e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015)
PENGARUH KOMPLEKSITAS PEMERINTAH DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEKAYAAN DAERAH, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013) Kadek Aris Dwi Pratama[1], Desak Nyoman Sri Werastuti[1], Edy Sujana[2] Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail : {
[email protected],
[email protected] ,
[email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Pelaporan keuangan merupakan suatu bentuk pengungkapan informasi keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, dan belanja daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010 – 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010 – 2013. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik dengan bantuan SPSS 19. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah dan belanja daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kata kunci: Pemerintah, Kompleksitas, Ukuran, Kekayaan, Belanja.
Abstract Financial report is a form of financial information disclosure. Its aim is to provide useful information for managerial and organizational performance evaluation. This study was aimed at finding out the effect of complexity of the local government, size of the local government, local asset, and local purchase on local government financial report in regencies/cities in Bali in 2010-2013. The population consisted of local government financial reports in regencies/ cities in Bali Province. The sampling technique used was purposive sampling. This study used secondary data in the form of regency/city local government financial reports in 2010-2013. The hypothesis testing used logistic regression aided by SPSS 19. The results showed that complexity of the local government, size of the local government, local asset, and local purchase have a positive and significant effect on local government financial reports. Keywords: Government, Complexity, Size, Asset, Purchase.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015)
PENDAHULUAN Di Indonesia, bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah hanyalah sebatas menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD yang disusun menurut standar akuntansi pemerintahan. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. Untuk pelaporan keuangan kepada masyarakat, hanya dilakukan secara sukarela. Akan tetapi, dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa pejabat publik harus lebih transparan, bertanggung jawab dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat, sudah sepatutnya pemerintah daerah melaporkan hasil kinerja keuangannya kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan transparansi informasi. Kepala daerah dapat menggunakan internet untuk mengungkapkan pertanggung jawaban secara sukarela sebagai upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas. Beberapa sumber menyatakan internet memiliki beberapa manfaat apabila dijadikan media pelaporan keuangan. Penelitian Rahman dkk., (dalam Trisnawati & Komarudin, 2014) menunjukkan bahwa website pemda belum digunakan secara optimal dalam mengembangkan pelaporan keuangan. Rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah terbukti lebih rendah daripada rata-rata indeks pengungkapan informasi non keuangan. Dengan kata lain, setiap pemerintah daerah memiliki alasan dan
pertimbangan tersendiri untuk melakukan pelaporan atau tidak melakukan pelaporan laporan keuangan melalui website yang dimiliki. Beberapa penelitian, seperti penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014), menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang menentukan pengungkapan sukarela di sektor publik. Hasil penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014) menunjukkan bahwa kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, rasio pembiayaan utang (leverage), dan kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah, sementara tipe pemerintah daerah dan opini audit tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian Sinaga dan Prabowo (2011) menunjukkan hasil yang berlawanan dengan penelitian Trisnawati dan Komarudin, dimana hasilnya menunjukkan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah dan kekayaan daerah memiliki hubungan yang negatif dengan pelaporan keuangan melalui internet. Dari hasil pengamatan, kedua penelitian ini juga memiliki kombinasi variabel independen yang berbeda. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk lebih menambah referensi atas faktor-faktor yang menentukan tingkat pelaporan akuntansi oleh pemerintah daerah, khususnya di Bali yang memang belum banyak diteliti. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Trisnawati dan Komarudin (2014). Hasil penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014) menunjukkan bahwa kompetisi politik, ukuran pemerintah daerah, rasio pembiayaan utang (leverage), dan kekayaan pemerintah daerah memiliki asosiasi terhadap pilihan dari pemerintah daerah untuk melaporkan informasi keuangannya di internet yang kemudian mendorong otoritas daerah untuk menjalankan pemerintahan dengan lebih transparan.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) Alasan dipilihnya penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014) sebagai acuan utama ialah bahwa dalam penelitian Trisnawati dan Komarudin telah mencakup variabel-variabel yang lebih kompleks dan beragam daripada penelitian sebelumnya. Hal yang membedakan peneliti ini dengan penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014) ialah penelitian ini tidak menggunakan variabel rasio pembiayaan utang (leverage), kompetisi politik, tipe pemerintah daerah dan opini audit karena perbedaan demografi antar daerah yang menyebabkan ketersediaan data tidak mendukung, namun peneliti menambahkan dua variabel yaitu variabel kompleksitas pemerintah daerah dan belanja daerah sebagai variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Selain itu, sampel dalam penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ada di Bali Tahun 2010-2013. Penelitian ini memberikan gambaran kepada pengguna laporan keuangan pemerintahan daerah, khususnya masyarakat, sehingga dapat menilai akuntabilitas, transparansi, dan kinerja keuangan pemerintahan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini bermanfaat bagi investor, kreditor, dan donatur terkait pertimbangan untuk melakukan kerjasama di bidang keuangan dengan suatu pemerintahan daerah. Dari uraian diatas dapat, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : (1) Apakah kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah, (2) Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah, (3) Apakah kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah, (4) Apakah belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan rumusan masalah yang demikian maka tujuan dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah dan belanja daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sebelum melakukan pengolahan terhadap data yang didapat, peneliti menyusul jawaban sementara atas permasalahan penelitian ini. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang lebih dalam melayani kebutuhan masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu daerah, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Pemerintah daerah perlu untuk membangun suatu sistem yang terintegarasi karena pemerintah daerah mengemban tanggung jawab yang besar. Untuk itu diperlukan adanya transparansi dalam setiap tindakan pemerintah daerah, termasuk publikasi dalam mengelola keuangan daerah. (Ingram, dalam Hilmi, 2010) memaparkan bahwa variabel kompleksitas pemerintahan (yang diproksikan dengan jumlah penduduk) memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangannya. Penelitian yang dilakukan oleh Rora (2010) dan Hilmi (2010) juga menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: H1 : Kompleksitas Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Suatu pemerintah daerah yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, sehingga pemerintah daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar. Pemerintah daerah yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya, sehingga semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) informasi. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran atau memiliki aset yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya sebagai upaya meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Komarudin (2014), Medina (2012), dan Rora (2010) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: H2 : Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kekayaan yang besar cenderung rentan terhadap penyalahgunaan. Hal inilah yang mendorong masyarakat selaku principal, menjadi lebih tertarik dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah dan menuntut transparansi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan kekayaan yang besar menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi dalam memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat. Melalui publikasi laporan keuangan, pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi keuangan secara lebih lengkap dengan biaya yang lebih murah, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Komarudin (2014) menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah. Seiring dengan masyarakat yang sudah sangat mengenal internet saat ini, kecenderungan memanfaatkan internet sebagai media untuk mendapatkan informasi tentang kinerja pemerintah daerah juga meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dkk., (2013) juga menunjukkan pengaruh positif antara kekayaan pemerintah daerah dengan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: H3 : Kekayaan Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Merujuk kepada hal ini, seharusnya semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, semakin tinggi juga keinginan pemerintah daerah untuk melaporkan informasi keuangan pada website pemda. Penelitian yang dilakukan oleh Rora (2010) dan Christina (2013) menunjukan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: H4 : Belanja Daerah Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Bali periode 2010-2013. Terdapat dua jenis variabel dalam penelitian ini: variabel independen yaitu kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, belanja daerah, dan variabel dependen yaitu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang sumbernya diperoleh secara tidak langsung yang dapat
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali selama kurun waktu 2010-2013. Sumber data laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Bali tahun 2010-2013 diperoleh dari Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, dan website resmi masingmasing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Bali dalam hal ini seluruh kabupaten/kota yang telah membuat dan
Analisis regresi logistik dilakukan dengan menggunakan bantuan program Statistical Package for Social Science (SPSS). Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan dalam persamaan berikut : Ln = α + β1LnKOMP + β2LnSIZE + β3LnWEALTH + β4LnDB + e HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik deskriptif memberikan gambaran yang cukup bermanfaat dalam melakukan analisa permasalahan. Rangkuman statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Descriptive Statistics
DWEB
N 36
Minimum 0
Maximum
Mean
LnKOMP
36
12.05
13.64
12.8325
.43740
LnSIZE
36
26.97
29.56
28.0017
.65714
LnWEALTH
36
23.51
28.45
25.7144
1.21260
LnBD Valid N (listwise)
36 36
26.77
29.81
27.6272
.67593
1
Std. Deviation .53 .506
Sumber : Data diolah, 2015 mempublikasikan laporan keuangan pemerintah daerah. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan cara purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Arikunto, dalam Tambunan, 2010). Adapun pertimbangan yang ditentukan oleh penulis dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut : (1) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang memiliki situs resmi, (2) Menyediakan data penelitian secara lengkap untuk seluruh variabel independen. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi logistik (logistic regression). Regresi logistik digunakan karena variabel terikatnya yaitu pelaporan keuangan pemerintah daerah dihitung menggunakan variabel dummy.
Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan hasilnya sebagai berikut, nilai minimum atau jumlah terkecil pelaporan keuangan pemerintah daerah (DWEB) dari 36 data adalah 0 dan nilai maksimum adalah 1. Nilai rata-rata (mean) pelaporan keuangan pemerintah daerah (DWEB) dari 36 data sebesar 0,53 dengan nilai devisiasi standar 0,506. Nilai minimum atau jumlah terkecil kompleksitas pemerintah daerah (LnKOMP) yang diprosikan dengan jumlah penduduk dari 36 data adalah sebesar 12,05 dan nilai maksimum adalah sebesar 13,64. Nilai ratarata (mean) kompleksitas pemerintah daerah sebesar 12,8325 dengan nilai devisiasi standar sebesar 0,43740. Nilai minimum atau jumlah terkecil ukuran pemerintah daerah (LnSIZE) dari 36 data adalah sebesar 26,97 dan nilai maksimum
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) adalah sebesar 29,56. Nilai rata-rata (mean) ukuran pemerintah daerah (LnSIZE) sebesar 28,0017 dengan nilai devisiasi standar sebesar 0,65714. Nilai minimum atau jumlah terkecil kekayaan daerah (LnWEALTH) dari 36 data adalah sebesar 23,51 dan nilai maksimum adalah sebesar 28,45. Nilai rata-rata (mean) kekayaan daerah (LnWEALTH) sebesar 25,7144 dengan nilai devisiasi standar sebesar 1,21260. Nilai minimum atau jumlah terkecil belanja daerah (LnBD) dari 36 data adalah sebesar 26,77 dan nilai maksimum adalah sebesar 29,81. Nilai rata-rata (mean) belanja daerah (LnBD) sebesar 27,6272 dengan nilai devisiasi standar sebesar 0,67593. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas/independent. Model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak adanya gejala korelasi yang kuat di antara varibel bebasnya. Pengujian multikolinearitas dalam regresi logistik menggunakan matriks korelasi antar variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi antar variabel independen. Hasil pengujian ditampilkan dalam tabel 2.
antara -2 Log Likelihood (-2 LL) pada awal (Block Number = 0), dimana model hanya memasukkan konstanta dengan nilai -2 Log Likelihood (-2 LL) pada akhir (Block Number = 1), dimana model memasukkan konstanta dan variabel bebas. Nilai -2 LL awal adalah sebesar 49,795 dan setelah dimasukkan keempat variabel independen, maka nilai -2 LL akhir mengalami penurunan menjadi sebesar 27,101. Penurunan nilai -2 LL ini menunjukkan model regresi yang baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Pada nilai satistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test adalah 8.360 dengan probabilitas signifikansi 0,302 yang nilainya diatas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Nagelkerke R Square digunakan untuk mengukur seberapa besar variabilitas variabel independen yang digunakan dalam
Tabel 2. Matrik Kolerasi Constant Step 1
LnKOMP
LnSIZE
LnWEALTH
LnBD
Constant
1.000
.126
-.870
.806
.121
LnKOMP
.126
1.000
-.446
.231
.466
-.870
-.446
1.000
-.944
-.541
.806
.231
-.944
1.000
.315
.121
.466
-.541
.315
1.000
LnSIZE LnWEALTH LnBD Sumber : Data diolah, 2015
Hasil pengujian menunjukkan tidak ada nilai koefisien korelasi antar variabel yang nilainya lebih besar dari 0,9 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas yang serius antar variabel bebas. Penilaian keseluruhan model dilakukan dengan mebandingkan nilai
model mampu menjelaskan variabilitas variabel dependennya. Nilai R Square adalah sebesar 0,624 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 62,4 persen, sedangkan sisanya sebesar 37,6 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) Pengujian koefisien regresi di lakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen dalam model penelitian terhadap variabel dependen. Pengujian ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Hasil pengujian ditampilkan dalam tabel 3.
sebesar 3,241. Jadi variabel kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah diterima. 3) Variabel ukuran pemerintah daerah (LnSIZE) memiliki nilai b = 10,386 dan tingkat signifikan 0,013. Nilai probabilitas signifikan untuk ukuran pemerintah daerah (LnSIZE) adalah 0,013. Nilai ini jauh dibawah nilai probabilitas α =
Tabel 3. Uji Koefisien Regresi B Step 1a
LnKOMP
S.E.
Wald
df
Sig.
Exp(B)
3.241
1.484
4.769
1
.029
25.553
10.386 4.179 2.505
4.171 2.025 1.159
6.201 4.258 4.672
1 1 1
.013 .039 .031
.000 65.303 12.246
Constant 72.672 Sumber : Data diolah, 2015
48.084
2.284
1
.131
3.639E31
LnSIZE LnWEALTH LnBD
Hasil pengujian dengan regresi logistik pada taraf kesalahan 5 persen. Hasil pengujian regresi logistik menghasilkan model sebagai berikut: Ln = 72.6721 + 3,241 (LnKOMP) + 10,386 (LnSIZE) + 4,179 (LnWEALTH) + 2,505 (LnBD) + e Berdasarkan model regresi yang terbentuk, dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut: 1) Konstanta sebesar 72.6721 menunjukan pengaruh positif yang artinya jika variabel LnKOMP, LnSIZE, LnWEALTH, dan LnBD bernilai 0 maka variabel DWEB memiliki nilai tetap sebesar 72.6721. 2) Variabel kompleksitas pemerintah daerah (LnKOMP) memiliki nilai b = 3,241 dan tingkat signifikan 0,029. Nilai probabilitas signifikan untuk kompleksitas pemerintah daerah (LnKOMP) adalah 0,029. Nilai ini jauh dibawah nilai probabilitas α = 5%, maka dapat dinyatakan bahwa LnKOMP berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan nilai b positif menyatakan bahwa setiap kenaikan variabel kompleksitas pemerintah daerah (LnKOMP) sebesar 3,241 turut meningkatkan variabel pelaporan keuangan pemerintah daerah
5%, maka dapat dinyatakan bahwa LnSIZE berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan nilai b positif menyatakan bahwa setiap kenaikan variabel ukuran pemerintah daerah (LnSIZE) sebesar 10,386 turut meningkatkan variabel pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 6,563. Jadi variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah diterima. 4) Variabel kekayaan daerah (LnWEALTH) memiliki nilai b = 4,179 dan tingkat signifikan 0,039. Nilai probabilitas signifikan untuk kekayaan daerah (LnWEALTH) adalah 0,039. Nilai ini jauh dibawah nilai probabilitas α = 5%, maka dapat dinyatakan bahwa LnWEALTH berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Nilai b positif menyatakan bahwa setiap kenaikan variabel kekayaan daerah (LnWEALTH) sebesar 4,179 turut meningkatkan variabel pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 4,179. Jadi variabel kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah diterima. 5) Variabel belanja daerah memiliki nilai b = 2,505 dan tingkat
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) signifikan 0,031. Nilai probabilitas signifikan untuk belanja daerah (LnBD) adalah 0,031. Nilai ini jauh dibawah nilai probabilitas α = 5%, maka dapat dinyatakan bahwa LnBD berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Nilai b positif menyatakan bahwa setiap kenaikan variabel belanja daerah (LnBD) sebesar 2,505 turut meningkatkan variabel pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 2,505. Jadi variabel belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah diterima. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Rumusan hipotesis H1 yaitu kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah diterima. Hasil pengujian dengan menggunakan regresi logistik menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 3,241 dengan tingkat signifikan 0,029 yang lebih kecil dari α (5%) sehingga H1 diterima atau dengan kata lain kompleksitas pemerintah daerah yang diprosikan dengan jumlah penduduk setiap daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis ini menunjukan bahwa nilai kompleksitas pemerintah daerah sangat menentukan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jumlah penduduk merupakan proksi dari kompleksitas pemerintah daerah. Daerah dengan penduduk besar didominasi dengan daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan daerah yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi akan mendorong pemerintah daerah tersebut untuk mengungkapkan informasi lebih banyak kepada masyarakat guna mengindari terjadinya asimetri informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Asimeti informasi terjadi karena informasi yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka dari itu pemerintah daerah selaku agent
mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaannya kepada masyarakat atau principal. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian yang lebih dalam melayani kebutuhan masyarakat. Teori signalling menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat oleh masyarakat berkeinginan menunjukkan sinyal yang baik kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat terus mendukung kinerja pemerintah saat ini, sehingga kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem internal kontrol, pengungkapan yang lebih lengkap, penjelasan lebih detail dalam website dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat. Dalam kerangka teori sinyal disebutkan bahwa dorongan untuk memberikan informasi adalah karena adanya asimetri informasi antara pemda dengan pihak luar, khususnya masyarakat. Pemda dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dengan cara mengurangi asimetri informasi yang terjadi. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat berupa informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya. Pelaporan keuangan melalui internet merupakan media yang paling efektif bagi pemda untuk menunjukkan sinyal positif kepada masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rora (2010) dan penelitian Hilmi (2010) yang menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Rumusan hipotesis H2 yaitu ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian dengan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) menggunakan regresi logistik menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 10,386 dengan tingkat signifikansi 0,013 yang lebih kecil dari α (5%) sehingga H2 diterima. Hasil pengujian terhadap hipotesis tersebut diperoleh bukti empiris bahwa ukuran pemerintah daerah yang diukur dari total aset setiap daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis ini menunjukan bahwa nilai ukuran pemerintah daerah sangat menentukan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang besar akan mendorong pemerintah daerah tersebut untuk mengungkapkan laporan keuangannya. Pemerintah daerah yang besar cenderung memiliki pengelolaan keuangan yang lebih kompleks, sehingga pemerintah daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar. Hal ini membuat pemerintah daerah yang besar harus menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi. Mengingat kebutuhan pengawasan dan pelaporan yang lebih besar oleh pemerintah daerah yang berukuran besar, maka diharapkan pemerintah daerah dapat mengadopsi metode pelaporan yang paling efektif. Untuk menekan biaya pengawasan dan meningkatkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah, diperlukan adanya transparansi informasi dari pemerintah daerah yang simetris dengan keadaan sebenarnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mengungkapkan informasi akuntansinya melalui internet. Pemerintah daerah melaporkan atau mempublikasikan informasi keuangannya secara mudah, cepat, dan berbiaya ringan melalui internet di website resminya. Sehingga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan pengawasan dan pelaporan. Hasil penelitian ini sesuai penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rora (2010), Medina (2012), serta Trisnawati dan Komarudin (2014) yang menunjukkan
bahwa semakin besar aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka mendorong pemerintah daerah tersebut untuk menyediakan informasi keuangan daerah pada situs resminya. Namun, hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Sinaga dan Prabowo (2011), Afryansyah dan Haryanto (2013), serta Rahman dkk., (2013) yang menunjukkan bahwa keputusan pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah melalui internet tidak dipengaruhi oleh ukuran pemerintah daerah tersebut. Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Rumusan hipotesis H3 yaitu kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian dengan menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa kekayaan daerah yang diproksikan dengan pendapatan asli daerah (PAD) setiap daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan koefisien regresi sebesar 4.179 dengan tingkat signifikansi 0,039 yang lebih kecil dari α (5%) atau dengan kata lain H3 diterima. Hasil analisis ini menunjukan bahwa nilai kekayaan daerah sangat menentukan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD pemerintah daerah tersebut. Kekayaan pemerintah merupakan bukti nyata atas kinerja pemerintah daerah yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Sehingga semakin besar PAD pemerintah daerah maka kecenderungan pemerintah daerah untuk melaporkan keuangannya juga semakin tinggi, tujuannya adalah agar masyarakat dapat terus mendukung kinerja pemerintah saat ini, sehingga kegiatan pemerintahan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) dapat berjalan dengan baik dan masayarakat juga tahu bagai mana kekayaan daerah tersebut dikelola oleh pemda. Pemerintah daerah yang memiliki kekayaan besar menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi dalam memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat. Pelaporan keuangan melalui internet merupakan cara yang efektif bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban akan transparansi. Melalui pelaporan keuangan di internet, pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi keuangan secara lebih lengkap dengan biaya yang lebih murah, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Rahman dkk., (2013) dan penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014) yang menunjukkan bahwa semakin besar kekayaan pemerintah daerah, maka kecenderungan untuk melakukan pelaporan keuangan di internet juga semakin besar. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Sinaga dan Prabowo (2011) dan penelitian Afryansyah dan Haryanto (2013) yang menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaporan keuangan secara sukarela di internet oleh pemerintah daerah. Pengaruh Belanja daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Rumusan hipotesis H4 yaitu belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian dengan menggunakan regresi logistik menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 2.505 dengan tingkat signifikansi 0,031 yang lebih kecil dari α (5%) yang artinya hipotesis H4 yang menyatakan bahwa variabel belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pelaporan keuangan pemerintah daerah diterima. Hasil analisis ini menunjukan bahwa nilai belanja daerah sangat menentukan
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki belanja yang tinggi secara otomatis akan melakukan pengungkapan konten informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemeritah. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Merujuk kepada hal ini, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, semakin tinggi juga keinginan pemerintah daerah untuk melaporkan informasi keuangannya. Pelaporan keuangan melalui internet merupakan cara yang efektif bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban akan transparansi. Melalui pelaporan keuangan di internet, pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi keuangan secara lebih lengkap, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi dan masyarakat dapat menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, kajian teori, hipotesis, dan hasil pengujian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menginteprtasikan bahwa kompleksitas pemerintah daerah yang di proksikan dengan jumlah penduduk di setiap daerah
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi atau jumlah penduduk yang banyak akan mendorong pemerintah daerah tersebut untuk melaporkan informasi keuangan kepada masyarakat. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengintepretasikan bahwa ukuran pemerintah daerah yang besar akan mendorong pemerintah daerah tersebut untuk melaporkan informasi keuangan melalui internet. Ukuran pemerintah daerah sendiri diproksikan dengan total aset di setiap daerah. Pemerintah daerah yang asetnya besar akan cenderung melakukan mengungkapan informasi keuangan dalam memenuhi kebutuhan pengawasan dan pelaporan, sehingga tidak terjadi asimetri informasi antara masyarakat dengan pemerintah mengenai aset yang dikelola oleh pemerintah. Kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menginteprtasikan bahwa Kekayaan pemerintah yang diproksikan dengan PAD merupakan bukti nyata atas kinerja pemerintah daerah yang baik dalam mengelola keuangannya. Semakin besar kekayaan pemerintah daerah, maka kecenderungan untuk melakukan pelaporan keuangan di internet juga semakin besar. Belanja daerah berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menginteprtasikan bahwa belanja daerah yang digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Merujuk kepada hal ini, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, semakin tinggi juga keinginan pemerintah daerah untuk melaporkan informasi keuangannya melaui internet.
Saran Beberapa keterbatasan mempengaruhi hasil penelitian dan perlu menjadi bahan pengembangan pada penelitian selanjutnya. Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelaporan keuangan, sebaiknya pemerintah Kabupaten/Kota di Bali mempublikasikan laporan keuangan di website resminya agar tercipta transparansi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah SKPD setiap daerah sebagai proksi dari variabel kompleksitas pemerintah daerah. Dan dapat menambahkan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui internet, seperti kompetisi politik dan lainnya. DAFTAR PUSTAKA Bertot, John C., Paul T. Jaeger., & Justin M. Grimes. 2010. Using ICT to Create a Culture of Transparancy: Egovernment and Social Media as Openness and Anti-corruption Tools for Societies. Government Information Quarterly. Vol 00659. Christina. 2013. Pengaruh ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian daerah, rasio pembiayaan hutang, belanja daerah, dan tipe pemerintahan daerah terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tesis. Tersedia pada http://www.repository.usu.ac.id /bitstream/123456789/39495/7.pdf. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2014. Hilmi, Amiruddin Z. & Dwi Martani. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 20-23 September 2012.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015) Medina, Febri. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Indonesia. Skripsi Sarjana (Online). (http://lontar.ui.ac.id, diakses 7 November 2013). Rora, Puspita Sari. 2010. Pengaruh Kinerja, Tingkat Ketergantungan dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela pada Situs Pemda Tahun 2010. Journal Skripsi Sarjana. FEUI. Depok. Sinaga, Yurisca F. & Prabowo, Tri Jatmiko W. 2011. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. Jurnal Universitas Diponegoro. Tersedia pada http:// www.eprints.undip.ac.id/28576/1.pdf. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2014. Tambunan, Oktavian Samuel. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Lain-lain Pendapatan terhadap Belanja Daerah. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan. Trisnawati, Mya Dewi & Komarudin, Achmad. 2014. Determinan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. Jurnal Brawijaya. Tersedia pada http://www.multipara digma.lecture.ub.ac.id/files/2014/09/14 9.pdf. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2014
