, RUU KUB disusun sebagai kompilasi berbagai peraturan
dan
perundangan
yang
menyangkut
hubungan
memiliki unsur - unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak
menimbulkan
kesalahan
penafsiran
dalam
praktik.
antarumat beragama, sehingga nantinya dapat menjadi “UU
Mengingat revisi UU tidak menjadi tugas MK, maka upaya
payung” bagi seluruh kebijakan tentang keagamaan. Sekalipun
tersebut akan diserahkan kepada proses politik di DPR. Bisa
rezim orde baru sudah tumbang pasca Mei- 1998, tetapi
diduga, seandainya revisi tersebut memang dilakukan, salah
paradigma dan cara pandang yang ada masih sangat dominan
satu alternative yang akan disodorkan adalah RUU KUB, atau
RUU lain yang memiliki nalar maupun semangat yang sama
karena dianggap “tidak sesuai dengan Pancasila dan P4”
dengannya. Sebab, seperti jelas dari uraian dibawah ini, cara
argument khas masa itu.
pandang RUU KUB melukiskan paradigm dominan bagaimana
Berikutnya,
dipicu
oleh
kerusuhan
yang
merebak
kekuasaan negara lewat piranti - pirantinya memperlakukan
menjelang Pemilu 1997 yang banyak gedung gereja dibakar;
“masalah
Menag saat itu, Dr Tarmizi Taher, sempat mengusulkan perlunya
keagamaan”
termasuk
di
dalamnya
hubungan
antaragama.
UU Keukunan Agama. Namun usul itu, yang konon berasal dari
Karena itu, keberadaan NA dan RUU KUB sangat layak
“Sesepuh Gereja Protestan Maluku di Ambon”, ditolak oleh
untuk dikaji dan dibicarakan secara kritis, sehingga kita dapat
banyak kalangan. Hasilnya, alih – alih UU, upaya Taher
membongkar praktik-praktik dan operasi teknologi kekuasaan
melahirkan buku berjudul Bingkai Teologi Kerukunan Hidup
negara dalam membentuk, mengawasi, dan mengendalikan
Umat Beragama di Indonesia, yang menjadi salah satu sumber
hubungan antarumat beragama. RUU KUB bukanlah produk
penting penyusupan NA.
yang tiba-tiba muncul. Sebelumnya, paling tidak ada dua upaya
Dua tuturan tersebut memperlihatkan bahwa upaya
serupa. Upaya pertama, sekitar awal 1982, Depag pernah
negara mengatur hubungan antarumat beragama tidak dimulai
mengeluarkan RUU “Tata Kehidupan Beragama” yang berisi
dari RUU KUB, melainkan punya akar yang jauh ke belakang.
hamper mirip dengan RUU KUB, dengan luas cakupan yang
Dengan demikian melalui telaah yang dalam dari kajian ini
lebih sederhana. Tetapi usul ini ditolak karena oleh berbagai
merupakan usaha untuk “menyiapkan pola pikir akademik bagi
pihak kalangan, termasuk fraksi ABRI tanggal 10 Mei 1982,
tersusunnya Kerukunan Umat Beragama.”
Lebih lanjut, setidaknya, ada tiga hal ini perlu dikaji ( yang
Ketika manusia bersepakat untuk membanguan sebuah
juga disyaratkan NA sendiri ). Pertama, pergulatan yang tak
masyarakat madani atau sebuah komunitas politik, mereka
pernah selesai guna menata hubungan antara agama (
memerlukan prinsip pengatur yang tanpanya masyarakat itu
khususnya Islam ) dengan negara yang melahirkan posisi serba
akan tercerai-berai. Prinsip itu tidak lain adalah keadilan. Seperti
taksa dengan segala konsekuensinya. Di sini, diskusi mengenai
dikatakan Aristoteles, sebagaimana yang dikutip Anwar Ibrahim (
rumusan sila pertama Pancasila dan turunannya dalam pasal 29
1998, 63 ) “keadilan adalah tali yang mengikat manusia di dalam
UUD 1945 menjadi penting. Kedua, cikal bakal lahirnya paham
negara, karena pengaturan keadilan, yaitu penentuan apa yang
“kerukunan” pada masa awal rezim orde baru, yang sekaligus
bersifat adil itu, merupakan prinsip keteraturan dalam sebuah
menandai dua soal paling dasar yang menjadi leitmotiv
komunitas politik.
penyusunan RUU KUB, penyebaran agama dan pembangunan
Selanjutnya Anwar menulis, prinsip keadilan demikian
rumah ibadah. Dan ketiga, serangkaian kebijakan agama yang
sentral perannya dalam masyarakat madani. Tanpa prinsip itu,
akan dikompilasi dan disinkronisasi dalam RUU KUB. Sebab,
konsep
menurut NA sendiri RUU KUB merupakan upaya yang “idealnya
mengatakan bahwa “tidak ada hukum jika tidak mengandung
menghimpun ulang dan mensinkronisasikan segala peraturan
keadilan,” dan “kerajaan tidak lain adalah perampok besar jika
yang ada serta melengkapinya dengan butir - butir pengalaman
keadilan dikesampingkan.” Bagi Thomas Aquinas, “kekuatan
baru yang diperlukan.”
hukum bergantung pada jangkauan keadilannya.” Alexis de
hukum
menjadi
tidak
bermakna.
St.
Agustinus
Tocqueville menulis,”ada satu hukum universal yang telah
dibentuk oleh mayoritas umat manusia. Hukum itu adalah keadilan. Keadilan menjadi pijakan hukum setiap bangsa.” Al-Qur’an memerintahkan sebagai berikut, tatkala engkau
Aturan
hukum
adalah
penggunaan
hukum
untuk
membatasi penyalahgunaan kekuasaan pembuatan hukum oleh pihak penguasa. Para pembuat hukum harus menunaikan mereka untuk meloloskan undang – undang yang
sedang menghakimi di antara manusia, hakimilah mereka secara
kewajiban
adil.
al-Farabi
memenuhi kriteria keadilan. Karena, jika Undang – undang yang
menempatkan keadilan sebagai atribut mendasar dari pemimpin
disahkan oleh badan legislatif jelas – jelas tidak adil, bahkan bagi
dan rakyat yang mendiami Kota Utama ( al-Madinah al-Fadhilah
orang-orang yang berada di jalan raya, maka hal itu akan
).
menyebabkan aturan hukum berada dalam bahaya.
Dalam
nada
yang
sama,
filosof
muslim
Sebagaimana tiada hukum tanpa keadilan, maka tiada keadilan tanpa hukum. Konsep ini mengumandangkan tiga
F. Kerukunan Umat Beragama
prinsip. Pertama, keutamaan hukum yang regular sehingga
Rukun dari bahasa arab “ruknun” yang artinya asas - asas
pemerintah tidak memiliki otoritas yang sewenang-wenang atas
atau dasar seperti rukun Islam, dalam arti kata sifat adalah baik
warga negara. Kedua, seluruh warga negara berdiri sejajar di
atau damai, kerukunan hidup umat beragama artinya hidup
hadapan hukum umum yang diatur oleh pengadilan umum. Dan
dalam suasana damai, tidak bertengkar walau berbeda agama.
ketiga, mungkin yang paling penting, kebebasan pribadi warga
Kerukunan antar umat beragama dalam pandangan Islam
negara dirumuskan dan dilindungi oleh hukum umum, bukan
(seharusnya) merupakan suatu nilai yang terlembagakan dalam
oleh pernyataan-pernyataan konstitusi yang abstrak.
masyarakat Islam mengajarkan bahwa agama Tuhan adalah
universal karena Tuhan telah mengutus Rasul-Nya kepada
berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik
setiap umat manusia ( QS An-Nahl ( 16 ): 36 ).
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar
Selain itu, ajaran Islam juga mengajarkan pandangan
Negara Republik Tahun 1945.
tentang kesatuan kenabian (nubuwwah) dan umat yang percaya
Pentingnya sebuah RUU Kerukunan Umat Beragama
kepada Tuhan (QS Al-Anbiya’ ( 21 ) : 92). Ditegaskan juga
(KUB) di Indonesia, karena merupakan salah satu amanat UU
bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam
No.
adalah kelanjutan langsung agama - agama yang dibawa nabi -
(Propenas). Dalam RUU KUB didefinisikan KUB sebagai kondisi
nabi sebelumnya ( QS. Al-Syura ( 42 ) : 13). Oleh karena itu,
hubungan antar umat beragama yang ditandai oleh suasana
Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan baik
harmonis, serasi, damai akrab, saling menghormati, toleransi,
dengan para pemeluk agama lain, khususnya para penganut
dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, baik suasana
kitab suci ( Ahli Kitab ) ( QS Al-Ankabut ( 29) ; 46 ).
intern maupun antar umat beragama. Namun usulan untuk
25/
2000
tentang
program
pembangunan
nasional
Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
membuat RUU KUB hanya salah satu dari usulan program
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006,
PROPENAS dalam bidang pembangunan agama. Alasan lainnya
kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama
adalah untuk “menghimpun ulang dan mengsinkronisasikan
umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian saling
segala peraturan yang ada serta melengkapinya dengan butir-
mengormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran
butir pengalaman baru yang diperlukan”.
agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat,
Dengan berguru pada perjalanan sejarah bangsa di
diapresiasi upaya – upaya mewujudkannya. Hal ini dapat dilihat
negara ini maka banyak hal yang dapat diberi penguatan dan
pada sikap, dan komitmen sekretaris forum kerukunan umat
direvitalisasi dalam konteks kerukunan umat beragama (KUB) di
beragama kota Bekasi, menjelaskan tiga poin kesepakatan
Indonesia. Sebenarnya hal KUB ini sudah lama dipikirkan oleh
yakni: pertama, melaksanakan ajaran agama dengan baik,
Pemerintah maupun para ulama dan tokoh lintas Agama.
kedua, setiap persoalan yang terjadi di masyarakat akan
Sebagai misal, sejak tahun 1980, oleh Pemerintah telah diambil
diselesaikan musyawarah mufakat, dan ketiga, berkewajiban
langkah meningkatkan forum komunikasi antar sesama umat
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
beragama dan antara umat beragama dengan Pemerintah. Menurut Bahrudin Lopa
27
28
Sadikum Lie
29
mengatakan dalam waktu dekat sebuah
langkah yang diambil itu
deklarasi kerukunan antar umat akan disepakati dan disahkan
menciptakan adanya 3 kerukunan, yakni: Pertama, kerukunan
untuk menjadi pedoman kerjasama dalam kerukunan antar umat
umat beragama (persatuan kedalam masing-masing gabungan
beragama, yang didukung oleh beberapa gereja, seperti
umat beragama), Kedua, kerukunan antar umat beragama
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Setempat (PGIS),
tertentu, dan umat beragama yang lain,
Persekutuan
Ketiga, kerukunan
Gereja-Gereja
dan
antara umat beragama, pada tingkat lokal (daerah) menarik 28
Republika, 24/ 3/ 2011
27
Lopa, Bahruddin, 1997, Strategi Penegakan HAM dalam kaitannya dengan Pluralisme Agama ( Tinjauan Praktis ), Dalam Buku Ham dan Pluralisme Agama, Surabaya, PKSK., hlm 126. 29
Ibid.
Lembaga-Lembaga
Injil
Indonesia (PGLII), Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI), dan Forum Komunikasi Kristen (FKK).
Secara substansial, pidato SBY tersebut, terutama hidup rukun, tidaklah mudah diombang-ambingkan oleh hasutan yang
Bertepatan dengan momentum peringatan maulid Nabi
dapat merusakkan kehidupan bersama. Hidup rukun dan damai
Muhammad SAW di pelataran Monas Jakarta (15/ 02/ 11), dalam
merupakan
pidatonya
(SBY),
bersama, lebih-lebih bangsa Indonesia yang bersifat majemuk/
mengajak Bangsa Indonesia untuk bersikap tegar, hidup rukun,
pluralitas. Upaya menjaga kerukunan merupakan bagian dari
30
tekad dan komitmen hidup bersama sebagai bangsa. Untuk itu
Berkaitan dengan Maulid Nabi, Presiden memaparkan bahwa
semua persoalan mendasar perlu dipelihara dan dikawal oleh
Nabi Muhammad SAW memberi contoh dengan melakukan
semua elemen bangsa, terutama Pemerintah. Dengan segala
perubahan secara bertahap dan bermartabat. Tentunya ajakan
kewenangannya, pemerintah menutup semua kesenjangan
dan seruan SBY sangat relevan, karena tak terlepaskan dari
sosial, dan menegakkan hukum dan menciptakan iklim, tertib,
situasi kekinian bangsa Indonesia. Kasus kekerasan di Cikeusik
damai, dan nyaman, bagi seluruh rakyat secara lebih kondusif,
Banten, dengan Temanggung Jawa Tengah, serta tempat-
efektif dan nyata.
Presiden
Susilo
Bambang
Yudhoyono
dan bersatu dalam menghadapi tantangan dan cobaan.
sebuah
keniscayaan
dalam
mengelola
hidup
tempat lain, bermuatan anarkisme yang berbalut agama dan
Selain dimensi yang terpapar di atas, dalam konteks
HAM, menggambarkan pudarnya sikap rukun, damai, dan setia
menata KUB secara adil, perlunya jaminan perlakuan yang
kawan di kalangan sesama anak bangsa.
sama, termasuk jaminan kebebasan melakukan ibadah bagi masing-masing golongan umat beragama, perlu juga senantiasa
30
Kompas, 16/ 02/ 11
dijaga pembangunan rumah-rumah ibadah diatur sebaik-baiknya.
Dan menurut anatomi politik, hal itu tidak bisa dihindarkan.
Sisi
semakin
Kerusuhan yang bersifat agama itu sendiri tidak bisa terjadi, bila
diperkokoh demi persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut
tidak didahulukan dalam kepincangan ekonomi dan kesenjangan
Daoed Yoesoef – mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
sosial. Dengan demikian, akan permasalahan kehidupan umat
di era ORBA, bahwa pengertian persatuan dan kesatuan bangsa
beragama, adalah (1) kesenjangan sosial, dan (2) selalu ada
mengandung maksud, persatuan adalah menerima perbedaan
usaha sebuah agama mencari umat ( memperbesar kuantitas ).
ini
dengan
penting
penuh
diperhatikan
toleransi
agar
KUB,
sedangkan
dapat
kesatuan
adalah
31
menegakkan kesamaan di antara yang mirip .
Untuk itu dalam upaya dan solusi mencegah keonaran dan kerusuhan yang berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan
Lazimnya kita di Indonesia ini, kegemaran menciptakan
Antargolongan). Pemikiran bernas seorang KH. Hasyim Muzadi,
gagasan/ wadah untuk memelihara persatuan, tetapi yang sulit
Sekjen ICMI ( International Conference of Islamic Scholars ) dan
adalah bagaimana mengefektifkan wadah tersebut, agar dapat
mantan Ketua Umum PBNU menarik ditelaah, dikatakannya
dihindari
tidak
Keseimbangan antara keyakinan dan toleransi menjadi sangat
bertanggungjawab. Ini penting diperhatikan dan dicermati
penting dalam menjaga kerukunan kehidupan beragama dan
bersama, karena memang menurut statistik politik, yang paling
beribadah. Toleransi tanpa iman akan membuat orang menjadi
cepat menimbulkan kerusuhan adalah alasan agama dan alasan
fundamental, keras dan kasar. Konflik antar umat beragama tak
sosial ekonomi. Bahkan di Eropa pernah digabungkan keduanya.
hanya disebabkan masalah agama. Faktor geopolitik, ideologi,
untuk
31
disusupi
Kompas, 4/ 08/ 11/
oleh
oknum
yang
32
Kompas, 16/ 02/ 11
32
“
BAB III KONFLIK UMAT BERAGAMA DI BEBERAPA DAERAH
sosial, dan ekonomi, juga menentukan. Dengan demikian, kondisi kebangsaan dan kebhinekaan yang rapuh dan terancam pernah dapat dicegah sedini mungkin dengan segenap sumber daya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga sendi – sendi Negara hukum demokratis konstitusional dalam wadah NKRI tetap kokoh sepanjang masa, segala zaman, dan tetap abadi, dalam nuansa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat secara adil dan beradab.
A. Konflik Umat Beragama 1. Kerusuhan di Beberapa Daerah Kerusuhan di Makassar, tahun 1987, dipicu oleh insiden seorang warga keturunan Tionghoa tidak waras membunuh seorang anak yang pulang dari masjid mengaji seusai magrib. Pada tahun yang sama di Banjarmasin pun terjadi hal yang serupa. Kerusuhan yang lain adalah kerukunan Ambon dan Poso yang cukup mengganggu situasi kerukunan
bangsa
Indonesia
sebab
melibatkan
dua
komunitas penganut agama berberda, Islam dan Kristen. Kerusuhan-kerusuhan di nusantara pun bermuculan, seperti di Kupang (tahun 1998), dan Mataram (tahun 2000); kerusuhan bernuansa etikpun muncul, seperti antara Suku
Madura dangan Suku Dayak di Sambas (tahun 1996-1999)
bersifat positif dalam hal membantu mewujudkan rasa
dan Sampit (2001); bahkan kerusuhan bernusansa politik,
persatuan dan kesadaran akan hidup bermasyarakat.
seperti GAM di Aceh, Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua.
2. Kerusuhan di Cikesik
Kerusuhan-kerusuhan tersebut di atas menampakkan
Peristiwa amuk massa di Cikeusik, Pandeglang Banten
bahwa kondisi kerukunan yang dibangun selama ini kurang
terjadi menewaskan tiga orang jamaah Ahmadiyah Ratusan
efektif. Pola pembinaan kerukunan hidup umat beragama
orang mengamuk, merusak dan memporak-porandakan
yang top down, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru
tempat ibadah. Beberapa kendaraan roda empat dan roda
tidak atau kurang mencapai kedalaman kesadaran umat
dua dibakar.
beragama yang mampu menumbuhkan sikap lapang dada menerima adanya berbedaan, ”setuju dalam perbedaan”
Polri mengungkapkan kronologi persitiwa di Cikeusik, Pandeglang, Banten itu.
33
Kejadian tersebut bermula dari
Secara sosiologis, konflik merupakan aspek dinamis
kegiatan rutin jemaah Ahmadiyah yang dilakukan di kediaman
dari interaksi sosial. Konflik merupakan suaru gejala yang
salah satu jemaahnya Suparman. Jemaah Ahmadiyah di
wajar terjadi dalam setiap masyarakat yang senantiasa
Cikeusik, Pandeglang, Banten ini, rutin menyelenggarakan
menglalami perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Konflik tidak selamanya bersifat negatif melainkan juga dapat
33
http://nasional.inilah.com/read/detail/1215272/kronologipenyerangan-ahmdiyah-versi-polisi
kegitan agama di kediaman Suparman. Kegiatan yang
Penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah pun tak bisa
dilakukan pada Minggu tanggal 6 Pebruari 2011, sebelumnya
dihindari, satu mobil dibakar kelompok penentang, tiga orang
pihak Kepolisian telah mengimbau untuk tidak dilaksanakan.
dinyatakan tewas, dan enam orang lainnya luka berat.
Imbauan polisi ini menurut Boy, tidak diindahkan
Saat terjadinya bentrokan berdarah ini, pihak Polres
Ahmadiyah dan acara tetap dilaksanakan di kediaman
Pandenglang telah lakukan langkah-lngkah antisipasi, dan
Suparman pada Minggu (6/2/2011), pukul 10.00 WIB. Maka
berada di lokasi saat bentrokan terjadi.
Polri pun melakukan antisipasi terjadinya bentrokan massa. Kepolisian Sektor Cikeusik telah mengkoordinir anggotanya untuk mengamankan kegiatan jemaah Ahmadiyah.
3. Kerusuhan Poso Kronologis kejadian kerusuhan massa di kota poso
Meski telah melakukan antisipasi dan mempersiapkan
pada tanggal 25 desember 1998. menurut forum komunikasi
kekuatan di tingkat kepolisian sektor, bentrokan massa ini
antar umat beragama kabupaten poso koordinator kepala
tidak dapat dibendung. Kerusuhan terjadi saat jemaah
kantor departemen agama kabupaten poso, dikeluarkan di
Ahmadiyah melakukan kegiatannya, Minggu pagi.
Poso pada tanggal 1 april 1999
34
Kekuatan anggota polisi di tingkat kepolisian sektor tidak memadai untuk melerai bentrokan massa di Cikeusik. 34
http://tragediposo.busythumbs.com/entry_id/544642/action/vie wentry/ Selasa 7 Sept 2011
Pada hari jumat tanggal 25 Desember 1998 pkl. 02.00
di isukan telah melontarkan kata-kata “Umat Islam kalau buka
Wita : Terjadi penganiayaan di mesjid Darusalam Kel. Sayo
puasa pake RW saja “ Imam masjid di Sajo telah dibacok
terhadap Korban yang bernama Ridwan Ramboni, umur 23
didalam masjid hingga di Opname I Rumah Sakit.
tahun,
agana
Islam,
suku
Bugis
palopo,
pekerjaan
Pkl.14.30 Wita. Sekelompok pemuda/remaja Islam
mahasisiwa, alamat Kel. Sayo, yang dilakukan oleh Roy
Masjid Ke Kayamanya berjumlah 50 orang mengendarai truk
Runtu Bisalemba, umur 18 tahun, agama Kristen protestan,
turun di muka RSU Poso ,menengok Korban Lk.LUKMAN
suku pamona, pekerjaan, tidak ada, alamat jl. Tabatoki –
RAMBONI, selanjutnya berjalan menuju took LIMA dijalan
sayo. Akibat penganiayaan korban mengalami luka potong
Samratulangi melakukan pelemparan took tersebut dengan
dibagian bahu kanan dan siku kanan,selanjutnya dirawat di
batu dan kayu.
RSU Poso.
Pkl.14.45
Wita
.Sasaran
pengrusakan
diarahkan
Pkl. 02.30 . Timbul reaksi dari pemuda/ pemuda
kerumah tempat tinggal penduduk milik tersangka (ROY
Remaja mesjid terhadap kasus yang dimaksud dan beredar
BISALEMBA) dijalan Yos Sudarso Kel. Kasintuwu dan
–isu
sbb.
beberapa rumah keluarga tersangka di jalan Tabatoki
terpengaruh
Kel.Sayo. Massa merusak bangunan dan isi perabot rumah
isu -
Pelaku
penganiayaan
(Roy
Bisalemba)
minuman keras, sehabis minum di toko lima di jalan Samratulangi. - Anak kandung pemilik toko lima (Akok) WNI keturunan cina
tangga dengan batu,kayu, dan senjata tajam. Pkl.
15.15
Wita.
Sekelompok
pemuda
/remaja
berjumlah sekitar 300 orang merusak penginapan dan
diskotik
DOLIDI
NDAWA
diJln.P.Nias
Kel.Kayamanya
,menggunakan batu dan kayu.
Pkl. 20.20 Wita. Sebagian massa yang terbendung pasukan PHH kembali menuju kompleks pertokoan dan
Pkl. 18.45. Wita .Massa berjumlah 300 orang merusak
tempat-tempat hiburan yang biasanya dijadikan tempat
tempat Billyard dijalan P.Sumatra Poso. Selanjutnya massa
menjual miras dan membawa prostitusi, selanjutnya massa
dari ummat Islam kel.Kayamanya bergabung dengan massa
melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan batu
kelurahan Moenko berjumlah sekitar 1000 orang melakukan
dan merusak dengan pentungan kayu, pentungan besi dan
pengrusakan
senjata tajam /parang:
losmen/diskotik
LASTI
dijalan
P.Seram
Kel.Gebang Rejo,hingga bangunan rumah dan diskotik serta isi rumah dan beberapa ratus
botol minuman keras
dihancurkan.
dijembatan
pecah. 2) Toko Hero diJln.P.Irian dilempar hingga kaca toko pecah.
Pkl. 19.00 Wita. Pasukan PAM PHH memblokade massa
1) Toserba intisari lantai II dilempar hingga etalas toko
penyembrangan
kuala
Poso
yang
3) Pabrik Minuman Keras merek SAR di Kel.Kayamanya dilempar mengenai atap Seng.
bermaksud untuk bergabung dengan massa remaja Islam
4) Toko Asia diJln.P.Irian dilempar hingga kaca toko pecah.
Masjid kel. Bone Sompe dan Kel.Lawanga . Terjadi sedikit
5) Hotel Kartika dirusak dan kasur busa hotel dibakar diJalan
ketegangan antara
aparat dengan massa
yang
tetap
memaksakan kehendaknya menembus barisan PHH, namun massa dapat dikendalikan .
Raya.
6) Hotel Anugrah Inn di rusak meliputi kaca dan isi perabotan
Risma dari Arah kelurahan Lawanga , Bonemsompe dan
Hotel diruang Resepsionis dan ruang penerima tamu
Sayo masing-masing bergerak mencari miras yang ada
hotel.
diToko dan Gudang.Kemudian semua miras dikumpul pada
7) Penginapan WatiLembah di jln.P.Batam dilempar hingga kaca bangunan tempat/hotel pecah.
Wita miras yang terkumpul dari berbagai jenis sejumlah 15
8) Rumah makan Arisa diJln.P.Batam Kel. Moenko dibakar dan seluruh minuman keras dikeluarkan dan dipecahkan diJalan Raya dan sebagaian lagi dibakar. Sedangkan
massa
berjumlah
tempat parkir lapangn MAROSO, sampai pada pukul 15.30
500
truk yang diperkirakan puluhan ribu botol yang besar maupun kecil. 16.00 bupati bersama Kapolda Sul-teng Muspida
orang
dari
Tingkat II Poso bersama tokoh Agama dan masyarakat
masyarakat Kel.Bonesompe dan Lawanga juga melakukan
menyaksikan pemberantasan miras dengan menggunakan
pengrusakan Hotel NELCON CYTY HOTEL dan Toko TIGA
alat berat sten wals maka lembah got lapangan Maroso
DARAH. Pkl. 23.00 Wita. Massa membubarkan diri, situasi
mengalirlah cairan miras laksana bah air hujan dengan bau
dapat terkendalikan.
yang menusuk hidung sementara umat Islam sedang
Sabtu, 26 Desember 1998.
berpuasa.
Pkl. 07.00 Wita. Massa dan Risma dari arah Gerbang
terkumpul lalu dimusnakan. Kemudian sore itu juga Kapolda
Rejo, Kayamanya, Moenko bergerak mencari Toko dan Gudang yang diduga ada Miras . Demikian -bleep- massa dan
Demikianlah
Sul-teng kempali kepalu.
selanjutnya
miras
senentiasa
17.00 Massa dari arah lawangga Bonesompe dan
musyawarah tersebut diputuskan bahwa semuanya sepakat
Gebangrejo bergerak menuju kel. Untuk menuntaskan miras
dan menyatakan perdamaian. Keadaan itu di sosialisasikan
yang ada di Toko lima yang diduga masih ada sekitar ribuan
dan dinyatakan aman. Namun suara massa sudah ribut dan
botol yang terdapat diruang bawah tanah. Pada waktu massa
hiruk pikuk karena sudah terjadi bentrok tawuran.
ingin mengambil miras tersebut maka toko Lima telah
20.00 Toko agama ulama dan pendeta serta toko
dibendung oleh massa pemuda Kristen dan masyarakatnya.
pemuda Islam dan Kristen dipimpin oleh Muspida Tingkat II
Tidak diizinkan untuk diganggu termaksuk mengamankan kel.
Poso
Lombogu dari. Demikianlah keadaan berlangsung sampai
mengendalikan massa yang sudah terjadi bentrok tawuran,
malam hari kerusuhan demi kerusuhan terjadi.
dalam keadaan hujan batu tersebut massa tidak bisa
19.00 Massa dan Risma kembali berjalan ditambah lagi
bergerak
diterobos
terpaksa
menuju
pasukan
tempat
PPH
kerusuhan
Brimob
dan
untuk
Polisi
massa dari desa Tokorondo Kec. Poso Pesisir sehingga
melepaskan tembakan peluru hampa dan peluru karet
masssa besar ini terpaksa berhadapan dengan pasukan PPH
kemudian massa kembali lalu tokoh memberi nasehat dan
dijembatan besar sungai Poso di tengah kota dengan massa
berdoa bersama kemudian bubar, namun dilain pihak massa
yang diduga dipimpin Herman Parimo + 20 truk.
masih terjadi tauran diarah kelurahan Lawanga dengan
19.30 Rapat dan musyawarah Tokoh Agama Kristen dan Islam serta tokoh pemudanya yang dipimpin oleh bupati bersama Muspida dan ketua DPR Tingkat II Poso. Dalam
Lombogia masih terjadi tauran sporadis sampai pagi hari. Minggu, 27 desember 1998
08.00 bupati bersama muspida dan tokoh agama dan
rumah-rumah dan toko-toko disekitar Jl. P. Kalimantan dan
tokoh pemuda dan tokoh masyarakat begerak menuju pasar
Sumatra sehingga masyarakat gebangrejo kaget karena
sentral untuk mensosialisasikan kesepakan damai dan
sudah damai dan aman mengapa masih ada kerusuhan
dinyatakan aman.demikianlah tiem bergerak dari pasar
dengan serangan tiba-tiba sementara masyarakat sudah
kemasing-masing kelurahan sampai tuntas kelurahan dan
tenang istirahat setelah sholat tarawih.
dinyatakan aman dan damai
22.30 Pasukan PPH mengundurkan pasukan massa
18.30 malam hari sesudah buka puasa bupati bergerak bersama
tiemnya
menuju
desa
Tagolu
Herman Parimo dan diundurkan dari arah pasar sentral.
untuk
Kantor Polres hingga jembatan sampai dibundaran ujung
mensosialisasikan perdamaian dengan massa yang dipimpin
utara jembatan poso. Massa Gebangrejo yang minus
oleh Herman parimo (tokoh GPST semasa perang dengan
mengadakan perlawanan hanya puluhan orang hingga pagi
PERMESTA). Massa tersebut diperkirakan dari 12 desa dari
hari
kecamatan Pamona utara dan lage + 40 truk, namun herman
Senin, 26 Desember 1998
ternyata acuh karena sementara Bupati berpidato herman
05 45 Massa yang dipimpin oleh Herman Parimo yang
meninggalkan tempat sehingga bupati bersama tim pulang
berkumpul disekitar perempatan terminal Tentena (Lombagia)
kekota Poso.
sampai desa Tagolu Kec. Lage bergerak menyatu kekota
22.00 Pasukan herman parimo bergerak menuju kota
Poso dan mulai menyerang ke kelurahan lawangga kampong
Poso dan melakukan demonstrasi kekuatan sambil melempar
arah serta melempari dengan batu. Demikian -bleep-
kelurahan Bonosompe telebih lagi kelurahan Gebangrejo
batu. Tombak, parang, senapan angin dan lain-lain termasuk
massa tersebut yang berjumlah + 5000 personil karena di
bom Molotov (rakitan dengan mengunakan botol) dari kedua
kelurahan
tokoh
bela pihak dan massa muslim bergerak dari arah gebangrejo,
masyarakat Islam Yahya Magun diundang oleh Tokoh
kayamanya, moengko,lawangga, dan bonosompe + 1000
Masyarakat Lombogia untuk menenangkan keadaan namun
personil melawan 5000 personil massa Kristen yang dipimpin
Tokoh tersebut pada waktu tiba hanya mendapat serangan
oleh Herman Parimo. Demikanlah bentrokan terjadi tanpa
dan hampir kena bacok parang lalu menghindar dari
seorang pun aparat keamanan yang mampu mengendalikan
kerusuhan tak bisa terelakan.
bentrokan berlangsung pada pukul 06.00 pagi sampai dengan
06.00
Lawanga
Massa
sudah
herman
mulai
tejadi
Parimo
maka
yang
seluruhnya
jam 12 siang dan massa kristiani yang dipimpin Herman
beragama kristiani + 5000 personil itu mulai menyerang
Parimo mengundurkan diri serta lari kearah gunung bukit
melempar dan membakar rumah penduduk Islam Jl. P.
pancaran TVRI yang lainnya menyerah minta ampun dan
Kalimantan kemudian massa Islam datang satu demi satu
minta perlindungan dari massa umat Islam mereka pun
mengadakan perlawanan dari anak-anak sampai orang tua
semuanya dilindungi dan diamankan dalam ruang gereja
pria dan wanita dan komando jihad fi sabilillah mulai
tanpa ada ganguan sedikitpun.
dikumandangkan dikumandangkan dengan pekik Allahu
12.00 Massa Islam bersama Risma menguasai kota
akbar. Oleh tokoh masyarakat Islam yang punya karismatik
secara keseluruhan. Kemudian massa dari desa Tokorondo
maka terjadilah bentrokan dengan menggunakan lemparan
kecamatan Poso pesisir, parigi dan ampana seluruhnya + 500
orang personil datang membantu mengamankan kota karma
Sinode, Bupati KDH Tingkat II dan muspida serta tokoh-tokoh
diperkirakan
Agama dan masyarakat di kota poso bersama kelompok yang
menyerang
pasukan kembali
Herman
namun
parimo
pada
akan
sampai
datang
tanggal
29
menamakan diri Mujahid Fisabilillah melalui coordinator
Desember 1998 tidak ada penyerangan dan Herman Parimo
selaku juru bicara ,membicarakan keamanan Kota Poso
malah dikejar dan melarikan diri ke selawesi selatan daerah
setelah dikuasai oleh Anggota Mujahid Fisabilillah Umat Islam
palopo.
( disingkat Mujahid ) Kota Poso .karena aparat keamanan
15.30 Massa Islam mengamankan kota dan membuat
tidak
berfungsi
secara
maksimal
selama
kerusuhan
pos-pos jaga (posko) dimasing-masing kelurahan, lingkungan
berkecamuk.
RT, RW massa dari parigi jaga diposko ujung jembatan baru.
13.0
Massa Ampana menjaga diposko perempatan terminal
1) Keamanan kota Poso berangsur ditangani oleh aparat
tercapai kesepakatan bahwa :
tentena, massa Islam dalam kota menjaga masing-masing
keamanan,
lingkungan
masyarakat kota Poso dan mujahid.
dengan
dikoordinir
masing-masing
Risma
setempat Selasa , 29 desember 1998
yang
pelaksanaannya
secara
bersama
2) Menagani menurut hukum yang berlaku, oknum-oknum yang diduga sebagai provokator.
09.00 kunjungan gubernur KDH Tingkat I Sulawesi
16.00 Pertemuan Pemda Tingat I dengan semua Tokoh
Tengah memimpin rapat yang dihadiri MUSPIDA Tingkat I,
agama serta koordinatir coordinator mujahid fisabilillah,
Tokoh masyarakat,Tokoh Agama Tingkat I MUI, Pendeta
membahas keadaan yang porakporanda akibat kerusuhan.
Serta keberadaan Herman Parimo (oknum yang diduga salah
pembeli sudah berdatangan sehingga kegiatan sudah kembali
satu provokator). Upaya mengembalikan penduduk yang
seperti biasa.
mengungsi pemulihan kecamatan serta menormalkan kembali
09.00 Keadaan kota Poso sudah pulih dan netral.
fungsi pasar.
Jum’at 8 Januari 1999
17.00 Aparat keamanan bersama masyarakat kota
Pertemuan tokoh Agama. Ulama, pendeta dan tokoh
Poso dan mujahid. Dalam pengamanan kota Poso dengan
agama Islam, tokoh pemuda Kristen dihadapan bupati kepala
system ronda/ jaga malam.
daerah tingkat II Poso dan Muspida Tingkat II Poso serta Tim
Rabu, 30 Desmber 1998
Komnas
06.00 Para
membentuk
pesuru
yang mengunsi berdatangan
menyerahkan diri kepada petugas dan penduduk yang
HAM
pusat
Forum
menghasilkan
Komunikasi
kesepakatan
antar
umat
perlu
beragama
Kabupaten Poso.
mengawasi mulai berdatangan kembali dalam keadaan lemah
Selasa 12 Januari 1999
:
Terbentuk Forum Komunikasi Antar Umat Beragama
1) Ditampung dan dilayani (makan) diposko penampungan yang dipusatkan do GOR Poso. 2) Yang Luka-luka diawali dirumah sakit. 08.00 Pasar sentral sebagai pusat perekonimian masyarakat kota Poso mulai pulih kembali. Para penjual dan
Kabupaten Poso yang denganterbitnya Surat Keputusan BKDH Nomor 454.5/0207/ SOSIAL tentang pembentukan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB) di Kabupaten Dati II Poso.
Selasa, 26 Januari 1999 FKAUB Mengadakan Rapat
NS bersama temannya seorang pemuda Bugis lain bernama
dan menghasilkan: Tata kerja FKAUB, Program Kerja
T, melakukan pemalakan di Batu Merah terhadap pemuda
FKAUB, Pembentukan pos Komunikasi FKAUB.
Kristen J.L selama beberapa kali ketika J.L mengendari angkotnya dari jurusan Mardika – Batu Merah. Namun
4. Kerusuhan Di Maluku Peristiwa kerusuhan di Ambon (Maluku) 19 Januari 1999
35
permintaan kedua pemuda Bugis tersebut tidak dilayaninya, karena J.L belum mempunyai uang, mengingat belum ada
diawali dengan terjadinya perkelahian antara salah
penumpang yang dapat diangkutnya, karena hari itu hari raya
seorang pemuda Kristen asal Ambon yang bernama J.L, yang
Idul Fitri. Permintaan dengan desakan yang sama dilakukan
sehari-hari bekerja sebagai sopir angkot dengan seorang
oleh pemuda NS hingga kali yang ketiga saat pemuda Ambon
pemuda Islam asal Bugis, NS, penganggur yang sering
J.L berada di terminal Batu Merah, malah pemuda Bugis NS
mabuk-mabukan dan sering melakukan pemalakan (istilah
tidak segan-segan mengeluarkan badiknya untuk menikam
Ambon "patah" ) khususnya terhadap setiap sopir angkot
pemuda Ambon J.L. Untunglah J.L sempat menangkisnya
yang melewati jalur Pasar Mardika – Batu Merah. Saat itu,
dengan mendorong pintu mobilnya. Merasa dirinya terancam,
masih dalam hari raya Idul Fitri (hari kedua), pemuda Bugis
pemuda J.L langsung pulang ke rumahnya mengambil parang (golok) dan kembali ke terminal Batu Merah. Disana ia masih
35
http://www.fica.org/hr/ambon/idKronologisKerusuhanAmbonS ept1999.html
menemukan pemuda Bugis NS bersama temannya T. Ia kemudian memburunya, dan NS kemudian berlari masuk ke
kompleks pasar Desa Batu Merah. NS kemudian ditahan oleh
pemuda islam, yang mengakibatkan saling lempar batu di
warga
apa
tengah kota. Tembakan senjata api dan sejumlah ledakan
permaslahannya, maka ia (NS) menjawab bahwa, "ia akan
terdengar sepanjang siang dan sore hari. Kata para saksi
dibunuh oleh orang Kristen". Jawabannya ini kemudian yang
mata, sejumlah kantor perwakilan PBB dibakar. Sebagian
memicu kerusuhan Ambon, dengan munculnya warga Muslim
besar korban tewas disebabkan tembakan senjata api, tapi
dimana-mana untuk menyerang warga Kristen dan sebaliknya
kantor berita Associated Press melaporkan, dua orang laki-
juga warga Kristen yang muncul untuk mempertahankan diri.
laki tewas karena dibacok pedang. Lebih dari 9,000 orang
Batu
Merah,
dan
ketika
ia
ditanya
Kerusuhan Antar-Agama di Maluku pada tanggal 25 April 2004, menewaskan sedikitnya 10 Orang.
36
Kerusuhan
antar-agama pecah lagi di Maluku, menewaskan sedikitnya
tewas di Maluku antara tahun 1991 dan 2001 ketika terjadi bentrokan antara kelompok Islam dan Kristen. 37
Menurut M. Karni Diharjo
bahwa Sumber-Sumber
10 orang dan melukai 40 lainnya. Aksi kekerasan dimulai hari
Konflik di Maluku Utara, Pertama:
Perseteruan antara
minggu di kota Ambon, dimana anggota kelompok kristen
Ternate dan Tidore. Kesultanan di Maluku Utara semula
mengadakan pawai keliling kota untuk memperingati usaha
terdiri dari 4 kesultanan besar yang bersaudara, yaitu :
mereka mendirikan negara republik Maluku selatan tahun
Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Di samping itu tercatat
1950. Pawai itu kemudian bentrok dengan sekelompok 37 36
http://www.voanews.com/indonesian/news/a-32-a2004-04-25-3-1-85321822.html
http://mantrikarno.wordpress.com/2008/06/25/sumbersumber-konflik-di-maluku-utara-1999-2004/
pula kesultanan Moti dan Makian, yang konon menjadi cikal
mereka. Tetapi akhirnya menjadi alat yang sangat ampuh
bakal kesultanan Jailolo dan Baca. Melihat awal keempat
untuk meruntuhkan kedigdayaan keempat kesultanan tadi. Di
kerajaan yang semula berkedudukan di pulau-pulau Ternate,
antara keempat kesultanan ini hanya dua kesultanan yang
Tidore, Moti, dan Makian, keempat kesultanan yang berbasis
menunjukkan eksistensi yang cukup kuat, yaitu : kesultanan
kekuatan
terdapat
Ternate dan Tidore. Posisi dan keberhasilan kesultanan
kesultanan Moro dan Loloda yang berbasis pada pertanian.
Ternate untuk menjadi yang paling kuat, tidak terlepas dari
Keberadaan dan persaingan keempat kesultanan itu (Ternate,
keberhasilan sultan Ternate dalam mendekati pemerintah
Tidore, Jailolo, dan Bacan) bersamaan dengan kedatangan
kolonial Belanda, di samping latar belakang kesejarahannya
keempat
berniat
yang paling kuat. Sementara itu Tidore sempat dipimpin oleh
menancapkan kekuasaannya di bumi Maluku dan sekitarnya.
Sultan Nuku, pemimpin rakyat yang kemudian dinobatkan
Keempat bangsa itu adalah : Portugis, Spanyol, Belanda, dan
sebagai Sultan Tidore. Setelah Nuku menguasai Seram dan
Inggris. Dalam sejarahnya yang panjang sejak abad 15,
Bacan, pada pertengahan April 1797 Nuku berkerjasama
pertemenan dan perseteruan antara keempat kesultanan dan
dengan armada Inggris mulai mengepung Tidore. Pada waktu
empat bangsa barat itu merupakan kisah yang menarik.
itu Sultan Tidore Kamaludin telah melarikan diri ke Ternate
Pertukaran mitra dan perubahan musuh bukan hal yang
untuk meminta bentuan Belanda. Anehnya rakyat dan
jarang terjadi. Hal ini sesaat telah menimbulkan kebigunggan
pembesar Tidore tidak ada yang memberikan perlawanan
bagi keempat bangsa barat yang berhubungan dengan
membela Sultan Kamaludin, bahkan mengangkat Nuku
kelautan.
negara
Sementara
atau
bangsa
di
Halmahera
barat
yang
menjadi Sultan Tidore. Sepeninggal Inggris Ternate yang
dan bangkitnya kembali kesultanan Bacan dan Jailolo. Dua
tetap bermitra dengan Belanda harus berhadapan dengan
kesultanan yang namanya nyaris tak terdengar dibalik hingar-
Tidore yang ingin tetap merdeka. Sayang perjuangan Tidore
bingar perseteruan antara kesultanan Ternate dan Tidore. Hal
ini terpaksa melemah sesudah wafatnya Nuku. Sebagai mitra
ini dapat di lihat ketika adanya usulan pembentukan Propinsi
Belanda, kesultanan Ternate menjadi satu-satunya kekuatan
Maluku Utara, Sultan Ternate ternyata telah bergabung
yang menonjol di Maluku. Kesultanan Ternate juga mendapat
dengan Golkar untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur di
berbagai kemudahan dan prioritas pembangunan, khususnya
propinsi baru tersebut. Namun niat Mudafar Syah tersebut
untuk kawasan pulau Ternate sendiri. Di masa sesudah
kandas ternyata calon yang kemudian di usung Golkar adalah
kemerdekaan
Kesultanan
adalah Abdul Gafur. Kegagalan Sultan Ternate tersebut untuk
setingkat
mendapatkan posisi calon gurbenur dari partai Golkar
Kabupaten dan kota Ternate sebagai kota kecamatan (hingga
membuat beliau beralih partai ke Partai Persatuan Demokrasi
tahun
eksistensi
Kebangsaan untuk mendapat kursi di legeslatif. Keberhasilan
Kesultanan Ternate. Di awal konflik, kesultanan yang eksis
Sultan Ternate dalam menduduki kursi anggota DPR-RI
tinggalah kesultanan Ternate. Ternyata konflik di kawasan ini
ternyata diiringi juga oleh keberhasilan sang permaisuri
telah mengubah perimbangan kekuasaan di Maluku Utara.
menduduki anggota DPD. Hal ini memicu kebangkitan
Kondisi ini juga seakan membangunkan kesultanan Tidore
kesultanan Tidore yang ditandai dengan keberhasilan Sultan
yang sempat tidur pulas sesudah kejayaannya di abad 16-17,
Tidore sebagai anggota DPD. Kemunculan Sultan Tidore
Teranate.
terjadi
Posisi
1982)
kemunduran
Maluku
merupakan
Utara
posisi
yang
kemunduran
hanya
bagi
ternyata juga ikut memicu kedua kesultanan besar lainnya
Halmahera Utara, dengan batas wilayah bagian selatan
yaitu kesultanan Bacan dan Jailolo. Hal ini dapat dilihat
pemeluk agama Kristen terbesar berada di kecamatan Kao,
dengan kemunculan Sultan Bacan menjadi Bupati Halmahera
hal ini menyebabkan Kecamatan Kao tempat yang strategis
Selatan 2003-2008. Sedangkan Sultan Jailolo pada akhirnya
dalam penyebaran misionaris ke Halmahera Selatan. Ketiga, Perebutan Sumber Daya Alam. Salah satu
mendapatkan jatah kursi di DPRD Halmahera Barat. Kedua, Ketegangan Masalah Agama. Banyak pihak
kekayan alam di Maluku Utara adalah pertambangan seperti
yang memperkirakan bahwa kebijakan migrasi masyarakat
emas dan nikel. Aktivitas pertambangan emas banyak
Makian ke Kao adalah dalam rangka mengimbangi atau
dilakukan di wilayah sekitar perbatasan antara Kabupaten
sebagai
yang
Halmahera Utara dengan Halmahera Barat, dan Kecamatan
Halmahera,
Malifut. Salah satu perusahaan tambang yang melakukan
sedangkan isu gunung berapi hanyalah isu saja. Hal ini
eksplorasi pertambangan adalah PT Nusa Halmahera Mineral
berdasarkan
(NHM). Perusahaan ini mengeksploitasi emas di daerah
reaksi
tampaknya
atas
semakin
alasan
misi
zending
meluas
bahwa
di
semua
(Kristenisasi) wilayah
penduduk
makian
memeluk agama Islam. Alasan yang lain adalah mengapa
Gosowong sejak tahun 1997.
yang di pilih Kecamatan Kao yang letaknya sangat jauh dari
ternyata NHM ini dianggap merugikan masyarakat sekitarnya,
Pulau Makian karena masih banyak lahan di Halmahera
karena terjadinya konflik yang melibatkan 250 tenaga kerja
Tengah dan beberapa pulau lain yang masih bisa ditempati.
beragama Islam dan Kristen di pertambangan PT. NHM di
Sebagian
Gosowong, Kecamatan Kao diberhentikan sejak Oktober
besar
pemeluk
agama
Kristen
menempati
Seiring berjalannya waktu,
1999. Hal ini terlihat bahwa PT NHM tidak mau mengambil
Kerukunan hidup umat beragama adalah terbinanya
resiko terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari konflik
keseimbangan antara hak dan kewajiban dari setiap umat
kedua belah pihak tersebut. PT NHM mengambil langkah
beragama. Keseimbangan antara hak dan kewajiban itu adalah
untuk menganti pekerja-pekerja lokal dengan para pekerja di
usaha yang sungguh-sungguh dari setiap penganut agama untuk
luar daerah, seperti : Ternate, Manado, Makasar dan Jawa.
mengamalkan seluruh ajaran agamanya. Pada saat yang sama, pengamalan ajaran agamanya tidak pula bersinggungan dengan
B. Keragaman Agama Keragaman
kepentingan orang lain yang juga memiliki hak dan kewajiban agama
ternyata
menimbulkan
dilema
tersendiri. Di satu sisi, memberikan kontribusi positif untuk
untuk mengamalkan ajaran agamanya. Tidak ada satu agamapun di muka bumi ini yang
pembangunan bangsa. Namun di sisi lain keragaman agama
mengajarkan
dapat juga berpotensi menjadi sumber konflik di kemudian hari.
permusuhan. Ajaran normatif kitab suci selalu mendendangkan
Konflik bisa saja terjadi. Penyebab konflik terkadang disebabkan
kedamaian dan ketenteraman antar sesama umat beragama.
adanya truth claim (klaim kebenaran). Namun yang paling
Kendati demikian, tidak tertutup kemungkinan, penafsiran atau
banyak terjadi, konflik lebih dipicu oleh unsur-unsur yang tak
pemahaman pemeluk agama dapat menjadi pemicu terjadinya
berkaitan
Konflik
disharmonisasi antar pemeluk umat beragama. Seperti yang
sesungguhnya dipicu oleh persoalan ekonomi, sosial dan politik,
telah disebut di muka, truth claim dan doktrin keselamatan
yang selanjutnya di blow up menjadi konflik (ajaran) agama.
agama, kerap menjadi faktor munculnya disharmonisasi.
dengan
ajaran
agama
sama
sekali.
umatnya
untuk
melakukan
kekerasan
dan
dan
memperkuat kerjasama dalam bidang mu’amalah (habl min al-
mempertahankan kerukunan umat beragama, peran pemuka
nas). Disebabkan wilayah teologi adalah hal yang tak mungkin
agama menjadi sangat penting. Pertemuan tokoh-tokoh lintas
didialogkan, setiap pemeluk agama absah untuk meyakini jalan
agama untuk berdiskusi, bermusyawarah, bahkan dalam tingkat
(syari’ah) yang dipilihnya adalah yang paling benar. Pemeluk
tertentu berdebat adalah wahana yang cukup positif untuk
agama harus yakin, kebenaran ajaran agamanya atau jalan
membangun kebersamaan dan saling memahami . Di satu sisi,
Tuhannya tidak disebabkan karena jalan orang lain salah.
Dalam
tingginya
upaya
intensitas
membangun,
pertemuan
menjaga
tokoh-tokoh
lintas
agama
Wilayah yang paling mungkin dicari titik temunya adalah
memberikan pengaruh positif . Namun di sisi lain, dialog yang
mu’amalah.
dikembangkan ternyata hanya menyentuh kalangan elit agama.
mempertemukan ummatnya dalam ranah mu’amalat. Bisa dalam
Di dalamnya tidak saja terbangun simpati tetapi juga empati.
bentuk olahraga, tampilan budaya, seni dan kegiatan yang
Sayangnya, apa yang terjadi pada level atas ternyata tidak
memiliki nilai humanisnya. Menjadi lebih baik apa bila pertemuan
menetes ke bawah. Pendek kata, dikalangan akar rumput tidak
itu tidak menghadapkan kelompok agama tertentu dengan
terbangun saling memahami ajaran masing-masing agama.
penganut lainnya. Akan tetapi sedapat mungkin, dibaurkan
Tetap saja masing-masing pemeluk bertahan pada keyakinannya
sehingga semuanya menjadi lebur.
sendiri dan menganggap ajaran orang lain salah. Aspek membangun
yang
perlu
kerukunan
mendapatkan
umat
beragama
perhatian adalah
Menjadi
tugas
pemeluk
agama
untuk
Satu hal yang bagi saya tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk
adalah kerukunan itu adalah harga mati bagi negara Republik
dengan
Indonesia. Untuk itu, kerukunan harus terus dipertahankan
kendatipun kejadian belakangan ini, kerusuhan dan amuk massa
akan tetapi tanggung jawab seluruh komponen bangsa Indonesia
atas nama agama membuat banyak pihak pesimis. Bahkan ada
tanpa kecuali. Dan karena itu kesadaran terhadap prinsip egaliter
yang mengatakan, kita berpotensi menjadi negara gagal karena
di kalangan masyarakat perlu lebih dikembangkan. Kedua,
tidak berhasil mengawal pluralitas. Sekali lagi, amuk massa yang
masyarakat kita hendaknya dapat hidup rukun sekalipun mereka
terjadi di Indonesia beberapa saat yang lalu tak boleh
menganut agama dengan ajaran teologi yang berbeda karena
menyurutkan langkah kita.
dengan rukunnya masyarakat memberi peluang yang lebih besar
Satu hal yang perlu diwaspadai, persoalan kerukunan
bagi mereka untuk mengamalkan ajaran agamanya secara
umat beragama tidak selalu kasat mata. Tidak selamanya
paripurna. Tetapi sebaliknya manakala mereka hidup dalam
tampak jelas dipermukaan. Terkadang masalah kerukunan ini
suasana penuh kecurigaan maka semakin kecil peluang mereka
ibarat api dalam sekam. Kerukunan menyimpan sisi-sisi yang
melaksanakan
bersifat laten dan potensial. Ia bisa mencuat kepermukaan dan
masyarakat hendaknya dapat disadarkan bahwa perbedaan itu
meledak, membakar apa yang ada disekitarnya sehingga sulit
tidak sama dengan permusuhan. Keempat, umat beragama
untuk dipadamkan. Dengan demikian, dibutuhkan kea`rifan untuk
hendaknya menyadari bahwa kebenaran praktis yang dimiliki
mengelola kerukuan umat beragama ini.
setiap agama selalu memiliki misi universal dan tentunya
perintah
agamanya
secara
baik.
Ketiga,
Dalam kontek inilah, ada beberapa hal yang perlu
berdimensi kemanusiaan (inklusif). Oleh karena itu, eksistensi
diperhatikan: Pertama, kelangsungan kehidupan bangsa ini tidak
sebuah agama pada dasarnya ditentukan bukan oleh kekuatan
hanya terpikulkan kepada penganut satu agama tertentu saja,
politik-birokrasi
akan
tetapi
didasarkan
pada
sejauhmana
kontribusinya kepada nilai-nilai universal kemanusiaan. Semakin
Sejalan dengan itu, pola pembinaan kerukunan umat
besar sumbangan kemanusiaan yang diberikan suatu agama,
beragama perlu pula mengambil bentuk lain. Pendekatan lain
maka dengan sendirinya semakin besar peluang memberi corak
yang apiratif dengan menggali potensi sosial budaya masyarakat
bagi perkembangan kemanusiaan di masa depan.
- yang dapat menggatikan pola lama yang top down - perlu
Berangkat dari paradigam di atas, jelaslah bahwa
dipertimbangkan. Lebih dari itu kebijakan-kebijakan pemerintah
kerukunan umat beragama pada dasarnya bukanlah kebutuhan
dalam upaya meningkatkan pembinaan kerukunann hidup umat
pemerintah atau segelintir pemuka agama saja. Kerukunan umat
beragama perlu berdasarkan pada penggalian situasi sosial
beragama menjadi kebutuhan seluruh masyarakat agar ia dapar
budaya masyarakat. Kondisi kehidupan sosial keberagamaan
memperoleh
Upaya
masyarakat perlu digali terus menerus dalam rangka merancang
membangun dan mempertahankan kerukunan umat beragama
suatu program kebijakan pembangunan keagamaan khususnya
merupakan tugas kita semua sebagai anak bangsa. Lebih dari
kebijakan yang bekaitan dengaan kerukunan hidup umat
itu, ikhtiar mulia ini sejatinya tidak boleh berhenti walau besok
beragama.
kehidupan
yang
lebih
bermakna.
dunia akan kiamat. Wallahu a’lam.
Aktivitas
keagamaan
intern
agama
berjalan
cukup
Saat ini, kesadaran kebersatuan mulai tumbuh. Konflik-
kondusif. Kasus konflik berupa pelecehan terhadab kitab suci
kinflik multidimensi yang pernah menimpah bangsa Idonesia
Alquran tanpaknya tidak merubah kondisi kehidupan beragama
berangsur menuju pemulihan. Kegaitan-kegiatan sosiai, agama,
di Alor. Setiap penganut agama dari berbagai jenis agama
politik telah berjalan sedia kala.
melaksakan kegiatan keagamaan, baik berupa peribadatan,
pembanguan rumah ibadah, penyiaran agama dan perayaan hari
pengajar. Di bidang perekonomian kerjasama hubungan antara
besar keagamaan dilaksanakan dengan perasaan aman dan
majikan
bebas. Tidak pernah seorangpun yang menyatakan rasa
penempatan orang-orang yang berbeda agama pada jabatan-
ketidakmanannya
jabatan tententu.
keagamaan.
dalam
Demikian
pula
melakukan sebaliknya
kegiatan-krgiatan tak
seorang
pun
dan
buruh,
sendangkan
dibidang
politk,
ialah
Peran pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan hidup
penganut agama yang menyatakan rasa ketergangguannya atas
umat
beragama
cukup
pelaksanaan kegaitan keagamaan yang dilakukan oleh penganut
dirancang dalan suatu program kerja dengan berbagai bentuk
agama tertentu. Bahkan terdapat kerjasama yang baik antar
kegaitannya. Selain itu, pemeritah Kabupaten Alor saat ini
berbagai penganuu agama pada hal pembangunan rumah
membentuk
ibadah. Bila suatu rumah ibada akan dibangun maka penganut
memprogramkan kegaitan-kegiatan yang berkanan dengan
agama g lain pun ikut andil menyumbangkan saran material dan
kerukunan umat beragama, yaitu Lembaga Komunikasi Tokoh
dana.
Agama (LKTA). Lembaga ini sengaja dibuat untuk lebih
suatu
aktif.
organisasi
Keterlibatan
yang
tersebut
berugas
telah
untuk
Interaksi sosial antar penganut agama pun kooperatif, baik
memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kerawanan
di bidang sosial budaya, ekonomi dan pemerintahan. Di bidang
hubungan antar umat beragama. Jadi fokus kegiatan LKTA
pendidikan kerjasama itu berwujud pada suatu lembaga
adalah secara khusus berkaitan dengan kerukunan hidup umat
pendidikan baik negeri maupun swasta memberikan kesempatan
beragama. LKTA bergerak pada aspek-aspek yang krusial dalam
kepada penganut agama lain untuk diangkat sebagai tenaga
kaitan hubungan antar umat beragama itu, misalnya berkaitan
dengan
kasus-kasus
kerukunan
yang
muncul.
Setelah
tidak berdampak pada pelemahan keyakinan keagamaan suatu
terbentuknya LKTA ini maka program kerukunan umat beragama
penganut agama sehingga peralihan agama sangat mudah
yang dulunya ditangani oleh pemerintah, diserahkan kepada
walau
LKTA. LKTA-lah yang menyusun program-program kerukunan itu
Kekuatan dukungan masyarakat terhadap pranata budaya lokal
lalu Pemda Alor hanya menfasilitasi berupa sarana dan dana.
efektif
hanya
untuk
dengan
mengantar
alasan
masyarakat
kepada
bangunan
Keterusikan kondisi kerukunan terkadang ditimbulkan oleh
masyarakat
multikultural.
Karena
kebijakan-kebijakan pemerintah/jawatan tertentu. Karena itu,
pembinaan
kerukunan
umat
pemerintah diharapkan lebih aspiratif dalam menetapkan suatu
direncanakan/diselenggarakan
kebijakan. Pengambilan kebijakan yang dampaknya bersentuhan
dengan kegiatan-kegiatan yang bernapaskan pranata budaya
langsung dengan masyarakat atau komunitas tertentu, apatah
lokal.
lagi komunitas agama yang sangat sensitif karena menyangkut
itu
perkawinan.
kegiatan-kegiatan
beragama
dengan
hendaknya
mengkombinasikan
Beberapa faktor yang dapat menghambat kerukunan umat beragama
masyarakat.
Masyarakat Indonesia bukan saja heterogen dari segi agama
Kondisi pluritas dalam kehidupan masyarakat tidak cukup untuk
akan tatapi juga suku, dan status sosial. Masyarakat Indonesia
dapat
membangun
masyarakat
multikultural.
Akan
adalah
antara
lain:
38
keyakinan keagamaan, hendaknya melibatkan berbagai segmen
Pluralitas
Masyarakat.
tetapi 38
kesadaran masyarakat terhadap pluralitas pun dibutuhkan. Masyarakat multikltural yang dibangun hendaknya kemudian
http://bz69elzam.blogspot.com/2009/07/faktorpendukung-dan-penghabat.html.
disamping terdiri dari berbagai jenis agama yaitu Kristen
ada kasus yang konflik antar keluarga disebabkan oleh peralihan
Protestn, Islam, Katolik dan Budha juga terdiri dari berbagai
agama. Namun gejolak semacam ketidakrelaan beberapa
suku. Keadaan pluralitas ini membuka kemungkinan munculnya
keluarga dari orang yang beralih agama ada. Beberapa orang
pembetukan komunitas-komunitas yang mendukung terjadikan
keluarga yang telah mendatanginya dan menanyakan hal itu.
konflik komunal. Bila terdapat seseorang yang tidak bertanggung
Akan tetapi Abdul Wahid memberikan penjelasan bahwa
jawab yang akan merusak keutuhan persaudaraan yang telah
keyakinan agama itu merupakan hak inidividu. Ini dalam UUD
terbina sejak dahulu ini, maka dapat saja dimasuki melalui cela
Dasar
pluralitas ini. Karena itu kondisi pluralitas masayarakat Indonesia
memperlihatkan aturan tersebut kepada mereka. Selain itu ia
itu perlu diikuti dengan peningkatan dan pembinaan pemahaman
pula mengurusi surat pengesahan kepenganutan suatu agama di
yang pluralis terus menerus, seperti yang selama ini telah terbina
Pengadilan Negeri dengan melampirkan pernyataan peralihan
dan terbangun di masyarakat.
agama dari bersangkutan. Lampiran keputusan dan pernyataan
194
dan
peraturan-peraturan
lainnya.
Jadi
ia
Kasus peralihan agama yang sering terjadi di kabupaten
itu di sampaikan kepada Kantor Catatan Sipil, Pemda dan Kantor
Alor adalah peralihan agama dari agama Kristern Potestan dan
Dep. Agama Alor. Gejolak-gejolak semacam di atas dapat saja
Katolik ke Agama Islam. Menurut Abdul Wahid Ketua Yayasan Al
sewaktu-waktu terangkat menjadi kasus konflik laten. Yang pada
Ikhlas, sebuah yayasan yang membina dan memberikan
akhirnya dapat dimanifestasikan melalui konflik nyata.
memebrikan pelayanan sosial dan kelegalitasan peralihan agama ke Islam, menyatakan bahwa, memang selama ini belum
Menurut Arbi Sanit
39
BAB IV ASPEK KERUKUMAN UMAT BERAGAMA
bahwa untuk saat ini SKB dua
menteri masih perlu disempurnakan dengan menambah aspek sosiologis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
A. Aspek Sosial Budaya
SKB Dua Menteri terkesan birokratis dan multitafsir sehingga
Tiap
golongan
beragama
dapat
mencurahkan
terkesan mempersulit pendirian sebuah rumah ibadah. Pada sisi
perhatiannya terhadap pembinaan dan peningkatan kualitas
lain, SKB tersebut juga mengabaikan kondisi riil kemasyarakatan
warga
yang memiliki kekhasan tersendiri seperti wilayah Bekasi.
antarumat beragama akan terjaga jika aturan-aturan tersebut di
Sejumlah kalangan, parpol, LSM, dan pengamat mendesak DPR
atas dipatuhi. Dalam kenyataannya, aturan-aturan ini sering tidak
untuk menyusun UU Kerukunan Umat Beragama terkait dengan
dipatuhi.
kasus tindak kekerasan terhadap dua jemaat HKBP di Bekasi, Jawa Barat baru-baru ini.
golongannya
masing-masing
sekaligus
Kemajemukan masyarakat dalam merupakan sumber kerawanan sosial
kerukunan
hal agama dapat apabila
pembinaan
kehidupan beragama tidak tertata dengan baik. Masalah agama merupakan
masalah
yang
bersifat
sensitif
yang
sering
memunculkan konflik dan permusuhan antargolongan pemeluk agama. Manusia ditakdirkan Allah Sebagai makhluk social yang 39
http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=4052
membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama
manusia. Sebagai makhluk social, manusia memerlukan kerja
Kerukunan dalam Islam diberi istilah "tasamuh" atau
sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,
toleransi. Sehingga yang di maksud dengan toleransi ialah
baik kebutuhan material maupun spiritual.
kerukunan sosial kemasyarakatan, bukan dalam bidang aqidah
Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama
Islamiyah (keimanan), karena aqidah telah digariskan secara
dan tolong menolong (ta’awun) dengan sesama manusia dalam
jelas dan tegas di dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Dalam bidang
hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat
aqidah atau keimanan seorang muslim hendaknya meyakini
Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras,
bahwa Islam adalah satu-satunya agama dan keyakinan yang
bangsa, dan agama. Dengan kerjasama dan tolong menolong
dianutnya sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Surat Al
tersebut diharapkan manusia bisa hidup rukun dan damai
Kafirun (109) ayat 1-6 sebagai berikut: Artinya: "Katakanlah, " Hai orang-orang kafir!". Aku tida
dengan sesamanya. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan
menyembah apa yang kamu sembah. Dan tiada (pula) kamu
makna “baik” dan “damai”. Intinya, hidup bersama dalam
menyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku bukan
masyarakat dengan “kesatuan hati” dan “bersepakat” untuk tidak
penyembah apa yang biasa kamu sembah Dan kamu bukanlah
menciptakan
penyembah Tuhan yang aku sembah. Bagimu agamamu dan
perselisihan
dan
pertengkaran
(Depdikbud,
1985:850) Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia.
bagiku agamaku". Sikap inkritisme dalam agama yang menganggap bahwa semua agama adalah benar hal ini tidak sesuai dan tidak relevan
dengan keimanan seseorang muslim dan tidak relevan dengan
relevan untuk dilaksanakan guna menyatukan umat manusia
pemikiran yang logis, meskipun dalam pergaulan sosial dan
dalam suatu kesatuan kkebenaran dan keadilan.
kemasyarakatan Islam sangat menekankan prinsip toleransi atau
Dominasi salah satu etnis atau negara merupakan
kerukunan antar umat beragama. Apabila terjadi perbedaan
pengingkaran terhadap makna Islam, sebab ia hanya setia pada
pendapat antara anggota masyarakat (muslim) tidak perlu
nilai kebenaran dan keadilan yang bersifat universal.
menimbulkan perpecahan umat, tetapi hendaklah kembali kepada Al Qur'an dan Al Hadits.
Universalisme Islam dapat dibuktikan anatara lain dari segi agama
dan
sosiologi.
Dari
segi
agama,
ajaran
Islam
Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW., kerukunan
menunjukkan universalisme dengan doktrin monoteisme dan
sosial kemasyarakatan telah ditampakkan pada masyarakat
prinsip kesatuan alamnya. Selain itu tiap manusia, tanpa
Madinah. Pada saat itu rasul dan kaum muslim hidup
perbedaan diminta untuk bersama-sama menerima satu dogma
berdampingan dengan masyarakat Madinah yang berbeda
yang sederhana dan dengan itu ia termasuk ke dalam suatu
agama (Yahudi danNasrani). Konflik yang terjadi kemudian
masyarakat yang homogin hanya dengan tindakan yang sangat
disebabkan adanya penghianatan dari orang bukan Islam
mudah, yakni membaca syahadat. Jika ia tidak ingin masuk
(Yahudi) yang melakukan persekongkolan untuk menghancurkan
Islam, tidak ada paksaan dan dalam bidang sosial ia tetap
umat Islam.
diterima dan menikmati segala macam hak kecuali yang
Demikian pula pada tataran yang lebih luas, yaitu kehidupan antar bangsa, nilai-nilai ajaran Islam menjadi sangat
merugikan umat Islam.
Ditinjau
dari
segi
sosiologi,
universalisme
Islam
Hubungan antara muslim dengan penganut agama lain
ditampakkan bahwa wahyu ditujukan kepada semua manusia
tidak dilarang oleh syariat Islam, kecuali bekerja sama dalam
agar mereka menganut agama Islam, dan dalam tingkat yang
persoalan aqidah dan ibadah. Kedua persoalan tersebut
lain ditujukan kepada umat Islam secara khususu untuk
merupakan hak intern umat Islam yang tidak boleh dicampuri
menunjukan peraturan-peraturan yang harus mereka ikuti.
pihak lain, tetapi aspek sosial kemasyarakatan dapat bersatu
Karena itu maka pembentukan masyarakat yang terpisah
dalam kerja sama yang baik.
merupakan suatu akibat wajar dari ajaran Al Qur’an tanpa mengurangi universalisme Islam.
Kerja sama antar umat bergama merupakan bagian dari hubungan sosial anatar manusia yang tidak dilarang dalam
Melihat Universalisme Islam di atas tampak bahwa esensi
ajaran Islam. Hubungan dan kerja sama ydalam bidang-bidang
ajaran Islam terletak pada penghargaan kepada kemanusiaan
ekonomi, politik, maupun budaya tidak
secara universal yang berpihak kepada kebenaran, kebaikan,
dianjurkan sepanjang berada dalam ruang lingkup kebaikan.
dan
keadilan
dengan
mengedepankan
dilarang, bahkan
peredamaian,
Para sejarawan tentang Islam menyebutkan bahwa
menghindari pertentangan dan perselisian, baik ke dalam intern
pengalaman Madinah (tajrubah al madinah) merupakan kondisi
umat Islam maupun ke luar. Dengan demikian tampak bahwa
dan peristiwa historis yang paling ideal dalam Islam sepanjang
nilai-nilai ajaran Islam menjadi dasar bagi hubungan antar umat
sejarah. Muhammad Arkoun, pemikir posmodernis dari Aljazair,
manusia secara universal dengan tidak mengenal suku, bangsa
berpendapat bahwa pengalaman Madinah (tajrubah al madinah)
dan agama.
tak mungkin bisa ditiru oleh generasi mana pun sesudah Nabi
Muhammad saw. Dalam bidang politik, Robert N. Bellah
Paradigma
toleransi
antar
umat
beragama
guna
menyimpulkan bahwa tajrubah al madinah meru pakan prototype
terciptanya kerukunan umat beragama perspektif Piagam
system demokrasi modern dalam Islam.
Madinah pada intinya adalah seperti berikut:
Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal itu Rasulullah saw telah meletakkan batu-batu dasar sebagai landasan
1. Semua umat Islam, meskipun terdiri dari banyak suku merupakan satu komunitas (ummatan wahidah).
kehidupan umat beragama dalam negara yang plural dan
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan
majemuk, baik suku maupun agama dengan memasukkan
antara komunitas Islam dan komunitAs lain didasarkan atas
secara khusus dalam Piagam Madinah sebuah pasal spesifiik
prinsip-prinsi:
tentang toleransi. Secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 25:
a. Bertentangga yang baik
“Bagi kaum Yahudi (termasuk pemeluk agama lain selain
b. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
Yahudi) bebas memeluk agama mereka, dan bagi orang Islam
c. Membela mereka yang teraniaya
bebas pula memeluk agama mereke. Kebebasan ini berlaku
d. Saling menasehati
pada pengikut-pengikut atau sekutu-sekutu mereka dan diri
e. Menghormati kebebasan beragama.
mereka sendiri” (lil yahudi dinuhum, wa lil muslimina dinuhum, mawaalihim wa anfusuhum).
Lima prinsip tersebut mengisyaratkan: 1) Persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama; dan 2) pemupukan semangat
persahabatan
dan
saling
berkonsultasi
dalam
menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam
memaksa orang menerima Islam (Yunus:99) dan bahwa tiada
menghadapi musuh bersama.
larangan bagi umat Islam untuk berbuat baik, berlaku adil dan
Lahirnya Piagam Madinah oleh beberapa ahli tentang Islam,
seperti
dikatakan
oleh
sejarawan
Barat,
saling tolong menolong dengan orang-orang bukan Islam yang
Wiliam
tidak memerangi umat Islam karena agama dan tidak mengusir
Montgomery Watt sebagai loncatan sejarah (historical jum) yang
meraka dari kampung halaman atau negeri mereka (al
luar biasa dalam perjanjian multilateral. Selain sifatnya yang
Mumtahanah: 8 – 9), bahwa Islam mengakui pluratas agama
inklusif, Piagam Madinah berhasil mengakhiri kesalahpahaman
bukan pluralitame agama (al Kafirun: 1- 6). Kalau sebab turunnya (asbab al nuzul) ayat dala surat al
antara pemeluk agama selain Islam dengan jaminan keamanan yang dilindungi konstitusi Negara. Semangat persamaan dan persaudaraan tanpa melihat
Kafirun dikaji secara seksama, ayat ini merupakan penolakan Nabi
Muhammad
saw
secara
diplomatis
dan
etis
atas
suku dan agama dalam Piagam Madinah itu tidak lepas dari
propaganda agama lain. Ketika Nabi Muhammad saw ditawari
bimbingan wahyu Allah SWT, di mana Rasulullah saw tidak akan
untuk saling tukar agama, Nabi saw menangapinya dengan arif
perkata sesuatu dari kehendak nafsunya kecuali merupan wahyu
dan bijaksana, “bagimu agamamu, bagiku agamaku”. Tidak
Allah SWT. Piagam Madinah senafas dengan inti ajaran
konfrontatif, apalagi destruktif sehingga orang yang mengajaknya
paradigman kehidupan umat beragama yang termaktub dalam al
pun malah segan.
Qur’an al Karim, yakni tidak ada paksaan untuk menganut suatu
Toleransi Nabi Muhammad saw yang demikian tinggi ini
agama (al Baqarah: 256), larangan kepada Rasulullah saw untuk
menjiwai atas pelbagai tindakan dan kebijakan lainnya, termasuk
ketika perang. Pernah suatu ketika, Nabi Muhammad saw
agama dan politik muncul sebagai masalah, hanya pada bangsa-
mengutus
bangsa yang memiliki heterogenitas di bidang agama. Hal ini
Usamah
Ibn
Zaid
untuk
memimpin
ekspedisi
peperangan. Sebelum Usamah berangkat Nabi saw berpesan
didasarkan
agar pasukan kavaleri dan infanteri yang dipimpinnya tidak
merupakan kondisi kesetabilan politik. Sebab bila kepercayaan
melakukan
tidak
yang berlawanan bicara mengenai nilai-nilai tertinggi (ultimate
membunuh anak-anak, ibu-ibu, serta tidak merusak rumah
value) dan masuk ke arena politik, maka pertikaian akan mulai
ibadah umat agama lain, baik gereja, sinagong maupun kuil.
dan semakin jauh dari kompromi.
perusakan
terhadap
tumbuh-tumbuhan,
pada
postulat
bahwa
homogenitas
agama
Katika tajrubah al madinah menjadi pola dasar dalam
Pluralitas bangsa kita telah disadari benar-benar oleh para
membina kerukunan umat beragama di Indonesia, di mana
pendiri Negara Republik Indonesia betapa pentinya menetapkan
penduduk negeri ini terbesar di dunia, mayoritas beragama
pendirian tentang hubungan antara agama, umat beragama dan
Islam, sangat heterogen dan majemuk, terdiri dari beberapa
negara. Bahwa negara yang hendak dibentuk adalah bukan
suku, etnis, golongan dan agama, disamping menjadi unsur
negara agama dan bukan anti agama, tetapi negara kita adalah
kekayaan
kehidupan
Negara yang nitral terhadap agama-agama dan menganggap
nasional, juga akan menjadi ancaman dan potensi konflik yang
pentingg keterlibatan agama-agama dalam meraih kemerdekaan
berdampak sangat luas.
dan mengisi kemerdekaan. Seluruh pemeluk agama yang ada di
rohaniah
yang
dapat
memperkokoh
Dalam “Analisis dan Interpretasi Sosiologis dari Agama” (Ronald Robertson, ed.) misalnya, mengatakan bahwa hubungan
Indonesia
terlibat
dalam
merebut
kemerdekaan
secara
proporsional tentu dalam mengisi kemerdekaan pun semuanya
mengingat demografi penduduk dunia akan terus berubah. Hal
berhak berdasarkan profesionalisme dan proporsional.
itu menjadi bertambah penting dalam konteks masyarakat yang
Lima sila Pancasila dapat kita pandang sebagai rumusan
majemuk (Kompas, 27/8/1996). Perubahan demografi adalah
terintegrasi antara jiwa religiositas yang dikandung agama-
niscaya, karena dia adalah alam yang akan berubah, cepat atau
agama dengan wawasan kebangsaan. Misalnya pada sila
lambat. Namun pendapat ini perlu dirumuskan: Perhatian serius
pertama: “Ketuhanan Yang Maha Esa, memastikan bahwa
itu bagaimana? Apakah dibentuk forum, lembaga atau apalah
bangsa kita adalah umat beragama bukan sekuler, dan Negara
namanya.
kita juga bukan negara berdasarkan agama, tetapi masayarakat
Dalam beberapa tahap dan kesempatan masyarakat
beragama dapat menafsirkannya sila pertama itu sesuai dengan
Indonesia yang sejak semula bercirikan majemuk banyak kita
keyakinannya masing-masing. Negara kita menempatkan diri
temukan upaya masyarakat yang mencoba untuk membina
sebagai fasilitator terhadap umat beragama dan sebagai
kerunan
pemersatu.
kehidupan sosial budaya seperti “Pela” di Maluku, “Mapalus” di
antar
masayarakat.
Lahirnya
lembaga-lembaga
Meskipun Indonesia kaya secara filosofis dan peraturan
Sulawesi Utara, “Rumah Bentang” di Kalimantan Tengah dan
tentang bagaimana membangun kerukunan umat beragama, kita
“Marga” di Tapanuli, Sumatera Utara, merupakan bukti-bukti
perlu menyimak apa yang disampaikan oleh Profesor Dr.
kerukunan umat beragama dalam masyarakat.
Muhammad Nur Manuty bahwa interaksi antara masyarakat
Ke depan, guna memperkokoh kerukunan hidup antar
Islamdan non Islam perlu diberikan perhatian lebih serius,
umat beragama di Indonesia yang saat ini sedang diuji kiranya
perlu membangun dialog horizontal dan dialog Vertikal. Dialog
Sering terjadi dialog yang hanya bersifat semu, karena
Horizontal adalah interaksi antar manusia yang dilandasi dialog
tidak mengakui eksistensi dan sifat dasar manusia itu. Manurut
untuk mencapai saling pengertian, pengakuan akan eksistensi
Martin Buber,
manusia, dan pengakuan akan sifat dasar manusia yang
Kesamaannya terdapat pada proses dialektisnya yang selalu
indeterminis dan interdependen. Identitas indeterminis adalah
mendambakan kesempurnaan eksistensi. Ia senantia berproses
sikap dasar manusia yang menyebutkan bahwa posisi manusia
menuju pengakuan bahwa dirinya adalah eksistensi. Yang
berada pada kemanusiaannya. Artinya, posisi manusia yang
dimaksud eksistensi adalah ada manusia yang diliputi oleh rasa
bukan sebagai benda mekanik, melainkan sebagai manusia
kemanusiaan, rasa budaya, rasa progresif, dan sebagainya.
yang berkal budi, yang kreatif, yang berbudaya.
eksistensi
manusia pada
dasarnya
sama.
Dialog vertical berarti pemahaman dan pengkhayatan
Suatu sifat dalam dialog, di mana seseorang melihat
akan fungsi dan makna keagamaan secara mendalam bukan
lawan dialognya dengan hati lapang dan penuh pernghargaan
fanatisme buta dalam beragama karena kebodohannya. Dalam
(‘ain al ridla), bukan sebaliknya, melihat lawan dialognya sebagai
konteks kemasyarakatan kita, banyak yang mempertentangkan
musuh dan penuh kebencian (‘ain al sukhth). Sikap dasar moral
suatu agama dengan agama lain, bahkan antar sesama pemeluk
harus tetap dipertahankan dalam hubungan dialog horizontal.
agama tertentu. Namun serta merta para tokoh agama
Oleh karena itu tidak seharusnya manafikan eksistensi orang
mengingatkan betapa pentingnya penghayatan keagamaan dan
lain.
untuk memperluas cakrawala dialog vertical.
Unsur penting dalam dialog vertikal adalah mempedulikan materi keagamaan secara intern. Artinya, kita mesti terus berlajar
tersirat dalam ajaran agama demi memenuhi tuntutan perubahan zaman dan demografi.
mendalami secara objektif makna agama kita. Pada posisi
Berdasarkan domain qath’iy dan dzanny umat beragama
puncak sebenarnya adalah pengejewantahan diri kita untuk
perlu menyikapi umat beragama selain Islam dengan tegas
mengabdi kepada Tuhan. Pengabdian kepada Tuhan inilah yang
dalam
disebut dengan dialog vertical. Oleh karena itu, umat beragama
kebangsaan.
tidak layak mempertentangkan dan menghancurkan entitas
keyakinaan dan keagamaan antara umat beragama, agamamu
orang lain dengan mengatasnamakan agama.
adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Tegas artinya
kontek
umat
beragama
Tegas
artinya
dan
bijak
dalam
menyampaikan
kontek
perbedaan
Islam menggariskan ajarannya kepada domain qath’iy
harus mempertimbangkan asas kebangsaan, kemanusiaan, dan
(pasti) dan dzanny (tidak pasti). Dua domain inilah yang menjadi
persaudaraan sebangsa dan se tanah air dalam rangka mengisi
pijakan umat Islam dalam memahami agamanya. Domain qoth’iy
kemerdekaan.
adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa ditawar untuk ditakwil.
persaudaraan
Artinya, ruang ijtihad dan kreatifitas berpikir bagi umat muslim
persaudaraan
untuk mengambil makna tersirat telah ditutup. Sebaliknya
persaudaraan seiman (ukhuwah diniyah).Amin
domain dzanny, umat Islam diperintah untuk mengembangkan ijtihad dan kreatifitas berpikirnya guna menemukan makna
Semoga
kita
kemanusiaan kebangsaan
selalu
mampu
(ukhuwah (ukhuwah
menjaga
basyariyah),
wathaniyah)
dan
B. Aspek Hukum
Pasal
1. Kedudukan Peraturan Perundang-undangan
Peraturan
a. SKB
8
ayat
(1)
menentukan
Perundang-undangan
selain
bahwa
Jenis
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan Pasal 7 ayat (10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Undangan,
Mahkamah
menenukan
bahwa
Jenis
dan
hierarki
Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
Mahkamah
Konstitusi,
Badan
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3) Undang-Undang/Peraturan
Agung,
Pemerintah
Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah;
perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Pengganti
Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
5) Peraturan Presiden;
Dari kedua pasal tersebut, yakni Pasal 7 ayat (1)
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
dan Pasal 8 ayat (1) tidak terdapat istilah SKB (Surat
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Keputusan Bersama) dengan kata lain SKB tidak terdapat dalam
hirarki
peraturan
perundang-undangan.
Oleh
karena itu kedudukan SKB secara yuridis formal tidak
menetapkan
diakui
Indonesia (JAI) di Jawa Timur.
keberadaannya.
Hal
ini
diperkuat
dengan
penjelasan Pasal 8 Ayat (1) yang menentukan bahwa
larangan
Menindaklanjuti
aktivitas
Jemaat
Ahmadiyah
surat dari DPRD Jaa Timur
Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah
tersebut, Gubenur Jawa Timur mengeluarkan SK No:
peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan
188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan
Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur.
tertentu dalam pemerintahan. Oleh karena itu akan lebih
Menurut UUD 1945 pasal 28E disebutkan bahwa
bijaksana apabila pengaturan tidak dilakukan melalui SKB.
setiap
setiap
orang
bebas
memeluk
agama
dan
Cukup hanya Peraturan Menteri yang mengatur di
beribadat menurut agamanya. Selanjutnya, berdasarkan
bidangnya.
pasal 28J (1), penerapan kebebasan beragama yang diatur dalam pasal 28E tersebut, harus dilakukan dengan
b. SK Gubernur NO: 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di jawa timur DPRD Jawa Timur telah mengeluarkan surat
menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun
dengan
demikian
pembatasan
atas
kepada Gubernur Jawa Timur No: 300/2043/060/2011
kebebasan beragama tersebut tidak dapat dilakukan
tertanggal 23 Februari 2011 pada pokoknya meminta agar
dengan melawan hukum. Pasal 28J (2) menyebutkan bahwa pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan
dengan pembatasan yang ditetapkan dalam undang-
asasi manusia serta
undang. Artinya, konstitusi menentukan pembatasan atas
kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.
kebebasan beragama hanya dapat dilakukan dengan instrumen hukum berupa UNDANG-UNDANG.
kemerdekaan
lain,
UU No 39 Tahun 1999 pasal 74 menegaskan
boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar
menurut
yang diatur dalam Undang-undang ini.
masing-masing.
penduduk
orang
untuk
agamanya
tiap-tiap
dasar
bahwa tidak satu ketentuan pun dalam Undang-undang ini
UUD 45 pasal 29 menyebutkan bahwa negara menjamin
kebebasan
Jaminan
atas
kemerdekaan memeluk agama tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam hal apapun.
Undang-undang No: 1/PNPS/1965 mengatur perihal pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
Sejalan dengan UUD 45, UU 39 Tahun 1999
yang sepenuhnya berisi tentang hal-hal yang bersifat
tentang HAM pasal 73 menyebutkan bahwa hak azasi
pidana dan pemidanaan yang merupakan domain dari
manusia hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan
Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung.
undang-undang.
Oleh karenanya UU ini bukan domain kepala daerah, atau
Pembatasan
oleh
undang-undang
tersebut hanya dapat dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak
dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Timur. Berdasarkan UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pemeriintah
daerah
(provinsi
atau
Sejalan dengan UUD 45 dan UU No 39 Tahun
kab/kota)
1999, dalam Kovenan Sipol juga mengatur tentang
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
pembatasan hak berkeyakinan dan bergama hanya dapat
kewenangannya kecuali urusan pemerintah pusat, yakni
oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan
yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan,
untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau
keamanan, yustisi moneter dan fiskal nasional dan agama.
moral
UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
masyarakat,
atau
hak-hak
dan
kebebasan
mendasar orang lain.
Kovenan Sipol pasal 18 ayat 1 dan 2, jelas menyebutkan
Memperhatikan UUD 45, UU 39 Tahun 1999 dan
bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir,
Kovenan Sipol, pembatasan atas kebebasan beragama
berkeyakinan dan beragama. Hak tersebut mencakup
dan berkeyakinan hanya dapat dilakukan dengan 2 hal,
kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan
yakni: pertama, menggunakan instrumen undang-undang,
atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara
dan kedua, diperlukan untuk alasan keamanan, ketertiban,
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di
kesehatan,
tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama
kebebasan mendasar orang lain.
dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
moral
masyarakat
atau
hak-hak
dan
Kovenan Sipol pasal 4 sangat menegaskan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak yang
tidak dapat dikurangi atas dasar alasan apapun, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun.
2) Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Provensi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
Bahwa Peraturan Bersama Menteri Agama dan
3) Menumbuhkembangkan
keharmonisan,
saling
Menteri Dalam Negeri No: 9/8 Tahun 2006 tentang
pengertian, saling menghormati dan saling percaya di
Pedoman
antara umat beragama; dan
Pelaksanaan
Tugas
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan
Forum
Kerukunan
Beragama
dan
Rumah
Ibadat,
menyebutkan
Pendirian
bahwa
kewajiban
untuk
Umat
pasal
3
pemeliharaan
4) Membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
kerukunan umat beragama di wilayah provinsi adalah berada pada gubernur. Bahwa pada Pasal 5 menjelaskan lebih detail
Memperhatikan
pasal-pasal
dalam
Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No: 9/8 Tahun 2006 tersebut, tidak ada satupun ketentuan
tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh
yang
Gubernur, yakni meliputi:
pengurangan, menghalang-halangi atau melarang hak dan
1) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
kebebasan
termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Provinsi;
dapat
dijadikan
beragama.
landasan
Dalam
untuk
PerBer
ini,
melakukan
gubernur
diberikan kewajiban menjadi semacam fasilitator dan/atau
harmonisator
dan/atau
mediator
dialog
antar
umat
4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan
beragama agar tercipta suatu kerukunan.
dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan
Di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan
dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan
Menteri Dalam Negeri No: 9/8 Tahun 2006 tersebut juga
masyarakat.
memandatkan pembentukan Forum Kerukunan Umat
Memperhatikan keseluruhan substansi Peraturan
Beragama (FKUB) yang dibentuk oleh masyarakat dan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No:
difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun,
9/8
memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
kerukunan dan kesejahteraan.
Negeri No: 9/8 Tahun 2006 dalam sistem perundang-
Bahwa FKUB tersebut mempunyai tugas untuk:
2006,
serta
memperhatikan
kedudukan
undangan Republik Indonesia, PerBer tersebut hanya
1) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
bersifat mengatur (meregulasi) hal-hal yang berkaitan dengan
2) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; 3) Menyalurkan
Tahun
pelaksanaan
kebebasan
beragama
dan
berkeyakinan agar tercipta kerukunan umat beragama. PerBer ini tidak dapat diartikan dan dipergunakan untuk
aspirasi
ormas
keagamaan
dan
mengurangi kebebasan beragama dan berkeyakinan
masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan
warga negara, karena di dalam struktur perundang-
kebijakan gubernur; dan
undangan yang lebih tinggi telah mengakui bahwa
kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak
adalah hak yang fundamental yang tidak dapat dikurangi
fundamental yang sama sekali tidak boleh dan tidak dapat
dalam hal apapun. Pembatasan hanya dapat dilakukan
dikurangi dengan alasan apapun.
dalam hal-hal tertentu saja, dan harus menggunakan
SK Gubernur Jawa Timur No: 188 ini berisi tentang ketentuan-ketentuan
dan
Jawa Timur No: 188 ini jelas-jelas memiliki kedudukan
berkeyakinan suatu ajaran agama, dalam hal ini adalah
yang jauh lebih rendah dari undang-undang dalam struktur
larangan-larangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia
perundang-undangan di Indonesia, sehingga tidak dapat
(JAI) di Jawa Timur, sehingga secara langsung SK
digunakan
Gubernur Jawa Timur No: 188 ini telah mengurangi dan
implentasi kebabasan beragama dan berkeyakinan.
membatasi
kebebasan
kebebasan
beragama
beragama
isntrumen hukum berupa undang-undang. SK Gubernur
dan
berkeyakinan
penganut Ahmadiyah di Jawa Timur.
untuk
melakukan
Memperhatikan
bagian
pembatasan
konsideran
terhadap
dari
SK
Gubernur Jawa Timur No: 188, bahwa SK ini dikeluarkan
SK Gubernur Jawa Timur No: 188 ini mengacu pada
salah
satunya
adalah
dalam
rangka
memelihara
beberapa peraturan perundang-undangan, yakni UUD 45,
kerukunan antar umat beragama di Jawa Timur. Melihat
UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 11 tahun
konsideran ini dapat diduga bahwa SK ini dikeluarkan
2005 tentang Pengesahan Kovenan Sipil Politik. Bahwa di
dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum yang
dalam
dimandatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama
perundang-undangan
tersebut
sangat
tegas
mengatur bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan
dan
Menteri
Dalam
Negeri No:
9/8 Tahun 2006.
Sebagaimana
dijelaskan
Peraturan
penganut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), dimana
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No:
aktivitas-aktivitas yang dilarang tersebut sama sekali tidak
9/8 Tahun 2006 adalah ketentuan hukum yang bersifat
berkaitan atau mengganggu atau mengancam keamanan,
meregulasi kebebasan beragama dan berkeyakinan agar
ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-
tercipta
hak
kerukunan
di
umat
atas,
bahwa
beragama,
bukan
untuk
mengurangi apalagi melakukan pelarangan-pelarangan. Memperhatikan
pasal
demi
pasal
dalam
SK
Gubernur Jawa Timur No: 188 ini, SK ini justru berisi tentang
larangan-larangan
terhadap
sebuah
dan
kebebasan
mendasar
orang
lain.
Tidak
semestinya aktivitas penyebaran, pemasangan papan nama dan menggunakan atribut JAI dilarang, apalagi hanya menggunakan instrumen Surat Keputusan.
aliran
Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama
keagamaan, dalam hal ini Jamaah Ahmadiyah Indonesia
dan Menteri Dalam Negeri No: 9/8 Tahun 2006 dan UU No
(JAI), untuk melakukan hal-hal mana yang disebutkan
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
dalam SK tersebut, diantaranya: menyebarkan ajaran,
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
memasang papan nama, menggunakan atribut Ahmadiyah
Daerah,
dan seterusnya.
kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur Jawa Timur.
Aktivitas-aktivitas yang dilarang dalam SK Gubernur
SK
tersebut
jelas-jelas
telah
melebihi
SK Gubernur Jawa Timur No: 188 ini sama sekali
Jawa Timur No: 188 ini adalah terhadap aktivitas
tidak
menyinggung
peran
FKUB
dalam
upaya
eksternum atas kebebasan beragama dan berkeyakinan
menciptakan kerukunan umat beragama. Padahal di
dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur. Hal tersebut,
Dalam Negeri No: 9/8 Tahun 2006, FKUB merupakan
menunjukkan
forum yang strategis dalam upaya melahirkan kebijakan-
dilakukan oleh lembaga legislatif, dalam hal ini adalah
kebijakan yang dapat menciptakan kerukunan umat
DPRD Jawa Timur.
beragama.
juga
menunjukkan tiga hal: yakni: pertama, Gubernur Jawa
Jawa Timur No: 188 ini dapat dikualifikasi sebagai
Timur secara sengaja tidak melibatkan FKUB. Kedua,
Keputusan Tata Usaha Negara (KATUN), karena berisi
FKUB
Ketiga,
tentang:
Gubernur Jawa Timur dan FKUB tidak pernah melakukan
1)
upaya-upaya
2) Diikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
tidak
fasilitasi,
peran
kewenangan
Memperhatikan struktur dan substansi SK Gubernur
sekali
menyebutkan
pelampauan
FKUB,
sama
Tanpa
bahwa
bekerja/berfungsi.
harmonisasi
dan
mediasi
sebagaimana mandat dalam PerBer. Memperhatikan pula pada bagian konsideran huruf a, menyebutkan bahwa SK ini dikeluarkan setelah
Berupa penetapan tertulis;
Usaha Negara, dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Timur; 3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang
Gubernur Jawa Timur berdasarkan instruksi dari Ketua
berdasarkan
DPRD Jawa Timur yang menerbitkan surat tentang
yang berlaku;
Terciptanya Stabilitas Keamanan di Jawa Timur, yang memandang perlu menetapkan larangan aktivitas Jemaat
peraturan
perundang-undangan
4) Bersifat konkret, individual, dan final, yang
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
dan/atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada
atau badan hukum perdata.
waktu mengeluarkan
keputusan
telah
menggunakan
Dengan demikian SK Gubernur Jawa Timur No: 188
wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya
secara substansi melanggar ketentuan hukum, dalam hal
wewenang tersebut; dan/atau Badan atau Pejabat Tata
ini adalah UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999, UU No 11
Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak
Tahun 2005 dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan
mengeluarkan
Menteri Dalam Negeri No: 9/8 Tahun 2006.
semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu
SK
Gubernur
Jawa
Timur
No:
188
secara
prosedural melampaui kewenangan hukum yang dimiliki
keputusan
setelah
mempertimbangkan
seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.
Gubernur Jawa Timur, dalam hal ini UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
2. Kebijakan Strategis Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan
Kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh UUD
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
1945 terutama pasal 28E, 28I, dan 29. UU Nomor 39 Tahun
Negeri No: 9/8 Tahun 2006.
1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur adanya hak-
SK
Gubernur
Jawa
Timur
No:
188
secara
administrasi melanggar atau bertentangan bertentangan
hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan
Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
bahwa: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
masing
dalam
dan
untuk
beribadat
menurut
agamanya
dan
Pemeliharaan
Kerukunan
Umat
Beragama,
kepercayaannya itu; dan (2) Negara menjamin kemerdekaan
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan
setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk
Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan ini singkatnya disebut
beribadat menurut agamanya.
dengan PBM. Kebijakan ini memberikan pedoman kepada
Kebijakan penting yang telah diambil oleh Pemerintah
para kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat
dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama, yaitu
beragama. Adapun yang diatur dalam PBM ini bukan aspek
kebijakan tentang tugas kepala daerah dalam pemeliharaan
doktrin agama, tetapi lalu lintas para warga negara Indonesia
kerukunan umat beragama, dan kebijakan yang ditujukan
pemeluk suatu agama ketika berinteraksi dengan warga
kepada warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga
negara Indonesia lainnya yg memeluk agama berbeda.
masyarakat pada umumnya. Kebijakan itu bukan merupakan
PBM
ini
tidak
membatasi
kebebasan
beragama
intervensi terhadap keyakinan masyarakat, melainkan upaya
seseorang dan juga tidak membatasi seseorang untuk
untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
mendirikan
Kebijakan
tentang
tugas
kepala
daerah
dalam
pemeliharaan kerukunan umat beragama dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
rumah
ibadat.
Adanya
persyaratan
calon
pengguna 90 orang dewasa untuk pendirian sebuah rumah ibadat
semata-mata
untuk
mengadministrasikan
dan
mengetahui siapa saja yang hendak menggunakan suatu
Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan
rumah ibadat yang hendak dibangun.
Warga Masyarakat tanggal 9 Juni 2008.
Kebebasan itu diberikan secara luas sebagai bagian
SKB itu bukanlah bentuk
intervensi Pemerintah
dari upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama yang
terhadap keyakinan warga masyarakat, melainkan upaya
menjadi bagian penting dari kerukunan nasional, yang
Pemerintah untuk memelihara keamanan dan ketertiban
merupakan salah satu tugas dari daerah, termasuk kepala
masyarakat yang terganggu karena adanya pertentangan
daerah, untuk mewujudkannya sebagaimana ditegaskan
dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham
dalam Pasal 22 buti ‘a’ UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
keagamaan menyimpang. Bagi Pemerintah, masalah Jemaat
Pemerintahan Daerah.
Ahmadiyah
Indonesia
mempunyai
dua
sisi.
Pertama,
Terkait dengan pemulihan keamanan dan ketertiban
Ahmadiyah adalah penyebab lahirnya pertentangan dalam
masyarakat dalam kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI),
masyarakat yang berakibat terganggunya keamanan dan
Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama
ketertiban masyarakat. Sisi kedua, warga JAI adalah korban
Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri
tindakankekerasan sebagian masyarakat. Kedua sisi ini harus
Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-
ditangani Pemerintah.
033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008, tentang
Selain itu SKB juga memerintahkan aparat pusat dan
Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau
daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan SKB ini. Langkah pembinaan
ini dimaksudkan memberi kesempatan kepada penganut JAI
masyarakat itu sebagaimana mestinya. Kebebasan beragama
untuk memperbaiki perbuatannya yang menyimpang itu.
adalah hak yang pelaksanaannya harus diselaraskan dengan
Secara teknis yuridis, jika terjadi pelanggaran bagi SKB ini,
tanggung jawab untuk menegakkan kewajiban dasar manusia
baik dilakukan oleh warga JAI maupun masyarakat, maka
seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat hukum,
Konstitusi Negara Indonesia menjamin kehidupan 40
yang selanjutnya akan mengambil tindak lanjut. Apakah suatu
beragama bagi seluruh rakyatnya.
Dasar negara Pancasila
tuduhan suatu penodaan agama itu telah terjadi atau tidak,
memberikan jaminan kebebasan beragama dengan sila yang
akan dilakukan oleh hakim di Pengadilan dengan tentu saja
pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Di samping itu,
mendengarkan saksi ahli.
semboyan ”Bhinneka Tunggal Ika” memberikan peluang
Negara menjamin kebebasan beragama bagi para
leluasa bagi beragam agama yang ada untuk mengikuti dan
warganya, dan tidak mencampuri aspek-aspek doktrinal dari
melaksanakan ajaran agama di bawah satu kesatuan dasar
suatu ajaran agama. Negara juga melindungi seluruh
Pancasila dan UUD 1945.
warganya dan menegakkan keamanan dan ketertiban untuk
Menteri Agama RI tahun 1978-1984 menetapkan Tri
warganya. Setiap kali kebebasan itu sengaja atau tidak
Kerukunan Beragama, yaitu tiga prinsip dasar aturan yang
sengaja berujung kepada terganggunya keamanan dan
bisa
dijadikan
sebagai
landasan
toleransi
antarumat
ketertiban masyarakat, maka negara termasuk Pemerintah 40
harus tampil untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban
Indonesia, Undang Undang Dasar, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29
beragama di Indonesia. Tiga prinsip dasar yang dimaksud 41
tersebut adalah sebagai berikut :
tugas
Kepala
Daerah/
Wakil
Kepala
Daerah
dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan
a. Kerukunan intern umat beragama.
Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah
b. Kerukunan antar umat beragama.
Ibadat ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk
c.
menyempurnakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah
(Departemen Agama RI, 1982/1983, h. 13).
Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDNMAG/
Untuk melaksanakan Tri Kerukunan Beragama ini, dikeluarkan
juga
Keputusan
Menteri
Agama
yang
1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan
menjabarkan aturan itu dengan lebih rinci, yaitu Keputusan
Pengembangan
Menteri Agama no. 70 tahun 1978 tentang Pedoman
pemeluknya.
Penyiaran Agama dan Keputusan Menteri Agama no. 77
Peningkatan
tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-
Beragama
lembaga Keagamaan di Indonesia.
a. Peningkatan
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006 tentang
dan
http/staff.uny.ac.id./KERUKUNAN BERAGAMA MASYARAKAT MADANI
ANTARUMAT
Kerukunan
kerjasama
Agama
Intern
oleh
dan
kelembagaan
Pemeluk-
Antarumat
baik
internal
maupun eksternal; b. Peningkatan kerukunan yang hakiki dikalangan elit dan pemuka agama;
41
Ibadat
c. Pembangunan
dan
penataan
kembali
aliran-aliran
keagamaan;
menangani kekerasan atas nama agama agar dapat lebih
d. Peningkatan kerukunan pada kelompok atau segmen generasi muda;
cepat dan tidak sekedar bersifat reaktif setelah peristiwa terjadi.
e. Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat paskakonflik
di Indonesia. Disamping itu juga sangat penting untuk
melalui
penyuluhan
dan
bimbingan
keagamaan; serta f. Peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama di bidang sosial ekonomi, dan budaya.
3. Diperlukan UU Kerukunan Anta Umat Beragama Kehadiran undang undang yang mengatur tentang ‘Kerukunan Antar Umat Beragama’ di Indonesia saat ini sangat diperlukan. Hal ni penting agar Indonesia mempunyai payung hukum bagi pemerintah dalam mencegah dan menindak kemungkinan munculnya konflik antar umat agama
42
Menurut ‘Setara Institute’ , bahwa bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut ini. No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 42
Bentuk Pelaggaran Condoning Diskriminasi Kebijkan diskriminatif Pelarangan aktivitas keagamaan Pelarangan aliran keagamaan Pelarangan ibadah Pelarangan pendirian tempat ibadah Pemaksaan pindah keyakinan Pembongkaran properti umat Pembongkaran tempat ibadah Pemeriksaan pengadilan Pemeriksaan polisi Penahanan Penangkapan
Kompas, Sabtu 15 oktober 2011, hlm 4.
Jumlah 17 4 1 5 5 8 5 1 1 1 3 1 1 11
15. Penetapan sebagai tersangka 16. Penghentian ativitas ibadah 17. Pengintaian 18. Pengusiran 19. Penyegelan tempat ibadah 20. Penyesaan 21. Vonis pengadilan 22. Pembiaran Sumber: Setara Institute, 2010 Menurut Suryadharma
43
1 1 1 1 4 4 3 24
bahwa kasus konflik agama
Untuk itulah kiranya materi muatan Rancangan Undang Undang yang mengatur tentang ‘Kerukunan Antar Umat Beragama’, dapat mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut: a. Kebebasan memeluk agama; b. Kebebasan menjalankan ibadah;
selalu diawali oleh gerakan dri luar. Berbagai sarana jaringan
c. Kebebasan pembangunan sarana ibadah;
komunikasi digital, seperti pesan pendek (sms), twitter dan
d. Kewenangan memberikan justifikasi apakah suatu aliran
facebook, dapat dimanfaatkan untuk melemparkan isu
benar atau salah. Untuk itu lembaga yang ada (Pengadilan
tertentu. Dalam konteks ini pula, pentingnya praktik junalisme
Agama) perlu diberi kewenangan memberikan justifikasi
damai di daerah-daerah konflik harus ditkankan. Jurnalisme
terhadap suatu aliran tertentu;
damai diharapkan mampu membangun dn meningkatkan kesadaran pentingnya kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang heterogen.
e. Larangan membujuk memeluk agama tertentu dengan alasan ekonomi; f. Larangan perusakan rumah ibadah; g. Pengawasan terhadap aliran; h. Sanksi pidana yang tegas;
43
Ibid.
i. Sosialisasi melalui kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
2. Aspek Yuridis -
Kedudukan
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur kerukunan umat beagama di Indonesia, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) BAB V
Undang
PENUTUP
Undang
Nmor
12
tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak terdapat istilah SKB (Surat Keputusan Bersama) dengan kata lain SKB tidak terdapat dalam hirarki peraturan
A. Kesimpulan
perundang-undangan. Oleh karena itu kedudukan SKB
1. Aspek Sosiologis Budaya -
-
secara yuridis formal tidak diakui keberadaannya. Hal ini
Saat ini SKB masih kurang efektif dalam mengatur
diperkuat dengan penjelasan Pasal 8 Ayat (1) yang
kerukunan umat beragama di Indonesia.
menentukan bahwa Yang dimaksud dengan “Peraturan
Faktor
penghambat/kendala
dalam
melaksanakan
Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri
kerukunan umat beragama di Indonesia antara lain faktor
berdasarkan
pluralitas masyarakat, faktor peralihan agama, aktor
penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.
konflik laten.
Oleh karena itu akan lebih bijaksana apabila pengaturan
materi
muatan
dalam
rangka
tidak dilakukan melalui SKB. Cukup hanya Peraturan Menteri yang mengatur di bidangnya.
B. Saran Kehadiran
undang
undang
yang
mengatur
tentang
‘Kerukunan Antar Umat Beragama’ di Indonesia saat ini sangat -
Upaya menciptakan kerukunan umat beragama telah
diperlukan.
dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui
pembentukan
forum musyawarah/dialog, kerjasama antar pemuka
‘Kerukunan Antar Umat Beragama’, yang mengatur mengenai
agama, pembentukan seketariat bersama baik dipusat
hal-hal sebagai berikut:
maupun di beberapa daerah, pendidikan berwawasan
j. Kebebasan memeluk agama;
multikultural, dan rehabilitasi mental paska kerusuhan.
k. Kebebasan menjalankan ibadah;
Namun demikian, sampai saat ini adakalanya muncul
l. Kebebasan pembangunan sarana ibadah;
ketegangan sosial yang melahirkan konflik intern dan
m. Kewenangan memberikan justifikasi apakah suatu aliran
antarumat beragama. Kondisi tersebut menjadi kendala
benar atau salah. Untuk itu lembaga yang ada (Pengadilan
mewujudkan
Agama) perlu diberi kewenangan memberikan justifikasi
masyarakat.
kehidupan
yang
harmonis
di
dalam
Pengkajian NASKAH
ini
merekomendaasikan
AKADEMIK
dan
RUU
terhadap tentang
terhadap suatu aliran tertentu; n. Larangan membujuk memeluk agama tertentu dengan alasan ekonomi; o. Larangan perusakan rumah ibadah;
p. Pengawasan terhadap aliran;
Ibrahim, Anwar, 1998, Renaissans Asia Gelombang Reformasi di Ambang Alaf Baru, Bandung, Mizan.
q. Sanksi pidana yang tegas;
Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, Konsep-Konsep Hukum Dalam r. Sosialisasi
melalui
kurikulum
Kementerian
Pendidikan
Nasional serta Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Pembangunan, Bandung, Alumni. Lopa, Bahruddin, 1997, Strategi Penegakan HAM dalam kaitannya dengan Pluralisme Agama ( Tinjauan Praktis ), Dalam Buku Ham dan Pluralisme Agama, Surabaya, PKSK.
DAFTAR PUSTAKA
Lopu Lalan, Diki, DKK, 2000, Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial,
A. Buku
Jakarta, LSPP.
Asshiddiqie, Jimly, 2008,
Menuju Negara Hukum Yang
Demokratis, Jakarta, Sekretariat
Jenderal Dan
Kepaniteraan MK – RI.
Luth, Thohir, 2002, Masyarakat Madani Solusi Damai Dalam Perbedaan, Jakarta, Mediacita. Malik M Thaha Tuanaya, A, 2011, Makalah Workshop Hasil Penelitian Dakwah Berwawasan Multikultural Studi
------------, 2006, Perihal Undang – Undang, Jakarta, Rajawali
Kasus Di Enam Propinsi Indonesia Bagian Barat,
Perss. Azra, Azumardy. Reposisi hubungan agama dan negara:Merajut Kerukunan antar Umat. Jakarta: Penerbit Buku Kompas,2002.
Jakarta, Kementerian Agama Balai Litbang. Mahfud, MD, Moh. Politik Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XXV No. 290 Januari 2010.
Farid Mas’udi, Masdar, 2010, Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam, Jakarta, Pustaka Alfabet.
-----.
Perdebatan HTN Pascaamandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali, Perss, 2010.
-----. Sari Kuliah Kebijakan Pembangunan Hukum Pada Program
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif,
Doktor Ilmu Hukum PPs. FH. UII, Yogyakarta: PPs
Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta,
UII (2008).hal.2
1990, hlm. 15.
M. Friedman, Lawrence, 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu
.
Sosial, Cetakan Ke - 3, Bandung, Nusa Media. Natabaya, H. A. S, 2006, Sistem Peraturan Perundang Undangan Indonesia, Setjen dan Kepaniteraan,
B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang
RI,
Nomor
23
Tahun
2004
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
Mahkamah Konstitusi RI. Rahardjo, Satjipto, 2011, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing. -----------, 2006, Sisi Lain dari Hukum Di Indonesia, Jakarta, Penerbit Buku Kompas. Rahayu. Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan
C. Media Massa: Harian Terbit, Edisi Tanggal 3 Agustus 2011. Kompas, Edisi Tanggal 12 Pebruari, 2011. -------------, Edisi Tanggal 16 Pebruari 2011.
Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
------- -----, Edisi Tanggal 4 Agustus 2011.
Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam
-------------, Edisi Tanggal 24 Agustus 2011.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, 2009.
Republika, Edisi tanggal 24 Maret 2011.
Rifa’I, Amzulian, DKK, Tanpa Tahun, Wajah Hakim Dalam Putusan Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi
Tentang
-------------, Edisi Tanggal 25 Maret 2011. -------------, Edisi Tanggal 1 Agustus 2011.
HAM, Yogyakarta, PUSHAM UII.
varia peradilan, tahun XXV No 290, Januari 2010.
Sjadzali, Munawir, 1993, Islam dan Tata Negara, Ajaran, varia peradilan, 2010, 26
Sejarah, Dan Pemikiran, Jakarta, UI Perss. D. Internet
http://www.gaulislam.com
http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=4052
http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah. http://www.gaulislam.com Siabah Lukmntara, Teori http://siabahlukmantara.blogspot.com/ indonesia.html
Persatuan Indonesia, 2010/09/teori-persatuan-
Kamus Besar Bahasa Indonesia,www.artikata.com Putra, , Definisi Hukum Menurut Para Ahli, 2009, www. putracenter.net. http://nasional.inilah.com/read/detail/1215272/kronologipenyerangan-ahmdiyah-versi-polisi. http://tragediposo.busythumbs.com/entry_id/544642/action/v iewentry/ http://www.fica.org/hr/ambon/idKronologisKerusuhanAmbo nSept1999.html ttp://www.voanews.com/indonesian/news/a-32-a-2004-0425-3-1-85321822.html. http://mantrikarno.wordpress.com/2008/06/25/sumbersumber-konflik-di-maluku-utara-1999-2004/ http://bz69elzam.blogspot.com/2009/07/faktor-pendukungdan-penghabat.html.
