III. KOREKSI DATA
Dasar hukum koreksi data : Perdirjen Perbendaharaan No. PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada KPPN SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-7/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Perdirjen Perbendaharaan No. PER-89/PB/2011 Apakah yang dimaksud dengan koreksi data?
proses memperbaiki data transaksi tanpa mengubah data awal, dimana data koreksi membentuk data history.
Koreksi data pada KPPN dilakukan terhadap : Data setoran penerimaan negara melalui Bank/Pos Persepsi Data pengeluaran dan/atau potongan melalui penerbitan SPM/SP2D Transaksi perekaman penkir, perekaman saldo kas harian, perekaman saldo awal, perekaman penarikan pinjaman (Reksus), perekaman penerimaan negara non MPN, perekaman NTPN sementara, perekaman rekening koran, SP2HL, SP4HL dan MPHL-BJS
1. KOREKSI DATA SETORAN PENERIMAAN NEGARA Koreksi pembukuan setoran dilakukan atas kesalahan pembukuan penerimaan yang tidak mempengaruhi kas.
Siapa saja yang bisa mengajukan Permintaan Koreksi Pembukuan kepada KPPN?
1. Bank/PosPersepsi, KPP, KPBC atau Kantor Pusat DJP/DJBC/Ditjen PBN/KPPN terkait dengan penerimaan perpajakan. 2. Satker/Kementerian/Lembaga, Bank/PosPersepsi, Kantor Pusat Ditjen PBN/KPPN terkait dengan PNBP. 3. Satker/Kementerian/Lembaga, Bank/PosPersepsi, Kantor Pusat Ditjen PBN/KPPN atau Pihak Ketiga (PT. Taspen, PT. Askes, Bapertarum danpihak ketiga lainnya) terkait dengan penerimaan nonanggaran. 4. Koreksi yang diajukan oleh WP, maka WP mengajukan permintaan koreksi pembukuan kepada KPP/KPBC tempat WP terdaftar, untuk selanjutnya diteruskan ke KPPN.
Sesuai SE Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data PNBP 1. Kesalahan kode setoran, meliputi : kodeakunpenerimaan, kode unit organisasi, kode fungsi suffungsi dan program Apa saja 2. Kesalahanberupa penyetoran beberapa jenis yang bisa setoran dan/atau beberapa satker penyetor, dilakukan Koreksi/ menggunakan 1 (satu) kali bukti setor Surat Setoran perbaikan Bukan Pajak (SSBP)/Surat Setoran Pengembalian data PNBP? Belanja (SSPB) dan disahkan dengan 1 (satu) Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) 3. Kesalahan lain yang tidak mempengaruhi kas
Bagaimana prosedur koreksi data PNBP?
KPA mengajukan surat permohonan perbaikan transaksi penerimaan Negara (sesuai format) kepada KPPN mitra kerja Bank/ Pos Persepsi tempat satker melaksanakan setoran, dilampiri : 1. Copy SSBP/SSPB dilampiri Bukti Penerimaan negara (BPN)/NTPN 2. Daftar rincian perbaikan transaksi penerimaan negara (sesuai format) 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (sesuai format) Dalam hal permohonan perbaikan terkait dengan UP, KPA terlebih dahulu melakukan konfirmasi mengenai kebenaran jumlah Uang Persediaan (UP) kepada KPPN cq. Seksi Pencairan Dana mitra kerja satker
SP2D beserta dokumen pendukungnya yang disebabkan terjadinya kegagalan transfer dana Siapa saja yang bisa melakukan permintaan koreksi/ralat?
1. PPK, terkait koreksi/ralat SPM dan ADK SPM, Koreksi/ralat kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) pada ADK SPM sepanjang tidak mengubah SPM. 2. PPSPM, terkait koreksi/ralat SP2D 3. KPA, terkait koreksi SP2D atau daftar nominatif untuk penerima lebih dari satu rekening
Bagaimana jika Dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat koreksi/ralat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan. terkait kode BA, ES1 dan Satker?
2. KOREKSI DATA SPM/SP2D Sesuai PMK : 190/PMK.05/2012 Apakah koreksi/ralat SPP, SPM dan SP2D bisa dilakukan?
Apa saja yang bisa dilakukan koreksi/ralat untuk SPP, SPM, dan SP2D?
Dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan: a. Perubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D; b. Sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi minus; c. perubahan kode Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satker a. Memperbaiki uraian pengeluaran dan kode BAS selain perubahan kode BA, ES1, Satker b. Pencantuman kode pada SPM yang meliputi kode jenis SPM, cara bayar, tahun anggaran, jenis pembayaran, sifat pembayaran, sumber dana, cara penarikan, nomor register; atau c. koreksi/ralat penulisan nomor dan nama rekening, nama bank yang tercantum pada SPP, SPM dan
Dasar Hukum PER-89/PB/2011 Bagaimana prosedur koreksi data SPP/SPM/SP2D ?
3.
KPA mengajukan surat permintaan koreksi data disertai daftar rincian koreksi data (sesuai format) kepada KPPN, dilampiri dengan: a. Copy SPP, SPM dan SP2D sebelum dikoreksi b. SPP dan SPM setelah koreksi c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak d. ADK Koreksi SPM
KOREKSI DATA SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) BLU
Sesuai PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja BLU
kesalahan pada SP3B BLU?
Bentuk Kesalahan ?
Satker BLU dapat mengajukan ralat SP3B BLU ke KPPN dengan dilampiri: a. Fotokopi SP3B BLU yang akan diralat; b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Kuasa PA/Pemimpin BLU dengan (format terlampir) c. ADK dan hard copy ralat SP3B BLU yang dihasilkan dari aplikasi SPM d. Penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatangani KPA/Pimpinan BLU (sesuai format) LU (format terlampir)
Kesalahan SP3B BLU dapat berupa : kesalahan administrasi (pencantuman kode kegiatan, output, jenis belanja, dan akun) kesalahan pencantuman jumlah nominal pendapatan dan atau belanja BLU.
