IX. PERUMUSAN STRATEGI DAN PERANCANGAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BOGOR
Perumusan alternatif strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu 1) Tahap masukan, yaitu dengan melakukan identifikasi faktor internal dan eksternal; 2) Tahap penggabungan; 3) Tahap pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah dengan menggunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) dan analisis QSPM (quantitative strategic planning matrix).
9.1 Analisis Faktor Internal dan Eksternal 9.1.1
Faktor Internal Faktor internal yang berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Bogor terdiri dari Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Faktor yang termasuk dalam kekuatan yaitu 1) Lahan pertanian yang masih luas; 2) Adanya kelompok tani sampai ketingkat desa; 3) Terdapatnya komoditas unggulan; dan 4) Adanya program pemberdayaan ekonomi petani, sementara faktor yang termasuk dalam kelemahan yaitu 1) Terbatasnya modal; 2) Rendahnya kualitas SDM petani; 3) Terbatasnya aparatur pemerintah; dan 4) Minimnya sarana dan prasarana pertanian. Hal-hal tersebut merupakan faktor yang disepakati dalam FGD dengan responden di dua kecamatan.
Kekuatan : 1) Luas lahan pertanian yang di miliki petani Kabupaten Bogor dijadikan sebagai wilayah agraris memang tidak berlebihan. Hal ini disebabkan Kabupaten Bogor masih memiliki luas lahan pertanian yang masih berpotensi untuk dikembangkan. Pada tahun 2006, potensi luas lahan pertanian Kabupaten Bogor mencapai 149.748 Ha, meningkat pada tahun 2007 menjadi 180.898 Ha. Peningkatan luas potensi lahan pertanian ini terjadi karena ada program pembukaan lahan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah dan program reboisasi, kemudian pada tahun 2008 luas lahan pertanian mengalami penurunan menjadi 175.320 Ha. Penurunan luas lahan ini terjadi karena adanya alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan daerah
99
pertambangan di Kabupaten Bogor. Lahan pertanian yang masih luas di Kabupaten Bogor, menjadi kekuatan bagi petani untuk dapat keluar dari kemiskinan. Kemiskinan dapat menjadi berkurang jika luas lahan pertanian yang dimiliki oleh petani dapat di optimalkan. Optimalisasi luas lahan pertanian menjadi produktif dan dapat dikelola dengan baik oleh petani sehingga dapat menghasilkan dan meningkatkan pendapatan petani, tentunya perlu upaya dan kerjasama antara petani dengan pihak pemerintah. Kecamatan Pamijahan memiliki luas lahan pertanian sebesar 3.215 Ha, sementara Kecamatan Leuwiliang memiliki luas lahan pertanian sebesar 1.686 Ha. Luas lahan pertanian ini menjadi faktor kekuatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang terjadi di masyarakat kedua kecamatan tersebut. Semakin luas lahan yang dimiliki petani, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang diperoleh petani tersebut.
2) Adanya kelompok tani sampai ketingkat desa Kelompok tani merupakan perkumpulan dari para petani yang memiliki lahan dan tidak memiliki lahan (buruh tani) yang bergabung menjadi satu kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompoknya. Terdapat beberapa jenis kelompok tani yang dikelola oleh masyarakat petani baik yang memiliki lahan pertanian maupun yang tidak memiliki lahan pertanian, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian bahwa kelompok tani ada yang berdasarkan lokasi persawahan itu berada, ada juga kelompok tani yang berdasarkan pada lokasi tempat tinggal petani. Di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang yang menjadi lokasi kajian ini terdapat kedua bentuk kelompok tani tersebut. Berbeda dengan petani zaman dahulu yang melakukan aktivitas pertanian secara sendiri-sendiri, tidak terkelola, sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas ataupun mendapatkan pencerahan/ ilmu dari para penyuluh pertanian, petani zaman sekarang sudah membentuk kelompok tani. Adanya kelompok tani sampai ketingkat desa ini akan lebih memudahkan para petani untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, terjadinya penanaman padi
100
secara bersamaan dan merupakan kekuatan bagi penanggulangan kemiskinan. Petani yang tidak memiliki modal dapat melakukan aktivitas pertanian dengan baik karena bibit, pupuk dan kebutuhan untuk bertaninya mendapatkan bantuan dari pemerintah atau pinjaman dari petani lain dalam kelompok tersebut. Oleh karenanya dalam kajian ini, adanya kelompok tani sampai ketingkat desa merupakan sebuah kekuatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dikalangan petani.
3) Terdapatnya komoditas unggulan Salah
satu
upaya
penanggulangan
kemiskinan
yaitu
dengan
mengembangkan komoditas unggulan yang terdapat pada wilayah tertentu. Berdasarkan pada hasil analisis LQ, komoditas unggulan yang terdapat di Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang terdapat pada sektor pertanian, diantaranya komoditas padi sawah, palawija dan buahbuahan. Komoditas unggulan yang terdapat di Kecamatan Pamijahan berdasarkan hasil analisis LQ yaitu ubi jalar, padi sawah dan buah Jeruk Siam. Sementara komoditas unggulan yang terdapat di Kecamatan Leuwiliang yaitu tanaman padi sawah dan buah manggis. Terdapatnya komoditas unggulan pada dua kecamatan tersebut dapat menjadi basis program pengembangan ekonomi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Upaya ini tentunya memerlukan dukungan dari semua
pihak
baik
pemerintah,
swasta
dan
masyarakat
untuk
konsen
mengembangkan komoditas tersebut. Komoditas unggulan ini merupakan kekuatan bagi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor khususnya pada dua kecamatan yang menjadi lokasi kajian.
4) Adanya program pemberdayaan ekonomi terhadap petani Program pemberdayaan ekonomi terhadap petani di Kabupaten Bogor sudah berjalan sampai ke tingkat desa walaupun belum optimal dan masih perlu dilakukan evaluasi. Program ini dikhususkan dalam rangka membantu masyarakat miskin dan merupakan stimulus kepada petani dalam upaya meningkatkan
101
kesejahteraannya. Berbagai pendekatan harus diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani melalui program pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ekonomi yang diterapkan harus disinergikan dengan taraf dan spesifikasi sosio-kultural masyarakat, karena pada dasarnya ekonomi cenderung mengabaikan variabel sosio-kultural dalam proses analisisnya. Berbagai program telah dijalankan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor yaitu dengan menjalankan Program Gerakan Masyarakat Mandiri (GMM) yang merupakan program pemerintah Kabupaten Bogor dalam penanggulangan kemiskinan dengan memfasilitasi dan memberikan motivasi masyarakat miskin melalui peningkatan kemampuan dan penguatan modal, KUBE yang merupakan program pemerintah dalam upaya meningkatkan usaha ekonomi bersama masyarakat, Program Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang merupakan program khusus pemerintah dengan memberikan bantuan/ subsidi kepada para petani di desa-desa untuk mengembangkan sektor agribisnis, dan
Program Lembaga Usaha Ekonomi
Perdesaan (LUEP) yang merupakan program pemerintah dalam memberikan subsidi dan kredit untuk peningkatan masyarakat petani di desa dalam rangka peningkatan ekonomi. Inilah merupakan program yang mendampingi para petani dalam rangka mencapai kesejahteraannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa program-program tersebut merupakan kekuatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan karena dengan program tersebut kondisi ekonomi para petani miskin dapat terbantu.
Kelemahan: 1. Terbatasnya modal Modal merupakan sesuatu yang amat penting bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan hasil pertanian. Modal memang tidak hanya berupa uang, dapat juga berupa lahan, pendidikan, alat pertanian dan lain sebagainya. Di kalangan petani modal identik dengan uang. Petani di desa untuk mengembangkan usaha pertaniannya sangat tergantung dengan uang, jika tidak memiliki uang maka usaha bertaninya tidak berjalan. Kondisi yang terjadi di
102
perdesaan adalah sedikit sekali petani yang mempunyai modal besar untuk mengembangkan usahanya. Keterbatasan modal menjadikan petani tidak berdaya untuk mengembangkan jati dirinya yang membawa dampak terhambatnya petani kearah perbaikan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang standar. Petani sering kali menjalankan usaha pertaniannya dengan meminjam modal kepada pemerintah dan lembaga ekonomi untuk dapat membeli bibit atau membeli pupuk. Keterbatasan dana bantuan dan masih minimnya tingkat kepercayaan lembaga keuangan kepada petani menyebabkan mereka enggan untuk memberikan pinjaman kepada para petani, apalagi petani tidak memiliki agunan sebagai jaminan. Akhirnya, tidak sedikit diantara mereka berhutang bibit dan pupuk yang kemudian dibayar setelah panen tiba. Kondisi ini yang menyebabkan usaha pertanian di perdesaan tidak kunjung berkembang dan kesejahteraan dikalangan petani sulit dicapai, sehingga keberadaan modal menjadi amat penting bagi petani, sehingga tidak adanya modal dikalangan petani menjadi sesuatu kelemahan yang perlu diatasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan
2. Rendahnya Kualitas SDM Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa petani memiliki kualitas sumberdaya manusia yang rendah. Hal ini berkaitan dengan kondisi perdesaan yang jauh dari akses teknologi dan ilmu pengetahuan. Rendahnya kualitas sumberdaya
manusia
menjadi
salah
satu
bentuk
kelemahan
dalam
penanggulangan kemiskinan. Penyebab rendahnya kualitas sumberdaya manusia dikalangan petani disebabkan tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan dikalangan petani. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan memiliki pengaruh yang besar dalam tatanan kehidupan sosial dikalangan petani perdesaan. Petani yang pendidikan dan keterampilannya rendah akan mengakibatkan keterbelakangan, kebodohan dan tentunya kemiskinan. Faktor peningkatan sumberdaya manusia amat penting dalam penanggulangan kemiskinan. Banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor untuk menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan pendidikan diantaranya yaitu 1) Membangun sarana dan
103
prasarana pendidikan dengan pembangunan gedung sekolah, penyediaan buku, perpustakaan keliling, penyediaan asrama dan penyediaan biaya operasional sekolah; 2) Pemberian beasiswa atau subsidi biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu; dan 3) Meminimalisasi pungutan-pungutan sekolah terutama bagi siswa tidak mampu.
3. Terbatasnya Aparatur Pemerintah Kelemahan yang dimiliki oleh petani di perdesaan salah satunya adalah terbatasnyan aparatur pertanian (pemerintah) di tingkat kecamatan. Zaman dahulu aparatur pemerintah yang menangani para petani di perdesaan disebut sebagai “mantri tani” atau mantri desa. Peran dari manteri tani amat bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk para petani. Mereka memberikan pengetahuan mengenai pertanian, penyuluhan kepada masyarakat, berkecimpung dalam aktivitas pertanian di desa bahkan sebagian besar dari mereka rela tinggal di desa untuk mengabdikan dirinya. Adanya manteri tani ini menjadikan petani cerdas informasi dan memahami akan keterampilan yang perlu di miliki. Berdasarkan data dan hasil wawancara dengan para petani di dua kecamatan, ternyata petani masih membutuhkan banyak penyuluh pertanian di desa. Di Kecamatan Pamijahan terdapat 3 orang aparatur/penyuluh PNS yang menangani 15 desa,
dan di Kecamatan Leuwiliang terdapat 4 orang aparat/
penyuluh PNS yang menangani 11 desa, jika di hitung pembagian tugasnya ratarata 1 orang penyuluh menangani 3-5 desa. Kondisi ini memang tidak ideal, padahal dari program pemerintah mentargetkan 1 desa 1 penyuluh. Keterbatasan dari aparatur pertanian ini menyebabkan tidak semua petani dapat di bina oleh penyuluh atau aparat pemerintah. Hal ini menandakan bahwa kurangnya jumlah penyuluh pertanian/ aparatur pemerintah di desa menjadi kelemahan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor.
4. Minimnya sarana dan prasarana pertanian Sarana dan prasarana pertanian bagi petani merupakan sesuatu yang penting. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, maka hasil panen para petani
104
tidak dapat terjual ke kota-kota besar sehingga pendapatan petani tidak akan meningkat. Perlunya sarana seperti jalan, alat teknologi, pasar dan sebagainya, akan menentukan dan mempengaruhi daya jual hasil tani mereka. Seperti yang di ketahui bersama bahwa sifat dari hasil pertanian adalah cepat rusak, cepat busuk dan jika tidak di tangani dengan cepat maka tidak akan terjual. Oleh karenanya perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian di perdesaan. Di Kecamatan Pamijahan dan Kecamatan Leuwiliang sarana pertanian yang ada berupa traktor, alat penggiling padi, tempat penampungan pupuk masih terbatas. Masih ada petani di pedalaman yang menggunakan kerbau untuk membajak, menggunakan “halu” (alat tumbuk padi) untuk menumbuk padi setelah panen. Kondisi transportasi untuk membawa hasil panen ke pasar dan keluar kota untuk dijual masih belum memadai (banyak jalan yang bolong, sempit, jauh dari pusat kota), sehingga sarana dan prasarana merupakan kelemahan yang terdapat di kalangan petani dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 9.1.2
Faktor Eksternal Berdasarkan hasil wawancara dan FGD dengan responden di dua
kecamatan, maka terdapat beberapa faktor eksternal yang berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di tingkat masyarakat petani di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil dari kuisioner dan wawancara kepada stakeholder faktor eksternal terdiri dari faktor Peluang (Opportunity) dan faktor Ancaman (Treathment.) Faktor peluang terdiri dari 1) Adanya komitmen pemerintah mengenai penanggulangan kemiskinan; 2) Besarnya potensi sumberdaya alam pertanian; 3) Adanya program pemerintah dalam penenggulangan kemiskinan; dan 4) Otonomi daerah, sedangkan yang termasuk dalam faktor ancaman terdiri dari 1) Adanya krisis ekonomi; 2) Adanya alih fungsi lahan; 3) Rendahnya kepercayaan masyarakat petani kepada perbankan; dan 4) Adanya kesalahan persepsi masyarakat petani dalam mengartikan bantuan pemerintah.
105
Peluang: 1. Komitmen pemerintah mengenai penanggulangan kemiskinan Kemajuan suatu daerah terlihat dari seberapa besar komitmen pemerintah dalam melaksanakan apa yang telah dijanjikan pada saat kampanye pemilihan kepala daerah. Janji itu merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dan merupakan bentuk komitmen yang harus dijalankan. Tingkat kemajuan suatu daerah salah satunya ditandai dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada didaerah tersebut. Di Kabupaten Bogor yang menjadi salah satu komitmen kepala daerah adalah mengenai persoalan pemberantasan kemiskinan. Hal yang dijadikan komitmen yaitu melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kemampuan daya beli masyarakat, pemenuhan pelayanan dasar, terutama infrastruktur wilayah untuk percepatan pembangunan pada setiap wilayah, pemberian subsidi modal usaha, dan lain-lain. Adanya komitmen tersebut diatas merupakan peluang untuk penanggulangan kemiskinan di masyarakat. 2. Besarnya potensi sumberdaya alam pertanian Besarnya potensi sumberdaya alam pertanian akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat jika dimanfaatkan dan dikembangkan dengan profesional. Kabupaten Bogor memiliki sumberdaya alam pertanian yang masih luas dan jika dioptimalkan akan menjadi sebuah peluang besar untuk penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data dari Dinas pertanian dan kehutanan Kabupaten Bogor tahun 2006, terdapat beberapa luasan potensi sumberdaya alam pertanian yaitu potensi luas lahan pertanian sebesar 149.748 Ha, potensi luas lahan perkebunan sebesar 29.857 Ha, potensi luas lahan kehutanan sebesar 108.033 Ha dan potensi luasan lahan pertanian lainnya sebesar 29.462 Ha. Sementara di Kecamatan Pamijahan terdapat luas panen dari semua potensi sebesar 16.521 Ha dan di Kecamatan Leuwiliang sebesar 18.543 Ha. Dilihat dari data tersebut, maka peluang untuk melakukan penanggulangan kemiskinan melalui sektor pertanian sangat mungkin untuk dilakukan. Dalam kajian ini, potensi sumberdaya alam menjadi peluang untuk memberantas kemiskinan di Kabupaten Bogor.
106
3. Adanya program penanggulangan kemiskinan Penanggulangan kemiskinan di perdesaan perlu terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang diperlukan suatu program yang tepat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa program untuk penanggulangan kemiskinan di dua kecamatan ini yang pernah dan sedang berjalan yaitu program Raskin, GMM, LUEP, KUBE, bahkan ada program langsung dari departemen pertanian yang disebut SMD (sarjana membangun desa) dan LM3 yang salah satunya bertujuan untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi petani dimasing-masing desa, hanya saja perlu evaluasi dan peningkatan dari kualitas program tersebut karena ini merupakan peluang bagi masyarakat petani untuk keluar dari lingkaran kemiskinan Beberapa program kemiskinan yang sudah berjalan di Kabupaten Bogor belum memenuhi sasaran dan target yang diharapkan. Menurut Bappeda Kabupaten Bogor (2007), terdapat beberapa kelemahan terhadap program penanggulangan kemiskinan diantaranya : 1) Kebijakan program penanggulangan kemiskinan masih bersifat sentralistik dan top down dan tidak dikaji berdasarkan kebutuhan lokasi tertentu; 2) Koordinasi antar dinas sektoral masih rendah dalam merencanakan, melaksanakan, memelihara program pembangunan; 3) Monitoring dan evaluasi program di lapangan masih kurang, sehingga sering kali terjadi tumpang tindih program; dan 4) Saluran penanganan dan pengaturan masalah masih belum berjalan sebagaimana mestinya. 4. Otonomi Daerah Terjadinya otonomi daerah di Kabupaten Bogor merupakan sebuah peluang bagi pemerintah
daerah
untuk
memanfaatkan,
mengelola dan
mengembangkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki. Hal ini menjadi sebuah peluang bagi daerah untuk melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan pada era otonomi daerah ini diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Otonomi daerah, akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menentukan nasibnya sendiri, artinya
107
pemerintah
daerah
pembangunan
bisa
pertanian,
mengukur
target-target
penciptaan
lapangan
pembangunan kerja,
untuk
termasuk mencapai
kesejahteraan. Oleh karenanya diharapkan dengan adanya otonomi daerah di Kabupaten Bogor merupakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang selama ini belum optimal dengan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Ancaman : 1. Adanya krisis ekonomi Indonesia merupakan negara berkembang yang rentan dengan krisis ekonomi. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 membuat masyarakat miskin menjadi bertambah. Krisis ekonomi menyebabkan kondisi perekonomian Indonesia carut-marut, tidak terkendali, terjadi inflasi yang menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok meningkat dan daya beli masyarakat menurun. Krisis ini berdampak pada semua sektor kehidupan masyarakat yang implikasinya sampai kepada masyarakat yang tinggal di perdesaan termasuk masyarakat petani. Adanya krisis ekonomi di Indonesia dipastikan kondisi para petani kesulitan untuk bercocok tanam, karena tidak mampu membeli pupuk, tidak terbelinya bibit sehingga lahan dan sawah mereka menjadi lahan kosong yang terlihat tanpa tuan dan tidak termanfaatkan. Krisis ekonomi menjadi ancaman yang suatu saat dapat menimpa bangsa ini, termasuk di Kabupaten Bogor. 2. Adanya alih fungsi lahan Terjadinya alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai peruntukannya akan mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Pengalihan lahan pertanian menjadi industri atau menjadi lahan pemukiman menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat petani Kabupaten Bogor. Alih fungsi lahan dapat menimbulkan berbagai kerugian jika dilakukan secara besar-besaran yang dapat berpotensi menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, erosi, polusi dan lain-lain. Bagi para petani terjadinya alih fungsi lahan akan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian yang dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan
108
petani. Di Kabupaten Bogor, memang terlihat lahan pertanian masih cukup luas untuk para petani, namun jika terjadi alih fungsi dapat menjadi bencana pangan. Seperti terlihat di Wilayah Bogor Timur, yang hampir semua lahan berubah menjadi pemukiman dan pabrik industri, sehingga untuk kebutuhan pangan perlu mendatangkan dari wilayah lain khususnya didatangkan dari Wilayah Bogor Barat. Alih fungsi lahan menjadi ancaman bagi petani, semakin besar terjadinya alih fungsi lahan, kemiskinan dikalangan petani semakin besar. 3. Rendahnya kepercayaan masyarakat petani kepada perbankkan Citra pertanian belum mendapatkan posisi yang baik disebagian kalangan masyarakat, khususnya di kalangan perbankkan. Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha pertanian, para petani membutuhkan modal untuk memperbesar skala usaha pertanian. Namun, seringkali kesulitan dalam memenuhi kebutuhan modal. Seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang, petani disana sulit mendapat pinjaman dari bank, hal ini disebabkan oleh rendahnya kepercayaan perbankkan kepada petani dan tidak adanya agunan dari petani untuk meminjam uang untuk modal bertani kepada pihak bank, sehingga bank sulit memberikan pinjaman. Akhirnya banyak para petani meminjam uang ke bank keliling untuk membeli pupuk dan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini menjadi ancaman bagi petani, karena dapat menyebabkan terjerembabnya mereka ke jurang kemiskinan yang lebih dalam. Rendahnya kepercayaan perbankkan kepada petani menjadi ancaman bagi kemajuan petani di perdesaan. 4. Adanya kesalahan persepsi dari para petani dalam mengartikan bantuan pemerintah Dalam rangka memudahkan petani untuk bercocok tanam, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan melakukan beberapa program untuk memenuhi kebutuhan petani dalam rangka bercocok tanam. Namun terkadang para petani mensalah artikan bantuan program yang diberikan pemerintah tersebut. Studi kasus seperti yang terjadi di Kecamatan Pamijahan, ada
109
program PUAP yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada para petani berupa dana
bantuan subsidi untuk keperluan pupuk petani. Namun pada
kenyataannya dana tersebut diperuntukan untuk hal-hal yang lain, seperti pinjaman untuk mengembangkan warung makanan cemilan. Selain itu juga banyak para petani tidak mengembalikan uang itu dengan alasan bahwa dana tersebut dari pemerintah dan sifatnya gratis. Ini sebagai contoh kesalahan persepsi yang terjadi, sehingga akan menjadi ancaman bagi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor yang dapat menyebabkan tingkat keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sulit dilakukan. 9.1.3
Evaluasi Faktor Internal (IFE) Evaluasi faktor internal atau Internal Factor Evaluation (IFE) merupakan
hasil dari identifikasi faktor – faktor strategi internal berupa kekuatan dan kelemahan yang berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat petani di Kabupaten Bogor. Hasil evaluasi faktor internal berdasarkan jawaban dari responden dan diperoleh nilai dan bobot serta rating di masing-masing faktor kekuatan dan kelemahan. Matriks evaluasi faktor internal secara lengkap disajikan pada tabel 45 Tabel. 45 Matriks IFE dari Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bogor. NO 1 2 3 4
1 2 3 4
VARIABEL KEKUATAN Lahan pertanian yang masih luas Adanya Kelompok tani sampai ke desa Terdapatnya Komoditas Unggulan Adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat petani KELEMAHAN Terbatasnya modal Rendahnya kualitas SDM petani Terbatasnya aparatur pemerintah Minimnya sarana dan prasarana pertanian JUMLAH
BOBOT
RATING
SKOR
0,136 0,141 0,150
4 4 4
0,543 0,564 0,600
0,125
4
0,500
0,118 0,091 0,125 0,114
2 2 2 3
0,236 0,182 0,250 0,343
1,000
3,218
Berdasarkan pada Tabel 45 terlihat bahwa kekuatan yang mempunyai pengaruh atau tingkat kepentingan yang relatif tinggi dalam penanggulangan
110
kemiskinan di Kabupaten Bogor adalah 1) Terdapatnya komoditas unggulan, dan 2) Adanya kelompok tani sampai ketingkat desa. Sementara faktor kelemahan yang relatif mempengaruhi yaitu 1) Minimnya sarana dan prasarana pertanian, 2) Terbatasnya modal dan, 2) Rendahnya kualitas SDM petani. Hasil peringkat dari evaluasi faktor internal menunjukkan
bahwa
keseluruhan faktor kekuatan mendapatkan penilaian peringkat tertinggi dengan nilai peringkat rata-rata 4, artinya bahwa lahan pertanian yang masih luas, adanya kelompok tani sampai ketingkat desa, terdapatnya komoditas unggulan dan adanya program pemberdayaan ekonomi pemerintah pengaruhnya sangat kuat dalam penanggulangan kemiskinan
di Kabupaten Bogor. Penilaian peringkat
pada faktor internal yang menjadi kelemahan adalah minimnya sarana dan prasarana pertanian dengan skor 3, terbatasnya modal, rendahnya kualitas SDM petani dan terbatasnya aparatur pemerintah dengan mendapatkan nilai peringkat 2. Hal ini artinya bahwa ketiga hal tersebut merupakan faktor yang lemah (tingkat pengaruh sedang) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Skor tertimbang yang dihasilkan dari matrik ini adalah sebesar 3.218 yang menunjukkan bahwa secara internal respon yang tinggi terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor dan membutuhkan strategi penanggulangan kemiskinan yang baik. 9.1.4
Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) Evaluasi faktor eksternal atau Eksternal Factor Evaluation (EFE)
merupakan hasil dari identifikasi faktor – faktor strategi eksternal berupa peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Hasil evaluasi faktor eksternal berdasarkan jawaban dari responden dan diperoleh nilai dan bobot serta rating di masing-masing faktor peluang dan ancaman. Dari hasil analisis EFE terlihat bahwa faktor peluang yang mempunyai pengaruh atau tingkat kepentingan yang relatif tinggi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor adalah 1) Adanya komitmen pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan, 2) Besarnya Potensi Sumberdaya Alam pertanian, dan 3) Otonomi daerah. Sementara faktor ancaman yang memiliki kepentingan relatif tinggi adalah 1) Adanya alih fungsi lahan.
111
Secara umum dapat terlihat pada matriks evaluasi faktor eksternal seperti terlihat pada Tabel 46. Tabel. 46 Matriks EFE dari Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bogor. NO 1 2 3 4 1 2 3 4
VARIABEL PELUANG Adanya komitmen pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan Besarnya potensi sumberdaya alam pertanian Adanya program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan Otonomi daerah ANCAMAN Adanya Krisis ekonomi Adanya Alih fungsi lahan Rendahnya kepercayaan kepada perbankan Adanya Kesalahan Persepsi dalam mengartikan bantuan pemerintah JUMLAH
BOBOT
RATING
SKOR
0,130
4
0,521
0,109
3
0,327
0,113
3
0,338
0,123
4
0,493
0,107 0,146
2 3
0,214 0,439
0,129
2
0,257
0,143
2
0,286
1,000
2,875
Hasil peringkat dari evaluasi faktor eksternal diatas menunjukkan bahwa faktor peluang yaitu Komitmen pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, besarnya potensi sumberdaya alam dan otonomi daerah mendapat peringkat dengan nilai rata-rata 4. Hal ini menunjukkan bahwa faktor peluang tersebut pengaruhnya sangat kuat terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Penilaian peringkat pada faktor eksternal yang menjadi ancaman adalah adanya alih fungsi lahan yang mendapatkan nilai peringkat 3. Hal ini menunjukkan bahwa adanya alih fungsi lahan merupakan faktor ancaman yang kuat pengaruhnya dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Skor tertimbang yang dihasilkan dari matrik ini adalah sebesar 2.875 yang menunjukkan bahwa secara eksternal faktor peluang dan ancaman dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor direspon dengan sedang, sebagaimana dalam Gambar 9.
112
TOTAL FAKTOR STRATEGI INTERNAL KUAT 4,0
3,0
RATA-RATA 2,0
LEMAH 1,0
TINGGI I
II
III
3,0 TOTAL SKOR FAKTOR MENENGAH STRATEGI EKSTERNAL
IV
V
VI
VIII
IX
2,0
RENDAH
VII
1,0 Gambar. 9 Analisis Internal- Eksternal dari Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bogor
9.2 Perumusan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tahap selanjutnya dalam perumusan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor adalah dengan memindahkan matrik IFE dan EFE ke matrik SWOT. Tujuan matrik ini adalah untuk memperoleh alternatif strategi penanggulang kemiskinan di Kabupaten Bogor. Dari hasil analisis SWOT yang dilakukan di dapat sembilan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor yang terdiri dari dua startegi S-O, empat Strategi S-T, dan tiga Strategi WO, sebagai berikut : 1. Strategi S-O Strategi S-O (strategi agresif) merupakan strategi yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh dua strategi S-O yaitu Pertama, Meningkatkan kualitas pendampingan kepada kelompok tani. Alternatif strategi ini menggunakan kekuatan adanya kelompok tani sampai ketingkat desa, sehingga dengan kekuatan ini akan dapat memanfaatkan peluang akan adanya komitmen pemerintah daerah
113
dalam penanggulangan kemiskinan dan mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Kedua, pengembangan potensi lahan pertanian dan usaha ekonomi petani. Alternative strategi ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan berupa luasan lahan pertanian yang masih cukup besar, adanya komoditas unggulan dan adanya program pemberdayaan ekononomi dari pemerintah daerah. Alternative strategi ini dapat memanfaatkan peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor berupa potensi sumberdaya alam pertanian yang masih luas dan otonomi daerah yang terjadi di Kabupaten Bogor yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk bebas dari kemiskinan. 2. Strategi S - T Strategi S-T (strategi diversifikasi) dimaksudkan dengan kekuatan yang dimiliki untuk dapat mengatasi ancaman. Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh empat strategi S-T. yaitu : Pertama, Mengembangkan komoditas unggulan pertanian yang dimiliki oleh petani. Hal ini dilakukan karena petani di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang memiliki berbagai komoditas unggulan pertanian terutama tanaman ubi jalar, padi sawah, jeruk siam dan manggis. Kekuatan lain yang dimiliki juga yaitu adanya program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Alternative strategi ini dilakukan untuk menghadapi ancaman terjadinya pengangguran akibat kurangnya lapangan pekerjaan jika terjadi krisis ekonomi. Alternative strategi Kedua yaitu Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha terutama perbankan. Alternative strategi ini dilakukan untuk menghadapi ancaman jika terjadi krisis ekonomi dan juga untuk membuktikan kepada perbakan bahwa petani dapat bermitra dengan dunia usaha dari swasta sehingga dapat meminimalisir rendahnya kepercayaan perbankan kepada petani. Alternative strategi ketiga yaitu mensosialisasikan program pemerintah secara intensif kepada petani. Alternative strategi ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan persepsi terhadap bantuan yang diberikan pemerintah kepada petani, agar bantuan tersebut tepat guna dan tepat sasaran. Keempat membuat kebijakan sistem tata ruang yang berpihak kepada petani. Alternative strategi ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman atau daerah industri, sehingga lahan
114
pertanian yang dimiliki oleh petani terlindungi oleh aturan dan hokum yang dibuat oleh pemerintah. 3. Strategi W-O Strategi W-O (strategi orientasi putar balik) diperoleh dari memanfaatkan peluang yang dimiliki dalam upaya untuk dapat mengatasi kelemahan yang ada. Dari hasil analisis SWOT diperoleh tiga alternative strategi, diantaranya adalah membuat kebijakan anggaran pemerintah yang berpihak kepada petani, peningkatan kualitas SDM petani dan peningkatan sarana dan prasarana pertanian. Dengan peluang yang ada akan dapat mengatasi masalah permodalan usaha petani, meningkatkan kualitas SDM petani, penambahan aparatur pertanian serta dapat meningkatkan sarana dan prasarana pertanian untuk mendukung terciptanya kesejahteraan bagi petani. Dari berbagai strategi alternatif yang didapat, terdapat 9 rumusan strategi penanggulangan kemiskinan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor. kesembilan strategi tersebut merupakan hasil dari analisis SWOT yang di dahului oleh analisis IFE dan EFE. Secara umum strategi alternatif tersebut dapat dilihat pada Tabel 47. Dari tabel 47 dapat dilihat bahwa terdapat 9 strategi alternatif untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Strategi S-O memiliki 2 strategi, strategi S-T memiliki 4 strategi dan strategi W-O memiliki 3 strategi. Sembilan strategi yang dihasilkan dari hasil analisis SWOT ini merupakan strategi alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah berdasarkan prioritas dan dapat dijalankan secara bersamaan. Startegi yang telah dihasilkan dari analisis SWOT terhadap responden di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang ini akan diusulkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk dijadikan sebagai program penanggulangan kemiskinan yang dapat di uji cobakan kepada masyarakat dan dimasukkan kedalam program resmi pemerintah daerah.
115
Tabel. 47 Matrik SWOT Perumusan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bogor Faktor Internal
Faktor Eksternal Peluang (Opportunities) O1 : Adanya Komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan O2 : Besarnya potensi Sumberdaya alam pertanian O3 : Adanya Program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan O4 : Otonomi daerah Ancaman (Threats) T1 : Adanya krisis ekonomi T2 : Adanya alih fungsi lahan T3 : Rendahnya kepercayaan kepada perbankkan T4 : Adanya kesalahan persepsi dalam memaknai bantuan pemerintah.
Kekuatan (Strengths) S1 : Lahan Pertanian yang masih cukup luas S2 : Adanya Kelompok tani sampai ke desa S3 : Terdapatnya Komoditas ungggulan S4 : Adanya program pemberdayaan ekonomi
Kelemahan (Weaknesses) W1 : Terbatasnya Modal W2 : Rendahnya kualitas SDM petani W3 : Terbatasnya aparatur pemerintah W4 : Minimnya sarana dan prasarana pertanian.
(S – O) 1. Peningkatkan kualitas pendampingan kepada kelompok tani (S1,S2,O1,O3) 2. Pengembangan potensi lahan pertanian dan usaha ekonomi petani (S3,S4,O2,O4)
(W – O) 1. Membuat kebijakan sistem anggaran pemerintah yang berpihak kepada petani (W1,O1) 2. Peningkatan kualitas SDM petani (W2,O3,O4) 3. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian (W3,W4, O2)
(S – T) 1. Pengembangan komoditas unggulan (S3,S4,T1) 2. Peningkatan kemitraan dengan dunia usaha (S3,S4,T1,T3) 3. Sosialisasi program pemerintah secara intensif (S4,T4) 4. Membuat kebijakan sistem tata ruang yang berpihak kepada petani (T2)
(W – T) -
9.3 Penentuan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Analisis SWOT telah menghasilkan sembilan rumusan strategi yang harus ditentukan strategi mana yang menjadi strategi prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Penetuan strategi penanggulangan kemiskinan merupakan tahap selanjutnya dari perumusan strategi dengan menggunakan analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Analisis ini ditujukan untuk menentukan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor. Analsisis QSPM dilakukan dengan cara memberikan nilai kemenarikan relatif (attractive score = AS) pada masing-masing faktor internal maupun eksternal. Setelah dilakukan perhitungan nilai TAS sebagaimana terdapat pada lampiran, maka diperoleh hasil QSPM sebagaimana disajikan dalam Tabel 48.
116
Tabel. 48 Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bogor. No
Strategi
Skor
Ranking
1
Peningkatan kualitas pendampingan kepada kelompok tani
7,211
7
2
Pengembangan potensi lahan pertanian dan usaha ekonomi petani
7,398
6
3
Pengembangan komoditas unggulan
7,654
2
4
Peningkatan kemitraan dengan dunia usaha
6,884
9
5
Sosialisasi program pemerintah secara intensif
7,479
5
6
Membuat kebijakan sistem tataruang yang berpihak kepada petani
7,039
8
7
Membuat kebijakan sistem anggaran pemerintah yang berpihak kepada petani
7,582
4
8
Peningkatan kualitas SDM petani
7,739
1
9
Peningkatan sarana dan prasarana pertanian
7,632
3
Dari Tabel 48 diperoleh prioritas kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas SDM petani. 2. Pengembangan komoditas unggulan. 3. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian. 4. Membuat kebijakan sistem anggaran pemerintah yang berpihak kepada petani. 5. Sosialisasi program pemerintah secara intensif. 6. Pengembangan potensi lahan pertanian dan usaha ekonomi petani. 7. Peningkatan kualitas pendampingan kepada kelompok tani. 8. Membuat kebijakan sistem tataruang yang berpihak kepada petani. 9. Peningkatan kemitraan dengan dunia usaha. Dari hasil analisis QSPM diatas, strategi peningkatan kualitas SDM petani, memiliki nilai kemenarikan (attractive score) yang tertinggi, yaitu 7.739. Keseluruhan strategi yang dihasilkan dari analisis QSPM diatas dapat diimplementasikan secara tidak berurutan maupun pada waktu yang berbeda karena semua strategi tersebut mempunyai kepentingan yang sama yaitu dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor.
117
Strategi-strategi tersebut merupakan strategi alternatif yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka melengkapi strategi penanggulangan kemiskinan di kalangan petani yang sudah ada. Strategi tersebut merupakan
saran
yang
dapat
di
aplikasikan
dalam
bentuk
program
penanggulangan kemiskinan dikalangan petani di Kabupaten Bogor. 9.4 Perancangan Program Penanggulangan Kemiskinan Perancangan program penanggulangan kemiskinan merupakan bentuk implementasi dari strategi yang diperoleh dari hasil analisis internal-eksternal dan analisis QSPM. Berdasarkan pada analisis internal – eksternal, maka strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor masuk pada divisi tumbuh dan bina atau divisi IV, dengan menerapkan strategi intensif dan integratif pada program-programnya.
Secara
umum
perancangan
strategi
dan
program
penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 49. Strategi dan Program 1. Peningkatan kualitas SDM petani di wilayah Kabupaten Bogor khususnya di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang. Program : a. Peningkatan program penyuluhan kepada petani dan kelompok tani di perdesaan. Program ini dengan memberikan penyuluhan kepada para petani dan kelompok tani secara berkala sesuai dengan kebutuhan para petani yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan para petani akan informasi yang baik dan terkini mengenai tatacara bertani yang benar, seperti kebijakan pertanian yang dikeluarkan oleh departemen pertanian dan pemerintah daerah, hasil penelitian, cara pemupukan yang benar, jenis pupuk yang tepat, macam-macam penyakit tanaman, cara penanggulangan penyakit, dan lain-lain. b. Mengadakan pelatihan bercocok tanam dan mengelola lahan pertanian dengan menggunakan alat teknologi. Program ini dilaksanakan dengan mengundang pakar, trainer, penyuluh pertanian guna meningkatkan keterampilan para petani dalam mengelola tanaman dan lahan pertanian
118
secara modern. Program ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan petani. Di kecamatan pamijahan dan leuwiliang yang perlu di lakukan adalah pelatihan menggarap lahan, menanam padi sawah, manggis dan beternak ikan. Sehingga perlu mendatangkan pakar-pakar yang berkaitan dengan tanaman padi sawah, manggis dan ikan. c. Reward studi petani berprestasi. Program ini dilakukan dengan membangun
budaya
kompetisi
dikalangan
petani.
Yaitu
dengan
memberikan rangsangan dan penghargaan kepada petani yang berprestasi (teladan) dengan menyeleksi secara ketat dengan criteria tertentu dan memberikan pendidikan gratis kepada mereka untuk dilatih di kampus terkemuka atau studi banding keluar negeri. d. Pemberian beastudi dan penyediaan buku-buku praktis untuk anak petani sebagai generasi penerus yang lebih berkualitas. Program ini berupa dana subsidi (besiswa) dan buku untuk mendukung pendidikan anak petani sehingga mereka bisa sekolah dan mengenyam pendidikan lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ini dilakukan secara selektif hanya kepada petani yang berprestasi 2. Pengembangan komoditas unggulan a. Fokus mengembangkan tanaman ubi jalar, padi sawah, jeruk siam dan manggis. Dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami ubi jalar, padi sawah, jeruk siam dan manggis di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang. Para petani harus fokus melakukan proses produksi yang benar dengan dukungan pemerintah sampai kepada menyiapkan pasar untuk menjual hasil panen. b. Melakukan penanaman, pemupukan dan pemanenan secara serempak untuk memudahkan pengelolaan, memudahkan menangani penyakit dan meningkatkan produksi c. Membuat pasar yang dapat dijangkau oleh para petani untuk dapat menjual hasil panennya.
119
d. Memberikan dana stimulan kepada petani ubi jalar, padi sawah, jeruk siam dan manggis dalam memperluas usaha pertaniannya dan memperbesar produksi. 3. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian. a. Menyediakan alat-alat pertanian modern sampai ketingkat kelompok tani di perdesaan seperti traktor, PH meter, dan lain-lain untuk mendukung usaha pertanian. b. Membuat infrastruktur jalan untuk mengangkut hasil pertanian yang akan di pasarkan. c. Menambah jumlah penyuluh pertanian yang selama ini dirasakan kurang oleh para petani dan kelompok tani yang ada di pamijahan dan leuwiliang. Harus mencapai perbandingan “satu desa satu penyuluh” sesuai program dari departemen pertanian d. Membangun pasar pertanian yang khusus menjual hasil pertanian dan menyediakan kebutuhan petani (pupuk, alat-alat pertanian, dll) 4. Membuat kebijakan sistem anggaran pemerintah yang berpihak kepada petani. a. Membuat perda atau keputusan kepala daerah mengenai seberapa besar idealnya
alokasi
anggaran
APBD
untuk
sektor
pertanian
yang
menguntungkan dan berpihak kepada petani untuk mendukung kemajuan sektor pertanian b. Memberikan subsidi modal atau dana stimulan kepada para petani yang ingin mengembangkan usaha pertaniannya terutama pada petani padi sawah, manggis dan ikan. 5. Sosialisasi program pemerintah secara intensif a. Bekerjasama dengan pemerintah desa, media massa baik cetak (koran, majalah pertanian) maupun elektronik (RRI) untuk mensosialisasikan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. b. Memasang alat sosialisasi seperti spanduk, stiker, leaflet, dll untuk mensosialisasikan program kepada masyarakat sampai ketingkat desa. c. Optimalisasi pertemuan berkala dengan para petani dan kelompok tani di masing-masing wilayah BP3K dengan cara mengadakan kunjungan ke
120
wilayah perdesaan yang bertujuan untuk mensosialisasikan program penanggulangan klemiskinan yang akan dan sedang dilakukan oleh pemerintah kepada para petani di perdesaan. 6. Pengembangan potensi lahan pertanian dan usaha ekonomi petani. a. Membuka lahan kritis sebagai upaya untuk mengembangkan lahan pertanian produktif. b. Mengaktifkan kembali lembaga ekonomi simpan pinjam atau kredit semisal KUK dan mendirikan lembaga keuangan pertanian untuk mendukung permodalan para petani dalam meningkatkan produksi sehingga petani dapat meminjam modal dilembaga tersebut. c. Membangun dan mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produksi pertanian para petani yang ada di Kabupaten Bogor. 7. Peningkatan kualitas pendampingan kepada kelompok tani a. Mengadakan pelatihan berkala kepada para penyuluh pertanian untuk dapat meningkatkan kualitas dan pengetahuan para penyuluh b. Menetapkan waktu secara berkala untuk mengatur pertemuan antara kelompok tani dengan para penyuluh pertanian agar dapat meningkatkan kualitas pendampingan dan semangat para petani. 8. Membuat kebijakan sistem tataruang yang berpihak kepada petani a. Menyempurnakan perda yang sesuai dan bertujuan untuk melindungi lahan pertanian yang ada dan kemajuan petani, atau berupa keputusan kepala daerah yang mendukung usaha pertanian para petani b. Memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang melanggar tataruang di Kabupaten Bogor terutama mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman atau industri. 9. Peningkatan kemitraan dengan dunia usaha a. Memberikan himbauan kepada para pengusaha untuk memberikan investasi pada usaha pertanian yang sedang berkembang di Kabupaten Bogor terutama pada komoditas unggulan yaitu padi sawah, manggis dan ikan.
121
b. Membentuk forum komunikasi antara para petani/ kelompok tani dengan para pengusaha yang bertujuan untuk mempererat hubungan dalam upaya membangun
komitmen
bersama
dan
penyatuan
persepsi
untuk
penanggulangan kemiskinan ditingkat petani. Strategi dan program yang dibuat ini merupakan alternatif program yang dapat dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kalangan petani yang terdapat di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang. Program ini merupakan bentuk masukan dan penyempurnaan dari program yang sudah ada yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor seperti PUAP, GMM, LUEP, PNPM, Raskin, BLT, KUBE dan JPS. Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor selama ini dilakukan oleh berbagai dinas yang ada di Kabupaten Bogor.
Pelaksanaan
program terlihat tumpang tindih dan terkesan asal jalan. Oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor harus fokus dijalankan oleh tim khusus yang terkoordinasi antara BAPPEDA, BPMKS dan BPMPD.
122 Tabel. 49 Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bogor. Strategi
1
Program
Pelaksana
Usulan Pembiayaan
BAPPEDA
APBD
a. Peningkatan program penyuluhan kepada petani dan kelompok tani di perdesaan. b. Mengadakan pelatihan bercocok tanam dan mengelola lahan pertanian dengan menggunakan alat teknologi. c. Reward studi petani berprestasi. d. Pemberian beastudi dan penyediaan buku-buku praktis untuk anak petani sebagai generasi penerus yang lebih berkualitas.
2
a. Fokus mengembangkan tanaman padi sawa, manggis dan perikanan b. Melakukan penanaman, pemupukan dan pemanenan secara serempak untuk memudahkan pengelolaan, memudahkan menangani penyakit dan meningkatkan produksi c. Membuat pasar yang dapat dijangkau oleh para petani untuk dapat menjual hasil panennya. d. Memberikan dana stimulan kepada petani sawah, manggis dan ikan untuk memperluas usaha pertaniannya dan memperbesar produksi.
3
a. Menyediakan alat-alat pertanian modern sampai ketingkat kelompok tani di perdesaan. b. Membuat infrastruktur jalan. c. Menambah jumlah penyuluh pertanian. d. Membangun pasar pertanian
4
a. Membuat perda atau keputusan kepala daerah. b. Memberikan subsidi modal atau dana stimulan kepada para petani
5
a. Bekerjasama dengan pemerintah desa, media massa baik cetak (koran, majalah pertanian) maupun elektronik (RRI) untuk mensosialisasikan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. b. Memasang alat sosialisasi seperti spanduk, stiker, leaflet, dll untuk mensosialisasikan program kepada masyarakat sampai ketingkat desa. c. Optimalisasi pertemuan berkala dengan para petani dan kelompok tani.
6
a. Mengaktifkan kembali lembaga ekonomi simpan pinjam atau kredit semisal KUK dan mendirikan lembaga keuangan pertanian. b. Membangun dan mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian.
7
a. Mengadakan pelatihan berkala kepada para penyuluh pertanian b. Menetapkan waktu secara berkala untuk mengatur pertemuan antara kelompok tani dengan para penyuluh pertanian agar dapat meningkatkan kualitas pendampingan dan semangat para petani.
8
a. Menyempurnakan perda yang sesuai dan bertujuan untuk melindungi lahan pertanian yang ada dan kemajuan petani, atau berupa keputusan kepala daerah yang mendukung usaha pertanian para petani b. Memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang melanggar tataruang di Kabupaten Bogor terutama mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman atau industri.
9
a. Memberikan himbauan kepada para pengusaha untuk memberikan investasi pada usaha pertanian. b. Membentuk forum komunikasi antara para petani / kelompok tani dengan para pengusaha
BPMPD BPMKS
APBN
