KAJIAN PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN (Sebagai Suatu Sumbang Saran Pemikiran)
Disampaikan Oleh :
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T (SAB Bidang Ekonomi dan Keuangan) Kepada Yth :
BUPATI BENGKULU SELATAN Up. Sekretaris Daerah di Manna
MANNA, 02 DESEMBER 2013 Jl. Raya Padang Panjang No.01 Manna
email :
[email protected] blog : sabbengkuluselatan.blogspot.com
I. Latar Belakang Pemikiran Setiap PNS wajib mentaati aturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, demikian pula sebaliknya bagi PNS yang melanggar aturan disiplin PNS juga patut dikenakan sanksi. Akan tetapi penjatuhan hukuman disiplin PNS oleh pejabat yang berwenang harus pula mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku serta mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku. Apabila penjatuhan disiplin terhadap PNS yang diduga melanggar aturan disiplin PNS tanpa didasarkan pada aturan dan prosedur yang berlaku maka tindakan tersebut justeru melanggar aturan, artinya jangan sampai terjadi penjatuhan disiplin terhadap PNS yang diduga melanggar aturan justeru dilakukan dengan cara-cara melanggar aturan pula. Berdasarkan evaluasi dan pengamatan saya, selaku salah satu Staf Ahli Bupati Bengkulu Selatan, masih terdapat ketidak tahuan atau kekeliruan dalam proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang diduga melanggar aturan disiplin PNS, bahkan tidak memahami substansi dan pengertian disiplin PNS itu sendiri. Atas dasar tersebut, maka saya merasa terpanggil untuk sekedar menyampaikan ulasan ataupun kajian dan masukan terkait dengan ketentuan peraturan mengenai disiplin PNS serta mekanisme/proses penjatuhan hukuman disiplin. II. Landasan Hukum 1. PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS ; 2. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. III. Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin a. Pemanggilan (1) Atasan langsung memanggil secara tertulis pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan ;
(2) Apabila pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama ; (3) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan ; (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. b. Pemeriksaan (1) Kepala instansi memerintahkan atasan langsung untuk memeriksa pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran dengan surat perintah pemeriksaan. (2) Berdasarkan surat perintah Kepala Instansi, atasan langsung melakukan pemeriksaan terhadap pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran (3) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup oleh atasan langsung terhadap pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran. (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. (5) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai negeri sipil tersebut merupakan kewenangan : Atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin ; Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan. (6) Apabila menurut hasil pemeriksaan atasan langsung, pelanggaran disiplin tersebut merupakan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin sedang atau berat, maka hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Bupati c.q Inspektorat Kabupaten.
c. Penjatuhan Hukuman Disiplin Penjatuhan Hukuman disiplin ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang menghukum. d. Penyampaian keputusan hukuman disiplin: (1) penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan kepada PNS yang bersangkutan dengan Berita Acara Penyerahan. (2) pejabat berwenang menghukum melakukan panggilan secara tertulis terhadap pegawai negeri sipil yang akan menerima hukuman disiplin. (3) penyampaian keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk (dengan ketentuan bahwa pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin). (4) apabila pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya. e. Pendokumentasian Untuk tertib administrasi, setiap penjatuhan hukuman disiplin di masing-masing instansi agar dilaporkan ke Bupati u.p. kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan melampirkan : (1) (2) (3) (4)
Surat pemanggilan. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan. Berita Acara pemeriksaan. Laporan pemeriksaan (bila kewenangan penjatuhan hukuman disiplin bukan pada pemeriksa). (5) SK hukuman disiplin. (6) Berita Acara Penyampaian SK.
IV. Kesimpulan 1.
Pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang terbukti melanggar aturan disiplin PNS tidak semuanya menjadi tanggungjawab pejabat Pembina Kepegawaian tetapi ada yang menjadi tanggungjawab atasan langsungnya ;
2. Penjatuhan hukuman disiplin diberikan kepada PNS yang terbukti melanggar aturan dilakukan setelah melalui proses sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku ; 3. Tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tanpa didahului dengan proses pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu. Jika penjatuhan hukuman disiplin tanpa dilalui dengan proses pemanggilan, pemeriksaan dan pembuktian maka ini justeru adalah tindakan sewenang-wenang dan merupakan pelanggaran PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS pasal 4 angka 9 ; 4. Kita tidak dapat dengan secara otomatis menghukum PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin hanya karena menolak perintah atasan yang dibebankan kepada PNS yang bersangkutan, karena bisa saja penolakan PNS tersebut karena untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum, dan jika seperti ini maka sesungguhnya PNS tersebut bukanlah melanggar aturan disiplin PNS tetapi justeru merupakan PNS yang disiplin ; 5. Penolakan seseorang PNS dalam tugas/mundur, bisa saja terjadi karena adanya faktor dorongan eksternal yang justeru mengarah pada upaya pelanggaran hukum. Maka jika PNS tersebut menolak/mundur dari tugas yang diberikan, justeru PNS tersebut telah melaksanakan kehendak Pasal 3 angka 4 dan 9 dan menghindari pasal 4 angka 6 PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Oleh karena jika yang terjadi seperti itu, maka tidaklah wajar PNS tersebut diberikan sanksi hukuman disiplin, tetapi
seharusnya mendampat reward dan perlu diapresiasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian bukan justeru diberikan punishment ;
6. Tiada seseorang dapat dinyatakan bersalah kecuali sudah diputuskan oleh pengadilan, demikian juga dengan PNS yang diduga melanggar disiplin belum dapat dikatakan bersalah sebelum dibuktikan ;
V. Saran-Saran 1.
Bersama ini dengan hormat disarankan kepada Bapak Bupati Bengkulu Selatan kiranya perlu dilakukan sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS kepada seluruh Kepala SKPD dan masing-masing pejabat yang membidangi kepegawaian di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ;
2. Disamping itu, kiranya Bapak berkenan mengingatkan pihak Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Institusi Pengendali Internal agar dapat meningkatkan pemahamannya terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal ini terkait dengan penegakan disiplin PNS ; 3. Disarankan kepada Bapak Bupati Bengkulu Selatan, kiranya tidak menjatuhkan hukuman kepada PNS yang diduga melanggar disiplin tanpa melalui proses, prosedur dan pembuktian sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundangan yang berlaku ; 4. Tidak menjadikan aturan disiplin PNS sebagai alat pembenar untuk menekan PNS sehingga menebarkan rasa takut, tapi jadikanlah aturan disiplin PNS sebagai alat pembinaan ; 5. Penegakan disiplin PNS disarankan untuk diterapkan secara objektif dan tidak diskriminatif. Demikian, semoga sumbang saran pemikiran ini ada manfaatnya dalam rangka kita menuju tata kelola pemerintahan yang baik dimasa-masa yang akan datang sejalan dengan agenda program reformasi birokrasi di NKRI ini. STAF AHLI BUPATI BENGKULU SELATAN BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
Pembina Utama Muda Nip. 19671107 199203 1 004
