IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI SISWA MISKIN
Oleh Dra. Rabiatul Adawiah, M.Si Drs.H. Karim, M.Si
1
KATA PENGANTAR Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat hidayah dan inayah-Nya jualah akhirnya kami dapat menyelesaikan penulisan buku. Buku ini kami beri judul “ Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan Gratis bagi Siswa Miskin” dan merupakan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun 2010. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang pendanaannya berasal dari Hibah Strategis Nasional Batch II Tahun 2010 melalui institusi Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lambung Mangkurat. Dengan selesainya penulisan buku ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat 2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat 3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tabalong 5. Kepala UPT Dinas Pendidikan di Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tabalong 6. Staf dan karyawan Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat 7. Informan dan responden penelitian yang berada di wilayah Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tabalong. 8. Yang terhormat dan terkasih orang tua, keluarga, suami, isteri dan anakanak Tim Penulis 9. Para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Buku ini selain mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengkaji lebih dalam tentang Program Bantuan Operasional Sekolah terhadap siswa miskin juga dapat menjadi pengayaan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan buku ini memerlukan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. 2
Banjarmasin,
April 2011
Penulis,
Dra. Rabiatul Adawiah, M.Si Drs.H. Karim, M.Si
3
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK A. Pengetian Kebijakan B. Pengertian Kebijakan Publik C. Faktor Penunjang dan Penghambat Implementasi Kebijakan Publik BAB II. PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG PEMBERIAN DANA Bantuan Operasional Sekolah (BOS) A. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) B. Latar Belakang Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah BAB III. PROGRAM DAN MEKANISME PEMBERIAN DANA BOS A. Tujuan Pemberian dana BOS B. Sasaran Pemberian dana BOS C. Sekolah Penerima BOS D. Ketentuan yang Harus Diikuti Sekolah Penerima BOS E. Tugas dan Tanggungjawab Sekolah/Madrasah/Ponpes dalam pelaksanaan BOS BAB IV. KETENTUAN PENGGUNAAN DANA BOS A. Penggunaan Dana BOS B. Larangan Penggunaan Dana BOS BAB V.PROGRAM BOS DAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN A. Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun B. Pengertian Wajib Belajar Sembilan TAhun C. Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun D. Penyelenggara Wajib Belajar sembilan Tahun E. Program BOS dan Wajib Belajar Sembilan Tahun F. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah BAB VI. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BOS DI KALIMANTAN SELATAN A. Persentase Penggunaan Dana BOS untuk Setiap Bidang B. Transparansi penggunaan Dana BOS C. Pengaruh Dana BOS terhadap Beban Orang Tua dalam Pendidikan BAB II. PENUTUP A. Kesimpulan B. Rekomendasi
4
BAB I IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
A. Pengertian Kebijakan Istilah
kebijakan
(policy)
seringkali
penggunaannya
saling
dipertukarkan dengan istilah tujuan (goals), program keputusan, undangundang, ketentan-ketentan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar (Abdul Wahab, 1997). Harold D Lasswell dan Abraham Kaplan (Islamy, 1997) mengartikan kebijakan sebagai : ” a projected program of goals, values and practices” (“suatu programpencapaian tujuan nilai-nilai dan praktikpraktik yang terarah”). Friedrick (Islamy, 1997) mendefinisikan kebijakan sebagao berikut : “… a proposed cource of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize n objective” (“… serangkaian tindakatn yang diusulkan seseoranng,kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”).
Tidak jauh beda dengan definisi di atas, Anderson (Islamy, 1997) mengemukakan bahwa kebijakan Negara itu adalah : “ A purposive course of action followed by an actor or set of ctor in dealing with a problem or matter of concerns” (“serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”). Definisi
lainnya
dari
Raksasataya
(Islamy,
1997)
yang
mengemukakan bahwa kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen, yaitu : (1) identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai,
5
(2) taktik atau strategi dari berbagai langlah untuk mencapau tujuan yang diinginkan, (3) penyediaan berebagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Selain ketiga definisi di atas, sebenarnya masih banyak definisi lain. Namun dari sekian banyak itu tampaknya tidak terdapat perbedaan pandangan secara tajam dalam mengartikan suatu kebijakan. Dari ketiga pendapat mengenai rumusan arti kebijakan, pada intinya setiap rumusan mengandung beberapa elemen yaitu : danya serangkaian tindakan, dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, adanya pemecahan masalah dan adanya suatu tujuan tertentu. Bila keempat elemen tersebut dipdukan, maka dapat diperoleh suatu pengertian bhwa kebijakan adaalah serangkaian tindakan yang berisi keputusan-keputusan yang diikuti dan dilksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu.
B. Pengertian Kebijakan Publik Secara konseptual, kebijakan public tidak hanya berisi cetusan pikiran tau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini public juga mempunyai porsi yang sama besar untuk diisikan (tercermin) dalam kebijakan-kebijkan Negara. Setiap kebijakan Negara harus selalu berorientasi pada kepentingan public (Islamy, 1997). Dengan demikian yang membedakan secara esensial antara
kebijakan public dengan
kebijakan non public terletak pada muatan kepentingan public yang aru tercermin pada setiap kebijakan publik. Tetapi, pencerminan kepentingan publik dalam kebijakan public tidak mudah untuk diaktualisasikan oleh para pembuat kebijakan publik. Hal ini antara lain karena proses pembuatan kebijakan publik pada esensinya tidak pernah bebas nilai, sehingga berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi terhadap proses pembuatan kebijakan publik. Pada tataran inilai seringkali kepentingan publik menjadi bias terhadap
6
sekelompok masyarakat. Dengan kata lain, bahwa dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik akan selalau membawa implikasi yaitu ada sekelompok masyarakat yang dirugikan dan ada sekelompok masyarakat yang diuntungkan. Untuk menghindari adanya bias kepentingan publik dalam proses pembuatan kebijakan publik tersebut, maka demokratisasi dalam proses pembuatan kebijakan publik menjadi penting keberadaannya, sebab melalui proses demokratisasi dominasi kelompok dalam proses pembuatan kebijakan dapat dihindari. Kebijakan tersebut tidaklah selalu disebabkan oleh kelemahan atau ketidakmampuan pelaksana (policy implementer) atau administrator melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentukan kebijakannya (policy formulation) yang kurang sempurna. Di sinilah peranan yang penting yang berada di tangan pelaksana kebijakan
yang
harus
mampu
mengambil
langkah-langkah
untukmengadakan atau mendorong adanya “reformulation” ataupun melaklukan pengambilan kebeijakan lanjutan sehingga kebijakan pokok itu dapat mencapai tujuannya. Islamy (1997:107) mengatakan bahwa suatu kebijakan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain tindakan atau perbuatan manuia yang menjadi anggota masyarakat bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian jika mereka tidak berbuat/bertindak sesuai dengan keinginan pemerintah/negara itu maka kebijakan negara menjadi tifak efektif. Sebab-sebab mengapa setiap anggota masyarakat perlu mengetahui dan melaksanakan kebijakan negara, Anderson (dalam Islamy, 1997 : 109-110) mengatakan sebagai berikut : 1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusankeputusan badan pemerintah 2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan 3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah 4. Adanya kepentingan pribadi 7
5. Adanya hukuman-hukuman tertentu bila melaksanakannya 6. Masalah tenggang waktu pelaksanaan kebijakan
tidak
Grindle (dalam Abdul Wahab, 1989: 127) menyebutkan proses implementasi kebijakan yang efektif hanya dapat dimulai (a) apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, (b) program-program aksi telah dirancang dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Tentunya hal tersebut merupakan syarat pokok untuk efektif berhasilnya proses implementasi kebijakan. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, maka kebijakan negara boleh dikatakan sekedar retorika politik atau slogan politik belaka.
C. Faktor Penunjang dan Penghambat Implementasi Kebijakan Publik Sebagaimana diketahui bahwa implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan. Dengan kata lain penerapan perencanaan ke dalam praktik.
Namun
dalam
hal
ini,
tidak
semua
program
yang
diimplementasikan dapat berlangsung dengan mulus dan efektif. Gejala inilah yang oleh Dunsire (Abdul Wahab, 1997) dinamakan sebagai implementation gap. Suatu istilah yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan
terjadinya
perbedaan
antara
apa
yang
diharapkan
(direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapat (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang oleh
Walter
Williams
(Abdul
Wahab,
1997)
disebut
sebagai
implementation capasity dari organisasi atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut.
8
Kebijakan negara apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Soenarko (2000) mengemukakan bahwa, pelaksanaan kebijakan itu dapat gagal, tidak membuahkan hasil karena antara lain : 1.
Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat. Dalam hal demikian, maka harus dilakukan “ reformulation” terhadap kebijakan tersebut.
2.
Sarana yang dipilih utnuk pelaksanaan tidak efektif
3.
Sarana itu mungkin atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
4.
Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar
5.
Ketidakpastian faktor intern dan/atau faktor ikstern
6.
Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang
7.
Dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan masalah teknis
8. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan sumber daya manusia) Dalam pelaksanaan kebijakan publik, di samping memperhatikan faktor-faktor yang perlu ditanggulangi karena dapat menyebabkan kegagalan, maka uga sangat penting memperhatkan faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan daripada pelaksanaan kebijakan tersebut. Faktor-faktor ini merupakan syarat untuk keberhasilan suatu kebijakan. Oleh karena itu haruslah diusahakan terwujudnya semaksimal mungkin. Menurut Soenarko (2000) faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah : 1. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan dari masyarakat 2. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu 3. Pelaksana haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kelompok sasaran 4. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan 5. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam pelaksanaan kebijakan 6. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan
9
BAB II PENGERTIAN DAN LATAR BELAKANG PEMBERIAN DANA BOS
A. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Biaya Satuan pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetap.kan. Dari cara penggunaaannya, BPS dibedakan menjadi BSP investasi dan BSP Operasional. BSP investasi adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumber daya yang tidak habais pakai dalam waktu lebih dari satu tahun , seperti pengadaan tanah, bangunan, buku,alat peraga, media, perabot dan alat kantor. Sedangkan BSP operasional adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam 1 tahun untuk pembiayaan sumber daya pendidikan yang habis pakai dalam 1 tahun atau kurang. BSP operasional mencakup biaya personil dan biaya non personail. Biaya personil meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor kelebihan jam mengajar (KJM), Guru tidak tetap (GTT), Pegawai Tidak tetap (PTT), uang lembur dan pengembangan profesi guru (Pendidikan dan Latihan Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG) dan lain-lain. Biaya non personil adalah biaya untuk
10
menunjang
kegiatan
belajar
mengajar,
evaluasi
atau
penilaian,
perawatan/pemeliharaan, daya dan jasa, pemberian kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi. Selain dari biaya-biaya tersebut, masih terdapat jenis biaya personil yang ditanggung oleh peserta didik, misalnya
biaya
transoprtasi, konsumsi, seragam, alat tulis, kesehatan, dan sebagainya. Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) secara konsep mencakup
komponen untuk biaya operasional non personil hasil studi badan penelitian dan pengembangan, Departemen pendidikan Nasional (Balitbang Depdiknas). Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Oleh karena keterbatasan dana BOS dari Pemerintah Pusat, maka biaya untuk investasi sekolah/madrasah/ponpes dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lain dengan prioritas utama dari sumber pemerintah, pemerintah daerah dan selanjutnya dari partisipasi masyarakat yang mampu.
B. Latar Belakang Pemberian Dana BOS Kebijakan Pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa tahun terakhir ini yang juga diikuti oleh kenaikan harga bahan pokok lainnya, akan menurunkan daya beli penduduk miskin. Hal ini pada gilirannya akan berdampak terhadap upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun, karena masyarakat miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 -15 tahun
11
wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta seluruh satuan pendidikan sederajat. Salah satu indikator penuntasan Wajib belajar 9 tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada tahun 2005, APK tingkat SMP sebesar 85,22% dan pada akhir tahun 2006 telah menapai 88,68%. Target penuntasan wajib belajar 9 tahun
harus diapai pada tahun 2008/1009 dengan APK
minimum 95%. Dengan demikian, pada saat ini masih ada sekitar 1,5 juta anak usia 13-15 tahun yang masih belum mendapatkan layanan pendidikan dasar (Depdiknas, Departemen Agama, 2007). Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak, amanat undang-undang dan upaya percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, sejak tahun 2005 Pemerintah memprogramkan pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program pemberian Bantuan Operasional Sekolah ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.
12
BAB III PROGRAM DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN DANA BOS
A. Tujuan Pemberian Dana BOS Secara umum Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib belajar 9 Tahun Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1.
Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI);
2.
Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3.
Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
B. Sasaran Program BOS Sedangkan sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia, program kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS iini. Selain itu, Madrasah Diniyah Takmiliyah (suplemen) juga tidak berhak memperoleh BOS, karena siswanya telah terdaftar di sekolah reguler yang telah menerima BOS. Mulai tahun pelajaran 2007/2008 (mulai Juli 2007), SMP terbuka (reguler
dan
mandiri)
dan
Madrasah
Diniyah
formal
yang
menyelenggarakan Program Wajib belajar 9 Tahun termasuk dalam sasaran BOS. Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah/madrasah/ponpes dihitung berdasakan jumlah siswa dengan ketentuan sebagai berikut :
13
a. SD/MI/SDLB/ Salafiah/ sekolah agama non Islam setara SD sebesar Rp. 254.000,-/siswa/tahun b. SMP/MTs/SMPLB/SMPT/Salafih/sekolah agaama non Islam setara SMP sebesar Rp. 354.000,- / siswa / tahun Namun sejak tahun 2010 besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: a. SD/SDLB di kota
:
Rp 400.000,-/siswa/tahun
b. SD/SDLB di kabupaten
:
Rp 397.000,-/siswa/tahun
c. SMP/SMPLB/SMPTdikota
:
Rp 575.000,-/siswa/tahun
d. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten :
Rp 570.000,-/siswa/tahun
C. Sekolah Penerima Dana BOS Sekolah penerima bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah : 1. Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS. Khusus sekolah/madrasah/ponpes swasta harus memiliki ijin operasional (dengan penyelenggaraan pendidikan). Sekolah/madrasah/ponpes yang bersedia menerima BOS harus menandatanagani Surat Perjanjian Pemberian bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan. 2. Sekolah kaya/mapan/yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari BOS, mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan seperti sekolah/manrasad/ponpes penerima BOS. Keputusan atas penolakan BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah madrasah/ponpes. Bila sekolah/madrasah/ponpes yang mampu tersebut terdapat
siswa
miskin,
sekolah/madrasah/ponpes
tetap
menjamin
kelangsungan pendidikan siswa tersebut. Berdasarkan buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun 2011, ketentuan sekolah penerima BOS adalah :
14
1. Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik. 2. Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS. 3. Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut. 4. Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. 5. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. 6. Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, kecuali terhadap siswa miskin.
D. Ketentuan yang Harus Diikuti Sekolah Penerima BOS Sekolah yang telah menyatakan menerima BOS dibagi menjadi 2 kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut : 1. Apabila sekolah/madrasah/ponpes tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah/madrasah/ponpes
diwajibkan
membebaskan
segala
jenis
pungutan/sumbangan/iuran seluruh siswa miskin. Sisa dana BOS (bila masih ada) digunakan untuk mensubsidi siswa lain. Dengan demikian sekolah/madrasah/ponpes tersebut menyelanggarakan pendidikan gratis terbatas. Bila dana BOS cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan
15
sekolah/madrasah/ponpes,
maka
secara
otomatis
sekolah/madrasah/ponpes dapat menyelanggarakan pendidikan gratis. 2. Bagi sekolah/madrasah/ponpes yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa, minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah/madrasah/ponpes
E. Tugas
dan
Tanggungjawab
Sekolah/Madrasah/Ponpes
dalam
pelaksanaan BOS Berdasarkan
ketentuan yang ada, tugas dan tanggungjawab
sekolah/madrasah/ponpes adalah : 1. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersaebut ke rekening Tim Manajemen BOS Propinsi dengan memberitahukan ke Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota 2. Bersam-sama dengan kepala sekolah/madrasah/ponpes mengidentifikasi siswa miskin yg akan dibebaskan dari segala jenis iuran 3. Mengelola dana bos secara bertangung jawab dan transparan 4. Mengumumunkan daftar komponen yg boleh dan yg tidak boleh dibiayai oleh dana bos serta penggunaan dana bos di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah /madrasah/ponpes 5. Bertanggungjawab
terhadap
penyimpanagan
penggunaan
dana
di
sekolah/madrasah/ponpes 6. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
16
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DANA BOS A. Penggunaan Dana BOS Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Dana BOS harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut: 1. Pembelian/penggandaan
buku
teks
pelajaran.
Jenis
buku
yang
dibeli/digandakan untuk SD adalah satu buku, yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, sedangkan SMP sebanyak 2 buku yaitu (a) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan (b) Seni Budaya dan Ketrampilan. Jika buku dimaksud belum ada di sekolah/belum mencukupi sebanyak jumlah siswa, maka sekolah wajib membeli/menggandakan sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku, baik yang telah dibeli dari dana BOS maupun dari Pemerintah Daerah,
sekolah
tidak
harus
menggunakan
dana
BOS
untuk
pembelian/penggandaan buku tersebut. Selain daripada itu, dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa. 2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan); 3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja,
17
pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba); 4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa); 5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majala'h pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor; 6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset; 7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya; 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS; 9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
18
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll); 11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos; 12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran; 13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.
Khusus untuk SMP Terbuka, dana BOS digunakan juga untuk: 1. Kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses belajar mengajar, meliputi kegiatan: a. Supervisi oleh Kepala Sekolah, diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan. b. Supervisi oleh Wakil Kepala SMP Terbuka, diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan. c. Kegiatan tatap muka di Sekolah Induk oleh Guru Bina, diberikan ratarata maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan tetapi secara proporsional disesuaikan dengan beban mengajarnya. d. Kegiatan pembimbingan di 1KB oleh Guru Pamong, masing-masing diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan. e. Kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas Tata Usaha (1 orang), diberikan maksimal sebesar Rp 100.000,-/bulan.
19
f. Pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh Pengelola TKB Mandiri diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan.
2. Biaya transportasi Guru Bina dan Guru Pamong dari SMP Induk ke TKB dan sebaliknya disesuaikan dengan kondisi geografis dan sarana transportasi, yaitu: a. Transportasi Guru Bina ke TKB. b. Transportasi Guru Pamong ke Sekolah Induk. c. Transportasi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala SMP Terbuka dalam rangka supervisi ke TKB. d. Transportasi Pengelola TKB Mandiri ke Sekolah Induk dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan pelaporan. Sebagai penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan dana BOS untuk SMPT/TKB Mandiri ttap kepala sekolah induk. Dalam hal penggunaan dana BOS di sekolah, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah; 2. Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 20%. Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer di sekolah agar mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru sesuai dengan ketentuan pemerintah yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 3. Bagi
sekolah
yang
telah
menerima
DAK,
tidak.diperkenankan
menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama; 4. Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta; 5. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar
20
tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya; 6. Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam triwulan tertentu lebih besar/kurang dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus segera melapor kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya Dinas Pendidikan mengirim surat secara resmi kepada Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisikan daftar sekolah yang lebih/kurang untuk diperhitungkan pada penyesuaian alokasi pada triwulan berikutnya; 7. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya; 8. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi sekolah;
B. Larangan Penggunaan Dana BOS 1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. 2. Dipinjamkan kepada pihak lain. 3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya. 4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. 5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
21
6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah). 7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. 8. Membangun gedung/ruangan baru. 9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. 10. Menanamkan saham. 11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu. 12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan. 13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan
lembaga
di
luar
Dinas
Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.
C. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah Pembelian
barang/jasa
dilakukan
oleh
Tim
Sekolah
dengan
menggunakan prinsip-prinsip sebagai-berikut: 1. Tim Sekolah harus menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya; 2. Tim harus memperhatikan kualitas barang/jasa, serta ketersediaan, dan kewajaran harga; 3. Tim Sekolah harus selalu membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi harga kepada penyedia barang/jasa apabila harga penawaran lebih tinggi dari harga pasar; 4. Terkait dengan biaya untuk perawatan ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, Tim Sekolah harus menerapkan prinsip-prinsip berikut: a. Membuat rencana kerja
22
b. Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku di masyarakat. c. Membuat
laporan
penggunaan
dana
(pembelian
barang
dan
pembayaran upah) untuk kegiatan perawatan ringan/pemeliharaan sekolah (Petunjuk teknis Penggunaan Dana BOS, 2010)
23
BAB V PROGRAM BOS DAN WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN
A. Kebijakan wajib belajar 9 tahun Sebuah Negara bisa maju, jika penduduknya memiliki kesadaran akan arti pentingnya pendidikan, termasuk negara Indonesia. Karena dengan pendidikan
akan tercipta manusia-manusia unggul yang akan mampu
membangun bangsa dan negaranya. Hal ini juga disadari oleh para pendiri bangsa ini, sehingga dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah “mencerdasakan kehidupan bangsa”. Selanjutnya dalam pasal 31 UUD 1945 lebih tegas lagi dinyatakan ”(1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan ” (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Amandemen UUD 1945, pasal 31 berbunyi : 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dalam upaya melaksanakan amanat yang tertuang dalam pasal 31 UUD 1945 tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan
24
Program Wajib Belajar. Program dimulai dengan Wajib Belajar 6 Tahun yang secara resmi dicanangkan pada tahun 1984 dan dilanjutkan dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dimulai pada tahun 1994. Program ini menargetkan pada tahun 2008, semua warga negara Indonesia memiliki pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Pertama dengan mutu yang baik. Dengan bekal itu, diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut sehingga mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, sekaligus berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada awal pencanangan wajib belajar tersebut, Program Wajib Belajar 6 Tahun yang dicanangkan Pemerintah pada PELITA III tersebut telah memberikan dampak positif dan hasil yang menggembirakan, terutama pada percepatan pemenuhan kualitas dasar manusia Indonesia. Salah satu hasil yang paling mencolok dirasakan, bahwa Program Wajib Belajar 6 Tahun tersebut telah mampu menghantarkan Angka Partisipasi (Murni) Sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dan juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, Pemerintah melalui PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Orientasi dan prioritas kebijakan tersebut, antara lain: (1) penuntasan anak usia 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar (SD), (2) penuntasan anak usia 13-15 tahun untuk SLTP, dan (3) pendidikan untuk semua (educational for all). Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diharapkan mampu mengantarkan manusia Indonesia pada pemilikan kompetensi Pendidikan Dasar, sebagai kompetensi minimal. Kompetensi Pendidikan Dasar yang dimaksudkan, mengacu pada kompetensi yang termuat dalam Pasal 13 UU No. 2/1989 yaitu kemampuan atau pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi (pendidikan menengah).
25
Hal ini juga relevan dengan unsur-unsur kompetensi pendidikan dasar yang harus dikuasai lulusan seperti yang diidentifikasi oleh The International Development Research Center, meliputi: (1) kemampuan berkomunikasi; (2) kemampuan dasar berhitung; (3) pengetahuan dasar tentang negara, budaya, dan sejarah; (4) pengetahuan dan keterampilan dasar dalam bidang kesehatan, gizi, mengurus rumah tangga, dan memperbaiki kondisi kerja; dan (5) kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, bersikap dan berpikir kritis, serta dapat memanfaatkan perpustakaan, buku-buku bacaan, dan siaran radio. Program wajib belajar 9 tahun yang didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (universal basic education), juga sejalan dengan Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak (Paslah, 2011). Di samping itu, menurut May (Paslah, 2011) wajib belajar 9 tahun juga bertujuan merangsang aspirasi pendidikan orang tua dan anak yang pada gilirannva diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Untuk itu, target penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun bukan semata-mata untuk mencapai target angka partisipasi sesuai dengan target yang ditentukan namun perhatian yang sama ditujukan juga untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar dan pelaksanaan pendidikan yang mangkus (efektif). Dalam implementasinya, perjalanan wajib belajar di Indonesia masih banyak mengalami kendala dan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya terdapat siswa yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP yaitu sekitar 768.960 orang, terdiri atas 527.850 siswa SD dan 241.110 siswa SMP. Pencapaian rata-rata angka partisipasi kasar di jenjang SMP/MTs secara nasional 2009/2010 mencapai 98,11 persen atau di atas target 95 persen. Artinya, masih ada sekitar 1,89 persen penduduk usia SMP yang tidak sekolah. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional, jumlah siswa SMP sederajat sekitar 12
26
juta siswa. Mereka putus sekolah terutama akibat persoalan ekonomi. Selain itu, sekitar 920.000 lulusan SD tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP dengan beragam alasan. Adapun lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA sederajat lebih banyak lagi, yakni sekitar 30,1 persen atau sekitar 1,26 juta siswa. Pada bangsa-bangsa yang telah maju wajar telah mulai sejak lama. Di Amerika Serikat misalnya, Wajar telah dimulai sejak tahun (De Young & Wyhnn, dalam Bentri, dkk.2008). Wajar ini dimulai dengan Belajar di sekolah dasar, dan terus berkembang sampai umur anak mencapai18 tahun. Wajib Belajar ini dikenakan kepada anak pada umur-umur yang dimaksudkan itu, dan pertanggungjawabannya diletakkan pada orang tua, termasuk didalamnya para wali atau orang tua asuh anak yang bersangkutan (Brishen, dalam Bentri, dkk.2008). Agar wajib belajar 9 Tahun di Indonesia berhasil dengan baik, maka harus menggunakan berbagai pendekatan. Menurut Paslah (2011) Strategi pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia, saat in dilaksanakan dengan menerapkan beberapa pendekatan yaitu : 1. Pendekatan Budaya Sosialisasi wajib belajar dilakukan dengan memanfaatkan budaya yang berkembang di daerah tersebut; misalnya daerah yang masyarakatnya senang dengan seni, maka pesan-pesan wajib belajar dapat disisipkan pada gelar seni. Masyarakat yang sangat menghormati adat, maka tokoh adat dilibatkan dalam pemikiran dan pelaksanaan sosialisasi Wajar 9 tahun yang bermutu. Sanksi adat biasanya lebih disegani daripada sanksi hukum. 2. Pendekatan Sosial Sosialisasi Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Bila dalam masyarakat ada tokoh yang disegani dan bisa menjadi panutan, maka tokoh ini perlu dilibatkan dalam sosialisasi. Tokoh masyarakat ini bisa berasal dari tokoh formal, maupun tokoh non formal. Pada masyarakat ekonomi lemah, sosialisasi dilakukan dengan memberikan informasi tentang pelayanan
27
pemerintah untuk pendidikan, misalnya BOS ataupun beasiswa. Bila anak sibuk membantu kerja orangtua, anak tidak harus berhenti bekerja, tetapi disampaikan jenis pendidikan alternatif yang bisa diikuti oleh anak yang bersangkutan, misalnya SMP Terbuka atau program Paket B. 3. Pendekatan Agama Pada daerah tertentu ada yang masyarakatnya sangat agamis dan sangat mentaati ayat-ayat suci. Untuk daerah seperti ini peran para tokoh agama sangat sesuai. Dengan mengutip ayat-ayat suci, maka konsep wajib belajar lebih mudah diikuti. Untuk ini motto “belajar adalah ibadah” yang didasarkan atas kajian yang sangat mendalam oleh para tokoh agama dapat diangkat menjadi motto dalam sosialisasi Wajar Dikdas sembilan tahun yang bermutu. 4. Pendekatan Birokrasi Pendekatan birokrasi ialah upaya memanfaatkan sistem pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembentukan tim koordinasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan merupakan salah satu bentuk pendekatan birokrasi. Birokrasi ditempuh karena dengan pendekatan ini lebih mudah diperoleh berbagai faktor penunjang baik tenaga, sarana, maupun dana. Namun demikian pendekatan ini akan lebih berhasil bila digabung dengan pendekatan yang lain. 5. Pendekatan Hukum Pendekatan hukum ialah pendekatan yang hanya digunakan untuk daerah yang masyarakatnya memiliki kesadaran terhadap pendidikan sangat rendah dan tingkat resistensinya tinggi. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun sampai saat ini masih memberlakukan konsep “universal basic education” dan belum menerapkan konsep “compulsary education”. Artinya, program wajib belajar baru sebatas himbauan tanpa diikuti sanksi hukum. Namun jika diperlukan, UU Nomor 20 tahun 2003, memberi kemungkinan kepada pemerintah untuk menerapkan konsep “compulsary education“, sehingga berkonsekuensi adanya sanksi hukum bagi yang tidak mau
28
melaksanakan tanggung jawabnya terhadap program wajib belajar, baik pemerintah, pemerintah daerah, orangtua, maupun peserta didik Untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, maka diperlukan keikutsertaan tiap warga negara Indonesia secara aktif dalam pendidikan. Sebagaimana yang menjadi visi dalam Restra pendidikan jangka panjang, yaitu Insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif. Yang dimaksud dengan Insan Indonesia Cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif yang meliputi : 1. Cerdas Spiritual, yang dapat diaktualisasikan melalui hati untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia termasuk didalamnya budi pekerti yang luhur. 2. Cerdas Emosional, yang dapat diaktualisasikan melalui rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiatif akan keindahan seni. 3. Cerdas Sosial, dapat diaktualisasikan melalui interaksi sosial untuk membina dan memupuk hubungan timbal balik, simpatik, demokratis dan lain-lain. 4. Cerdas Intelektual, dapat diaktualisasikan melalui olah pikir supaya menjadi insan kreatif, berpengetahuan dan mempunyai daya imajinatif. 5. Cerdas
Kinetis,
dapat
diaktualisasikan
melalui
olahraga
untuk
memuwujudkan insan yang sehat, bugar dan berdaya tahan.Sedangkan makna Kompetitif adalah : a. Berkepribadian unggul; b. Bersemangat tinggi; c. Mandiri; d. Pantang Menyerah; e. Membangun dan membina jejaring; f. Bersahabat dengan perubahan; g. Inovatif dan menjadi agen perubahan; h. Produktif dan sadar mutu; i. Berorientasi global; j. Pembelajaran sepanjang hayat. Dalam upaya mewujudkan visinya Departemen Pendidikan Nasional memiliki tiga pilar pembangunan pendidikan yaitu : 1. Pemerataan dan perluasan akses. 2. Peningkatan mutu dan relevansi serta daya saing keluaran pendidikan.
29
3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pengelolaan pendidikan.Pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan jika ditopang oleh beberapa faktor yaitu : a. Kurikulum yang berkelanjutan. b. Kualitas guru yang memadai. c. Prasarana dan sarana terbangun terjaga dan berkembang terus d. Manajemen pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel sehingga menimbulkan pencitraan publik yang positif. Sejak awal 1970-an pendidikan memang sudah diprioritaskan. Pada tahun 1973 berdasarkan Inpres Nomor 10 pemerintah secara terencana meningkatkan pembangunan sarana pendidikan dasar. Tahun 1983 dimulai program wajib belajar 6 tahun untuk anak usia 7-12 tahun secara nasional. Sukses yang dicapai program wajib belajar menjadi 9 tahun sejak bulan Mei 1994 yang lalu. Hal ini sesuai dengan Amanat UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijaksanaan Pendidikan Dasar 9 tahun sampai dengan tingkat SLTP/Satuan Pendidikan Sederajat adalah wajib belajar bagi semua warga Negara. Timbulnya kebijakan tersebut karena berbagai kondisi yang terjadi di lapangan, seperti : 1) lebih dari 80% angkatan kerja hanya berpendidikan SD atau kurang, atau SMP tidak tamat; 2) Program Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun akan meningkatkan kualitas SDM dan dapat memberi nilai tambah pula pada pertumbuhan ekonomi; 3) semakin banyak tingkat pendidikan akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif; 4) dengan peningkatan program Wajib Belajar 6 tahun ke wajib belajar 9 tahun akan meningkatkan kematangan dan keterampilan siswa; 5) peningkatan wajib belajar 9 akan meningkatkan umur kerja minimum dari 10 sampai 15 tahun(Syarif, 1994). Gerakan Wajar mendapat pijakan yang lebih kuat lagi pada UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penekanan yang lebih dirasakan tampak pada tanggungjawab pembiayaan Wajib Belajar itu sendiri dan peyelenggaraanya, yaitu pemerintah pusat dan daerah. Mudah-mudahan
30
peningkatan Wajar ini dapat mengejar ketertinggalan pelaksanaan Wajar dari bangsa yang telah maju.
B. Tujuan Wajib Belajar Program Wajib belajar 9 tahun didasari konsep “Pendidikan dasar untu semua” (universal basic education), yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Hal ini sesuai dengan kaidahkaidah yang tercantum dalam Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak (Prayitno, 2000). Melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki semua warga Negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat dan dapat melanjutkan pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan Wajib belajar, mereka akan dapat menjalani hidup dan menghadapi kehidupan dalam masyarakat. Di samping itu, menurut May (dalam Bentri, dkk. 2008) adalah merangsang aspirasi pendidikan orang tua dan anak yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Untuk itu, target penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun bukan semata-mata untuk mencapai target angka partisipasi secara maksimal, namun perhatian yang sama ditujukan juga untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar yang sekarang ini masih jauh dari standar nasional. Agar sasaran tersebut terwujud secara optimal perlu diupayakan adanya kesinambungan penyelenggaraan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan sederajat berkenaan dengan berbagai komponen pendidikan yang mendukung.
C. Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun Menurut Bentri, dkk. (2008) pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Indonesia memiliki empat ciri utama, yaitu: 1) dilakukan tidak melalui paksaan tetapi bersifat himbauan, 2) tidak memiliki sanksi hokum
31
tetapi
menekankan
tanggung
jawab
moral
dari
orang
tua
untuk
menyekolahkan anaknya, 3) tidak memiliki undang-undang khusus dalam implementasi program, 4) keberhasilan dan kegagalan program diukur dari peningkatan partisipasi bersekolah anak usia 6-15 tahun. Menurut Ibrahim (dalam Bentri dkk, 2008) pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dilakukan melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. Melalui jalur sekolah meliputi program 6 tahun di SD dan program 3 tahun di SLTP. Untuk tingkat SD diberlakukan pada SD regular, SD kecil, SD Pamong, SD terpadu, MI, Pondok Pesantren, SDLT, dan Kelompok Belajar Paket A. Sedangkan untuk tingkatan SLTP dilaksanakan SLTP Regular, SLTP Kecil, SLTP Terbuka dan SLTP-LB dan Kelompok Belajar Paket B. Tahun 2000 adalah mulai diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan di daerah, termasuk pengelolaan pendidikan (PP No. 25 Tahun 2000). Dengan Kebijakan Otonomi Daerah ini terbuka kesempatan bagi para ahli, praktisi, dan pengamat pendidikan untuk bersama-sama memberdayakan pendidikan secara menyeluruh, termasuk wajib belajar 9 tahun. Otonomi pendidikan merupakan salah satu kesempatan yang sangat baik bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah masingmasing yang merupakan tolak ukur kualitas sumber daya manusia. Ada keberagaman daerah dalam menyikapi diberlakukannya otonomi pendidikan. Di satu pihak ada daerah yang optimis, dan di pihak lain ada yang pesimis. Daerah yang merasa pesimis disebabkan oleh realitas kondisi daerahnya, khususnya kemampuan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbeda-beda (Suyanto dalam Bentri dkk. 2008). Diyakini atau tidak, pendidikan dasar 9 tahun merupakan wahana yang paling efektif untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusia di Indonesia pada umumnya. Bagaimanapun berat dan sulitnya permasalahan yang ada pada awalnya, dengan adanya kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan akan dapat dikelola dengan lebih murah dan lebih cepat. Desentralisasi pendidikan dapat mengembangkan
32
kreativitas siswa, guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Untuk itu perlu diberlakukan manajemen berbasis sekolah (school based management) dengan tujuan agar sekolah dapat mengelola proses belajar mengajar dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan pembelajaran siswa. Artinya, manajemen berbasis sekolah harus mampu melaksanakan perbaikan proses belajar mengajar di kelas (classroom change) agar membuahkan pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kehidupan siswa (Zais dalam Bentri, dkk. 2008).
D. Penyelenggara Wajib Belajar 9 Tahun Dalam pasal 3 Bab III Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar, pasal 3 menjelaskan bahwa: 1. Diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. 2. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. 3. Penyelenggaraan
wajib
belajar
pada jalur
pendidikan nonformal
dilaksanakan melalui program Paket A, program Paket B, dan bentuk lain yang sederajat. 4. Penyelenggaraan dilaksanakan
wajib
melalui
belajar
pada
pendidikan
jalur
keluarga
pendidikan dan/atau
informal pendidikan
lingkungan. 5. Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal dan pengakuan hasil pendidikan informal penyelenggara program wajib belajar terhadap pendidikan dasar jalur formal diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Selanjutnya pasal 4 menjelaskan bahwa Program wajib belajar diselenggarakan
oleh
Pemerintah,
pemerintah
daerah
sesuai
kewenangannya, atau masyarakat.
33
E. Program BOS dan Program Wajib Dikdas 9 Tahun Yang bermutu Dalam rangka penuntasan wajib
belajar 9 tahun yang bermutu,
banyak program yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 , yaitu pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan tata kelola, akuntabilitas dan pencitreaan publik. Salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan wajar 9 tahun yang bermutu adalah program BOS, meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk penimngkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitan dan penitraan publik. Melalui program BOS yang terkait dengan gerakan perepatan wajib belajar 9 tahun, maka setiap pelaksana program pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. BOS harus menjadi sarana penting untuk memperepoat penuntasan wajar 9 dikdas 9 tahun 2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus ekolah karena tidka mampu
membayar
iuran/pungutan
yang
dilakukan
oleh
sekolah/madrasah/ponpes. 3. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannnya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/MI/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs/SMP LB dengan alasan mahalnya biayamasuk sekolah 4. Kepala
sekolah
/madrasah/ponpes
menari
dan
mengajak
siswa
SD/MI/SDLB yang akan lulus dan berpotyensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/MTs/SMPLB. Demikian juga bila terindikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
34
F. Program BOS dan Manajemen Sekolah (MBS) Dalam program BOS, dana diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah tanpa intervensi dari pihak lain. Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang (otonom), pemberian fkelsibilitas yang lebih besar, untuk mengelola sumber daya sekolah, dan
partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk
meningkatkan mutu pendidikan. Melalui
program
BOS,
warga
sekolah
diharapkan
dapat
lebihmengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut 1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah dalamrangka meningkatkan akses, mutu dan manajemen sekolah 2. Bagi siswa tidak mampuharus dibebaskan dari segala pungutan/gratis. Namun demikian masyarakat dan orang tua siswa yang mampu diharapkan tetap berpartisipasi dalam pengembangan sekolah 3. Sekolah dapat melaksanakan semua kegiatan tanpa lebih profesional, transparan, mandiri, kerjasma dan dapat dipertanggungjawabkan.
35
BAB V IMPLEMENTSI PENGGUNAAN DANA BOS DI KALIMANTAN SELATAN
A. Persentase Penggunaan Dana Bos untuk Setiap Bidang Sebagaimana buku petunjuk penggunaan dana BOS, bahwa dana BOS bisa digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: Administrasi penerimaan siswa baru, pembelian buku referensi, pembelian buku tesk pelajaran untuk perpustakaan, membiayai kegiatan remedial, pengayaan dan ekstra kurikuler, membiayai ulanagan/ujian dan laporan hasil belajar siswa, beli bahan habis pakai, membayar langgaran daya dan jasa, biaya perawatan sekolah, membayar honorarium guru honor dana tenaga kependidikan honorer, biaya pengembangan profesi guru, bantuan biaya transport bagi siswa miskin, biaya administrasi pengelolaan BOS, pembelian komputer untuk pembelajaran siswa dan lainnya (konsumsi rapat dll). Terhadap ketentuan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana sudah mengacu kepada ketentuan sebagaimana tersebut, dcngan persentase penggunaan untuk masing-masing bidang sebagaimana terlihat pada tabel berikut: 1. Penggunaan BOS untuk Administrasi penerimaan siswa baru Setiap tahun sekolah tentunya melaksanakan penerimaan siswa baru. Gamabaran Penggunaan dana BOS untuk bidang administrasi penerimaan siswa baru dapat digambarkan pada tabel berikut: Tabel 1 Persentase penggunaan dana BOS untuk penerimaan Siswa Baru No Persentase Penggunaan Jumlah Sekolah Persentase 1 2 3 4 5 6
< 5% 5 - 10% 11 - 15% 16 - 20% 21 - 25% > 25
39 6 0 0 0 0
87 13 36
Jumlah
45
100
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hampir 90 % responden mengatakan bahwa penggunaan dana BOS untuk administrasi penerimaan siswa baru kurang dari 5 %.
2. Pembelian buku referensi Walaupun ada dana BOS khusus untuk buku, namun dana BOS umum ini juga diperbolehkan untuk membeli buku-buku reefensi di sekolah. Persentase penggunaan dana BOS untuk bidang ini dapat terlihat pada tabel berikut: Tabel 2 Persentase penggunaan dana BOS untuk pembelian buku referensi No Persentase Penggunaan Jumlah Sekolah Persentase 1 2 3 4 5 6
< 5% 5 - 10% 11 - 15% 16 - 20% 21 - 25% > 25 Jumlah
28 10 1 2 1 3 45
63 22 2 4 2 7 100
Dari tabel di atas terlihat bahwa lebih dari 50% responden mengatakan kurang dari 5% penggunaan dana BOS untuk pembelian buku referensi. Hal ini diduga karena sekolah juga mendapatkan BOS untuk buku.
3. Pembelian Buku Teks untuk Perpustakaan Selain untuk pembelian buku referensi, dana BOS juga bisa digunakan untuk pembelian buku Teks perpustakaan. Persentase penggunaan dana BOS terhadap bidang ini dapat terlihat pada tabel berikut: Tabel 3 Persentase penggunaan dana BOS untuk Pembelian Buku Teks Perpustakaan No Persentase Penggunaan Jumlah Sekolah Persentase 1
< 5%
21
47
37
2 3 4 5 6
5 - 10% 11 - 15% 16 - 20% 21 - 25% > 25 Jumlah
18 3 2 1 0 45
40 7 4 2 100
Tidak jauh berbeda dengan penggunaan untuk buku referensi, persentase penggunaan untuk buku teks perpustakaan juga hampir 50% responden menjawab kurang dari 5%.
4. Membiayai kegiatan Remedial, Pengayaan dan Ekstra Kurikuler Dari dana BOS sekolah juga bisa mengalokasikan dana untuk kegiatan remedial, pengayaan ataupun kegiatan ekstra kurikuler. Terhadap bidang ini, tampaknya responden memberikan jawaban yang bervariasi, sebagaimana tabel berikut: Tabel 4 Persentase penggunaan dana BOS untuk Remedial, Pengayaan dan Ekstra Kurikuler No Persentase Penggunaan Jumlah Sekolah Persentase 1 2 3 4 5 6
< 5% 5 - 10% 11 - 15% 16 - 20% 21 - 25% > 25 Jumlah
14 17 7 5 2 0 45
31 38 16 11 4 0 100
Tabel di atas memperlihatkan bahwa persentase penggunaan dana BOS untuk kegiatan remedial, pengayaan dan kegiatan ektra kurikuler berkisar antara 5 sampai 10%.
5. Membiayai Ulangan/Ujian dan Laporan Hasil Belajar Setiap ada ulangan/ujian tentu memerlukan biaya, khususnya untuk pembuatan soal-soal ulangan atau ujian. Begitu pula untuk pembuatan
38
laporan hasil belajar siswa. Persentase penggunaan dana BOS untuk bidang ini dapat terlihat pada tabel berikut: Tabel 5 Persentase penggunaan dana BOS untuk Ulangan/Ujian dan Laporan Hasil Belajar Siswa No Persentase Penggunaan Jumlah Sekolah Persentase 1 2 3 4 5 6
< 5% 11 24 5 - 10% 21 47 11 - 15% 9 20 16 - 20% 4 9 21 - 25% 0 0 > 25 0 0 Jumlah 45 100 Tabel di atas menggambarkan bahwa persentase penggunaan dan BOS
untuk ulangan/ujian dan laporan hasil belajar siswa sebagian besar responden mengatakan antara 5 sampai 10%.
6. Beli Bahan Habis Pakai Bidang lain yang juga bisa dianggarkan dari dana BOS adalah pembelian bahan habis pakai, seperti bahan ATK. Terhadap bidang ini persentase penggunaan dana BOS dapat diketahui dari tabel berikut: Tabel 6 Persentase penggunaan dana BOS untuk Bahan t{abis Pakai No Persentase Penggunaan Jumlah Sekolah Persentase 1 2 3 4 5 6
< 5% 5 - 10% 11 - 15% 16 - 20% 21 - 25% > 25 Jumlah
12 18 7 4 3 1 45
27 40 15 9 7 2 100
39
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penggunaan dana BOS untuk bahan habis pakai sebagaian besar responden mengatakan sampai dengan 10%, namun demikian ternyata ada juga sekolah yang mengalokasikan dana BOS lebih dari 20%.
7. Membayar langganan daya dan jasa Bagi sekolah yang mempunyai aliran listrik, telepon dan PDAM tentunya memerlukan alokasi dana untuk pembayaran iuran setiap bulan. Persentase penggunaan dana BOS terhadap bidang ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 7 Persentase penggunaan dana BOS untuk Membayar Langganan Daya dan Jasa No Persentase Penggunaan Jumlah Sekolah Persentase 1 2 3 4 5 6
< 5% 5 - 10% 11 - 15% 16 - 20% 21 - 25% > 25 Jumlah Tabel
di
atas
40 5 0 0 0 0 45 memperlihatkan
bahwa
89 11 100 mayoritas
responden
mengatakan bahwa untuk pembayaran langganan daya dan jasa mereka hanya menganggarkan dana kurang dari 5 %.
8. Biaya Perawatan Sekolah Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan biaya perawatan sekolah adalah perawatan yang sifatnya ringan seperti pengecatan sekolah, perbaikan pintu dan jendela sekolah. Persentase penggunaan dana BOS untuk bidang ini dapat terlihat pada tabel berikut:
40
Tabel 8 Persentase penggunaan dana BOS untuk Biaya Perawatan Sekolah No Persentase Jumlah Sekolah Persentase Penggunaan 1 < 5% 11 25 2 5 - 10% 27 60 3 11 - 15% 5 11 4 16 - 20% 1 2 5 21 - 25% 1 2 6 > 25 0 0 Jumlah 45 100
9. Membayar Honorarium Guru Honor dan tenaga kependidikan Honorer Hampir semua sekolah yang diteliti mengatakan kekurangan guru, khususnya sekolah yang berada di daerah atau sekolah yang berstatus swasta. Untuk mengatasi kekurangan guru tersebut, sekolah mencari guru honor. Sebagai konsekuensinya, mereka harus mengalokasikan dana untuk membayar gaji guru yang berstatus honor tersebut. Persentase penggunaan dana BOS untuk pembayaran honorarium guru honor dan tenaga kependidikan honorer dapat terlihat pada tabel berikut: Tabel 9 Persentase penggunaan dana BOS untuk Honorarium Guru dan tenaga Kependidikan Honorer No Persentase Penggunaan Jumlah Sekolah Persentase 1 2 3 4 5 6
< 5% 5 - 10% 11 - 15% 16 - 20% 21 - 25% > 25 Jumlah
6 8 15 6 10 0 45
14 18 33 13 22 0 100
Berdasarkan tabel di atas, dapat dikctahui bahwa persentase penggunaan dana BOS untuk membayar honor guru ternyata cukup besar. Lebih dari 50% mengatakan di atas 10%.
41
10. Biaya pengembangan Profesi Guru Untuk meningkatkan kompetensinya, guru-guru tentunya perlu perlu melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesinya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan MGMP. Persentase penggunaan dana BOS untuk bidang ini dapat terlihat pada tabel berikut: Tabel 10 Persentase penggunaan dana BOS untuk Pengembangan Profesi Guru No Persentase Penggunaan Jumlah Sekolah Persentase 1 2 3 4 5 6
< 5% 5 - 10% 11 - 15% 16 - 20% 21 - 25% > 25 Jumlah
14 17 8 4 1 1 45
31 38 18 9 2 2 100
Tabel di atas memperlihatkan bahwa persentase penggunaan dana untuk pengembangan profesi guru di setiap sekolah sebagian besar menganggarkan dana antara 5 sampai dengan 10 %. Namun cukup banyak juga sekolah yang menganggarkan dana di atas 10 % (27%).
11. Bantuan Biaya Transport bagi Siswa Miskin Di setiap sekolah tidak menutup kemungkinan terdapat siswa miskin, terlebih sekolah yang berada di daerali pinggiran. Terhadap siswa miskin, bukan suja dibebaskan dari seluruh iuran sekolah, tetapi juga dibantu agar mereka jangan sampai putus sekolah misalnya dengan pemberian uang transport. Persentase penggunaan dana untuk bidang ini dapat terlihat pada tabel berikut: Tabel 11 Persentase penggunaan dana BOS untuk Biaya Transport bagi Siswa Miskin No Persentase Penggunaan Jumlah Sekolah Persentase 1 2
< 5% 5 - 10%
37 8
82 18 42
3 4 5 6
11 - 15% 16 - 20% 21 - 25% > 25 Jumlah
0 0 0 0 45
0 0 0 0 100
Tabel di atas menggambarkan bahwa sebagian besar sekolah hanya menganggarkan dana kurang dari 5% untuk memberi transport bagi siswa miskin.
12. Biaya Administrasi pengelolaan BOS Pengelolaan dana BOS tentu saja harus dipertanggungjawabkan. Sebagai bukti pertanggungjawaban, maka pihak pengelola dana BOS harus membuat administrasinya. Keperluan dana untuk administrasi pengelolaan BOS juga bisa dialokasikan dari dana BOS. Tabel 12 Persentase penggunaan dana BOS untuk Biaya Administrasi Pengelolaan BOS No Persentase Penggunaan Jumlah Sekolah Persentase 1 2 3 4 5 6
< 5% 5 - 10% 11 - 15% 16 - 20% 21 - 25% > 25 Jumlah
38 7 0 0 0 0 45
84 16 0 0 0 0 100
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas respondcn (84%) mengatakan kurang dari 5% mengalokasikan dana BOS untuk biaya administrasi pengelolaan BOS.
13. Pembelian Komputer untuk Pembelajaran Siswa Dengan kemajuan teknologi saat ini, para siswa juga dituntut agar jangan sampai ketinggala atau buta dengan teknologi. Salah satu bidang
43
teknologi saat ini yang harus dikenalkan kepada siswa adalah bidang komputer. Agar di sekolah siswa bisa untuk belajar komputer, maka sekolah harus menyediakannya. Tabel 13 Persentase penggunaan dana BOS untuk Pembelian Komputer Siswa No Persentase Penggunaan Jumlah Sekolah Persentase 1 2 3 4 5 6
< 5% 5 - 10% 11 - 15% 16 - 20% 21 – 25% > 25 Jumlah
30 5 5 1 2 2 45
67 11 11 2 4 4 100
Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden (67%) mengatakan bahwa persentase penggunaan dana BOS untuk pembelian komputer siswa hanya di bawah 5%. Itu menggambarkan bahwa penggunaan komputer untuk pembelajaran siswa masih minim. Hal ini diduga karena keterbatasan keterampilan yang dimiliki oleh guru-guru di masing-masing sekolah dalam bidang kompter.
14. Lainnya Selain bidang-bidang tersebut di atas, bidang lainnya yang bisa memanfaatkan dana BOS adalah konsumsi para guru, pembelian seragam bagi siswa miskin dll. Persentase penggunaan dana BOS untuk bidang ini dapat terlihat pada tabel berikut: Tabel 14 Persentase penggunaan dana BOS untuk Bidang Lainnya No Persentase Penggunaan Jumlah Sekolah Persentase
44
1 2 3 4 5 6
< 5% 5 - 10% 11 - 15% 16 - 20% 21 - 25% > 25 Jumlah
22 9 9 2 1 0 45
54 20 20 4 2 0 100
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penggunaan dana BOS untuk bidang lainnya, sebagian besar responden (54%) menjawab kurang dari 5%.
15. Pengalokasian dana BOS untuk Siswa Miskin Sebagaimana
diketahui
bahwa
dana
BOS
bertujuan
untuk
meringankan beban orang tua dalam pendidikan, terlebih bagi orang yang tidak mampu. Jika di sekolah terdapat siswa miskin, maka pihak sekolah bisa mengalokasikan dana BOS untuk membantu siswa yang miskin tersebut.
No 1 2 3 4
Tabel 15 Pengalokasian dana BOS untuk Siswa Miskin Alternatif jawaban Jumlah Selalu Kadang-kadang Tidak pernah tidak member ikan jawaban Jumlah
78 61 8 3 150
Persentase 52 41 5 2 100
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden mengatakan selalu dan kadang-kadang saja mengalokasikan dana BOS bagi siswa miskin, dan sebagian kecil mengalakan tidak pernah mengalokasikan dana BOS tersebut untuk siswa miskin. Bagi sekolah yang tidak pernah, hal itu diduga kesulitan bagi pihak sekolah untuk
45
menentukan kriteria siswa miskin di sekolah tersebut. Karena menurut responden, buku petunjuk BOS tidak begitu jelas memberikan kriteria penentuan siswa miskin tersebut.
B. Transparansi Penggunaan Dana BOS 1.
Bagi Orang Tua Siswa e. Pengetahuan Orang Tua tentang dana BOS Dana BOS sudah diluncurkan oleh pemerintah sejak tahun 2005. Pengetahuan orang tua tentang adanya dana BOS terlihat sudah cukup baik, sebagaimana dapat terlihat pada jawaban responden pada tabel berikut:
No 1 2 3
Tabel 16 Pengetahuan Orang Tua Siswa tentang Dana BOS Alternatif jawaban Jumlah Persentase Sangat mengetahui Kurang mengetahui Tidak mengetahui Jumlah
106 40 4 150
71 27 2 100
Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa sebagian besar orang tua sudah mengetahui akan adanya dana BOS. Pengetahuan tentang dana BOS tersebut diperoleh dari berbagai sumber sebagaimana tabel berikut:
No 1
Tabel 17 Sumber Informasi tentang dana BOS Alternatif jawaban Jumlah Persentase Sekolah
77
51
46
2 3 4
Televisi Koran/majalah Masyarakat Jumlah
52 10 11 150
35 7 7 100
Tabel di atas memberikan gambaran bahwa sebagian besar orang tua menyatakan bahwa mereka mengetahui dana BOS dari sekolah dan televisi. Arlinya bahwa pihak sekolah sudah mensosialisasikan tentang dana BOS terhadap orang tua siswa. Di samping itu pula, masyarakat sudah menggunakan media masa untuk memahami kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Dengan adanya dana BOS, maka semua siswa miskin di sekolah harus dibebaskan dari segala iuran sekolah. Terhadap ketentuan ini, sebagian besar orang tua sudah mengetahuinya. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah tentu saja tidak bisa hanya menyandarkan pada dana BOS. Pemahaman orang tua akan hal ini tampaknya sudah cukup bagus sebagaimana terlihat pada tabel berikut: Tabel 18 Pendapat orang Tua tentang Kecukupan Dana BOS untuk Penyelenggaraan Pendidikan di sekolah No Alternatif jawaban Jumlah Persentase 1 2 3 4
Sangat mcncukupi Kurang mencukupi Tidak mencukupi tidak memberikan jawaban Jumlah
29 95 23 3 150
19 63 16 2 100
Tabel tersebut menggambarkan bahwa 63 % responden menjawab bahwa dana BOS belum cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikn di sekolah. Oleh karena itu bagi masyarakat yang mampu tetap harus memberikan partisipasinya terhadap sekolah. Namun demikian, walaupun sebagian besar responden menyatakan dana BOS belum cukup untuk membiayai
47
penyelenggaraan
pendidikan
di
sekolah,
tetapi
anggapan
masyarakat dengan adanya dana BOS sekolah gratis tampaknya cukup berpengaruh. Artinya masyarakat menganggap tidak perlu lagi adanya iuran partisipasi orang tua terhadap pendidikan di sekolah tanpa melihat apakah mereka tergolong kaya atau miskin. Adanya pemahaman orang tua yang menganggap dengan dana BOS masyarakat tidak perlu lagi memberikan partisipasi terhadap penyelenggaraan pendidiakn di sekolah diduga dipengaruhi oleh iklan layananan di televisi tentang dana BOS dan sekolah gratis. Iklan layananan ini juga yang akhirnya memunculkan pemahaman orang tua yang menganggap bahwa dengan adanya dana BOS, maka tidak perlu lagi adanya partisipasi orang tua terhadap sekolah (71 %). Sedangkan yang menganggap tetap perlu partisipasi orang tua adalah 38 orang responden (25 %), selebihnya (4%) tidak memberikan jawaban.
f. Keterlibatan orang tua dalam penggunaan dana BOS Dalam penggunaan atau pemanfaatan dana BOS, pihak sekolah selaku pengelola BOS perlu memusyawarahkannya dengan mengundang orang tua siswa. Terhadap ketentuan ini ternyata tidak semua sekolah melaksanakannya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut : Tabel 19 Undangan terhadap orang Tua tentang rencana Pengggunaan dana BOS No Alternatif jawaban Jumlah Persentase 1 2 3 4
Selalu Kadang-kadang Tidak pernah tidak memberikan jawaban
64 45 41 0
43 30 27 0
48
Jumlah
150
100
Dari tabel di atas tampak bahwa hanya 43 % responden yang menyatakan diundang oleh pihak sekolah dalam rencana pemanpaatan dana BOS. Begitu pula dengan penggunaan dana BOS, ternyata sekolah tidak selalu memberitahukannya kepada orang tua siswa ( 24 %) . Sedangkan yang selalu melaksanakannya dijawab oleh 60 orang responden ( 40 %) responden, dan 36 % responden menjawab hanya kadang-kadang. Hal ini memberikan gambaran bahwa bahwa transparansi pengelolaan dana BOS kepada masyarakat masih cukup rendah. Namun demikian, walaupun transparansi penggunaan dana BOS masih rendah, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BOS cukup tinggi. Hal ini berdasarkan pendapat masyarakal tcntang kelepatan penggunaan dana BOS scbagaimana terlihat pada tabel berikut : Tabel 20 Pendapat Masyarakat tentang Ketepatan Pengggunaan dana BOS No Alternatif jawaban Jumlah Persentase 1 2 3 4
Sangat tepat Kurang tepat Tidak tepat tidak memberikan jawaban Jumlah
104 38 7 1 150
69 25 5 1 100
Tabel di atas memberikan gambaran bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan penggunaan dana BOS sudah tepat
49
sasaran. Di samping itu pula, sebagian besar responden (82 %) menganggap bahwa dana BOS mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.
2. Transparansi Dana BOS Bagi Guru-Guru Selain
masyarakat,
penggunaan
dana
BOS
juga
harus
dimusyawarahkan dengan guru-guru di masing-masing sekolah. Pelibatan para guru dalam percncanaan penggunaan dana BOS dapat terlihat pada tabel berikut: Tabel 21 Pelibatan para Guru dalam Perencanaan Pengggunaan dana BOS No Alternatif jawaban Jumlah Persentase 1 2 3 4
Selalu Kadang-kadang Tidak pernah tidak memberikan jawaban Jumlah
Dari
tabel
tersebut
diperoleh
114 27 9 0 150
gambaran
76 18 6 0 100
bahwa
untuk
perencanaan penggunaan dana BOS mayoritas para guru mengatakan selalu dilibatkan. Hanya sedikit responden yang mengatakan tidak pernah dilibatkan. Selain harus melibatkan para guru dalam perencanaan, dalam penggunaannya juga harus melibatkan para guru di sekolah. Dengan kata lain tidak hanya ditentukan oleh kepala sekolah dan pengelola BOS saja. Terhadap ketentuan ini jawaban responden dapat terlihat pada tabel berikut:
No
Tabel 22 Pelibatan para Guru dalam Pengggunaan dana BOS Alternatif jawaban Jumlah Persentase
50
1 2 3 4
Selalu Kadang-kadang Tidak pernah tidak memberikan jawaban Jumlah
93 53 4 0 150
62 35 3 0 100
Tidak jauh berbeda dengan pelibatan para guru dalam perencaanaan penggunaan dana BOS, dalam penggunaannya sebagian besar
para
guru
mcngatakan
bahwa
pihak
sekolah
juga
memusyawarahkannya dengan para guru. Dari temuan ini dapat disimpulakn bahwa transparansi penggunaan dana BOS bagi guru-guru sudah cukup baik sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, mayoritas para guru (90%) juga mengatakan bahwa penggunaan dana BOS selalu mengacu pada RAPBS yang telah dibuat. Karena penggunaannya selalu mengacu kepada RAPBS yang telah dibuat, maka tentu saja penggunaannya juga sudah tepat sasaran. Hal ini juga dikatakan oleh mayoritas para guru yang menjadi responden (90%).
C. Pengaruh Dana BOS terhadap Beban Orang Tua dalam Pendidikan Salah satu tujuan yang sangat penting dalam pemberian dana BOS adalah untuk meringankan beban orang tua siswa dalam pendidikan. Terhadap hal ini jawaban responden dapat terlihat pada tabel berikut: Tabel 23 Pendapat Masyarakat tentang Pengaruh dana BOS terhadap Beban Orang Tua No Alternatif jawaban Jumlah Persentase
51
1 2 3 4
Terbebas dari segala iuran sekolah Meringankan beban orang tua Tidak memberikan pengaruh apapun tidak memberikan jawaban Jumlah
107 39 3 1 150
71 26 2 1 100
Secara umum pengaruh yang dirasakan oleh orang tua dengan adanya dana BOS adalah terbebasnya mereka dari berbagai iuran di sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa sekolah memang tidak melakukan berbagai pungutan lagi, sebagaiamana terlihat pada tabel berikut Tabel 24 Jawaban Orang Tua terhadap Iuran di Sekolah Setelah ada dana BOS No Alternatif jawaban Jumlah Persentase 1 2 3 4
Selalu Kadang-kadang Tidak pernah tidak memberikan jawaban Jumlah
38 6 106 0 150
25 4 71 0 100
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 71% responden mengatakan tidak ada iuran lagi di sekolah setelah ada dana BOS. Namun demikian, masih ada sebagian orang tua yang mengatakan bahwa iuran sekolah tetap ada, namun tidak sebesar sebelum ada dana BOS (25%). Bagaimanapun jika ingin pembelajaran berkualitas tentunya tetap memerlukan partisipasi orang tua. Hal ini tampaknya juga sudah dipahami oleh sebagian orang tua. Tabel 25 Pendapat Orung Tua tenlang iurun partisipusi setelah ada dana BOS No Alternatif jawaban Jumlah Persentase 1 2 3 4
Tetap perlu Kadang-kadang saja Tidak perlu lagi tidak memberikan jawaban
59 34 57 0
39 23 38 100
52
Jumlah
150
100
Pendapat orang tua tentang iuran partisipasi terhadap sekolah hampir seimbang antara yang mengatakan tetap perlu dan yang mengatakan tidak perlu lagi. Bagi orang tua yang mengatakan tetap perlu berarti memberikan indikasi bahwa mereka menyadari akan pentingnya partisipasi orang tua terhadap pendidikan. Dana BOS sebenarnya tidak bisa
membiayai
Sedangkan
bagi
penyelenggaraan responden
yang
pendidikan menjawab
secara tidak
keseluruhan. perlu
lagi
mengindikasikan masih belum dipahaminya bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Sebagai bukti turut sertanya orang tua atau masyarakat dalam pendidikan adalah pembayaran iuran partisipasi, khususnya bagi yang mampu.
53
BAB VII PENUTUP
A. Kesimpulan Penggunaan dana BOS di Kalimantan Selatan sudah mengacu pada ketentuan sebagaimana mestinya yaitu untuk hal-hal sebagai berikut: Administrasi penerimaan siswa baru, pembelian buku referensi, pembelian buku tesk pelajaran untuk perpustakaan, membiayai kegiatan remedial, pengayaan dan ekstra kurikuler, membiayai ulanagan/ujian dan laporan hasil belajar siswa, beli bahan habis pakai, membayar langgaran daya dan jasa, biaya perawatan sekolah, membayar honorarium guru honor dana tenaga kependidikan honorer, biaya pengembangan profesi guru, bantuan biaya transport bagi siswa miskin, biaya administrasi pengelolaan BOS, pembelian komputer untuk pembelajaran siswa dan lainnya (konsumsi rapat dll). Dana BOS bertujuan untuk meringankan beban orang tua dalam pendidikan, terlebih bagi orang yang tidak mampu. Jika di sekolah terdapat siswa miskin, maka pihak sekolah bisa mengalokasikan dana BOS untuk membantu siswa yang miskin tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mengatakan selalu dan kadang-kadang saja mengalokasikan dana BOS bagi siswa miskin, dan sebagian kecil mengalakan tidak pernah mengalokasikan dana BOS tersebut untuk siswa miskin. Bagi sekolah yang tidak pernah, hal itu diduga kesulitan bagi pihak sekolah untuk menentukan kriteria siswa miskin di sekolah tersebut. Karena menurut responden, buku petunjuk BOS tidak begitu jelas memberikan kriteria penentuan siswa miskin tersebut. Transparansi penggunaan dana BOS
sebagian besar menyatakan
sudah transparan baik bagi orang tua siswa maupun bagi guru- guru. Secara umum pengaruh yang dirasakan oleh orang tua dengan adanya dana BOS adalah terbebasnya mereka dari berbagai iuran di sekolah. Hal ini
54
mengindikasikan bahwa sekolah memang tidak melakukan berbagai pungutan lagi. Pendapat orang tua tentang masih perlunya iuran partisipasi terhadap sekolah hampir seimbang antara yang mengatakan tetap perlu dan yang mengatakan tidak perlu. Bagi orang tua yang mengatakan tetap perlu berarti memberikan indikasi bahwa mereka menyadari akan pentingnya partisipasi orang tua terhadap pendidikan. Dana BOS sebenarnya tidak bisa membiayai penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Sedangkan bagi responden yang menjawab tidak perlu lagi mengindikasikan masih belum dipahaminya bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Sebagai bukti turut sertanya orang tua atau masyarakat dalam pendidikan adalah pembayaran iuran partisipasi, khususnya bagi yang mampu
B. Saran Dari penelitian ini selanjutnya disarankan hendaknya sekolah selalu mengumumunkan daftar komponen yg boleh dan yg tidak boleh dibiayai oleh dana bos serta penggunaan dana bos di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah/ madrasah. Untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, dana BOS sebenarnya belum bisa melaksanakan pendidikan yang gratis untuk seluruh siswa. Untuk itu kepada pihak pemerintah daerah hendaknya menganggarkan adanya dana pendamping yaitu BOS Daerah.
55
DAFTAR PUSTAKA
Abas, Irawati. 2007. Keadilan Pendidikan di Indonesia. Artikel (Online) (http//insideindonesia.org), diakses 6 April 2010 Abdul Wahab, Solichin. 1997. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Renneka Cipta, Jakarta -----------------------------. 1997. Analisis kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan negara. Edisi kedua. Bumi Aksara, Jakarta, Christie Taroreh, Eclesia. 2008. Realisasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Tomohon, artikel (Online), ( http : // igilib.ipdn.ac. id), diakses Pebruari 2010. Depdiknas Departemen Agama. 2007. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka wajib Belajar 9 tahun, Depdiknas Depag , Jakarta. Depdiknas Departemen Agama. 2007. Buku Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Rangka wajib Belajar 9 tahun, Depdiknas Depag , Jakarta Hadi Purnomo, Sucipto. 2005. BOS, Pendidikan Gratis Rakyat Apatis. Suara Merdeka, Senin, 10 Oktober 2005. (Online) (http : // www.&suaramerdeka.com), diakses 26 Agustus 2010 Islamy, M.Irfan. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan negara. Bumi Aksara, Jakarta
56
-------------------. 2000. Kebijakan Publik dan kepentingan Daerah,. Makalah dipresentasikan pada Diklat Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD Kota Kediri tanggal 22 Pebruari 2000.
Paslah, Asrono. 2011. Pencapaian Program Wajb Belajar 9 Tahun. Artikel , Online (http://yusufsupendi.multiply.com), diakses April 2011
Rahardjo, Satoto.2008. Dana BOS Turunkan Angka Putus Sekolah, Artikel (Online), ( http:// imadebtg – sdsmp.b.logspot.com) diakses 2 April 2010.
Syarif, Hidayat. 1994. Wajib Belajar dan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemerataan Pendidikan dalam Upaya Memajukan Desa Tertinggal. Makalah IKIP Bandung. Soenarko.2000. Public Policy. Pengertian-Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan pemerintah. Airlangga University Press, Surabaya. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
57
