III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1.
Model Persamaan Simultan Penelitian ini menganalisis perilaku kebijakan fiskal, khususnya komposisi
belanja Pemerintah. Permasalahan yang dihadapi adalah format kebijakan fiskal di Indonesia terus mengalami berbagai perubahan. Diantaranya adalah perubahan tahun penganggaran, yaitu terjadi perubahan siklus anggaran yang semula menggunakan tahun fiskal (bulan Maret-April), mulai tahun 2000 berubah menjadi menggunakan tahun kelender (bulan Januari sampai Desember). Perubahan kebijakan ini tentunya mempengaruhi ketersediaan data runtun waktu (time-series). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 19702010. Dengan demikian data belanja pemerintah sebelum tahun 2000 menggunakan data tahun fiskal. Sejalan dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak dari komposisi belanja pemerintah, maka pilihan alat analasisnya yang digunakan adalah metode ekonometrika persamaan simultan. Persamaan simultan dipilih karena variabel kebijakan fiskal dan variabel makro ekonomi memiliki hubungan saling mempengaruhi. Dimana variabel bebas di dalam satu atau lebih persamaan juga menjadi variabel bebas di persamaan lain. Artinya satu variabel bisa memiliki dua peran yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Model persamaan simultan digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antar variabel terkait, yaitu antara variabel fiskal dengan variabel non fiskal maupun dengan variabel makro ekonomi. Hubungan antar variabel dapat dilihat dalam Gambar 13.
Blok Fiskal
TREV
RDOM
RTA X
PN S HB H
PNP B
RMG S
RNM GS
POI L IMP M LIB OR DE BT
Blok Pendapatan Nasional
BPGW
CONS
BBRG
CONG
INFL
SBBM
INVT
SBI NV
BTU S
SNBM BUTG
EXPO BTO T
BMDL BDBH
DEFI S
INVG
IMPO IHM
SBI3 EXR R IHE GIW L
BTD R
BDAK
PDBI GPOP I
BDAU
YD Blok Kinerja PUNEM NPOV
: Variabel eksogen
64
: Variabel endogen
Gambar 13. Diagram Keterkaitan antar Variabel dalam Model Komposisi Belanja Pemerintah
WAG E
65
3.2.
Spesifikasi Model Pada penelitian ini, perumusan model ekonometrika yang dibangun
didasarkan pada kerangka teori ekonomi dan fakta empiris yang menunjukkan keterkaitan antara kebijakan fiskal yang dimanifistasikan dalam komposisi belanja pemerintah dengan kinerja perekonomian, terutama pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan tingkat kemiskinan. Dengan menganalisis struktur APBN dari sisi
penerimaan dan pengeluaran, maka dampak dari kebijakan
komposisi belanja pemerintah dapat dilihat secara simultan dari peubah-peubah yang mempengaruhinya. Model persamaan yang dibangun pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut : A.
Blok Pendapatan Nasional
1.
Pendapatan Nasional PDBIt
dimana : PDBIt CONSt CGOVt INVGt INVTt EXPOt IMPOt
= CONSt + CGOVt + INVGt + INVTt + (EXPOIMPO)t = = = = = = =
(3.1)
Produk Domestik Bruto (Rp Miliar ) Konsumsi Rumah Tangga (Rp Miliar) Konsumsi Pemerintah (Rp Miliar) Investasi Pemerintah (Rp Miliar) Investasi Swasta (Rp Miliar) Ekspor (Rp Miliar) Impor (Rp Miliar)
2.
Konsumsi Rumah Tangga CONSt = a0 + a1YDt + a2YLCONSt-1 + et ………... (3.2) Hipotesis = a1 > 0 ; 0
Pendapatan Disposabel YDt = Yt - RTAXt + (SNBMt + SBBMt)
dimana : YDt
= Pendapatan disposabel (Rp Miliar)
……..….
(3.3)
66
PDBIt RTAXt SNBMt SBBMt
= = = =
Produk Domestik Bruto (Rp Miliar) Penerimaan negara dari pajak (Rp Miliar) Subsidi BBM (Rp Miliar) Subsidi Non BBM (Rp Miliar)
4.
Konsumsi Pemerintah CGOVt = b0 + b1RDOMt + b2DKt + b3LCGOVt-1 + et …. (3.4) Hipotesis = b1, b2, b3 > 0 ; 0 < b3 <1 dimana : CGOVt = Konsumsi Pemerintah (Rp Miliar) RDOMt = Penerimaan Domestik (Rp Miliar) DKt = Dummy Krisis LCGOVt-1 = Konsumsi Pemerintah tahun sebelumnya (Rp Miliar)
5.
Investasi Swasta INVTt = c0 + c1PDBI + c2SBINVt + c3LINVTt-1 + et ... Hipotesis = c1,c3 > 0 ; c2 < 0 ; 0 < c3 <1 dimana : INVTt = Investasi (Rp Miliar) PDBIt = Produk Domestik Bruto (Rp Miliar) SBINVtt = Tingkat Suku Bunga Investasi Riil (%) LINVTt-1 = Investasi pada tahun sebelumnya (Rp Miliar) Investasi Pemerintah INVGt = d0 + d1SBI3t + d2BMDLt + d3DKt + d4LINVGt-1 + et Hipotesis = d2,d4 > 0 ; d1,d3 < 0 ; 0 < d3 <1 dimana : INVGt = Investasi Pemerintah (Rp Miliar) SBI3t = Tingkat Suku Bunga SBI 3 bulan (%) BMDLt = Belanja Modal (Rp Miliar) DKt = Dummy Krisis LINVGt-1 = Total Investasi pada tahun sebelumnya (Rp Miliar)
(3.5)
6.
7.
Ekspor EXPOt
Hipotesis dimana : EXPOt EXRRt IHEt INVTt GIWLt 8.
Impor IMPOt Hipotesis
= e0 + e1EXRRt + e2IHEt + e3INVTt + e4GIWLt + et = e2, e3, e4 > 0 ; e1 < 0 ; 0 < e3 <1 = = = = =
(3.6)
(3.7)
Ekspor (Rp juta) Nilai Tukar Riil (Rp/US$) Indeks Harga Ekspor Total Investasi (Rp Miliar) Pertumbuhan Ekonomi Dunia (% )
= f0 + f1IHMt + f2PDBIt + f3LIMPOt-1 + et = f1, f3 > 0 ; f1< 0 ; 0 < f3 <1
(3.8)
67
dimana : IMPOt IHMt PDBIt LIMPOt-1
B.
= = = =
Impor (Rp Miliar) Indeks Harga Impor Pendapatan Domestik Bruto (Rp Miliar ) Impor pada tahun sebelumnya (Rp Miliar)
Blok Fiskal
Penerimaan Negara 9.
Total Penerimaan Negara TREVt = RDOMt + HBHt
dimana : TREVt RDOMt HBHt 10.
11.
= Total penerimaan negara (Rp Miliar) = Penerimaan dalam negeri (Rp Miliar) = Penerimaan dari hibah (Rp Miliar)
Penerimaan Dalam Negeri RDOMt = RTAXt + PNBPt
dimana : RDOMt RTAXt PNBPt
(3.10)
= Penerimaan dalam negeri (Rp Miliar) = Penerimaan negara dari pajak (Rp Miliar) = Penerimaan negara bukan pajak (Rp Miliar)
Penerimaan Negara dari Pajak RTAXt = g0+ g1 GPDBIt + g2 BTOTt + g3 LRTAXt-1 + et Hipotesis = g1, g2, g3 > 0 ; 0 < g3 <1
dimana : RTAXt GPDBIt BTOTt RTAXt-1
(3.9)
= = = =
(3.11)
Penerimaan negara dari Pajak (Rp Miliar) Pertumbuhan Ekonomi (%) Total Belanja Pemerintah (Rp Miliar) Penerimaan dari Pajak tahun sebelumnya(Rp Miliar)
Belanja Pemerintah 12.
Belanja Pemerintah BTOTt = BTUSt + BTDRt dimana : BTOTt = Total belanja pemerintah (Rp Miliar) BTUSt = Belanja pemerintah pusat (Rp Miliar) BTDRt = Belanja transfer daerah (Rp Miliar)
(3.12)
68
13.
Belanja Pemerintah Pusat BTUSt = BPGWt + BBRGt + BMDLt + BUTGt + SNBMt + SBBMt + BLAINt
dimana : BTUSt BPGWt BBRGt BMDLt BUTGt SNBMt SBBMt BLAINt
= = = = = = = =
(3.13)
Belanja pemerintah pusat (Rp Miliar) Belanja Pegawai (Rp Miliar) Belanja Barang (Rp Miliar) Belanja Modal (Rp Miliar) Pembayaran Bunga Utang (Rp Miliar) Subsidi Non BBM (Rp Miliar) Subsidi BBM (Rp Miliar) Belanja lain-lain (Rp Miliar)
14.
Belanja Pegawai BPGWt = h0 + h1PNSt + h2INFLt + h3RTAXt + h4DOt + h5LBPGWt-1 + et Hipotesis = h1, h2, h3, h4 > 0 ; 0 < h3 <1 dimana : BPGWt = Belanja Pegawai (Rp Miliar) PNSt = Jumlah Pegawai Negeri Sipil (Ribu orang) INFLt = Tingkat Inflasi (%) RTAXt = Penerimaan Pajak (Rp Miliar) DOt = Dummy otonomi daerah LBPGWt-1 = Belanja Pegawai tahun sebelumnya (Rp Miliar) Belanja Barang BBRGt = i0 + i1INVGt + i2TREVt + i3LBBRGt-1 + et Hipotesis = i1, i2, i3 > 0 ; 0 < i3 <1 dimana : BBRGt = Belanja Barang (Rp Miliar) INVGt = Investasi Pemerintah (Rp Miliar) TREVt = Total penerimaan negara (Rp Miliar) LBBRG t-1 = Belanja Barang tahun sebelumnya (Rp Miliar)
(3.14)
15.
Belanja Modal BMDLt = Hipotesis = dimana : BMDLt = RDOMt = DSPAt = LBMDLt-1 =
(3.15)
16.
17.
j0 + j1RDOMt + j2DSPAt + j3LBMDLt-1 + et j1, j2, j3> 0 ; 0 < j3 <1
(3.16)
Belanja Modal (Rp Miliar) Total Penerimaan Dalam Negeri (RP Miliar) Dummy Perubahan Struktur APBN Belanja Modal Tahun Sebelumnya (Rp juta)
Pembayaran Bunga Utang BUTGt = k0 + k1DFISt +k2 LIBOR3t +k3DEBTt + k4LBUTGt-1 + et Hipotesis = k1, k2, k3, k4 > 0 ; 0 < k3 <1
(3.17)
69
dimana : BUTGt DFISt LIBOR3t DEBTt LBUTGt-1
= = = = =
Pembayaran Bunga Utang (Rp Miliar) Defisit Anggaran (Rp Miliar) Suku bunga Dunia Riil (%) Stok Utang Baru Pemerintah (RP Miliar) Pembayaran Bunga Utang Tahun Sebelumnya (Rp Miliar)
18.
Belanja Subsidi Non BBM SNBMt = l0 + l1PUNEMt + l2NPOVt-1 + l3LSNBMt-1 + et (3.18) Hipotesis = l1, l2, l3 > 0 ; 0 < l3 <1 dimana : SNBMt = Belanja Subsidi Non BBM (Rp Miliar) PUNEM t = Tingkat Pengangguran (juta orang) NPOVt-1 = Penduduk Miskin tahun Sebelumnya (Juta orang) LSNBMt-1 = Belanja Subsidi Non BBM tahun sebelumnya (Rp Miliar)
19.
Belanja Subsidi BBM SBBMt = m0 + m1 POILt + m2 IMPMt + m3LSBBMt-1 + et (3.19) Hipotesis = m1, m2, m3 > 0 ; 0 < m3 <1 dimana : SBBMt = Belanja Subsidi BBM (Rp Miliar) POILt = Harga Minyak Mentah Dunia (Rp) IMPMt = Impor Migas (US$) LSBBMt-1 = Belanja Subsidi BBM tahun sebelumnya (Rp Miliar)
20.
Belanja Transfer Daerah BTDRt = BDAKt + BDAUt + BDBHt + BDOPt
dimana : BTDRt BDAUt BDAKt BDBHt BDOPt 21.
= = = = =
Belanja transfer daerah (Rp Miliar) Belanja Dana Alokasi Umum (Rp Miliar) Belanja Dana Alokasi Khusus (Rp Miliar) Belanja Dana Bagi Hasil (Rp Miliar) Belanja Dana Otsus dan Penyesuaian (Rp Miliar)
Dana Alokasi Khusus BDAKt = n0 + l1RDOMt + l2PNPOVt + l3LBDAKt-1 + et Hipotesis = l1, l2, l3 > 0 ; 0 < l3 <1
dimana : BDAKt RDOMt PNPOVt LBDAKt-1
= = = =
(3.20)
Belanja Dana alokasi khusus (Rp Miliar) Penerimaan Dalam Negeri (Rp Miliar) Tingkat Kemiskinan (%) Dana alokasi khusus tahun sebelumnya (Rp Miliar)
(3.21)
70
22.
Dana Alokasi Umum BDAUt = o0 + o1RDOMt + o2PDBIt + o3GPOPIt + (3.22) o4LDAUt-1 + et Hipotesis = o1, o2, o3, o4 > 0 ; 0 < o3 <1 dimana : BDAUt = Belanja Dana Alokasi Umum (Rp Miliar) RDOMt = Penerimaan Dalam Negeri (Rp Miliar) PDBIt = Produk Domestik Bruto (Rp Miliar GPOPIt = Pertumbuhan Penduduk Indonesia (%) LBDAUt-1 = Belanja Dana Alokasi Umum Tahun Sebelumnya (Rp Miliar)
23.
Belanja Dana Bagi Hasil BDBHt = p0 + p1RMGSt + p2RNMGSt + p3GPDBIt+ (3.23) p4LBDBHt-1 +et Hipotesis = p1, p2, p3, p4 > 0 ; 0 < p3 <1
dimana : BDBHt RMGSt RNMGSt GPDBIt LBDBHt-1
C.
= = = = =
Belanja Dana Bagi Hasil (Rp Miliar) Penerimaan dari Migas (Rp Miliar) Penerimaan dari Non Migas (Rp Miliar) Pertumbuhan Ekonomi (%) Belanja Dana Bagi Hasil Tahun Sebelumnya (Rp Miliar)
Blok Kinerja Perekonomian
24.
Pertumbuhan Ekonomi (Identitas) GPDBIt = (PDBIt – LPDBIt-1)/LPDBIt-1 * 100 (3.24) dimana : GPDBIt = Pertumbuhan ekonomi (%) PDBIt = Produk Domestik Bruto (Rp Miliar) PDBIt-1 = Produk Domestik Bruto tahun sebelumnya (Rp Miliar) 25.
Tingkat Pengagguran PUNEMt = q0 + q1WAGEt + q2 TOTIt + q3 LPUNEMt-1 + et (3.25) Hipotesis = q1, q3 > 0 ; q2< 0 ; 0 < q3 <1 dimana : PUNEMt = Tingkat Pengangguran (%) WAGEt = Tingkat Upah Riil (Rp Miliar) TOTI t = Total Investasi (Rp Miliar) LPUNEMt-1 = Tingkat Pengangguran tahun sebelumnya (orang) 26.
Tingkat Kemiskinan NPOVt = r0 + r1 GPDBIt + r2 TSUBt + r3 PUNEMt + r4 (3.26) INFLt + r5 LNPOVt-1 + et Hipotesis = r3, r4, r5 > 0 ; r1, r2 < 0 ; 0 < r3 <1
71
dimana : NPOVt GPDBIt TSUBt PUNEMt INFLt LNPOVt-1 3.3.
= = = = = =
Jumlah Penduduk Miskin (juta orang) Pertumbuhan ekonomi (%) Total Subsidi (Rp Miliar) Tingkat Pengangguran (%) Tingkat Inflasi (%) Jumlah penduduk Miskin tahun sebelumnya (%)
Identifikasi dan Pendugaan Model Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model persamaan
simultan. Pada model persamaan simultan, identifikasi model ditentukan atas dasar ”order condition” sebagai syarat keharusan dan ”rank condition” sebagai syarat kecukupan. Menurut Koutsoyiannis (1977), rumusan identifikasi model persamaan struktural berdasarkan order condition ditentukan oleh: (K–M)>(G–1) dimana: K = total peubah dalam model, yaitu peubah endogen dan peubah predetermined M = jumlah peubah endogen dan eksogen yang termasuk dalam satu persamaan tertentu dalam model G = total persamaan dalam model, yaitu jumlah peubah endogen dalam model. Jika dalam suatu persamaan dalam model menunjukkan kondisi sebagai berikut. (K-M) > (G-1) = maka persamaan dinyatakan teridentifikasi secara berlebih (over identified) (K-M) = (G-1) = maka persamaan dinyatakan teridentifikasi secara tepat (exactly identified) (K-M)<(G-1)
= maka persamaan dinyatakan tidak teridentifikasi (unidentified)
Hasil identifikasi untuk setiap persamaan struktural haruslah exactly identified atau over identified untuk dapat menduga parameter-parameternya. Kendati suatu persamaan memenuhi order condition, mungkin saja persamaan ini
72
tidak teridentifikasi. Karena itu dalam proses identifikasi diperlukan suatu syarat perlu sekaligus cukup. Hal itu dituangkan dalam rank condition untuk identifikasi yang menyatakan bahwa dalam suatu persamaan teridentifikasi jika dan hanya jika dimungkinkan untuk membentuk minimal satu determinan bukan nol pada order (G-1) dari parameter struktural peubah yang tidak termasuk dalam persamaan tersebut, atau dengan kata lain kondisi rank ditentukan oleh determinan turunan persamaan struktural yang nilainya tidak sama dengan nol (Koutsoyiannis, 1977).
Tabel 4. Identifikasi Model Persamaan Simultan Komposisi Belanja Pemerintah
Persamaan
K
M
G
Keterangan
1. Konsumsi Rumahtangga
26
4
18
Overidentified
2. Konsumsi Pemerintah
26
5
18
Overidentified
3. Total Investasi
26
4
18
Overidentified
4. Investasi Pemerintah
26
4
18
Overidentified
5. Ekspor
26
7
18
Overidentified
6. Impor
26
4
18
Overidentified
7. Penerimaan Total
26
3
18
Overidentified
8. Belanja Pegawai
26
6
18
Overidentified
9. Belanja Barang
26
4
18
Overidentified
10. Belanja Modal
26
4
18
Overidentified
11. Pembayaran Bunga Utang
26
5
18
Overidentified
12. Subsidi Non BBM
26
4
18
Overidentified
13. Subsidi BBM
26
4
18
Overidentified
14. Belanja DAK
26
4
18
Overidentified
15. Belanja DAU
26
5
18
Overidentified
16. Belanja DBH
26
5
18
Overidentified
17. Tingkat Pengangguran
26
4
18
Overidentified
18. Tingkat Kemiskinan
26
4
18
Overidentified
73
3.4.
Evaluasi Model Terdapat tiga kriteria yang digunakan untuk melakukan evalusi model
ekonometrika, yaitu pengujian berdasarkan kriteria ekonomi, kriteria statistik dan kriteria ekonomi (Intriligator, Bodkin dan Hsiao, 1996). Evaluasi model berdasarkan kriteria ekonomi dapat dilakukan dengan melihat tanda pada koefisien masing-masing peubah bebas. Dengan demikian sebelum dilakukan estimasi model, perlu disusun hipotesis agar dapat dibandingkan dengan hasil estimasi, sehingga dapat diketahui apakah hasil estimasi tersebut telah sesuai secara ekonomi. Lebih lanjut Koutsoyiannis (1977) menyatakan untuk evaluasi model berdasarkan kriteria statistika dapat dilakukan dengan cara melihat besarnya nilai koefisien determinasi (R 2), uji t dan uji F. Pada kriteria ekonometrika dilakukan dengan uji pelanggaran OLS antara lain uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas.
3.5.
Kesesuaian Model Kesesuaian model (Goodness of Fit) dihitung dengan nilai koefisien
determinasi R2. Koefisien determinasi R2 bertujuan untuk mengukur keragaman peubah tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh peubah tidak bebas. Semakin tinggi nilai R2 maka semakin baik model karena semakin besar keragaman peubah tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh peubah bebas. Koefisien determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut (Koutsoyiannis, 1977) :
R2
JKR JKT
1
JKG JKT
dimana : JKR JKT JKG
= Jumlah Kuadrat Regresi = Jumlah Kuadrat Total = Jumlah Kuadrat Galat
74
3.6.
Validasi Model Untuk mengetahui apakah model cukup valid untuk membuat suatu
simulasi alternatif kebijakan dan peramalan, maka perlu dilakukan suatu validasi model, dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana model tersebut dapat mewakili dunia nyata. Dalam penelitian ini, kriteria statistik untuk validasi nilai pendugaan model ekonometrika yang digunakan adalah Root Means Square Error (RMSE), Root Means Square Percent Error (RMSPE) dan Theil’s Inequality Coefficient (U) (Pindyck and Rubinfield, 1991). Kriteria-kriteria dirumuskan sebagai berikut:
RMSE =
RMSPE =
U
1 n
1 n
n
Yt s
2
t 1
Yt s
n
=
2
Yt a Yt a
t 1
1 n 1 n
Yt a
n
Yt s
Yt a
2
t 1
n
Yt s
2
t 1
1 n
n
Yt a
2
t 1
dimana:
Yt s
= nilai hasil simulasi dasar dari variabel observasi
Yt a
= nilai aktual variabel observasi
n
= jumlah periode observasi
Statistik RMSPE digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai peubah endogen hasil pendugaan menyimpang dari alur nilai-nilai aktualnya dalam ukuran relatif (persen), atau seberapa dekat nilai dugaan itu mengikuti perkembangan nilai aktualnya. Sedangkan nilai statistik U bermanfaat untuk mengetahui kemampuan model untuk analisis simulasi peramalan. Nilai koefisien Theil (U) berkisar antara
75
1 dan 0. Jika U=0 maka pendugaan model sempurna, jika U=1 maka pendugaan model naif. Untuk melihat keeratan arah (slope) antara aktual dengan hasil yang disimulasi dilihat dari nilai koefisien determinasinya (R 2). Pada dasarnya makin kecil nilai RMSPE dan U-Theil’s dan makin besar nilai R2, maka pendugaan model semakin baik. 3.7.
Simulasi Model Pada dasarnya tujuan dilakukan simulasi model adalah (1) menguji dan
mengevaluasi model, (2) mengevaluasi kebijakan-kebijakan pada masa lampau, dan (3) membuat peramalan untuk masa yang akan datang (Pindyck dan Rubinfield, 1998). Melalui analisis simulasi dampak perubahan peubah-peubah eksogen terhadap peubah-peubah endogen dalam model dapat diketahui. Namun demikian, pada penelitian ini, simulasi yang dilakukan hanya untuk mengevaluasi kebijakan di masa lalu, tidak digunakan untuk peramalan dimasa yang akan datang. Simulasi ditujukan untuk mengetahui dampak jika terjadi perubahan komposisi belanja pemerintah (APBN) terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan. Dalam penelitian ini, simulasi kebijakan dipilih dalam periode 2006-2010. Pemilihan jangka waktu untuk melakukan simulasi dikarenakan selama periode tersebut sudah tidak ada lagi perubahan dalam struktur APBN Indonesia. Demikian juga semua data variabel diluar anggaran yang digunakan adalah data aktual dengan metode perhitungan yang sama sehingga diharapkan data selama periode tersebut terjamin tingkat validitasnya. Simulasi kebijakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah perubahan komposisi belanja pemerintah pusat, yaitu dengan cara menaikkan belanja modal. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa jika belanja modal mengalami
76
peningkatan maka akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penurunan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Alasan peningkatan belanja modal dalam simulasi ini dikarenakan berdasarkan tinjauan teori maupun hasil penelitian sebelumnya, belanja modal mempunyai pengaruh sangat besar dalam memberikan dorongan atau stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi. Simulasi kebijakan dilakukan dengan meningkatkan belanja modal sebesar Rp 20 triliun. Kenaikkan Rp 20 triliun didasarkan pada rata-rata defisit APBN selama tahun 2006-2010 rata-rata sekitar Rp 24 triliun. Sesuai dengan teori, kebijakan defisit anggaran, idealnya adalah agar terjadi peningkatan peran stimulus fiskal dalam perekonomian. Untuk itu, dalam skenario kebijakan ini diasumsikan jika besarnya defisit anggaran digunakan untuk membiayai infrastruktur melalui belanja modal. Dengan adanya kenaikan belanja modal, tentu saja akan menggeser belanja pemerintah yang lain. Beberapa simulasi perubahan komposisi anggaran yang akan dibuat adalah sebagai berikut : 1.
Simulasi 1 : Jika terjadi perubahan komposisi belanja pemerintah pusat, yaitu kenaikkan belanja modal sebesar Rp 20 triliun berasal dari pengurangan secara merata sebesar Rp 5 triliun dari belanja pegawai, belanja Subsidi BBM, belanja barang, dan belanja pembayaran bunga utang.
2.
Simulasi 2 : Jika terjadi efisiensi alokasi Belanja Modal, yaitu koefisien parameter atau kontribusi belanja modal terhadap investasi pemerintah dinaikkan 10% dari 0.29 menjadi 0.39.
77
3.
Simulasi 3 : Gabungan antara simulasi 1 dan 2. Jika terjadi perubahan komposisi belanja pemerintah pusat disertai dengan efisiensi belanja modal.
3.8.
Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini keseluruhan data yang digunakan adalah data
sekunder yang berasal dari berbagai publikasi resmi dari lembaga pemerintah Indonesia maupun publikasi resmi lembaga internasional. Data untuk menyusun persamaan simultan adalah data runtun waktu (time series) selama 40 tahun, yaitu dari tahun 1970 sampai 2010. Untuk menghindari nilai nominal dengan nilai riil karena terdapat perbedaan waktu yang cukup panjang, maka semua data menggunakan tahun dasar tahun 2000. Demikian juga dengan beberapa indikator moneter, data yang digunakan telah menggunakan nilai riil, yaitu data yang telah memperhitungkan tingkat inflasi. Adapun data Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah data realisasi APBN yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit dan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia. Namun demikian terdapat beberapa kendala dalam penggunaan data APBN, karena terjadi perubahan penggunaan tahun anggaran. Data APBN tahun 1970 sampai dengan tahun 2000 menggunakan tahun anggaran April-Maret. Sementara sejak tahun 2001 menggunakan tahun kalender yang dimulai dari Januari Desember. Dalam penelitian ini, perbedaan tahun anggaran tersebut diasumsikan sama.
Secara
detail jenis data dan sumber data yang digunakan dalam model simultan diuraikan dalam Tabel 5.
78
Tabel 5. Jenis dan Sumber Data Dalam Persamaan Simultan No
Variabel
Keterangan
Satuan
Sumber Data
1
PDBIt
Produk Domestik Bruto
Rp Miliar
Biro Pusat Statistik
2
CONSt
Total konsumsi
Rp Miliar
Biro Pusat Statistik
3
CGOVt
Konsumsi pemerintah
Rp Miliar
Biro Pusat Statistik
4
INVTt
Total investasi
Rp Miliar
Biro Pusat Statistik
5
INVGt
Total Investasi Pemerintah
Rp Miliar
Biro Pusat Statistik
6
EXPOt
Ekspor
Rp Miliar
Biro Pusat Statistik
7
IMPOt
Impor
Rp Miliar
Biro Pusat Statistik
8
YDt
Pendapatan disposabel
Rp Miliar
Biro Pusat Statistik
9
SBINVtt
Tingkat Suku Bunga Investasi Riil
%
Bank Indonesia
10
SBI3t
Tingkat suku bunga SBI 3 bulan
%
Bank Indonesia
11
EXRRt
Nilai Tukar Riil
Rp/$US
Bank Indonesia
12
IHEt
Indeks Harga Ekspor
13
GIWLt
Pertumbuhan Ekonomi Dunia
14
IHMt
Indeks Harga Impor
15
TREVt
Total penerimaan negara
Rp Miliar
LKPP, Kemenkeu
16
RDOMt
Penerimaan dalam negeri
Rp Miliar
LKPP, Kemenkeu
17
HBHt
Penerimaan dari hibah
Rp Miliar
LKPP, Kemenkeu
18
RTAXt
Penerimaan negara dari pajak
Rp Miliar
LKPP, Kemenkeu
19
PNBPt
Penerimaan negara bukan pajak
Rp Miliar
LKPP, Kemenkeu
20
BTOTt
Total Belanja Pemerintah
Rp Miliar
LKPP, Kemenkeu
21
BTUSt
Belanja pemerintah pusat
Rp Miliar
LKPP, Kemenkeu
22
BTDRt
Belanja transfer daerah
Rp Miliar
LKPP, Kemenkeu
23
BPGWt
Belanja Pegawai
Rp Miliar
LKPP, Kemenkeu
24
BBRGt
Belanja Barang
Rp Miliar
LKPP, Kemenkeu
25
BMDLt
Belanja Modal
Rp Miliar
LKPP, Kemenkeu
26
BUTGt
Pembayaran Bunga Utang
Rp Miliar
LKPP, Kemenkeu
27
SNBMt
Subsidi Non BBM
Rp Miliar
LKPP, Kemenkeu
28
SBBMt
Subsidi BBM
Rp Miliar
LKPP, Kemenkeu
29
PLAINt
Belanja lain-lain
Rp Miliar
LKPP, Kemenkeu
30
PNSt
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Ribu orang
Biro Pusat Statistik
31
INFLt
Tingkat Inflasi
%
Biro Pusat Statistik
32
GPDBIt
Pertumbuhan Ekonomi
%
Biro Pusat Statistik
34
DFISt
Defisit Anggaran
Rp Miliar
LKPP, Kemenkeu
35
SBWRt
Suku bunga Dunia Riil (Sibor 3
Biro Pusat Statistik %
World Bank Biro Pusat Statistik
%
World Bank
bulan) 36
PUNEM t
Tingkat Pengangguran
37
POILt
Harga Minyak Mentah Dunia
38
IMPMt
Impor Migas
juta orang
Biro Pusat Statistik
Rp
Kementerian ESDM
US$
Biro Pusat Statistik
