PENGADILAN HAM A. INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL (IMT) Æ NUREMBERG B. INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL FOR THE FAR EAST (IMTFE Æ TOKYO C. INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE PROSECUTION OF PERSONS RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW COMMITTED IN THE TERRITORY OF THE FORMER YUGOSLAVIA SINCE 1991 Æ ICTY D. INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA Æ ICTR
INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL NUREMBERG • Dibentuk pasca PD II oleh persetujuan AS, Perancis, UK, Uni Soviet (8 Agustus 1945). • Kewenangan mengadili dan menghukum: – Kejahatan terhadap perdamaian (crimes against peace). – Kejahatan perang (war crimes). – Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity)
• Tribunal berwenang memeriksa terdakwa secara in absentia. • Bertempat di Berlin, namun pengadilan pertama dilaksanakan di Nuremberg. • Tidak ada upaya hukum banding atau review. • Putusan dilaksanakan oleh Control Council for German, yang dapat mengurangi hukuman. • Hukum acara dibuat sendiri oleh IMT. • Hak terdakwa: mendapat peradilan yang adil dan cepat, didampingi penasihat hukum, diberitahu dakwaan secara jelas, menanyai sanksi, mendapat penerjemah.
PUTUSAN NUREMBERG 14 Nop. 45 – 1 Okt. 46 12 Orang Dijatuhi hukuman mati. 3 orang dihukum seumur hidup. 4 orang dihukum penjara 10 – 20 tahun. 3 diputus bebas. Semua organisasi di bawah Partai Sosialis Nasional (NAZI) dinyatakan sebagai penjahat: SS, SA, Korps Pimpinan. • Sejumlah besar pelaku lain diadili di kota lain di eropa. • • • • •
PRINSIP NUREMBERG – ILC PBB • Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu kejahatan internasional bertanggungjawab atas perbuatannya dan harus dihukum. • Fakta bahwa hukum nasional tidak mengancam dengan pidana atas perbuatan yang merupakan suatu kejahatan menurut hukum internasional tidaklah membebaskan orang yang melakukan perbuatan itu dari tanggungjawab menurut hukum internasional. • Fakta bahwa orang tersebut melakukan perbuatan bertindak sebagai kepala negara atau pejabat pemerintah yang bertanggungjawab, tidak membebaskan dia dari tanggungjawab menurut hukum internasional.
PRINSIP NUREMBERG – ILC PBB • Fakta bahwa orang tersebut melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah dari pemerintahnya atau atasannya tidaklah membebaskan dia dari tanggungjawab menurut hukum internasional, asal ada pilihan moral (moral choice) yang bebas dimungkinkan olehnya. • Setiap orang yang didakwa melakukan kejahatan menurut hukum internasional mempunyai hak untuk mendapatkan peradilan yang adil berdasarkan fakta dan hukum
PRINSIP NUREMBERG – ILC PBB • Kejahatan‐kejahatan yang dapat dihukum menurut hukum internasional: – Kejahatan terhadap perdamaian (jus ad bellum) • Merencanakan, menyiapkan, memulai atau menggerakkan perang yang bersifat agresi yang melanggar treaty, agreements, atau jaminan internasional. • Turut serta dalam menyusun rencana umum atau berkonspirasi untuk melaksanakan perbuatan di atas.
– Kejahatan perang. – Kejahatan terhadap kemanusiaan.
PRINSIP NUREMBERG – ILC PBB • Keterlibatan (complicity) dalam pelaksanaan suatu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah suatu kejahatan menurut hukum internasional.
INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL FOR THE FAR EAST (IMTFE) ‐ TOKYO • Dibentuk oleh Supreme Commander of Allied Forces Æ Jenderal Douglas MacArthur dengan persetujuan negara sekutu. • Dasar: Charter of the International Military Tribunal for the Far East, 19 January 1946. • Yurisdiksi: Kejahatan terhadap Perdamaian, Kejahatan Perang Konvensional, Kejahatan terhadap Kemanusiaan. • Dibentuk pula Military Commission yang mengadili 5000 militer Jepang dengan dakwaan melakukan “Conventional war crimes”.
INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL FOR THE FAR EAST (IMTFE) ‐ TOKYO • Terdakwa tidak mempunyai hak banding. • Hak peninjauan kembali hanya untuk masalah hukuman, ditujukan kepada Supreme Commander of the Allied Forces. • Putusan IMTFE – Tokyo: – 7 pidana mati; – 16 pidana seumur hidup. – 2 pidana penjara ringan.
• 900 orang dipidana mati oleh Military Commision.
INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (ICTY) • Dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 827 Tahun 1993 berdasarkan Chapter VII Piagam PBB. Æ Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia Since 1991. • Yurisdiksi, mengadili dan menghukum Kejahatan Perang (geneva convention 1949), Kejahatan Genosida, dan Kejahatan Kemanusiaan. Tempat Sidang di Hague, Belanda. • Korban di Yugoslavia sekitar 800.000 orang tewas.
ASAS‐ASAS ICTY • Yurisdiksi Individu; • Tanggungjawab Pribadi; • Yurisdiksi waktu dan Tempat (Sejak 1 Januari 1991 di wilayah hukum bekas Yugoslavia). • Superioritas ICTY terhadap Pengadilan Nasional; • Non‐bis‐in‐idem; • Upaya hukum banding, peninjauan kembali, grasi. • Tidak mengenal hukuman mati.
Permasalahan • Sistem hukum yang digunakan dan latar belakang hakim; • Banyaknya terdakwa dan saksi yang harus dihadirkan. • Banyaknya terdakwa yang belum tertangkap. • Bahasa yang dipergunakan.
Superioritas ICTY • ICTY dapat mengambil alih perkara yang diperiksa pengadilan nasional jika: – ICTY berpendapat bahwa kejahatan yang diadili masuk yurisdiksi ICTY; – Proses pengadilan nasional tidak bebas; – Pengadilan nasional digunakan untuk melindungi terdakwa dari tanggungjawab melakukan kejahatan internasional; – Terdakwa tidak dituntut secara sungguh‐sungguh.
INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA (ICTR) • Korban kekerasan diperkirakan mencapai 800 ribu, terutama dari suku Tutsi. • ICTR dibentuk oleh DK PBB melalui Resolusi No. 955 Tahun 1994. • Tempat Permanen di Aruza Tanzania. • Yurisdiksi: Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang. • Banding ke Chamber di ICTY. • Hanya mengadili pelaku utama. Pelaku biasa diadili di pengadilan nasional. Æ 110.000 orang terdakwa.