IZIN GANGGUAN
PERORANGAN (BARU) 1. Surat Permohonan Pemilik; 2. Foto Copy KTP Pemohon/Pemilik Usaha/Penanggung Jawab; 3. 3. Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 4. 5. 6. 7.
Foto Copy SIPMB/IMB atas nama pemilik; Fotocopy tanda lunas PBB tahun berjalan; Perjanjian Sewa Kontrak materai 6000 dan Fotocopy IMB ; Surat Keterangan Domisili Usaha asli yang ditandatangani Lurah dan Camat yang masih berlaku atau Foto copy yang dilegalisir Kecamatan; 8. Surat Pernyataan Tetangga Asli yang ditandatangani RT, RW, Lurah dan Camat atau Foto Copy yang dilegalisir oleh Kecamatan; 9. Jenis usaha yang mencangkup B3 dilengkapi surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Dokumen UKL/UPL/Amdal; 10. Melampirkan Izin Gangguan Global/Induk apabila lokasi kegiatan usaha/satu kawasan yang dimohon telah memiliki Izin Gangguan Global/Induk sebagai pengganti surat Pernyataan Tetangga (*); 11. Surat Pernyataan keterangan tempat usaha dan pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000); 12. Surat keputusan penunjukan cabang dan penanggung jawab cabang;
Keterangan : (*) 1. Untuk toko-toko baik yang ada di mall ataupun yang berada di ruko cukup melampirkan HO induk saja
PERORANGAN (DAFTAR ULANG) 1. Surat Permohonan Pemilik; 2. Foto Copy KTP Pemohon dan Pemilik Usaha/Penanggung Jawab; 3. Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah /cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 4. Foto Copy Surat Tanah (Girik/AJB/SHM/HGB/Perikatan Jual Beli)/Akte Jual Beli (Untuk mengetahui Status Tanah dan Bangunan); 5. Foto Copy Tanda Lunas PBB tahun berjalan; 6. Foto Copy IMB/rekom IPPL/SITE PLAN/SIPMB/Kontrak/Sewa dan lain-lain (Materai 6000); 7. Surat Keterangan Domisili Usaha asli yang ditandatangani Lurah dan Camat yang masih berlaku atau Foto copy yang dilegalisir Kecamatan; 8. Jenis usaha yang mencangkup B3 dilengkapi surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Dokumen UKL/UPL/Amdal; 9. Foto Copy izin lama (Jika hilang melampirkan Surat Keterangan dari polres Kota Bekasi); 10. Melampirkan Izin Gangguan Global/Induk apabila lokasi kegiatan usaha/satu kawasan yang dimohon telah memiliki Izin Gangguan Global/Induk sebagai pengganti surat Pernyataan Tetangga (*) 11. Surat Pernyataan Berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Meterai 6000);
Keterangan : : (*) 1. Untuk jenis usaha yang berada di kawasan tertentu cukup melampirkan HO induk saja.
BADAN HUKUM (BARU) 1. Surat Permohonan Pemilik; 2. Foto Copy KTP Pemohon/Pemilik Usaha/Penanggung Jawab; 3. Foto Copy NPWP Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah/cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 4. Foto Copy Surat Tanah (Girik AJB/ SHM/HGB/Perikatan Jual Beli) / Akte Jual Beli (Untuk mengetahui Status Tanah dan Bangunan); 5. Foto Copy Tanda Lunas PBB tahun berjalan; 6. Foto Copy IMB /rekom IPPL/Sie pla/SPIMB/Kontrak/Sewa dan lain-lain (Materai 6000); 7. Akte pendirian perusahaan untuk Badan Usaha Izin PMA/PMDN (jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumham, Jika berbentuk CV SK pengesahan dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi; 8. Surat Keterangan Domisili Usaha asli yang ditandatangani Lurah dan Camat yang masih berlaku atau Foto copy yang dilegalisir Kecamatan; 9. Surat Perjanjian sewa menyewa/kontrak; 10. Foto Copy SIPMB Untuk atas nama Perorangan : Luasan ≥ 1000 M² Surat Pernyataan balik nama di ketahui Notaris dan Luasan ≤ 1000 M² Surat Pernyataan balik nama (Materai 6000); 11. Surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (Materai 6000); 12. FC IMB dan surat tanah atas nama pribadi disertai surat Pernyataan tidak keberatan pada lokasi yang dimohon untuk keperluan perusahaan; 13. Melampirkan Izin Gangguan Global/Induk apabila lokasi kegiatan usaha yang dimohon telah memiliki Izin Gangguan Global/Induk sebagai pengganti surat Pernyataan Tetangga (*); 14. Surat Pernyataan Berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (materai 6000). Keterangan (*): 1. Khusus untuk tempat hiburan(karaoke/Pub/café/Diskotique/Sauna/Spa/Panti Pijat/Bilyard atau usaha –usaha tempat hiburan sejenisnya sebagaaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ) yang berada di dalam kawasan usaha harus melampirkan izin tetangga yang ditanda tangani RT, RW, Lurah dan Camat setempat; 2. Untuk toko-toko/usaha bukan tempat hiburan baik yang ada di mall ataupun yang berada di ruko cukup melampirkan HO induk saja; 3. Sesuai dengan Perda Nomor 15 tahun 2012 , IMB tidak dapat diterbitkan bila tidak sesuai dengan Peruntukkan; 4. Sesuai dengan Perda Nomor 09 tahun 2012, yang peruntukkannya tidak sesuai dengan fungsi bangunan Izin HO diterbitkan HO berjangka;
5. Apabila izin yang didaftra ulang tidak sesuai dengan kegiatan usaha sekarang (perubahan kegiatan usaha), maka harus ada seuart pernyataan perubahaan kegiatan usaha (Izin HO yang Lama harus dicabut dan dibuat Izin HO yang baru).
BADAN HUKUM (DAFTAR ULANG) 1. Surat Permohonan Kop Perusahaaan; 2. Foto Copy KTP Pemohon dan Pemilik Usaha/Penanggung Jawab; 3. Foto Copy NPWP (Pelaku usaha yang melakukan usaha di daerah /cabang wajib memiliki NPWP cabang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat); 4. Foto Copy Izin PMA/PMDN dan (Jika berbentuk PT dilampirkan SK Pengesahan dari Menkumhan, CV Pengesahan dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi; 5. Akte pendirian perusahaan dan SK Penanggung jawab untuk kantor cabangnya; 6. Foto Copy Surat Tanah (Girik/AJB/SHM/HGB/Perikatan Jual Beli) /Akte Jual Beli (Untuk mengetahui Status Tanah dan Bangunan); 7. Foto Copy Tanda Lunas PBB tahun berjalan; 8. Surat Keterangan Domisili Usaha asli yang ditandatangani Lurah dan Camat yang masih berlaku atau Foto copy yang dilegalisir Kecamatan; 9. Surat Pernyataan tidak keberatan tanah dan bangunan atas nama pribadi pada lokasi yang dimohon untuk keperluan perusahaan; 10. Surat Izin Gangguan lama atau foto copy dilegalisir (Jika hilang dilampirkan Surat Keterangan dari Polres Kota Bekasi); 11. Surat Kuasa apabila di Kuasakan Pengurusannya (Materai 6000); 12. Melampirkan Izin Gangguan Global/Induk apabila lokasi kegiatan usaha yang dimohon telah memiliki Izin Gangguan Global / Induk sebagai pengganti surat Pernyataan Tetangga; 13. Surat Pernyataan berkas sesuai dengan aslinya dari pemohon (Materai 6000).
Keterangan : 1. Khusus untuk tempat hiburan (karaoke / Pub / café / Diskotique / Sauna / Spa / Panti Pijat / Bilyard atau usaha – usaha tempat hiburan sejenisnya sebagaaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang berada di dalam kawasan usaha harus melampirkan izin tetangga yang ditanda tangani RT, RW, Lurah dan Camat setempat; 2. Untuk toko-toko/usaha bukan tempat hiburan baik yang ada di mall ataupun yang berada di ruko cukup melampirkan HO induk saja; 3. Sesuai dengan Perda Nomor 09 tahun 2012, yang peruntukkannya tidak sesuai dengan fungsi bangunan Izin HO diterbitkan HO berjangka; 4. Apabila izin yang didaftra ulang tidak sesuai dengan kegiatan usaha sekarang (perubahan kegiatan usaha), maka harus ada seuart pernyataan perubahaan kegiatan usaha (Izin HO yang Lama harus dicabut dan dibuat Izin HO yang baru).
