Jl. Tegar Beriman Cibinong 16914 - Bogor Telp. (021) 8753972, 8753545, 8758968, 8790514, Fax (021 8758968)
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya
Renstra Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten
Bogor Tahun 2013 – 2018. Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra ini secara teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dijadikan landasan dan pedoman dalam penyusunan
Renja
Dinas
Tata
Bangunan
dan
Pemukiman
dan
penganggarannya dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor. Demikian pengantar yang kami buat. Cibinong,
2014
KEPALA DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BOGOR
NO
JABATAN
1.
Sekretaris
2.
KaSubBag Prolap
PARAF
TGL Ir. YANI HASSAN NIP. 19621226 199003 1 004
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :
RENCANA STRATEGISDINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMANKABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara
pemerintahandaerah
yang
dalam
upaya
mencapai
keberhasilannya perlu didukung denganperencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yangdilakukan adalah melalui
perencanaan
rencanatindakan
dan
strategis kegiatan
yang
merupakan
mendasar
yang
serangkaian
dibuat
untuk
diimplementasikan oleh organisasidalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-UndangNomor mengamanatkanbahwasetiap
32
Tahun
SatuanKerjaPerangkat
Daerah
2004 (SKPD)
diwajibkan menyusunrencanastrategis yang selanjutnyadisebutRenstra SKPD.Renstra SKPD memuatvisi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dankegiatanpembangunansesuaidengantugasdanfungsinya,
berpedomanpada RPJMD danbersifatindikatif.Sementaraitu, UndangUndangNomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakandokumenperencanaan SKPD untukperiode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. I-1
Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam
rangka
mewujudkan
pencapaian
sasaran
program
yang
ditetapkan dalam RPJMD. Proses dan bagan alir penyusunan Renstra serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :
I-2
Gambar 1. Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD
PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD
PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR
PENETAPAN
PENYUSUNAN RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator keluaran program dan PAGU per SKPD
Tidak sesuai
Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD berdasarkan hasil verifikasi Renstra-KL Renstra-KL Renstra-KL dan Renstra dan Renstra dan Renstra SKPD Prov Kabupaten/ Kabupaten/ Kota Kota
Persiapan Penyusunan Renstra-SKPD
Penelaahan KLHS
Perumusan Tujuan Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi Perumusan sasaran Analisis Gambaran pelayanan SKPD
SPM Pengolahan data dan informasi
Penyusunan Rancangan RPJMD
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
PERDA ttg RPJMD
sesuai
Penetapan RenstraSKPD
Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD
Tidak sesuai
Rancangan Renstra-SKPD Perumusan visi dan misi SKPD Perumusan Strategi dan kebijakan
Penelaahan RTRW
sesuai Verifikasi Rancangan Renstra SKPD dgn Rancangan Awal RPJMD
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD
Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda
Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD
RENSTRASKPD
Rancangan Akhir Renstra SKPD Rancangan Renstra-SKPD · Pendahuluan · Gambaran pelayanan SKPD · isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi · visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif · indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
I-3
Gambar 2. Hubungan Renstra SKPD dengan DokumenPerencanaan Lainnya PEMDA
SKPD
RPJMD KAB.BOGOR 2013-2018
RENSTRA SKPD 2013-2018
RKPD
RENJA SKPD
RAPBD
RKA SKPD
APBD
DPA SKPD
Tahapan Penyusunan Renstra SKPD antara lain yaitu: A. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, meliputi kegiatan sebagai berikut : 1. Perumusan rancanganRenstra SKPD yang merupakan proses yang tidakterpisahkandandilakukanbersamaandengantahapperumusa nrancanganawal RPJMD, sertamencakup : a. Pengolahan data dan informasi b. analisisgambaranpelayanan SKPD; c. review
renstrakementerian/lembagadanRenstra
SKPD
provinsi; d. penelaahan RTRW kabupaten; e. analisisterhadapdokumenhasilkajianlingkunganhidupstrategis (KLHS) sesuaidengantugasdanfungsi SKPD; f. perumusanisu-isustrategis; g. perumusanvisidanmisi SKPD; h. perumusantujuanpelayananjangkamenengah SKPD; i. perumusansasaranpelayananjangkamenengah SKPD; j. mempelajarisuratedaranperihalpenyusunanrancanganRenstra SKPD besertalampirannya, yaiturancanganawal RPJMD yang memuatindikatorkeluaran program danpagu per-SKPD;
I-4
k. perumusanstrategidankebijakanjangkamenengah
SKPD,
gunamencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjaditugasdanfungsi SKPD; l. perumusanrencana
program,
kegiatan,
indikatorkinerja,
kelompoksasarandanpendanaanindikatifselama
5
(lima)
tahun, termasuklokasikegiatan; m. perumusanindikatorkinerja
SKPD
yang
mengacupadatujuandansasaran RPJMD. 2. PenyajianrancanganRenstra
SKPD,
dengansistematika
sesuai
dengan Permendagri 54 Tahun 2010. RancanganRenstra
SKPD
dibahasdenganseluruh
yang unit
telahdisusun, kerjadilingkungan
SKPD.RancanganRenstra
SKPD
disampaikankepadaBappedauntukdilakukanverifikasisebagaibah anpenyempurnaanrancanganawal RPJMD menjadi RPJMD B. PenyusunanrancanganakhirRenstra SKPD PenyempurnaanrancanganrenstramenjadirancanganakhirRenstra yang
berpedomanpada
RPJMD
yang
telahditetapkan.PenyempurnaanrancanganRenstra
SKPD
bertujuanuntukmempertajamvisidanmisisertamenyelaraskantujuan, strategi,
kebijakan,
program
dankegiatanpembangunandaerahsesuaidengantugasdanfungsi SKPD yang ditetapkandalam RPJMD. C. PenetapanRenstra SKPD 1. RancanganakhirRenstra
SKPD
disampaikankepala
SKPD
kepadakepalaBappedauntukmemperolehpengesahankepaladaera h; 2. Penetapanrenstra
SKPD
olehkepala
SKPD
berdasarkankeputusankepaladaerahtentangpengesahanRenstra SKPD.Renstra SKPD menjadipedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalammenyusunrancanganRenja SKPD. Pemerintah
Kabupaten
Bogor
telah
menetapkan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-5
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Tata Bangunan dan PemukimanKabupaten Bogor Tahun 20132018dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 20132018. Selanjutnya Renstra Dinas Tata Bangunan dan Pemukimanyang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukimanyang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunanRenstraDinas Tata Bangunan dan PemukimanKabupaten Bogor tahun 2013-2018adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
I-6
Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.
Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
dan
Evaluasi
(Lembaran
Pelaksanaan
Negara
Republik
I-7
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah,
terakhir
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008
tentang
Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
I-8
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2008); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 23. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Bogor
Nomor
8
tentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan
Daerah
Daerah
2009
Kabupaten
Bogor
Tahun
Tahun
2009
(Lembaran Nomor
8,
TambahanLembaran Daerah Nomor 37); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. 2.3. MaksuddanTujuan Penyusunan
RenstraDinas
PemukimanKabupaten
Tata
Bogor
Bangunan Tahun
2013-
2018dimaksudkansebagaidokumenperencanaanjangkamenengah menjabarkan
RPJMD
Kabupaten
Bogor
dan
Tahun
yang 2013-
2018sesuaidengantugaspokokdanfungsi yang diamanatkankepadaDinas Tata
Bangunan
dan
PemukimanKabupaten
Bogor
sesuaidenganPeraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11Tahun 2008 tentangPembentukan Dinas Daerah. Sedangkan tujuanpenyusunan RenstraDinas Tata Bangunan dan PemukimanKabupaten
Bogor
Tahun
2013-2018adalah
untukdijadikanlandasan/pedomandalampenyusunanRenjaDinas Bangunan
dan
Tata
Pemukiman,
penguatanperanparastakeholdersdalampelaksanaanperencanaanpemba ngunandaerah,
I-9
sertasebagaidasarevaluasidanlaporanpelaksanaanataskinerjatahunanda n lima tahunanDinas Tata Bangunan dan PemukimanKabupaten Bogor. 2.4. SistematikaPenulisan Sistematika
penulisan
Renstra
Dinas
Tata
Bangunan
dan
PemukimanKabupaten Bogor Tahun 2013-2018adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, Kinerja Pelayanan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra
K/L,
Telaahan
RTRW
dan
Penentuan
Isu-isu
Strategis. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan KebijakanDinas Tata Bangunan dan PemukimanKabupaten Bogor tahun 2013-2018. BAB V
RENCANA
PROGRAM
KINERJA,
KELOMPOK
DAN
KEGIATAN,
SASARAN
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas
SKPD,
program
lintas
SKPD
dan
program
kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman untuk periode tahun 2013-2018.
I - 10
BAB VI INDIKATOR
KINERJA
SKPD
YANG
MENGACU
PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP Pada
bagian
ini
dikemukakan
beberapakaidahpelaksanaansebagaiberikut: 1. Renstra SKPDmerupakandokumenperencanaanperiode 5 (lima)tahunan yang memuatvisi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan,
program
dankegiatanpembangunansesuaitugaspokokdanfungsi SKPD. 2. RenstraSKPDKabupatenBogorTahun
2013-
2018merupakanpenjabarandari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun
2013-2018dansebagaipelaksanaantahapketigadari
RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. 3. RenstraSKPDKabupatenBogorTahun
2013-
2018menjadipedomandalampenyusunan Renja SKPD yang menjadi
dokumenperencanaantahunan
sebagai
penjabaran dari Renstra SKPD.
I - 11
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BOGOR NOMOR : TANGGAL :
RENCANA STRATEGISDINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMANKABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara
pemerintahandaerah
yang
dalam
upaya
mencapai
keberhasilannya perlu didukung denganperencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yangdilakukan adalah melalui
perencanaan
rencanatindakan
dan
strategis kegiatan
yang
merupakan
mendasar
yang
serangkaian
dibuat
untuk
diimplementasikan oleh organisasidalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-UndangNomor mengamanatkanbahwasetiap
32
Tahun
SatuanKerjaPerangkat
Daerah
2004 (SKPD)
diwajibkan menyusunrencanastrategis yang selanjutnyadisebutRenstra SKPD.Renstra SKPD memuatvisi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dankegiatanpembangunansesuaidengantugasdanfungsinya,
berpedomanpada RPJMD danbersifatindikatif.Sementaraitu, UndangUndangNomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakandokumenperencanaan SKPD untukperiode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi,
I-1
tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam
rangka
mewujudkan
pencapaian
sasaran
program
yang
ditetapkan dalam RPJMD. Proses dan bagan alir penyusunan Renstra serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :
I-2
Gambar 1. Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD
PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD
PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR
PENETAPAN
PENYUSUNAN RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator keluaran program dan PAGU per SKPD
Tidak sesuai
Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD berdasarkan hasil verifikasi Renstra-KL Renstra-KL Renstra-KL dan Renstra dan Renstra dan Renstra SKPD Prov Kabupaten/ Kabupaten/ Kota Kota
Persiapan Penyusunan Renstra-SKPD
Penelaahan KLHS
Perumusan Tujuan Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi Perumusan sasaran Analisis Gambaran pelayanan SKPD
SPM Pengolahan data dan informasi
Penyusunan Rancangan RPJMD
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
PERDA ttg RPJMD
sesuai
Penetapan RenstraSKPD
Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD
Tidak sesuai
Rancangan Renstra-SKPD Perumusan visi dan misi SKPD Perumusan Strategi dan kebijakan
Penelaahan RTRW
sesuai Verifikasi Rancangan Renstra SKPD dgn Rancangan Awal RPJMD
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD
Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda
Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD
RENSTRASKPD
Rancangan Akhir Renstra SKPD Rancangan Renstra-SKPD · Pendahuluan · Gambaran pelayanan SKPD · isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi · visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif · indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
I-3
Gambar 2. Hubungan Renstra SKPD dengan DokumenPerencanaan Lainnya PEMDA
SKPD
RPJMD KAB.BOGOR 2013-2018
RENSTRA SKPD 2013-2018
RKPD
RENJA SKPD
RAPBD
RKA SKPD
APBD
DPA SKPD
Tahapan Penyusunan Renstra SKPD antara lain yaitu: A. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, meliputi kegiatan sebagai berikut : 1. Perumusan rancanganRenstra SKPD yang merupakan proses yang tidakterpisahkandandilakukanbersamaandengantahapperumusa nrancanganawal RPJMD, sertamencakup : a. Pengolahan data dan informasi b. analisisgambaranpelayanan SKPD; c. review
renstrakementerian/lembagadanRenstra
SKPD
provinsi; d. penelaahan RTRW kabupaten; e. analisisterhadapdokumenhasilkajianlingkunganhidupstrategis (KLHS) sesuaidengantugasdanfungsi SKPD; f. perumusanisu-isustrategis; g. perumusanvisidanmisi SKPD; h. perumusantujuanpelayananjangkamenengah SKPD; i. perumusansasaranpelayananjangkamenengah SKPD; j. mempelajarisuratedaranperihalpenyusunanrancanganRenstra SKPD besertalampirannya, yaiturancanganawal RPJMD yang memuatindikatorkeluaran program danpagu per-SKPD;
I-4
k. perumusanstrategidankebijakanjangkamenengah
SKPD,
gunamencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjaditugasdanfungsi SKPD; l. perumusanrencana
program,
kegiatan,
indikatorkinerja,
kelompoksasarandanpendanaanindikatifselama
5
(lima)
tahun, termasuklokasikegiatan; m. perumusanindikatorkinerja
SKPD
yang
mengacupadatujuandansasaran RPJMD. 2. PenyajianrancanganRenstra
SKPD,
dengansistematika
sesuai
dengan Permendagri 54 Tahun 2010. RancanganRenstra
SKPD
dibahasdenganseluruh
yang unit
telahdisusun, kerjadilingkungan
SKPD.RancanganRenstra
SKPD
disampaikankepadaBappedauntukdilakukanverifikasisebagaibah anpenyempurnaanrancanganawal RPJMD menjadi RPJMD B. PenyusunanrancanganakhirRenstra SKPD PenyempurnaanrancanganrenstramenjadirancanganakhirRenstra yang
berpedomanpada
RPJMD
yang
telahditetapkan.PenyempurnaanrancanganRenstra
SKPD
bertujuanuntukmempertajamvisidanmisisertamenyelaraskantujuan, strategi,
kebijakan,
program
dankegiatanpembangunandaerahsesuaidengantugasdanfungsi SKPD yang ditetapkandalam RPJMD. C. PenetapanRenstra SKPD 1. RancanganakhirRenstra
SKPD
disampaikankepala
SKPD
kepadakepalaBappedauntukmemperolehpengesahankepaladaera h; 2. Penetapanrenstra
SKPD
olehkepala
SKPD
berdasarkankeputusankepaladaerahtentangpengesahanRenstra SKPD.Renstra SKPD menjadipedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalammenyusunrancanganRenja SKPD. Pemerintah
Kabupaten
Bogor
telah
menetapkan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
I-5
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Tata Bangunan dan PemukimanKabupaten Bogor Tahun 20132018dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 20132018. Selanjutnya Renstra Dinas Tata Bangunan dan Pemukimanyang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Tata Bangunan dan Pemukimanyang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunanRenstraDinas Tata Bangunan dan PemukimanKabupaten Bogor tahun 2013-2018adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
I-6
Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.
Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
dan
Evaluasi
(Lembaran
Pelaksanaan
Negara
Republik
I-7
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah,
terakhir
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008
tentang
Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
I-8
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2008); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 23. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Bogor
Nomor
8
tentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan
Daerah
Daerah
2009
Kabupaten
Bogor
Tahun
Tahun
2009
(Lembaran Nomor
8,
TambahanLembaran Daerah Nomor 37); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. 2.3. MaksuddanTujuan Penyusunan
RenstraDinas
PemukimanKabupaten
Tata
Bogor
Bangunan Tahun
2013-
2018dimaksudkansebagaidokumenperencanaanjangkamenengah menjabarkan
RPJMD
Kabupaten
Bogor
dan
Tahun
yang 2013-
2018sesuaidengantugaspokokdanfungsi yang diamanatkankepadaDinas Tata
Bangunan
dan
PemukimanKabupaten
Bogor
sesuaidenganPeraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11Tahun 2008 tentangPembentukan Dinas Daerah. Sedangkan tujuanpenyusunan RenstraDinas Tata Bangunan dan PemukimanKabupaten
Bogor
Tahun
2013-2018adalah
untukdijadikanlandasan/pedomandalampenyusunanRenjaDinas Bangunan
dan
Tata
Pemukiman,
penguatanperanparastakeholdersdalampelaksanaanperencanaanpemba ngunandaerah,
I-9
sertasebagaidasarevaluasidanlaporanpelaksanaanataskinerjatahunanda n lima tahunanDinas Tata Bangunan dan PemukimanKabupaten Bogor. 2.4. SistematikaPenulisan Sistematika
penulisan
Renstra
Dinas
Tata
Bangunan
dan
PemukimanKabupaten Bogor Tahun 2013-2018adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, Kinerja Pelayanan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra
K/L,
Telaahan
RTRW
dan
Penentuan
Isu-isu
Strategis. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan KebijakanDinas Tata Bangunan dan PemukimanKabupaten Bogor tahun 2013-2018. BAB V
RENCANA
PROGRAM
KINERJA,
KELOMPOK
DAN
KEGIATAN,
SASARAN
DAN
INDIKATOR PENDANAAN
INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas
SKPD,
program
lintas
SKPD
dan
program
kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman untuk periode tahun 2013-2018.
I - 10
BAB VI INDIKATOR
KINERJA
SKPD
YANG
MENGACU
PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP Pada
bagian
ini
dikemukakan
beberapakaidahpelaksanaansebagaiberikut: 1. Renstra SKPDmerupakandokumenperencanaanperiode 5 (lima)tahunan yang memuatvisi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan,
program
dankegiatanpembangunansesuaitugaspokokdanfungsi SKPD. 2. RenstraSKPDKabupatenBogorTahun
2013-
2018merupakanpenjabarandari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun
2013-2018dansebagaipelaksanaantahapketigadari
RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. 3. RenstraSKPDKabupatenBogorTahun
2013-
2018menjadipedomandalampenyusunan Renja SKPD yang menjadi
dokumenperencanaantahunan
sebagai
penjabaran dari Renstra SKPD.
I - 11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tata Bangunan Dan Pemukiman Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman mempunyai tugas pokok
membantu
Bupati
dalam
melaksanakan
urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang tata bangunan, perumahan, pemukiman, dan tugas pembantuan. Dinas
Tata
Bangunan
dan
Pemukiman
Kabupaten
Bogor
mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan
kebijakan
teknis
di
bidang
tata
bangunan,
perumahan dan pemukiman; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata bangunan, perumahan, dan pemukiman; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata bangunan, perumahan, dan pemukiman; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun
tugas
pokok
dan
fungsi
dari
masing-masing
sekretaris dan bidang sebagai berikut : 1. Kepala Dinas dan Sekretariat Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis dinas sesuai lingkup tugasnya. Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan
ketatausahaan
Dinas,
sekretariat
mempunyai
fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan program Dinas; b. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data Dinas; c. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; d. Pengelolaan administrasi keuangan; e. Pengelolaan situs web Dinas; dan II-1
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Dinas. Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu
Sekretaris
penyusunan
dalam
program
dan
melaksanakan pelaporan
pengelolaan
Dinas.
Untuk
menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program Dinas; b. pengumpulan, pengelolaan dan analisis data Dinas ; c. pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat; d. pelaksanaan pengelolaan situs web Dinas ;dan e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja Dinas . Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu
Sekretaris
administrasi
umum
dalam dan
melaksanakan
kepegawaian
pengelolaan
Dinas.
Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas; b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan; c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan d. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas . Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan
mempunyai
fungsi sebagai berikut : a. pengelolaan administrasi keuangan Dinas ; b. pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Dinas ; c. pengelolaan
pengendalian
dan
pertanggungjawaban
administrasi keuangan Dinas. 2. Bidang Perumahan dan Pemukiman Bidang Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan pengelolaan II-2
perumahan dan pemukiman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan dan Pemukiman mempunyai fungsi : a. Pengelolaan
sarana
dan
prasarana
perumahan
dan
pemukiman; b. Pengelolaan pembangunan perumahan dan pemukiman. Seksi
Sarana
dan
Prasarana
mempunyai
tugas
membantu Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman dalam melaksanakan
pengelolaan
sarana
dan
prasarana.
Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan Prasana mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan pengolahan data serta analisis sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman; b. Pelaksanaan
penyusunan
petunjuk
teknis
pengelolaan
sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman; dan c. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasana perumahan dan pemukiman. Seksi Kepala
Pembangunan
Bidang
melaksanakan pemukiman.
mempunyai
Perumahan
pengelolaan Untuk
dan
tugas
membantu
Pemukiman
pembangunan
menyelenggarakan
dalam
perumahan
tugas
dan
sebagaimana
dimaksud, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan
dan
pengolahan
data
serta
analisis
pembangunan perumahan dan pemukiman; b. Pelaksanaan pengelolaan pembangunan perumahan dan pemukiman; c. Penyusunan petunjuk teknis pembangunan perumahan dan pemukiman; d. Pelayanan
dan
pengendalian
administrasi
pendirian
bangunan perumahan dan pemukiman; dan e. Pelayanan dan pengendalian administrasi rekomendasi lokasi Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA).
II-3
3. Bidang Tata Bangunan Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan tata bangunan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan pengendalian bangunan non perumahan; dan b. Pengelolaan pengawasan bangunan non perumahan Seksi
Pengendalian
Bangunan
Non
Perumahan
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tata Bangunan dalam melaksanakan pengendalian bangunan non perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian Bangunan Non Perumahan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan
dan
pengolahan
data
serta
analisis
pengendalian bangunan non perumahan; b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pembangunan non perumahan; c. Pembangunan gedung negara, gedung milik pemerintah, rumah dinas dan bangunan umum lainnya; d. Pelayanan
dan
pengendalian
administrasi
pendirian
bangunan gedung; dan e. Pelaksanaan pengendalian bangunan non perumahan. Seksi
Pengawasan
Bangunan
Non
Perumahan
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tata Bangunan dalam
melaksanakan
pengelolaan
pengawasan
bangunan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Seksi Pengawasan Bangunan Non Perumahan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan
dan
pengolahan
data
serta
analisis
pengawasan bangunan non perumahan; b. Pelaksanaan petunjuk teknis pengawasan bangunan non perumahan; dan c. Pelaksanaan pengawasan bangunan non perumahan. 4. Bidang Jasa Konstruksi Bidang Jasa Kontruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan teknik jasa konstruksi
bangunan.
Untuk
menyelenggarakan
tugas II-4
sebagaimana dimaksud, Bidang Jasa Kontruksi mempunyai fungsi : a. Pengelolaan
pembinaan
kemitraan
dan
sumber
daya
manusia (SDM) usaha jasa konstruksi; dan b. Pengelolaan pembinaan teknik jasa konstruksi. Seksi Kemitraan dan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Jasa Kontruksi dalam melaksanakan kemitraan dan sumber daya manusia (SDM).
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi
Kemitraan dan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan pengolahan data serta analisis kemitraan dan sumber daya manusia (SDM); b. Pelaksanaan
penyusunan
petunjuk
teknis
pembinaan
kemitraan dan sumber daya manusia usaha jasa konstruksi; dan c. Pelaksanaan
pembinaan
kemitraan
dan
sumber
daya
manusia pelaku usaha jasa konstruksi. Seksi
Teknik
Jasa
Konstruksi
mempunyai
tugas
membantu Kepala Bidang Jasa Kontruksi dalam melaksanakan pembinaan teknik jasa konstruksi. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Teknik Jasa Konstruksi mempunyai fungsi : a. Pengumpulan
dan
pengolahan
data
serta
analisis
pelaksanaan pembinaan teknik jasa konstruksi; b. Penyusunan
petunjuk
teknis
pembinaan
teknik
jasa
administrasi
usaha
jasa
konstruksi; c. Pelayanan
dan
pengendalian
konstruksi; dan d. Pelaksanaan pembinaan teknik jasa konstruksi bangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dalam II-5
melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) seksi dan 3 (tiga) UPT, Susunan organisasi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Keuangan. 3. Bidang Perumahan dan Pemukiman, membawahkan: a. Seksi Sarana Prasarana; dan b. Seksi Pembangunan Permukiman. 4. Bidang Tata Bangunan, membawahkan : a. Seksi Pengendalian Bangunan Non Perumahan; b. Seksi Pengawasan Bangunan Non Perumahan. 5. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan : a. Seksi Kemitraan dan SDM; dan b. Seksi Jasa Konstruksi. 6. Kelompok Jabatan Fungsional 7. UPT a. UPT Tata Bangunan Wilayah Ciawi b. UPT Tata Bangunan Wilayah Cibinong c. UPT Tata Bangunan Wilayah Leuwiliang Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 1 dibawah ini:
II-6
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KA. BID. PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
KASIE SARANA PRASARANA
KA. BIDANG TATA BANGUNAN
KASIE PEMBANGUNAN
KASIE PENGENDALIAN BANGUNAN NON PERUMAHAN
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
KA. BIDANG JASA KONSTRUKSI
KASIE KEMITRAAN DAN SDM
KASIE PENGAWASAN BANGUNAN NON PERUMAHAN
KASIE JASA KONSTRUKSI
UPT PERDA KABUPATEN BOGOR NOMOR TANGGAL
: 11 TAHUN 2008 : 16 JUNI 2008
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor 2.2. Sumber Daya pada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai yang ada di Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor sebanyak 155 orang yang terdiri dari 142 orang PNS dan CPNS serta 13 orang Tenaga honorer. Selain pegawai juga terdapat petugas keamanan sebanyak 10 orang
dan
cleaning
servis
sebanyak
10
orang,
sehingga
keseluruhan personil yang bertugas di Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor adalah berjumlah 175 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut : Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor No
Pegawai
Jumlah ( Orang)
%
137
78.29
5
2.86
1.
PNS
2.
CPNS
3.
Kontrak/Honorer
13
7.43
4.
Petugas Keamanan/ PHL
10
5.71
5.
Cleaning Service/ PHL
10
5.71
175
100
Jumlah
II-7
Tabel diatas menunjukkan bahwa personil yang bertugas di Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer, petugas keamanan dan cleaning service, sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS dan CPNS sebanyak 142 orang. a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman terdiri dari eselon II,III dan IV yaitu sebanyak 20 orang. Sedangkan untuk jabatan fungsional saat ini belum terisi. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut. Tabel 2. Jumlah Pegawai Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang Menduduki Jabatan dan Staf N0
Jabatan/Staf
Jumlah (orang
%
) 1.
Eselon II
1
0,70
2.
Eselon III
4
2,82
3.
Eselon IV
15
10,56
4
Fungsional
-
-
5
Staf
114
80,28
142
100.00
Jumlah
b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat Dari 142 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman terdapat 50.70 % pegawai yang berstatus golongan III, 35.92 % berstatus golongan II sedangkan golongan IV sebanyak 4.23 %. Namun masih ada pegawai yang bersatatus golongan I yaitu 9.15 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:
II-8
Tabel 3. Jumlah Pegawai Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Berdasarkan Pangkat/Golongan N0
Golongan
Jumlah (orang
%
) 1.
IV
6
4.23
2.
III
72
50.70
3.
II
51
35.92
4
I
13
9.15
142
100.00
Jumlah
c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Tata Bangunan
dan
Pemukiman
yang
ada,
maka
status
pendidikan dengan SLTA lebih mendominasi yaitu sebesar 42.96 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTP sebesar 3.52 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini. Tabel 4. Jumlah Pegawai Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Berdasarkan Pendidikan N0
Pendidikan
Jumlah (orang
%
) 1.
Strata-2 ( S2 )
17
11.97
2.
Strata-1 ( S1 )
43
30.28
3.
Sarjana Muda/ D3
7
4.93
4
SLTA/SMK
61
42.96
5
SLTP
5
3.52
6
SD
9
6.34
142
100.00
Jumlah
II-9
Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman sebesar tenaga
dengan
klasifikasi
sarjana
47,18% merupakan muda,
sarjana
dan
magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang cukup baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Tata
Bangunan
perguruan
dan
tinggi,
Pemukiman sehingga
umumnya
produk
tingkat
perencanaan
pembangunan yang dihasilkan menjadi lebih baik. d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 6.89% pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 5 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 28.96 % yang terdiri dari 12 jenis disiplin ilmu, sedangkan sarjana muda hanya 4.13 % yang terdiri dari 5 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut. Tabel 5. Jumlah Pegawai Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Berdasarkan Kesarjanaan N0
Kesarjanaan/Disiplin Ilmu
A.
DOKTOR
B.
MAGISTER
Jumlah (Orang )
17
1. Administrasi
5
2. Manajemen
6
3. Perencanaan Wilayah Kota
3
4. Perencanaan Wilayah
1
Pedesaan
C.
5. Kependudukan
1
6. Teknik
1
SARJANA
43
1. Adm. Negara
3
II-10
N0
Kesarjanaan/Disiplin Ilmu 2. Ekonomi 3. Ekonomi Manajemen
C.
D.
Jumlah (Orang ) 4 10
4. Perencanaan wilayah kota
1
5. Teknik Sipil
9
6. Bahasa dan Seni
1
7. Teknik Geodesi
2
8. Teknik Mesin
1
9. Teknik Elektro
1
10. Teknik Arsitektur
8
11. Hukum
2
12. Komputer
1
SARJANA MUDA
7
1. Keuangan dan Perbankan
2
2. Teknik Sipil
1
3. Teknik Lingkungan
2
4. Sekretari dan Manajemen
1
5. Manajemen Informatika
1
SLTA
61
1. KEJURUAN
40
2. UMUM
21
E.
SLTP
5
F
SD
9
Jumlah
142
II-11
Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor. Dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu
yang ada menjadikan perencanaan
pembangunan di Kabupaten Bogor semakin berkualitas. e. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas
Tata
mendapat
Bangunan
dan
pelatihan
Pemukiman,
penjenjangan
pegawai
juga
maupun
non
penjenjangan. Dari 142 pegawai Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
terdapat
3.44
%
yang
telah
mengikuti
penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 10.33 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel 6. Tabel 6. Jumlah Pegawai Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang Mengikuti Penjenjangan N0
Jabatan/Staf
Jumlah (orang )
%
1.
Diklat PIM I
1
0,70
1.
Spama/Diklat PIM III
4
2,81
2.
Adum/Adumla/Diklat
7,75
PIM IV
11
Jumlah
16
11,27
2. Kondisi Umum Anggaran Anggaran
Belanja
Daerah
Dinas
Tata
Bangunan
dan
Pemukiman Kabupaten Bogor tahun 2009-2013 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja langsung yang telah ditetapkan setiap tahunnya ada
yang
mengalami
penurunan
dan
ada
yang
mengalami II-12
peningkatan. Pada tahun 2009 sebesar Rp. 24.796.150.000,-, pada tahun 2010 turun menjadi Rp.21.518.441.000,- pada tahun 2011 turun menjadi sebesar Rp. 17.898.056.000,-, pada tahun 2012 naik menjadi sebesar Rp. 18.597.996.000,- dan pada tahun 2013 naik menjadi sebesar Rp. 30.325.250.000,-. Demikian pula bila dilihat dari realisasi belanja, pada tahun 2009 sebesar Rp. 22.671.873.939,- kemudian menjadi Rp. 19.966.825.791,- pada tahun
2010,
pada
tahun
2011
realisasi
sebesar
Rp.11.256.726,362,-, pada tahun 2012 realisasi sebesar Rp. 16.681.226.565,-, pada tahun 2013 sebesar Rp. 23.292.003.424,-. Perkembangan
anggaran
dan
realisasi
belanja
daerah
menurut kelompok belanja dari tahun 2013-2018, sebagai berikut : Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2009-2012 Tahun
Anggaran ( Rp)
Realisasi
%
2009
24.796.150.000
22.671.873.939
91,43
2010
21.518.441.000
19.966.825.791
92,79
2011
17.898.056.000
11.256.726.362
62,89
2012
18.597.996.000
16.681.226.565
89,69
2013
30.325.250.000
23.292.003.424
76,81
3. Kondisi Umum Sarana Kerja Sarana kerja yang ada di Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di Bawah ini : Tabel 8. Sarana Kerja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman No
Uraian
1
Tanah
2
Gedung
Banyaknya
Satuan
± 15.880
M2
± 8371.80
M2 Unit (3 Lantai)
Lantai Dasar Lantai 1
1.125
M2
1.079,90
M2 II-13
No
Uraian
Banyaknya
Satuan
Lantai 1
1.079,90
M2
Lantai 2
1.014,90
M2
Lantai 3
804
M2
Selasar
333
M2
4.015
M2
Jalan Dan Parkir 3
Listrik
4
Jaringan
4
Air
1
Jaringan
5
Telpon
7
6
Area Parkir
1
Area
7
Ruang Rapat
4
Ruang
8
Ruang Arsip
4
Ruang
9
Taman Dalam
1
Area
10
Kantin
1
Buah
11
Musolla
3
Buah
12
Kendaraan Roda 4
13
Unit
13
Kendaraan Roda 2
67
Unit
14
Meja Rapat
4
Set
15
AC
45
Unit
16
Komputer PC
35
Unit
17
Komputer Notebook
29
Unit
18
Printer
50
Unit
19
Meja Kerja
74
Unit
20
Kursi Kerja
416
Unit
21
Filling Kabinet
47
Unit
22
Infokus
4
Unit
23
Jaringan Internet
1
Jaringan
Line
(1 Fax)
II-14
No
Uraian
Banyaknya
Satuan
1
Area
24
Area Taman Luar
25
Lemari
51
Unit
26
Tabung Apar
16
Unit
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Indikator Kinerja pelayanan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman sesuai dengan tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang tata bangunan, perumahan, pemukiman, dan
tugas
pembantuan.
Kondisi
umum
pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan pada masing-masing indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor dapat diuraikan sebagai berikut :
II-15
Tabel 9. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor 2008-2013
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target SPM
Target IKK
1
2
3
4
Target Indikator Lainnya 5
Target Renstra SKPD Tahun
Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian pada Tahun
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-
N/A
10,28%
23,83%
32,71%
43,93%
-
10,28%
23,83%
32,71%
43,32%
-
100,00%
100,00%
100,00%
98,61%
-
1,05%
1,08%
1,09%
1,10%
1,11%
1,05%
1,08%
1,12%
1,29%
1,40%
100,00%
100,00%
102,75%
117,27%
126,13%
-
0,64%
0,63%
0,63%
0,63%
0,62%
0,64%
0,63%
0,63%
0,64%
0,64%
100,00%
100,00%
100,00%
101,59%
103,23%
3,91%
11,35%
4,90%
5,34%
3,47%
3,91%
12,70%
4,73%
5,23%
100,00%
100,00%
111,89%
96,53%
97,94%
1
Rumah tangga bersanitasi
2
Peningkatan Bangunan ber-IMB Kawasan Non Perumahan
3
Lingkungan Pemukiman
4
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
-
5,34%
-
3,47%
5
Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK
-
53,56%
-
52,14%
56,29%
55,36%
54,45%
53,56%
52,14%
56,29%
57,92%
61,90%
63,54%
100,00%
100,00%
104,62%
113,68%
118,63%
6
Persentase Luas pemukiman yang tertata
-
93,93%
-
85,66%
85,77%
93,12%
93,50%
93,93%
85,66%
85,77%
86,93%
89,48%
93,53%
100,00%
100,00%
93,35%
95,70%
99,57%
7
Lingkungan Permukiman Kumuh
-
0,52%
-
0,53%
0,53%
0,53%
0,52%
0,52%
0,53%
0,53%
0,54%
0,54%
0,52%
100,00%
100,00%
101,89%
103,85%
100,00%
8
Betonisasi jalan lingkungan
-
96,05%
-
25,34%
39,92%
28,21%
77,34%
96,05%
25,34%
39,92%
28,21%
77,34%
92,33%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
96,13%
9
Rasio rumah layak huni
-
0,20%
0,19%
0,19%
0,18%
0,18%
0,20%
0,19%
0,19%
0,19%
0,18%
100,00%
100,00%
100,00%
105,56%
100,00%
97,71%
97,87%
98,07%
98,33%
97,58%
97,71%
97,87%
98,14%
98,46%
100,00%
100,00%
100,00%
100,07%
100,13%
0,86%
0,93%
0,94%
0,94%
0,86%
0,86%
0,87%
0,90%
0,94%
100,00%
100,00%
93,55%
95,74%
100,00%
-
-
75 orang
-
-
100 orang
-
75,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
-
-
43,93% 1,11% 0,62%
0,18%
10 Rumah Layak Huni
-
98,33%
-
97,58%
11 Rasio permukiman layak huni
-
0,94%
-
0,86%
12 Sumberdaya Manusia di bidang jasa konstruksi
-
100 orang
- 100 orang
100 orang 100 orang
II-16
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa indikator pelayanan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD setiap tahunnya, hal ini karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi berhasilnya pelayanan tersebut, diantaranya yaitu peran
serta
masyarakat
dalam
melaksanakan
kegiatan
RTLH,
pembangunan jalan lingkungan, pembangunan MCK sehingga dapat meningkatkan infrastruktur
rasio
rumah
perdesaan
di
layak
Kabupaten
huni
serta
Bogor,
di
meningkatkan sisi
lain
juga
tercapainya target PAD dari sektor IMB setiap tahunnya sehingga dapat meningkatkan bangunan ber IMB. Dari tabel diatas dijelaskan juga ada beberapa pelayanan yang belum mencapai target, diantaranya yaitu pelatihan para tukang konstruksi, hal ini disebabkan karena tidak setiap tahun ada pelatihan yang ditujukan bagi para tukang konstruksi yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik (gedung) di Kabupaten Bogor, serta mulai tahun 2013 Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Kementerian pelatihan
Pekerjaan
dan
tidak
Umum
lagi
tidak
lagi
mengeluarkan
melakukan sertifikasi
kerjasama
tenaga
kerja
konstruksi. Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman sebagai berikut:
II-17
Pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : I. Pendapatan Realisasi
pendapatan
dari
tahun
2009
sampai
tahun
2013
menunjukan hasil yang baik karena rata-rata diatas 100%. II. Belanja 1. Pada tahun 2009 rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Daerah sebesar 0,9094 atau 90,94 %. Hal-hal yang menyebabkan tidak terealisasikan seluruh anggaran adalah : a. Pada Belanja Tidak Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,8871 atau 88,71 %. Tidak terealisasikan seluruh anggaran karena adanya acress dan contra post dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan PPh, pembulatan dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya. b. Pada Belanja Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,9143 atau 91,43%. Tidak tercapainya realisasi anggaran hingga 100% disebabkan karena efisiensi anggaran dan adanya SiLPA dari pengadaan barang/jasa melalui pelelangan serta satu kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian
gedung
kantor
yang
diputus
kontraknya karena tidak dapat menyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian didalam kontrak. 2. Pada tahun 2010 rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Daerah sebesar 0,9422 atau 94,22%. Hal-hal yang menyebabkan tidak terealisasikan seluruh anggaran adalah : a. Pada Belanja Tidak Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,9883 atau 98,83 %.
Tidak terealisasikan
seluruh anggaran karena adanya acress dari gaji pokok, tunjangan
keluarga,
pembulatan
dan
tunjangan tambahan
umum,
tunjangan
penghasilan
PPh,
berdasarkan
pertimbangan obyektif lainnya. b. Pada Belanja Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,9279 atau 92,79%. Sisa anggaran merupakan sisa dari
lelang
pekerjaan
konstruksi
fisik,
perencanaan,
pengawasan serta pengadaan barang dan jasa.
II-19
3. Pada tahun 2011 rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Daerah sebesar 0,7302 atau 73,02%. Hal-hal yang menyebabkan tidak terealisasikan seluruh anggaran adalah : a. Pada Belanja Tidak Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,9058 atau 90,58 %. Tidak terealisasikan seluruh anggaran karena adanya acress dari gaji pokok, tunjangan
keluarga,
pembulatan
dan
tunjangan tambahan
umum,
tunjangan
penghasilan
PPh,
berdasarkan
pertimbangan obyektif lainnya, serta insentif pemungutan retribusi daerah yang tidak diserap di semester IV (empat). b. Pada Belanja Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,6289 atau 62,89%. Sisa anggaran merupakan sisa dari
lelang
pekerjaan
konstruksi
fisik,
perencanaan,
pengawasan, pengadaan barang dan jasa serta adanya kegiatan Pembangunan PSU Kawasan Perumahan sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 tidak dapat dilaksanakan karena lokasi perumnas parung panjang masih 0% (hutan) dan komponen DAK tidak bisa diserap dilokasi lain/lokasi pengganti. 4. Pada tahun 2012 rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Daerah sebesar 0,9206 atau 92,06%. Hal-hal yang menyebabkan tidak terealisasikan seluruh anggaran adalah : a. Pada Belanja Tidak Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,9629 atau 96,29 %. Tidak terealisasikan seluruh anggaran karena adanya acress dari gaji pokok, tunjangan
keluarga,
pembulatan
dan
tunjangan tambahan
umum,
tunjangan
penghasilan
PPh,
berdasarkan
pertimbangan obyektif lainnya. b. Pada Belanja Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,8969 atau 89,69%. Tidak terealisasinya seluruh anggaran
disebabkan
efisiensi
anggaran,
optimalisasi
pelaksanaan pekerjaan dan sisa penawaran/ tender serta adanya kegiatan Rehabilitasi Gedung PUSDA'I Cibinong yang belum selesai, sehingga diluncurkan kembali pada tahun anggaran
2013
untuk
melanjutkan
pekerjaan
finishing
II-20
(laburan
dan
penyelesaian)
serta
biaya
pengawasan
pelaksanaan pembangunannya. 5. Pada tahun 2013 rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Daerah sebesar 0,8110 atau 81,10%. Hal-hal yang menyebabkan tidak terealisasikan seluruh anggaran adalah : a. Pada Belanja Tidak Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,9247 atau 92,47 %. Tidak terealisasikan seluruh anggaran karena adanya acress dari gaji pokok, tunjangan
keluarga,
pembulatan
dan
tunjangan tambahan
umum,
tunjangan
penghasilan
PPh,
berdasarkan
pertimbangan obyektif lainnya. b. Pada Belanja Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 0,7681 atau 76,81%. Tidak terealisasinya seluruh anggaran
disebabkan
efisiensi
anggaran,
optimalisasi
pelaksanaan pekerjaan dan sisa penawaran/tender serta terdapat 30 kegiatan yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.2.100.000.000,- yang masuk di bulan November pada APBD Perubahan 2013. Kegiatan tidak
memungkinkan
dilaksanakan
karena
keterbatasan
waktu dan personil serta tidak dialokasikannya untuk dana pendamping. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Didalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian PU dalam periode tahun 2010-2014 adalah : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan
permukiman,
dan
pengendalian
terwujudnya pembangunan yang
pemanfaatan
ruang
bagi
berkelanjutan (termasuk adaptasi
dan mitigasi terhadap perubahan iklim). 2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum
dan
permukiman
untuk
meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing.
II-21
3. Meningkatkan
kualitas
lingkungan
permukiman
dan
cakupan
pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. 5. Optimalisasi
peran
(koordinasi,
sistem
informasi,
data,
SDM,
kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Sasaran strategis Kementerian PU dalam periode 2010-2014 secara keseluruhan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN. 2. Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor melalui
untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi
pembangun/peningkatan/rehabilitasi
serta
operasi
dan
pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku,
jaringan irigasi dan
jaringan rawa. 3. Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi. 4. Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi
yang mendukung perekonomian nasional dan sosial
masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.
II-22
5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan
tingkat
pelayanan
penduduk,
dan
meningkatnya
kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan. 6. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan stakeholders jasa konstruksi
serta
masyarakat
untuk
mendukung
tercapainya
penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta
pengurangan
lingkungan
akibat
jumlah
dan
kegagalan
dampak
ekonomi,
sosial
konstruksi/bangunan
dan
melalui
peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi. Program Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010-2014 yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan outcome-nya: meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan kawasan permukiman
sesuai
rencana
tata
ruang
wilayah/kawasan
bagi
terwujudnya pembangunan permukiman serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman yang berkelanjutan. Kegiatan prioritas dari program tersebut adalah : 1. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan dalam pengembangan permukiman. 2. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam penataan bangunan dan lingkungan termasuk pengelolaan gedung dan rumah negara, serta
penyelenggaraan
pembangunan
bangunan
gedung
dan
penataan kawasan/lingkungan permukiman. 3. Pengaturan,
pembinaan,
pengawasan,
pengembangan
sumber
pembiayaan dan pola investasi, serta pengelolaan pengembangan infrastruktur sanitasi dan persampahan.
II-23
4. Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengembangan sistem penyediaan air minum. 5. Pelayanan manajemen bidang permukiman. 6. Penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman. Di dalam Renstra Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 20102014, Tujuan yang tertuang dalam Renstra tersebut adalah : 1. Meningkatkan pelaksanaan kondusif
pengembangan
kebijakan
dan
koordinasi
kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang
dalam
pembangunan
perumahan
dan
kawasan
permukiman; 2. Meningkatkan bawah
akses
masyarakat
berpenghasilan
menengah-
terhadap lahan untuk pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman; 3. Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan tata ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan infrastruktur; 4. Memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai; 5. Mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh; 6. Meningkatkan akses MBM termasuk MBR terhadap pembiayaan perumahan; 7. Meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 8. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 9. Mendorong peran dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 10. Menyelenggarakan
tugas
dan
fungsi
Kementerian
Perumahan
Rakyat dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sasaran
umum
yang
akan
perumahan dan permukiman adalah
dicapai
dalam
meningkatnya
pembangunan akses
bagi
rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang II-24
layak, aman,
terjangkau, dan didukung oleh prasarana dan sarana
dasar
utilitas
serta
kepastian
hukum
yang
memadai,
serta
memiliki
dalam bermukim (secure
tenure)
jaminan untuk
mendukung pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs). Sasaran
lain
yang
ingin
dicapai
adalah meningkatnya kualitas
perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman di tingkat pusat dan daerah. Sedangkan, sasaran khusus untuk sektor perumahan adalah tersedianya akses bagi masyarakat terhadap perumahan baik perumahan baru maupun peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman serta kepastian hukum bagi 5,6 juta rumah tangga. Kementerian Perumahan Rakyat menyusun program-program sebagai berikut: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lain Kementerian Perumahan Rakyat. 2. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 3. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam Renstra Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Diskimrum serta program prioritas yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut : Tujuan
Sasaran
Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang sehat, aman dan nyaman Mewujudkan rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat,aman, serasi, teratur, terencana, terpadu,dan berkelanjutan
Meningkatnya Kinerja Penataan Bangunan dan Lingkungan 1. Meningkatnya ketersediaan Perumahan melalui pengembangan perumahan formal dan swadaya 2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di kawasan strategis / desa pusat pertumbuhan
Program
Target Kinerja
Program 18 Kawasan yang Pembinaan dan berlokasi di Jawa Pengembangan Barat yang dilakukan Infrastruktur penyusunan Permukiman dokumen RTBL Program 1. 28 kabupaten Pengembangan /kota yang Perumahan dilakukan penyusunan Master Plan Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jawa Barat (RP3KP) 2. 50 Ha land banking bagi masyarakat Jawa Barat untuk hunian vertikal dan horisontal
II-25
bagi MBR 3. 10 kawasan yang tersedia Sarana dan prasarana dasar pendukung lingkungan perumahan di Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat 4. 12 kawasan yang tersedia kajian dan infrastruktur permukiman dalam menunjang aktivitas perekonomian strategis perdesaan Meningkatnya Pelayanan Jasa Konstruksi
Meningkatkan kinerja pengelolaan dan pembangunan gedung negara/ daerah
Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruiksi baik penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi
Meningkatnya kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara
Program Pembinaan Jasa Konstruksi
1. 26 kabupaten /kota yang dilakukan Monitoring evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi 2. 30 kali a rapat koordinasi Pembinaaan Jasa Konstruksi di kawasan strategis Jawa Barat 1. Terselenggaranya koordinasi pembangunan bangunan gedung negara/daerah 2. 200 instansi yang diberikan bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung negara/daerah dan Rumah Negara
Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : a. terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; b. meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi II-26
lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; c. tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; d. pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan e. terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : a.
kebijakan
pengembangan
kawasan
lindung,
dalam
rangka
pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; b.
kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
c. kebijakan
pengembangan
kawasan
strategis,
yang
meliputi
:
pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan
hidup
yang
berperan
sebagai
kawasan
andalan
pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri II-27
sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong
perkembangan
kawasan;
pengembangan
kawasan
strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten
sebagai kawasan strategis sosial
ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan. Lebih
lanjut
dikemukakan
strategi
untuk
mewujudkan
kebijakan penataan ruang wilayah meliputi : a. strategi pengembangan struktur ruang wilayah; b. strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; c. strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan; d. strategi pengembangan sistem prasarana wilayah; e. strategi pengembangan pola ruang wilayah; f.
strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya. Selanjutnya dijelaskan Rencana struktur ruang wilayah, meliputi:
a. sistem pusat permukiman perdesaan b. sistem pusat permukiman perkotaan; dan c. sistem prasarana wilayah. Sistem
pusat
permukiman
perdesaan
dilakukan
dengan
membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis, dikembangkan berdasarkan pelayanan perdesaan melalui pembangunan Desa Pusat Pertumbuhan
(DPP).
Desa
Pusat
Pertumbuhan
telah
ditetapkan
meliputi : 1. Desa Tenjo, Desa Batok, dan Desa Tapos Kecamatan Tenjo; 2. Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya; 3. Desa
Banyuasih,
Desa
Cintamanik,
dan
Desa
Bangunjaya
Kecamatan Cigudeg; 4. Desa Cikuda Kecamatan Parungpanjang; 5. Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang; 6. Desa Pabangbon dan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang; II-28
7. Desa Ciasmara dan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan; 8. Desa Ciampea Udik dan Desa Ciampea Kecamatan Ciampea; 9. Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas; 10. Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari; 11. Desa Cidokom Kecamatan Rumpin; 12. Desa Cibitung Tengah dan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya; 13. Desa Parakanmuncang dan Desa Cisarua Kecamatan Nanggung; 14. Desa Parigimekar Kecamatan Ciseeng; 15. Desa Warujaya Kecamatan Parung; 16. Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang; 17. Desa Pasir Gaok Kecamatan Rancabungur; 18. Desa Susukan Kecamatan Bojonggede; 19. Desa Hambalang Kecamatan Citeureup; 20. Desa Tengah dan Desa Cirimekar Kecamatan Cibinong; 21. Desa Setu, Desa Koleang, dan Desa Pangradin Kecamatan Jasinga; 22. Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang; 23. Desa Cisalada Kecamatan Cigombong; 24. Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk; 25. Desa Ciderum dan Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin; 26. Desa Cibedug Kecamatan Ciawi; 27. Desa
Cipayung
Girang
dan
Desa
Sukamaju
Kecamatan
Megamendung; 28. Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua; 29. Desa Cijayanti dan Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang; 30. Desa Gununggeulis dan Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja; 31. Desa Sirnajaya dan Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur;
II-29
32. Desa Sirnagalih, Desa Singasari, dan Desa Jonggol Kecamatan Jonggol; 33. Desa
Limusnunggal,
Desa
Mekarsari,
dan
Desa
Gandoang
Kecamatan Cileungsi; 34. Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri; 35. Desa Cariu dan Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu; 36. Desa Buana Jaya, Desa Selawangi, Desa Tanjungrasa, Desa Sirnarasa, dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari; dan 37. Desa Cikahuripan dan Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal. Sistem pusat permukiman perkotaan juga telah ditetapkan meliputi : (a) Orde
I, yaitu Kecamatan Cibinong yang memiliki
aksesibilitas tinggi terhadap Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antara lain wilayah JABODETABOKPUNJUR; (b) Orde II, yaitu Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Leuwiliang yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap Kecamatan Cibinong; dan (c) Orde III, yaitu Kecamatan Jasinga, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cigombong, dan Kecamatan Cariu. Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi : (a) sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan, sistem transportasi perkeretaapian, dan sistem transportasi udara; (b) sistem prasarana telekomunikasi; (c) sistem prasarana sumberdaya energi; (d) sistem prasarana sumberdaya air;
(e) sistem prasarana gas; dan (f)
sistem prasarana lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. II-30
Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang ini. Pertama adalah masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten Bogor lainnya. Isu ketimpangan ini harus direspon secara cepat oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dengan menjamin keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus dijadikan acuan utama dalam
menetapkan
lokasi
pembangunan
sehingga
ketimpangan
pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya
pemahaman
pegawai
Dinas
Tata
Bangunan
dan
Pemukiman terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya.
Alih fungsi yang terjadi
umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menuntut Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman untuk semakin kreatif dalam merancang berbagai upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Kabupaten
Bogor
sebagai
salah
satu
hinterland
Kota
Jakarta
merupakan kawasan yang dipandang strategis bagi investasi. Kegiatan investasi yang berkembang saat ini perumahan, industri, peternakan, pertambangan dengan sektor perumahan yang paling banyak diminati oleh investor. II-31
Pemanfaatan lahan meliputi industri dan perumahan seluas 29,145,416 ha. Perumahan paling besar terdapat di Kecamatan Babakan
Madang
Kecamatan
Tenjo
(13,2%), (11,2%),
Kecamatan Kecamatan
Sukamakmur
Gunung
Putri
(13,0%), (7%),
dan
Kecamatan Cileungsi (6%). Pemanfaatan lahan untuk agrowisata dan industri seluas 929,6 ha atau (2,3 %), lokasi penyebarannya paling luas terdapat di Kecamatan Citeureup seluas 1715,7 ha (39 %) dan seterusnya seluas (22 %), Cigombong seluas 744,16 ha
(17,06 %) dan Babakan Madang
seluas 490,78 ha atau 11,25 %, Sedangkan pemanfaatan untuk industri terbesar seluas 314,9 ha (30,34 %) terdapat di Kecamatan Citeureup, dan di Klapanunggal seluas 162,84 ha atau (15%), di Cileungsi seluas 105,17 atau (10 %), Babakan Madang seluas 63,62 ha atau (6,13 %), dan selebihnya <10 ha di Caringin dan Kemang. Pemanfaatan yang lainnya yang ada diperuntukan untuk pemakaman, sirkuit, gelanggang olah raga, tower, pusat pengolahan Iimbah industri, pertanian, kehutanan dan TPST. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka meningkat pula kebutuhan lahan untuk tempat tinggal. Hal tersebut mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan non permukiman menjadi permukiman. Tekanan kebutuhan akan permukiman merupakan salah satu faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Bogor. Sesungguhnya alih fungsi ini sudah terjadi sejak tahun delapan puluhan ketika pembangunan perumahan dan kawasan industri mulai menyentuh kawasan ini. Antara tahun 2006 – 2009 alih fungsi lahan terjadi secara ekspansif di hampir semua kecamatan di Kabupaten Bogor, terutama disebabkan oleh berkembangnya akses jalan, fasilitas pembangunan, dan pertumbuhan populasi penduduk dalam periode tersebut. Penduduk memerlukan berbagai macam kebutuhan dalam rangka mencapai kesejahteraannya. Kebutuhan utama penduduk disamping sandang dan pangan adalah kebutuhan akan papan atau perumahan.
Kebutuhan
akan
rumah
ini
menggerakkan
sektor
perumahan atau permukiman. Untuk membangun perumahan tentu memerlukan
lahan
yang
luas.
Pembangunan
perumahan
juga II-32
memerlukan
bahan
atau
material
untuk
membangun
kontruksi
perumahan seperti pasir, batu, dan lain sebagainya. Dengan demikian sektor perumahan akan menggerakkan sektor pertambangan terutama pertambangan bahan galian c. Persoalan pembangunan perumahan di wilayah Bodetabek adalah pembangunan perumahan merupakan kumpulan kompleks perumahan dengan pelayanan yang kurang memadai dan kantong tempat tinggal papan atas yang mewah, yang satu dengan lainnya tidak saling berhubungan. Perumahan ini juga diselingi permukiman informal yang berasal dari perumahan perdesaan yang berkembang menjadi kampung perkotaan. Bekas permukiman perdesaan ini cenderung berkembang menjadi kantong permukiman kumuh perkotaan. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kekotaan menjadi lebih sulit. Penyediaan air bersih, drainase, pengelolaan sampah, pengaturan lalu lintas menjadi sulit. Berdasarkan
wilayah
administrasi
Kabupaten
Bogor,
pola
sebaran pemukiman terdapat di Kecamatan Ciomas pada tahun 1990, Kecamatan Cibinong pada tahun 2001 dan 2008, serta Kecamatan Citeureup pada tahun 2004. Hal tersebut sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk dan adanya kebijakan pemerintah (RTRW) yang menetapkan bahwa fungsi dari kecamatan tersebut sebagai kawasan permukiman
dan
industri.
Kecamatan
Ciomas
memiliki
jumlah
penduduk terbanyak pada tahun 1990, Kecamatan Cibinong memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua pada tahun 2001, Kecamatan Citeureup memiliki jumlah penduduk terbanyak ketujuh pada tahun 2004. Pahun 2008 jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Cibinong dan pada tahun 2009 jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Gunung Putri. Selain itu, menurut RTRW Kabupaten Bogor, kecamatan-kecamatan
tersebut
berfungsi
sebagai
kawasan
permukiman. Salah satu isu strategis dan aktual ekspansi pembangunan permukiman di Kabupaten Bogor adalah rencana pembangunan permukiman secara besar-besaran di wilayah Kecamatan Jonggol, Cariu, Cileungsi, Sukamakmur dan Kecamatan Citeureup. Ekspansi dan rencana pembangunan permukiman besar-besaran di Kecamatan II-33
Jonggol bermula dari pembebasan lahan secara besar-besaran oleh PT Bukit Jonggol Asri (BJA) pada awal tahun 90-an. Laju pertumbuhan penduduk di wilayah yang memiliki luas 661,52 km2, tentu saja membutuhkan lahan yang lebih besar untuk sarana permukiman dan sarana penunjangnya seperti pendidikan, peribadatan, pasar, olah raga, perdagangan, perkantoran, taman dan lain-lain.
Rendahnya
persentase
peningkatan
lahan
permukiman
dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan makin banyaknya permukiman yang menggunakan lahan sempit, mengubah fungsi lahan dan menggunakan ruang terbuka hijau. Implikasi-implikasi pembangunan sektor perumahan tersebut tentu akan berdampak pada kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bogor. Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang urusan perumahan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Tantangan
yang
paling
nyata
dihadapi
Kabupaten Bogor.
kedepan
terkait
dengan
pengawasan dan pengendalian bangunan baik perumahan maupun non perumahan adalah bahwa dinamika pembangunan terus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Tantangan berikutnya yang dihadapi adalah menuntaskan penanganan/rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 59.359 unit pada tahun 2014 sampai dengan 2018 sebagai salah satu dari 25 (dua puluh lima) penciri Kabupaten Termaju di Indonesia. Walaupun terdapat tantangan dalam pengembangan pelayanan DTBP, namun terdapat peluang untuk menghadapi tantangan tersebut, yaitu terutama dukungan Kepala Daerah Kabupaten Bogor, pemerintah II-34
pusat,
provinsi
serta
dunia
usaha
dalam
pelaksanaan
program/kegiatan diantaranya rehabilitasi rumah tidak layak huni. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, maka digunakan analisis SWOT untuk menganalisis kondisi lingkungan dan eksternal. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan
Weaknesses
meliputi
(Kelemahan).
Oppurtunity (Peluang)
Sedangkan dan
Lingkungan
Threaths
eksternal
(ancaman). Adapun
Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut : 1.
Lingkungan Internal KEKUATAN (S): 1).
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
2).
Visi dan Misi yang mempunyai komitmen terhadap pelayanan publik,
yang
melakukan
menggerakkan
perubahan
komitmen
sesuai
dengan
pimpinan paradigma
untuk yang
diinginkan; 3).
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung serta juklak juknisnya;
4).
Gedung Kantor yang cukup memadai untuk sebuah Dinas dilingkup pemerintah Kabupaten Bogor;
5).
Keberadaan 3 (tiga) UPT yaitu Cibinong, Ciawi dan Leuwiliang.
KELEMAHAN (W): 1). Terbatasnya sumberdaya teknis dan administrasi yang dapat
mendukung kinerja pelayanan dinas; 2). Belum memadainya sarana dan prasarana untuk operasional
pelayanan; 3). Belum optimalnya kemampuan pelayanan kedinasan; 4). Sumber data yang tidak Up to date mengenai jumlah bangunan
baik yang sudah ber IMB maupun belum ber IMB; 5). Masih lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD lain; 6). Belum
efektifnya
sistem
pengendalian
dan
pengawasan
bangunan.
II-35
2.
Lingkungan Eksternal PELUANG (O): 1). Permintaan masyarakat/investor terhadap pelayanan bidang
perumahan; 2). Banyaknya
developer
yang
mengembangkan
usaha
perumahan; 3). Banyaknya
Industri/swasta
yang
berpartisipasi
dalam
pembangunan; 4). Dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam pelaksanaan
program/kegiatan; 5). Partisipasi
masyarakat
dalam
mendukung
pelaksanaan
program/kegiatan. ANCAMAN (T): 1). Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Perda serta
juklak junis di bidang urusan perumahan; 2). Ketimpangan
perkembangan
wilayah
yang
berimplikasi
ketimpangan pembangunan; 3). Luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup besar.
II-36
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Pelayanan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain : 1. Terbatasnya sumberdaya teknis dan administrasi yang dapat mendukung kinerja pelayanan dinas; 2. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk operasional pelayanan; 3. Belum optimalnya kemampuan pelayanan kedinasan; 4. Sumber data yang belum Up to date mengenai jumlah bangunan baik yang sudah ber IMB maupun belum ber IMB; 5. Masih lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD lain; 6. Belum
efektifnya
sistem
pengendalian
dan
pengawasan
bangunan. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat
membantu
organisasi
untuk
mendefinisikan
kemana
organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai
keadaan
yang
diinginkan
pada
akhir
periode
perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 20132018, bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah “ KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA “ III-1
Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas adalah : Kabupaten Bogor adalah batas adminsitrasi Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Termaju adalah bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai atau berada pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju ke arah yang lebih baik maupun berkembang ke arah yang lebih baik. termaju juga berarti bahwa Kabupaten Bogor sebagai suatu wilayah terus melakukan pengembangan diri untuk menyesuaikan diri
terhadap perubahan yang terjadi di dalam
maupun di luar. Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) . Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui
dan
mengenal
keberadaan
dan
peran
instansi
pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018,
Misi
Kabupaten Bogor adalah: Misi Pertama : Meningkatkan kesalehan dan kesejahteraan sosial masyarakat Misi Kedua :
III-2
Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan
usaha
berbasis
sumberdaya
alam
dan
pariwisata Misi Ketiga : Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; Misi Keempat : Meningkatkan
aksesibilitas
dan
kualitas
penyelenggaraan
pendidikan dan pelayanan kesehatan; Misi Kelima : Meningkatkan kerjasama
kinerja
antar
penyelenggaraan
daerah
dalam
pemerintahan
kerangka
tata
dan
kelola
pemerintahan yang baik. Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut: Misi Pertama, yaitu Meningkatkan kesalehan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Misi ini merupakan upaya Pemerintah
Kabupaten Bogor untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keagamaan dengan menjamin sepenuhnya hak-hak dasar masyarakat.
Misi ini
terkait dengan Misi Kelima
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Misi
Kedua,
yaitu
Meningkatkan
daya
saing
perekonomian
masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan pertumbuhan
di
bidang
ekonomi
ekonomi
yang
stabil
yang dan
dicapai
melalui
berkelanjutan
serta
meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan.
Misi ini terkait dengan Misi Kedua
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. III-3
Misi Ketiga, yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Bogor dalam rangka
menyediakan
sarana
dan
prasarana,
pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan
swadaya
masyarakat
dalam
memelihara
dan
membangun kualitas sarana dan prasarana publik. Misi ini terkait dengan Misi Keempat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Misi Keempat yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan
pelayanan kesehatan.
Misi ini
merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi
Jawa
Barat,
yaitu
Membangun
Masyarakat
yang
Berkualitas dan Berdaya Saing. Misi
Kelima,
yaitu
Meningkatkan
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Misi ini merupakan upaya
Pemerintah Kabupaten Bogor dalam terus menjaga cita-cita dalam pelaksanaan
pemerintahan
dan
pembangunan
yang
mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Misi ini
terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan melalui Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Partisipasi Publik. Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan III-4
daerah,
baik
mendukung
urusan
wajib
pelaksanaan
maupun
misi
urusan
dimaksud,
pilihan
uraian
dalam
tujuan
dan
sosial
dan
sasaran pada setiap misi sebagai berikut : Misi
Pertama
:
Meningkatkan
kesalehan
kesejahteraan masyarakat Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas ketaqwaan dan ukhuwah serta toleransi antar umat beragama. 2. Meningkatnya
kualitas
pemberdayaan
perempuan,
dan
perlindungan anak. 3. Meningkatnya ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial. 4. Meningkatnya kualitas pelayanan sosial dan menurunnya angka kemiskinan. 5. Terwujudnya pemuda yang tangguh dan berdaya saing. 6. Berkembangnya seni dan budaya dalam bingkai kearifan lokal. 7. Meningkatnya kebugaran masyarakat dan
prestasi olahraga
Kabupaten Bogor. 8. Terwujudnya manajemen pengelolaan bencana. Sasaran: 1. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. 2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. 3. Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak. 4. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk alami. 5. Meningkatnya keluarga sejahtera. 6. Meningkatnya
kesejahteraan
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial (PMKS). 7. Menurunnya angka kemiskinan. 8. Terselenggaranya pentas seni budaya daerah.
III-5
9. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan. 10. Meningkatnya pemasyarakatan olahraga. 11. Terbangunnya pusat olahraga terpadu. 12. Meningkatnya prestasi olahraga Kabupaten Bogor. 13. Meningkatnya cakupan pelayanan, pencegahan dan upaya penanggulangan bencana. Misi Kedua: Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata Tujuan : 1.
Terjaminnya ketahanan pangan masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing
koperasi, usaha kecil menengah
(UKM) dan agribisnis. 3. Meningkatnya penanaman modal mendorong
penciptaan
di Kabupaten Bogor
lapangan
kerja
dan
yang
tumbuhnya
kelembagaan ekonomi lokal. 4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. 5. Berkembangnya
pariwisata
daerah
yang
berbasis
pada
keindahan alam dan lingkungan serta budaya lokal. 6. Terwujudnya pertambangan,
pariwisata
serta pertanian dan
perikanan sebagai pengungkit perekonomian daerah. 7. Meningkatnya
peran
industri
dan
perdagangan
dalam
perekonomian daerah. 8. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan menurunnya pengangguran. Sasaran: 1. Meningkatnya produksi, produktifitas, distribusi dan konsumsi pangan daerah.
III-6
2. Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal. 3. Berkembangnya agribisnis pertanian dan perikanan. 4. Meningkatnya investasi dan laju pertumbuhan investasi 5. Meningkatnya pengendalian pemanfatan sumber daya alam dan berkurangnya kerusakan alam akibat penambangan. 6. Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik. 7. Berkembangnya
pariwisata
andalan
disertai
dengan
meningkatnya kunjungan wisata. 8. Terwujudnya BUMD Pertambangan yang berdaya saing sebagai pengungkit perekonomian daerah. 9. Terwujudnya
BUMD
Pariwisata
sebagai
pengungkit
perekonomian daerah. 10. Terwujudnya
BUMD
Pertanian
dan
Perikanan
sebagai
pengungkit perekonomian daerah. 11. Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal. 12. Meningkatnya nilai dan volume perdagangan dalam negeri dan ekspor. 13. Meningkatnya partisipasi
angkatan kerja dan kesejahteraan
tenaga kerja. 14. Tersalurkannya minat masyarakat untuk bertransmigrasi. Misi ketiga : Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Tujuan : 1. Meningkatnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan dan tertib pertanahan. 2. Terwujudnya infrastruktur jalan/jembatan dan sumberdaya air yang terintegrasi.
III-7
3. Tersedianya sarana prasarana pemukiman yang layak (rutilahu, jalan setapak, kawasan prioritas pembangunan pemukiman dan sanitasi) 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan berkurangnya dampak pencemaran lingkungan. Sasaran: 1. Meningkatnya
perencanaan,
kesesuaian
dan
pengendalian
pemanfaatan ruang 2. Meningkatnya kepastian hukum pemilikan tanah masyarakat 3. Meningkatnya infrastruktur jalan/ jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa 4. Meningkatnya
infrastuktur
perhubungan
yang
mendukung
aksesibilitas, pergerakan orang, barang dan jasa 5. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air, waduk dan irigasi untuk mendukung terpeliharnya
hutan konservasi, kawasan
lindung, pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air. 6. Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman. 7. Meningkatnya pengelolaan air limbah domestik secara optimal. 8. Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan pada tingkat kabupaten dan kawasan permukiman. 9. Meningkatnya
pengendalian
pencemaran
air,
udara
dan
kerusakan tanah. 10. Meningkatnya
peran
serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
lingkungan hidup. 11. Meningkatnya upaya mitigasi perubahan iklim. Misi keempat : Meningkatkan aksesibilitas
dan kualitas
penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan Tujuan : 1. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan termasuk
peningkatan
kesejahteraan
pendidik
dan
tenaga
kependidikan. III-8
2. Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan terwujudnya wajib sekolah 12 tahun yang berkualitas. 3. Tuntasnya buta aksara; 4. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah, murah, merata dan berkualitas. 5. Meningkatnya jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam bentuk JAMPESEHAT yang terintegrasi dengan layanan BPJS. 6. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan. Sasaran: 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan. 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas
serta kesejahteraan
pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) dan partisipasi pendidikan masyarakat. 4. Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan. 5. Meningkatnya angka melek huruf (AMH) masyarakat. 6.
Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat.
7. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 8. Meningkatnya cakupan pelayanan gizi bagi masyarakat. 9. Meningkatnya kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat 10. Terselenggaranya pelayanan kesehatan melalui JAMPESEHAT yang terintegrasi dengan layanan BPJS. 11. Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan para medis. 12. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan baik layanan dasar maupun rujukan. Misi
kelima
:
Meningkatkan
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik.
III-9
Tujuan : 1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. 2. Terciptanya
aparatur
pemerintahan
yang
profesional
dan
produktif serta berorientasi pada kualitas pelayanan. 3. Terciptanya sinergitas dan kerjasama pembangunan antar daerah 4. Terfasilitasinya pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat; 5. Terwujudnya
stabilitas
sosial,
politik
dan
keamanan
di
Kabupaten Bogor. Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas
perencanaan daerah yang partisipatif,
transparan, dan aplikatif; 2. Meningkatnya
kemampuan
daerah
dalam
membiayai
pembangunan; 3. Tertatanya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan; 4. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan 5. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan 6. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang Kesejahteraan rakyat 7. Meningkatnya kualitas penataan organisasi dan kelancaran tugas Kepala Daerah 8. Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD; 9. Terselenggaranya pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE 10. Meningkatnya
pelayanan
administrasi
kependudukan
dan
catatan sipil;
III-10
11. Meningkatnya
pelayanan
perizinan
yang
sesuai
dengan
ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat berstandar ISO. 12. Meningkatnya cakupan pelayanan, pencegahan dan upaya penanggulangan bencana. 13. Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan. 14. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. 15. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian. 16. Tertibnya pengelolaan arsip dan tercapainya kemudahan untuk pelayanan kearsipan. 17. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bogor. 18. Tersedianya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses oleh masyarakat. 19. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur. 20. Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian. 21. Meningkatnya kerjasama
antar pemerintah daerah dan pihak
ketiga; 22. Terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat. 23. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat. 24. Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis. 25. Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati
dalam
melaksanakan
urusan
pemerintahan
daerah
berdasarkan asas otonomi di bidang tata bangunan, perumahan, pemukiman, dan tugas pembantuan, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan
kebijakan
teknis
di
bidang
tata
bangunan,
perumahan dan pemukiman; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tata bangunan, perumahan, dan pemukiman;
III-11
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata bangunan, perumahan, dan pemukiman; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ditinjau dari sisi tugas urusan bidang perumahan, secara umum tugas Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan ketiga misi ketiga yaitu Tersedianya sarana prasarana pemukiman yang layak (rutilahu, jalan setapak, kawasan prioritas pembangunan
pemukiman
dan
sanitasi),
dengan
rancangan
strategi ke (1) yaitu meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan, dan Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi ke (1) yaitu Peningkatan
jumlah
rumah
layak
huni
dan
berkurangnya
permukiman kumuh, difokuskan pada Peningkatan jumlah rumah layak huni atau berkurangnya permukiman kumuh. Gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dirumuskan dalam KABUPATEN BOGOR TERMAJU ditunjukan oleh beberapa faktor yang
menjadi
penciri.
mempertimbangkan
Penciri
kemampuan
sumber
ditentukan daya
dengan
manusia
dan
sumber daya alam, pertimbangan keuangan daerah, potensi kabupaten pembanding dan waktu pencapaian indikator, sehingga dihasilkan 25 (dua puluh lima) penciri, sebagai berikut : 1.
Seluruh RSUD dan Puskesmas terakreditasi;
2.
Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan;
3.
Angka Harapan Hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia;
4.
Tuntas Angka Melek Huruf (AMH) bagi penduduk berusia 1560 tahun;
5.
Tuntasnya
pembangunan
stadion
olahraga
berskala
internasional; III-12
6.
Penduduk miskin turun menjadi 7% - 5%;
7.
Tercapainya Rata-rata lama sekolah (RLS) 9 tahun;
8.
Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia;
9.
Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia;
10. Pelayanan perijinan berstandar ISO; 11. Laju Pertumbuhan Ekonomi melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional; 12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku termasuk tertinggi di Indonesia; 13. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar termasuk terbanyak di Indonesia; 14. Terbangunnya pasar di setiap Kecamatan; 15. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat; 16. Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); 17. Terbangunnya
Poros
Barat-Utara-Tengah-Timur
dan
infrastruktur yang mantap; 18. Mendorong
terbangunnya
Cibinong
Raya
sebagai
pusat
kegiatan wilayah (PKW); 19. Seluruh masyarakat mempunyai KTPel; 20. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia: 21. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 22. Terbangunnya
Sistem
Informasi
Manajemen
Pemerintah
Daerah; 23. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa; 24. Tidak ada daerah terisolir; 25. Terbangunnya Mesjid Besar di setiap kecamatan. Berdasarkan 25 penciri termaju diatas, maka yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman adalah : a. Bebas rumah tidak layak huni (RTLH); dan b. Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) dengan indikator Tersusunnya dokumen RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan).
III-13
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Permasalahan pembangunan di Jawa Barat pada tahun 20082013 berdasarkan perumahan
RPJM Provinsi Jawa Barat
adalah
tingginya
backlog
(tidak
pada bidang seimbangnya
kebutuhan dan penyediaan) rumah dan rendahnya kualitas permukiman perumahan kawasan kumuh. Tingginya backlog rumah dan kawasan kumuh di perkotaan disebabkan oleh terbatasnya sumber pembiayaan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah dan belum seimbangnya pembangunan di perkotaan dan perdesaan sehingga sulit untuk mengendalikan migrasi penduduk khususnya ke kota-kota besar. Selama kurun waktu 2008 - 2013, penanganan perumahan difokuskan pada upaya untuk mendorong pembangunan rumah susun di kota-kota metropolitan, pengembangan kasiba/lisiba serta penataan kawasan kumuh di perkotaan dan permukiman nelayan melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya ini dirasakan telah cukup mampu untuk mendorong penyediaan
rumah
berpenghasilan perumahan
oleh
yang
rendah,
layak
huni
peningkatan
masyarakat,
serta
bagi
masyarakat
kualitas
lingkungan
pengembangan
kawasan
permukiman baru yang lebih tertata. Namun demikian, percepatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu segera dilakukan dan pelibatan masyarakat serta dunia usaha dalam pengembangan perumahan di Jawa Barat perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, implementasi pengembangan kasiba/lisiba di daerah masih cukup rendah sehingga upaya-upaya untuk mendorong percepatan pengembangan kasiba/lisiba sangat diperlukan. Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran misi. Kebijakan pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode tahun 2013–2018 berdasarkan urusan pemerintahan, untuk urusan bidang perumahan yaitu : a. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah negara,
yang
dilaksanakan
melalui
Program
Pengelolaan
III-14
Gedung/Rumah Negara, dengan sasaran terkendalinya proses alih status gedung/rumah negara b. Meningkatkan prasarana
ketersediaan
dasar
perumahan
permukiman
yang
serta
sarana
dilaksanakan
dan
melalui
program-program sebagai berikut: 1) Program
Pengembangan
Permukiman,
dengan
sasaran
terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan
hunian
vertikal
(rusun),
pengembangan
kasiba/ lisiba, penataan kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman. 2) Program Lingkungan Permukiman Sehat, dengan sasaran: a) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman b) Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana. 3) Program Pemberdayaan Komunitas Permukiman, dengan sasaran meningkatnya peran serta masyarakat pesantren dan mesjid dalam pengelolaan lingkungan permukiman. Dalam pembagian wilayah kerja koordinasi Kabupaten Bogor masuk dalam wilayah 4 yaitu :
Wilayah Bogor, dengan lingkup
kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor,
Kabupaten Sukabumi, Kota
Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok. Dengan kategori permasalahan yang dihadapi sebagai berikut : a.
Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, seperti infrastruktur jalan dan jembatan, persampahan serta air bersih;
b.
Pemantapan kawasan lindung;
c.
Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan;
d.
Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap wilayah bagian selatan;
e.
Belum dimilikinya kelembagaan ekspor produk perikanan Jawa Barat;
f.
Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular;
III-15
g.
Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana;
h.
Perlunya
pemekaran
pemerintahan
daerah
yang
sesuai
dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan; i.
Belum optimalnya pengembangan agribisnis;
j.
Perlunya
peningkatan
sanitasi
dasar
dan
kesehatan
lingkungan. Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana
Pembangunan
Jangka
Menegah
Daerah
(RPJMD
Pemerintah Kabupaten Bogor 2013-2018), prioritas pembangunan Kabupaten Bogor diarahkan pada : 1. Peningkatan pendidikan
kualitas dan
sumber
kesehatan
daya
maupun
manusia, aspek
terutama
lainnya
yang
mengutamakan manusia dalam pembangunan. 2. Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan melalui pembangunan maupun pengembangan agribisnis, agro-industri serta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. 3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja. 4. Peningkatan
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
serta
pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah. 5. Peningkatan
tata
kelola
pemerintahan
yang
baik
dan
pemerintahan yang bersih. 6. Peningkatan
kesolehan
sosial
masyarakat
dan/atau
pembangunan sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS maka faktor-faktor pengahambat
dan
pendorong
dari
pelayanan
SKPD
yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD adalah sebagai berikut : A. Faktor-faktor penghambat : III-16
1) Ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Barat dengan bagian Kabupaten Bogor lainnya. 2) Perubahan fungsi hutan baik primer maupun sekunder menjadi
fungsi
perkebunan
bahkan
semak
belukar,
berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya. 3) Rendahnya
persentase
dibandingkan
dengan
mengindikasikan
peningkatan laju
makin
lahan
permukiman
pertumbuhan
banyaknya
penduduk
permukiman
yang
menggunakan lahan sempit, mengubah fungsi lahan dan menggunakan ruang terbuka hijau. B. Faktor-faktor pendorong 1) Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 20052025, terdapat kebijakan strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan, meliputi : a. strategi
pengembangan
sistem
perdesaan dilakukan melalui
pusat
permukiman
pembentukan Desa Pusat
Pertumbuhan (DPP) dalam upaya pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang memiliki keterkaitan kuat terhadap wilayah yang dilayaninya. b. strategi
pengembangan
sistem
pusat
permukiman
perkotaan, dilakukan melalui : 1. pengembangan permukiman perkotaan dengan skala pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan dan didukung oleh sistem jaringan yang memiliki fungsi Pusat Kegiatan Nasional; 2. pengembangan permukiman perkotaan yang mendorong penggunaan
tanah
yang
lebih
efisien
melalui
pembangunan perumahan secara vertikal pada wilayah yang berkembang pesat/perkotaan dan kegiatan industri; 3. pengembangan hunian
yang
permukiman terintegrasi
diprioritaskan
dengan
sistem
kepada angkutan
massal; dan
III-17
4. pembangunan rumah susun sebagai upaya peremajaan permukiman
kumuh
di
atas
tanah
negara
yang
dilengkapi prasarana dan fasilitas lainnya sesuai dengan rencana tata ruang. 2) Arah kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemukiman dan perumahan diantaranya adalah sebagai berikut : a. Pengembangan permukiman perdesaan dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki; b. Pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi dan hirarki kawasan perkotaan; c. Membentuk
cluster-cluster
permukiman
untuk
menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau. 3) Kebijakan pokok Pemerintah Daerah di bidang perumahan dan pemukiman diantaranya adalah Peningkatan cakupan pelayanan perumahan yang layak huni dan memenuhi persyaratan teknis bangunan dan penataan kawasan kumuh perkotaan serta pemugaran perumahan dan lingkungan desa terpadu Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi
semua
pembangunan
pemangku di
kepentingan berbagai
dalam
pelaksanaan
sektor/bidang,
serta
mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Jika
ditelaah
rencananya,
maka
terlihat
adanya
keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan; sistem pusat permukiman perkotaan; dan sistem prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang yaitu antara lain III-18
mengenai pemanfaatan ruang di kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukkan oleh adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten Bogor lainnya.
Isu ketimpangan ini harus
direspon secara cepat oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dengan
menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RTRW harus
dijadikan
acuan
utama
dalam
menetapkan
lokasi
pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawai Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan
program dan kegiatan yang diprioritaskan
selama lima tahun ke depan (2013-2018) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : Strategi S-O 1). Jadikan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun
2008 dan visi serta misi yang mempunyai komitmen terhadap pelayanan publik yang digerakkan oleh komitmen untuk
melakukan
pelayanan
terhadap
pimpinan
masyarakat
demi
tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor; 2). Dayagunakan
sumber
daya
UPT
untuk
mengoptimalkan
pelayanan kepada masyarakat dalam bidang tata bangunan dan pemukiman;
III-19
3). Peningkatan
koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan
pembangunan dalam bidang tata bangunan dan pemukiman yang lebih baik. Strategi W-O 1). Pembinaan dan peningkatan kemampuan SDM Dinas Tata
Bangunan melalui kerja sama dengan unsur-unsur perguruan tinggi dan kementerian/ lembaga serta pelatihan-pelatihan teknis; 2). Manfaatkan potensi pembangunan bidang perumahan dan non
perumahan yang tersebar untuk mewujudkan pelayanan efektif dan efisien serta merata antar wilayah. Strategi S-T 1). Mendayagunakan
mensosialiasikan
SDM
Dinas
peraturan
di
Tata bidang
Bangunan urusan
untuk
perumahan
kepada seluruh lapisan masyarakat; 2). Mengoptimalkan
potensi
UPT
dalam
rangka
pengendalian
pembangunan bidang urusan perumahan untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman. Strategi W-T 1). Meningkatkan
kemampuan
SDM
untuk
mengatasi
ketidaktahuan masyarakat terhadap perda-perda bidang urusan perumahan; 2). Dayagunakan UPT untuk lebih meningkatkan pengawasan dan
pengendalian bangunan perumahan dan non perumahan; 3). Meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam
mendukung kegiatan dinas.
III-20
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat
membantu
organisasi
untuk
mendefinisikan
kemana
organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai
keadaan
yang
diinginkan
pada
akhir
periode
perencanaan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Visi Kabupaten Bogor adalah “KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”. Misi
adalah
sesuatu
yang
harus
diemban
atau
dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh
anggota
organisasi
dan
pihak
yang
berkepentingan
(stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upayaupaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Pernyataan Visi Kabupaten Bogor di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat. IV-1
2. Meningkatkan
daya
pengembangan
saing
usaha
perekonomian
berbasis
masyarakat
sumberdaya
alam
dan dan
pariwisata. 3. Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 4. Meningkatkan
aksesibilitas
dan
kualitas
penyelenggaraan
pendidikan dan pelayanan kesehatan. 5. Meningkatkan kerjasama
kinerja
antar
penyelenggaraan
daerah
dalam
pemerintahan
kerangka
dan
tatakelola
pemerintahan yang baik. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 20132018, tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
serta
masukan-masukan
dari
pihak
yang
berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Visi dan Misi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor sebagai berikut: Visi : “Terwujudnya
Bangunan
dan
Pemukiman
yang
Sehat, Aman dan Nyaman”
Visi
ini
dimaksudkan
cerminan
bahwa
Dinas
Tata
Bangunan dan Pemukiman ingin memberikan arah dan strategi pelayanan yang jelas kepada masyarakat dengan menyatukan setiap tupoksi yang menjadi kewenangannya agar tercipta kondisi bangunan dan pemukiman yang sehat, aman dan nyaman. Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) misi sebagai berikut: Misi Pertama : “Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Bangunan dan Pemukiman” Misi ini mengandung makna bahwa Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dengan tupoksi yang menjadi kewenangan dalam hal IV-2
pelayanan masyarakat Kabupaten Bogor dari segi penataan dan penertiban
bangunan-bangunan
perumahan
maupun
non
perumahan dan diharapkan dapat meningkatkan bangunan ber IMB. Misi Kedua : “ Meningkatkan Kualitas Bangunan dan Lingkungan Pemukiman sesuai dengan fungsi dan persyaratan teknis Misi
ini
mengandung
makna
Dinas
Tata
Bangunan
dan
Pemukiman mampu melayani masyarakat Kabupaten Bogor dalam hal peningkatan kualitas bangunan
perumahan maupun non
perumahan serta penataan bangunan pemerintah agar sesuai dengan fungsi dan persyaratan teknisnya. Misi Ketiga : “ Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar pemukiman” Misi ini mengandung makna peningkatan pelayanan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor kepada masyarakat dalam upaya pemenuhan prasarana dasar pemukiman termasuk didalamnya rehabilitasi rumah tidak layak huni. 4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis,
Sehingga
dapat
mengarahkan
perumusan
strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber
daya
dan
kemampuan
yang
dimiliki,
serta
faktor
lingkungan yang mempengaruhinya.
IV-3
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu
dasar di dalam
penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah Dinas Tata Bangunan
dan
Pemukiman
Kabupaten
Bogor
yang
telah
dirumuskan dalam RPJMD adalah Terwujudnya Bangunan dan Pemukiman yang Sehat, Aman dan Nyaman. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
Kabupaten
Bogor
tahun
2014-2018
selanjutnya
dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi Pertama:
Meningkatkan pengendalian dan pengawasan
bangunan dan pemukiman Tujuan
: Meningkatkan tertib pelaksanaan pengendalian dan
pengawasan bangunan di kawasan perumahan maupun non perumahan Sasaran : pengawasan
Terlaksananya bangunan
di
pengelolaan kawasan
pengendalian
perumahan
dan
dan non
perumahan. Misi Kedua : Meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan pemukiman sesuai dengan fungsi dan persyaratan teknis Tujuan
: Meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan
pemukiman. Sasaran : Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan dan lingkungan permukiman. Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar pemukiman Tujuan
: Meningkatkan sarana dan prasarana dasar pemukiman
Sasaran : 1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni dan berkurangnya permukiman kumuh; 2. Terpenuhinya prasarana dasar pemukiman yang memadai. IV-4
Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 11 dibawah ini:
IV-5
4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi dan kebijakan pada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman adalah sebagai berikut : a. Strategi
1:
Meningkatkan
peran
stakeholders
dalam
pengendalian dan pengawasan bangunan perumahan dan non perumahan b. Strategi 2: Meningkatkan kualitas bangunan, perumahan dan permukiman perdesaan serta lingkungan. c. Strategi
3:
Meningkatkan
penataan,
rehabilitasi
dan
pembangunan bangunan pemerintah sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. d. Strategi 4: Meningkatkan pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana permukiman
Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Berikut disajikan Kebijakan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum kebijakan dari Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman mengarah kepada pengembangan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan investasi swasta demi peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur di wilayah
Kabupaten
Bogor,
peningkatan
cakupan
pelayanan
perumahan yang layak huni dan memenuhi persyaratan teknis IV-7
bangunan
dan
penataan
kawasan
kumuh
perkotaan
serta
pemugaran perumahan dan lingkungan desa terpadu. Misi Pertama: Meningkatkan pengendalian dan pengawasan bangunan dan pemukiman 1. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bangunan dan pemukiman agar sesuai dengan peraturan dan persayaratan yang berlaku; 2. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bangunan dan pemukiman diatas tanah negara/ bangunan liar. Misi Kedua: Meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan pemukiman sesuai dengan fungsi dan persyaratan teknis 1. Melaksanakan perencanaan program kegiatan dan anggaran biaya di bidang perumahan dan non perumahan; 2. Menyiapkan kebijakan dan strategis pembangunan perumahan dan non perumahan; 3. Melaksanakan perencanaan, bantuan teknis, pengendalian dan pengawasan, inventarisasi aset dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah dan gedung umum lainnya. Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar pemukiman 1. Melaksanakan pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana pemukiman. Strategi dan kebjakan tersebut dirumuskan dalam kerangka mewujudkan pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman.
IV-8
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KIERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor tahun 2013-2018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan Lokalitas SKPD dan Program/ Kegiatan Lintas SKPD. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor tahun 2013-2018. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. A.
Program dan Kegiatan Lokalitas SKPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Progam ini dimaksudkan untuk menyediakan setiap kebutuhan yang diperlukan SKPD. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 8. Penyediaan
Bahan
Bacaan
&
Peraturan
Perundang-
undangan 9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
V-1
12. Peyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 13. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 14. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 15. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang 16. Penyediaan Pelayanan keamanan 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Progam ini dimaksudkan untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja, melaksanakan pengadaan kebutuhan paralatan dan perlengkapan rumah tangga Dinas. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1.
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
2.
Pengadaan Mebeleur
3.
Pengadaan Peralatan Kantor
4.
Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6.
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional 7.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
8.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
9.
Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
10. Monitoring
dan
Evaluasi
Pembangunan/Rehabilitasi
Gedung-gedung Pemerintah 11. Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor Kecamatan 12. Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Serbaguna 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja aparatur Dinas
yang
berkaitan
dengan
pelayanan.
Program
ini
dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Progam ini dimaksudkan untuk Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Dinas agar tercapai peningkatan
V-2
pelayanan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-
undangan 2. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal 5. Program
Peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja dan keuangan Progam
ini
dimaksudkan
untuk
kegiatan
dalam
hal
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja, melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas dan anggaran, menyusun laporan dan statistik hasil perencanaan program dan anggaran. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4. Penyusunan perencanaan anggaran 5. Penatausahaan Keuangan SKPD 6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD 8. Publikasi Kinerja SKPD 9. Pembangunan Sistem Informasi Data 6. Program Lingkungan Sehat Perumahan Progam ini dimaksudkan untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan di bidang perumahan dan pemukiman dengan melaksanaan pengaturan dan bimbingan teknis
pembangunan
perumahan
prasarana
dan
sarana
lingkungan pemukiman, menyiapkan kebijakan dan strategis pembangunan perumahan dan pemukiman serta pengaturan perumahan dan pemukiman. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin 2. Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas ( PSU ) V-3
3. Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Dalam Kawasan Perumahan 4. Profil Perumahan 5. Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Dasar di Lokasi Rusunawa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi 6. Pemetaan Perumahan se Kabupaten Bogor 7. Pendataan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bogor 8. Pengadaan Meubelair Kantor UPT Rusunawa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi 9. Pembangunan area parkir dan sarana penunjangnya di Lokasi Rusunawa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi 10. Kegiatan
penunjang
operasional
UPT
Rusunawa
Limusnunggal Kecamatan Cileungsi 11. Penyusunan Sistem Informasi Perumahan di Kabupaten Bogor 12. Penyusunan
Rancangan
Peraturan
Bupati
tentang
Pengelolaan Rusunawa dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tarif Sewa Rusunawa 13. Penyusunan
Rancangan
Peraturan
Bupati
tentang
Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan 14. Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan 15. Pemutakhiran Data Perumahan Kabupaten Bogor 7. Program
Pengembangan
Wilayah
Strategis
dan
Cepat
Tumbuh Progam ini dimaksudkan untuk kegiatan Pengawasan dan pengendalian pelaksanan pekerjaan di bidang tata bangunan, pengelolaan gedung – gedung pemerintah, rumah dinas dan rumah jabatan, serta melaksanakan perencanaan, bantuan teknis, pengendalian dan pengawasan, inventarisasi aset dan pembuatan leger, pemeliharaan bangunan gedung pemerintah dan gedung umum. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Pendataan,
Pengolahan
dan
Pelaporan
Bangunan
Non
Perumahan 2. Bantuan Teknis Penilaian Bangunan 3. Pengendalian Bangunan Non Perumahan V-4
4. Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung 5. Pendataan Bangunan Liar diatas Daerah Aliran Sungai (DAS) 6. Pengawasan Bangunan Non Perumahan 7. Pendataan dan Kepemilikan Bangunan Gedung 8. Pengkajian Dokumen Rencana Teknis 9. Penyusunan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Bangunan Non Perumahan 10. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) 11. Penyusunan
Rancangan
Peraturan
Bupati
tentang
Pendataan Bangunan 12. Pembangunan Sumur Resapan 13. Pendataan Bangunan Hotel dan Villa di Kawasan Puncak 14. Pendataan Bangunan Mini Market / BTS 15. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 16. Pengelolaan
Data
Hasil
Pengawasan
Bangunan
Non
bangunan
non
Perumahan Berbasis Digital 17. Pemutakhiran
data
hasil
pengawasan
perumahan 18. Pengawasan Bangunan di Wilayah UPT Pengawas Bangunan 19. Pengkajian Dokumen Rencana Teknis Rumah Tinggal di Wilayah UPT Pengawas Bangunan 8. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Progam ini dimaksudkan untuk melaksanakan perencanaan, bantuan
teknis,
permukiman
dan
pembangunan lingkungan
dan
sarana
permukiman.
prasarana
Program
ini
dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : 1. Pengendalian
Pembangunan
Lingkungan
Permukiman
Perdesaan (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni) 2. Pengendalian Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan 3. Pendamping Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PNPM Mandiri PPIP) 4. Pendamping
Program
Bantuan
Stimulan
Pembangunan
Perumahan Swadaya (BSP2S) 5. Penyediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh V-5
6. Penataan Lingkungan Permukiman Desa Unggulan 7. Penyusunan
Rancangan
Peraturan
Bupati
tentang
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bogor 8. Fasilitasi Penilaian Lahan Akibat Bencana Alam 9. Pendampingan Pengembangan Kawasan Permukiman 10. Penyusunan Community Action Plan (Rencana Perumahan dan Pemukiman/CAP-RPP) Pada masing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumberdaya yang tersedia setiap tahun. Keselarasan mulai dari visi sampai dengan kegiatan berikut sasaran kegiatan disajikan secara lengkap dalam lampiran : Matrik Renstra Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. B.
Program Lintas SKPD Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah program untuk tingkat Kabupaten yang mempunyai cakupan luas, yang ditetapkan dalam rangka untuk mencapai sasaran kabupaten. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan
kegiatan
yang
sistematis
dan
terpadu
untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat Kabupaten. Pada Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah ini, sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (job description) yang jelas dan tegas. Mengingat program-program lintas SKPD ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola, pembiayaan serta pentahapan program. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontra produktif dengan program yang dilakukan. 1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri PPIP)
V-6
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) adalah program yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat yang terdiri dari beberapa program dan salah satu programnya
adalah
Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan (PPIP). Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan. Adapun tujuannya adalah : 1. Meningkatkan
akses
mayarakat
miskin
terhadap
infrastruktur dasar di wilayah perdesaan; 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur perdesaan. 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pendataan dan menghimbau kepada pengembang perumahan di Kabupaten Bogor untuk segera menyerahkan data dan lokasi fasos fasum kepada pemda untuk kemudian di jadikan aset pemda. Kegiatan : Verifikasi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Kawasan Perumahan.
V-7
V-1
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja didasarkan pada pendekatan kinerja dimana program
dan
kegiatan
yang
direncanakan
mengutamakan
keluaran/hasil yang terukur dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya secara efektif dan efisien telah sesuai
dengan
tujuan
yang
ditetapkan,
dengan
mengacu
pada
pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Pada Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor, indikator kinerja dilaksanakan sesuai dengan sasaran strategis dalam misi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman dimana Sasaran strategis pada Misi Pertama adalah Terlaksananya pengelolaan pengendalian dan pengawasan bangunan di kawasan perumahan dan non perumahan dimana indikator kinerja yang diukur yaitu Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan serta Tersedianya dokumen RTBL. Untuk Sasaran strategis pada Misi Kedua adalah Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan dan lingkungan pemukiman dengan indikator kinerjanya yaitu Persentase luas pemukiman yang tertata dan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Pada Misi Ketiga Sasaran strategisnya adalah Meningkatnya jumlah rumah layak huni dan berkurangnya permukiman kumuh serta Terpenuhinya prasarana dasar pemukiman yang memadai dengan indikator kinerjanya yaitu Rasio rumah layak huni, Rumah layak huni, Rasio permukiman layak huni, Lingkungan pemukiman kumuh, Lingkungan pemukiman, Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Cakupan ketersediaan rumah layak huni serta Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau. Indikator kinerja diatas memuat rencana pencapaian indikator penciri termaju Kabupaten Bogor, pencapaian indikator yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah VI-1
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah, serta indikator yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 13. Indikator Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Target Sasaran Pada Tahun Ke
Kinerja NO
Indikator
Kondisi
pada awal
Kinerja Pada
periode
akhir RPJMD
RPJMD
1
Persentase Luas pemukiman yang tertata
2
3
Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
4
Mendorong Terbangunnya Cibinong Raya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) -Tersedianya dokumen RTBL
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
8,025%
8,034%
8,044%
8,053%
8.062%
8,072%
8,072%
47,70%
53,69%
57,83%
61,98%
66,13%
70,28%
70,28%
0,2180
0,2346
0,2480
0,2575
0,2624
0,2649
0,2649
1 dokumen 0,2351
1 dok 0,2373
2 dok 0,2381
2 dok
4 dok
3 dok
12 dok
0,2389
0,2399
0,2400
0,2400
5
Rasio rumah layak huni
6
Rumah Layak Huni
95,29%
96,18%
97,23%
98,25%
99,31%
100%
7
Rasio permukiman layak Huni
0,9967
0,9972
0,9980
0,9987
0,9995
1,00
1,00
8
Lingkungan Pemukiman Kumuh
0,32%
0,29%
0,26%
0,23%
0,19%
0,16%
0,16%
9
Lingkungan Pemukiman
10 11 12
Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Cakupan Ketersediaan Rumah
4,61% 59.359 unit belum direhabilitasi 95,29%
4,15% 10.000 unit
3,69% 13.000 unit
3,23% 13.000 unit
2,76% 14.000 unit
100%
2,30% 9. 359 unit
96,18%
97,23%
98,25%
99,31%
100%
41,23%
56,71%
72,19%
88,86%
100%
2,30% 59.359 unit sudah direhabilitasi 100%
Layak Huni Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau
29,32%
VI-2
100 %
BAB VII PENUTUP
Renstra Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor Tahun
2013-2018merupakandokumenperencanaanperiode
(lima)tahunan
yang
memuatvisi,
misi,
tujuan,
sasaran,
kebijakan,
5
strategi, program
dankegiatanpembangunansesuaitugaspokokdanfungsiDinas Bangunan
dan
Pemukiman
memperhitungkanseluruh
potensi
serta dan
Tata
disusun kebutuhan
dengan (kekuatan,
kelemahan, peluangdantantangan). RenstraDinas
Tata
BangunandanPemukimanKabupatenBogorTahun
2013-
2018merupakanpenjabarandari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 20132018danmenjadipedomandalampenyusunan Bangunan
dan
Pemukiman
RenjaDinas
Tata
yang
menjadi
dokumenperencanaantahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. PelaksanaanRenstraDinas
Tata
inisangatmemerlukanpartisipasi,
Bangunan
dan
Pemukiman semangat,
dankomitmendariseluruhaparaturDinas Tata BangunandanPemukiman, karenaakanmenentukankeberhasilanpencapaiankinerjaprogram dankegiatan
yang
telahdisusun.
Dengandemikian,Renstrainitidakhanyamenjadidokumenadministrasisaj a, karenasecarasubstansialmerupakanpencerminanaspirasipembangunan yang
memangdibutuhkanolehstakeholderssesuaidenganvisidanmisi
yang ingindicapai.
BUPATI BOGOR WAKIL,
Hj. NURHAYANTI
VII-1
VII-2
BAB VII PENUTUP
Renstra Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten BogorTahun
2013-2018merupakandokumenperencanaanperiode
(lima)tahunan
yang
memuatvisi,
misi,
tujuan,
sasaran,
kebijakan,
5
strategi, program
dankegiatanpembangunansesuaitugaspokokdanfungsiDinas Bangunan
dan
Pemukiman
memperhitungkanseluruh
potensi
serta dan
Tata
disusun kebutuhan
dengan (kekuatan,
kelemahan, peluangdantantangan). RenstraDinas
Tata
BangunandanPemukimanKabupatenBogorTahun
2013-
2018merupakanpenjabarandari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 20132018danmenjadipedomandalampenyusunan Bangunan
dan
Pemukiman
RenjaDinas
Tata
yang
menjadi
dokumenperencanaantahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. PelaksanaanRenstraDinas
Tata
Bangunan
inisangatmemerlukanpartisipasi,
dan
Pemukiman semangat,
dankomitmendariseluruhaparaturDinas Tata BangunandanPemukiman, karenaakanmenentukankeberhasilanpencapaiankinerjaprogram dankegiatan
yang
telahdisusun.
Dengandemikian,Renstrainitidakhanyamenjadidokumenadministrasisaj a, karenasecarasubstansialmerupakanpencerminanaspirasipembangunan yang
memangdibutuhkanolehstakeholderssesuaidenganvisidanmisi
yang ingindicapai. Cibinong,
2014
VII-1
KEPALA DINAS TATA BANGUNAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN BOGOR
Ir. YANI HASSAN NIP. 19621226 199003 1 004
VII-2