LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
I. Latar Belakang II. Dasar Hukum Pembentukan ULP III. Ruang Lingkup dan Tugas ULP IV. Tata Hubungan Kerja V. Contoh-contoh Kelembagaan ULP yang telah terbentuk
Pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh panitia adhoc yang berganti setiap tahun Duplikasi kegiatan, sehingga tidak efisien
Pendokumentasian tidak dapat dikelola dengan baik
Latar Belakang Tidak ada keseragaman pelayanan
Sulit untuk Pembinaan SDM
Tujuan Pembentukan ULP
• Menjamin proses pelaksanaan barang/jasa lebih terintegrasi/terpadu, efektif, dan efisien sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan; • Menjamin ketersediaan informasi harga, penyedia, dan spesifikasi teknis barang/jasa; • Menjamin persamaan pelayanan bagi penyedia barang/jasa; • Menjamin adanya standarisasi Dokumen Pengadaan; • Menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh organisasi dan aparatur yang profesional; • Memudahkan pembinaan SDM Pengadaan; dan • Meningkatkan kinerja SKPD dalam melaksanakan tupoksinya
Dasar Hukum Pembentukan ULP
Perpres No. 54/2010 & Perpres No.70/2012 Pasal 14 ayat (1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 130 ayat (1) ULP wajib dibentuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.
Perka LKPP No. 5/2012 tentang Pembentukan ULP
KETENTUAN PEMBENTUKAN ULP DALAM PERKA LKPP NO. 5 TAHUN 2012 1
2
3
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi membentuk ULP yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
ULP dapat diwadahi dalam unit struktural tersendiri yg pembentukannya berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang mengatur kelembagaan pemerintah
ULP yang melekat pada unit yang sudah ada, diintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa.
4
5
Kementerian/Lembaga/Pemeri ntah Daerah/Insitusi menyediakan anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan ULP.
Perangkat ULP ditetapkan sesuai kebutuhan
Gambaran Struktur ULP Kepala ULP
Sekretaris
Pokja
Pokja
Pokja
Pejabat Fungsional PPBJ
Pokja
1. Membentuk tim pembentukan ULP
2. Merumuskan bentuk, tugas, dan fungsi ULP 3. Mengidentifikasi unit kerja di lingkup setda yang Memiliki tusi pengadaan (pasal 5 ayat 2 perka LKPP no. 2/2010)
Tahapan Pembentukan ULP
4. Memetakan jumlah paket, jenis kegiatan, kompleksitas Pekerjaan dan jumlah anggaran 2-3 tahun terakhir 5. Merumuskan kebutuhan SDM dan mekanisme perekrutan perangkat ULP 6. Membentuk tim penilai/ Baperjakat 7. Merumuskan analisis kebutuhan sarana dan prasarana, serta anggaran kegiatan ULP
8. Menyusun konsep peraturan gubernur/bupati/walikota
Organisasi ULP– Hubungan dgn PA/KPA Kepala Daerah/Menteri/Kepala Institusi
Unit Layanan Pengadaan (ULP)
•Tim Teknis •Tim Ahli/Juri Proses Pemilihan dan Penetapan
Kepala Fungsi TU/Sekretariat
Pejabat Pengadaan
Pokja
PA / KPA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kontrak dan Pelaksanaan Pekerjaan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Hasil Pekerjaan
< 200jt: B/PK/JL < 50jt: JK
Staf Pendukung
Penyedia Barang/Jasa Pejabat Fungsional PPBJ > 200jt: B/PK/JL > 50jt: JK
Kontrak
membentuk menetapkan
Kriteria ULP yang diinginkan/kondisi ideal
a) b) c) d)
e)
ULP telah menjadi institusi yang mandiri, permanen dan struktural Jangkauan pelayanan ULP telah mencakup seluruh SKPD-SKPD yang terdapat di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota tersebut Anggaran ULP telah mencukupi; Sebagaian besar atau seluruh anggota POKJA ULP telah diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Perluasan peran ULP: peran ULP tidak saja terbatas sebagai penyelenggara proses pemilihan penyedia, namun ULP mampu menjadi pembina stakeholder serta sebagai pusat informasi pengadaan barang/jasa pemerintah di masing-masing pemerintah daerah
Kerjasama ULP
• Dalam hal Kanwil/UPT K/L/I tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membentuk ULP, Kanwil/UPT dimaksud dapat menggunakan ULP terdekat dengan wilayah kerjanya • ULP dapat membantu pelaksanaan pengadaan pada Kanwil/UPT atas persetujuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang membentuk ULP
Alur Kerjasama Pimpinan kantor wilayah /UPT Membuat Nota Kesepahaman dengan ULP
PPK dari Kanwil/UPT K/L/I mengajukan surat permohonan
Semua biaya yang diperlukan atas pelaksanaan Pengadaan Dibebankan pada anggran DIPA K/L/I
RUANG LINGKUP DAN TUGAS ULP: Ruang Lingkup : Tugas dan kewenangan ULP mencakup pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia Barang/Jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
Tugas ulp :
1
2
mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, membuat pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi/PA/KPA
3
mengumumkan pelaksanaan PBJ di website K/L/D/I, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan menayangkan pengumuman pada Portal Pengadaan Nasional
4
menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
51
melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk
Lanjutan :
Tugas ulp : 6 7 8 9 101 11
menjawab sanggahan, mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa PPK
kepada
menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi menyusun dan lingkungan ULP
melaksanakan
strategi
Pengadaan
Barang/Jasa
di
12
melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE
13
melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan
Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100 M (seratus miliar rupiah); atau
1. 2. 3. 4.
5.
6.
menetapkan Dokumen Pengadaan; menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; menetapkan pemenang mengusulkan calon pemenang kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100 000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang proses pengadaannya dilakukan melalui pelelangan, seleksi, atau penunjukan langsung mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
Tugas dan Kewenangan Perangkat Organisasi ULP
Text 1. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; 2. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP; 3. menyusun program kerja dan anggaran ULP; 4. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; 5. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
Kepala ULP
6. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP 7. menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masingmasing Pokja ULP; 8. Mengusulkan penempatkan/pemindahkan /pemberhentian anggota pokja ULP kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; atau PA/KPA dan 9. mengusulkan Staf Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.
Tugas dan Kewenangan Perangkat Organisasi ULP
1. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP; 2. menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi; 3. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP; 4. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP; 5. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
Sekretaris ULP
6. mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 7. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; 8. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan;dan 9. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa
Tugas dan Kewenangan POKJA ULP
1. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/diseleksi; 2. Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri (HPS)Kerangka acuan Kerja/ Spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK 3. menyusun rencana pemilihan penyediabarang/jasa dan dan menetapkan Dokumen Pengadaan; 4. melakukan pemilihan Penyedia Barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan/seleksi sampai dengan menjawab sanggah;
POKJA
5. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi Lainnya atau Kepala Daerah untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP; 6. menetapkan Pemenang
Lanjutan POKJA
7. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP; 8. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP; 9. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan 10. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala ULP.
POKJA
11. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. 12. Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP. 13. Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP. 14. Kepala ULP dan Sekretaris ULP dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota ULP
Tata Hubungan Kerja Hubungan kerja ULP dengan LPSE
Kepala
ULP
< 200jt: B/PK/JL < 50jt: JK
Pokja
Pokja
Pokja
> 200jt: B/PK/JL > 50jt: JK
Pokja
Fungsi TU/Sekretariat
Staf
Staf
Staf
Staf
Pendukung
Pendukung
Pendukung
Pendukung
Hubungan kerja ULP dengan LKPP melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses PBJ
B
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan PBJ
A
C Hubungan kerja ULP dengan LKPP
D
melakukan koordinasi dengan LKPP dalam pelaksanaan tugasnya
memberikan masukan kepada LKPP untuk perumusan strategi dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Hubungan kerja ULP dengan SKPD
Contoh Kelembagaan ULP di K/L/D/I yang telah Terbentuk 1.
Adhoc a. Pemkot Balikpapan • Melekat di Bagian Pembangunan • Melayani seluruh SKPD • Kepala ULP adalah Kasubag • Jumlah anggota penuh waktu 27 orang • Jumlah Pokja 9 • Jumlah paket 389 (TA 2012) b. Pemkab Mamuju • Melekat di Bagian Bina Program Sekda Kabupaten Mamuju • Melayani seluruh SKPD • Kepala ULP adalah Staf Ahli Bupati bidang hukum dan ekonomi • Jumlah anggota penuh waktu10 orang • Jumlah anggota paruh waktu 33 orang • Jumlah Pokja 4 • Jumlah paket 820 (TA 2012)
c. Pemkab Badung • Melekat di bagian administrasi pembangunan • Melayani seluruh SKPD • Kepala ULP adalah asisten perekonomian dan pembangunan • Jumlah anggota penuh waktu 45 orang • Jumlah anggota paruh waktu 18 orang • Jumlah Pokja 9 • Jumlah paket 551 (TA 2012)
2.
Permanen Melekat a. Provinsi NTB • Tusi ULP berada di Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan barang/Jasa Sekretariat Daerah • Melayani seluruh SKPD • Kepala ULP adalah kepala biro • Jumlah anggota penuh 3 orang • Jumlah anggota paruh waktu 117 orang (4 Pokja) • Jumlah pokja 4 • Jumlah paket 334 (TA 2012) b. Kabupaten Banyuasin • Tusi ULP berada di Bagian Layanan Pengadaan Sekda • Melayani seluruh SKPD • Kepala ULP adalah kepala bagian • Jumlah anggota penuh waktu 10 orang • Jumlah anggota paruh waktu 40 orang
3.
Permanen Berdiri Sendiri Kabupaten Bogor • Struktural tersendiri Kantor Layanan Pengadaan • Melayani seluruh SKPD (40 SKPD) • Kepala ULP adalah kepala kantor (Eselon IIIa) • Perangkat ULP terdiri dari : kepala, kasubag TU, dan 3 kasie • Jumlah pokja : 26 PNS
