"Jalan Pintas Menuju AFTA” Dari perspektif tenaga (medik) di Upaya dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perorangan
Amal C Sjaaf Pusat Kajian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, UniversitasIndonesia
Upaya Kesehatan Perorangan UU Dasar 1945 : Setiap orang berhak .......... berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan .........
UU no. 36 thn 2009 ttg Kesehatan : Pelayanan kesehatan terdiri atas: pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. 2
Upaya Kesehatan Perorangan
Pelayanan kesehatan perseorangan tingkat primer, sekunder, tersier dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PERPRES No. 72/2012 ttg Sistem Kesehatan Nasional : Pelayanan kesehatan perorangan primer : Dimana terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan yang memberikan penekanan pada pelayanan pengobatan, pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan dan pencegahan, termasuk di dalamnya pelayanan kebugaran dan gaya hidup sehat (healthy life style) 3
Upaya Kesehatan Perorangan
Diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang dibutuhkan dan mempunyai kompetensi seperti yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku serta dapat dilaksanakan di rumah, tempat kerja, maupun fasilitas pelayanan kesehatan perorangan primer baik Puskesmas dan jejaringnya, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Diselenggarakan berdasarkan kebijakan pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan masukan dari Pemerintah Daerah, organisasi profesi, dan/atau masyarakat. 4
Upaya Kesehatan Perorangan
Pemerintah wajib menyediakan pelayanan kesehatan perorangan primer di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai kebutuhan, terutama bagi masyarakat miskin, daerah terpencil, perbatasan, pulaupulau terluar dan terdepan, serta yang tidak diminati swasta. Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan primer untuk penduduk miskin dibiayai oleh Pemerintah, sedangkan golongan ekonomi lainnya dibiayai dalam sistem pembiayaan yang diatur oleh Pemerintah.
5
Upaya Kesehatan Perorangan Pelayanan kesehatan perorangan sekunder adalah :
Pelayanan kesehatan spesialistik yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan primer, yang meliputi rujukan kasus, spesimen, dan ilmu pengetahuan serta dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk. Dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter yang sudah mendapatkan pendidikan khusus dan mempunyai izin praktik serta didukung tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan. Dilaksanakan di tempat kerja maupun fasilitas pelayanan kesehatan perorangan sekunder baik rumah sakit setara kelas C serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun swasta. 6
Upaya Kesehatan Perorangan Pelayanan kesehatan perorangan tersier adalah :
Menerima rujukan subspesialistik dari pelayanan kesehatan di bawahnya, dan dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk. Pelaksana pelayanan kesehatan perorangan tersier adalah dokter subspesialis atau dokter spesialis yang telah mendapatkan pendidikan khusus atau pelatihan dan mempunyai izin praktik dan didukung oleh tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan. Dilaksanakan di rumah sakit umum, rumah sakit khusus setara kelas A dan B, baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta yang mampu memberikan pelayanan kesehatan subspesialistik dan juga termasuk klinik khusus, seperti pusat 7 radioterapi.
ASEAN Economic Community
8
ASEAN Economic Community Koordinator untuk liberalisasi 12 sektor PIS
9
ASEAN Economic Community Hingga tahun 2009, Indonesia telah membuka perdagangan
jasanya sesuai persyaratan thresholds dan target 2009 sebanyak 83 sub-sektor jasa yang meliputi jasa bisnis, jasa komunikasi, jasa konstruksi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa lingkungan hidup, jasa paroiwisata, dan jasa transportasi. Tingkat keterbukaan arus jasa yang ditawarkan Indonesia adalah bebas untuk perdagangan jasa Mode 1 dan Mode 2, kepemilikan asing dibuka sebesar 51% untuk sebagian sektor prioritas, sedangkan untuk sektor non prioritas dibuka sampai 49%, bahkan untuk jasa konstruksi Indonesia membuka kepemilikan asingnya sampai sebesar 55%. 10
ASEAN Economic Community Mutual Recognition Arrangement (MRA)
Kesepakatan yang diakui bersama oleh seluruh negara ASEAN untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti hasil tes atau berupa sertifikat. Untuk menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi untuk mendapatkan kesamaan/kesetaraan serta mengakui perbedaan antar negara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman dan persyaratan lisensi untuk para professional yang ingin berpraktek. Hingga tahun 2009, terdapat beberapa MRA yang telah disepakati antara lain : nursing (Des.2006), dokter umum (Feb.2009) dan dokter gigi (Feb. 2009)
11
Jumlah Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia 2014
12
Sebaran Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia 2014
13
Jalan Pintas untuk tenaga kesehatan dan ASEAN Economic Community 1. Menetapkan bentuk upaya dan fasilitas pelayanan kesehatan
perorangan primer merujuk kepada PP 72/2012 ttg SKN sesuai dengan kebutuhan wilayah dan masalah kesehatan di : a. Daerah perkotaan b. Daerah non-perkotaan c. Daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan 2. Menata ulang bentuk upaya dan fasilitas pelayanan kesehatan perorangan sekunder dan tersier merujuk kepada PP 72/2012 ttg SKN sesuai dengan kebutuhan wilayah dan masalah kesehatan di : a. Daerah perkotaan b. Daerah non-perkotaan 14
Jalan Pintas untuk tenaga kesehatan dan ASEAN Economic Community 3. Menetapkan rasio dokter umum dengan populasi berbasis
wilayah untuk memenuhi hak asasi warga negara Indonesia dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan perorangan primer di daerah: perkotaan, non-perkotaan serta terpencil, kepulauan, dan perbatasan 4. Menetapkan rasio dokter spesialis dengan populasi berbasis wilayah untuk memenuhi hak asasi warga negara Indonesia dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan perorangan sekunder dan tersier di daerah: perkotaan, nonperkotaan serta terpencil, kepulauan, dan perbatasan 15
16
Jalan Pintas untuk tenaga kesehatan dan ASEAN Economic Community 5. Melakukkan pemetaan ulang berbasis wilayah tentang
kebutuhan akan tenaga pelayanan kesehatan perorangan primer, sekunder, tersier sesuai dengan kebutuhan dan masalah kesehatan di daerah: perkotaan, non-perkotaan serta terpencil, perbatasan, dan kepulauan 6. Menetapkan kebijakan strategis dan komprehensif tentang pengadaan tenaga pelayanan kesehatan perorangan primer, sekunder, tersier berdasarkan wilayah propinsi dan antarwilayah propinsi 7. Menetapkan kebijakan strategis dan komprehensif tentang pengadaan tenaga dosen dan kependidikan bidang kesehatan perorangan berdasarkan wilayah propinsi dan antar-wilayah propinsi
17
Jalan Pintas untuk tenaga kesehatan dan ASEAN Economic Community 8. Menetapkan kebijakan strategis dan komprehensif tentang
pengadaan tenaga pelayanan kesehatan perorangan primer, sekunder, tersier berdasarkan wilayah propinsi dan antarwilayah propinsi 9. Menetapkan kebijakan strategis dan komprehensif tentang pengadaan tenaga dosen dan kependidikan bidang kesehatan perorangan berdasarkan wilayah propinsi dan antar-wilayah propinsi 10. Menetapkan kebijakan penambahan tenaga pelayanan kesehatan perorangan primer, sekunder, tersier berbasis wilayah dari negara ASEAN dengan prioritas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan dan non-perkotaan 18
