~J~ PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 137 TAHUN 2014 TENTANG

I SALINAN I

f!j~~~QJF~~

~J~ PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 137 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan Pasal 57 Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomer 56 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan dan Kebutuhan Peralatan Kerja pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Perundang-undangan;

tentang Pembentukan

7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apc:ratur Sipil Negara; 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebClgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

"

2

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Pembentukan Produk Hukum Daerah;

tentang

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang Tepat Untuk Daerah; 15. Paraturan Daerah Nomor 5 Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Perangkat Daerah;

Nomor

Tahun

10 .

Tahun

2007 2008

tentang tentang

Pokok-pokok Organisasi

17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 18. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 19. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Gubernur adalall Kepala Daerah Provinsi Daerah :
4.. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5.

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3

6.

Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organlsasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7.

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara . pelayanan terpadu satu pintu .

. 8.

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KPTSP adalah unit kerja atau subordinat BPTSP pad a Kota Administrasi.

9.

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang selanjutnya disingkat KPTSPK adalah unit kerja atau subordinat BPTSP pad a Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

10.

Formasi Jabatan adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu saluan organisasi negara unluk mampu melaksanakan lugas pokok dalam jangka waklu lerlenlu.

11.

Peralalan Kerja adalah ala! yang digunakan dalam melaksanakan lugas seperti ala! lulis, kompuler dan alai-alai yang spesifik sesuai dengan jabatannya dan sudah baku. BAB II FORMASI JABATAN Bagian Kesa!u Jumlah dan Jenis Formasi Jabalan . Pasal2

(1)

Formasi jabatan BPTSP sebagaimana lercanlum dalam Lampiran I Peraluran Gubernur ini.

(2)

Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), merupakan formasi jabalan maksimal yang dapal diisi oleh BPTSP. Bagian Kedua Pengisian Formasi Jabalan Pasal3

(1)

Pengisian formasi jabalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efeklifilas dan efisiensi dengan . mempertimbangkan pendayagunaan pegawai yang lersedia.

(2)

Pengangkalan dan pemberhentian pejabal slruklural dan pejabat fungsional pada BPTSP dilelapkan dengan Kepulusan Gubernur alau pejabal yang diberikan kewenangan.

(3)

Kekurangan dan/atau kelebihan pegawai pad a BPTSP sebagai konsekuensi ditetapkannya Peraluran Gubernur ini dilaporkan kepada Gubernur melalui BKD dilengkapi dengan dala kepegawaian.

(4)

Penerimaan pegawai baru unluk memenuhi formasi jabalan disesuaikan dengan prioritas, kebutuhan dan kemainpuan keuangan daerah.

,

4

Bagian Ketiga Perubahan Formasi Pegawai Pasal4 Perubahan menambah atau mengurangi formasi jabatan pad a BPTSP sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut : a. BPTSP mengajukan usul perubahan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Ortala; b. Biro Ortala bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait meiakukan pembahasan usulan perubahan formasi jabatan BPTSP; c. Usul perubahan formasi jabatan hanya dapat dilakukan apabila peiaksanaan tugas sudah optimal, dibuktikan dengan data objektif hasil pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya pada 2 (dua) tahun terakhir yang diketahui oleh Kepala BPTSP; dan d. Biro Ortala menyusun dan memproses Peraturan Gubernur tentang formasi jabatan BPTSP. BAB III KEBUTUHAN PERALATAN KERJA Pasal 5 (1) Kebutuhan peralatan kerja minimal setiap jebatan pad a BPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. (2) Pengadaan peralatan kerja untuk memenuhi kebutuhan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah. (3) Kekurangan dan/atau kelebihan peralatan kerja sebagai konsekuensi ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan. Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk digunakan sebagai bahan perencanaan kebutuhan peralatan kerja umum. (4)

Peralatan kerja didayagunakan berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi dengan memp9rtimbangkan peralatan kerja yangtersedia. BABIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6

Pengangkatan atau penugasan pegawai yang melebihi formasi jabatan dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, dillyatakan tidak sah dan segal a akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab pejabat yang mengangkat atau menugaskan dan/atau pegawai yang bersangkutan.

5 BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinj/a, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2014 GUBERNUR PROVII-JSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. JOKOWIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 72058

Lampiran I

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 137 TAHUN 2014 Tanggal 11 September 2014

FORMASI JABATAN PADA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU No.

Syarat Pendidikan

Nama Jabatan

Eselon

Jumlah

1.

Kepala Badan

-

82 Diklatpim Tk. II Diklat Manajemen Pemerintahan Diklat Pelayanan Publik Diklat Pengelola Keuangan Daemh

lila

1

2.

Wakil Kepala Badan

-

S'I Diklatpim Tk. II Diklat Pengelola Keuangan Daerah Diklat Bendahara Diklat Manajemen Pemerintahan Diklat Pelayanan Publik

Il/b

1

-

S1 Diklatpim Tk. III Diklat Pengelola Keuangan Daerah Diklat Bendahara Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Pelayanan Publik

1II/a

1

IV/a

1

3.

.Sekretaris Badan

a. Kepala Subbagian Umum

i - S1 Administrasi

Diklatpim Tk. IV . !- Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Komputer I -

1) Sekretaris Pimpinan

-

0 III Administrasi/Manajemen Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Komputer Diklat Kehumasan

2

2) Pengadministrasi Umum

-

D III Administrasi Diktat Admnistrasi Kepegawaian Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Arsiparis Diklat Komputer

1

3) Pengadministrasi Barang Milik Daerah

-

0 III Diktat Komputer Diklat Bendahara Barang Diklat Pengelola Barang Daerah

1

4) Penata Arsip

- 0111 Administrasi/Perpustakaan - Diklat Kearsipan

b. Kepala Subbagian Kepegawaian

1) Pengadministrasi Kepegawaian .

-

S1 Humaniora Diklatpim Tk. IV Diklat Administrasi Kepegawaian Diklat Administrasi Perkantoran

-

SLTA Diklat Administrasi Kepegawaian Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Komputer

2

IV/a

1

1

2

No.

Nama Jabatan ,

1 unit 1 unit 1 buah

1) Penyusun Program dan Anggaran

-

1 1 1 1

2)Pengolan Data Program dan Anggaran

- Komputer - Alat Komunikasi - Filling Kabinet


- Alat Komunikasi - Filling Kabinet - Kalkulator

1 unit 1 buah 1 buah

1) Bendahara Pengeluaran

-

Komputer Alat Komunikasi Filling Kabinet Kalkulator

1 1 1 1

unit unit buah buah

2) Pengadministrasi Keuangan

-

Komputer Alat Komunikasi Filling Kabinet Printer Kalkulator

1 1 1 1 1

unit unit buah unit buah

I

d. Kepala Subbagian Keuangan

unit unit buah unit

- Alat Komun;kasi - Filling Kabinet - Alat Tulis Kantor

1 unit 1 buah 1 unit

a. Koordinator Pembinaan

- Alat Komunikasi - Filling r
1 unit 2 buah

-

Komputer Alat Komunikasi Filling Kabinet Printer

1 unit 1 unit 2 buah 1 unit

Kepala Bidang Pengaduan Administrasi

- Alat Komunikasi - Filling Kabinet - Alat Tulis Kantor

1 unit 1 buah 1 unit

a. Koordinator Pengaduan

- Alat Komunikasi - Filling Kabinet

1 unit 1 buah

-

1 1 2 1

1) Pengadministrasi Pembinaan

.1)

6.


Kepala Bidang Pembinaan .

5.

Jumlah

- Komputer - Alat Komunikasi - Filling Kablnet

c. Kepala Subbagian Program dan Anggaran

4.

Peralatan Kerja

Petu~as

Pelayanan Pengaduan

Kepala Bidang r>elayanan Administrasi a. Koordinator lim Administrasi

1) lim Administrasi


unit unit buah unit

- Alat KomuniKasi - Filling Kabinet

1 unit 1 buah



-


Komputer Alat Komunikasi Filling :
3

No.

7.

Nama Jabatan

Jumlah

Kepala Bidang Pelayanan Teknis

- Alat Komunikas; - Filling Kabinet

1 unit 1 buah

a. Koordinator Tim Teknis



-



Kepala Bidang Sistem Teknologi Informasi


1 unit 1 buah

a.· Koordinator Sistem Teknologi Informasi



- Kompuier - Alat Komunikasi - Filling Kabinet

2 unit 1 unit 2buah

1) Pemproses Perizinan dan Non Perizinan

8.

Peralatan Kerja

1) Pengelola Sistem Informasi

4

KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU No. 1.

Kepala Ka"ntor

- Laptop - Alat Komunikasi

x x x x

5 5 5 5

unit unit buah unit

Filling Kabinet

-

Laptop Alat Komunikasi Filling Kabinet

1 x 5 unit 1 x 5 unit 1 x 5 buah

a. Sekretaris Pimpinan


1 x 5 unit" 1 x 5 unit 1 x 5 buah

b. Pengadministrasi Umum

-

Komputer Alat Komunikasi Filling Kabinet Printer Fax

1x 1x 1x 1x 1x

5 5 5 5 5

unit unit buah unit unit

c. Pengadministrasi Barang

-


1 1 1 1

5 5 5 5

unit unit buah unit

Kepala Subbagian Tata Usaha

-

-

Milik Daerah

d. Penata Arsip

- Komputer - Alat Komunlkasi - Filling Kabinet

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu

f.

Pengadministrasi Keuangan

- Koordinator Tim

3.

Administrasi a. Tim Administrasi

4.

1 1 1 1

-

- White Board

2.

Jumlah

Peralatan I<erja

Nama Jabatan

-

Koordinator Tim Teknis

a. Pemproses Perizirian dan Non Izin

- Komputer

x x x x


- Alat Komunikasi - Filling Kabinet - Alat Hitung

1x 1x 1x 1x

- Komputer - Alat Komunikasi Filling Kabinet - Alat Hitung - Printer

-

1 x 5 unit I x 5 unit 1 x 5 buah 1 x 5 unit 1 x 5 unit

- Komputer - Ala, Komunikasi - Filling Kabinet


-

5x 5x 5x 5x


- Kornputer - Alat KomunikasL - Filling Kabinet

-

-

Komputer Alat Komunikasi Filling Kabinet Alat HitLing Printer

5 unit 5 unit 5 buah 5 buah

5 5 5 5

unit unit buah unit

1x 5 unit 1 x 5 unit 1 x 5 buah 5 x 5 unit 5 x 5 unit 5 x 5 buah 5 x 5 unit 5 x 5 unit

5

KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTl' KECAMATAN No.

Jumlah

Peralatan Kerja

Nama Jabatan

unit unit buah unit

Kepala Seksi

-

2.

Koordinator Tata Usaha

- L.aptop - Alat Komunikasi - Filling Kabinet


a. Pengadministrasi Umum

-


1 x 42 unit 1 x 42 unit 1 x 42 buah 1 x 42 unit 1 x 42 unit

b. Pengadministrasi Keuangan

-

Komputer Alat Komunikasi Filling Kabinet Printer Alat Hitung

1 x 42 unit 1 x 42 unit 1 x 42 buah 1 x 42 unit 1 x 42 unit

Koordinator 7im Administrasi



a. Tim Administrasi

-

2 2 2 2



3.

4.

a. Pemproses Perizinan dan Non Perizinan -

Laptop Alat Komunikasi Filling Kabinet White Board

1 x 42 1 x 42 1 x 42 1 x 42

1.



x 42 x 42 x 42 x 42

unit unit buah unit

1 x 42 unit 1 x 42 unit 1 x 42 buah 3 3 3 3 3

x 42 x 42 x 42 x 42 x 42


6

KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN No.

Jumlah

Peralatan Kerja

Nama Jabatan

1 x 261 1 x 261 1 x 261 1 x 261

Kepala Seksi

-

2.


- Laptop - Alat Komunikasi - Filling Kabinet


- Pengadministrasi Umum

-


1 x 261 1 x 261 1 x 261 1 x 261 1x 261


-


1x 1x 1x 1x 1x


-

3.

4.



unit unit buah unit

1.

.

261 261 261 261 261

Koordinator Tim Administrasi



- Tim Administrasi

-

2 x 261 2 x 261 2 x 261 2 x 261

Kooidinator Tim Teknis



-

-

3 x 261 3 x 261 3 x 261 3 x 261 3 x 261

Pemproses Perizinan dan Non Perizinan


Komputer Alat Komunikasi Filling Kabinet Alat Hitung Printer

unit unit buah unit


7

KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN No. 1.

Peralatan Kerja

Nama Jabatan Kepala Kantor

- Laptop - Alat Komunikasi - Filling Kabinet - White Board

2.

-

unit unit buah unit


a. Koordinator Pelayanan Antar Pulau


1 buah 1 unit


- Komputer - Alat Komunikasi - Printer - Fax

1 unit 1 unit 2 buah 1 unit 1 unit

c. Nakhoda Kapal

- Kapal - Alat Komunikasi - Filling Kabinet


d. Anak Buah Kapal

-

1 paket

-

-

4.

1 1 1 1

Laptop Alat Komunikasi Filling Kabinet


-

3.

Jumlah

Filling Kabinet

Peralatan Kerja Teknis (PKT) Alat Komunikasi Filling Kabinet

e. Pengadministrasi Barang Milik . Daerah

- Komputer

f.

- Komputer

Bendahara Pengeluaran Pembantu

-

Alat Komunikasi Filling Kabinet

- Alat Komunikasi .. Filling Kabinet - Alat Hitung

- Komputer

1 unit 3 buah 1 unit 1 unit 1 buah 1 unit 1 unit 1 buah 1 unit



a. Tim Administrasi

-

4 4 4 4




a. Pemproses Perizinan dan Non .Izin

-

Komputer

-

Filling Kabinet Alat Hitung Printer

4 4 4 4 4



- Alat Komunikasi

unit unit buah unit


8

KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU No.

Peralatan Kerja

Nama Jabatan

1x2 1x2 1x2 1x2

unit unit buah unit

1.

Kepala Seksi

-

2.


- Laptop - Alat Komunikasi - f'illing Kabinet



-

1 1 1 1 1




a. Tim Administrasi

-

1 1 1 1



3.

4.

a. Pemproses Perizinan dan Non Perizinan -


Jumlah




x2 x2 x2 x2 x2

x2 x2 x2 x2


unit unit buah unit

1 x 2 unit 1 x 2 unit 1 x 2 buah 1x 1x 1x 1x 1x

2 2 2 2 2


10

FORMASI JABATAN PADA SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU No.

Syarat Pendidikan

Nama Jabatan

Eselon IV/a

Jumlah 1

1.

Kepala Seksi

- S1 - Diklatpim Tk. IV - Diklat Pelayanan Ptlblik

2.

KoordinatorTata Usaha

-

S1 Diklat Administrasi Kepegawaian Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Pelayanan Publik

1

-

0 III Administrasi/Manajemen Diklat Administrasi Kepegawaian Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Arsiparis Diklat Komputer

1


., -

S1 Diklat Kehumasan Diklat Pelayanan Publik Diklat Komputer Diklat Perundang-undangan Responsif

1

a. Tim Administrasi

-

D III Diklat Komputer Diklat Pelayanan Publik Responsif

1


-

S1 Diklat Pelayanan Publik Diklat Komputer Diklat Perundang-undangan Diklat Teknis Perizinan

1

a. Pemproses Perizinan dan Non Izin

-


1

.a. Pengadministrasi Umum

3.

4.

Jumlah Jumlah Pegawai Satpel PTSP Kecamatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

6 1 1+6=7 7 x 2 = 14

11

FORMASI JABATAN PADA SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU K:::LURAHAN KABUPATEN ADMINISTRA81 KEPULAUAN SERIBU No.

Syarat Pendidikan

Nama Jabatan

Eselon IV/b

Jumlah 1

1.

Kepala Se,ksi

-

S1 Diklatpim Tk. IV Diklat Manajemen Pemerintahan Diklat Pelayanan Publik

2.


-

S1 Diklat Adrr.inistrasi Kepegawaian Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Pelayanan Publik

1


-

D III Administrasi Diklat Adrninistrasi Kepegawaian Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Arsiparis Diklat Komputer

1


-

S1 Diklat Komputer Diklat Kehumasan Diklat Pelayanan Publik Responsif

a. Tim Administrasi

-

D III Diklat Komputer Diklat Kehumasan Diklat Pelayanan Publik Responsif

1


-


1


-

81 Diklat Diklat Diklat Diklat

1

3.

4.

Jumlah Jumlah Pegawai Satpel PTSP Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

1

Pel3yanan Publik Komputer Perundang-uncJangan Teknis Perizinan 1 6. 1+6.-7 7 x 6. = 42

12

REKAPITULASI JUMLA.H FORMASI JABATAN PADA BPTSP

No.

SKPD/UKPD

Jumlah Formasi

1.

BPTSP

49

2.

KPTSP

100

3.

Satpel PTSP Kecamatan di Kota Administrasi

462

4.

Satpel PTSP Kelurahan di Kota Administrasi

2.871

5.

KPTSPK

22

6.

Satpel PTSP Kecamatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

14

7.

Satpel PTSP Kelurahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

42

Jumlah keseluruhan

3.560

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Ttd. JOKOWIDODO

Lampiran "

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 137 TAHUN 2014 Tanggal 11 September 2014

KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU No.

Peralatan Kerja

Nama Jabatan

Jumlah

1.

Kepala Badan

-

Note Book Alat Komunikasl Filling Kabinet White Soard


2.

Wakil Kepala Badan

-

Note Book Alat Komunikasi Filling Kabinet White Board


3.

Sekretaris Badan

-

Komputer Alat Komunikasi Filling Kabinet White Board


a. Kepala Subbagian Umum

-

Komputer Alat Komunika::i Filling Kabinet Fax


1) Sekretaris Pimpinan

- Komputer .- Alat Komunikasi - Filling Kabinet


2) Pengadministrasi Umum

-


1 unit 1 unit 1 buah 1 unit 1 unit

3) Pengadministrasi Barang Milik







1) Pengadministrasi Kepegawaian

-

1 1 1 1

2) Analis Kepegawaian

- Komputer - Filling Kabinet

Daerah 4) Penata Arsip

b. Kepala Subbagian Kepegawaian


unit unit buah unit

1 unit 1 buah

2

No.

Nama Jabatan 2) Analis Kepegawaian

c. Kepala 8ubbaglan Program dan Anggaran

5.

I

Eselon

Jumlah 1

- Dill - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Komputer IV/a

- 81 Ekonomi/Keuangan - Dlklatpim Tk. IV - Diklat Perencanaan

1

1) Penyusun Program dan Anggaran

- Dill Keuangan - Dlklat Penata Usaha Keuangan Daerah - Diklat Bendahara

1

2) Pengolah Data Program-dan Anggaran

- Dill Komputer - Diklat Penata Usaha Keuangan Daerah

1

d. Kepala 8ubbagian Keuangan

4.

8yarat Pendidikan

IV/a

- 81 Keuangan - Dlklatpim Tk. IV - Dlklat Penata Usaha Keuangan Daerah - Diklat Bendahara

1) Bendahara Pengeluaran

- Dill Ekonomi - Diklat Penata Usaha Keuangan Daerah - Diklat Bendahara

2) Pengadministrasi Keuangan

- Dill Keuangan - Diklat Penata Usaha Keuangan Daerah - Diklat Komputer

1

1

1

I

Kepala Bidang Pembinaan

-

81 Hum:omiora Dlklatpim Tk. III Dlklat Administrasl Kepegawaian Diklat Manajemen 8DM Diklat Pelayanan Publik

a. Koordinator Pembinaan

-

81 Diklat Komputer Diklat Administrasi Kepegawaian Diklat Pelayanan Publik

1-2

1) Pengadministrasi Pembinaan

-

8LTA Dlklat Administrasi Kepegawaian Diklat Arsiparis Diklat Komputer

1

Kepala Bidang Pengaduan Administrasi

-

81 Hukum Diklatpim Tk. III Diklat Pelayanan Publik Dlklat Perundang-undangan

a. Koordinator Pengaduan

- 81 Hukum - Diklat Komputer - Diklat Pelayanan Publik

. 1) Petugas Pelayanan Pengaduan

-

0 III Diklat Pelayanan Publik Dlklat Administrasi Perkantoran Diklat Komputer

:ll/a

IIl/a

1

1

1-2

2

3

No. 6.

Nama Jabatan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi

1II/a

Jumlah 1

51 Humaniora Diklat Pelayanan Publik Diklat Komputer Responsif

1-2

1) Tim Administrasi

-

Dill Diklat Komputer Diklat Pelayanan Publik Responsif

5

Kepala Bidang Pelayanan Teknis

-

51 Diklatpim Tk. III Diklat Perundang-undangan Diklat Pelayanan Publik

a. Koordinator Tim Teknis

-


Pelayanan Publik Komputer Perundang-undangan Teknis Perizinan

-


Pelayanan Publik Komputer Perundang-undangan Teknis Perizinan

Kepala Bidang 5istem Teknologi Informasi

-

51 Teknik Diklatpim Tk. III Diklat Manajemen 5DM Diklat Pelayanan Publik

a. Koordinator 5istem Teknologi Informasi

-

81 Teknik Komputer Diklat Pelayanan Publik Diklat Komputer Diklat Perundang-undangan

1) Pemproses Perizinan dan Non Perizinan

8.

- 51 - Diklatpim Tk. III - Diklat Pelayanan Publik

Eselon

-

a. Koordinator Tim Administrasi

7.

5yarat Pendidikan

1) Pengelola 8istem Informasi

Jumlah Jumlah Pegawai BPT5P

III/a

1

1-2

5

- 81 Komputer - Diklat Komputer - Diklat Pelayanan Publik

III/a

1

1-2

2

12 37 12+37=49

4

FORMA8i JABATAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU 8ATU PINTU No.

Nama Jabatan

Syarat Pendidikan

Eselon

Jumlah

1.

Kepala Kantor

-

81 Diklatpim Tk. III Diklat Manajemen Pemerintahan Diklat Pelayanan Publik

1lila

1

2.

Kepala 8ubbagian Tata Usaha

-

81 Humaniora Diklatpim Tk. IV Diklat Administrasi Kepegawaian Diklat Administrasi Perkantoran

IV/a

1

a. 8ekretaris Pimpinan

-

D !II Administrasi Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Arsiparis Diklat Komputer Diklat Kehumasan

1


-

D III Administrasi Diklat Administrasi Kepegawaian Diklat Administrasi Perk,mtoran Diklat Arsiparis Dikfat Komputer

1

D III Administrasi Diklat Komputer Diklat Bendahara Barang Diklat. Pengelola Barang Daerah

1

c. Pengadministrasi Barang : Milik Daerah d. Penata Arsip

- Dill Administrasi/Perpustakaan - Diklat Kearsipan

1

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu

- D III Ekonomi - Diklat Penata Usaha Keuangan Daerah - Diklat Bendahara

1

- Dill Keuangan - Diklat Penata Usaha Keuangan Daerah - Diklat Komputer

1

- 81 - Diklat Pelayanan Publik

1

-

5

f.

3.


- Koordinator Tim Administrasi a. Tim Administrasi


5

No.

4.

. Nama Jabatan

f

Syarat Pendidikan



Jumlah PegawaiKPTSP Jumlah Pegawai KPTSP (5 wilayah)

Eselon

Jumlah

-

S1 Diklat Pelayanan Publik Diklat Komputer Diklat Perundang-undangan

1

-


5

2 18 2 + 18 - 20 5x20 = 100

6

FORMA51 JABATAN PADA 8ATUAN PELAK8ANA PELAYANAN TERPADU 8ATU PINTU KECAMATAN No.

8yarat Pendidikan

Nama Jabatan

Eselon

IV/a

Jumlah 1

~

Kepala 8eksi

- 81 - Dik[atpim Tk. IV - Diklat Pelayanan Publik

2.


-

51 Diklat Administrasi Kepegawaian Diklat Administrasi Perkantoran Diklat Pelayanan Publik

1


-

D [II Administrasi/Manajemen Diklat Administrasi Kepegawaian Dik[at Administrasi Perkantoran Diklat Arsiparis Diklat Komputer

1


- D III Keuangan - Diklat Komputer - Diklat Pelayanan Publik

1


-

81 Diklat Pelayanan Publik Diklat Komputer Diklat Perundang-undangan Responsif

1

a. Tim Administrasi

-

D III Diklat Komputer Diklat Pelayanan Pub[ik Responsif

2


-

81 Diklat Pelayanan Publik Diklat Komputer Diklat Perundang-undangan Diklat Teknis Perizinan

1


-

81 Diklat Pelayanan Pub[ik Diklat Komputer Diklat Perundang-undangan Diklat Teknis Perizinan

3

I.

3.

4.

Jumlah . Jumlah Pegawai 8atpel PT5P Kecamatan di Kota Administrasi

1 10 1+10=11 11x42 = 462

7

FORMA81 JABATAN PADA 8ATUAN PELAK8ANA PELAYANAN TERPADU 8ATU PINTU KELURAHAN No. 1.

Kepala 8eksi

,

2.

3.

4.

8yarat Pendidikan

Nama Jabatan

- 81 - Diklatpim Tk. IV - Diklat Manajemen Pemerintahan - Diklat Pelayanan Publik

Eselon IV/b

Jumlah 1


- 81 - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Pelayanan Publik

1


- D III - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Arsiparis - Diklat Komputer

1


- Dill Keuangan - Diklat Komputer - Diklat Pelayanan Publik

1


-

81 Diklat Komputer Diklat Kehumasan Diklat Pelayanan Publik Responsif

a. Tim Administrasi

-


2


-

81 Diklat Pelayanan Publik Diklat Komputer Diklat Perundang-undangan Diklat Teknis Perizinan

1


3

a. Pemproses Perizinan dan Non Izin Jumlah Jumlah Pegawai 8atpel PT8P Kelurahan di Kota Administrasi

1

Pelayanan PutJlik Komputer Perundang-undangan Teknis Perizinan 10 1 1+10-11 11x261 =2871

8

FORMASI JABATAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU No.

Syarat Pendidikan

Nama Jabatan

Eselon

Jumlah

1.

Kepala Kantor

- 81 - Diklatpim Tk. III - Dikla' Manajemen Pemerintahan - Dikla! Pelayanan Publik

IIl/a

1

2.


- S1 Humaniora - Diklatpim Tk. IV - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Administrasi Perkantoran

IV/a

1

a. Koordinator Pelayanan Antar Pulau

- S1 Humaniora - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Administrasi Perkantoran

1


- D III Administrasi - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Arsiparis - Oiklat Komputer

2

c. Nakhoda Kapal

- S1/DIII Perkapalan - Diklat Teknis Perkapalan - Diklat Komputer

2

d. Anak Buah Kapal

- 0 III Perkapalan

3

- Diklat Teknis Perkapalan

3.

e. Pengadministrasi Barang Milik Daerah

-

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu

- 0111 Ekonorni

-

D III Administrasi Diklat Komputer Diklat Bendahara Barang Diklat PengeJola Barang Daerah

1

1

- Diklat Penata Usaha Keuangan Daerah - Diklat Bendahara


-

S1 Diklat Pelayanan Publik Diklat Komputer Responsif

1

a. Tim Administrasi

- 0 III - Diklat Komputer - Diklat Pelayanan Publik - Responsif

4

\

9

KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU No.

Jumlah

Peralatan Kerja

Nama Jabatan

1.

Kepala Seksi

-


1 x 6 unit 1 x 6 unit 1 x 6 buah 1 x 6 unit

2.


- Laptop - Alat Komunikasi - Filling Kabinet



-

1x6 1x6 1x6 1x6 1x6




a. Tim Administrasi

-


1 x 6 unit 1 x 6 unit 1 x 6 buah 1 x 6 unit




a. Pemproses Perizinan dan Non Perizinan

-

1 x 6 unit 1 x 6 unit 1 x 6buah 1 x6 unit 1 x 6 unit

3.

4.


Komputer Alat Komunikasi Filling Kabinet Alat Hitung Printer


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd. JOKOWIDODO

~J~ PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 137 TAHUN 2014 TENTANG

Recommend Documents