SAH TIDAKNYA PENETAPAN STATUS TERSANGKA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) YANG DIAJUKAN SEBAGAI ALASAN PRA PERADILAN DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL – PRA PERADILAN BUDI GUNAWAN)
JURNAL HUKUM Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dalam Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
OLEH : RANDA MORGAN TARIGAN NIM: 110200346
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
SAH TIDAKNYA PENETAPAN STATUS TERSANGKA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) YANG DIAJUKAN SEBAGAI ALASAN PRA PERADILAN DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL – PRA PERADILAN BUDI GUNAWAN)
JURNAL HUKUM Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
OLEH: RANDA MORGAN TARIGAN NIM: 110200346 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA Disetujui Oleh: KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
Dr. M. Hamdan, SH., MH. NIP: 195703261986011001
Editor
Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum NIP: 195102061980021001
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
ABSTRAK Randa Morgan Tarigan* Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum ** Rafiqoh Lubis, SH,M.Hum ***
Praperadilan dibentuk oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekwen. Dengan adanya lembaga praperadilan, KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana. Dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, KPK merupakan lembaga yang lewat amanah Undang-Undang berwenang dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka guna proses penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana mekanisme penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bagaimana sah-tidaknya penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan sebagai alasan Praperadilan ditinjau dari Hukum Acara Pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari proses penyelidikan merupakan penentu penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan tindak pidana korupsi akan ditingkatkan ke penyidikan setelah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Sebelumnya, sah-tidaknya penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bukan merupakan objek praperadilan dan bukan pula wewenang pengadilan untuk mengadili. Tetapi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 praperadilan telah berwenang memeriksa sah atau tidaknya penetapan status tersangka. Hal ini merupakan sebuah pembaruan dalam hukum acara pidana di Indonesia.
Kata Kunci : Praperadilan *) Mahasiswa Fakultas Hukum **) Dosen Pembimbing I ***) Dosen Pembimbing II
ABSTRACT Randa Morgan Tarigan * Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M. Hum ** Rafiqoh Lubis, SH, M. Hum *** Pretrial formed by the Criminal Procedure Code to ensure the protection of human rights and that the law enforcement officers perform their duties consistent. With the pretrial institutions, the Criminal Code has created a control mechanism that serves as an agency authorized to supervise how law enforcement officers performing their duties in criminal justice. In terms of law enforcement and eradication of corruption, the Commission is an institution through the mandate of the Act authorized in determining a person becomes a suspect to the investigation and investigation of corruption. The issues will be discussed in this thesis is how the mechanism of determining the status of a suspect by the Corruption Eradication Commission (KPK) and how valid whether or not the determination of the status of a suspect by the Corruption Eradication Commission (KPK) proposed as the reason Pretrial terms of the Criminal Procedure Code in Indonesia. The method used in the preparation of this paper is a normative juridical research method through library research (library research). Results of the investigation process is a determinant of determining the status of a suspect by the Corruption Eradication Commission (KPK). Examination of corruption will be upgraded to the investigation after the discovery of at least two (2) evidence. Previously, the determination of whether or not the legitimate status of the suspect by the Corruption Eradication Commission (KPK) is not an object of pretrial and trial nor the authority to prosecute. However, after the Constitutional Court Decision No. 21 / PUU-XII / 2014 pretrial have the authority to examine the validity of the determination of the status of the suspect. This is an update in the law of criminal procedure in Indonesia.
Keywords : Pretrial *) Faculty of Law **) Supervisor I ***) Supervisor II
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia yang merupakan hal baru adalah
“Praperadilan”. Lembaga praperadilan ini tidak merupakan suatu badan tersendiri, tetapi hanya suatu wewenang saja dari pengadilan negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat dan murah dalam rangka memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan. Lembaga praperadilan juga merupakan lembaga baru yang tidak dijumpai dalam hukum acara pidana HIR. Dengan adanya praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan ketentuan tentang bukti permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.1 Praperadilan dibentuk oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekwen. Dengan adanya lembaga praperadilan, KUHAP telah menciptakan mekanisme kontrol yang berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana.2 Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary-crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (extra-ordinary enforcement).3 1
Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 322. 2 Ratna Nurul Afiah, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm. 3. 3 Ermansyah Djaja, Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 29.
Baru-baru ini yang menjadi sorotan publik adalah kasus Calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia yaitu Budi Gunawan. Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diindikasi terlibat kasus korupsi dan rekening gendut. Tetapi proses pengangkatannya menjadi tersendat karena yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Budi Gunawan mengatakan bahwa KPK melakukan penggeledahan, penyitaan maupun penetapan sebagai Tersangka tanpa dasar hukum. Sehingga Budi Gunawan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di dalam gugatannya, Budi Gunawan memohon agar hakim menyatakan penetapan status tersangkanya tidak sah. Budi Gunawan juga merujuk pada putusan pengadilan pada kasus Chevron dengan nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jak.Sel, dimana hakim praperadilan membatalkan status Tersangka saudara Bachtiar yang merupakan Tersangka pada kasus Chevron. Sampai saat gugatannya diputus oleh Hakim Tunggal Praperadilan, kasus ini terus menuai kritik pengamat dan publik/masyarakat, karena dianggap mengacaukan hukum kita. Vonis hakim tunggal Sarpin Rizaldi dianggap sangat kontroversial, karena mengabulkan gugatan praperadilan Budi Gunawan dengan objek penetapan tersangka. Ketika ada warga negara mencari keadilan namun terhalang haknya karena faktor formal yaitu tidak ditemukannya hukum, maka hakim berkewajiban menemukan hukum melalui penafsiran dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.4 Tap MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dan Keppres Nomor 17 Tahun 1994 juga mengamanatkan bahwa pembentukan hukum tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan namun juga dengan yurisprudensi, dengan memberikan peran yang lebih kepada lembaga peradilan dalam menentukan arah perkembangan hukum bagi perwujudan keadilan sosial dalam masyarakat melalui putusan hakim. 5 Dengan demikian, hakim harus dapat melakukan penemuan hukum, penafsiran hukum dan penerapan hukum agar dapat menghasilkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan
4
Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim; Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 6. 5 O.C. Kaligis, Praperadilan Indonesia dalam Perkembangannya, OC Kaligis & Associates, Jakarta, 2004, hlm. 5.
masyarakat.6 Atas hal-hal tersebut, penetapan status tersangka yang diajukan sebagai alasan praperadilan menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih dalam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Sahtidaknya Penetapan Status Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yang Diajukan Sebagai Alasan Praperadilan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel – Praperadilan Budi Gunawan)”.
B.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan
beberapa permasalahan sebagai berikut : 1.
Bagaimana Mekanisme Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?
2.
Bagaimana sah-tidaknya Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan sebagai alasan Pra Peradilan ditinjau dari Hukum Acara
Pidana
di
Indonesia
dalam
Putusan
Praperadilan
No.
04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel?
C.
Metode Penelitian Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus
dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap suatu pemecahan atas segala permasalahanpermasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 7 Adapun metode penelitian hukum yang digunakan meliputi:
6
Sudikno Mertokusumo dan A. Plito, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 36-37. 7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.
1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. 2. Jenis Data dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari: 1.
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
2.
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, buku, hasil-hasil penelitian, dan yang relevan dengan skripsi.8
3.
Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. 9
3. Metode Pengumpulan Data Dalam penulisan penelitian ini digunakan metode penelitian Library Research (penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni : buku-buku, pendapat sarjana, bahan kuliah, surat kabar, artikel dan juga berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan atau doktrin-doktrin yang berkenaan dengan Sah-tidaknya penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan sebagai alasan praperadilan. 8 9
Ibid, hlm. 52. Ibid.
4. Analisis Data Secara umum ada 2 (dua) metode analisis data yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif, dimana data yang berupa asas, konsepsi, doktrin hukum serta isi kaedah hukum dianalisis secara kualitatif.
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.
Mekanisme Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) A. Latar Belakang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.10 Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional melalui auditor, kepolisian dan kejaksaan selama ini terbukti mengalami hambatan, karena auditor dan penegak hukum tersebut turut melakukan korupsi. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.11 Kehadiran sebuah badan khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tuntutan reformasi untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah melembaga di seluruh lapisan masyarakat dan kelembagaan negara. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan sudah merupakan “extra ordinary crime”. Atas dasar itu pula maka pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan dengan cara-cara biasa, dan melalui instansi penegak hukum yang ada selama ini, melainkan mesti dilakukan dengan cara-cara luar biasa. Artinya, metode penegakan hukum secara konvensional sudah terbukti mengalami kegagalan dan kemandulan, sehingga dengan demikian 10
Surachmin & Suhandi Cahaya, Strategi & Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.
11
Ibid., hlm. 136-137.
136.
diperlukan adanya sebuah badan khusus yang independen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.12
B. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 mengamanatkan lahir/dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari namanya diketahui, bahwa lembaga ini terdiri dari beberapa orang yang diserahi salah satu kewajiban atau tugas pemberantasan korupsi. Pasal 43 itu mengamanatkan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah harus terbentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini mulai berlaku. Sementara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini sendiri mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 16 Agustus 1999. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi harus sudah terbentuk pada tanggal 16 Agustus 2001. 13 Komisi ini mempunyai tugas dan wewenang (Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) sebagai berikut: 1.
Melakukan Koordinasi dan Supervisi.
2.
Melakukan Penyelidikan.
3.
Melakukan Penyidikan.
4.
Melakukan Penuntutan.14 Dalam pelaksanaan tugasnya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan tindak pidana korupsi, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dibatasi hanya pada tindak pidana korupsi yang15: 1.
Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2.
Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau 12
Elwi Danil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 239-240. 13 Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aitya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 125. 14 Ibid. 15 Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
3.
Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam mengemban misi tersebut, KPK mendapat tugas dan wewenang yang
cukup luas dengan menganut prinsip-prinsip: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas (Pasal 5 UU-KPK). Kewenangan lain yang lebih luas dari KPK adalah mengambil alih wewenang penyidikan dan penuntutan dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan dengan prinsip “trigger mechanism” dan “take over mechanism” (Pasal 8 dan 10 UU-KPK). Pengambilalihan wewenang ini dapat dilakukan jika terdapat indikasi “unwillingness” dari institusi terkait dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 16
C. Mekanisme KPK Dalam Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang berwenang untuk menangani Tindak Pidana Korupsi lewat amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi hanya berwenang menetapkan status Tersangka untuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Berbeda dengan tindak pidana umum, yang data awal diperoleh dari Laporan atau Pengaduan. Tindak Pidana Korupsi data awalnya antara lain diperoleh dari: 1.
Menteri/Irjen/Banwasda/Irwilprop;
2.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
3.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan hasil audit BPK;
4.
Aparat Intelijen. Setelah adanya data awal maka diterbitkanlah “Surat Perintah Penyelidikan”
untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana korupsi yang terjadi, dengan diperolehnya “bukti permulaan yang cukup”. Tetapi dengan diterbitkannya “Surat Perintah Penyelidikan”, banyak orang berprasangka bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Hal demikian merupakan suatu kekeliruan karena ada kalanya tidak ditemukan 16
Yusril Ihza Mahendra, Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia, Depkeh HAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 33.
bukti permulaan yang cukup. Sementara jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyelidikan ditingkatkan ke tahap “Penyidikan” dan selanjutnya diterbitkan “Surat Perintah Penyidikan”.17 Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU KPK, jika di dalam melakukan penyelidikan penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukannya bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan di ayat (2) Pasal 44 tersebut, diatur bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Dan menurut ayat (3) Pasal 44 tersebut, dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada
Komisi
Pemberantasan Korupsi
dan
Komisi
Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan. Sementara menurut ayat (4) Pasal 44 tersebut, dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri dan dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Dan menurut ayat (5) di Pasal yang sama, dalam hal penyelidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau ke kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian dan kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.18 Hasil dari proses penyelidikan merupakan penentu penetapan status tersangka terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara minimal satu milyar rupiah, yang mana penetapannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini harus sangat jeli dan sangat berhati-hati dalam hal menetapkan seseorang sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi. Karena berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
17
Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 20-21. 18 Lihat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang kita kenal dengan sebutan SP-3. Hal ini berbeda dengan proses penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan yang mana Kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi (SP-3).19 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus bekerja secara kolektif, yang artinya bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
20
Seperti halnya
penetapan status seseorang menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi.
2.
SAH TIDAKNYA PENETAPAN STATUS TERSANGKA OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PRAPERADILAN DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel
A. Pengaturan Praperadilan Menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri (hanya kepada pengadilan negeri).21 Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatan
19
Teguh Samudera, dkk, Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008, hlm. 18. 20 Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 21. 21 HMA Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 251.
dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri.22 Praperadilan merupakan lembaga baru yang ciri dan eksistensinya: 1.
Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri,
2.
Dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri,
3.
Administratif yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri,
4.
Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.23 Segala
sesuatu
yang
menyangkut
administrasi
dan
pelaksanaan
tugas
Praperadilan, berada di bawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana Ketua Pengadilan Negeri. Semua permintaan yang diajukan kepada Praperadilan, melalui Ketua Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, pengajuan permintaan pemeriksaan Praperadilan, dapat diuraikan sebagai berikut: 1.
Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
2.
Permohonan Diregister dalam Perkara Praperadilan
3.
Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim dan Panitera
4.
Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal.24 Keberadaan lembaga praperadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.25 22
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1. 23 Ibid. 24 Ibid., hlm. 12-13. 25 HMA Kuffal, Op. Cit., hlm. 253-254.
Kehadiran lembaga Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana
di Indonesia
merupakan babak baru dalam rangka menciptakan dan mewujudkan peradilan pidana yang lebih baik dan lebih manusiawi. Praperadilan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaga Praperadilan yang dikenal dalam KUHAP merupakan mekanisme kontrol yang berfungsi dan berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana. Praperadilan berwenang untuk memutus: 1.
Sah atau tidaknya suatu penangkapan;
2.
Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3.
Apakah ada benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian;
4.
Menetapkan ganti kerugian dan rehabilitasi. Dengan demikian Lembaga Praperadilan yang dianut KUHAP tidak sama dengan
apa yang dikenal sebagai “Rechter Commissaris” atau Hakim Komisaris di Negeri Belanda yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam peradilan pidana, dan muncul sebagai perwujudan kearifan hakim. Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah sebagai berikut: “Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.”26
B. Penetapan Status Tersangka Sebagai Alasan Pengajuan Pra Peradilan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Di Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Sebelum adanya Putusan MK Nomor 21/PUUXII/2014), Praperadilan sendiri berdasarkan Pasal 1 butir 10, merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang: 26
Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cetakan ke-2 telah diperbaiki, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, hlm. 114-115.
a.
Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b.
Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c.
Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.27 Tugas praperadilan di Indonesia memang terbatas. Dalam Pasal 78 yang
berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang berikut: a.
Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
b.
Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan
negeri dan dibantu oleh seorang Panitera. Dalam Pasal 79. 80, 81 diperinci tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut: a.
Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
b.
Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
c.
Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Dalam penjelasan undang-undang, hanya Pasal 80 yang diberi komentar yaitu
bahwa pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.28
27 28
Ratna Nurul Afiah, Op. Cit., hlm. 74-75. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 189-190.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perihal sah tidaknya penetapan status tersangka baik oleh Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sebagai contoh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bukan merupakan objek praperadilan dan bukan pula wewenang pengadilan untuk mengadili.
C. Kasus
Dan
Analisis
Kasus
(Studi
Putusan
Nomor:
04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel – Pra Peradilan Budi Gunawan)
1. Kasus
Pemohon : Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., beralamat di Jalan Duren Tiga Barat VI No. 21, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama DR. Agung Makbul, Drs., SH., MH., Ricky HP. Sihotang, SH., Anwar Efendi, SIK, SH., MH., Deddy Sudarwandi, SH., MBA, Fidian Suprihati, SH., MH., Sis Mulyono, SH., MH., Adri Efendi, SH., MH., Binsan Simarangkir, SH., Syahril, SH., Bambang Wahyu Broto, SH., Tonika Alfatawira, SH., Partoyo SH., MHum., DR. Maqdir Ismail, SH., LL.M, Ignatius Supriyadi, SH., Marselinus K. Rajasa, SH., LL.M, Banuara Manurung, SH,, MH., Dr. R.M. Panggabean, SH., MH., Hertanto, SH., Sayed Muhammad Muliady, SH., Yanuar P. Wasesa, SH., M.Si, MH., Joel Baner Toendan, SH., MH., Meike Wirdiati, SH., MH., Yulius Irawansyah, SH., MH., Dr. Fredrich Yunadi, SH., LL.M, Dr. Rico Pandeirot, SH., LL.M, Aryanto Sutadi, SH., MH., berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor: B/120/I/2015 tanggal 19 Januari 2015, Surat Tugas Kapolri Nomor: B/4/I/2015 tanggal 16 Januari 2015, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2015 yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Divisi Hukum Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Jakarta Selatan.
Termohon: Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK, beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav C-1, Setiabudi, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Chatarina M. Girsang, SH., SE., MH., Nur Chusniah, SH., MHum., Rasamala Aritonang, SH., MH., Rini Afriyanti, SH., MKn, Indah Oktianti Sutomo, SH., MHum., Juliandi Tigor Simanjuntak, SH., MH., Mr. (Droit) Anatomi Muliawan, SH., Indra Mantong Batti, SH., LL.M, Suryawulan, SH., MH., R. Natalia Kristianto, SH., Mia Suryani Siregar, SH., masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-05/01-55/01/2015 tanggal 29 Januari 2015.
Kronologi : Pemohon adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Mengawali kariernya di institusi Polri sejak lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1983. Hingga tahun 2015 ini, Pemohon telah menjadi perwira tinggi Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi, serta menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI (Kalemdikpol Polri). Sebagaimana diberitakan secara luas di media massa, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor : R01/Pres/01/2015 tertanggal 9 Januari 2015, perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pada pokoknya Surat Presiden RI tersebut berisi permintaan persetujuan kepada DPR RI untuk mengangkat Pemohon sebagai Pejabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) menggantikan Bapak Jendral Polisi Sutarman. Pemohon pada tanggal 14 Januari 2015, telah memenuhi undangan/ panggilan dari DPR RI untuk menjalani fit & proper test (in casu, Uji Kelayakan & Kepatutan) sebelum DPR RI mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Presiden RI a quo. Sebagaimana diberitakan secara luas di media massa, pada tanggal 13 Januari 2015 Termohon mengumumkan pada khalayak ramai dalam press conference (jumpa pers/pemberian keterangan di depan media massa) bahwa Termohon telah menetapkan
Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B UU Tipikor, dimana dikatakan oleh Termohon bahwa hal itu sehubungan dengan dugaan terjadinya transaksi mencurigakan/ tidak wajar dan/atau dugaan penerimaan hadiah atau janji. Juga dalam keterangannya di media massa, dikatakan oleh Termohon bahwa penyelidikan perkara tersebut telah dilakukan sejak bulan Juli Tahun 2014, namun baru pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 diyakini oleh Termohon bahwa ada tindak pidana dimaksud yang dilakukan oleh Pemohon pada periode Tahun 2004 – 2006 saat Pemohon menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier SDM Mabes Polri. Namun di sisi lain juga dikatakan oleh Termohon bahwa telah pernah dilakukan expose perkara dimaksud pada Tahun 2013. Lebih lanjut, penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan terhadap diri Pemohon oleh Termohon. Tidak berhenti sampai di situ, Termohon juga melakukan upaya pencegahan terhadap anak dari Pemohon. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka baru kemudian Termohon mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi dan melakukan penyitaan terhadap rekening-rekening yang berhubungan dengan Pemohon. Termohon adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU KPK. Dalam pelaksanaan tugas maupun wewenangnya, Termohon direpresentasikan oleh Pimpinan KPK sebagai penanggung jawab tertinggi, dimana berdasarkan Pasal 21 jo. Pasal 39 ayat (2) UU KPK, Pimpinan KPK terdiri dari 5 (lima) Komisioner yang bekerja secara kolektif. Hal mana sampai dengan saat dikeluarkannya Surat Presiden RI, dikeluarkannya penetapan sebagai Tersangka, dilaksanakannya Fit and Proper Test oleh DPR RI, hingga tanggal Permohonon Praperadilan ini, Pimpinan KPK/Termohon hanya berjumlah 4 (empat) orang.
2. Analisa Kasus
Putusan praperadilan bernomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel atau yang dikenal dengan Praperadilan Budi Gunawan, dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Februari
2015 oleh hakim tunggal H. Sarpin Rizaldi, SH, MH. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ayu Triana Listiati, SH, MH selaku panitera pengganti. Dalam pembacaan putusan tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon juga turut hadir di persidangan. Dalam persidangan perkara praperadilan penamaan para pihak yang berperkara oleh KUHAP tidak diberikan secara jelas, bahkan dari beberapa pasal KUHAP yang mengatur tentang praperadilan, untuk pihak yang mengajukan pemeriksaan digunakan atau dicantumkan istilah secara tidak konsisten, misalnya dalam KUHAP Pasal 79, 80, 81, 82 ayat (1) huruf a, d, e tercantum istilah permintaan, yang berarti pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan dinamakan sebagai “peminta”, sedangkan dalam KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf b tercantum istilah “pemohon” dan dalam KUHAP Pasal 95 digunakan istilah “menuntut” dan “tuntutan”. Akan tetapi dalam praktik, istilah yang pada umumnya lazim digunakan adalah istilah permohonan, pemohon dan termohon.29 Dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atau yang dikenal luas di masyarakat dengan kasus Budi Gunawan, yang menjadi pihak Pemohon adalah Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, SH., Msi., dan yang menjadi pihak Termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi cq. Pimpinan KPK. Permohonan pemeriksaan praperadilan dapat diajukan oleh baik tersangka maupun keluarga atau kuasanya. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. 30 Dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atau yang dikenal luas di masyarakat dengan kasus Budi Gunawan, permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan oleh Budi Gunawan sendiri selaku Tersangka. Dalam hal ini, Budi Gunawan merupakan salah satu pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan. Pemohon (tersangka, keluarga, pihak yang berkepentingan atau kuasa hukumnya) mengajukan
permintaan/permohonan
pemeriksaan
praperadilan
kepada
Ketua
Pengadilan Negeri yang berwenang yaitu pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili (kantor) aparat penegak hukum (penyidik/penuntut umum) yang
29 30
H.M.A Kuffal, Op. Cit., hlm. 254-255. Lihat Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
diajukan sebagai Termohon, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP Pasal 79, 80 dan 81.31 Dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atau yang dikenal luas di masyarakat dengan kasus Budi Gunawan, domisili KPK selaku Termohon adalah di Jakarta Selatan dan daripada itu, Pengadilan Negeri tempat digelarnya pemeriksaan praperadilan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 79, 80 dan 81 KUHAP. Menurut Pasal 82 ayat (1) huruf (c) KUHAP ditegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat (acara pemeriksaan cepat) dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari hakim yang memeriksa perkara praperadilan harus sudah menjatuhkan putusannya.32 Dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atau yang dikenal luas di masyarakat dengan kasus Budi Gunawan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Hakim tertanggal 26 Januari 2015, sementara putusan dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015. Maka dapat diketahui bahwa pada kasus ini, acara pemeriksaan cepat tidak terwujud, karena putusan dijatuhkan lebih dari 7 (tujuh) hari atau 21 hari. Pemeriksaan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.33 Dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atau yang dikenal luas di masyarakat dengan kasus Budi Gunawan, hakim praperadilan selaku hakim tunggal adalah Sarpin Rizaldi, sementara yang menjadi panitera praperadilan adalah Ayu Triana Listiati. Mengenai bentuk putusan, putusan praperadilan adalah berbentuk penetapan. Hal ini berdasarkan Pasal 96 ayat (1) KUHAP jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 14 ayat (2).34
31
Lihat Pasal 79-81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lihat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 33 Lihat Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 34 Lihat Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 7, Pasal 10, Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 32
Dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atau yang dikenal luas di masyarakat dengan kasus Budi Gunawan, selain berbentuk penetapan, boleh dikatakan putusan praperadilannya juga bersifat deklarator, yakni putusan yang berisi pernyataan. Mengenai isi putusan, putusan hakim praperadilan memuat uraian pertimbangan secara jelas mengenai dasar alasan (factual grounds) yaitu mengenai fakta-fakta yang terbukti dan dasar hukum (legal grounds) yaitu ketentuan hukum yang melandasi amar putusannya. Dalam Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atau yang dikenal luas di masyarakat dengan kasus Budi Gunawan, telah dimuat dasar alasan mengenai faktafakta yang terbukti (factual grounds) dan dasar hukumnya (legal grounds), sedangkan isi amar putusan (dictum) adalah jawaban terhadap petitum, yang berupa Permohonan Praperadilan Dikabulkan dengan bunyi: Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah. Pada Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atau yang dikenal luas di masyarakat dengan kasus Budi Gunawan, ada hal yang sangat menjadi sorotan berbagai kalangan, khususnya praktisi, akademisi maupun pengamat hukum. Hal itu merupakan hal yang paling esensial terkait tujuan dan komitmen dari fungsi praperadilan itu sendiri. Isi putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk sebagian, dianggap tidak berdasarkan hukum. Hal ini dikuatkan karena berdasarkan pengaturan pasal 77 KUHAP pada saat putusan dijatuhkan oleh Hakim tunggal, sah atau tidaknya penetapan status Tersangka bukan merupakan objek dari praperadilan. Namun yang tidak kalah penting adalah putusan tersebut merupakan sebuah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim Sarpin Rizaldi. Hal tersebut dapat dikatakan merupakan sebuah terobosan hukum demi memenuhi kebutuhan hukum yang ada dalam masyarakat. Terhadap putusan/penetapan praperadilan a quo juga tidak dapat dimintakan banding. Menurut ketentuan yang diatur pasal 83 KUHAP pada prinsipnya terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan atau
tidak sahnya penghentian penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.35 Walaupun terhadap putusan praperadilan dapat ditempuh upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali (PK) demi kepentingan masyarakat umum yang hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung. Akan tetapi pada kasus praperadilan Budi Gunawan, Jaksa Agung bukanlah merupakan salah satu diantara para pihak. Maka untuk praperadilan a quo, peninjauan kembali (PK) demi kepentingan masyarakat umum tidak dapat dilakukan. Kasus Praperadilan Budi Gunawan ini langsung menimbulkan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat, baik itu bagi pengamat hukum maupun penegak hukum itu sendiri. Meskipun dilindungi Undang-Undang, putusan Hakim Sarpin Rizaldi mengusik rasa keadilan dalam masyarakat dan akal sehat para pakar hukum. Guru Besar Pidana Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita merupakan salah seorang yang pro terhadap Putusan Sarpin. Beliau mengatakan “Putusan Sarpin Rizaldi, seorang hakim senior dengan golongan pangkat IV/D, atau setara guru besar cukup berani, tegas dan mumpuni dari sisi ilmu hukum”. Romli juga mengatakan bahwa Putusan tersebut sudah sesuai Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Pendapat itu sejalan Pasal 10 ayat (1) UU Kehakiman yang menyebutkan, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa, dan mengadilinya. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesungguhnya tidak sedang berikhtiar menemukan hukum, tetapi melaksanakan amanat UU Kekuasaan Kehakiman meskipun putusannya berdampak silang pendapat antara sesama praktisi hukum. Sementara pihak yang kontra dengan pendapat Sarpin, seperti mantan Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa mengatakan, "Saya kira kita menghormati putusan hakim tapi dari segi hukum banyak menimbulkan pertanyaaan, aneh. Hakim
35
Lihat Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
berpendapat karena penetapan tersangka tidak diatur maka bisa dijadikan objek, tidak boleh seperti itu. Hakim sudah memperluas kewenangan praperadilan. Itu tidak benar." Hal senada dikatakan, mantan Ketua Muda MA bidang Pidana Khusus, Djoko Sarwoko “Bahwa, pendapat Sarpin itu tersesat! Ngawur. Hakim terbawa arus, harusnya menolak, karena menyimpang dari aturan yang ada”. Pendapat yang kontra didasarkan pada bab X Praperadilan, Pasal 77 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal itu hanya mengatur kewenangan praperadilan terbatas pada sah tidaknya penangkapan, penahananan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, termasuk pemberian ganti rugi dan rehabilitasi terhadap orang yang dirugikan. Dalam teksnya, tidak menyebut orang tersangka, sehingga dinilai melebihi dari kewenangannya dalam menafsirkan pasal UU itu. Aliran seperti itu dalam ilmu hukum disebut mazhab positivisme yang juga sudah berkembang sejak abad 18 dengan tokoh utamanya, Hans Kelsen, pemikir hukum dari Jerman, yang didukung oleh para sarjana lainnya seperti John Austin dan H.L.A Hart, dimana hukum jangan dicampur-adukkan dengan konfigurasi politik, agama dan moral. Hukum positif harus dijalankan sesuai dengan teksnya. Tidak dapat ditafsirkan berbeda di luar teks yang dikehendaki penguasannya. Hal itu akan menjadi masalah ketika para penegak hukum mencampuradukkan antara kepentingan kelompok dengan teks hukum. Dengan begitu hukum positif atau hukum murni, tak dapat dilaksanakan lantaran sudah adanya niat jahat atau terkontaminasi dari para penegak hukum itu. Itulah sebabnya, muncul berbagai teori hukum untuk menyempurnakan teori hukum positif itu, apakah masih layak di pertahankan di Indonesia atau tidak.36 Kritik keras terhadap putusan Hakim Sarpin juga dilontarkan oleh Mantan Hakim Agung Prof Komariah Emong Sapardjaja, “Putusan Sarpin bukan penemuan hukum tapi unprofessional conduct alias bodoh atau kemasukan angin. Sarpin telah menelikung UU”. Selain itu, Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman mengatakan, “Putusan ini memang mengguncangkan, menimbulkan keruwetan hukum dan bertentangan dengan semangat Mahkamah Agung soal konsistensi putusan”. Mantan Ketua MK Hamdan 36
http://www.antaranews.com/berita/483611/efek-putusan-sarpin-dan-asas-kemanfaatan Diakses tanggal 17 Oktober 2015 pukul 22.10 WIB. Penulis berasal dari Pusat Study Hukum Jakarta, (LSHJ) dan pengajar di FH Usaid, Jakarta.
Zoelva juga mengatakan, “Jika Hakim Sarpin memutus perkara BG dengan jujur dan atas dasar kebenaran, kita angkat jempol karena berani. Bila tidak, ia merusak hukum”.37 Sementara itu, menurut salah satu staf pengajar FH UI yang juga merupakan kandidat PhD pada University of Canberra, Junaedi, atas apa yang telah diputuskan oleh Hakim Sarpin harus diterima secara positif dan berfikir secara futuristik. Putusan tersebut menurutnya merupakan bentuk pesan pembaruan di masa mendatang di balik kekeliruan atas penerapan hukum yang sedang berlaku (Ius Constitutum).38 Sampai pada Putusan Hakim Sarpin dijatuhkan, putusan tersebut dianggap sangat kontroversial dan sangat fatal dalam rangka penegakan hukum. Pasca putusan Sarpin, dunia hukum Indonesia mengalami kondisi yang amat memprihatinkan. Beberapa elit politik yang terlibat kasus korupsi dan berstatus sebagai tersangka turut mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan status tersangka. Merupakan sebuah ketidakpastian dalam hal penegakan hukum (law enforcement). Hal ini sungguh merusak makna filosofis upaya hukum praperadilan itu sendiri. Tidak terlepas daripada hal-hal di atas, kasus ini mengindikasikan bahwa lembaga praperadilan belum bekerja secara efektif sebagai alat kontrol dalam proses penegakan hukum dan keadilan.
D. Praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
Sebelum diputusnya permohonan praperadilan Budi Gunawan, telah ada permohonan uji materil (judicial review) mengenai penetapan status tersangka di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 26 Februari 2014. Namun, permohonan tersebut baru diputuskan dan dipublikasikan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum hari Selasa, 28 April 2015. Bachtiar Abdul Fatah merupakan mantan General Manager SLS Operation di PT Chevron Pacific Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka karena
37
http://m.detik.com/news/berita/2939162/para-pakar-hukum-mengkritik-keras-putusan-hakimsarpin-rizaldi/2 Diakses tanggal 19 oktober 2015 pukul 22.12 WIB. 38 http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt54f68621c3210/pesan-pembaruan-hakim-sarpinbroleh-junaedi--sh-msi-llm- Diakses tanggal 19 oktober 2015 pukul 21.47 WIB.
diduga melakukan tindak pidana korupsi bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia. Tidak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Bachtiar mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan praperadilan tersebut akhirnya dikabulkan oleh Hakim tunggal Suko Harsono. Namun, pada tanggal 21 Maret 2013 Badan Pengawas MA mengeluarkan surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hakim Suko Harsono terbukti melanggar kode etik karena telah memperluas objek praperadilan. Dengan surat ini, Kejaksaan Agung melanjutkan proses perkara Bachtiar dan dilimpahkan ke Pengadilan. Alhasil perkara bioremediasi Bachtiar tetap disidangkan. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Februari 2014 Bachtiar Abdul Fatah mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
terhadap Undang-Undang Dasar ke Mahkamah
Konstitusi, yang permohonannya antara lain: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “dan guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan berdasarkan hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menenmukan tersangkanya”; 3. Menyatakan frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka (14) KUHAP bertentangan
dengan
UUD
1945
secara
bersyarat
(conditionally
unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti”; 4. Menyatakan frasa “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 17 KUHAP bertentangan
dengan
UUD
1945
secara
bersyarat
(conditionally
unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti”; 5. Menyatakan frasa “melakukan tindak pidana” dan frasa “dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa” dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pasal 77 huruf (a) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat; 7. Menyatakan frasa “sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan maka sidang dilanjutkan.” dalam Pasal 156 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Berdasarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, walaupun permohonan Pemohan dikabulkan hanya sebagian, namun telah terjadi perubahan yang fundamental terhadap objek praperadilan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pengujian UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi bioremediasi fiktif PT. Chevron Pasific Indonesia, Bachtiar Abdul Fatah. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk sebagian, maka terjadilah perubahan yang bersifat fundamental mengenai Praperadilan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwasanya Undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasca Putusan ini, terhadap Objek Praperadilan telah terjadi perluasan. Penetapan status tersangka juga sudah merupakan Objek dari pranata Praperadilan. Pasca putusan MK ini, frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai minimal dua (2) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Serta Pasal 77 huruf a KUHAP harus dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Artinya, Mahkamah Konstitusi telah memberi penafsiran konstitutional terhadap bukti permulaan yang cukup yang harus dimaknai dengan dua (2) alat bukti ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah
memperluas objek praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 antara lain: 1. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa (Penangkapan dan Penahanan) 2. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan 3. Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian, karena: a. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah b. Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang c. Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa 4. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi 5. Praperadilan Terhadap Upaya Paksa.39 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap UndangUndang Dasar Tahun 1945, wewenang tambahan yang diberikan Undang-Undang kepada Praperadilan lewat Putusan MK ini antara lain: 1. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka 2. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penggeledahan, dan 3. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penyitaan. Putusan MK ini seharusnya ditindaklanjuti DPR dan Pemerintah selaku pembentuk Undang-Undang. Materi putusan MK ini untuk lebih lanjut harus dimasukkan dalam revisi KUHAP. Lewat perubahan yang sangat mendasar ini, Praperadilan diharapkan mampu mengawasi proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.
39
M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 5-6.
BAB III KESIMPULAN & SARAN 1.
Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka
dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dari penelitian. Adapun kesimpulan dari pembahasan di atas adalah: 1.
Berbeda dengan tindak pidana umum, tindak pidana korupsi data awalnya diperoleh dari
Menteri/Irjen/Banwasda/Irwilprop,
Badan
Pengawas
Keuangan
dan
Pembangunan (BPKP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan hasil audit BPK, dan aparat Intelijen. Setelah adanya data awal, diterbitkanlah Surat Perintah Penyelidikan untuk mencari bukti permulaan. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU KPK, bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka diterbitkanlah Surat Perintah Penyidikan. Hasil dari proses penyelidikan merupakan penentu penetapan status tersangka terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara minimal satu milyar rupiah, yang mana penetapannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini harus sangat jeli dan sangat berhati-hati dalam hal menetapkan seseorang sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi. Karena berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang kita kenal dengan sebutan SP-3. Hal ini berbeda dengan proses penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan yang mana Kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi (SP-3). 2.
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, perihal sah tidaknya penetapan status tersangka baik oleh Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, sebagai contoh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat putusan dijatuhkan adalah bukan merupakan objek praperadilan dan bukan pula wewenang
pengadilan untuk mengadili. Terkait kasus praperadilan Budi Gunawan, isi putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon untuk sebagian, merupakan penemuan hukum (rechtvinding). Hal ini dikuatkan karena setelah putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang pada pokoknya memperluas objek praperadilan. Sebelumnya, wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Praperadilan antara lain: a.
Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa (Penangkapan dan Penahanan)
b.
Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan
c.
Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian
d.
Memeriksa Permintaan Rehabilitasi
e.
Praperadilan Terhadap Upaya Paksa.
Tetapi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada wewenang tambahan yang diberikan Undang-Undang kepada Praperadilan lewat Putusan MK ini antara lain:
2. 1.
a.
Memeriksa Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka
b.
Memeriksa Sah atau Tidaknya Penggeledahan, dan
c.
Memeriksa Sah atau Tidaknya Penyitaan.
Saran Perlu adanya keterbukaan informasi untuk masyarakat mengenai mekanisme penetapan status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain daripada itu, prinsip kehati-hatian harus sangat dijunjung tinggi oleh KPK, karena KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Kesalahan pelaksanaan wewenang yang diberikan akan memberi dampak negatif dan kerugian bagi Pemerintah dan Negara.
2.
Perlu lebih diefektifkannya Lembaga Praperadilan secara fungsional dan maksimal sebagai alat kontrol dalam proses penegakan hukum dan keadilan, serta demi tujuan dari Praperadilan itu sendiri. Dan yang paling penting, demi kepentingan masyarakat dan Negara.
DAFTAR PUSTAKA
A.
Buku
Afiah, Nurul Ratna, 1986, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta. Danil, Elwi, 2012, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Djaja, Ermansyah, 2010, Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Mandar Maju, Bandung. Hamzah, Andi, 2010, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Harahap, M. Yahya, 2008, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Jakarta. Kaligis, O.C, 2004, Praperadilan Indonesia dalam Perkembangannya, OC Kaligis & Associates, Jakarta. Kuffal, HMA , 2008, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang. Mahendra, Ihza Yusril, 2002, Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia, Depkeh HAM RI, Jakarta. Marpaung, Leden, 2009, Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan, Djambatan, Jakarta. Mertokusumo, Sudikno dan A. Plito, 2004, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cetakan ke-2 telah diperbaiki, 1982, Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Prinst, Darwan, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aitya Bakti, Bandung. Salam, Faisal Moch., 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Mandar Maju, Bandung. Samudera, Teguh, dkk, 2008, Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta. Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, Strategi & Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta. B.
Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. C.
Internet
http://www.antaranews.com/berita/483611/efek-putusan-sarpin-dan-asas-kemanfaatan http://m.detik.com/news/berita/2939162/para-pakar-hukum-mengkritik-keras-putusanhakim-sarpin-rizaldi/2 http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt54f68621c3210/pesan-pembaruan-hakimsarpin-broleh-junaedi--sh-msi-llm-
