Republik Indonesia
INDONESIA BROADBAND PLAN Connect. Innovate. Transform. Sub Tim Kerja ICT, Tim Kerja Konek3vitas Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia -‐ Juni 2013 -‐
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
© Pemerintah Republik Indonesia, 2013
disusun oleh: Sub Tim Kerja ICT, Tim Kerja Konektivitas Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI)
disiapkan oleh BAPPENAS
2
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
Penyusunan Rencana Pembangunan Pita Lebar Indonesia atau Indonesia Broadband Plan (IBP) merupakan penugasan dari Tim Kerja Konektivitas KP3EI yang disampaikan oleh Wamen PPN/ Waka BAPPENAS selaku Ketua Tim Kerja Konektivitas dalam pertemuan awal (kick off) tanggal 31 Juli 2012 di BAPPENAS. IBP terdiri dari dua bagian yaitu Dokumen Kebijakan yang memuat kebijakan dan strategi, serta Rencana Implementasi yang memuat rencana tindak pembangunan broadband nasional. IBP disusun melalui kolaborasi antara Pemerintah dan dunia usaha yang dilakukan sejak Agustus 2012.
Kementerian PPN/ Kementerian BAPPENAS Koordinator Bidang
Perekonomian
disiapkan oleh BAPPENAS
3
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
Pembangunan broadband nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi untuk meningkatkan daya saing bangsa dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dengan demikian, IBP merupakan bagian dari rencana dan strategi pembangunan nasional. IBP merupakan elaborasi rencana pembangunan broadband nasional yang tetap mengacu kepada visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-‐2025 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-‐2025. Sebagaimana rencana pembangunan nasional, konsep IBP perlu dikonsultasikan kepada publik untuk mendapatkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen dalam pembangunan broadband nasional. Dokumen IBP akan diterbitkan pada akhir tahun 2013. Pokok pikiran pada IBP akan dimasukkan dalam formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. disiapkan oleh BAPPENAS
4
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
OUTLINE
BAGIAN PERTAMA: DOKUMEN KEBIJAKAN
1
Broadband sebagai Strategi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa
7
2
Pemetaan Ekosistem Broadband Indonesia Saat Ini
16
3
Konsep Pengembangan Broadband Indonesia: Kebijakan dan Strategi
29
BAGIAN KEDUA: RENCANA IMPLEMENTASI
4
Rincian Rencana Aksi
62
5
Proyek Infrastruktur Broadband
68
6
Penutup
76
disiapkan oleh BAPPENAS
5
Locally Integrated, Globally Connected
BAGIAN PERTAMA
INDONESIA BROADBAND PLAN: DOKUMEN KEBIJAKAN (POLICY DOCUMENT) disiapkan oleh BAPPENAS
6
Locally Integrated, Globally Connected
1 disiapkan oleh BAPPENAS
BROADBAND SEBAGAI STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA 7
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
§ P e n a m b a h a n 1 0 % p e n e t r a s i broadband memicu pertumbuhan ekonomi 1,38% di negara berkembang dan 1,12% di negara maju (Sumber: Bank Dunia, 2009)
KONTEKS GLOBAL
§ Dalam kurun waktu lima tahun, rata-‐ rata pertumbuhan ekonomi per tahun negara yang berada di urutan lima teratas broadband lebih tinggi 2,2% dari negara di urutan lima terbawah broadband (Sumber: OECD, 2009)
§ Penambahan 10% penetrasi broadband dalam setahun berkorelasi dengan peningkatan 1,5% produktivitas tenaga kerja dalam 5 tahun (Sumber: Booz & Company) disiapkan oleh BAPPENAS
8
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
KONTEKS GLOBAL (2) Sebagaimana terlihat pada gambar di samping, penetrasi Fixed broadband sangat berkorelasi dengan tingkat daya saing suatu negara. Semakin tinggi penetrasi broadband, semakin tinggi indeks daya saing. Indonesia tidak terlihat pada gambar karena penetrasi Fixed broadband masih sekitar 1%.
disiapkan oleh BAPPENAS
9
KONTEKS GLOBAL (3)
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
Broadband Commission (ITU dan UNESCO) Target tahun 2015: § Semua negara harus sudah memiliki rencana pembangunan broadband atau strategi untuk memasukkan broadband sebagai bagian dari universal access; § 40% rumah tangga terjangkau layanan broadband ; § Harga layanan broadband harus terjangkau (affordable) yaitu kurang dari 5% pendapatan bulanan; § Pengguna internet di negara berkembang mencapai 50%.
UN Conference on Sustainable Development (Rio+20), June 2012
We recognize that information and communication technology (ICT) is facilitating the Flow of information between governments and the public. In this regard, it is essential to work toward improved access to ICT, especially broad-‐band network and services, and bridge the digital divide, recognizing the contribution of international cooperation in this regard. disiapkan oleh BAPPENAS
ASEAN Masterplan on Connectivity:
Target untuk ICT antara lain: § Pembangunan ASEAN Broadband Corridor pada 2014; § Percepatan penggelaran internet broadband ke sekolah pada 2015; § Reformasi kebijakan kewajiban pelayanan universal (universal service obligation) untuk mengakomodasi pembangunan broadband pada 2015. 10
KONTEKS INDONESIA
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
MP3EI bertujuan untuk mentransformasikan Indonesia ke peringkat ke-‐12 dunia tahun 2025. Transformasi tersebut harus didukung broadband.
PDB ~ US$ 700 Miliar Pendapatan/kap US$ 3.000 Terbesar ke-‐17 besar dunia
PDB: US$ ~ 1,2 Triliun Pendapatan/kap: US$ ~ 4.800
Konteks Indonesia
Kekuatan ekonomi 14 besar dunia
PDB: US$ 4,0 – 4,5 Triliun Pendapatan/kap: US$ 14.250 – 15.500 (high income country) Terbesar ke-‐12 dunia
1.
Setiap peningkatan 10% penetrasi broadband akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8%-‐0,9% (Sumber: Nathan Associates Inc dalam paparan Cisco Systems, September 2012)
2.
Setiap peningkatan 1% penetrasi broadband rumah tangga, pertumbuhan pengangguran akan berkurang 8,6% poin (Sumber: Katz et al dalam Laporan Broadband Commission, September 2012)
3.
Pengembangan mobile broadband di pita 700 MHz diperkirakan akan meningkatkan produktivitas sebesar 0,4% di industri jasa dan 0,2% di manufakturing dengan total penambahan lapangan kerja sebanyak 327.000 (Sumber: GSMA, Boston Consulting Group dalam Laporan Broadband Commission, September 2012)
4.
Setiap penambahan 10 sambungan dari setiap 100 sambungan 3G (2008-‐2011) meningkatkan PDB per kapita sebesar 1,5% (Sumber: Deloitte –GSMA, 2011)
disiapkan oleh BAPPENAS
11
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
STRATEGI
KONTEKS INDONESIA (2)
AGENDA ICT DALAM MENDUKUNG KONEKTIVITAS NASIONAL DI MP3EI
Sumber: MP3EI, 2011
Pembangunan infrastruktur baru (Asset Creation)
1. Mempercepat penyelesaian pembangunan jaringan backbone serat optik Palapa Ring wilayah timur Indonesia
Mendukung konektivitas internasional, dalam/ antar pulau/KE
Optimalisasi (Value Creation)
2. Pengaturan pemanfaatan ICT Fund 3. Mengintegrasikan sistem komunikasi dan informasi instansi pemerintah
Mendukung konektivitas antar instansi pemerintah
disiapkan oleh BAPPENAS
12
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
KONTEKS INDONESIA (3) Pengembangan Wilayah
LOCALLY INTEGRATED, GLOBALLY CONNECTED: STRATEGI ICT Dalam Pulau/Koridor Ekonomi § §
§ § § § §
Pembangunan jaringan ekstension backbone hingga ke pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan utama Pemerataan akses infrastruktur TIK hingga ke pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan utama beserta penguatan jaringan backhaul Pengembangan jaringan broadband terutama Fixed broadband Pengalokasian spektrum frekuensi radio yang memadai Implementasi infrastructure sharing termasuk untuk infrastruktur pasif dengan operator non telekomunikasi Penggunaan green technology equipment untuk mendukung penyediaan listrik di wilayah non komersial Pembangunan Nusantara Internet Exchange di pusat-‐ pusat pertumbuhan
Antar Pulau/Koridor Ekonomi § Pengintegrasian multi moda backbone (serat optik, satelit, microwave) § Penguatan infrastruktur backbone serat optik § Penerapan TIK untuk memfasilitasi perdagangan dan pengembangan sistem inaportnet pada pelabuhan regional disiapkan oleh BAPPENAS
ICT
Konektivitas Nasional
Sistem Transportasi Nasional
Sistem Logistik Nasional Internasional § Membuka link/international gateway baru untuk layanan telekomunikasi ke luar negeri sebagai alternatif link yang ada § Pembangunan international internet exchange di pusat pertumbuhan Sumber: MP3EI, 2011
13
KONTEKS INDONESIA (4)
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
12 Pilar Daya Saing Tahap 1: Factor-‐Driven Economies
Tahap 2: EfFiciency-‐Driven Economies
Institutions Infrastructure Macroeconomic Environment § Health and Primary Education § § §
Negara
§ § § § § §
Higher Education and Training Goods Market EfFiciency Labor Market EfFiciency Financial Market Development Technological Readiness Market Size
Peringkat
Tahap 3: Innovation-‐Driven Economies
§ §
Business Sophistication Innovation
Tahapan Pengembangan
2010-‐2011
2011-‐2012
2012-‐2013
Singapura
3/139
2/142
2/144
Tahap 3
Malaysia
26
21
25
Transisi Tahap 2 ke 3
Brunei
28
28
28
Transisi Tahap 1 ke 2
Thailand
38
39
38
Tahap 2
Indonesia
44
46
50
Tahap 2
Philipina
85
75
65
Transisi Tahap 1 ke 2
Vietnam
59
65
75
Tahap 1
Kamboja
109
97
85
Tahap 1
disiapkan oleh BAPPENAS
Sumber: World Economic Forum, 2012
14
KONTEKS INDONESIA (5)
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
#85
Kamboja
#65
Philipina Indonesia
Mobile BB
Fixed BB
Mobile Subs
Fixed Line
#50 #28
Brunei Thailand
#38 #25
Malaysia Vietnam
#75
Singapura
#2 0
20
40
60
80
100
120
140
160
Sumber: The Global Competitiveness Report 2012-‐2013, World Economic Forum
§
§
§
Infrastruktur ICT belum berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan daya saing nasional. Walaupun Indonesia berada pada posisi ke-‐50 dan termasuk dalam kelompok efFiciency-‐driven dengan kompetensi kompetisi yang lebih maju, subindeks terkait ICT justru tergolong rendah. Dengan densitas Fixed line dan seluler masing-‐masing mencapai 15,9% dan 97,7%, serta densitas Fixed dan mobile broadband masing-‐masing mencapai 1,1% dan 22,2%, di tingkat ASEAN Fixed line dan mobile broadband Indonesia termasuk tiga teratas, sedangkan Fixed broadband dan seluler berada pada tiga terbawah. Di tingkat global, ICT Indonesia berada pada kelompok peringkat 78-‐99 dari 144 negara, kecuali mobile broadband yang berada pada peringkat ke 43.
disiapkan oleh BAPPENAS
15
Locally Integrated, Globally Connected
2 disiapkan oleh BAPPENAS
PEMETAAN EKOSISTEM BROADBAND SAAT INI
16
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
KONDISI EKSISTING ICT NASIONAL
INDEKS KOMPOSIT ICT PURA
KOMPONEN INDEKS KOMPOSIT ICT PURA
5.00# 4.50#
PAPUA#5#MALUKU#
4.00# 3.50# 2.90#
3.00# 2.50#
2.22#
2.30#
2.18#
SULAWESI# 2.07#
1.92#
2.00# 1.50#
KALIMANTAN#
1.00# 0.50#
BALI#5#NUSATENGGARA# AL UK U# M
I#
PA PU A# 8#
SU LA W ES
AN #
A#
KA L IM AN T
NG GA R
JA W A#
8 #N US AT E
JAWA#
BA LI#
SU M AT
ER
A#
0.00#
Readiness(
SUMATERA#
5.00# 4.00# 3.00# 2.00#
Impact(
1.00# 0.00#
0.00#
Capability(
Usability( 25% Readiness
40% Capability
20% Usability
15% Impact
INDEX
2.26
2.56
1.89
2.69
2.37
disiapkan oleh BAPPENAS
0.50#
1.00#
1.50#
2.00#
SUMATERA#
JAWA#
Impact#
2.67#
3.16#
BALI#5# NUSATENGGARA# 2.43#
Usability#
1.82#
2.56#
Capability#
2.45#
3.16#
Readiness#
2.20#
2.99#
2.50#
3.00#
3.50#
4.00#
4.50#
5.00#
KALIMANTAN#
SULAWESI#
PAPUA#5#MALUKU#
2.74#
2.56#
2.38#
1.85#
1.88#
1.64#
1.52#
2.48#
2.58#
2.40#
2.25#
2.21#
2.28#
1.98#
1.81#
Sumber: ICT Pura, Kemkominfo dan Detiknas, 2012 17
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
KONDISI EKSISTING ICT NASIONAL (2)
§ Indeks agregat ICT Pura baru mencapai 2,37 dari skala 5,0. Ø Dimensi Usability yang menggambarkan peranan pemerintah dalam mengelola ICT di daerahnya merupakan indeks dengan nilai terendah (1,89). Ø Dimensi Readiness yang terkait dengan kesediaan infrastruktur mempunyai indeks terendah kedua (2,26). Ø Dimensi Capability yang terkait dengan kemampuan komunitas dalam menggunakan ICT memiliki indeks tertinggi kedua (2,56). Ø Dimensi Impact yang terkait dengan manfaat ICT yang dirasakan oleh masyarakat memiliki indeks tertinggi (2,69).
§ Dari rincian hasil pemetaan per Koridor Ekonomi (KE) MP3EI, Jawa dan Kalimantan masing-‐masing merupakan KE dengan indeks tertinggi pertama dan kedua. KE Papua Maluku perlu mendapat dukungan dan perhatian yang lebih besar agar dapat meningkatkan kesiapan dan kemampuan ICT.
Keterangan: ICT Pura merupakan pemetaan kondisi dan kesiapan ICT di 165 kab/kota Indonesia pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan Dewan TIK Nasional. Dimensi yang dipetakan adalah ICT Use (Intensity), ICT Readiness (Infrastructure), ICT Capability (Skills), dan ICT Impact (Outcomes). Penilaian diberikan dalam skala 0 – 5. disiapkan oleh BAPPENAS
18
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
LANDSCAPE PENGEMBANGAN BROADBAND NASIONAL
Pembangunan broadband Indonesia masih tertinggal: 1,1% terhadap populasi (Fixed) dan 22,2% (wireless) (Sumber: World Economic Forum, 2012). Ketersediaan backbone serat optik belum merata: baru 69,6% kab/ kota terjangkau jaringan backbone serat optik, belum menjangkau Maluku dan Papua (Sumber: PT Telkom, 2012).
Permasalahan dan Tantangan Potensi dan Peluang
Masih tingginya harga layanan broadband: sekitar 7,4% PDB/kapita, sedangkan di negara maju kurang dari 3% (Sumber: Kemkominfo 2012, Intel Corp 2011). Masih besarnya potensi pertumbuhan sektor komunikasi: pertumbuhan kontribusi terhadap PDB secara konsisten double digit. Pasar yang besar: populasi keempat terbesar dunia, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dengan masyarakat pengguna layanan ICT terbesar dunia seperti facebook (#4 dunia) dan twitter (#5). Potensi penduduk produktif: bonus demograni dengan proporsi penduduk usia 10-‐24 tahun lebih dari 20% sebagai teknologi adaptor. Potensi peningkatan konektivitas antar pulau: kondisi geogranis kepulauan sulit bagi pembangunan infrastruktur nisik, tetapi dimungkinkan melalui infrastruktur komunikasi (virtual).
disiapkan oleh BAPPENAS
19
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
INFRASTRUKTUR: JARINGAN BACKBONE SERAT OPTIK
Koridor Ekonomi
Jumlah Provinsi
Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali – Nusa Tenggara Maluku -‐ Papua Total
10 6 4 7 3 3 33
Jumlah Kabupaten/ Jumlah Kabupaten/Kota Kota Dijangkau Serat Optik (2012) 151 109 118 117 55 39 82 53 40 28 51 0 497 346
% 72,2 99,2 70,9 64,6 70,0 0,0 69,6
Sumber: Kementerian Kominfo, PT Telkom, 2013 disiapkan oleh BAPPENAS
20
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
Layanan
Unit
INFRASTRUKTUR: AKSES 2004
2009
2010
2014*
Telephone
Fixed
Line Unit
8.703.218
8.423.973
8.429.180
8.429.180
Mobile
Line Unit
32.009.688
190.062.615
200.636.587
222.853.663
Total
Line Unit
40.712.906
198.486.588
209.065.767
307.145.463
18,82
86,06
89,79
> 100
Teledensitas
/100 orang
Internet Pelanggan
Orang
1.087.428
2.000.000
2.700.000
7.000.000
Pengguna
Orang
11.226.143
30.000.000
45.000.000
130.000.000
Orang
84.900
4.520.000
7.290.000
17.000.000
Broadband Pelanggan
(Sumber: Mastel, ICT Outlook 2012) * perkiraan
Akses ICT Indonesia sangat bergantung kepada spektrum frekuensi
disiapkan oleh BAPPENAS
21
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
INFRASTRUKTUR: AKSES (2)
Sumber: AT Kearney & GSMA, 2011
§ Akses broadband Indonesia juga sangat bergantung kepada spektrum frekuensi. § Dengan tingginya pertumbuhan komunikasi data dan menurunnya komunikasi suara, kebutuhan akan spektrum semakin meningkat sedangkan pertumbuhan pendapatan operator seluler mengalami penurunan. § Saat ini Indonesia sudah mengalami krisis spektrum akibat kenaikan tranik mobile broadband. disiapkan oleh BAPPENAS
22
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
INFRASTRUKTUR: AKSES (3)
Sumber: ITU, 2012
§ Indikasi perbandingan wilayah regional dan internasional menunjukkan terdapat perbedaan kecepatan akses. § Kualitas broadband Indonesia yang berdasar kepada kecepatan download berada pada peringkat rendah bila dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti India, Malaysia, Vietnam, dan hanya lebih tinggi dari Laos dan Filipina. disiapkan oleh BAPPENAS
23
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
UTILISASI
Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah § Kementerian/Lembaga diwajibkan mengadakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik pada tahun 2012 sebesar 75% (pemerintah pusat) dan 40% (pemda) dan meningkat menjadi 100% sejak 2013. § Saat ini tersedia 534 Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang melayani 731 instansi di seluruh Indonesia. § Pada tahun 2012, sebanyak 90.420 paket dilelang secara elektronik dengan nilai sekitar Rp 148 Triliun dan penghematan sebesar Rp 13 Triliun. Pendidikan § Penggunaan ICT untuk pendidikan meliputi penyediaan koneksi internet untuk kegiatan administrasi dan pembelajaran, serta pengembangan aplikasi dan konten pembelajaran. § Penggelaran jaringan pendidikan nasional dimulai sejak 2006, hingga tahun 2011 baru menjangkau 23.017 dari 234.833 sekolah (9,8%). Layanan untuk Masyarakat, antara lain: E-‐KTP, e-‐passport, pajak online
Layanan untuk Bisnis, antara lain: National Single Window, e-‐perizinan disiapkan oleh BAPPENAS
24
UTILISASI (2)
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
E-‐Government § Indeks e-‐government nasional tahun 2012 baru mencapai 2,3 dari skala 4,0 dengan rincian indeks Kementerian/Lembaga mencapai 2,5 sedangkan indeks Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota masing-‐masing mencapai 2,2. § Indeks ditargetkan meningkat menjadi 2,7 pada tahun 2013. Adapun sasaran RPJMN 2010-‐2014 adalah 3,0 pada akhir tahun 2014. § Perencanaan dan kebijakan merupakan dua dimensi dengan nilai terendah baik di tingkat pusat maupun daerah (provinsi dan kab/kota). Berdasarkan jenis layanan G2G
G2E 21%
G2B
G2C
Berdasarkan operating Berdasarkan aplikasi yang system digunakan Windows
29%
17%
Linux/Open Source 46%
54% 33%
§ §
Sample: 45 Kementerian/Lembaga 38% merupakan layanan publik (G2C dan G2B), sisanya untuk kepentingan internal pemerintah (G2G dan G2E)
Common
Spesinik
35% 65%
Sumber : Detiknas 2012
G2G: Government to Government, G2C: Government to Citizen, G2B: Government to Business, G2E: Government to Employee disiapkan oleh BAPPENAS
25
REGULASI
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT ISU YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT
ASPEK Infrastruktur
SEKTOR ICT § § §
Kesepakatan deninisi broadband Keterbatasan spektrum frekuensi RUU Konvergensi sebagai pengganti UU Telekomunikasi belum mengakomodasi broadband secara spesinik
DI LUAR SEKTOR ICT §
§
§
Sewa right of way BUMN (Jasa Marga, KAI, dsb) yang memberatkan (setara dengan nilai investasi) Sumber daya energi (listrik) yang terbatas sehingga kebutuhan investasi yang harus disediakan operator ICT menjadi lebih besar Keamanan infrastruktur ICT menghadapi aksi vandalisme
ISU YANG MENJADI KEWENANGAN PEMDA §
§
§
Pembangunan (penentuan lokasi) menara dilakukan tanpa berkoordinasi dengan Kominfo dan operator Perijinan (galian/right of way, IMB menara) memerlukan waktu yang cukup lama Perijinan yang sebetulnya tidak diperlukan tetapi dipersyaratkan oleh pemda (amdal, operasional)
Utilisasi dan Adopsi
Program USO untuk pemberdayaan masyarakat guna peningkatan literasi digital masih terbatas
Kebutuhan penggunaan broadband di sektor lain (sebagai user) belum diketahui secara pasti
Pemanfaatan ICT/ broadband belum menjadi prioritas dalam pembangunan Koridor Ekonomi
Pendanaan
Pemanfaatan Dana USO untuk broadband belum optimal
Skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) selain perijinan untuk pembangunan broadband belum berjalan
Retribusi setiap daerah yang berbeda (tidak standar) dan memberatkan dengan sikap pemda “take it or leave it”
Kelembagaan yang mengatur dan mengelola broadband nasional belum ada
Perda yang bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat
Kerangka Regulasi Peran Detiknas dalam dan Kelembagaan pembangunan broadband belum optimal disiapkan oleh BAPPENAS
26
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
§
PENDANAAN
Pembangunan infrastruktur broadband hingga saat ini sebagian besar dilakukan dan didanai oleh penyelenggara telekomunikasi. Hal ini sejalan dengan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menghilangkan peran Pemerintah selaku agent of development.
Dalam rangka percepatan pembangunan broadband, Pemerintah akan menggunakan saldo kas Dana Universal Service Obligation (USO) untuk pembangunan serat optik termasuk jaringan ekstension ke 51 kab/kota yang terletak di wilayah non komersial (Proyek Palapa Ring). Proyeksi Pendapatan, Pembiayaan dan Saldo Kas Dana USO (sumber, BP3TI, § Dari proyeksi Dana USO terlihat 2012) bahwa saldo kas tahun 2011 masih 3,500,000,000,000 Pendapatan Pembiayaan Saldo Kas Rp 3 Triliun. Pada akhir 2015, 3,000,000,000,000 diproyeksikan pembayaran proyek USO selesai dan investasi Palapa 2,500,000,000,000 Ring dilakukan sehingga saldo kas 2,000,000,000,000 menyusut menjadi Rp 565 M. 1,500,000,000,000 Dengan demikian harus ada prioritas penggunaan Dana USO. 1,000,000,000,000 §
500,000,000,000 -‐
2011 2012 2013 2014 2015 Pendapatan 1,593,715,4 1,624,480,4 1,659,182,4 1,675,397,8 1,696,124,4 Pembiayaan 1,593,715,4 2,476,222,1 2,497,910,6 2,503,179,9 2,101,356,7 Saldo Kas
3,083,819,1 3,083,819,1 2,232,077,4 1,393,349,2 565,567,092
disiapkan oleh BAPPENAS
(dalam juta Rupiah)
§ Dana USO menjadi yang utama dalam pengembangan broadband tetapi bukan sumber dana satu-‐ s a t u n y a . E k s p l o r a s i s u m b e r p e n d a n a a n l a i n n y a k r u s i a l dilakukan. 27
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
PEMBELAJARAN SATU TAHUN IMPLEMENTASI MP3EI (2011-‐2012) -‐ ICT
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Sangat terbatasnya permintaan pembangunan infrastruktur ICT dari Koridor Ekonomi dalam pengembangan Kawasan Perhatian Investasi (KPI). Diperkirakan karena belum adanya pemahaman dan apresiasi yang memadai tentang potensi pemanfaatan ICT. Perencanaan pembangunan infrastruktur ICT yang berjalan saat ini sebagian besar merujuk kepada rencana pembangunan penyelenggara telekomunikasi yang belum tentu mendukung pengembangan KPI.
disiapkan oleh BAPPENAS
PENDANAAN Pembangunan broadband yang didanai oleh APBN masih berorientasi belanja modal. Model bisnis yang tidak berorientasi aset dan tidak membebankan pengelolaan risiko teknologi kepada Pemerintah seharusnya menjadi pilihan utama. Implementasi infrastructure sharing belum berjalan. Pembangunan jaringan serat optik backbone (antar pulau) dan ekstension (antar kabupaten/kota) sangat padat modal, yaitu sekitar 70% dari total investasi. Perlu penggunaan infrastruktur bersama berbasis open access agar tidak duplikasi investasi.
Implementasi skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) untuk sektor ICT masih terbatas perizinan (licensing). Perlu dieksplorasi kemungkinan implementasi model KPS lainnya. 28
Locally Integrated, Globally Connected
3 disiapkan oleh BAPPENAS
KONSEP PENGEMBANGAN BROADBAND INDONESIA: KEBIJAKAN DAN STRATEGI 29
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
LATAR BELAKANG IBP
§ Pembangunan broadband nasional sudah dimulai namun perlu dipercepat untuk merealisasikan potensi broadband dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. § Pemerintah perlu segera menata ulang strategi pembangunan broadband nasional melalui sinkronisasi, sinergi, dan koordinasi lintas sektor/ wilayah untuk mendorong pembangunan dan pemanfaatan broadband. § Untuk itu, diperlukan upaya bersama, komitmen nasional yang kuat dan konsisten, serta langkah terobosan/inovasi. § Sebagai langkah awal, Pemerintah berkolaborasi dengan dunia usaha menyusun Rencana Pembangunan Pita Lebar Indonesia (Indonesia Broadband Plan). § IBP bertujuan untuk memberikan arah dan panduan bagi percepatan perluasan pembangunan broadband nasional yang komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan sumber daya secara enisien. disiapkan oleh BAPPENAS
30
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
DEFINISI BROADBAND
Broadband dalam dokumen Indonesia Broadband Plan dideninisikan sebagai akses internet dengan jaminan konektivitas selalu tersambung (always-‐on) dan memiliki kemampuan tripple-‐play dengan kecepatan minimal 1 Mbps.
Walaupun broadband dideninisikan secara teknis, keberhasilan pengembangan broadband tidak saja dinilai dari penyediaan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas adopsi dan pemanfaatan broadband dalam mendukung pertumbuhan pembangunan nasional, daya saing Indonesia di tingkat global, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
disiapkan oleh BAPPENAS
31
ALUR PIKIR IBP
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
Broadband Commission
UUD 45
MDG’s
RPJMs
Asean ICT Masterplan
IBP Broadband Commission – G20
disiapkan oleh BAPPENAS
Setiap negara sudah harus punya NBP selambatnya pada tahun 2015
MP3EI
Berisi rencana aksi dan target yang jelas dalam pengembangan ekosistem broadband
IBP Perkuatan TIK Nasional sebagai perkuatan konektivitas nasional
MP3EI
32
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
KETERKAITAN IBP DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 -‐ 2025 Medium Term Nat. Plan
Rencana Pembangunan Medium Term Nat. Plan Jangka Menengah Nasional (Pres.Regulations)
(Pres.Regulations) (RPJMN) Medium Term Nat. Plan
Medium Term Nat. Plan Rencana Kerja (Pres.Regulations)
(Pres.Regulations) Pemerintah (RKP)
MP3EI 2011-‐2025
Indonesia Broadband Plan Arah serta Kebijakan dan Strategi pengembangan broadband Rencana pembangunan yang memerlukan dukungan anggaran pemerintah (APBN)
§ Indonesia Broadband Plan mengelaborasi rencana pembangunan broadband nasional untuk mencapai visi pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam RPJPN dan MP3EI. § Arah pembangunan, kebijakan dan strategi IBP disusun dengan memperhatikan RPJMN dan sebaliknya juga digunakan untuk memperkaya penyusunan RPJMN periode selanjutnya. § Pengalokasian APBN untuk mendukung pembangunan broadband (bila diperlukan) dilakukan melalui mekanisme RKP dan RAPBN. disiapkan oleh BAPPENAS
33
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
KERANGKA DISAIN IBP
VISI INDONESIA 2025
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur
VISI BROADBAND INDONESIA
Mendukung transformasi Indonesia menjadi negara maju melalui pengembangan dan pemanfaatan broadband sebagai meta-‐infrastructure
TUJUAN BROADBAND INDONESIA
1. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing bangsa 2. Mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia Indonesia 3. Menjaga kedaulatan bangsa
PILAR UTAMA PRINSIP DASAR disiapkan oleh BAPPENAS
INFRA-‐ STRUKTUR DAN KEAMANAN
ADOPSI DAN UTILISASI KREATIF
LEGISLASI DAN REGULASI
PENDANAAN
Prinsip dasar dan persyaratan pengembangan broadband nasional 34
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
1. 2.
3.
4.
5.
PRINSIP DASAR
Universal. Layanan broadband harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Ekosistem. Pengembangan broadband nasional berorientasi kepada ekosistem yang mencakup seluruh aspek baik penyediaan infrastruktur, utilisasi dan adopsi, maupun pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan sumber daya (spektrum, tiang, right of way) dan pendanaan secara enisien. Kolaborasi dan inklusif. Pengembangan broadband melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah maupun dunia usaha dan masyarakat. Pengembangan broadband nasional juga harus mengoptimalkan potensi dalam negeri dan berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat agar pemanfaatan broadband memiliki arti (meaningful). Inovasi. Pola pembangunan dan pendanaan yang inovatif dengan model bisnis yang berorientasi kepada keberlanjutan (sustainable) sangat diperlukan untuk mempercepat pengembangan broadband nasional. Tanpa adanya terobosan, Indonesia akan mengalami potential loss yang besar karena ketidakmampuan berkompetisi dengan negara lain. Intervensi Pemerintah. Pengembangan broadband nasional diharapkan masih dipimpin oleh dunia usaha. Pemerintah akan melakukan intervensi untuk mempercepat pengembangan dalam bentuk regulasi/deregulasi guna menekan regulatory cost dan/atau pendanaan yang bersifat Fill in the gap dan debottlenecking tanpa mengambil alih peran atau berkompetisi dengan penyelenggara.
disiapkan oleh BAPPENAS
35
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
PRASYARAT
Pengembangan broadband Indonesia akan dilakukan secara bertahap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari strategi pembangunan nasional. Untuk merealisasikan potensi broadband, beberapa prasyarat harus dipenuhi, yaitu adanya: 1. Kepemimpinan Pemerintah ( government leadership ) dalam memberikan arah dan panduan; 2. Komitmen nasional untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan program pengembangan broadband nasional; 3. Koordinasi dan sinergi multi sektor untuk menjamin harmonisasi program dan penggunaan sumber daya secara enisien. 4. Kerjasama Pemerintah (pusat dan daerah) dan dunia usaha sesuai dengan tugas pokok, kewenangan, dan kapasitas masing-‐masing.
disiapkan oleh BAPPENAS
36
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
KEBIJAKAN UTAMA PEMBANGUNAN BROADBAND NASIONAL
Infrastruktur: Percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur broadband untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan layanan dengan berorientasi locally integrated, globally connected Pemanfaatan: Perluasan adopsi dan peningkatan kualitas utilisasi broadband baik di sektor pemerintahan, ekonomi, pertahanan dan keamanan, maupun sosial budaya Kerangka Regulasi: Regulasi (sektor dan lintas sektor) yang memfasilitasi pengembangan pasar dan menekan regulatory cost sehingga memungkinkan dunia usaha untuk menjadi aktor utama dalam pengembangan broadband nasional Pendanaan: Pendanaan pemerintah digunakan untuk akselerasi, fungsi Fill in the gap, dan debottlenecking pembangunan broadband tanpa mengambil alih peran atau berkompetisi dengan penyelenggara disiapkan oleh BAPPENAS
37
STRATEGI UTAMA
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
PEMBANGUNAN BROADBAND NASIONAL 1. Aspek Supply/Infrastruktur: availability, accessibility, affordability § Kompetisi dalam penyelenggaraan wireline broadband § Optimalisasi pemanfaatan spektrum § Optimalisasi pemanfaatan right of ways § Infrastructure sharing § Teknologi netral § Open access § Keamanan jaringan dan sistem
2. Aspek Demand/Utilisasi dan Adopsi: awareness dan ability § Literasi digital (e-‐literacy) § Aggregating demand, antara lain: Ø E-‐government Ø E-‐education Ø E-‐health Ø E-‐procurement Ø E-‐logistic § Green ICT dan Green with ICT
didukung oleh: 3. Aspek Pendanaan
§
§ Optimalisasi penggunaan Dana USO dan PNBP sektor ICT § Kerjasama pemerintah dan swasta (public private partnership) Perencanaan dan pendanaan ICT dalam APBN yang lebih enisien dan efektif
4. Aspek Kerangka Regulasi dan Kelembagaan §
Kebijakan dan kerangka regulasi untuk menciptakan iklim investasi dan berusaha yang kondusif § Kelembagaan pengawas dan pelaksana implementasi Indonesia Broadband Plan
disiapkan oleh BAPPENAS
38
TAHAPAN
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
TARGET 2014 100% wilayah USO dijangkau layanan telepon dan internet § §
88% kab/kota dijangkau layanan broadband Tingkat penetrasi broadband: 30% populasi
Tingkat penetrasi TV digital: 35% populasi
RPJMN 2020-‐2025: TRANSFORM
Indeks e-‐government nasional: 3,0 dari 4,0
Visi RPJPN 2025: Masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur
RPJMN 2015-‐2019: INNOVATE
RPJMN 2010-‐2014: CONNECT Menutup blank spot
disiapkan oleh BAPPENAS
§ Menyelesaikan penggelaran broadband ke kab/ kota, sekolah, dan fasilitas publik; § Upgrade fasilitas USO menjadi broadband; § Menyelesaikan migrasi ke TV digital dan memanfaatkan digital dividend; § Mengintegrasikan fasilitas data dan informasi pemerintah; § Menyelesaikan agenda digital literacy/digital inclusion. 39
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
2013 Infrastruktur Fixed broadband : 15% rumah tangga (1Mbps) , 30% gedung (100 Mbps), dan 5% populasi; Mobile broadband : 12% populasi (512 kbps)
TARGET 2013 -‐ 2017
2017 Infrastruktur (minimal) Fixed broadband : 40%-‐75% rumah tangga (2Mbps), 50%-‐80% gedung (1 Gbps), dan 25% populasi; Mobile broadband : 75% populasi (1 Mbps)
Prioritas Utilisasi/Adopsi: e-‐Government; e-‐pendidikan; e-‐kesehatan; e-‐logistik, e-‐procurement
disiapkan oleh BAPPENAS
40
TARGET 2013 – 2017 (2)
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
Penetrasi Broadband Akses perumahan
2012
2013
2014
2015
2016
2017
11%
15%
20%
35%
40%
75%
Akses Gedung
30%
30%
40%
50%
60%
80%
Penetrasi Fixed (Fixed to pops)
3%
5%
10%
15%
20%
25%
Penetrasi mobile
10%
12%
15%
20%
45%
75%
Sekolah
11%
20%
40%
60%
85%
100%
Hotel
N/A
40%
75%
65%
80%
100%
Rumah Sakit
N/A
50%
50%
80%
95%
100%
Puskesmas
N/A
20%
30%
65%
80%
100%
Dinas pemerintah daerah
N/A
50%
75%
85%
90%
100%
Kantor polisi
N/A
40%
75%
65%
80%
100%
Ruang Publik , seperti Bandara, Pusat Perbelanjaan, Taman Hijau dll
N/A
35%
50%
75%
85%
100%
disiapkan oleh BAPPENAS
41
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
KEBIJAKAN
1
2
STRATEGI
Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation) menjadi broadband-‐ready Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas
INFRASTRUKTUR: KEBIJAKAN DAN STRATEGI Menyusun ulang deninisi dan ruang lingkup Universal Service Obligation (USO) untuk mengakomodasi broadband Melakukan reformulasi kebijakan penggunaan USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem broadband (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan tidak hanya pada daerah perdesaan) Memperkuat kelembagaan pengelola Dana USO
Melakukan spectrum refarming (penataan ulang) alokasi frekuensi seenisien dan seoptimal mungkin dengan prinsip netralitas teknologi Optimalisasi frekuensi dan jaringan infrastruktur wireless instansi Pemerintah eksisting dengan implementasi konsep government radio network (GRN) Konsolidasi infrastruktur dan spektrum bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, FWA, dan BWA maupun lembaga penyiaran dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang fair Memastikan migrasi TV analog ke digital sesuai jadwal yang telah ditetapkan
disiapkan oleh BAPPENAS
42
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
KEBIJAKAN
2
Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas (lanjutan)
INFRASTRUKTUR: KEBIJAKAN DAN STRATEGI STRATEGI
Mempercepat ketersediaan spektrum di sub-‐ 1 GHz termasuk alokasi frekuensi digital dividend yang memadai untuk mempercepat distribusi broadband Mendorong penggunaan spektrum frekuensi secara dinamis dan nleksibel: spectrum sharing, spectrum consolidation, mobile virtual network operator (MVNO) Memfasilitasi netralitas teknologi agar industri dapat menggunakan teknologi wireless yang paling enisien dengan ekosistem yang mendukung dengan memperhatikan enisiensi spektrum Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional termasuk frekuensi maupun slot orbit, mendorong kerjasama dengan industri satelit global, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan enisiensi spektrum
disiapkan oleh BAPPENAS
43
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
KEBIJAKAN
3
Mendorong pembangunan Fixed/wireline broadband
INFRASTRUKTUR: KEBIJAKAN DAN STRATEGI (2) STRATEGI Mendorong pembangunan dan penggunaan bersama infrastruktur pasif seperti dark Fiber, duct, tiang, menara, right of way, fasilitas pusat data (data center) dan pemulihan data (data recovery center) Mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dan BUMD dalam pembangunan infrastruktur pasif yang dikoordinasikan dengan penyelenggara telekomunikasi Memastikan tidak terjadinya perilaku monopoli dalam penyelenggaraan infrastruktur yang berstruktur monopoli alamiah Memastikan open access Mendorong pemanfaatan teknologi netral Mendorong terjadinya kompetisi Mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan (renewable energy) sebagai sumber energi terutama di daerah yang belum dialiri listrik PLN
disiapkan oleh BAPPENAS
44
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
KEBIJAKAN
4
Mendorong dunia usaha sebagai aktor utama dalam pembangunan broadband
INFRASTRUKTUR: KEBIJAKAN DAN STRATEGI (3) STRATEGI Menciptakan iklim berusaha yang kondusif melalui pengaturan yang jelas, konsisten, berkelanjutan (tidak disruptive), dan transparan termasuk berkemampuan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi baru Mengoptimalkan bauran teknologi (technology mix) serta multi moda backbone dan akses yang memungkinkan penggunaan berbagai teknologi baik berbasis Fixed maupun spektrum termasuk satelit Menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta dengan memperhatikan ketepatan pengelolaan risiko Menyederhanakan perizinan Memberikan insentif untuk mendorong pembangunan infrastruktur broadband ke daerah marginal Pemerintah tidak melaksanakan fungsi operasi untuk keperluan komersial
disiapkan oleh BAPPENAS
45
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
KEBIJAKAN
5
6
INFRASTRUKTUR: KEBIJAKAN DAN STRATEGI (4) STRATEGI
Membangun infrastruktur broadband di daerah perbatasan negara
Membangun jaringan broadband sebagai sabuk pengaman informasi di daerah perbatasan negara melalui kerjasama dengan penyedia right of way sektor lain seperti jalan, tiang listrik
Memberikan perlindungan kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan
Memastikan pemenuhan komitmen pembangunan penyelenggara
disiapkan oleh BAPPENAS
Membangun hub/simpul sebagai opsi gateway internasional
Memastikan pemenuhan tingkat layanan yang diperjanjikan penyelenggara Memastikan terlindunginya aset strategis seperti infrastruktur serat optik dari segala bentuk gangguan (bencana, vandalisme) serta data pengguna dari penyalahgunaan
46
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
2013
2014
INFRASTRUKTUR: KEBIJAKAN DAN STRATEGI (5) 2015
2016
2017
Membangun Ekosistem Broadband Nasional
Membangun Infrastruktur Broadband Nasional
Meningkatkan Ketersediaan Akses Broadband Nasional Mengurangi Ketergantungan Link Internasional Mendorong Content Development disiapkan oleh BAPPENAS
47
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
KEBIJAKAN
1
Mempercepat implementasi e-‐ government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas, dan cost effective
UTILISASI/ADOPSI: KEBIJAKAN DAN STRATEGI STRATEGI
Menetapkan Masterplan e-‐Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-‐government di seluruh instansi pemerintah Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama Mendorong pengembangan e-‐government yang berbasis kemitraan baik antar instansi pemerintah maupun dengan badan usaha Menerapkan prinsip penggunaan bersama (sharing): § Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi § Menggunakan aplikasi umum yang telah ada dan terbukti berjalan baik untuk interoperabilitas dan mempercepat roll out aplikasi § Menyimpan aplikasi dalam repositori bersama sehingga dapat digunakan, didistribusikan, dikustomisasi untuk kepentingan e-‐ government Memastikan keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi dalam penyelenggaraan e-‐government Memastikan adanya unit kerja di setiap instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan e-‐government
disiapkan oleh BAPPENAS
48
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
KEBIJAKAN
2
Pemerintah sebagai fasilitator untuk mendorong penggunaan broadband
UTILISASI/ADOPSI: KEBIJAKAN DAN STRATEGI (2) STRATEGI Mengkoordinasikan potensi demand penggunaan ICT di sektor pemerintah Memastikan terselenggaranya layanan publik berbasis elektronik (e-‐government) di seluruh instansi pemerintah Memastikan penggunaan pengadaan berbasis elektronik (e-‐ procurement) di seluruh instansi pemerintah Memastikan sinkronisasi kebijakan, peraturan, dan program ICT pemerintah lintas sektor Memfasilitasi tersedianya dukungan ICT untuk mendukung pengembangan sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan Memfasilitasi penyediaan akses ICT sebagai fasilitas publik
disiapkan oleh BAPPENAS
49
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
KEBIJAKAN
UTILISASI/ADOPSI: KEBIJAKAN DAN STRATEGI (3) STRATEGI
3
Mendorong tingkat literasi ICT
Memastikan aparatur pemerintah dan siswa Indonesia paham ICT
4
Mendorong inovasi
Mendorong tumbuhnya inovasi ICT di masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dengan mengoptimalkan penggunaan PNBP di sektor ICT
Memastikan terciptanya digital inclusion antara lain melalui pelatihan, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat luas di bidang ICT
Mengoptimalkan penggunaan Dana USO untuk mendukung pengembangan aplikasi
disiapkan oleh BAPPENAS
50
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
AKSELERASI BROADBAND INDONESIA § Agar pengembangan broadband nasional mampu mengubah potensi menjadi manfaat nyata, beberapa persyaratan harus dipenuhi seperti tersedianya infrastruktur, terjangkaunya harga layanan, tersedianya konten, dan cukupnya tingkat literasi masyarakat.
Intervensi Pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan broadband Indonesia
2012
2015
2025
§ Intervensi Pemerintah diperlukan untuk akselerasi, Fill in the gap, dan membuka sumbatan (debottlenecking) sehingga percepatan pertumbuhan broadband nasional dapat terwujud.
§ Intervensi Pemerintah dapat berbentuk: 1. Kebijakan/Regulasi; dan/atau 2. Pendanaan § Intervensi Pemerintah diberikan tidak hanya untuk percepatan dan pemerataan penggelaran infrastruktur tetapi juga untuk agregasi demand, serta peningkatan kualitas utilisasi/adopsi. disiapkan oleh BAPPENAS
51
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
REGULASI: INSTRUMEN AKSELERASI
§ Sebagai instrumen akselerasi, kebijakan dan regulasi bersifat stimulan dan katalisator bagi pengembangan broadband nasional. Kebijakan dan regulasi yang tepat menjadi sangat penting karena pengembangan broadband nasional sebagian besar bertumpu kepada dunia usaha. § Harmonisasi dan sinkronisasi antara satu kebijakan/regulasi dengan yang lain baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga penting. § Kebijakan dan regulasi pengembangan broadband nasional dimaksudkan untuk memastikan layanan broadband dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tanpa diskriminasi, dengan harga terjangkau. § Kebijakan dan regulasi tersebut dapat bersifat sektoral (pengaturan dalam sektor ICT), lintas sektor (pengaturan oleh sektor lain), maupun regional (pengaturan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota).
disiapkan oleh BAPPENAS
52
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
REGULASI: INSTRUMEN AKSELERASI (2)
§ Secara spesinik, kebijakan dan regulasi pengembangan broadband nasional ditetapkan untuk: 1. Menciptakan iklim berusaha yang kondusif dengan menekan regulatory cost dan menciptakan insentif; 2. Menciptakan kompetisi, open access, mencegah terjadinya perilaku monopoli, dan menghilangkan barrier to entry; 3. Memastikan pengalokasian dan penggunaan sumber daya (infrastruktur, spektrum frekuensi) secara efektif dan enisien, serta memastikan tidak terjadinya pemusatan sumber daya terbatas; 4. Memungkinkan penggunaan berbagai teknologi dengan mendorong teknologi netral; 5. Mendukung pengembangan aplikasi, konten, dan industri ICT dalam negeri serta penggunaannya; 6. Memberikan perlindungan konsumen atas keamanan data/informasi dan kualitas layanan.
disiapkan oleh BAPPENAS
53
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
Infrastruktur bersama § Managed services § MVNO Penomoran § Enisiensi nomor Ø Manajemen penomoran • Database • Prosedur alokasi Ø Biaya alokasi penomoran § Implementasi IPv6 § Number portability Merger dan Akuisisi
International Roaming disiapkan oleh BAPPENAS
REGULASI: INSTRUMEN AKSELERASI (3) Interkoneksi § Asymmetric tariff vs. Symmetric tariff § Interkoneksi IP Ø Formula Ø Tarif Lisensi § Penyederhanaan layer lisensi § Skema besar Modern Licensing § Uji Laik Operasi § Migrasi lisensi Infrastruktur Pasif Tarif § Tarif retail Jasa Multimedia § Price cap
Reformasi Frekuensi § Frequency sharing § Teknologi netral § Penataan ulang § Refarming Antisipasi tren teknologi dan model bisnis ke depan § Cloud § Over The Top § Smart pipe framework Perlindungan konsumen § Registrasi prabayar § Spam § Data pelanggan
Sanksi Denda terhadap Standar Kualitas Layanan 54
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
disiapkan oleh BAPPENAS
REGULASI: INSTRUMEN AKSELERASI (4)
55
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
PENDANAAN: INSTRUMEN AKSELERASI dalam miliar USD
§ Investasi pemerintah dalam pengembangan broadband bukan suatu hal baru. Beberapa negara seperti Irlandia, Jerman, Colombia, dan Brazil bahkan memasukkannya sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi. § Negara yang memberikan dukungan anggaran baik untuk pengembangan infrastruktur maupun demand terbukti mempunyai tingkat penetrasi broadband yang lebih tinggi (Sumber: Booz & Company) § Pengembangan broadband di Indonesia bertumpu kepada mekanisme pasar yang berbasis investasi dunia usaha (swasta/BUMN). Untuk upaya percepatan dan pemerataan diperlukan dukungan dana Pemerintah dengan tetap memperhatikan kemampuan APBN terutama karena dukungan pendanaan diperlukan secara konsisten dan kontinu. disiapkan oleh BAPPENAS
56
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
PENDANAAN: INSTRUMEN AKSELERASI(2)
Potensi Sumber Pendanaan 1. Dana Pemerintah
2. Mobilisasi Dana di Luar Pemerintah
APBN dapat dialokasikan melalui:
Investasi swasta/BUMN dalam bentuk:
Mata Anggaran Kem. Kominfo: § Rupiah Murni § Pinjaman Luar Negeri (PLN) § PNBP Non BLU § PNBP BLU (Dana USO) Berbasis program, kecuali PLN
Di luar Mata Anggaran Kementerian Kominfo: Investasi Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (BLU di bawah Kementerian Keuangan)
Berbasis proyek
Investasi swasta/ BUMN melalui: Perizinan (licensing)/PMA dan PMDN
Berbasis program
Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS): investasi swasta yang dimungkinkan untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah dalam bentuk niskal dan/atau non niskal
Berbasis proyek
Kunci utama: ketersediaan APBN
Kunci utama: kondisi investasi dan lingkungan berusaha yang kondusif
Bentuk intervensi Pemerintah: anggaran dalam bentuk investasi penuh (belanja modal) dan subsidi
Bentuk intervensi Pemerintah: regulasi dan anggaran untuk KPS (bersifat leverage)
disiapkan oleh BAPPENAS
57
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
PENDANAAN: KEBIJAKAN
§ Sebagai salah satu bentuk intervensi, pendanaan Pemerintah dimaksudkan untuk membuka sumbatan dalam rangka percepatan pertumbuhan dan adopsi broadband . § Dukungan pendanaan Pemerintah diberikan dengan memperhatikan: 1. Kondisi dan kapasitas keuangan negara. Pemberian dukungan pendanaan diutamakan berasal dari PNBP sektor ICT seperti Dana USO dan BHP Frekuensi. 2. Kemampuan pasar. Pembangunan broadband dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah dan dunia usaha. Dengan demikian, Pemerintah tidak mengambil alih peran dan tidak bersaing dengan penyelenggara. Pemberian dukungan pendanaan Pemerintah harus dipastikan tidak menimbulkan kegagalan pasar. 3. Skema pendanaan yang sesuai yaitu tepat sasaran (efektif), tanpa duplikasi investasi (enisien), dan menjamin keberlanjutan. 4. Inovasi model bisnis dengan pengelolaan risiko yang proporsional dan tidak hanya berbasis aset. Sesuai dengan trend global yang beralih dari belanja modal (capex) ke belanja operasional (opex) menuntut Pemerintah untuk teliti dalam melakukan investasi. disiapkan oleh BAPPENAS
58
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
PENDANAAN: STRATEGI
OPTIMALISASI PEMANFAATAN APBN
EFISIENSI PEMANFAATAN APBN
MOBILISASI DANA DI LUAR APBN
Ruang lingkup: internal K/L
Ruang lingkup: lintas K/L
Ruang lingkup: nasional
§ Transformasi pengelolaan dan penggunaan Dana USO menjadi broadband-‐ready yang berorientasi pengembangan ekosistem termasuk aplikasi dan capacity building. § Optimalisasi penggunaan BHP Frekuensi terutama untuk pengembangan mobile broadband. § Model bisnis yang lebih efektif dan enisien (tidak terpaku kepada belanja modal) dengan memperhatikan mitigasi risiko dan keberlanjutan. § Mendorong pergeseran pola belanja modal (capex) menjadi belanja operasional (opex). § Pembentukan ICT Fund yang bersifat jangka panjang.
§ Implementasi co-‐Financing dan infrastructure sharing misal: pembangunan pusat data e-‐government secara terpadu; pembangunan duct umum yang dapat digunakan untuk berbagai infrastruktur (kabel listrik, telepon, dsb); penggunaan right of way infrastruktur lain seperti tiang listrik, jalan tol.
disiapkan oleh BAPPENAS
§ Sinkronisasi APBN Kementerian/Lembaga untuk belanja ICT untuk menghindari duplikasi.
§ Implementasi Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). APBN digunakan sebagai Dukungan Pemerintah untuk meningkatkan kelayakan proyek. § Menciptakan kondisi investasi dan berusaha yang kondusif dengan menekan regulatory cost yang disebabkan antara lain oleh tidak konsisten dan tidak sinkronnya berbagai peraturan termasuk peraturan daerah. 59
TINDAK LANJUT 2013
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
§ Penyusunan Indonesia Broadband Plan dijadwalkan untuk selesai pada pertengahan tahun 2013 untuk dikonsultasikan ke publik dan menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-‐2019. § Timeline pekerjaan sebagai berikut. Penyusunan Dokumen: Kebijakan dan Rencana Pembangunan (2013-‐2017) Jan-‐Mei
Perbaikan dokumen termasuk melalui diskusi dengan sektor lain dan industri Juni
Kick off Dokumen untuk konsultasi publik disiapkan oleh BAPPENAS
Jul-‐Sep
Okt-‐Des
Proses Perpres/ Inpres dan Launching Dokumen 60
Locally Integrated, Globally Connected
BAGIAN KEDUA
INDONESIA BROADBAND PLAN: RENCANA AKSI (ACTION PLAN) disiapkan oleh BAPPENAS
61
Locally Integrated, Globally Connected
4 disiapkan oleh BAPPENAS
RINCIAN RENCANA AKSI
62
RENCANA AKSI
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT Kecepatan Rumah Gedung Mobile
2013
2014
2015
2016
2017
1 Mbps 100 Mbps 512 kbps Mebuat regulasi standar dan kualitas broadband Insentif dan modal Menyediakan jaringan dan kualitas layanan Memberikan RoW
1 Mbps 200 Mbps 512 kbps
2 Mbps 500 Mbps 512 kbps
2 Mbps 800 Gbps 1 Mbps
2 Mbps 1 Gbps 1 Mbps
Mebuat regulasi standar dan kualitas broadband
Mebuat regulasi standar dan kualitas broadband
Mebuat regulasi standar dan kualitas broadband
Mebuat regulasi standar dan kualitas broadband
Insentif dan modal
Insentif dan modal
Insentif dan modal
Insentif dan modal
Menyediakan jaringan dan kualitas layanan
Menyediakan jaringan dan kualitas layanan
Menyediakan Menyediakan jaringan dan jaringan dan kualitas layanan kualitas layanan
Memberikan RoW
Memberikan RoW
Memberikan RoW
Memberikan RoW
Masyarakat
Monitoring kualitas
Monitoring kualitas
Monitoring kualitas
Monitoring kualitas
Monitoring kualitas
Vendor
Penyediaan perangkat dan sistem
Penyediaan perangkat dan sistem
Penyediaan perangkat dan sistem
Penyediaan perangkat dan sistem
Penyediaan perangkat dan sistem
Fixed
Kominfo
Kemenkeu Operator Pemda
disiapkan oleh BAPPENAS
63
RENCANA AKSI (2)
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
Distribusi Akses
Fixed Mobile Broadband
2013
2014
2015
2016
2017
45%
55%
75%
85%
100%
70%
80%
90%
100%
100%
Kominfo
Mendorong penyedia untuk Mebuat regulasi distribusi sebaran memperluas pembangunan broadband jaringan
Mendorong penyedia untuk memperluas pembangunan jaringan
Mendorong penyedia untuk memperluas pembangunan jaringan
Kemenkeu
Insentif dan modal Insentif dan modal
Insentif dan modal
Insentif dan modal Insentif dan modal
Membangun jaringan Memberikan RoW - Captive market - Pengawasan kualitas Penyediaan perangkat dan sistem
Membangun jaringan Memberikan RoW
Membangun jaringan Memberikan RoW - Captive market - Pengawasan kualitas Penyediaan perangkat dan sistem
Operator Pemda Masyarakat
Vendor
disiapkan oleh BAPPENAS
Membangun jaringan Memberikan RoW - Captive market - Pengawasan kualitas Penyediaan perangkat dan sistem
Membangun jaringan Memberikan RoW - Captive - Captive market market - Pengawasan - Pengawasan kualitas kualitas Penyediaan Penyediaan perangkat dan perangkat dan sistem sistem
Mendorong penyedia untuk memperluas pembangunan jaringan
64
RENCANA AKSI (3)
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT Exchange
2013 Regulasi Hub Hub Nasional Nasional Pembangunan IIX Distribusi IIX Indonesia Timur Web Hosting Aplikasi web pendidikan hosting terbentuk
2014
2015
2016
2017
Implementasi
Implementasi
Implementasi
Implementasi
Integrasi seluruh IIX
Seluruh IIX sudah live
Seluruh IIX memiliki akses International
Pembangunan web hosting national
Integrasi web hosting Web hosting national regional dengan live national
IIX terbangun di Indonesia Timur Pembangunan web hosting regional per provinsi
Kominfo
Mebuat regulasi pengaturan pengembangan internet exchange dan hosting
Mendorong pengembangan internet exchange dan hosting
Mendorong pengembangan internet exchange dan hosting
Mendorong pengembangan internet exchange dan hosting
Mendorong pengembangan internet exchange dan hosting
Kemenkeu
Insentif dan modal
Insentif dan modal
Insentif dan modal
Insentif dan modal
Insentif dan modal
Operator
Menyediakan jaringan
Menyediakan jaringan
Menyediakan jaringan
Menyediakan jaringan
Menyediakan jaringan
Pemda
Memberikan RoW
Memberikan RoW
Memberikan RoW
Memberikan RoW
Memberikan RoW
Captive market - Pengawasan kualitas Penyediaan perangkat dan sistem -
Masyarakat
Vendor
disiapkan oleh BAPPENAS
- -
Captive market Pengawasan kualitas
- -
Captive market Pengawasan kualitas
Penyediaan Penyediaan perangkat dan sistem perangkat dan sistem
- -
Captive market Pengawasan kualitas
- -
Captive market Pengawasan kualitas
Penyediaan Penyediaan perangkat dan sistem perangkat dan sistem 65
RENCANA AKSI (4)
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT Penetrasi Terminal Pelanggan Komputer Jinjing Komputer Tablet Smartphone Kominfo
K e m Perindustrian
Bappenas
Manufaktur
Penyelenggara
2013
2014
2015
12% 4% 20%
15% 4% 30%
17% 5% 40%
Mengawasi penetrasi Menyusun standar perangkat perangkat ke yang murah namun berkualitas masyarakat
Menyusun skema insentif untuk manufaktur
disiapkan oleh BAPPENAS
2017
18% 6% 50% Mengawasi penetrasi perangkat ke masyarakat
20% 8% 60% Mengawasi penetrasi perangkat ke masyarakat
Produksi massal sehingga dapat menekan biaya per unit barang
Produksi massal sehingga dapat menekan biaya per unit barang
Menyusun skema insentif untuk golongan masyarakat tertentu Menyusun skema insentif untuk golongan masyarakat tertentu
Menyusun skema insentif . untuk manufaktur, dan menyusun standar perangkat murah namun berkualitas
Produksi dengan komponen lokal, dan komponen dari luar negeri yang bisa menekan harga namun sesuai dengan standar yang berlaku Melakukan skema bundling produk dengan broadband dengan skema pembayaran yang mudah dan murah
Memberikan insentif kepada golongan tertentu
2016
Produksi massal sehingga dapat menekan biaya per unit barang
Produksi massal sehingga dapat menekan biaya per unit barang
66
RENCANA AKSI (5)
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT Harga Terminal Pelanggan Komputer Jinjing (notebook) Komputer Tablet Smartphone
Rp. 2.500.000,00 Rp. 1.200.000,00 Rp. 1.200.000,00 Menyusun standar perangkat yang murah dan berkualitas
Kominfo
K e m Perindustrian
2013
.
Bappenas
Manufaktur
Penyelenggara
disiapkan oleh BAPPENAS
Menyusun skema insentif untuk manufaktur, dan menyusun standar perangkat Menyusun skema insentif untuk manufaktur Produksi dengan komponen lokal, dan komponen dari luar negeri yang bisa menekan harga namun sesuai dengan standar yang berlaku Melakukan skema bundling produk dengan broadband dengan skema pembayaran yang mudah dan murah
2014
2015
2016
2017
Rp. 1.500.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 800.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 800.000,00 Menyusun Menyusun standar standar perangkat yang perangkat yang murah dan murah dan berkualitas berkualitas
Rp. 1.250.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 600.000,00 Menyusun standar perangkat yang murah dan berkualitas
Rp. 1.000.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00 Menyusun standar perangkat yang murah dan berkualitas
Produksi Produksi massal massal sehingga dapat sehingga dapat menekan biaya per menekan biaya unit barang per unit barang
Produksi massal sehingga dapat menekan biaya per unit barang
Produksi massal sehingga dapat menekan biaya per unit barang
Rp. 2.000.000,00
67
Locally Integrated, Globally Connected
5 disiapkan oleh BAPPENAS
PROYEK INFRASTRUKTUR BROADBAND 68
PALAPA RING
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
Bertujuan untuk membangun jaringan serat optik yang menghubungkan seluruh kab/kota untuk mendukung layanan broadband. § Dari total 497 kab/kota, pembangunan di 51 kab/kota yang berada di wilayah non komersial memerlukan dukungan anggaran pemerintah (ICT Fund), sedangkan pembangunan sisanya (446 kab/kota) dilakukan oleh PT Telkom hingga 2015. §
Sumber: Kominfo, 2012
Kegiatan Prioritas Pembangunan jaringan serat optik (Palapa Ring) § % Pulau besar yang terhubung dengan backbone serat optik §
% Ibukota Kab/Kota yang dilayani broadband
disiapkan oleh BAPPENAS
Target RPJMN 2014
Capaian 2011
Capaian 2012
Target 2013
100%
88%
Maluku Papua belum terjangkau 66%
Maluku Papua belum terjangkau 70%
Maluku Papua dimulai 83% 69
PALAPA RING (2)
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
KORIDOR EKONOMI/ PROV
JUMLAH KAB/ KOTA
KAB/KOTA DENGAN BB (2010)
KAB/KOTA AKAN DIBANGUN BB
10
151
105
NAD
1
23
Sumut
1
Sumbar
JUMLAH PROV
RENCANA PEMBANGUNAN 2011 -‐ 2015 TELKOM
PEMERINTAH
46
43
3
13
10
10
-‐
33
22
11
9
2
1
19
15
4
4
-‐
Riau
1
12
9
3
3
-‐
Jambi
1
11
8
3
3
-‐
Sumsel
1
15
14
1
1
-‐
Bengkulu
1
10
8
2
2
-‐
Lampung
1
14
11
3
3
-‐
Kep. Babel
1
7
3
4
4
-‐
Kep. Riau
1
7
2
5
4
1
SUMATERA
disiapkan oleh BAPPENAS
70
PALAPA RING (3)
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT KORIDOR EKONOMI/ PROV
JUMLAH KAB/ JUMLAH PROV KOTA
JAWA
KAB/KOTA DENGAN BB (2010)
KAB/KOTA AKAN DIBANGUN BB
RENCANA PEMBANGUNAN 2011 -‐ 2015 TELKOM
PEMERINTAH
6
118
116
2
2
0
DKI
1
6
5
1
1
-‐
Jabar
1
26
26
-‐
-‐
-‐
Jateng
1
35
35
-‐
-‐
-‐
Banten
1
8
8
-‐
-‐
-‐
Jatim
1
38
38
-‐
-‐
-‐
DIY
1
5
4
1
1
-‐
KALIMANTAN
4
55
32
23
21
2
Kalbar
1
14
6
8
8
-‐
Kalteng
1
14
6
8
8
-‐
Kalsel
1
13
11
2
2
-‐
Kaltim
1
14
9
5
3
2
disiapkan oleh BAPPENAS
71
PALAPA RING (4)
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT KORIDOR EKONOMI/ PROV
JUMLAH KAB/ JUMLAH PROV KOTA
SULAWESI
KAB/KOTA DENGAN BB (2010)
KAB/KOTA AKAN DIBANGUN BB
RENCANA PEMBANGUNAN 2011 -‐ 2015 TELKOM
PEMERINTAH
6
73
48
25
17
8
Sulut
1
15
8
7
4
3
Sulteng
1
11
4
7
6
1
Sulsel
1
24
22
2
1
1
Sultra
1
12
4
8
5
3
Gorontalo
1
6
6
-‐
-‐
-‐
Sulbar
1
5
4
1
1
0
3
40
9
31
28
3
Bali
1
9
9
-‐
-‐
-‐
NTB
1
10
-‐
10
10
-‐
NTT
1
21
0-‐
21
18
3
BALI NUSRA
disiapkan oleh BAPPENAS
72
PALAPA RING (5)
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
KORIDOR EKONOMI/ PROV
JUMLAH KAB/ KOTA
KAB/KOTA DENGAN BB (2010)
KAB/KOTA AKAN DIBANGUN BB
4
60
-‐
Maluku
1
11
Maluku Utara
1
Papua
JUMLAH PROV
RENCANA PEMBANGUNAN 2011 -‐ 2015 TELKOM
PEMERINTAH
60
25
35
-‐
11
7
4
9
-‐
9
6
3
1
29
-‐
29
6
23
Papua Barat
1
11
-‐
11
6
5
TOTAL NASIONAL
33
497
310
187
136
51
MALUKU-‐ PAPUA
Sumber: PT Telkom dan Kominfo, 2013
Melalui proyek Palapa Ring, seluruh pulau besar dijadwalkan akan sudah terhubung dengan jaringan serat optik dan seluruh kabupaten/kota sudah terjangkau infrastruktur broadband pada tahun 2015. disiapkan oleh BAPPENAS
73
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
PROYEK PERCONTOHAN: DUCT BERSAMA
§ Penempatan kabel serat optik penyelenggara telekomunikasi dalam satu duct yang digunakan secara bersama. § Tujuan: Ø Enisiensi biaya dan efektivitas pengembangan layanan telekomunikasi Ø Pengembangan wilayah dan menjaga estetika kota Ø Percepatan pengembangan penyediaan layanan telekomunikasi melalui tersedianya infrastruktur pasif (duct) yang cepat
§ Pihak yang terlibat: Ø Penyelenggara telekomunikasi Ø Pemerintah Daerah Provinsi/Kota Ø Kementerian Komunikasi dan Informatika/Pemerintah Pusat
§ Lokasi: Ø Pilot project: Kota Bandung dan Kota Cimahi Ø Dalam penjajakan: DKI Jakarta Ø Rencana roll out ke 7 kota lainnya disiapkan oleh BAPPENAS
74
PROYEK PERCONTOHAN: DUCT BERSAMA (2)
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
§ Menyusun rencana rute, tarif, jadwal, SLA, dan standarisasi duct § Melakukan mediasi antara pemda, operator dan penyedia duct
KOMINFO
B2B OPERATOR Dalam proses pembahasan. Kesepakatan dijadwalkan tercapai 30 Juni 2013.
PEMKO BANDUNG
disiapkan oleh BAPPENAS
Contoh Proyek: Kota Bandung dan Kota Cimahi
PT Jabar Telematika (Penyedia duct)
§ Menyusun regulasi pendukung: konsep Peraturan Walikota § Melakukan mediasi antara operator dan penyedia duct 75
Locally Integrated, Globally Connected
6 disiapkan oleh BAPPENAS
PENUTUP 76
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
§ Pembangunan broadband suatu negara tidak dapat dipisahkan dari strategi negara tersebut untuk meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, Indonesia harus segera bergerak cepat untuk merealisasikan potensi broadband. § Pola pembangunan yang inovatif, komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekosistem broadband nasional dengan memanfaatkan sumber daya secara enisien. Tanpa adanya terobosan, Indonesia akan mengalami potential loss yang besar, tertinggal dari negara lain. § Dalam implementasinya, pembangunan ekosistem broadband memerlukan komitmen nasional yang kuat dan konsisten, serta dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah serta dunia usaha, begitu juga dengan parlemen (DPR). § Sebagai bentuk akselerasi, selain melakukan regulasi/deregulasi untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif terutama di sektor ICT, Pemerintah juga akan memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan. disiapkan oleh BAPPENAS
77
Tim Kerja Konek3vitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
§ Pemberian dukungan Pemerintah dalam bentuk pendanaan akan dilakukan secara selektif, efektif dan enisien yaitu bersifat Fill in the gap dan debottlenecking tanpa mengambil alih peran atau bersaing dengan penyelenggara untuk mendukung perluasan jangkauan dan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan akses broadband . Untuk itu, strategi pendanaan dan model bisnis yang inovatif akan disiapkan. § Dukungan pendanaan Pemerintah untuk pengembangan broadband pada prinsipnya mengikuti peran/posisi Pemerintah yaitu sebagai fasilitator, katalisator, dan debottlenecking.
disiapkan oleh BAPPENAS
78
Tim Kerja Konektivitas KP3EI Sub Tim Kerja ICT
Indonesia Broadband Plan Connect. Innovate. Transform Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika, BAPPENAS Lantai 4, Gedung Baru Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta 10310, Indonesia Tel : (+62 21) 314 9664 Fax : (+62 21) 391 2422 Email :
[email protected]
disiapkan oleh BAPPENAS
79