Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
BP HN
PEMBANGUNAN HUKUM DALAM RANGKA PENINGKATAN SUPREMASI HUKUM (Development of Law in Order to Enhancement Supremacy of Law) Dr. Wicipto SeƟadi, S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI Abstrak
Kata kunci:
lR ec hts V
ind
ing
Kons tusi menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa hukum merupakan sesuatu yang supreme. Dengan supremasi hukum diharapkan lahir keter ban (order) atau tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan sehingga hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas negara. Dari empat belas tahun pasca reformasi Indonesia, pembangunan hukum menjadi salah satu agenda utama, namun Indonesia belum mampu keluar dari berbagai persoalan hukum, dan bahkan terjebak ke dalam ironi sebagai salah satu negara paling korup. Peneli an yang mengangkat permasalahan tentang kondisi penegakan hukum saat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kepustakaan. Dari hasil peneli an terlihat bahwa prestasi penegakan hukum mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih juga terlihat beberapa masalah di berbagai sisi. Satu satu hal pen ng yang harus diperha kan dalam pelaksanakan pembangunan hukum, yaitu hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan, elemen materi hukum, dan elemen budaya hukum. rule of law, supremasi hukum, pembangunan hukum, stabilitas nasional, penegakan hukum Abstract
na
The Cons tu on declare that Indonesia is a state of law. Provision implies that the law is something that is supreme. With the rule of law is expected to appear order or a harmonious society and jus ce so that law can play a role in maintaining the stability of the country. Of the fourteen years of postreform Indonesia, development of the law became one of the main agenda, but Indonesia has not been able to get out of a variety of legal issues, and even stuck to the irony as one of the most corrupt countries. The research raised issues about the current state of law enforcement is being carried out by using literature methods. From the research shows that achievement of law enforcement began to appear in recent years, although it is also seen some problems on the various sides. One of the important things that must be considered in implemen ng the construc on of the law, the law must be understood and developed as an integrated system in which there is ins tu onal elements, elements of legal substance, and legal cultur elements. rule of law, supremacy of law, development of law, na onal stability, law enforcement
Jur
Keywords:
1
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
dengan baik. Penegakan hukum masih
Reformasi kons tusi telah menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-
dianggap sebagai hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbaikan ekonomi nasional yang belum kunjung pulih.
Pemerintah secara tegas mengakui
Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut mengandung makna antara lain bahwa adanya
pengakuan
terhadap
prinsip
supremasi hukum dan kons tusi, adanya prinsip peradilan yang bebas dan
dak
memihak yang menjamin persamaan se ap warga negara dalam hukum, serta jaminan
hukum yang belum bisa teratasi. Di bidang kelembagaan
hukum,
misalnya,
masih
terdapat permasalahan: (a) kurangnya independensi kelembagaan hukum, terutama lembaga-lembaga penegak hukum membawa akibat terabaikannya prinsip impar alitas dalam banyak putusan lembaga yudika f. Hal ini akan berperan terhadap terjadinya
ind
keadilan bagi se ap orang termasuk terhadap
masih banyaknya permasalahan di bidang
ing
Tahun 1945 menyatakan: ”Negara Indonesia
BP HN
A. Pendahuluan
penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang
berkuasa. Ar nya, dengan hukum yang benarbenar supreme diharapkan akan melahirkan
sistem hukum maupun goyahnya kepas an hukum; (b) Independensi lembaga hukum harus disertai dengan akuntabilitas. Namun
lR ec hts V
keter ban (order) atau tata kehidupan yang
degradasi kepercayaan masyarakat kepada
harmonis dan keadilan bagi masyarakat, dengan demikian pada gilirannya hukum
dapat berperan dalam menjaga stabilitas
Namun demikian berdasarkan pengalaman sepuluh tahun reformasi yang hendak
menjadikan pembangunan hukum sebagai
salah satu agenda utamanya, Indonesia
terjebak ke dalam ironi. Sedikitnya ada Indonesia diketahui
na
secara internasional sebagai salah satu
negara paling korup tetapi koruptor yang dapat dijerat dengan hukum masih belum memuaskan, baik kuan tas maupun kualitas.
Jur
Kedua, sebagaimana disebut di atas, secara
kons tusional Indonesia menetapkan dirinya sebagai negara hukum tetapi dalam kenyataannya hukum belum dapat ditegakkan
2
akuntabilitas lembaga hukum dak dilakukan dengan jelas, baik kepada siapa atau lembaga mana ia harus bertanggung jawab maupun
bagi sebuah negara.
dua ironi. Pertama,
demikian dalam prak k, pengaturan tentang
tata cara bagaimana yang harus dilakukan untuk memberikan pertanggungjawabannya. Hal yang demikian telah memberikan kesan adanya transparansi di dalam
proses
penegakan hukum; (c) Di samping itu, sinyalemen tentang kurangnya integritas dari para penyelenggara negara juga sangat mempriha nkan. Kasus-kasus hukum yang sedang berlangsung di berbagai lembaga negara,
berpengaruh
memudarnya
supremasi
besar
terhadap
hukum
serta
semakin berdampak pada ke dakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
D. Pembahasan
Dari uraian di atas kemudian dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
2.
3.
Apakah kondisi penegakan hukum telah
Masalah
penegakan
hukum
pasca
menunjukkan supremasi hukum?
Reformasi menghadapi situasi yang semakin
Apakah penegakan supremasi hukum
kompleks dan pelik. Hukum yang semula
akan berpengaruh posi f bagi stabili-
diharapkan menjadi
tas nasional dalam rangka mewujudkan
alat untuk membangun kehidupan yang
Negara demokra s?
harmonis, berkeadilan dan berkepas an
Bagaimana arah pembangunan hukum
dalam masyarakat yang ter b, ternyata
menuju terwujudnya supremasi hu-
juga dilanda krisis yang tak kalah hebatnya.
kum?
Korupsi, konflik daerah, dan ndak kekerasan
ang penyangga dan
ing
1.
1. Penegakan Hukum sebagai Refleksi Supremasi Hukum
BP HN
B. Permasalahan
dalam bentuk main hakim sendiri kini masih
ind
C. Metode PeneliƟan
marak menandai hebatnya krisis ini.
Berdasarkan iden fikasi masalah seba-
Kekecewaan menjadi
dak terelakkan
dengan kenyataan bahwa amanat reformasi
masuk dalam peneli an hukum yang norma f
untuk
dengan studi kepustakaan. Untuk itu tulisan
pemberantasan
ini mempergunakan metode peneli an
lainnya menjadi semakin memilukan ke ka
lR ec hts V
gaimana diuraikan di atas, maka tulisan ini
yuridis norma f.
1
Namun demikian tetap
akan menggunakan data peneli an empiris sebagai
pendukung.
Dengan
pokok permasalahan diteli norma f.
2
demikian
secara yuridis
Tulisan ini juga menggunakan pen-
menegakkan
hukum
KKN
dan
melalui
kasus-kasus
jantung penegakan hukum diterpa badai hebat dengan diketahuinya keterlibatan para penegak hukum dalam kasus KKN yang mencolok mata. Ke ka
terhadap
intervensi hukum
rezim
berkurang
penguasa di
era
dekatan sosio hukum, sehingga memiliki
kebebasan ini, nyatanya kekuatan lain—
perspek f lebih luas dengan melihat hukum
yang berhubungan dengan pasar—dapat
dalam hubungannya dengan sistem sosial,
melakukan penetrasi ke dalam lembaga-
3
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), hal. 15. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, cet. v, (Jakarta: PT Raja Gra indo Persada, 2001), hal. 13-14, dan juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979) hal. 15. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Pemikiran empiris ini disebut juga pemikiran sosiologis. Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ibid. Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum, Proyek Bank Dunia (Jakarta: Cyberconsult, 1999) hal. 153.
Jur
1
na
poli k, dan ekonomi masyarakat.
2
3
3
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
Persoalan poli k adalah warisan birokrasi
dengan rezim sebelumnya.
yang korup dan rekrutmen poli k yang keliru.
BP HN
lembaga penegak hukum yang sama kuat bersifat
Sedangkan persoalan paradigma k adalah
“tebang pilih” tak terhindarkan, meski
ambiguitas orientasi atas konsepsi Negara
penyebabnya bukanlah faktor poli s seper
hukum. Berdasarkan pemetaan masalah
pada era sebelumnya. Faktor-faktor teknis
tersebut maka solusi yang ditawarkan untuk
yang
poli k penegakan hukum adalah solusi poli k
Penegakan
hukum
berkaitan
yang
dengan
kekuatan
dan
profesionalitas lembaga dan aparat menjadi
dan solusi paradigma k.
Solusi poli k yang dimaksudkan adalah
keadilan hukum bagi rakyat. Penegakan
untuk mengatasi kasus-kasus KKN dan
hukum sangat bergantung pada aparat
pelanggaran HAM warisan masa lalu perlu
yang bersih, peduli dan profesional baik di
diselesaikan dengan keputusan poli k yang
kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh
tegas untuk memutus hubungan dengan
jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-
kasus-kasus peninggalan Orde Baru. Ada 3
fungsi penegakan hukum tersebut.
( ga) cara. Pertama, melakukan amputasi
hukum
tanpa
ind
Penegakan
ing
sangat menentukan dalam memberikan
pandang
(pemberhen an
pejabat-
pejabat birokrasi terutama birokrasi penegak
menyengsarakan
adalah
hukum, yang berada pada usia dan level
indikator yang sering didengungkan rakyat
tertentu, melalui Undang-Undang Lustrasi
untuk mengukur seberapa jauh komitmen
agar ndakan hukum dapat dilakukan secara
pemerintah dalam sektor ini. Tindakan
tegas dan lugas. Kedua, melakukan pemu han
represif harus bersifat imparsial dan non
dengan memberikan pegampunan secara
diskrimina f, sehingga mudah mendapat
nasional (na onal pardon) atas para pelaku
dukungan masyarakat, apalagi untuk kasus
pelanggaran di masa lalu, dengan alasan
korupsi yang luar biasa. Hadirnya Komisi
bahwa sangat sulit melakukan penyelesaian
Pemberantasan Korupsi semes nya menjadi
secara tegas berdasarkan hukum atas kasus
momentum
total
yang begitu banyak dan rumit dan yang
melawan korupsi, seraya memperbaiki kinerja
dilakukan oleh mereka sebagai akibat adanya
Kepolisian, Kejaksaan serta Kehakiman agar
sistem yang memaksa ke ka itu.4
banyak
lR ec hts V
rakyat
baru
dalam
perang
na
Problem penegakan hukum selama ini
Ke ga, perlu ada pergeseran orientasi
paradigma atas konsepsi Negara hukum dari
disebabkan, paling dak, oleh dua hal yakni
rechtsstaat menjadi the rule of law seper
persoalan poli k dan persoalan paradigma k.
yang banyak dikembangkan di negara-negara
Jur 4
atas
bulu terhadap para koruptor yang telah
menjadi ujung tombak penegakan keadilan.
4
massal)
Menurut Mahfud MD, pada masa beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman, pernah merancang Rancangan Undang-Undang Lustrasi dan Pemutihan ini, tetapi terhenti bersamaan dengan lengsernya Gus Dur sebagai Presiden. Lebih jauh lihat http://mahfudmd.com/ index.php?page= web. BeritaDetail&id=152&PHPSESSID=oi 7k16ehepf8hj65p6r5o58813, diakses pada 15 Februari 2012.
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
Menurut
Anglo Saxon. Dengan paradigma ini maka
Presiden,
masyarakat
Indonesia belum memberikan perha an
melepaskan
sungguh-sungguh
diri
dari
jebakan-jebakan
BP HN
se ap upaya penegakan hukum akan mampu
terhadap
stabilitas.
mendorong
Padahal pembangunan di negara penganut
para penegak hukum untuk krea f dan
sistem demokrasi apa pun memerlukan
berani menggali nilai-nilai keadilan serta
stabilitas nasional yang baik. Guncangan
menegakkan e ka dan moral di dalam
terhadap stabilitas nasional pas ada. Hanya,
masyarakat dalam se ap penyelesaian kasus
guncangan harus dikelola dengan baik.
formalitas-prosedural
serta
Teori
hukum.
yang
mengatakan
stabilitas
berbanding terbalik dengan kebebasan dan
penegakan hukum, terlihat pula beberapa
keterbukaan masih bisa diperdebatkan.
prestasi menggembirakan dalam penegakan
Namun pendekatan seper
hukum. Prestasi KPK dapat disebut sebagai
di nggalkan
contoh dari ”sedikit” keberhasilan dalam
stabilitas dengan pendekatan otoriter suatu
penegakan hukum. KPK dipandang ins tusi
saat akan mengalami periode instabilitas
yang lebih berhasil menegakkan hukum
yang membahayakan.
karena personalia di KPK diseleksi dari orang-
dengan teori The New Way to Understand
orang yang rela f bersih dan birokrasinya
Why The Na on Rise and Fall karya Bremmer
bukanlah birokrasi warisan lama.
yang dinilai relevan dengan persoalan di
banyak
wajah
karena
lR ec hts V
ind
ada
ing
suram
Meski
ini sebaiknya
negara
penganut
Hal ini berbeda
Indonesia.5 Teori itu mengatakan bahwa
2. Stabilitas Nasional sebagai Pendukung Supremasi Hukum
negara yang terbuka terhadap kebebasan dan
Presiden Repubik Indonesia, Susilo
yang mampu mengatasi guncangan internal
berbagai
tanpa harus khawa r negara itu akan jatuh.
kesempatan menugaskan kepada Lembaga
“Jadi dia punya kapasitas untuk menghadapi
Ketahanan Nasional (Lemhanas) memikirkan
guncangan ekonomi, sosial, keamanan, dan
bagaimana
poli k sedemikian rupa.”
Bambang
Yudhoyono,
dalam
memelihara
dan
mem-
pertahankan stabilitas nasional Indonesia
Pengelolaan stabilitas di era keterbukaan
pada era keterbukaan, kebebasan dan
ini diperlukan karena kita menginginkan
demokrasi.
idiom
pembangunan demokrasi yang di dalamnya
penciptaan stabilitas dak melulu dikaitkan
mengakomodasi harmoni dengan kebebasan
dengan
dan keterbukaan, penegakan hukum dan
na
Presiden
Orde
Baru,
berharap,
otoritarian
Jur
bertentangan dengan demokrasi.
5
keterbukaan justru bisa memiliki stabilitas
dan
toleransi.
Meskipun
stabilitas
daklah
Lebih jauh lihat Ian Bremmer, The J Curve: A New Way to Understand Why The Nation Rise and Fall, (Simon & Schuster, Inc. 2006). Lihat juga http://www.jcurvebook.com/.
5
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
dibuat tanpa demokrasi. Hal ini terjadi di
melaksanakan keter ban dunia berdasarkan
Indonesia (pada era Orde Baru), Malaysia
kemerdekaan,
dan Singapura yang meski stabil namun dak
keadilan sosial.
demokra s. Sebuah negara dapat disebut
Filosofi
BP HN
inheren dengan demokrasi. Stabilitas dapat
perdamaian
abadi
yang
dianut
hukum
nasional
dan
dalam
demokra s bila rule of law-nya bekerja.
pembangunan
Selain itu juga dak ada lagi konflik separa s,
kurang lebih 40 (empat puluh) tahun
dan
dak ada kekerasan di masyarakat
yaitu konsep hukum pembangunan yang
yang diselesaikan di luar prosedur hukum.
menempatkan peranan hukum sebagai
Stablilitas yang kemudian tercipta adalah
sarana
stabilitas dalam kerangka demokrasi dan
Dalam konsep yang demikian, pelaksanaan
bukan stabilitas yang otoriter.
pembangunan hukum mempunyai fungsi:
ing
pembaharuan
selama
masyarakat.7
sebagai pemelihara dalam keter ban dan sebagai sarana penegak keadilan, dan
sadar, sistema s, dan berkesinambungan
sebagai sarana pendidikan masyarakat.8
untuk membangun kehidupan bermasyarakat,
Oleh karena itu apabila dalam pelaksanaan
berbangsa, dan bernegara yang semakin
pembangunan, hukum diar kan sebagai
maju, sejahtera, aman, dan tenteram di dalam
sarana untuk mencapai tujuan negara, maka
bingkai dan landasan hukum yang adil dan
poli k hukum nasional harus berpijak pada
pas .6 Pelaksanaan pembangunan tersebut
kerangka dasar, yaitu9:
merupakan upaya untuk mencapai tujuan
a.
lR ec hts V
Pembangunan hukum merupakan upaya
mengarah
alinea keempat UUD 1945, yaitu melindungi
yaitu masyarakat adil dan makmur
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
berdasarkan Pancasila.
8 9
6
b.
pada
cita-cita
bangsa
Poli k hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara.
na
Jimly Asshiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1998), hal. 28. Pada dasarnya, fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (law as a tool of social engeneering) relatif masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini, namun perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (beureucratic engineering) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “beureucratic and social engineering” (BSE). Lihat Romli Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003, hal. 7. Dirangkum dari Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, (Bandung: Binacipta, 1982). Mahfud MD, Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN, 2006. Dalam konteks ini politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan negara.
Jur
7
Poli k hukum nasional harus selalu
negara sebagaimana yang tercakup dalam
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
6
keamanan, sebagai sarana pembangunan,
ind
3. Arah Pembangunan Hukum
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
terbesar
pembangunan
hukum nasional pun masih belum berubah,
yaitu: berbasis moral agama, menghargai
yaitu: adanya kesenjangan antara UUD
dan melindungi hak asasi manusia tanpa
1945,
diskriminasi, mempersatukan seluruh
dan
unsur bangsa, meletakkan kekuasaan
keadilan sosial dan berpihak pada konsep
di
sebesar-besarnya
bawah
kekuasaan
rakyat,
dan
yang jiwanya
BP HN
nilai Pancasila sebagai dasar negara,
jelas-jelas adalah
menurut
teks
disemanga
kemakmuran
asas
rakyat,
membangun keadilan sosial.
dengan
Apabila dikaitkan dengan cita hukum
undangan yang menyusul di bawahnya.10
negara Indonesia, maka poli k hukum
Mencuatnya kembali paradigma kerakyatan
harus
unsur
dan keadilan sosial ke permukaan, menjadi
bangsa demi integrasi atau keutuhan
indikasi bahwa paradigma inilah yang harus
bangsa, mewujudkan keadilan sosial
dipergunakan untuk menata kembali sistem
dalam ekonomi dan kemasyarakatan,
hukum yang bertalian dengan tatanan
mewujudkan demokrasi (kedaulatan
kehidupan berpoli k itu, baik mengenai
rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan
keorganisasian,
hukum) serta menciptakan toleransi
penataan
hidup beragama berdasar keadaban dan
rakyat termasuk perimbangan kekuasaan
kemanusiaan.
dan keuangan antara pemerintah pusat dan
melindungi
semua
garis poli k dan Perundang-
lR ec hts V
ind
d.
Persoalan
Poli k hukum harus dipandu oleh nilai-
ing
c.
pemilihan
umum,
lembaga-lembaga
dan
perwakilan
daerah pada tahun-tahun yang lalu.
Pada prinsipnya, kerangka utama strategi
Perspek f
pembangunan
hukum
nasional hingga saat ini pun masih merujuk
nasional itu selama ga dasawarsa yang lalu
pada teori yang dibangun oleh Mochtar
mempunyai konsep dasar yang sama, yaitu
Kusumaatmadja
UUD 1945. Landasan idealnya sama, yakni
memodifikasi
Pancasila, landasan poli s operasionalnya
terutama teori Roscoe Pound “Law as a tool
pun sama, yakni tujuan nasional yang
of social engineering” yang berkembang di
tercantum dalam pembukaan UUD itu, dan
Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih
landasan struktural kelembagaan pemerintah
lanjut maka secara teori s Teori Hukum
yang akan mendukung beban pembangunan
Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja
itu pun sama, yakni sistem pemerintah
dipengaruhi
presidensial.
D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal
yang
menggubah
beberapa
teori
cara
berpikir
dari
dan
hukum,
Herold
Jur
na
poli k mengenai pembangunan hukum
10
Bandingkan dengan Solly Lubis, Pembangunan Hukum Nasional, makalah disampaikan pada: Seminar Pembangunan Hukum Naional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, di Denpasar, 14-18 Juli 2003.
7
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
(Policy
Approach)
ditambah
dengan
masyarakat.
yang
(minus konsepsi mekanisnya). Mochtar
keter ban dan keteraturan dalam usaha
mengolah semua masukan tersebut dan
pembangunan dan pembaharuan memang
menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.11
diinginkan, bahkan mutlak perlu agar dapat
Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan
mengarahkan kegiatan manusia ke arah
Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan
yang dikehendaki oleh pembangunan dan
betapa pen ngnya kerja sama antara
pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka
pengemban hukum teori s dan penstudi
diperlukan sarana berupa peraturan hukum
pada umumnya (scholars) serta pengemban
yang tertulis dan sesuai dengan hukum yang
hukum prak s (specialists in decision) dalam
hidup dalam masyarakat.
Roscoe
ing
dari
BP HN
melandasi konsep tersebut adalah bahwa
Hukum
Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa
proses melahirkan suatu kebijakan publik,
penger an hukum sebagai sarana lebih luas
di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan.
dari hukum sebagai alat karena:
ind
yang di satu sisi efek f secara poli s, namun Oleh karena itu maka Teori Hukum
1.
Di
Indonesia
peranan
perundang-
undangan dalam proses pembaharuan
memperagakan pola kerja sama dengan
hukum lebih menonjol, misalnya jika
melibatkan keseluruhan stakeholders yang
dibandingkan dengan Amerika Serikat
ada dalam komunitas sosial tersebut.
yang
Dalam proses tersebut maka Mochtar
(khususnya putusan the Supreme Court)
Kusumaatmadja
pada tempat lebih pen ng.
lR ec hts V
Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja
menambahkan
adanya
tujuan pragma s (demi pembangunan)
2.
menempatkan
yurisprudensi
Konsep hukum sebagai “alat” akan
sebagaimana masukan dari Roescoe Pound
mengakibatkan hasil yang
dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi
berbeda dengan penerapan “legisme”
antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal
sebagaimana pernah diadakan pada
bahwa kerja sama antara akademisi hukum
zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia
(peneli ) dan pengemban hukum prak s itu
ada sikap yang menunjukkan kepekaan
idealnya mampu melahirkan teori hukum
masyarakat untuk menolak penerapan
(theory about law), teori yang mempunyai
konsep seper itu.
pragma s
na
dimensi
atau
kegunaan
3.
dak jauh
Apabila “hukum” di sini termasuk juga
prak s. Mochtar Kusumaatmadja secara
hukum internasional, maka konsep
cemerlang mengubah penger an hukum
hukum sebagai sarana pembaharuan
sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai
masyarakat
sarana (instrument) untuk membangunan
sebelum konsep ini diterima secara
Jur 8
pikiran
Pound
teori
11
Pokok-pokok
sudah
diterapkan
jauh
Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, (Jakarta: CV Utomo, 2006), hal. 411.
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
dan menciptakan pemerintah yang bersih
nasional.12
dan berwibawa semakin menambah beban
BP HN
resmi sebagai landasan kebijakan hukum
pemerintah yang dak kecil di masa kini dan perubahan
masa mendatang. Kelima hal di atas secara
paradigma dalam kehidupan poli k dan
muta s mutandis akan mempengaruhi pula
ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem
konsep pembangunan hukum nasional yang
otoritarian kepada sistem demokrasi, dan dari
akan diterapkan.
sistem sentralis k ke dalam sistem otonomi.
Dalam
Saat
ini
telah
terjadi
melaksanakan
pembangunan
hukum, satu hal pen ng yang harus
berdampak terhadap sistem hukum yang
diperha kan adalah, bahwa hukum harus
dianut selama ini yang meni kberatkan
dipahami dan dikembangkan sebagai satu
kepada produk-produk hukum yang lebih
kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat
banyak
elemen kelembagaan, elemen materi hukum,
berpihak
kepada
kepen ngan
dan elemen budaya hukum.
ind
penguasa daripada kepen ngan rakyat dan
ing
Perubahan paradigma tersebut sudah tentu
produk hukum yang lebih mengedepankan
Hukum Nasional adalah kesatuan hukum
dominasi kepen ngan pemerintah pusat
yang dibangun untuk mencapai tujuan
daripada kepen ngan pemerintah daerah.
Negara yang bersumber dari falsafah dan kons tusi negara, di dalam kedua hal itulah
kecenderungan sistem otonomi menjadi lebih
terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum
diperluas; dan kedua, kecenderungan sistem
negara Indonesia. Semua diskursus tentang
mul partai yang berdampak terhadap sistem
hukum nasional yang hendak dibangun,
kabinet presidensial yang selama ini dianut
haruslah
dalam UUD 1945. Ke ga, kecenderungan
dengan demikian upaya reformasi hukum,
pemisahan
secara
akan sangat tergantung kepada reformasi
tegas (separa on bukan differen a on)
kons tusi. Bila kons tusi yang dibangun
antara ekseku f, legisla f, dan yudika f.
masih memberi peluang bagi lahirnya sebuah
Fenomena
otoritarianisme, maka
lR ec hts V
Hal ini juga berdampak pada: pertama,
(bukan
ke ga
pembedaan)
sangat
berpengaruh
terhadap law making process, dan law
enforcement process. Keempat, masuknya
keduanya,
daklah akan lahir
sebuah hukum nasional yang demokra s. Reformasi
kons tusi
yang
telah
berlangsung, melalui beberapa kali aman-
Masyarakat (LSM) ke dalam pengambilan
demen UUD 1945, membawa perubahan
keputusan pemerintah dan proses legislasi.
yang sangat besar, terhadap hukum nasional.
Kelima, adanya perintah kepada Presiden
Perubahan tersebut, telah mengarahkan
Jur
Lembaga
kepada
Swadaya
na
pengaruh-pengaruh
merujuk
untuk melaksanakan pemberantasan KKN
12
Ibid. hal. 415.
9
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
masyarakat.
Tujuan
dari
hukum
yang
dengan prinsip-prinsip negara demokrasi
demokra s
dak saja hanya tercapainya
kons tusional. Amandemen tersebut juga
keadilan, akan tetapi juga terciptanya
telah menegaskan secara eksplisit bahwa
keter ban (order). Hukum harus berfungsi
Indonesia adalah negara hukum.13
menciptakan keteraturan sebagai prasyarat
BP HN
kepada cita-cita negara hukum, sesuai
demokra s
untuk dapat memberikan perlindungan
se daknya mempunyai karakter dan alur
bagi rakyat dalam memperoleh keadilan,
pikir sebagai berikut:
keteraturan, dan ketenangan dan bukan
a.
untuk menyengsarakannya.
Hukum
nasional
yang
Hukum nasional dibuat sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil
ing
demokra s,
Hukum
untuk
pemberlakuan dan penerapan norma yang
mencapai tahap tertentu dari tujuan
justru menimbulkan ke dakadilan, karena
negara sebagaimana tertuang di dalam
penerapan prak k hukum yang demikian
Pembukaan UUD 1945,
akan
nasional
Hukum
nasional
dirancang
harus
menjamin
harus
menimbulkan
Pembangunan
meminimalisisasi
ke dakadilan
hukum
adalah
baru. konsep
integrasi bangsa dan negara baik teritori
yang berkesinambungan dan
maupun
mengintegrasikan
berhen sehingga penegakan hukum
dan
nomokrasi,
boleh mengabaikan keadaan dan dimensi
ar nya pembangunan hukum harus
waktu saat hukum itu ditetapkan dan
mengundang par sipasi dan menyerap
berlaku. Selain dak bijaksana, hal tersebut
aspirasi masyarakat melalui prosedur
pada gilirannya akan berpotensi mengingkari
dan mekanisme yang fair, transparan
kepas an hukum itu sendiri.
ideologi,
lR ec hts V
c.
dan makmur berdasar falsafah negara.
ind
b.
Pembangunan hukum nasional yang
prinsip
demokrasi
dak pernah dak
dan akuntabel; dan berorientasi pada
Prinsip non-retroak f itu sendiri telah
pembangunan keadilan sosial; dan
digariskan di dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945
menjamin hidupnya toleransi beragama
yaitu hak untuk
yang berkeadaban.
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
dak dituntut atas dasar
manusia yang dak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meskipun demikian, frasa
maka hukum nasional harus mengabdi kepa-
‘yang dak dapat dikurangi dalam keadaan
da kepen ngan nasional, dan menjadi pilar
apa pun’ mendapat kri k karena ada norma-
demokrasi untuk tercapainya kesejahteraan
norma internasional, perkecualian terhadap
rakyat dan secara sosiologis menjadi sarana
prinsip
untuk tercapainya keadilan dan keter ban
kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia.
Jur
na
Sebagai implementasi dari hal tersebut,
13
10
non-retroak f,
yaitu
kejahatan-
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
Saat ini tata hubungan dan tata kelola
pada lahirnya banyak lembaga negara
lembaga-lembaga utama maupun penunjang
atau organ, baik lembaga utama (primary
tersebut
cons tu on
lembaga
mengakibatkan disharmoni, yang dapat
pendukung/penunjang (state auxiliary body/
mengganggu jalannya pemerintahan, dan
SAB). Peran auxiliaries bodies dibutuhkan
mengakibatkan konflik antar lembaga. Oleh
untuk
tugas
karena itu tata hubungan antar lembaga
hukum
negara perlu diatur secara tegas dalam
organs)
memperkuat
pelayanan
publik,
maupun
pelaksanaan penegakan
peraturan
perencanaan hukum.
khusus.
belum
jelas
diatur,
sehingga
perundang-undangan
secara
ing
dan peradilan serta pembentukan dan
BP HN
Perubahan UUD 1945 telah berimplikasi
Salah satu persoalan mendasar, dalam
Namun demikian, maraknya kelahiran
membangun hukum nasional yang demo-
dan dikaji ulang urgensi pembentukannya dan
kra s, adalah, bagaimana membuat sistem
eksistensinya secara selek f agar benar-benar
hukum yang kondusif bagi keberagaman
bermanfaat dan
sub-sistem,
ind
berbagai komisi negara saat ini perlu ditata
dak membebani kinerja
keberagaman
substansi,
dan perekonomian nasional. Pengkajian
pengembangan bidang-bidang hukum yang
ulang tersebut paling dak mencakup:
dibutuhkan masyarakat, juga kondusif bagi
ngkat kepercayaan keberadaannya;
terciptanya kesadaran hukum masyarakat,
lR ec hts V
a. b.
kadar urgensinya;
dan kebebasan untuk melaksanakan hak-
c.
eksistensi dan kinerjanya; dan
hak, dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan
d.
efisiensi dan efek vitas pelaksanaan
aturan yang berlaku.
tugasnya.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk
mewujudkan hal tersebut adalah dengan
Dengan demikian harus dilakukan ndak lanjut yang mencakup:
yang disusun melalui instrumen perencanaan
a.
penguatan dan pemberdayaan SAB yang
penyusunan undang-undang yang dikenal
masih diperlukan;
dengan
c.
Program
Legislasi
Nasional
14
pengintegrasian SAB yang tugas dan
(Prolegnas) , dan membuka kran pengujian
fungsinya tumpang ndih;
undang-undang melalui mekanisme judicial
penghapusan atau penggabungan SAB
review ke Mahkamah Kons tusi.
na
b.
yang
dak mempunyai urgensi dan
Jur
eksistensi.
14
membentuk peraturan perundang-undangan
Prolegnas
dibuat
untuk
menjamin
ketepatan isi dan ketepatan prosedur yang didasarkan pada falsafah dan UUD NRI 1945.
Program Legislasi Nasional adalah instrument perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. (lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011).
11
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
segi filosofis, segi sosiologis, segi historis,
perundang-undangan di Indonesia, dite-
serta dapat dipertanggungjawabkan.
BP HN
Untuk kali pertama dalam sejarah peraturan tapkan Prolegnas jangka menengah 2005-
Dalam rangka pembangunan hukum
2009 melalui Keputusan Dewan Perwakilan
nasional, maka diperlukan pula adanya suatu
Rakyat (DPR) pada tanggal 01 Pebruari
Grand Design Sistem dan Poli k Hukum
2005 sebanyak 284 RUU. Kemudian untuk
Nasional (GDSPHN) yang jelas. GDSPHN
Prolegnas 2010-2014 terdapat 247 RUU.
merupakan sebuah desain komprehensif,
Sedangkan judicial review dilakukan sebagai
yang menjadi
koreksi agar pembentukan undang-undang
stakeholders, yang mencakup seluruh unsur
harus konsisten secara asas, oleh karena
dari mulai perencanaan, legislasi, diseminasi
itu penyusunan RUU harus didasarkan
dan budaya hukum masyarakat. Grand
atas sebuah kajian dan peneli an yang
Design Sistem dan Poli k Hukum Nasional
mendalam yang melipu
merupakan guide line komprehensif, yang
ing
aspek asas-asas,
menjadi
dituangkan dalam suatu Naskah Akademik
stakeholder pembangunan hukum, yang
(NA). NA itu sendiri merupakan landasan
mencakup desain struktur pembangunan
dan pertanggungjawaban akademik untuk
hukum secara utuh.
ind
norma, ins tusi dan seluruh prosesnya yang
k fokus dan tujuan seluruh
Grand design harus diawali dengan
dalam Rancangan Undang-Undang. Dengan
pemikiran paling mendasar, sebagai berikut:
disusunnya NA RUU diharapkan proses
a.
lR ec hts V
se ap asas dan norma yang dituangkan
Pembangunan hukum harus mencakup:
harmonisasi dan keterkaitannya dengan
Asas, Norma, Ins tusi, proses-proses
peraturan lain sudah dapat dilakukan sejak
dan
dini, sehingga dapat menghindari kendala di
mengabaikan budaya hukum;
atas.
b.
penegakkannya
dengan
tanpa
Dalam rangka harmonisasi hukum,
Tidak kurang dari Presiden Republik
diperlukan suatu mekanisme legislasi
Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, ke ka
yang lebih sistemik, komprehensif dan
membuka Konvensi Hukum Nasional pada
holis k;
tanggal 15 April 2008 yang diselenggarakan
c.
oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional
na
(BPHN) di Jakarta, mengingatkan pen ngnya
d.
Konsistensi pada hirarki regulasi yang berpuncak pada kons tusi. Pengabdian
kepada
kepen ngan
nasional sebagai pilar untuk tercapainya
dan memantapkan sistem hukum nasional,
tujuan hukum, yaitu terciptanya keadilan
melalui perundang-undangan yang bisa
dan keter ban dalam rangka negara
mengeksplorasi pikiran-pikiran yang jernih
kesejahteraan.
Jur
penyusunan naskah akademik, dalam menata
dan pikiran-pikiran yang benar agar
dak
dangkal, dan betul-betul memperha kan
12
pedoman bagi seluruh
e.
Grand design dilakukan per sektor hukum.
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
perbudakan. Melalui penerapan prinsip law
hukum, pembangunan hukum harus dilihat
as a tool of social engineering, negara tersebut
secara utuh, yang dak terlepas dari sejarah.
kemudian berhasil mengubah pola pikir,
Di dunia ini, dak ada negara yang langsung
karakter, dan budaya hukum masyarakatnya,
serta-merta memiliki infrastruktur hukum
menjadi demokra s, dan menjunjung nggi
yang mapan dan demokra s, tanpa melalui
HAM, tanpa mengingkari kenyataan dan
proses perubahan yang panjang. Karena
prinsip legalitas, dan menjadikan segala fakta
hukum adalah refleksi dari masyarakat itu
filosofis, sosiologis, yuridis yang ada dalam
sendiri. Oleh karena itu koreksi, penyem-
sejarah sebagai modal untuk membangun
purnaan dan perubahan orientasi hukum
hukum modernnya.
ing
BP HN
Dalam rangka keadilan dan kepas an
Respon terhadap perkembangan global
harus dilakukan dengan tetap memegang
adalah suatu keniscayaan. Namun demikian,
paradigma perubahan dan kenyataan adanya
prinsip hukum modern yang terkait dengan
dimensi waktu dan kondisi yang sangat me-
kedaulatan, imunitas negara, kewajiban
nentukan perkembangan hukum itu sendiri.
negara untuk melindungi warganegaranya,
ind
teguh asas dan kepas an hukum serta
daklah
dan menjaga keutuhan wilayah, dan seluruh
terlepas dari sejarah negara itu sendiri.
infrastruktur negaranya, adalah landasan
Oleh karena itu, dengan telah dimulainya
yang harus selalu dipegang teguh dalam
reformasi,
kita memulai
pembangunan hukum nasional, sehingga
segala sesuatunya dari nol. Semua hal yang
dengan demikian, hukum yang dibangun
baik, yang ada dalam produk-produk hukum
akan menjadi instrumen yang bermanfaat
posi f yang sudah ada, harus menjadi modal
dan maslahat, sesuai pilar utama yaitu
pembangunan hukum, sementara yang dak
hukum yang mengabdi pada kepen ngan
baik, dan dak sesuai lagi, harus kita koreksi
bangsa dan negara secara utuh.
hukum,
lR ec hts V
Pembangunan
daklah berar
dan perbaiki. Pembangunan hukum adalah
konsep yang berkesinambungan, dan dak pernah berhen , sehingga masalah keadilan,
penegakan hukum, dan sikap masyarakat terhadap hukum, dak boleh mengabaikan
na
keadaan dan dimensi waktu dan yurisdiksi.
Kita juga perlu belajar, dari berbagai
negara yang saat ini memiliki sistem dan poli k
Jur
hukum yang demokra s, tetapi bermula dari sejarah panjang dan mengalami masamasa yang sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi itu, seper adanya
E. Penutup 1. Kesimpulan a. Beberapa prestasi penegakan hukum mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir, meski masih juga terlihat beberapa masalah di berbagai sisi. Masalah penegakan hukum pasca Reformasi
menghadapi
situasi
yang semakin kompleks dan pelik. Hukum yang semula diharapkan menjadi
ang penyangga dan alat
13
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
berani menggali nilai-nilai keadilan
yang harmonis, berkeadilan dan
serta menegakkan e ka dan moral
berkepas an
di dalam masyarakat dalam se ap
yang
membangun dalam
ter b,
dilanda
krisis
masyarakat
ternyata yang
BP HN
kehidupan
untuk
tak
penyelesaian kasus hukum.
juga kalah
b. Supremasi
hukum
hebatnya. Ada ga cara yang bisa
dalam
dilakukan untuk mengatasi hal ini.
stabilitas nasional sebagai salah
Pertama,
satu prasyarat dapat berjalannya
melakukan
amputasi
rangka
diperlukan
(pemberhen an masal) atas pejabat-
mekanisme
pejabat birokrasi terutama birokrasi
baik.
usia dan level tertentu melalui UU Lustrasi agar
ndakan hukum
Pembangunan
secara
di
negara
penganut sistem demokrasi apa pun memerlukan stabilitas nasional yang baik. Menurut teori The New Way to Understand Why The Na on Rise
ind
dapat dilakukan secara tegas dan
demokrasi
ing
penegak hukum, yang berada pada
mewujudkan
and Fall karya Brumer dikatakan bah-
dengan memberikan pegampunan
wa negara yang terbuka terhadap
secara nasional (na onal pardon)
kebebasan dan keterbukaan justru
atas para pelaku pelanggaran di
bisa memiliki stabilitas yang mampu
masa lalu, dengan alasan bahwa
mengatasi guncangan internal tanpa
sangat sulit melakukan penyelesaian
harus khawa r negara itu akan
secara tegas berdasarkan hukum
jatuh. Pengelolaan stabilitas di era
atas kasus yang begitu banyak dan
keterbukaan ini diperlukan karena
rumit dan yang dilakukan oleh
keinginan membangun demokrasi
mereka
adanya
yang di dalamnya mengakomodasi
sistem yang memaksa ke ka itu.
harmoni dengan kebebasan dan
Ke ga, perlu pergeseran orientasi
keterbukaan, penegakan hukum
paradigma atas konsepsi Negara
dan toleransi. Salah satu upaya
hukum dari rechtsstaat menjadi
struktural
the rule of law seper yang banyak
untuk mewujudkan hal ini adalah
dikembangkan di Negara-negara
menegakkan supremasi hukum.
lR ec hts V
lugas. Kedua, melakukan pemu han
akibat
na
sebagai
Anglo Saxon. Dengan paradigma
Pembangunan
bisa
hukum
dilakukan
nasional
ini maka se ap upaya penegakan
hingga saat ini pun masih merujuk
hukum akan mampu melepaskan
pada Teori Hukum Pembangunan.
diri dari jebakan-jebakan formalitas-
Pokok-pokok
prosedural serta mendorong para
landasi konsep tersebut adalah
penegak hukum untuk krea f dan
bahwa keter ban dan keteraturan
Jur 14
c.
yang
pikiran
yang
me-
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
dalam usaha pembangunan dan
pembangunan hukum, sementara
pembaharuan memang diinginkan,
yang
bahkan
lagi, harus kita koreksi dan perbaiki.
perlu,
bahwa hukum dalam ar diharapkan
dapat
dan norma
mengarahkan
2. Saran
kegiatan manusia ke arah yang
a. Perlu
dak sesuai
BP HN
mutlak
dak baik, dan
didorong
diundangkannya
UU Lustrasi Nasional agar ndakan
dan pembaharuan itu. Oleh karena
hukum dapat dilakukan secara tegas
itu, maka diperlukan sarana berupa
dan lugas. Sekaligus memberikan
peraturan hukum yang tertulis
pegampunan
dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui mekanisme yang demokra s. Dalam
(na onal
secara
pardon)
nasional atas
para
pelaku pelanggaran di masa lalu, dengan alasan bahwa sangat sulit melakukan
penyelesaian
ind
melaksanakan pembangunan hu-
ing
dikehendaki oleh pembangunan
secara
tegas berdasarkan hukum atas kasus
diperha kan adalah, bahwa hukum
yang begitu banyak dan rumit dan
harus dipahami dan dikembangkan
yang dilakukan oleh mereka sebagai
sebagai satu kesatuan sistem yang
akibat adanya sistem yang memaksa
di dalamnya terdapat elemen ke-
ke ka itu.
lR ec hts V
kum, satu hal pen ng yang harus
lembagaan, elemen materi hukum,
b. Perlu terus-menerus disosialisasikan
Nasional adalah kesatuan hukum
akademis
yang dibangun untuk mencapai
paradigma atas konsepsi Negara
tujuan Negara yang bersumber dari
hukum dari rechtsstaat menjadi
falsafah dan kons tusi negara. Di
the rule of law agar pembangunan
dalam kedua hal itulah terkandung
hukum
tujuan, dasar, dan cita hukum nega-
lebih dinamis. Dengan paradigma
ra Indonesia. Pembangunan hukum
ini maka se ap upaya penegakan
harus dilihat secara utuh, yang
hukum akan mampu melepaskan
dak terlepas dari sejarah. Oleh
diri dari jebakan-jebakan formalitas-
karena itu, dengan telah dimulainya
prosedural serta mendorong para
reformasi,
segala
penegak hukum untuk krea f dan
sesuatunya harus dimulai dari nol.
berani menggali nilai-nilai keadilan
Semua hal yang baik, yang ada dalam
serta menegakkan e ka dan moral
produk-produk hukum posi f yang
di dalam masyarakat dalam se ap
sudah ada, harus menjadi modal
penyelesaian kasus hukum.
Jur
na
dan elemen budaya hukum. Hukum
daklah berar
dalam
berbagai
pergeseran
dapat
forum orientasi
bergerak
secara
15
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
BP HN
DAFTAR PUSTAKA Asshiddiqie, Jimly, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1998).
Atmasasmita, Romli, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003.
Bremmer, Ian, The J Curve: A New Way to Understand Why The Na on Rise and Fall, ( Simon & Schuster, Inc. 2006). Lihat juga h p://www.jcurvebook.com/.
ing
Cyberconsult, Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum, Proyek Bank Dunia (Jakarta: Cyberconsult, 1999).
Hartono, Sunarya , Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, (Bandung: Binacipta, 1982). Lubis, Solly, Pembangunan Hukum Nasional, Makalah Disampaikan Pada:Seminar Pembangunan
ind
Hukum Naional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasionaldepartemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, di Denpasar, 14-18 Juli 2003.
Mahfud, MD, Poli k Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Seminar Arah
lR ec hts V
Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN, 2006. Shidarta, Karakteris k Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, (Jakarta: CV Utomo, 2006).
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Peneli an Hukum Norma f: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, cet. V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Peneli an Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979). Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, Peneli an Hukum Norma f, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:
Jur
na
CV. Rajawali, 1990).
16