e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014 )
ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL PEMODERATING (Studi Empiris pada Lembaga DPRD Kabupaten Buleleng) 1
I Dewa Gede Sudiarta, 1Ni Luh Gede Erni Sulindawati, 2 Edy Sujana Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {
[email protected],
[email protected],
[email protected] }@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel pemoderating. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan studi empiris. Subjek penelitian ini adalah seluruh anggota dewan di Kabupaten Buleleng. Sedangkan obyek atau masalah yang diteliti adalah pengaruh pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuisioner. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuisioner adalah skala likert. Analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, uji normalitas, heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Uji hipotesis menggunakan uji koefesien determinasi (R2), uji analisis regresi sederhana, uji MRA (moderate regression analysis). uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji F). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah APBD, (2) Akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan Antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah APBD. (3) partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan Antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah APBD dan (4) Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan Antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah APBD. Kata kunci: Pengetahuan Dewan, Pengawasan Keuangan Daerah APBD, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik. Abstract This present study was intended to identify the impact of the knowledge of the regional legislative assembly on the regional financial control with public accountability, public participation and transparency of public policy as a moderating variable. This is an empirical quantitative study. The subject of the study included all members of the Buleleng Regional Legislative Assembly. The object of the study or the problem which was explored was the impact of the knowledge of budget on the
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014 ) local financial control with public accountability, public participation, and transparency of public policy as a moderating variable. Questionnaire was used as the instrument of the study. The scaled used to formulate the questionnaire was the likert scale. The data were analized using data quality test, normality test, heteroscedastisity test and multicolinearity test. The hypothesis was examined using coefficient of determination (R2), simple regression analysis test, moderate regression analysis test, partial test (t test), and simultaneous test (F test). The result of the study showed that (1) the knowledge of the regional legislative assembly significantly affected the local budget control, (2) the public accountability positively significantly affected the local budget control, (3) the public participation positively significantly affected the correlation between the knowledge of the regional legislative assembly of budget with the local budget control, and (4) the transparency of public policy positively significantly affected the correlation between the knowledge of the regional legislative assembly of budget with the local budget control. Keywords: Knowledge of the Regional Legislative Assemblyl, Local Budget Financial Control, Public Accountability, Public Participation, Transparency of Public Policy.
PENDAHULUAN Pengawasan APBD merupakan tugas dari DPRD, namun masyarakat juga perlu mengawasi keuangan daerah untuk memastikan tidak ada penyelewengan anggaran oleh pejabat di pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diatur dalam Keppres No. 74 Tahun 2001. Pengawasan ini dimaksudkan agar pemerintah tetap konsisten mengelola keuangan daerah sebagaimana yang telah disepakati dalam perda APBD (Samsul, 2006: 74). Dewan dan masyarakat harus mempunyai pengetahuan yang memadai terkait dengan anggaran untuk mengawasi keuangan daerah, supaya dalam melaksanakan tugasnya dapat mendeteksi apabila terjadi kecurangan dalam penggunaan keuangan daerah khususnya APBD. Namun permasalahan yang terjadi, apakah dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada keuangan daerah (APBD) disebabkan pengetahuan dewan tentang anggaran, mengingat anggota dewan umumnya berangkat dari politik (partai) ataukah lebih disebabkan karena faktor lain. Selain itu, apakah akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik akan mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Adapun pengetahuan tentang anggaran dimaksudkan anggota dewan
dapat mendeteksi pemborosan dan kebocoran anggaran. Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: a) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, b) dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benarbenar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD (Juliastuti, 2013). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana maupun pelaksanaan anggaran tersebut. Menurut Juliastuti (2013) untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Jadi dengan adanya akuntabilitas publik akan menambah pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) akan semakin baik. Partisipasi merupakan kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi (Juliastuti, 2013). Pengawasan yang
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014 ) dimaksud disini adalah pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Peran dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat diharapkan akan dapat meningkatkan pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan transparansi kebijakan publik merupakan suatu prinsip yang menjaminkan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002:105) informasi tentang kebijakan pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai dan dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat dengan baik dan terbuka, dengan adanya transparansi kebijakan publik ini, akan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota dewan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Isma Coryanata (2007) mengenai akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pada anggota dewan DPRD di kota Bengkulu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hubungan yang sangat signifikan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik serta akuntabilitas, yang disebut dengan variabel moderating, semuanya ikut mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan publik secara signifikan. Sementara untuk penelitian yang dilakukan oleh Juliastuti (2013) dimana pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan akuntabilitas publik tidak
berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Sementara untuk partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Simson (2007) dimana variabel partisipasi masyarakat, akuntabilitas publik dan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sementara pada penelitian Yulinda (2010), hanya variabel transparansi yang berpengaruh negatif terhadap pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng, dengan alasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng, Bali, tahun 2014 dirancang mengalami defisit senilai Rp137,435 miliar. Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja, Rabu 20 November 2013, anggaran pendapatan tahun 2014 sebesar Rp 1.460.391.461.761. Sedangkan anggaran belanja mencapai Rp 1.597.826.461.761 sehingga ada selisih Rp 137,435 miliar (www.antarabali.com). Jadi, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari dewan dan juga masyarakat agar tidak terjadinya pemborosan dan kebocoran anggaran. Peneliti memasukkan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating. Ketiga variabel tersebut akan diuji apakah akan memberikan pengaruh (memperkuat atau memperlemah) terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah khususnya APBD. Alasan peneliti memasukkan ketiga variabel tersebut menjadi variabel pemoderating karena dalam penelitian sebelumnya hasil yang didapatkan belum konsisten. Dari paparan diatas maka permasalahan yang diteliti yaitu (1) Apakah terdapat pengaruh antara
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014 ) pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, (2) Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, (3) Apakah terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, dan (4) Apakah terdapat pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah yang dimoderasi oleh variabel akuntabilitas publik, partisipasi masyarakan dan transparansi keijakan publik. Salim (1991) dalam Simson (2007) mengartikan, pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan, salah satunya sebagai anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat. Yudono (2002) dalam Isma Coryanata (2007) menyatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hakhaknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota Dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : H1 :Pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.
Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi ini, menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partsipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Coryanata, 2007). Achmadi (2002) dalam Coryanata (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Dan untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : H2 : Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah H3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Selain adanya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi kebijakan publik juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. Asumsi yang dapat dirumuskan, semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. Sehingga hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut. H4 : Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014 ) METODE Rancangan penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini merupakan studi empiris untuk mendapatkan bukti tentang gejala-gejala atas permasalahan yang timbul (Husein, 2009). Subjek penelitian ini adalah seluruh anggota dewan di Kabupaten Buleleng. Sedangkan obyek atau masalah yang diteliti adalah pengaruh pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuisioner. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuisioner adalah skala likert. Analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik yakni uji normalitas, heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Uji hipotesis menggunakan uji koefesien determinasi (R2), uji analisis regresi sederhana untuk hipotesis pertama, untuk H2 sampai dengan H4 diuji dengan MRA (moderate regression analysis). MRA merupakan bentuk regresi yang dirancang secara hirarki untuk menentukan hubungan antara dua variabel yang dipengaruhi oleh variabel ketiga atau moderating (Nunnally dan Berstein, 1994). uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji F). HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Responden dalam penelitian ini adalah karyawan BUMD di kabupaten Buleleng. anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Jumlah kuesioner yang disebar yaitu 45 buah. Dari seluruh kuesioner yang kembali, ada beberapa kuesioner yang tidak dapat digunakan di tahap analisis, karena ada beberapa butir pertanyaan tidak diisi oleh responden, sehingga jumlah kuesioner yang dapat dianalisis yakni 32 buah. Responden pada penelitian ini berada pada usia 31-80 tahun dan didominasi oleh responden yang berumur 41-50 tahun. Komposisi responden dari segi jenis kelamin pada penelitian ini didominasi oleh responden
laki-laki. Pada umumnya responden pada penelitian ini berpendidikan paling banyak pada tingkat S1. Responden pada penelitian ini didominasi dengan yang sudah bekerja kurang dari 5 tahun. Berdasarkan uji validitas diketahui bahwa masing-masing item pertanyaan memiliki rhitung lebih besar dari rtabel (rhitung > rtabel), rtabel dari penelitian ini adalah 0,3009. Hal ini berarti masing-masing item pertanyaan adalah valid. Uji reliabilitas diperoleh hasil bahwa seluruh item pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dapat dikatakan reliabel, karena nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,7 yakni pengetahuan anggaran memiliki (0,897), akuntabilitas publik (0,893), partisipasi masyarakat (0,888), transparansi kebijakan publik (0,908) dan pengawasan keuangan daerah (0,937). Hasil pengujian normalitas data dengan Uji One Sample Kolmogorof Smirnov Test data dinyatakan berdistribusi normal, karena tingkat signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 yaitu 0,795 untuk variabel pengetahuan anggaran (X1), 0,547 untuk variabel akuntabilitas publik (X2), 0,971 untuk variabel Partisipasi Masyarakat (X3), 0,486 untuk variabel Transparasi Kebijakan Publik (X4), dan 0,415 untuk variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y). Hasil pengujian multikolinearitas dapat dinyatakan tidak terdapat gejala multikolineritas atau korelasi antara variabel independen karena nilai tolerance variabel pengetahuan anggaran (1,000), akuntabilitas publik (0,103), Partisipasi Masyarakat (0.174), Transparasi Kebijakan Publik (0,163) lebih dari 0,10. Dapat dilihat juga dari nilai VIF variabel pengetahuan anggaran (1,000), akuntabilitas publik (9,723), Partisipasi Masyarakat (5,747),Transparasi Kebijakan Publik (6,153) lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan Grafik scatter plot dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014 ) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,400, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengawasan keuangan daerah mampu dijelaskan oleh peningkatan pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 40 %.
H1 diuji dengan menggunakan model regresi linear sederhana (simple linear regression). Persamaan regresi yang dihasilkan yakni: Y 47,194 1,227 x1 ………….. (1) Berikut adalah hasil output SPSS analisis regresi sederhana hipotesis pertama.
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Std. Model B Error Beta t Sig. Tolerance VIF 1 (Constant) 47.194 7.518 6.277 .000 Pengetahuan_Anggaran 1.227 .263 .648 4.656 .000 1.000 1.000 a. Dependent Variable: Pengawasan_Keuangan_Daerah Sumber: Data Primer Diolah, 2014 Berdasarkan tabel 1, nilai thitung lebih besar dari ttabel (4,656> 1,699 ) dengan signifikansi < 0,005 maka H1 diterima artinya pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Koefisien regresi partisipasi anggaran bernilai positif yaitu 1,227 menunjukkan apabila pengetahuan dewan tentang anggaran semakin meningkat, bisa meningkatkan pengawasan keuangan daerah Kabupaten Buleleng.
Hasil pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0.858, artinya tingkat pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh peningkatan pengetahuan dewan tentang anggaran yang dimoderasi oleh variabel akuntabilitas publik sebesar 85,8%. Persamaan regresi pengujian hipotesis kedua yakni: Y 93,728 2,476 X 1 0,049 X 1 X 2 ... (2) Berikut adalah hasil analisa regresi hipotesis kedua.
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Hipotesis Kedua Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Std. Model B Error Beta T Sig. Tolerance VIF 1 (Constant) 93.728 6.214 15.084 .000 Pengetahuan_Anggaran -2.476 .414 -1.307 -5.983 .000 .103 9.723 IN_X1_X2 .049 .005 2.064 9.446 .000 .103 9.723 a. Dependent Variable: Pengawasan_Keuangan_Daerah Sumber: Data Primer Diolah, 2014 Pada tabel 2 dapat dilihat nilai thitung lebih besar dari ttabel (9,446> 1,699 ), sementara interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dengan melihat taraf signifikansinya
sebesar 0,000 serta koefisien regresinya yaitu 0,049 menunjukkan bahwa akuntabilitas publik mempunyai pengaruh moderating terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tetang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014 ) Hasil simultan, nilai signifikansi pada uji F lebih kecil daripada nilai signifikan yang ditetapkan (0,000<0,05) sehingga H2 diterima dengan tingkat signifikansi 0,05. Dari tabel yang sama diperoleh nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (87,322>2.93 ) maka H2 diterima artinya
variabel-variabel independen atau pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas publik yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama pada pengawasan keuangan daerah. Berikut adalah tabel hasil Uji F:
Tabel 3. Hasil Uji F Hipotesis 2 Sum of Squares df Mean Square Regression 1605.605 2 802.803 Residual 266.613 29 9.194 Total 1872.219 31 a. Predictors: (Constant), IN_X1_X2, Pengetahuan_Anggaran b. Dependent Variable: Pengawasan_Keuangan_Daerah Sumber: Data Primer Diolah, 2014 Model 1
Hasil pengujian hipotesis ketiga diketahui bahwa nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0.962, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengawasan keuangan daerah di DPRD Kabupaten Buleleng mampu dijelaskan oleh peningkatan pengetahuan dewan tentang
F 87.322
Sig. .000a
anggaran yang dimoderasi variabel partisipasi masyarakat sebesar 96,2%. Persamaan regresi pengujian hipotesis ketiga yakni: Y 78,915 1,820 X 1 0,041X 1 X 3 ... (3) Berikut adalah hasil analisa regresi hipotesis ketiga.
Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Hipotesis Ketiga Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Std. Model B Error Beta T Sig. Tolerance VIF 1 (Constant) 78.915 2.408 32.768 .000 .158 -.961 -11.494 .000 Pengetahuan_Anggaran -1.820 .174 5.747 IN_X1_X3 .041 .002 1.770 21.168 .000 .174 5.747 a. Dependent Variable: Pengawasan_Keuangan_Daerah Sumber: Data Primer Diolah, 2014 Pada tabel 4 dapat dilihat nilai thitung lebih besar dari ttabel (21,168> 1,699 ), sementara interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,000 serta koefisien regresinya yaitu 0,041 menunjukkan bahwa partispasi masyarakat mempunyai pengaruh moderating terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tetang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
Hasil simultan, nilai signifikansi pada uji F lebih kecil daripada nilai signifikan yang ditetapkan (0,000<0,05) sehingga H3 diterima dengan tingkat signifikansi 0,05. Dari tabel yang sama diperoleh nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (396,386>2.93 ) maka H3 diterima artinya variabel-variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas publik yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamasama pada variabel dependen yakni pengawasan keuangan daerah.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014 ) Berikut adalah tabel hasil Uji F yang telah dilakukan: Tabel 5. Hasil Uji F Hipotesis 3 Sum of Squares df Mean Square Regression 1806.149 2 903.074 Residual 66.070 29 2.278 Total 1872.219 31 a. Predictors: (Constant), IN_X1_X3, Pengetahuan_Anggaran b. Dependent Variable: Pengawasan_Keuangan_Daerah Sumber: Data Primer Diolah, 2014 Model 1
Hasil pengujian hipotesis keempat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0.970, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengawasan keuangan daerah di DPRD Kabupaten Buleleng mampu dijelaskan oleh peningkatan pengetahuan dewan tentang anggaran yang dimoderasi variabel
F 396.386
Sig. .000a
transparansi kebijakan publik sebesar 97,0%. Persamaan regresi pengujian hipotesis keempat yakni: Y 80,369 1,968 X 1 0,060 X 1 X 4 ... (4) Berikut adalah hasil analisa regresi hipotesis keempat.
Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Hipotesis Keempat Unstandardized Standardized Collinearity Coefficients Coefficients Statistics Std. Model B Error Beta T Sig. Tolerance VIF 1 (Constant) 80.369 2.188 36.740 .000 Pengetahuan_Anggaran -1.968 .147 -1.039 -13.427 .000 .163 6.153 IN_X1_X4 .060 .003 1.843 23.814 .000 .163 6.153 a. Dependent Variable: Pengawasan_Keuangan_Daerah Sumber: Data Primer Diolah, 2014 Pada tabel 6 dapat dilihat nilai thitung lebih besar dari ttabel (23,814> 1,699 ), sementara interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah dengan melihat taraf signifikansinya sebesar 0,000 serta
koefisien regresinya yaitu yaitu 0,060 menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh moderating terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tetang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Berikut adalah hasil Uji F yang telah dilakukan.
Tabel 6. Hasil Uji F Hipotesis 4 Model 1
Sum of Squares df Mean Square Regression 1819.341 2 909.671 Residual 52.877 29 1.823 Total 1872.219 31 a. Predictors: (Constant), IN_X1_X4, Pengetahuan_Anggaran b. Dependent Variable: Pengawasan_Keuangan_Daerah Sumber: Data Primer Diolah, 2014
F 498.899
Sig. .000a
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014 ) Pembahasan Pengaruh antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah. Dan pembelajaan pengeluaranpengeluaran daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan APBD adalah untuk menjamin agar APBD benar-benar sesuai dengan prioritas program dan pelaksanaanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan. Pengetahuan Dewan tentang anggaran menunjukkan bagaimana kualitas sumber daya manusia yang ada. Pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh langsung terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh anggota dewan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi. Karena apabila seseorang (anggota dewan) tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan anggaran, maka anggota dewan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas, dan profesi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan bargaining position dalam memproduk sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan,
ketrampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya (Coryanata, 2007). Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukan oleh Yudoyono (2003:63) dalam Juliastuti (2013) bahwa anggota dewan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan subtansi tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD secara efektif dapat terlaksana. Yudono (2002) mengatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Coryanata (2007). Werimon (2007), Devi (2010) dan Juliastuti (2013). Akuntabilitas Publik berpengaruh Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa akuntabilitas public berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002: 20). Dengan diterapkannya akuntabilitas publik, maka
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014 ) akan memotivasi anggota dewan untuk meningkatkan pengawasan keuangan daerah, disamping itu akuntabilitas publik juga memberikan peran kepada masyarakat untuk dapat mengetahui proses dan hasil dari pengawasan sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat berfungsi sebagai pengawasan keuangan daerah Devi (2010) menyatakan bahwa dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah, hubungan agensi muncul antara pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai principal dan publik/warga berlaku sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada DPRD (agen) untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi logis adanya hubungan antara agen dan prinsipal. Dewan sebagai anggota legislatif perlu mengerti dan memahami pedoman akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD). Kegagalan dalam menerapkan standar operasional prosedur akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumbersumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan. Akuntabilitas mensyaratkan pengambilan keputusan berprilaku telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada dasarnya akuntablitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Mardiasmo, 2001:31). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilittas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk tidak sekedar melakukan vertical reporting, tapi juga dilakukan horizontal reporting. Yaitu pelaporan kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk horizontal accountability. Pemerintah harus dapat mempertangunggjawabkan kepada rakyat berkenaan dengan penggalian pungutan sumber dana publik dan tujuan penggunaannya, prinsip akuntabilitas dari pemerintah ini, maka akan dapat meningkatkan pengawasan terhadap
keuangan negara atau daerah (Husein, 2005:191). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Coryanata (2007) dan Devi (2010) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Juliastuti (2013) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka mendukung peran dan fungsi pemerintah sebagai pemegang amanat rakyat, maka dalam proses perencanaan APBD harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan pula kepada publik. Partisipasi masyarakt diperlukan untuk mendapatkan data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan APBD. Informasi tersebut digunakan untuk menjamin penentuan arah dan kebijakan umum APBD sesuai dengan aspirasi masyarakt, bukan sekedar aspirasi publik. Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partsipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam Werimon, dkk, 2007). Achmadi (2002) dalam Werimon (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014 ) pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Dobell dan Ulrich (2002) dalam Werimon, dkk (2007) menyatakan bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam proses anggaran yaitu mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat (representating citizen interests), memberdayakan pemerintah (empowering the government), dan mengawasi kinerja pemerintah (scrutinizing the government’s performance). Salah satu efek positif adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran adalah pertukaran informasi yang efektif. Jadi, peranan dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Jadi, selain pengetahuan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, partisipasi masyarakat akan meningkatkan fungsi pengawasan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Coryanata (2007), Werimon, dkk (2007) dan Devi (2010). Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Juliastuti (2013) yang menyatakan bahwa partisipasi publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek, (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan
(2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. Mardiasmo (2003) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari : 1) Adanya sistem pelaporan keuangan; 2) Adanya sistem pengukuran kinerja; 3) Dilakukannya auditing sektor publik; dan 4) Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channel of accountability). Mardiasmo, 2003, menyebutkan Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses; (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; (4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat; dan (5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Jadi, semakin transparan kebijakan publik yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Coryanata (2007) dan Werimon, dkk (2007). Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Devi (2010) dan Juliastuti (2013) yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner, maka kesimpulan dari penelitian ini. Pertama, secara parsial dapat diketahui bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah APBD. Kedua, Akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan Antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014 ) daerah APBD. Ketiga, partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan Antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah APBD. Keempat, Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan Antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah APBD. Saran Penulis memberikan saran kepada anggota Dewan untuk lebih meningkatkan kinerja dan pengetahuannya. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dan dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah APBD.
DAFTAR PUSTAKA Antara Bali. 2014. APBD Buleleng Defisit. From http://www.antarabali.com/ berita/45983/apbd-buleleng-2014defisit-rp137435-miliar (diakses pada tanggal 10 Januari 2014) Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. Devi,
Yulinda. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwekerto
Dobell, Peter dan Ulrich, 2003. Parliament’s performance in the budget process: A case study. Policy Matter: http://www.irpp.org.
Husein, La Ode. 2005. Hubungan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Bandung. CV. Utomo. Juliastuti, Ayu. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada DPRD Kota Di Provinsi Sumatera Barat. Skripsi Universitas Negeri Padang. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi. Rubin, Irene. 1996. Budgetting for Accountability: Municipal Budgetting for the 1990s, Jurnal Public Budgetting& Finance, Summer. Simson, W.,Imam, G, & Nazir, M. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi. Sopanah. 2003. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada. Yudono, Bambang, 2002, Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan PemerintahDaerah, http://www.bangda.depdagri.go.id/jur nal/jendela/jendela 3.htm.
