Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 4, No. 1, 2009 ISSN :

Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 4, No. 1, 2009

ISSN : 1907 - 9958

PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH ( Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya )

Wawan Sukmana Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Lia Anggarsari Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Abstract The research aim to know (1) internal control, execution of local financial accounting system and performance of local government of Tasikmalaya City (2) the corelation between internal control with execution of local financial accounting system of Tasikmalaya City, (3) the inflluence by partially and also simultaneously of internal control and execution of local financial accounting system to performance of local government at duty of Tasikmalaya City. The research method use explanatory research with survei approach. analyzes used is path analysis with measurement interval scale. Hypothesis examination by partially using t-test and by simultaneously using F-test with level signifikansi (α) by equal to 0.05. The result of research indicate that : (1) internal control, execution of local financial accounting system, and performance of local government at duty of Tasikmalaya City very good; (2) there is correlation of internal control with execution local financial accounting system; (3) internal control by partially have an effect on significant to performance of local government, execution local financial accounting system government by partially have an effect on significant to performance of local government and by simultaneously is internal control and execution local financial accounting system have an effect on significant to performance local government. KeyWord

: internal control, execution of local financial accounting system, performance of local government

I. Pendahuluan Negara mempunyai suatu Pemerintahan yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintahan pusat maupun Pemerintahan daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas Pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan, Pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada rakyat, pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan. Untuk dapat melaksanakan

tujuan tersebut Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan urusan pembangunan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi. Sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-undang No.22 tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Salah satu wewenang yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri adalah bidang Keuangan Daerah. Pengurus keuangan ini diantaranya adalah penyelenggaraan penyusunan pertanggungjawaban dan pengawasan

Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari

Keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005. TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 sebagai dasar penyelenggaraan Otonomi Daerah. (Mardiasmo 2002). Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran yang cerdas melalui inovasi sistem akuntansi. (Indra Bastian 2002) Tata kelola penyelenggaraan Pemerintah yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tidak terelakan. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda Pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah-kaidah dalam bidang pengelolaan keuangan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik itulah Pemerintahan Republik Indonesia melakukan Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasakan sistem akuntansi keuangan, pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan suatu metode pengawasan intern yang memadai dan dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dana. Oleh karena itu, pemerintahan perlu memiliki sistem


ISSN : 1907 - 9958

akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi keuangan tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian kinerja. Karena penilaian Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja Pemerintahan itu sendiri, pengukuran dalam pencapaian kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manager dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Di Pemerintah Kota Tasikmalaya berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2007 mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan masih ditemukan kelemahan pada bidang pengawasan terutama pengawasan atasan langsung kepada bawahan di Pemerintah Kota Tasikmalaya sehingga masih ditemukan penyimpanganpenyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung. Selain itu terdapat kelemahan pada Bagian umum dalam hal ini Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga serta Bendaharawan Barang pada setiap SKPD yang belum melakukan pengamanan dan pengawasan secara maksimal, kemudian Bagian keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya belum melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pembukuan dan pencatatan pada tingkat SKPD belum dilaksanakan dengan baik. Hasil pemeriksaan di tinjau dari Sistem Pengendalian Intern, mengungkapkan bahwa masih ditemukan kelemahan pada pelaksanaan APBD Kota Tasikmalaya yaitu sistem dan prosedur akuntansi belum diterapkan pada bagian Keuangan dan masing-masing SKPD. (www.bpk.go.id) Hal tersebut menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah daerah belum dinyatakan baik, oleh karena itu dilakukannya pengawasan intern dan sistem akuntansi keuangan yang baik dapat

577


menggambarkan bagaimana kinerja Pemerintah daerah untuk menunjukan pencapaian hasil yang dicapai. Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, para pimpinan harus mengetahui siklus pencatatan yang ada pada sistem akuntansi keuangan daerah yang menggambarkan tahapan dalam proses. II. Telaah Literatur Dan Pengembangan Hipotesis Hakikat Pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewenangan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Menurut Arifin Sabeni dan Imam Gozali (1997:67) mendefinisikan Pengawasan Intern Merupakan suatu alat pengawasan dari pimpinan organisasi yang bersangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan. Berdasarkan subyek yang melakukan pengawasan, dalam sistem administrasi Negara Indonesia (LAN-RI, 1992 : 146-147) dikembangkan 4 (empat) macam pengawasan yaitu: 1). Pengawasan melekat yang menetapkan 6 (enam) sarana pelaksanaan pengawasan diantaranya: Penciptaan struktur organisasi, Penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan, Penyusunan rencana kerja, Penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan, Pembinaan personil, Prosedur kerja. 2) Pengawasan fungsional, 3) Pengawasan legislatif, 4) Pengawasan masyarakat. Menurut Eko Hariyanto (2007:10) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu Serangkaian secara sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Sistem akuntansi


ISSN : 1907 - 9958

dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Sedangkan menurut Masisi (1978), Gylnn (1993) dalam Mardiasmo (2002 : 147-148) menjelaskan bahwa aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut : Identifikasi, Pengklasifikasian, Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas, Menghitung pengaruh masing-masing operasi. Pencatatan dan pelaporan diperlukan untuk memenuhi 3 kebutuhan yaitu: legal, managerial dan stewardship. Setiap organisasi memerlukan sistem pengukuran kinerja untuk menilai pencapaian organisasi atas tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja berasal dari kata performance yang artinya manner of functioning, artinya sejauh mana/bagaimana suatu organisasi ataupun individu berfungsi sesuai dengan posisi dan/atau tugasnya. Dalam kaitannya dengan lingkup kerja Pemerintah Daerah, kinerja Pemerintah Daerah berarti bagaimana atau sejauh mana Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan-urusan tersebut. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja dibagi dua yaitu Informasi financial dan Informasi Nonfinancial. Menurut Levine dkk.(1990), Dwiyanto (1995) dalam Tangkilisan (2005:170-171) mengemukakan tiga konsep yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur kinerja organisasi publik yakni Responsiveness, Responsibility, Accountability. Pelaksanaan Pengawasan Intern yang dilakukan secara efektif dapat mengakibatkan sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan berjalan dengan baik, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, pemberian wewenang dan keleluasaan harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Demikian pula bahwa pengawasan pada pelaksanaan keuangan daerah baik oleh DPRD maupun pengawasan fungsional pada prinsipnya tidak akan mengalami banyak hambatan apabila sistem akuntansi yang diterapkan

578


sudah baik. (Iriyansyah:2000:3). Oleh sebab itu, pengawasan yang dilakukan dapat menjadi jaminan yang cukup tidak hanya untuk sistem akuntansi keuangan daerah, namun memberikan pula jaminan yang cukup bagi sasaran kinerja yang ingin dicapai. Dilaksanakannya Pengawasan Intern yang efektif dan kontinyu pada kegiatan dapat menjamin kinerja pemerintah daerah tercapai dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mengemukakan hipotesis sebagai berikut: 1) Terdapat hubungan Pengawasan Intern dengan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 2) Pengawasan Intern secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 3) Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 4) Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. III. Metodologi Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research, artinya penelitian ini akan menjelaskan secara mendalam hubungan sebab akibat antara variabel penelitian atau tentang sesuatu hal (Achmad, Harapan:2003). penelitian ini dilakukan dengan cara survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggunakan pengumpulan data utamanya dengan menggunakan kuisioner dari sampel terpilih (Sekaran, 2003 : 250). Suatu instrumen penelitian dikatakan baik jika dapat memenuhi tiga persyaratan utama yaitu : Valid, sahih, atau absah; Reliable atau andal; dan Praktis (Cooper, Schindler :2005). Sebelum instrumen penelitian tersebut disebar, peneliti melakukan beberapa kali uji coba pengujian dengan harapan pada saat


ISSN : 1907 - 9958

instrumen penelitian tersebut digunakan mampu memenuhi aspek validitas maupun aspek reliabilitas, artinya instrumen tersebut mampu menjadi alat pengumpul data yang andal dan konsisten. Program statistik yang digunakan adalah SPSS For Windows and Microsoft exel. Adapun sampel penelitian sebanyak 11 Dinas yang berada di Kota Tasikmalaya. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel nonprobability sampling dengan pendekatan purposive sampling (sampling bertujuan), yang menjadi pertimbangan penulis dalam penentuan sampel penelitian yaitu 1).Dinas merupakan lembaga pelayanan masyarakat yang senantiasa dapat melayani setiap kebutuhan masyarakat, salah satunya melayani penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 2) Mekanisme pencatatan yang digunakan oleh setiap dinas sama. 3) Dinas merupakan suatu entitas akuntansi pemerintah daerah yang didasarkan pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu fungsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel, dua variabel independen yaitu Pengawasan Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan satu variabel dependen yaitu Kinerja Pemerintah Daerah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif untuk melihat karakteristik sampel yang terjaring dalam penelitian ini dan analisis jalur (path analysis). Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi dua jenis data : Data Primer data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dalam hal ini Dinas di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Data Sekunder data yang diperoleh dari pihak ketiga (selain Dinas di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya); sumber litelatur, hasil publikasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

579


IV. Hasil Analisis Dan Pembahasan Dari hasil penelitian menyatakan bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapan responden mengenai Pengawasan Intern pada Dinas Kota Tasikmalaya adalah sebesar 576. Hal ini menunjukkan ke dalam interval berkategori baik, yang berarti bahwa tanggapan responden mengenai Pengawasan Intern dari 13 pertanyaan yang penulis ajukan memberikan respon : sangat baik sebanyak 1 pertanyaan (7,69%), baik sebanyak 11 pertanyaan (84,62%), dan cukup baik sebanyak 1 pertanyaan (7,69%), dengan demikian Pengawasan Intern yang dilakukan atasan langsung terhadap bawahan telah dilakukan dengan baik pada Dinas Kota Tasikmalaya, atau dengan kata lain Dinas Kota Tasikmalaya telah melakukan Pengawasan Intern dengan baik. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas yang berada di Kota adalah sebesar 623. Hal ini menunjukkan ke dalam interval berkategori sangat baik, artinya bahwa tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dari 13 pertanyaan yang penulis ajukan memberikan respon : sangat baik sebanyak 1 pertanyaan (7,69%), baik sebanyak 12 pertanyaan (92,31%), dengan demikian Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah telah dilaksanakan dengan baik pada Dinas yang berada di Kota Tasikmalaya, hal tersebut dinyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan faktor yang penting dalam reformasi keuangan dalam rangka Otonomi Daerah. Kemudian hasil penelitian menyatakan bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan terhadap tanggapan responden atas Kinerja Pemerintah Daerah yang berada di Kota Tasikmalaya adalah sebesar 479. Hal ini menunjukkan ke dalam interval berkategori sangat baik, yang berarti bahwa tanggapan responden


ISSN : 1907 - 9958

mengenai Kinerja Pemerintah Daerah dari 9 pertanyaan yang penulis ajukan memberikan respon : sangat baik sebanyak 2 pertanyaan (22,22%), baik sebanyak 7 pertanyaan (77,78%), dengan demikian Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dapat dinyatakan baik. Untuk mengetahui hubungan antara Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas yang berada di Kota Tasikmalaya maka dilakukan uji statistik koefisien korelasi. Hasil analisis dari pengolahan data SPSS menunjukan bahwa koefisien korelasi hubungan variabel Pengawasan Intern dengan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebesar 0,889 atau 88,9%, yang mana hubungan antara variabel Pengawasan Intern dengan dengan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sangat kuat. Untuk pengujian secara parsial antara Pengawasan Intern dengan Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan kriteria penolakan Ho, jika thitung > ttabel. Diperoleh thitung sebesar 5,530 kemudian thitung ini dibandingkan dengan ttabel, diperoleh ttabel 2,262, Sehingga thitung (5,530) > ttabel (2,262) dan diperoleh signifikansi sebesar 0,001. Koefisien jalur tersebut memiliki makna bahwa hipotesis Ho ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan diterimanya hipotesis alternatif (Ha) menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 95% Pengawasan Intern (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Untuk pengujian secara parsial antara Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan kriteria penolakan Ho, jika thitung > ttabel, diperoleh thitung sebesar 3,433 kemudian thitung ini dibandingkan dengan ttabel, diperoleh ttabel 2,262, Sehingga thitung (3,433) > ttabel (2,262) dan diperoleh signifikansi sebesar 0,009. Koefisien jalur tersebut memiliki makna bahwa hipotesis Ho ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan

580


ISSN : 1907 - 9958

diterimanya hipotesis alternatif (Ha) menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 95% Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Pengaruh secara simultan dimana 2 ( ρ Y X1X 2 ) yaitu sebesar 0,978. Dari hasil analisis terlihat bahwa pengujian secara keseluruhan memperoleh nilai signifikansi 0,000 dimana nilai 0,000 < 0,05. Dengan menggunakan uji F, Fhitung diperoleh 181,800 sedangkan Ftabel 4,46. Hal ini No. 1.

Pengaruh Langsung Y ÅX1 Æ Y =

berarti Fhitung > Ftabel. Dengan demikian maka kesimpulannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa variabel Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Secara lengkap pengaruh antara variabel Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Pengaruh Tidak Langsung

(ρ )

2

0,393

YX1

(ρ Y ÅX2 Æ Y =

.rX1X 2 .ρ YX 2

)

0,217 0,610

(ρ )

2

0,151

YX 2

(ρ Total pengaruh X2 3

YX1

0,393 + 0,217

Total pengaruh X1 2

Total Pengaruh

Total pengaruh X1 dan X2

YX 2

.rX1X 2 .ρ YX1

)

0,217

0,151+ 0,217

0,368

0,610 + 0,368

0,978

terhadap Y Pengaruh faktor residu

ε

ÆY=

ρ Yε 2

Total

Dari hasil analisis berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa koefisien jalur untuk Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,610, sedangkan koefisien jalur Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,368. Dengan demikian pengaruh langsung variabel Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,393 atau sebesar 39,3%, sedangkan pengaruh tidak langsung Pengawasan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah


0,022 1

melalui Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan adalah sebesar 0,217 atau 21,7%. Kemudian Pengaruh langsung Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,151 atau sebesar 15,1%, sedangkan pengaruh tidak langsung Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah melalui Pengawasan Intern adalah sebesar 0,217 atau 21,7%.Total pengaruh Pengawasan Intern, Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja

581


Pemerintah Daerah yang merupakan pengaruh secara simultan antara variabel Pengawasan Intern, Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,978 atau sebesar 97,8%. Sedangkan faktor residu atau faktor lain yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah yang tidak masuk dalam variabel penelitian adalah sebesar 0,022 atau sebesar 2,2%. Pengaruh tersebut merupakan hal yang memberikan makna selain Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah masih ada variabel penting lain yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah. Pengaruh tersebut disebabkan oleh faktor lain diantaranya yaitu sistem perencanaan dan pengendalian, spesifikasi teknis dan standardisasi, dan anggaran kinerja. V. Simpulan dan Saran Simpulan Setiap Dinas yang berada di Kota Tasikmalaya sudah melaksanakan Pengawasan Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diterapkan dengan baik. Sehingga Kinerja Pemerintah Daerah khususnya di Kota Tasikmalaya dinyatakan baik. Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai hubungan yang sangat kuat artinya Pengawasan Intern yang dilaksanakan efektif dan kontinyu mempengaruhi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan akan lebih baik dan sebaliknya Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang telah diterapkan dengan baik pada prinsipnya mempengaruhi pengawasan intern, karena pengawasan intern yang dilaksanaka tidak akan mengalami banyak hambatan. Secara parsial Pengawasan Intern berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukan bahwa Pengawasan Intern dapat


ISSN : 1907 - 9958

memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas, dan akuntanbilitas Pemerintah. Semakin baik Pengawasan Intern yang dilaksanakan akan memberi dampak semakin baik Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai. Sedangkan secara simultan Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini memberikan makna bahwa pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh Pengawasan Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilaksanakan dengan baik. Saran

1. Bagi Dinas dan Pemerintah Kota Tasikmalaya Diharapkan pada setiap Dinas di Kota Tasikmalaya dapat melaksanakan pengawasan intern, dan sistem akuntansi keuangan daerah dengan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada. Untuk mengefektifkan aktivitas, dan mencegah terjadinya penyelewengan khususnya pada pencatatan, pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan setiap Dinas yang berada di Kota Tasikmalaya melaksanakan pengawasan intern secara maksimal. Dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, selain mempersiapkan sistem yang baik hendaknya sumber daya manusianya harus terlebih dahulu dipersiapkan. Apabila menggunakan sumber daya

582


manusia yang telah ada maka terlebih dahulu dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan yang cukup, mengenai sistem secara terprogram dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah. Pemberian penghargaan dan hukuman yang adil bagi para staf perlu ditingkatkan, sehingga hal tersebut dapat memicu motivasi para staf untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga secara akumulasi dapat mewujudkan pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah yang lebih baik. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian yang sama. Dalam melakukan penelitian dibidang Akuntansi Pemerintahan masih banyak ruang kosong khususnya pada bidang akuntansi keuangan daerah, oleh karena itu masih banyak kajian yang cukup menarik dan menantang di bidang akuntansi sektor publik. Disarankan untuk menambah variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini antara lain mengenai Sistem Perencanaan dan Pengendalian, Anggaran Kinerja, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan, dan masih banyak hal lainnya yang dapat dijadikan variabel dalam penelitian selanjutnya yang kemudian dapat diperbandingkan dengan hasil penelitian penulis. REFERENSI

Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat Achmad Bachrudin, Harapan L., Tobing. 2003, Analisis Data Untuk Penelititan Survei Dengan Menggunakan Lisrel 8. FMIPA, Unpad Bandung


ISSN : 1907 - 9958

Antar M.T Sianturi. 2005. Pengaruh Peran Pimpinan Tertinggi Instansi Pemerintah Dan Dukungan Kebijakan Pemerintah Serta Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disertasi pada program Pascarjana Universitas Padjajaran. Tidak dipublikasikan Arifin Sabeni, Imam Gozali.1995. Pokokpokok Akuntansi Pemerintahan. Edisi 4. Yogyakarta. BPFE Coe, C K. 1989. Public Financial Management. Englewood Cliffs, N. J: Prentice Hall Conover, W K. 1980. Practical Non Paramertric Statistic 2 Ed. Texas Tech University, john wiley&sons, New York Chichester Brisbance Toronto Singaphore Cooper, Donald R., Pamela S., Schindler. 2005. Business Research Methode. 7th Edition , Mc GrawHill International Edition, Boston. Dedi Kusmayadi dan Dedi Rudiana. 2006. Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Vol 5 No.4 ISSN 1411-1853 Deddi Nordiawan. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat Eko Harianto. 2005. Peranan Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Good Governance. Pada Regional Accounting Seminar di Universitas Siliwangi. Tidak dipublikasikan Erwin E. Koetin. 1994, Suatu Pedoman Investasi Dalam Efek Di Indonesia, Bursa Efek Jakarta Ferry Laurensius. 2005. Membangun Kultur Kinerja pada Organisasi

583


Sektor Publik. Manajemen Usahawan Indonesia.42

Ferry Laurensius Sihalolo dan Abdul Halim. 2005. Pengaruh FaktorFaktor Rasional, Politik Dan Kultur Organisasi Terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi Pemerintah. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) Solo VIII. 774-790. Hair, Joseph F. Jr, Ralph E., Anderson, Ronald K., Tatham, William C. Blok, 1998, Multivariate Analysis, 8th Edition, New Jersey:Prentice inc. Harun Al-Rasyid, 1998, Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Sekala, tdak dipublikasikan, PPS UNPADBandung. Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT Gasindo. Hiro Tugiman. 1997. Audit Internal. Bandung Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Kewajiban Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Iriansyah.2000. Peta Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Pusat dan Daerah Saat Ini. Dalam Seminar Nasional Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.Tidak dipublikasikan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 17 ayat 2. Kustadi Arinta.1990. Pengantar Akuntansi Pemerintah.Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Manullang. 1992. Pengawasan Melekat. Bandung: Alfabeta. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.


ISSN : 1907 - 9958

Otonomi dan Mardiasmo.2002. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:ANDI. Mohamad Nazir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Nawawi. 2000. Pengawasan Intern. Bandung: Alfabeta. Nisa Noor Wahid. 2008. Pengaruh Siklus Anggaran Dan Pengawasan Intern Terhadap Good Governance Pemerintah Daerah. Skripsi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Siliwangi. Nur Indrianto, Bambang S., 2002. Methode Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi. BPFE Jogjakarta. Rambat Lupiyoadi. 2001. Manajemen Pemasaran Jasa: Teori dan Praktek. Jakarta: Salemba Empat. Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI. 1160-1173 Sugiyono. 1999. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. . 2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Sudjana. 1996. Teknik Analisis Regresi dan Korelasi Bagi Para Peneliti. Bandung: Transito Uma Sekaran. 2003. Research Methode for Bussines : Askill Building Aproach, John Wiley and Jons Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

584


ISSN : 1907 - 9958

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


585

Jurnal Akuntansi FE Unsil, Vol. 4, No. 1, 2009 ISSN :

Recommend Documents