KEBIJAKAN FISKAL MELALUI REFORMULASI DAK PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
Latar Belakang • Pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung menurun, (dan juga ketimpangan pendapatan meningkat) • Perlu Pengembangan sektor industri manufaktur • Harus ada Dukungan infrastruktur dan demand dari masyarakat sehingga mendorong investor di berbagai daerah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK), jangka pendek (UU 33/2004) dan jangka panjang (Revisi UU 33/2004 Reformulasi mekanisme pengalokasian DAK, untuk kegiatan “investasi (fisik dan non fisik)” sesuai prioritas nasional)
Industri & sektor lainnya berkembang sehingga pertumbuhan dan pemerataan lebih cepat
Tujuan 1.
Mengkaji efektivitas “reformulasi” pengalokasian DAK untuk pengembangan
infrastruktur di Indonesia. Ada 2 alternatif formulasi DAK, yaitu DAK-SPM berdasarkan Revisi UU No.33/2004 (jangka panjang) dan DAK berdasarkan UU No.33/2004 (jangka pandek) dengan urutan kriteria teknis lebih dulu kemudian kriteria khusus dan kriteria umum
2. Mengkaji implikasi kebijakan dari hasil penelitian
Metodologi
Jangka Pendek : UU No. 33 Tahun 2004 (alternatif tahapan 3 kriteria : teknis, khusus, umum) Jangka Panjang
Ya
Formulasi DAK-SPM
Formulasi DAK-ISPN
Tersedia data SPM
Sumber • IPM (BPS) • MDGS (Bappenas) • Pel. Publik (SIPD Kemdagri) • SPM (K/L)
FGD K/L, FGD Daerah , Kuesioner ke Pemda, (Expert Judgement: pemilihan & pembobotan ISPN)
Tidak
Keterwakilan indikator SPM
• • •
SPN = Proksi indikator SPM
Ketersediaan Data
Indikator : (i) input-proses (ii) outputoutcomes (iii) kombinasi (i) dan (ii)
Indikator SPN (standar pelayanan nasional) Terpilih sebagai proksi indikator SPM Bobot Indikator SPN Formulasi
SIMULASI
Hasil dan Pembahasan: Perbandingan Jumlah Alokasi
Jangka Pendek
SPM Pendidikan
(UU 33/2004)
(Revisi UU 33/2004)
SPM Kesehatan (Revisi UU 33/2004)
Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang menghasilkan jumlah alokasi DAK yang lebih tinggi ke sebagian besar daerah dibandingkan dengan existing. Dalam jangka pendek, alokasi DAK lebih tinggi ke 301 daerah dan lebih rendah ke 199 daerah. DAK-SPM Pendidikan menghasilkan alokasi yang lebih tinggi ke 198 daerah (pencapaian rendah) dan lebih rendah ke 154 daerah (pencapaian tinggi). DAK-SPM Kesehatan menghasilkan alokasi yang lebih tinggi ke 189 daerah (pencapaian rendah) dan lebih rendah ke 144 daerah (pencapaian tinggi)
Hasil dan Pembahasan: Reformulasi Jangka Pendek Hasil alokasi reformulasi DAK lebih efektif dibandingkan dengan formula existing (secara teknis dan sesuai kebutuhan karena menyentuh daerah prioritas) Tabel 1 Perbandingan hasil analisis korelasi DAK existing-reformulasi jangka pendek terhadap PDRB per kapita, IPM, dan kemiskinan
Hasil alokasi reformulasi DAK memiliki korelasi dengan PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan existing. (Note: terlalu jauh jika dikaitkan dengan tingkat kemiskinan; konsep)
Hasil : DAK-SPM Pendidikan
Hasil alokasi DAK-SPM Pendidikan lebih baik dibandingkan dengan formula existing (alokasi terbesar dominan ke daerah-daerah bagian timur yang memiliki celah pencapaian SPM yang besar) Tabel 2 Perbandingan hasil analisis korelasi berdasarkan DAK Pendidikan existing dan berdasarkan DAK-SPM No
Variabel
1.a
DAK Existing-PDRB Per Kapita
1.b
DAK SPM-PDRB Per Kapita
2.a
DAK Existing-IPM
2.b
DAK SPM-IPM
3.a
DAK Existing-Tingkat Kemiskinan
3.b
DAK SPM-Tingkat Kemiskinan
Koefisien Korelasi -0.088 -0.196 -0.175 -0.757 0.126 0.479
P-Value 0.065
0.000 0.000 0.000 0.008 0.000
Hasil alokasi DAK-SPM Pendidikan memiliki korelasi dengan PDRB per kapita IPM, dan tingkat kemiskinan, yang lebih tinggi, dibandingkan existing
Hasil : DAK-SPM Kesehatan
Tabel 3 Perbandingan hasil analisis korelasi DAK kesehatan berdasarkan formula existing dan berdasarkan formula DAK-SPM
Hasil alokasi DAK-SPM Kesehatan memiliki korelasi yang lebih baik dengan PDRB per kapita dan IPM dibandingkan existing (Note: terlalu jauh jika dikaitkan dengan tingkat kemiskinan; konsep)
Hasil : Implikasi Kebijakan
Reformulasi DAK jangka pendek dan jangka panjang menghasilkan alokasi DAK yang lebih efektif, sehingga pembangunan infrastruktur di Indonesia akan lebih baik, dan pada akhirnya akan membantu ketersediaan infrastruktur yang memadai di Indonesia dan juga akhirnya akan membantu dan mendorong pembangunan industri Indonesia
Reformulasi DAK akan membantu membentuk demand yang dibutuhkan industri karena hasil penelitian Sary (2012) menunjukkan bahwa peningkatan investasi pemerintah, pembangunan infrastruktur jalan, listrik, kesehatan, dan pendidikan akan meningkatkan pertumbuhan PDRB per kapita.
Kesimpulan Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perlu menggerakkan kembali sektor manufaktur, yang harus didukung oleh berbagai faktor, diantaranya sarana infrastruktur yang memadai, melalui kebijakan fiskal reformulasi DAK.
Reformulasi DAK berdasarkan UU 33/2004 (dan revisinya) lebih efektif karena menghasilkan lebih banyak daerah yang dapat DAK, sesuai prioritas nasional, serta sangat membantu daerahdaerah yang pelayanannya masih dibawah SPM
Reformulasi DAK akan berdampak terhadap penyediaan infrastruktur sehingga terjadi akselerasi sektor industri manufaktur yang berdaya saing, dan akhirnya akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Saran (Rekomendasi) Alternatif formula dalam jangka pendek masih menggunakan indeks-indeks yang ditentukan oleh kementerian teknis. Oleh karena itu, efektivitas pengalokasian DAK dengan alternatif formula jangka pendek sangat tergantung dari validitas indeks-indeks yang ditentukan kementerian teknis. Pagu alokasi DAK harus ditingkatkan agar lebih besar dan signifikan dampaknya Dalam jangka panjang, perlu dokumentasi pencapaian SPM seluruh daerah sehingga dapat memberikan hasil alokasi yang lebih baik lagi sesuai kebutuhan daerah. Jika revisi UU
33/2004 sudah ditetapkan DPR, formula dalam paper ini siap digunakan
• UU No. 32 Tahun 2004 : penyelenggaraan urusan wajib pemda berpedoman pada SPM dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. • Pemerintah juga telah menentapkan PP No. 65 Tahun 2005 mengenai pedoman penyusunan dan implementasi SPM.
DAK UU 33/2004
Pengerti an
Bidang
Ke Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional DAK menurut Bidang yang menjadi Prioritas Nasional
DAK Draf Revisi Ke Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang sudah menjadi urusan Daerah
DAK: (1) mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimum; (2) pencapaian prioritas nasional; (3) kebijakan tertentu
DAK Sekarang
DAK- SPM
Bidang
Bertambah terus
Daerah Penerima Penentuan Jumlah
Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur IP_SP < SPM dan KKD Rendah
Kriteria Umum, Teknis, khusus Formula: Indeks Fiskal, Proposal Daerah, kewilayahan, Teknis Rekomendasi Gubernur Tahunan Dihitung 3 tahunan dan dialokasikan tahunan Close Ended open Ended Tiap Tahun Sekali Untuk 3 Tahun
Alokasi
Sifat Petunjuk Teknis
Indikator SPM Dikdas dan Proksinya INPUT 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jarak sekolah Rombel Ruang Lab. SMP Rg guru & Kepsek Jml Guru Kualifikasi & Sertifikasi Guru 7. Kual. & Sert. Kepsek 8. Kual. & Sert. Pengawas 9. Buku teks/murid 10. Bk pengaya & Ref 11. Set Peraga IPA
PROSES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Pgb.kurikulum Penerapan KTSP Penerapan RPP Kunj. Pengawas Guru/sekolah Guru SMP/Mtpel Guru/murid Prog.penilaian Supervisi kepsek Hasil eval.guru Lap UAS/UAN Penerapan MBS Jam krj guru Lama pembljaran
SPM Dikdas
OUTCOME
1. Angka Partisipasi Murni SD/MI & SMP/MTs
1. Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki. 2. Angka Putus Sekolah SMP/MTs 3. Rata-Rata Lama Sekolah
PROSES 1. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 2. Rasio guru terhadap murid 3. Proporsi murid kelas 1 SD yg tamat
INPUT 1. Kual & Sert Guru SD 2. Kual. & Sert Guru SMP
Ket. Warna Indikator:
SPM SIPD MDGs IPM
OUTPUT
Proxy SPM
ISPN Dikdas
Keterkaitan Antar Indikator INPUT
PROCESS • • • • •
• • • •
Jarak sekolah Rombel Ruang Lab SMP Ruang guru & kespsek • Kual & sert kepsek • Kual & sert pengawas
OUTPUT
OUTCOME
Kurikulum RPP Kunj pengawas Guru/sekolah Guru SMP/mt pljran
Sekolah/Penduduk
AMH
(SD & SMP)
15-24
Kualifikasi & Sertifikasi guru
guru/murid (SD & SMP)
APM (SMP)
Proporsi murid Kls 1 SD yg tamat • Buku teks/murid • Buku pengaya & ref. • Set peraga IPA SD
• • • • • • •
Prog.penilaian Supervisi kepsek Lap hasil evaluasi dari guru Lap UAS/UKK/US/UN Penerapan MBS Jam kerja guru 37,5 jam/minggu Jam proses pembelajaran
RLS APS SMP
Ket. Warna Indikator:
SPM
SIPD MDGs IPM
Keterkaitan Antar Indikator INPUT
PROCESS
OUTPUT
Sekolah/Penduduk
OUTCOME
AMH
(SD & SMP)
15-24
Kualifikasi & Sertifikasi guru
guru/murid (SD & SMP)
Proporsi murid Kls 1 SD yg tamat
Ket. Warna Indikator:
SPM
SIPD MDGs IPM
APM (SMP)
RLS APS SMP
Keterkaitan Antar Indikator Kesehatan PROSES/OUTPUT
INPUT/PROSES
• • • • •
Rasio posyandu Rasio puskesmas Rasio dokter Rasio tng medis Rasio rumah sakit
• • • • • • • •
Cak. MP-ASI Prop. kelahiran yg ditolong Cak. Kunjungan bayi Cak. Pel. antenatal 1&4 kunj. Cak.pel.kes.dasar msy miskin Cak.peserta KB aktif Cak.pel.gawat darurat level-1 Cak.pel.kes.rujukan msy miskin • Cak.desa/kel alami KLB • Cak.desa siaga aktif
OUTCOME
• • • • •
Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Prevalensi Tuberkolosis Prevalensi HIV/AIDS Angka balita gizi buruk
Ket. Warna Indikator:
SPM
SIPD MDGs IPM
Perkembangan Data Pencapaian dan Target SPM Beserta Sumber Pendanaannya Kondisi Saat ini 2012 Indikator SPM-1 Indikator SPM-2 Indikator SPM-n
Total Kebutuhan Pendanaan Sumber Pendanaan -
Dari PAD
-
Dari DAU
-
Dari Penerimaan Umum Lain Pinjaman Lunak
-
Dari DAK-SPM
2013
Target 2014
2015
2016
2017
