IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BITUNG
Etmon Taalongonan F.D.J. Lengkong Alden Laloma
ABSTRACT This research aims to get an overview or description of the implementation of the policy of the Ministry of health of the poor in the HOSPITALS of the city of Bitung. The type of research used in this research is descriptive qualitative approach method. Descriptive research aims to describe, summarize a variety of conditions, the situation or the various variables that arise in society which became the object of the research. Penelitiaannya focus on the factor of communication, resources, attitudes andbureaucratic structure. Conclusions are in General, almost all indicators of policy implementation services Jamkesmas held in Bitung city HOSPITALS already are good enough, the indicator of the system/equipment medical facilities are already full enough. Meanwhile, implementing any policy stance is already pretty good and friendly in serving the people who came for the medication, but became the indicator needs to be fixed is the slowness of the distribution of the cards to the general wards of JAMKESMAS recipient JAMKESMAS card. Then there are some factor restricting the achievement of success of implementation of the policy of the Ministry of health of the poor in the HOSPITALS of the city of Bitung IE from external factors, such as lack of understanding of the people about the ownership card JAMKESMAS. Keywords: Healthcare, Policy Implementation
Pendahuluan
masyarakat
yang
tidak
tergolong
miskin
Derajat kesehatan masyarakat miskin,
mendapatkan kartu jaminan kesehatan (kartu
masih sangat rendah di Indonesia. Kondisi
JAMKESMAS) dan masyarakat miskin tidak
rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin
mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan (kartu
ini, dapat kita lihat dari kualitas pelayanan
JAMKESMAS), dan masih adanya alternative
kesehatan
pada
lain seperti membeli obat bebas di warung tanpa
masyarakat miskin, seperti pelayanan yang
melalui resep dokter. itu adalah bukti-bukti
kurang diakses, prosedur yang berbelit belit
bahwa masyarakat kurang memahami manfaat
ketika
kesehatan,
kartu Jaminan Kesehatan ( JAMKESMAS),
kurangnya sosialisasi oleh Rumah sakit dan
Seperti kita ketahui biaya kesehatan yang
Puskesmas tentang pentingnya Program Jaminan
meningkat dari waktu ke waktu menjadikan
Kesehatan bagi Masyarakat, kurang tepatnya
warga
pemilihan kriteria target penerima manfaat kartu
pencapaian pelayanan kesehatan. Kendala faktor
JAMKESMAS,
sosial ekonomi ini memerlukan campur tangan
yang
pengurusan
kurang
berpihak
administrasi
diindikasikan
terdapat
miskin
semakin
jauh
dalam
hal
pemerintah dan pihak rumah sakit untuk
ialah
melindungi warga miskin melalui kebijakan
deskripsi tentang Implementasi
kesehatan. Kondisi ini bertolak belakang dengan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di
Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang
RSUD kota Bitung.
System
Jaminan
Sosial
Nasional
Untuk
yang
mendapatkan
Kebijakan
public
gambaran
adalah
atau
Kebijakan
sejumlah
mengamanatkan pemerintah untuk memberikan
aktivitas pemerintah, baik secara langsung
perlindungan bagi fakir miskin, anak dan orang
maupun
terlantar serta orang tidak mampu yang
mempengaruhi kehidupan masyarakat ( peters,
pembiayaan
1984). Dengan defenisi ini ada tiga tingkat
kesehatannya
dijamin
oleh
pemerintah.
melalui
berbagai
lembaga
pengaruh kebijakan public terhadap kehidupan
Upaya – upaya pelayanan kesehatan
masyarakat, yaitu : 1). Pada tingkat pertama,
penduduk miskin, memerlukan penyelesaian
adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang
menyeluruh dan perlu disusun strategi serta
dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah, atau
tindak pelaksanaan pelayanan kesehatan yang
yang lain yang bertujuan menggunakan kekuatan
peduli terhadap penduduk miskin.
public untuk mempengaruhi kehidupan warga
Untuk
mendukung
kesehatan miskin
pelaksanaan
pelayanan
terutama di kota Bitung,
masyarakat, adapun keputusan ini dibuat oleh anggota
legislatif,
presiden,
gubernur,
diharapkan peran pemerintah kota dan pihak
administrator serta pressure groups, dimana yang
rumah sakit dapat membantu dan mendukung
dimunculkan pada level ini adalah sebuah
penyelenggaraan
kebijakan
kebijakan terapan. 2). Pada tingkat kedua, adanya
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
output kebijakan. Pilihan kebijakan yang sedang
yang ada di kota Bitung.
diterapkan pada tingkat ini membuat pemerintah
Pemerintah
pusat
implementasi
menyediakan
kebijakan
melakukan
pengaturan,
menganggarkan,
pelayanan kesehatan, sedangkan pemerintah kota
membentuk personil dan membuat regulasi
dapat berkontribusi memberikan pembiayaan
dalam bentuk program yang akan mempengaruhi
pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang
kehidupan masyarakat. Lebih lanjut menurut
mampu/miskin di kota Bitung.
peter (1984) dalam penerapannya kebijakan
Permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimanakah
Implementasi
tersebut memiliki berbagai instrument kebijakan
Kebijakan
yaitu: 1). Hokum: 2). Pelayanan/jasa; 3). Dana;
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di
4). Pajak; dan 5). Persuasi yang digunakan bila
RSUD Kota Bitung ? dan Faktor-faktor yang
instrument lain gagal mempengaruhi masyarakat.
mempengaruhi
Kebijakan
Kebijakan sebagai perilaku aktor dalam kegiatan
Pelayanan Masyarakat Miskin ?. Berdasarkan
tertentu, yang di maksud dengan aktor adalah
perumusan masalah maka tujuan penelitian ini
berupa individu, atau organisasi pemerintah
Implementasi
maupun non pemerintah. Demikian pula dengan
Beberapa konsep kebijakan public yang telah
kegiatan tertentu di artikan sebagai kegiatan
dikemukakan di atas sangat varitif sifatnya, maka
administratif, politis, ekonomis,dll, (Anderson,
dunn (1999) menyimpulkan bahwa kebijakan
dalam
carl
public merupakan serangkaian pilihan yang
friedrich memandang kebijakan sebagai suatu
kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan
arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang,
untuk tidak berbuat ) yang dibuat oleh badan-
kelompok
badan
abdulwahab,1997).
atau
Sedangkan
pemerintah
dalam
suatu
atau
kantor-kantor
pemerintah,
lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-
diformulasikan dalam bidang-bidang isu (issue
hambatan
terhadap
areas) yaitu arah tindakan actual atau potensial
kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan
dari pemerintah yang didalamnya terkandung
dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu
konflik diantara kelompok masyarakat.
dan
peluang-peluang
tujuan yang atau merealisasikan suatu sasaran
Model yang digunakan sebagai dasar
atau suatu maksud tertentu. Defenisi yang
tema
diberikan oleh friedrich ini menyangkut dimensi
implementasi
yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami
directandindirectimpact on implementation yaitu
sebagai
oleh
model teori yang dikembangkan oleh George C.
pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun
Edwards III (1990). Menurut pandangan Edwards
oleh individu (Winarno, 2012).
III (dalam Subarsono,2011, h.90), implementasi
tindakan
David mendefenisikan
yang
dilakukan
penelitian
ini
ialah
top-down
turunan yang
model disebut
Easton
(Dye,
1987)
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang
kebijakan
sebagai
akibat
saling berhubungan satu sama lain, diantaranya :
aktivitas pemerintah ( the impact of goverment
1.
practices). Sedangkan Carl I. Friedrich ( dalam
setiap kebijakan akan dapat di laksanakan dengan
Winarno, 2012) mendefinisikannya sebagai
baik jika terjadi komunikasi efektif antara
serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang,
pelaksana
kelompok,
kelompok sasaran(target group). Tujuan dan
atau
pemerintah
dalam
suatu
Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa
program(kebijakan)
sasaran
yang ada, kebijakan yang diusulkan tersebut
sosialisasikan secara baik sehinggah dapat
ditunjukkan
menghindar adanya distorsi atas kebijakan dan
memanfaatkan
potensi
sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam
program.
rangka mencapai tujuan tertentu.
2.
program/kebijakan
dapat
para
lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang
untuk
dari
dengan
di
Sumber Daya, yaitu menunjukan setiap
Kebijakan publik menurut Thomas Dye
kebijakan harus d dukung oleh sumber daya yang
(1987) adalah apapun pilihan pemerintah untuk
memadai, baik sumber daya manusia maupun
melakukan atau tidak melakukan (public policy is
sumber daya finansial. Sumber daya manusia
whatever governments choose to do or not to do).
adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas
implementor yang dapat melingkupi seluruh
implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi
kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah
ini mencangkup dua hal penting pertama adalah
kecukupan
mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana
modal
investasi
atas
sebuah
program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan
sendiri.
dalam
biasanya sudah ditetapkan melalui standar
implementasi
pemerintah.
Sebab
program/kebijakan
implementasi
program
kehandalam
operating procedur (SPO) yang dicantumkan
implementor, kebijakan menjadi kurang kurang
dalam guideline program/kebijakan. SOP yang
enerjik
dan
baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas,
finansial
sistematis, tidak berbelit dan mudah di pahami
menjamin keberlangsungan program/kebijakan.
oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam
Tanpa ada dukungan finansial yang memadai,
bekerjanya implementor. Sedangkan struktur
program tak dapat berjalan efektif dan cepat
organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran.
menghindari hal yang berbelit, panjang dan
3.
kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus
dan
berjalan
seadanya.sedangkan
yang
tanpa
Mekanisme
sumber
lambat daya
Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik menempel
kebijakan/program.
erat
kepada
dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara
dimiliki oleh implementor adalah kejujuran,
cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur
komitmen dan demokratis. Implementor yang
didesain
memiliki komitmen tinggi dan jujur akan
menghindari “ virus weberian” yang kaku, terlalu
senantiasa bertahan diantara hambatan yang di
hirarkhis dan birokratis.
dalam
yang
pun sejauh mungkin
penting
temui
Karakter
implementor
pelaksana
program/kebjakan.
dalam baras program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawa semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.
struktur
struktur birokrasi, menunjuk bahwa birokrasi
menjadi
ringkas
dan
fleksibel
Kejujuran Keempat variabel diatas dalam model
mengarahkan implementor untuk tetap berada
4.
secara
penting
dalam
yang
di
bangun
oleh
Edward
memiliki
keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan
dan
satu
variabel
akan
sangat
mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya saja, impementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan mark up dan korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuan. Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis akan
sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan
tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian,
kelompok sasaran.
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk
METODE PENELITIAN
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus
Jenis penelitian yang digunakan dalam
yang
alamiah
dan
dengan
memanfaatkan
dengan
berbagai metode alamiah. Penelitian ini hanya
pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dalam
menggambarkan apa adanya tentang suatu
Bungin
variabel, gejalah, keadaan, dan tidak bermaksud
penelitian ini ialah metode deskriptif
(2001,
h.48)
bertujuan
untuk
menggambarkan, meringkas berbagai kondisi,
menguji hipotesis. Adapun model atau pendekatan yang
situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu.
digunakan
untuk
Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu
kebijakan
adalah
ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi dan
implementasi
variabel tertentu.
approach) yang dikemukakan oleh edward iii
(
mengkaji
implementasi
pendekatan
masalah
implementation
problems
Dalam melaksanakan penelitian dengan
(1984) dengan mengamati factor-faktor yang
pendekatan kualitatif sesuai dikutip dalam
mendukung dan menghambat implementasi
Moleong(2007, h.8), seorang peneliti harus
kebijakan program jamkesmas. Sehubungan
memperhatikan ciri-ciri yang mencangkup latar
dengan maksud tersebut, Edward iii merumuskan
alamiah, manusia sebagai alat atau instrumen,
empat factor yang merupakan syarat utama
metode kualitatif, analisa deskriptif, lebih
keberhasilan
proses
implementasi,
yakni
mementingkan proses daripada hasil, adanya
komunikasi,
sumber
daya,
aparat
kriteria khusus untuk keabsahan data, desain
pelaksana, dan struktur birokrasi termasuk tata
yang bersifat sementara serta hasil penelitian
aliran kerja birokrasi.
yang dirundingkan dan disepakati bersama.
Pada dasarnya fokus dari penelitian dengan
Dalam
penelitian
ini
lokasi
penelitian
judul”
implementasi
sikap
kebijakan
pelayanan
dilaksanakan di desa Manembo-nembo, kota
kesehatan masyarakat miskin di RSUD kota
Bitung. Sedangkan situs penelitian ini yaitu di
Bitung. Perlu fokus penelitian ini adalah untuk
RSUD kota Bitung.
mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui program JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) di RSUD kota Bitung.
A.
Jenis Penelitian
Stahhope (1997:28), Pengertian “pelayanan”,
Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif.
yang berarti “usaha melayani kebutuhan orang
Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian
lain” atau dari pengertian “melayani” yang berarti
yang bermaksud untuk memahami fenomena
“membantucmenyiapkan (mengurusi) apa yang
diperlukan seseorang”. Sedangkan pengertian
karena itu jumlah kelompok ini dalam suatu
kesehatan menurut Undang-undang Nomor 23
populasi
tahun 1992, pasal 1 ayat 1 adalah keadaan
%).Pelayanan yang diperlukan oleh kelompok ini
sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang
bersifat pelayanan kesehatan dasar (basic health
memungkinkan setiap orang produktif secara
service),
sosial ekonomi. Jadi pengertian kesehatan
kesehatan primer atau utama (primary health
cakupannya sangat luas,mencakup sehat fisik
care).Contohnya
maupun non fisik (jiwa, sosial ekonomi).
keliling, puskesmas pembantu.
Pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan
yang
tujuan
utamanya
sangat
atau
besar(lebih
juga
:
kurang
merupakan
Puskesmas,
85
pelayanan
Puskesmas
2). Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua (Secondary
adalah
health services). Pelayanan kesehatan jenis ini
pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif
diperlukan oleh kelompok masyarakat yang
(peningkatan
memerlukan perawatan nginap, yang sudah tidak
kesehatan)
dengan
sasaran
masyarakat.
dapat
Menurut levei dan loamba (dalam Azrul 1996,
primer.Contoh : Rumah Sakit tipe C dan Rumah
h.35), pelayanan kesehatan adalah setiap upaya
Sakit tipe D dan memerlukan tersedianya tenaga-
yang
tenaga spesialis.
diselenggarakan
sendiri
atau
secara
ditangani
oleh
pelayanan kesehatan
bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara
dan
meningkatkan
kesehatan,
mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga,
pelayanan
Azwar kesehatan
(1996:
37)
merupakan
:Sistem jaringan
pelayanan interdisipliner, komprehensif, dan kompleks,
terdiri
dari
aktivitas
health
service).
Pelayanan
kesehatan
ini
diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh
kelompok dan ataupun masyarakat. Menurut
3). Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga (Tertiary
diagnosis,
pelayanan kesehatan sekunder.Pelayanan sudah kompleks dan memerlukan tenaga-tenaga super spesialis. Contohnya: Rumah Sakit tipe A dan Rumah sakit tipe B.
treatmen, rehabilitasi, pemeliharaan kesehatan
Dalam suatu sistem pelayanan kesehatan,
dan pencegahan untuk masyarakat pada seluruh
ketiga strata atau jenis pelayanan tersebut tidak
kelompok umur dan dalam berbagai keadaan.
berdiri sendiri-sendiri namun berada didalam
A. Bentuk pelayanan kesehatan
suatu sistem dan saling berhubungan. Apabila
1). Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Primary
pelayanan
kesehatan
primer
tidak
dapat
health care). Pelayanan kesehatan jenis ini
melakukan tindakan medis tingkat primer maka
diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan
ia menyerahkan tanggung jawab tersebut ke
dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan
tingkat
kesehatan mereka atau promosi kesehatan. Oleh
seterusnya. Penyerahan tanggung jawab dari satu
pelayanan
diatasnya,
demikian
pelayanan kesehatan ke pelayanan kesehatan yang lain ini disebut rujukan.
c. Dari Puskesmass Pembantu dapat langsung merujuk ke Rumah Sakit tipe D/C atau Rumah Sakit Swasta
Sistem
RujukanMenurut
SK
Menteri
Kesehatan RI No 32 tahun 1972 sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang
melaksanakan
pelimpahan
tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus
d. Dari Praktik dr. swasta, Praktik bidan, Praktik perawat, Puskesmass, RB, BP dapat langsung merujuk ke Rumah Sakit tipe D/C atau Rumah Sakit Swasta
masalah kesehatan secara vertical dalam arti dari
e. Dari Rumah Sakit tipe D/C bila tidak bisa
unit yang berkemampuan kurang kepada unit
menangani dapat langsung merujuk ke Rumah
yang lebih mampu atausecara horizontal dalam
Sakit tipe A/B.
arti antar unit-unit yang setingkat kemampuanya. Dari batasan tersebut dapat dilihat bahwa hal
PEMBAHASAN Undang-Undang
yang dirujuk bukan hanya pasien saja tapi juga masalah-masalah
kesehatan
lain, teknologi,
Dasar
1945
dan
Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang
dan
System Jaminan Social Nasional pada prinsipnya
sebagainya. Disamping itu rujukan tidak berarti
dimaksudkan memberikan arah dan pedoman
berasal dari fasilitas yang lebih rendah ke fasilitas
yang dilaksanakan Pemerintah dan jajarannya.
yang lebih tinggi tetapi juga dapat dilakukan
Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)
diantara
yang
juga diwajibkan menyediakan fasilitas pelayanan
setingkat. Jalur Rujukan Dalam kaitan ini jalur
kesehatan berupa jaminan kesehatan masyarakat
rujukan untuk kasus gawat darurat dapat
(JAMKESMAS)
dilaksanakan sebagai berikut :
masyarakat Indonesia dapat memenuhi standar
a. Dari kader dapat langsung merujuk ke
kesehatan
Puskesmass Pembantu, Pondok bersalin atau
memperoleh
Bidan Desa, Puskesmass Rawat Inap, dan Rumah
kesehatannya dan Negara bertanggung jawab
sakit pemerintah atau swasta.
mengatur agar terpenuhi agar terpenuhi hak hidup
b. Dari posyandu dapat langsung menuju ke
sehat
Puskesmass Pembantu, Pondok bersalin atau
masyarakat miskin dan tidak mampu. dengan
Bidan Desa, Puskesmass Rawat Inap, dan Rumah
dimasukkannya System Jaminan Social Nasional,
sakit pemerintah atau swasta.
menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah
sarana,
bahan-bahan
laboratorium,
fasilitas-fasilitas
kesehatan
mereka
bagi
Daerah,
agar
seluruh
dan masyarakat perlindungan
penduduknya
berhak terhadap
termasuk
bagi
dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen
yang
besar
untuk
mewujudkan
kesejahteraan social bagi seluruh rakyatnya.
karena melalui System Jaminan Nasional sebagai
dengan jelas pula oleh implementor, target group,
salah satu bentuk perlindungan social pada
dan pihak lain yang berkepentingan, terutama
hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh
berkaitan dengan maksud, tujuan dan sasaran
rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
kebijakan public yang akan diimplementasikan.
hidup yang layak. pelaksanaan jamkesmas
Menurut informan kunci seperti Kepala
mengikuti prinsip penyelenggaraan sebagaimana
Seksi Rekam Medic di RSUD Kota Bitung
yang di atur dalam UU System Jaminan Social
menyatakan bahwa :
Nasional, yaitu dikelola secara Nasional, Nirlaba,
menurut kami, penerapan dimensi komunikasi
Portabilitas, Transparan, Efektif Dan Efisien.
dalam proses Implementasi Kebijakan Pelayanan
Hasil penelitian yang diperoleh melalui
JAMKESMAS di RSUD Kota Bitung ini
wawancara, kusioner, observasi, dan studi
disampaikan secara transparan dan terbuka”.
dokumentasi menunjukkan bahwa implementasi
berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat
kebijakan
masyarakat
dipahami bahwa informasi yang dikembangkan
miskin di rsud kota bitung sudah dilaksanakan
oleh manajemen pada RSUD kota Bitung telah
dengan baik dan benar, serta sudah memenuhi
terpola dengan baik dari system sehingga
kriteria yang efektif dan efisien, rasional sesuai
memudahkan dan mempercepat pelaksanaan
kebutuhan atau keluhan dari masyarakat tersebut.
kebijakan untuk mengimplementasikan substansi
ini dapat memberikan petunjuk bahwa penerapan
program/kebijakan pelayanan Jamkesmas. begitu
pelayanan Jamkesmas di RSUD kota Bitung
pula
sudah dilakukan secara tepat, maka dalam
menyatakan bahwa implementasi kebijakan
mengelola
pelayanan Jamkesmas sudah dikomunikasikan
pelayanan
pelayanan
kesehatan
atau
menerapkan
dari
informasi
dan
yang secara intergrative merupakan satu kesatuan
masyarakat. hanya saja saat penerimaan kartu
yang tidak terpisahkan yaitu :
JAMKESMAS belum tepat sasaran, karena
a.
masih banyak masyarakat miskin yang tidak
komunikasi merupakan sarana untuk menjadikan pelaksana
kebijakan
memahami
apa
dengan
masyarakat
implementasi kebijakan ada 4 (empat) hal penting
Dimensi Komunikasi
disosialisasikan
unsure
baik
kepada
mendapatkan kartu JAMKESMAS.
yang
Dengan
demikian,
implementasi
seharusnya mereka lakukan. setiap kebijakan
kebijakan pelayanan Jamkesmas dari dimensi
yang akan diimplementasikan dapat disalurkan
komunikasi sudah dikomunikasikan dengan baik
kepada
oleh pihak dinas kesehatan dan pihak rumah
orang-orang
yang
tepat
melalui
komunikasi yang harus dinyatakan dengan jelas,
sakit.
tepat, dan konsisten. komunikasi yang jelas, tepat
b.
dan konsisten diharapkan dapat efektif dalam
sumber daya dalam konteks implementasi
menyampaikan informasi yang dapat diterima
kebijakan pelayanan Jamkesmas terdiri dari
sumber daya
sumber daya manusia, mulai dari pimpinan
diberi, siapa melakukan apa dan melapor kepada
sampai pada pegawai pelaksana, peralatan,
siapa, mekanisme koordinasi formal dan pola
fasilitas
interaksi yang akan diikuti”.
kerja,
material
financial
dan
kewenangan. tanpa sumber daya yang memadai,
pemerintah sangat sulit mencegah pengaruh nilai-
dapat
nilai dan kepentingan umum yang semestinya
dipastikan
kebijakan
tidak
dapat
diimplementasikan secara efektif.
lebih diutamakan pelayanannya dan kepuasaan
untuk mengimplementasikan kebijakan
para
pengguna
pelayanan,
karena
dalam
pelayanan Jamkesmas, maka rsud kota bitung
penerapan pelayanan public yang dilakukan
didukung oleh sumber daya yang cukup memadai
pemerintah lebih bersifat monopoli, maka
dan berkualitas karena para petugas berlatar
keinginan
belakang pendidikan kesehatan yang tepat
pelayanan cenderung kurang bermutu. lebih
bagian/jabatan fungsional di RSUD kota Bitung.
celaka lagi apabila pihak penyelenggara Negara
dari aspek peralatan dan fasilitas kerja,
yang menerapkan program justru memanfaatkan
untuk
ternyata rumah sakit dapat dikatakan sudah cukup
untuk
lengkap peralatan medis dan peralatan kerja
pribadi/kelompok
lainnya
persoalan
untuk
menunjang
implementasi
kepentingan
meningkatnya
lain
atau
tertentu.
mengenai
lebih
kualitas
kepentingan menghadapi
mengutamakan
kebijakan pelayanan Jamkesmas.
kepuasan pelanggan internal, terutama kepuasan
c.
pimpinan
disposisi (sikap aparat pelaksana):
organisasi
ataukah
harus
salah satu dimensi dari implementasi kebijakan
mengutamakan kepuasan masyarakat luas, semua
yang menentukan keberhasilan atau kegagalan
ini adalah permasalahan yang biasa timbul di area
implementasi adalah sikap aparat pelaksana
penerapan pelayanan public.
kebijakan itu sendiri. hal ini terkait dengan
berdasarkan
hasil
dilakukan
melaksanakan
pelayanan Jamkesmas di RSUD kota Bitung pada
menerapkan
substansi
bahwa
yang
keinginan atau tekat para pelaksana dalam dan
menunjukkan
penelitian
penerapan
kebijakan yang akan diimplementasikan.
umumnya sudah dilaksanakan dengan cukup baik
d.
dan benar sesuai dengan peraturan Mentri
struktur organisasi pelaksana kebijakan
struktur organisasi adalah system formal dari
Kesehatan
beberapa hubungan dan tugas dan otoritas untuk
903/menkes/per/V/2011
mengendalikan
dan
program Jaminan Kesehatan Masyarakat, UU
mengkoordinir tindakan-tindakan mereka dalam
nomor 40 Tahun 2004 tentang System Jaminan
menggunakan sumber daya untuk mencapai
Social Nasional. ini mempunyai makna bahwa
tujuan organisasi (Jones,2003). Robbins (1994)
Implementasi Kebijakan Pelyanan Kesehatan
mengemukakan bahwa struktur organisasi adalah
Masyarakat Miskin di RSUD kota Bitung pada
orang-orang
organisasi
“suatu system penerapan tugas-tugas yang akan
Republic
Indonesia tentang
nomor pedoman
umumnya telah dilaksanakan dengan baik dan
indicator yang perlu di perbaiki adalah lambatnya
benar.
penyaluran kartu JAMKESMAS dari kelurahan Namun dari hasil wawancara dan data
dokumtasi,
masih
kelemahan
dan
ditemukan
kendala
dalam
beberapa penerapan2)
kepada
masyarakat
penerima
kartu
JAMKESMAS. ada beberapa factor penghambat pencapaian
pelayanan Jamkesmas, dimana masih banyak
keberhasilan Implementasi Kebijakan Pelayanan
masyarakat miskin yang belum mendapatkan
Kesehatan Masyarakat Miskin di RSUD kota
kartu JAMKESMAS, ini diakibatkan oleh
Bitung yaitu dari factor eksternal, seperti
kelalaian dari pemerintah yang tidak efektif
kurangnya
dalam menentukan siapa yang sebenarnya berhak
kepemilikan kartu JAMKESMAS.
untuk
mendapatkan
tersebut,
sehingga
kartu masih
JAMKESMAS banyak
pemahaman
masyarakat
tentang
Saran
terdapat Mengacu pada hasil temuan dalam
kecurangan yang dapat merugikan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. kendala lain yaitu lamanya pemberian kartu JAMKESMAS dari masing-masing kelurahan kepada masyarakat
penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :
peserta Jamkesmas sehingga masyarakat banyak
1)
yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki
sumber daya dari unsur peralatan medis agar
kartu JAMKESMAS.
proses
Kesimpulan
implementor perlu lebih mengoptimilkan
Implementasi
Kebijakan
Pelayanan
Jamkesmas berjalan dengan lebih baik sehingga kinerja pelayanan dapat dicapai secara optimal,
Berdasarkan hasil penelitian kepada 13 orang informan tentang implementasi kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di rsud kota bitung, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1)
secara umum, hampir semua indicator dari implementasi kebijakan pelayanan Jamkesmas yang diselenggarakan di RSUD kota Bitung sudah cukup baik, indicator dari system
efisien dan efektif. 2)
untuk mengatasi factor penghambat
seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan lamanya penyaluran kartu JAMKESMAS kepada pengguna kartu JAMKESMAS maka disarankan kepada Pemerintah kota Bitung agar melakukan koordinasi dan pembinaan kepada instansi/dinas terkait serta mengoptimilkan sosialisasi kepada masyarakat.
fasilitas/peralatan medis sudah cukup lengkap. sementara itu, sikap pelaksana kebijakan pun sudah cukup baik dan ramah dalam melayani masyarakat yang datang berobat, namun menjadi
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, Solichin. (1997). Analisis
Parson,
Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke
Introduction to the Theory and Practice of
Implementasi kebijaksanaan Negara. Jakarta :
Policy Analysis. U.K, Aldershot Edward Elgar
Bumi Aksara.
Publishing
Agustino, Leo. (2008) Dasar-Dasar Kebijakan
Azwar, Asrul. (1996) Menjaga Mutu Pelayanan
Public
Policy,
An
Subarsono, AG. (2011) Analisis Kebijakan
Bungin, Burhan. (2001) Metodologi Penelitian Kuantitatif
Winarno, Budi. 2012, Kebijakan Publik, (Teori, Proses, Dan Studi Kasus).yogyakarta.CAPS
Kesehatan. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
Format-format
(1997)
Publik. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Publik. Bandung, Alfabeta
Sosial:
W.
dan
Sumber lain: Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Kualitatif. Surabaya, Airlangga University Press
Indonesia Tahun 1945.
Dye, Thomas R. 1987. Policy Analysis. USA:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
The University of Alabama Press
Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
Denhard, Janet Vinzant And Robert B. Denhardt.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang
2003. The New Public Service: Serving, Not
Sistem Jaminan sosial
Stering. M.E. sharpe, inc.: new york.
Nasional.
Edward III, George C.1980. Implementing Public
Policy.
Washington,
Congressional
Quartely Press Moleong J. Lexy. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
